outline per-14 - spt

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

2010

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-14/PJ/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-146/PJ/2006 (SPT Masa PPN)

1. Policy Statement

2. Dasar Hukum

3. Muatan Pasal

4. Tanggal berlaku

2

MATERI

1. Menyelaraskan dengan ketentuan UU KUP

2. Mengakomodir perubahan ketentuan UU PPN

3. Formulir SPT Masa PPN (Formulir 1107) tetap berlaku tanpa mengalami perubahan, namun beberapa bagian petunjuk pengisian dalam formulir tersebut diubah, dengan pertimbangan: Kesiapan aplikasi e-SPT; Pengadaan dan pendistribusian formulir dan

aplikasi e-SPT.

1. Policy Statement

2. Dasar Hukum

4

• Pasal 3 ayat (6) UU No 6 Tahun 1983 stdtd UU No 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP)

• UU No 18 Tahun 2000 stdtd UU No 42 Tahun 2009 (Undang-Undang PPN dan PPnBM)

• PMK 181/PMK.03/2007• Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-146/PJ/2006

stdtd PER-14/PJ/2010

3. M3. Muatan Pasaluatan Pasal

5

Penyesuaian Definisi KP4 dan SPTKetentuan Lama

• KP4 adalah Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan dalam wilayah KPP.

• SPT adalah Surat Pemberitahuan, yaitu:a.bagi PKP yang menerbitkan tidak lebih dari 30 FP Standar dalam 1 Masa

Pajak adalah SPT Masa PPN baik dalam bentuk formulir kertas (hard copy) maupun dalam bentuk data elektronik;

b.bagi PKP yang menerbitkan lebih dari 30 FP Standar dalam 1 Masa Pajak adalah SPT Masa PPN dalam bentuk data elektronik.

Ketentuan Baru

• KP4 adalah Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan dalam wilayah KPP yang sekarang menjadi Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan.

• SPT adalah Surat Pemberitahuan, yaitu: a. Bagi PKP yang menerbitkan tidak lebih dari 30 FP yang memuat

keterangan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN dalam 1 Masa Pajak adalah SPT Masa PPN baik dalam bentuk formulir kertas (hard copy) maupun dalam bentuk data elektronik;

b. bagi PKP yang menerbitkan lebih dari 30 FP yang memuat keterangan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN dalam 1 Masa Pajak adalah SPT Masa PPN dalam bentuk data elektronik.


6

Batas Waktu Penyetoran PPN Kurang Bayar dan Pelaporan SPT Masa PPN

Ketentuan Lama Batas waktu penyetoran PPN Kurang Bayar:

paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Masa Pajak berakhir

Batas waktu pelaporan SPT Masa PPN:

paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir

Ketentuan Baru Batas waktu penyetoran PPN Kurang Bayar:

paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan

Batas waktu pelaporan SPT Masa PPN:

paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak


7

Penyesuaian Formulir 1107A Bagian Ekspor

Ketentuan Lama

Diisi hanya untuk ekspor BKP

Ketentuan Baru

Diisi untuk ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP


8

Penyesuaian Formulir 1107A Bagian Penyerahan Dalam Negeri dengan

Faktur PajakKetentuan Lama

Diisi untuk Faktur Pajak Standar, Dokumen tertentu, dan nota retur (BKP)

Ketentuan Baru

Diisi untuk Faktur Pajak, Dokumen tertentu, Nota Retur (BKP), dan Nota Pembatalan (JKP)


9

Penyesuaian Formulir 1107A Bagian Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak

Sederhana

Ketentuan Lama

Diisi dengan Faktur Pajak sederhana

Ketentuan Baru

Diisi dengan:a.Faktur Pajak yang tidak diisi nama dan NPWP Pembeli;b.Penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (Pasal 16E UU PPN)

Catatan: ...


10

Catatan:1.PKP toko retail yang ditunjuk wajib membuat rincian penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri dengan format sesuai Lampiran PER-14/PJ/2010. 2.Rincian penyerahan BKP tersebut dilampirkan dalam SPT Masa PPN dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan3.Bagi PKP toko retail yang ditunjuk, yang melakukan penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri, Faktur Pajak yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN hanya Faktur Pajak Khusus (kode transaksi 06).


11

Menghapus petunjuk pengisian SPT Masa PPN bagi Pengusaha Toko Emas Perhiasan

Ketentuan Lama

o Penyerahan dilaporkan di 1107A dg DPP sebesar 20% dari penjualan, dan PPN sebesar 2% dari Penjualan.

o PM dilaporkan di 1107B bagian “PM yang tidak dapat dikreditkan”.

(Sesuai KMK 83/KMK.03/2002)

Ketentuan Baru

Contoh pengisian SPT Masa PPN bagi Pengusaha Toko Emas Perhiasan dihapus dan diberlakukan ketentuan umum sesuai konsep deemed Pajak Masukan.(Sesuai PMK 79/PMK.03/2010)

Contoh: ...


12

Contoh : Pengusaha Toko emas perhiasan:•Melakukan penjualan emas perhiasan sebesar Rp 50.000.000•Membeli emas perhiasan sebesar Rp 30.000.000 (PPN Rp. 3.000.000)

Sesuai KMK 83/KMK.03/2002PK

(1107A)

PM (1107B)


13

Contoh : Pengusaha Toko emas perhiasan:•Melakukan penjualan emas perhiasan sebesar Rp 50.000.000•Membeli emas perhiasan sebesar Rp 30.000.000 (PPN Rp. 3.000.000)

Sesuai PMK 79/PMK.03/2010PK

(1107A)

PM (1107B)


14

Penyesuaian Formulir 1107B Bagian Hasil Penghitungan Kembali PM yang Telah Dikreditkan

CATATAN:Dengan terbitnya PMK No 78/PMK.03/2010 yang mencabut KMK

575/KMK.04/2000, maka petunjuk penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan (eks KMK 575/KMK.04/2000) pada lampiran PER-146/PJ/2006 menjadi tidak berlaku.

Dengan demikian, tata caranya disesuaikan dengan penghitungan kembali sebagaimana diatur dalam PMK No 78/PMK.03/2010.

Berdasarkan PMK No 78/PMK.03/2010, hasil penghitungan kembali PM yang telah dikreditkan dapat bernilai minus, sehingga menambah Pajak Masukan pada Masa Pajak dilakukannya penghitungan kembali tersebut.


15

Penyesuaian Formulir 1107 Kolom “Dikembalikan (Restitusi)”

Ketentuan Lama

Dalam hal LB, PKP dapat mengajukan restitusi pd setiap Masa Pajak.

Ketentuan Baru

• PKP hanya dapat mengajukan restitusi pada akhir tahun buku.• PKP yang dapat mengajukan restitusi pada setiap Masa Pajak

hanya PKP sesuai Pasal 9 (4b) UU PPN, yaitu PKP yang:a.melakukan ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, atau

ekspor JKP;b.melakukan penyerahan kepada Pemungut PPN;c.melakukan penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut;d.dalam tahap belum berproduksi.


16

Penyesuaian Formulir 1107 Kolom “Kegiatan Tertentu”

Ketentuan Lama

Diisi jika PKP yg mengajukan restitusi melakukan kegiatan tertentu (ekspor BKP, dan/atau penyerahan BKP/JKP kepada Pemungut PPN).

Ketentuan Baru

Diisi jika PKP yg mengajukan restitusi adalah PKP sbgm dimaksud dlm Pasal 9 ayat (4b) UU PPN, yaitu PKP yang:a.melakukan ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, atau ekspor JKP;b.melakukan penyerahan kepada Pemungut PPN;c.melakukan penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut;d.dalam tahap belum berproduksi.


17

Penyesuaian Formulir 1107 Kolom “Prosedur Biasa”

Ketentuan Lama

Diisi jika Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu menginginkan restitusinya diproses dengan prosedur biasa (pemeriksaan).

Ketentuan Baru

Diisi jika Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu (Pasal 17C UU KUP) atau Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu (Pasal 17D UU KUP) menginginkan restitusinya diproses dengan prosedur biasa (pemeriksaan).


18

Penyesuaian Formulir 1107 Kolom “Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C KUP)”

Ketentuan Lama

Diisi jika Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu menginginkan restitusinya diproses dengan pengembalian pendahuluan.

Ketentuan Baru

Diisi jika Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu (Pasal 17C UU KUP), PKP yang memenuhi persyaratan tertentu (Pasal 17D UU KUP), atau PKP berisiko rendah (Pasal 9 ayat (4c) UU PPN), menginginkan restitusinya diproses dengan pengembalian pendahuluan.

Dalam hal yang mengajukan permohonan adalah:a.PKP berisiko rendah, wajib melampirkan SK Penetapan sbg PKP berisiko rendah.b.PKP yang memenuhi persyaratan tertentu, wajib melampirkan surat keterangan/pernyataan yang menyatakan bahwa permohonan pengembalian yang diajukannya berdasarkan Pasal 17D UU KUP.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010

44. . Tanggal berlakuTanggal berlaku

19

TERIMA KASIH

outline per-14 - spt

Documents