otonomi daerah (perekonomian indonesia bab 7)
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
PEMBANGUNAN EKONOMI ERA OTONOMI DAERAH
DI INDONESIAPerekonomian Indonesia
Oleh:Drs. Agus Luthfi, M.Si
Latar Belakang Lahirnya Otonomi Daerah
Diundangkannya UU 22/1999 dan UU 25/1999 yang saat ini berubah menjadi UU no 32 tahun 2004 merupakan momentum yang sangat baik untuk memacu reformasi Pemda menuju Pemda yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
Perubahan yang diharapkan tidaklah akan berjalan secara mulus karena akan banyak sekali menuntut perubahan pola pikir, pola bertindak dan kemauan dari pihak Pusat maupun Daerah.
Otonomi daerah yang dijalankan selama 10 tahun ini semata-mata hanya dipahami sebagai perpindahan kewajiban pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mayarakat.
Padahal substansi penting dari otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah secara politik dan ekonomi agar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara adil dan merata.
Latar Belakang Lahirnya Otonomi Daerah
Definisi :
adalah Hak, kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
OTONOMIDAERAH
Pengertian yang lebih luas lagi adalah
wewenang/kekuasaan pada suatu
wilayah/daerah yang mengatur dan
mengelola untuk kepentingan
wilayah/daerah masyarakat itu sendiri
mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan
perimbangan keuangan termasuk
pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat
daerah lingkungannya.
• UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
• UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
• UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah
• UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
• UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah.
Landasan Hukum
Otonomi Daerah
MISI OTONOMIDAERAH
“Misi Otonomi daerah yang diatur di dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat”(Penjelasan PP 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah)
Karakteristik Dasar
Des
entr
alis
asi
Implikasi desentralisasi adalah kebutuhan mengembangkan pemerintahan lokal sebagai institusi, yang dilihat warga setempat sebagai organisasi yang memberikan pelayanan, dan sebagai unit pemerintahan yang mempunyai pengaruh
Pemerintah daerah mempunyai status dan kekuasaan mengamankan sumber daya yang dimiliki untuk menjalankan fungsinya
Dengan desentralisasi berarti ada hubungan timbal balik, saling menguntungkan, dan hubungan yang terkoordinasikan antar pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah
Pemerintah daerah menpunyai batas-batas geografis yang Jelas dan diakui secara hukum dimana mereka menggunakan Kekuasaan & menjalankan fungsi-fungsi publik
Unit-unit pemerintahan setempat bersifat otonom, mandiri, dan jelas-jelas sebagai unit pemerintahan bertingkat yang terpisah dari pusat. Pusat melakukan sedikit, atau tidak ada kontrol langsung oleh pusat terhadap unit-unit tersebut
Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 3, Yaitu:Pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas
pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi;pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri
atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.
Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah
Pemerintah Daerah
Urusan yang menjadi urusan pemerintah pusat 1. Politik luar negeri 2. Pertahanan 3. Keamanan 4. Yustisi 5. Moneter dan fiskal nasional 6. Agama
Pembagian Urusan Pemerintah Pusat
Azas Kepastian Hukum Azas Tertib Penyelenggaran Negara Azas Kepentingan Umum Azas Keterbukaan Azas Proporsionalitas Azas Profesionalitas Azas Akuntabilitas Azas Efisiensi Azas Efektifitas
Azas Penyelenggaraan Pemerintahan
1. Perencanaan & pengendalian pembangunan2. Perencanaan, pemanfaatan & pengawasan tata ruang3. Penyelenggaraan ketertiban umum & ketentraman masyarakat4. Penyediaan sarana & prasarana umum5. Penanganan bidang kesehatan6. Penyelenggaraan bidang pendidikan dan alokasi SDM potensial7. Penanggulangan maslah sosial lintas kab/kota8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kab/kota9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah listas kab/kota10. Pengendalian Lingkungan Hidup11. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kab/kota12. Pelayanan administrasi umum pemerintahan13. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kab/kota14. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainya yang belum dpt dilaksanakan
kab/kota15. Urusan wajib lainnya yg diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan
Pembagian Urusan Pemerintah Provinsi
1. Perencanaan & pengendalian pembangunan 2. Perencanaan, pemanfaatan & pengawasan tata ruang3. Penyelenggaraan ketertiban umum & ketentraman masyarakat4. Penyediaan sarana & prasarana umum5. Penanganan bidang kesehatan6. Penyelenggaraan pendidikan7. Penanggulangan maslh sosial8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan9. Fasilitas pengembg koperasi, ush kecil dan menengah10. Pengendalian Lingkungan Hidup11. Pelayanan pertanahan12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil13. Pelayanan adm umum pemerintahan14. Pelayanan adm penanaman modal15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainya16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan
Pembagian Urusan Pemerintah Kab/Kota
Rasionalisasi Kebijakan Desentralisasi
Memungkinkan penyusunan rencana serta program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan wilayah dan kelompok yang heterogen;
Mampu memotong prosedur yang rumit sebagai karakteristik perencanaan dan manajemen terpusat dan over concentration kekuasaan serta sumber daya di pusat;
Kontak/hubungan yang lebih dekat antara pejabat pemerintahan dan masyarakat setempat memungkinkan terbinanya informasi yang lebih baik guna memformulasi perencanaan atau program yang lebih realistik dan efektif.
Dalam pembuatan keputusan dan alokasi sumber daya, desentralisasi memungkinkan terwakil inya bermacam-macam kelompok kepentingan, seperti politik, agama, dan etnis.
Desentralisasi memberikan kesempatan kepada pejabat setempat untuk mengembangkan kecakapan manajerial dan teknis, serta dapat meningkatkan kemampuan pejabat tersebut untuk menangani berbagai urusan yang biasanya tidak ditangani secara baik oleh instansi pusat (seperti pemeliharaan jalan dan infrasrtuktur yang jauh dari ibukota negara).
Efisiensi dari pemerintah pusat meningkat karena membebaskan pejabat pusat dari tugas-tugas rutin, di mana tugas-tugas tersebut bisa dilaksanakan secara lebih efektif oleh petugas lapangan atau pejabat lokal. Ini akan memungkinkan pejabat pusat untuk menyusun perencanaan dengan lebih hati-hati, serta mengawasi kebijakan pembangunan secara lebih efektif.
Rasionalisasi Kebijakan Desentralisasi
Dengan diterapkannya kebijakan desentralisasi di Indonesia memiliki tujuan untuk mengukuhkan Indonesia sebagai negara kesatuan sehingga terhindar dari Ancaman Disintegrasi Bangsa;
Semangat kesatuan dan persatuan melandasi pelaksanaan pemerintah di daerah sesuai Undang-undang No. 5/1974 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan Di Daerah. UU ini menggariskan tiga asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yakni desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan
Ancaman Disintegrasi dari Desentralisasi
Permasalahan Pokok Dianutnya Disentralisasi
7 Elemen pokok
pembentuk pemerintah
daerah
Perwakilan Rakyat Daerah
Kewenangan Daerah
Kelembagaan
Kepegawaian
Keuangan
ManajemenPelayanan Publik
Pengawasan
Kewenangan Daerah
Permasalahan
Friksi Antara Kabupaten &
Kota itu sendiri
Friksi Antara
Pusat & Dearah
Friksi Antara
Daerah Provinsi dgn Kabupaten/kota
Kelembagaan
Friksi persepsi dalam menafsirkan regulasi yang akan diterapkan.
Dengan adanya batas maksimum dalam penetapan jumlah dinas, akan terjadi pengurangan beberapa Pejabat Eselon II, III, dan IV yang akan berpotensi mengganggu iklim politik daerah.
Masalah
Kepegawaian Daerah
Status kepegawaian Daerah menjadi sangat statis
Pegawai Daerah cenderungDipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik yang ada di Daerah
Mencuatnya isu Putra Daerah (yang tidak sesuai dengan kompetensinya)
Tidak adanya tour of area akan membahayakan keutuhan NKRI
Adanya kerancuan antara jabatan politis ( political appointee ) dan jabatan karir ( career appointee )
Merangsang Daerah untuk mengangkat pegawai baru
PERMASALAHAN YG DAPAT
DITIMBULKAN
Keuangan Daerah
Konflik penguasaan kewenangan yang menghasilkan penerimaan
Mekanisme pinjaman dan kebijakan investasi yang belum jelas
Keuangan daerah yang kurang mencukupi (Financial Insufficiency)
Kurangnya kepatuhan pada peraturan dan lemahnya penegakan hukum
Kurangnya kejelasan sistem pembiayaan melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan
Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan APBD
Pemisahan keuangan eksekutif dengan legislatif
Overhead cost pemda yang tinggi
PERMASALAHAN YG DAPAT
DITIMBULKAN
Perwakilan Rakyat Daerah
PERMASALAHAN YG
DAPAT DITIMBULKAN
Kuatnya pengaruh parpol dalam proses pemilihan kepala daerah
Ekses dari meningkatnya kewenangan DPRD
Kurang terserapnya aspirasi masyarakat oleh DPRD
Campur tangan DPRD dalam penentuan penunjukan pejabat karir
Kurangnya kompetensi anggota DPRD dan lemahnya networking
Masih kurangnya pemahaman DPRD terhadap peraturan perundangan
Manajemen Pelayanan Publik
Permasalahan
Tidak jelasnya standard
pelayanan
Rendahnya akuntabilitas pelayanan
Kaburnya pemahaman
konsep-konsep perencanaan daerah
Semakin rendahnya
kualitas pelayanan
Masih besarnya peranan pemda
dalam penyediaan pelayanan
Pengawasan
Permasalahan
Kurangnya sanksi terhadap
pelanggaran peraturan
Kurangnya pengawasan dari Gubernur kepada
daerah
Kurangnya supervisi dan sosialisasi ke
daerah
Desentralisasi FISKAL
Kewenangan penuh bagi daerah dalam penggunaan bantuan pusat (Block Grant) dan pengelolaan keuangan daerah. Penjelasan PP 105 Th 2000 : Semangat Demokrasi, Desentralisasi, Tranparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya
DESENTRALISASIFISKAL
Keleluasaan menentukan Pajak dan Restribusi
Daerah semakin besar
1. Pertumbuhan ekonomi daerah.2. Tingkat penggaguran & upah.3. Penyelenggaraan pendidikan.4. Kemiskinan dan masalah sosial lainnya.5. Pendapatan asli daerah
PBB = 90% untuk daerah dengan rincian :16,2% untuk propinsi64,8% untuk kab/kota9% biaya pemungutan
PBB = 10% bagian pemerintah dibagikan ke seluruh daerah kab/kota dengan dasar realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan:65% secara merata pada seluruh daerah kab/kota35% insentif atas dasar realisasi tahun sebelumnya
mencapai/melampuai rencana.
Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah & Pusat
Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTB adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dengan rincian sebagai berikut: 16% (enam belas persen) untuk daerah provinsi yang
bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi;
64% (enam puluh empat persen) untuk daerah kabupaten dan kota penghasil dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota
20% (dua puluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan BPHTB dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota.
Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah & Pusat
Perubahan Struktur Anggaran
Perubahan struktur anggaran terjadi dari anggaran tradisional yang bersifat Line
item menjadi anggaran yang incrementalism
Perubahan dimaksud untuk menciptakan transparansi
dan meningkatkan akuntabilitas
Segi Positif Perubahan Struktur Anggaran
Bilamana terjadi surflus/ defisit akan terlihat jelas. Memudahkan penyusunan anggaran daerah. Memudahkan dalam melakukan analisis, evaluasi dan pengawasan
anggaran (budgetary control). Memungkinkan pembentukan cadangan melalui transfer.
DAMPAK DESENTRALISASI PERTUMBUHAN PENDAPATAN MASYARAKAT
DAMPAK DESENTRALISASI PERTUMBUHAN PENDUDUK KOTA DAN DESA
Sumber: BPS, 2014
DAMPAK DESENTRALISASI PERTUMBUHAN DAERAH SULIT DIJANGKAU
Terima Kasih