SEJARAH INDONESIA

BAB 1

Memahami Motivasi, Nafsu, dan Kejayaan Barat

Di dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia dikenal adanya masa penjelajahan samudra. Aktivitas penemuan dunia baru ini tidak terlepas dari motivasi dan keinginannya untuk survive, memenuhi kepuasan dan kejayaan dalam kehidupan di dunia. Bahkan bukan sekedar motivasi, tetapi juga muncul nafsu untuk menguasai dunia baru itu demi memperoleh keuntungan ekonomi dan kejayaan politik. Yang dimaksud dunia baru waktu itu pada mulanya adalah wilayah atau bagian dunia yang ada di sebelah timur (timurnya Eropa) sebagai penghasil bahan-bahan yang sangat diperlukan dan digemari oleh bangsabangsa Eropa. Bahan-bahan yang dimaksudkan itu adalah rempah-rempah seperti cengkih, lada, pala, dan lain-lain. Rempah-rempah ini menjadi komoditas perdagangan yang sangat laris di Eropa. Daerah yang menghasilkan rempah-rempah itu tidak lain adalah Kepulauan Nusantara. Orang-orang Eropa menyebut daerah itu dengan nama Hindia. Bagaikan “memburu mutiara dari timur”, orangorang Eropa berusaha datang ke Kepulauan Nusantara untuk mendapatkan rempah-rempah. Namun dalam konteks penemuan dunia baru itu kemudian tidak hanya Kepulauan Nusantara saja tetapi juga daerah-daerah lain yang ditemukan orang-orang Eropa pada periode penjelajahan samudra, misalnya Amerika, dan daerah-daerah lain di Asia.

Menganalisis Petualangan, Penjelajahan dan Penemuan Dunia Baru

Laut Tengah menjadi pusat perdagangan internasional antara para pedagang dari Barat dan Timur. Salah satu komoditinya adalah rempah-rempah. Para pedagang dari Barat atau orang-orang Eropa itu mendapatkan rempah-rempah dengan harga lebih terjangkau. Setelah jatuhnya Konstantinopel tahun 1453 ke tangan Turki Usmani, akses bangsa-bangsa Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah yang lebih murah di kawasan Laut Tengah menjadi tertutup. Harga rempahrempah melambung sangat tinggi di pasar Eropa. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari dan menemukan daerah-daerah penghasil rempah-rempah ke timur. Mulailah periode petualangan, penjelajahan, dan penemuan dunia baru. Upaya tersebut mendapat dukungan dan partisipasi dari pemerintah dan para ilmuwan. Portugis dan Spanyol. Tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan melalui perdagangan rempah-rempah tetapi ada tujuan yang lebih luas. Tujuan mereka terkait dengan :

• gold: memburu kekayaan dan keuntungan dengan mencari dan

mengumpulkan emas, perak dan bahan tambang serta bahan-bahan

lain yang sangat berharga. Waktu itu yang dituju terutama Guinea dan

rempah-rempah dari Timur

• glory: memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Dalam kaitan

ini mereka saling bersaing dan ingin berkuasa di dunia baru yang

ditemukannya.

• gospel: menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Pada

Memahami Motivasi, Nafsu, dan Kejayaan Barat Kejayaan Barat

Menganalisis Petualangan, Penjelajahan dan Penemuan Dunia Baru

mulanya orang-orang Eropa ingin mencari dan bertemu Prester John

yang mereka yakini sebagai Raja Kristen yang berkuasa di Timur

Pelayaran dan penjelajahan samudra bangsa-bangsa Eropa menuju Kepulauan Nusantara:

a. Spanyol

Orang-orang Spanyol dapat dikatakan sebagaipelopor dalam pelayaran dan penjelajahan samudra mencari daerah baru penghasil rempah-rempah di timur (disebut TanahHindia). Mereka diprakarsai oleh Christhoper Columbus. Sebelum berangkat Columbus menghadap kepada Ratu Isabella untuk mendapat dukungan termasuk fasilitas. Ratu Isabella mengizinkan dan menyediakan tiga kapal dengan segala perlengkapannya. Ratu Isabella juga menyediakan hadiah apabila misi Columbus dapat berhasil.

b. Portugis

Berita keberhasilan Columbus menemukan daerah baru, membuat penasaran raja Portugis (sekarang terkenal dengan sebutan Portugal), Manuel l. Dipanggillah pelaut ulung Portugis bernama Vasco da Gama untuk melakukan ekspedisi menjelajahi samudra mencari Tanah Hindia. Vasco da Gama mencari jalan lain agar lebih cepat sampai di Tanah Hindia tempat penghasil rempah-rempah. Kebetulan sebelum Vasco da Gama mendapatkan perintah dari Raja Manuel l, sudah ada pelaut Portugis bernama Bartholomeus Diaz melakukan pelayaran mencari daerah Timur dengan menelusuri pantai barat Afrika. Pada tahun 1488 karena serangan ombak besar terpaksa Bartholomeus Diaz mendarat di suatu Ujung Selatan Benua Afrika. Tempat tersebut kemudian dinamakan Tanjung Harapan. Ia tidak melanjutkan penjelajahannya tetapi memilih bertolak kembali ke negerinya.

c. Belanda

Mendengar keberhasilan orang-orang Spanyol dan juga Portugis dalammenemukan daerah baru, apalagi daerah penghasil rempah-rempah, parapelaut dan pedagang Belanda tidak mau ketinggalan. Tahun 1594 Barents mencoba berlayar untuk mencari dunia Timur atau Tanah Hindia melalui daerah kutub utara. Karena keyakinannya bahwa bumi bulat maka sekalipun dari utara atau barat akan sampai pula di timur.

d. Inggris

Portugis berhasil menemukan kepulauan Maluku, perdagangan rempah-rempah semakin meluas. Dalam waktu singkat Lisabon berkembang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Eropa Barat. Dalam kaitan ini Inggris dapat mengambil keuntungan besar dalam perdagangan rempah-rempah karena Inggris mendapatkan rempahrempah secara bebas dan relatif murah di Lisabon. Rempah-rempah itu kemudian diperdagangkan di daerah-daerah Eropa Barat bahkan sampai di Eropa Utara. Tetapi karena Inggris terlibat konflik dengan Portugis sebagai bagian dari Perang 80 Tahun, maka Inggris mulai mengalami kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah dari pasar Lisabon.

Lahirnya VOC

Tujuan kedatangan orang-orang Eropa ke dunia timur antara lain untuk mendapatkan keuntungan dan kekayaan. Tujuan ini dapat dicapai setelah mereka menemukan rempah-rempah di Kepulauan Nusantara. Berita tentang keuntungan yang melimpah berkat perdagangan rempah-rempah itu menyebar luas. Dengan demikian semakin banyak orang-orang Eropa yang tertarik pergi ke Nusantara. Mereka saling berinteraksi dan bersaing dalam meraup keuntungan berdagang.

Persaingan yang cukup keras terjadi dimana mana, juga terjadi di antarperusahaan dagang orang-orang Belanda. Terkait dengan itu, maka pemerintah dan Parlemen Belanda (Staten Generaal) pada 1598 mengusulkan agar antarkongsi dagang Belanda bekerja sama membentuk sebuah perusahaan dagang yang lebih besar. Pada 20 Maret 1602 secara resmi dibentuklah persekutuan kongsi dagang Belanda di Nusantara sebagai hasil fusi antarkongsi yang telah ada. Kongsi dagang Belanda ini diberi nama Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) atau dapat disebut dengan “Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur/Kongsi Dagang India Timur”. VOC secara resmi didirikan di Amsterdam.

Adapun tujuan dibentuknya VOC ini antara lain untuk: (1) menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama kelompok/kongsi pedagang Belanda yang telah ada,(2) memperkuat kedudukan Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang negara lain

VOC dipimpin oleh sebuah dewan yang beranggotakan 17 orang, sehingga disebut “Dewan Tujuh Belas” (de Heeren XVII). Mereka terdiri dari delapan perwakilan kota pelabuhan dagang di Belanda. Markas Besar Dewan ini berkedudukan di Amsterdam. Dalam menjalankan tugas, VOC ini memiliki beberapa kewenangan dan hak-hak antara lain: 1. melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan sampai dengan Selat Magelhaens, termasuk Kepulauan Nusantara, 2. membentuk angkatan perang sendiri, 3. melakukan peperangan,4. mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat, 5. mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri, 6. mengangkat pegawai sendiri, dan 7. memerintah di negeri jajahan

Mengawali ekspansinya tahun 1605 VOC telah berhasil mengusir Portugis dari Ambon. Benteng pertahanan Portugis di Ambon dapat diduduki tentara VOC. Benteng itu kemudian oleh VOC diberi nama Benteng Victoria.

pada 1610 secara kelembagaan diciptakan jabatan baru dalam organisasi VOC, yakni jabatan gubernur jenderal. Gubernur jenderal merupakan jabatan tertinggi yang

bertugas mengendalikan kekuasaan di negeri jajahan VOC. Di samping itu juga dibentuk “Dewan Hindia” (Raad van Indie). Tugas “Dewan Hindia” ini adalah memberi nasihat dan mengawasi kepemimpinan gubernur jenderal.

Gubernur jenderal VOC yang pertama adalah Pieter Both (1610-1614). Pieter Both pertama kali mendirikan pos perdagangan di Banten pada tahun 1610. Pada tahun itu juga Pieter Both meninggalkan Banten dan berhasil memasuki Jayakarta. Penguasa Jayakarta waktu itu, Pangeran Wijayakrama sangat terbuka dalam hal perdagangan. Pedagang dari mana saja bebas berdagang, di samping dari Nusantara juga dari luar seperti dari Portugis, Inggris, Gujarat/India, Persia, Arab, termasuk juga Belanda. Dengan demikian Jayakarta dengan pelabuhannya Sunda Kelapa menjadi kota dagang yang sangat ramai. Kemudian pada tahun 1611 Pieter Both berhasil mengadakan perjanjian dengan penguasa Jayakarta, guna pembelian sebidang tanah seluas 50x50 vadem ( satu vadem sama dengan 182 cm) yang berlokasi di sebelah timur Muara Ciliwung. Tanah inilah yang menjadi cikal bakal hunian dan daerah kekuasaan VOC di tanah Jawa dan menjadi cikal bakal Kota Batavia. Di lokasi ini kemudian didirikan bangunan batu berlantai dua sebagai tempat tinggal, kantor dan sekaligus gudang. Pieter Both juga berhasil mengadakan perjanjian dan menanamkan pengaruhnya di Maluku dan berhasil mendirikan pos perdagangan di Ambon.

Keserakahan kekejaman VOC

Pada awalnya mereka bersikap baik dengan rakyat. Hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara juga berjalan lancer. Orang-orang Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Pieter Both diizinkan oleh Pangeran Wijayakrama untuk membangun tempat tinggal dan loji di Jayakarta. Sikap baik rakyat dan para penguasa setempat ini dimanfaatkan oleh VOC untuk semakin memperkuat kedudukannya di Nusantara. Lama kelamaan orang-orang Belanda mulai menampakkan sikap congkak, dan sombong. Setelah merasakan nikmatnya tinggal di Nusantara dan menikmati keuntungannya yang melimpah dalam berdagang, Belanda semakin bernafsu ingin menguasai dan kadang-kadang melakukan paksaan dan kekerasan. Hal ini telah menimbulkan kebencian rakyat dan para penguasa lokal. Oleh karena itu, pada tahun 1618 Sultan Banten yang dibantu tentara Inggris di bawah Laksamana Thomas Dale berhasil mengusir VOC dari Jayakarta. Orang-orang VOC kemudian menyingkir ke Maluku. Setelah VOC hengkang dari Jayakarta pasukan Banten pada awal tahun 1619 juga mengusir Inggris dari Jayakarta. Dengan demikian Jayakarta sepenuhnya dapat dikendalikan oleh Kesultanan Banten.

Tahun 1619 Gubernur Jenderal VOC Laurens Reael digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterzoon Coen (J.P. Coen). J.P. Coen dikenal gubernur jenderal yang berani dan kejam serta ambisius. Oleh karena itu, merasa bangsanya dipermalukan pasukan Banten dan Inggris di Jayakarta, maka J.P. Coen mempersiapkan pasukan untuk menyerang Jayakarta. Armada angkatan laut dengan 18 kapal perangnya mengepung

Jayakarta. Ternyata dalam waktu singkat Jayakarta dapat diduduki VOC. Kota Jayakarta kemudian dibumihanguskan oleh J.P. Coen pada tanggal 30 Mei 1619. Di atas puingpuing kota Jayakarta itulah dibangun kota baru bergaya kota dan bangunan di Belanda. Kota baru itu dinamakan Batavia sebagai pengganti nama Jayakarta.

Cara-cara VOC untuk meningkatkan eksploitasi kekayaan alam dilakukan antara lain dengan: 1. Merebut pasaran produksi pertanian, biasanya dengan memaksakan monopoli, seperti monopoli rempah-rempah di Maluku. 2. Tidak ikut aktif secara langsung dalam kegiatan produksi hasil pertanian. Cara memproduksi hasil pertanian dibiarkan berada di tangan kaum Pribumi, tetapi yang penting VOC dapat memperoleh hasil-hasil pertanian itu dengan mudah, sekalipun harus dengan paksaan. 3. VOC sementara cukup menduduki tempat-tempat yang strategis. 4. VOC melakukan campur tangan terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara, terutama menyangkut usaha pengumpulan hasil bumi dan pelaksanaan monopoli. Dalam kaitan ini VOC memiliki daya tawar yang kuat, sehingga dapat menentukan harga. 5. Lembaga-lembaga pemerintahan tradisional/kerajaan masih tetap dipertahankan dengan harapan bisa dipengaruhi/dapat diperalat, kalau tidak mau baru diperangi.

Semua kebijakan dan tindakan VOC di kawasan Asia dikendalikan dari markas besar VOC di Batavia. Di samping itu Batavia juga terletak pada persimpangan atau menjadi penghubung jalur perdagangan internasional. Batavia menghubungkan perdagangan di Nusantara bagian barat dengan Malaka, India, kemudian juga menghubungkan dengan Nusantara bagian timur. Apalagi Nusantara bagian timur ini menjadi daerah penghasil rempah-rempah yang utama, maka posisi Batavia yang berada di tengah-tengah itu menjadi semakin strategis dalam perdagangan rempah-rempah.

Politik devide et impera dan berbagai tipu daya juga dilaksanakan demi mendapatkan kekuasaan dan keuntungan sebesar-besarnya.

Pengaruh dan kekuasaan VOC semakin meluas. Untuk memperkuat kebijakan monopoli ini di setiap daerah yang dipandang strategis armada VOC diperkuat. Benteng-benteng pertahanan dibangun. Sebagai contoh Benteng Doorstede dibangun di Saparua, Benteng Nasau di Banda, di Ambon sudah ada Benteng Victoria, Benteng Oranye di Ternate, dan Benteng Rotterdam di Makasar.

VOC gulung tikar

Pada abad ke-17 hingga awal abad ke-18, VOC mengalami puncak kejayaan. Pada tahun 1749 terjadi perubahan yang mendasar dalam lembaga kepengurusan VOC.

Pada tanggal 27 Maret 1749, Parlemen Belanda mengeluarkan UU yang menetapkan bahwa Raja Willem IV sebagai penguasa tertinggi VOC. Dengan demikian, anggota pengurus “Dewan Tujuh Belas” yang semula dipilih oleh parlemen dan provinsi pemegang saham (kecuali Provinsi Holland), kemudian sepenuhnya menjadi tanggung jawab Raja. Raja juga menjadi panglima tertinggi tentara VOC. Dengan demikian VOC berada di bawah kekuasaan raja. Pengurus VOC mulai akrab dengan pemerintah Belanda. Kepentingan pemegang saham menjadi terabaikan. Pengurus tidak lagi

berpikir memajukan usaha perdagangannya, tetapi berpikir untuk memperkaya diri. VOC sebagai kongsi dagang swasta keuntunganya semakin merosot. Bahkan tercatat pada tahun 1673 VOC tidak mampu membayar dividen. Kas VOC juga merosot tajam karena serangkaian perang yang telah dilakukan VOC dan beban hutang pun tidak terelakkan.

Posisi jabatan dan berbagai simbol kehormatan tersebut tidaklah lengkap tanpa hadiah dan upeti. Sistem upeti ini ternyata juga terjadi di kalangan para pejabat, dari pejabat di bawahnya kepada pejabat yang lebih tinggi. Hal ini semua terkait dengan mekanisme pergantian jabatan di tubuh organisasi VOC. Semua bermuatan korupsi. Gubernur Jenderal Van Hoorn konon menumpuk harta sampai 10 juta gulden ketika kembali ke Belanda pada tahun 1709, sementara gaji resminya hanya sekitar 700 gulden sebulan. Gubernur Maluku berhasil mengumpulkan kekayaan 20-30 ribu gulden dalam waktu 4-5 tahun, dengan gaji sebesar 150 gulden per bulan. Untuk menjadi karyawan VOC juga harus dengan menyogok. Pengurus VOC di Belanda memasang tarif sebesar f 3.500,- bagi yang ingin menjadi pegawai onderkoopman (pada hal gaji resmi per bulan sebagai onderkoopman hanya f.40,-), untuk menjadi kapitein harus menyogok f.2000,- dan begitu seterusnya yang semua telah merugikan uang lembaga. Demikianlah para pejabat VOC terjangkit penyakit korupsi karena ingin kehormatan dan kemewahan sesaat. Beban utang VOC semakin berat, sehingga akhirnya VOC sendiri bangkrut. Bahkan ada sebuah ungkapan, VOC kepanjangan dari Vergaan Onder Corruptie (tenggelam karena korupsi) (Taufik Abdullah dan A.B. Lapian (ed), 2012).

Dalam kondisi bangkrut VOC tidak dapat berbuat banyak. Menurut penilaian pemerintah keberadaan VOC sebagai kongsi dagang yang menjalankan roda pemerintahan di negeri jajahan tidak dapat dilanjutkan lagi. VOC telah bangkrut, oleh karena itu, pada tanggal 31 Desember 1799 VOC dinyatakan bubar. Semua utang piutang dan segala milik VOC diambil alih oleh 32 Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK Semester 1 pemerintah. Pada waktu itu sebagai Gubernur Jendral VOC yang terakhir Van Overstraten masih harus bertanggung jawab tentang keadaan di Hindia Belanda. Ia bertugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris.

Penjajahan Pemerintah Belanda

MASA PEMERINTAHAN REPUBLIK BATAAF

Pada tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda. Munculah kelompok yang menamakan dirinya kaum patriot. Kaum ini terpengaruh oleh semboyan Revolusi Prancis: liberte (kemerdekaan), egalite (persamaan), dan fraternite (persaudaraan). Berdasarkan ide dan paham yang digelorakan dalam Revolusi Prancis itu, maka kaum patriot menghendaki perlunya negara kesatuan. Bertepatan dengan keinginan itu pada awal tahun 1795 pasukan Prancis menyerbu Belanda. Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Belanda dikuasai Perancis. Dibentuklah pemerintahan baru sebagai bagian dari Prancis yang dinamakan Republik Bataaf (1795-1811). Republik Bataaf dipimpin oleh Louis Napoleon yang merupakan saudara dari Napoleon Bonaparte.

Sementara itu, Raja Willem van Oranye (Raja Willem V) oleh pemerintah Inggris ditempatkan di Kota Kew. Raja Willem V kemudian mengeluarkan perintah yang terkenal dengan “Surat-surat Kew”. Isi perintah itu adalah agar para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris bukan kepada Prancis. Dengan “Surat-surat Kew” itu pihak Inggris bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa daerah di Hindia seperti Padang pada tahun 1795, kemudian menguasai Ambon dan Banda tahun 1796. Inggris juga memperkuat armadanya untuk melakukan blokade terhadap Batavia.

Sudah barang tentu pihak Prancis dan Republik Bataaf juga tidak ingin ketinggalan untuk segera mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC di Kepulauan Nusantara. Karena Republik Bataaf ini merupakan vassal dari Prancis, maka kebijakan-kebijakan Republik Bataaf untuk mengatur pemerintahan di Hindia masih juga terpengaruh oleh Prancis. Kebijakan utama Prancis waktu itu adalah memerangi Inggris. Oleh karena itu, untuk mempertahankan Kepulauan Nusantara dari serangan Inggris diperlukan pemimpin yang kuat. Ditunjuklah seorang muda dari kaum patriot untuk memimpin Hindia, yakni Herman Williem Daendels. Ia dikenal sebagai tokoh muda yang revolusioner.a) Pemerintahan Herman Willem Daendels (1808-1811)

1) Bidang Pertahanan dan Keamanana) membangun benteng-benteng pertahanan baru, seperti benteng Meester

Cornelis; b) membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujungkulon. Namun

pembangunan pangkalan di Ujungkulon boleh dikatakan tidak berhasil; c) meningkatkan jumlah tentara, dengan mengambil orang-orang pribumi karena

pada waktu pergi ke Nusantara, Daendels tidak membawa pasukan. Oleh karena itu, Daendels segera menambah jumlah pasukan yang diambil dari orang-orang pribumi, yakni dari 4.000 orang menjadi 18.000 orang (baca Ricklefs, 2005); dan

d) membangun jalan raya dari Anyer (Jawa Barat, sekarang Provinsi Banten) sampai Panarukan (ujung timur Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur) sepanjang kurang lebih 1.100 km. Jalan ini dinamakan Jalan De Groote Postweg yang oleh masyarakat sering disebut dengan jalan Daendels.

2) Bidang Politik dan Pemerintahan

Daendels juga melakukan beberapa tindakan yang dapat memperkuat kedudukannya di Nusantara. Beberapa tindakan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

a) membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara; b) Daendels memerintah secara sentralistik yang kuat dengan membagi Pulau

Jawa menjadi 23 wilayah besar (hoofdafdeeling) yang kemudian dikenal dengan keresidenan (residentie). Tiap karesidenan dapat dibagi menjadi beberapa kabupaten (regentschap) (Suhartono, “Dampak Politik Hindia Belanda (1800-1830)”, dalam buku Indonesia dalam Arus Sejarah, 2012).

c) berdasarkan Dekrit 18 Agustus 1808, Daendels juga telah merombak Provinsi Jawa Pantai Timur Laut menjadi 5 prefektur. (wilayah yang memiliki otoritas) dan 38 kabupaten. Terkait dengan ini maka Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial;

d) kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah (kolonial) yang digaji. Sekalipun demikian para bupati masih memiliki hak-hak feodal tertentu.

3) Bidang Peradilan

a) Daendels membentuk tiga jenis peradilan: (1) peradilan untuk orang Eropa, (2) peradilan untuk orang-orang Timur Asing, dan (3) peradilan untuk orang-orang pribumi. Peradilan untuk kaum pribumi dibentuk di setiap prefektur, misalnya di Batavia, Surabaya, dan Semarang;

b) peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi diberlakukan terhadap siapa saja termasuk orang-orang Eropa, dan Timur Asing.

4) Bidang Sosial Ekonomi

a) Daendels memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta yang intinya melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, misalnya daerah Cirebon;

b) meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak dan penjualan tanah kepada swasta;

c) meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia; d) rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya; e) melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta;

b) Pemerintahan Janssen (1811)

Pada bulan Mei 1811, Daendels dipanggil pulang ke negerinya. Ia digantikan oleh Jan Willem Janssen. Janssen dikenal seorang politikus berkebangsaan Belanda. Sebelumnya Janssen menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Tanjung Harapan (Afrika Selatan) tahun 1802- 1806. Pada tahun 1806 itu Janssen terusir dari Tanjung Harapan karena daerah itu jatuh ke tangan Inggris. Pada tahun 1810 Janssen diperintahkan pergi ke Jawa dan akhirnya menggantikan Daendels pada tahun 1811. Janssen mencoba memperbaiki keadaan yang telah ditinggalkan Daendels.

Namun harus diingat bahwa beberapa daerah di Hindia Belanda sudah jatuh ke tangan Inggris. Sebetulnya pihak Belanda sebagai bawahan Prancis berusaha untuk mempertahankan koloni-koloni Belanda dari ancaman Inggris. Oleh karena itu, seperti telah dijelaskan di depan Perancis mengirim Daendels ke Indonesia dengan tugas utama untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Tetapi armada Inggris ternyata lebih kuat dan unggul. Jan Williem Janssen yang menggantikan Daendels tidak bisa berbuat banyak. Penguasa Inggris di India, Lord Minto kemudian memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan di

Pulau Penang untuk segera menguasai Jawa. Raffles segera mempersiapkan armadanya untuk menyeberangi Laut Jawa. Pengalaman pahit Janssen saat terusir dari Tanjung Harapan pun terulang. Pada Tanggal 4 Agustus 1811 sebanyak 60 kapal Inggris di bawah komando Raffles telah muncul di perairan sekitar Batavia. Beberapa minggu berikutnya, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 1811 Batavia jatuh ke tangan Inggris. Janssen berusaha menyingkir ke Semarang bergabung dengan Legiun Mangkunegara dan prajurit-prajurit dari Yogyakarta serta Surakarta. Namun, pasukan Inggris lebih kuat sehingga berhasil memukul mundur Janssen beserta pasukannya. Janssen kemudian mundur ke Salatiga dan akhirnya menyerah di Tuntang. Penyerahan Janssen secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya Kapitulasi Tuntang yang ditandatangani pada tanggal 18 September 1811.

PERKEMBANGAN KOLONIALISME INGGRIS DI INDONESIA (1811-1816)

a) Kebijakan dalam Bidang Pemerintahan

Isi politik kontrak Hamengkubuwana III dengan Inggris antara lain sebagai berikut.

1) Sultan Raja secara resmi ditetapkan sebagai Sultan Hamengkubuwana III, dan Pangeran Natakusuma (saudara Sultan Sepuh) ditetapkan sebagai penguasa tersendiri di wilayah bagian dari Kasultanan Yogyakarta dengan gelar Paku Alam I;

2) Sultan Hamengkubuwana II dengan puteranya Pangeran Mangkudiningrat diasingkan ke Penang;

3) semua harta benda milik Sultan Sepuh selama menjabat sebagai sultan dirampas menjadi milik pemerintah Inggris.

b) Tindakan dalam Bidang EkonomiRaffles melakukan beberapa tindakan dengan tujuan utamanya untuk meningkatkan keuntungan pemerintah kolonial.1) Pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah (landrent) yang kemudian

meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang. 2) Penghapusan penyerahan wajib hasil bumi. 3) Penghapusan kerja rodi dan perbudakan. 4) Penghapusan sistem monopoli. 5) Peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan.

Di luar itu semua, tampaknya Raffles juga seorang ilmuwan. Raffles juga sangat memperhatikan terhadap bahasa dan adat istiadat masyarakat di Jawa. Ia juga sangat tertarik pada antropologi dan botani. Makalahmakalahnya kemudian diterbitkan dalam majalah Verhandelingen. Bahkan begitu terkesan dengan Indonesianya dengan segala budayanya, apalagi Jawa, maka setelah pulang ke Inggris, Raffles kemudian menulis buku History of Java Untuk merealisasikan buku itu, Raffles dibantu oleh juru bahasa, antara lain Raden Ario Notodiningrat. Ia juga memberikan bantuan penelitian John Crawfurd, sehingga berhasil menyelesaikan tulisannya yang berjudul History of the East Indian Archipelago.

Dominasi Pemerintahan Kolonial Belanda

Tahun 1816 Raffles mengakhiri pemerintahannya di Hindia. Pemerintah Inggris sebenarnya telah menunjuk John Fendall untuk menggantikan Raffles. Tetapi pada tahun 1814 sudah diadakan Konvensi London. Dengan demikian pada tahun 1816 Kepulauan Nusantara kembali dikuasai oleh Belanda. Sejak itu dimulailah Pemerintahan Kolonial Belanda.

a. Jalan tengah bersama Komisaris JenderalSetelah kembali ke tangan Belanda, tanah Hindia diperintah oleh badan baru yang diberi nama Komisaris Jenderal. Komisaris Jenderal ini dibentuk oleh Pangeran Willem VI yang terdiri atas tiga orang, yakni : Cornelis Theodorus Elout (ketua), Arnold Ardiaan Buyskes (anggota), dan Alexander Gerard Philip Baron Van der Capellen (anggota). Sebagai rambu-rambu pelaksanaan pemerintahan di negeri jajahan Pangeran Willem VI mengeluarkan UndangUndang Pemerintah untuk negeri jajahan (Regerings Reglement) pada tahun 1815. Salah satu pasal dari undang-undang tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pertanian dilakukan secara bebas. Hal ini menunjukkan bahwa ada relevansi dengan keinginan kaum liberal sebagaimana diusulkan oleh Dirk van Hogendorp.

Dengan mempertimbangkan amanat UU Pemerintah dan melihat kenyataan di lapangan serta memperhatikan kaum liberal dan kaum konservatif, Komisaris Jenderal sepakat untuk menerapkan kebijakan jalan tengah. Maksudnya, eksploitasi kekayaan di tanah jajahan langsung ditangani pemerintah Hindia Belanda agar segera mendatangkan keuntungan bagi negeri induk, di samping mengusahakan kebebasan penduduk dan pihak swasta untuk berusaha di tanah jajahan. Akhirnya pada tanggal 22 Desember 1818 Pemerintah memberlakukan UU yang menegaskan bahwa penguasa tertinggi di tanah jajahan adalah gubernur jenderal. Van der Capellen kemudian ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal. Ia ingin melanjutkan strategi jalan tengah. Tetapi kebijakan Van der Capellen itu berkembang ke arah sewa tanah dengan penghapus peran penguasa tradisional (bupati dan para penguasa setempat).

Kemudian Van der Capellen juga menarik pajak tetap yang sangat memberatkan rakyat. Timbul banyak protes dan mendorong terjadinya perlawanan. Kemudian ia dipanggil pulang dan digantikan oleh Du Bus Gisignies. Ia berkeinginan membangun modal dan meningkatkan ekspor. Tetapi program ini tidak berhasil karena rakyat tetap miskin sehingga tidak mampu menyediakan barangbarang yang diekspor. Yang terjadi justru impor lebih besar dibanding ekspor. Tentu ini sangat merugikan bagi pemerintah Belanda. Hal ini disebabkan dana banyak tersedot untuk pembiayaan perang di tanah jajahan. Sebagai contoh Perang Diponegoro yang baru berjalan satu tahun sudah menguras dana yang luar biasa, sehingga pemerintahan Hindia Belanda dan pemerintah negeri induk mengalami kesulitan ekonomi.

b. Sistem Tanam PaksaPemerintah Belanda terus mencari cara bagaimana untuk mengatasi problem ekonomi. Berbagai pendapat mulai dilontarkan oleh para para pemimpin dan tokoh masyarakat. Salah satunya pada tahun 1829 seorang tokoh bernama Johannes Van den Bosch mengajukan kepada raja Belanda usulan yang berkaitan dengan cara melaksanakan politik kolonial Belanda di Hindia. Van den Bosch berpendapat untuk memperbaiki ekonomi, di tanah jajahan harus dilakukan penanaman tanaman yang dapat laku dijual di pasar dunia. Sesuai dengan keadaan di negeri jajahan, maka penanaman dilakukan dengan paksa. Mereka menggunakan konsep daerah jajahan sebagai tempat mengambil

keuntungan bagi negeri induk. Konsep Bosch itulah yang kemudian dikenal dengan Cultuurstelsel (Tanam Paksa). Dengan cara ini diharapkan perekonomian Belanda dapat dengan cepat pulih dan semakin meningkat. Bahkan dalam salah satu tulisan Van den Bosch membuat suatu perkiraan bahwa dengan Tanam Paksa, hasil tanaman ekspor dapat ditingkatkan sebanyak kurang lebih f.15. sampai f.20 juta setiap tahun.

Ketentuan Tanam PaksaSetelah sampai di Jawa Van den Bosch segera mencanangkan sistem dan program Tanam Paksa. Secara umum Tanam Paksa mewajibkan para petani untuk menanam tanaman-tanaman yang dapat diekspor di pasaran dunia. Jenis tanaman itu di samping kopi juga antara lain tembakau, tebu, dan nila. Rakyat kemudian diwajibkan membayar pajak dalam bentuk barang sesuai dengan hasil tanaman yang ditanam petani. ketentuan Tanam Paksa itu termuat pada Lembaran Negara (Staatsblad) Tahun 1834 No. 22. antara lain sebagai berikut1. Penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk pelaksanaan Tanam Paksa.2. Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk pelaksanaan Tanam Paksa tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa.3. Waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman Tanam Paksa tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi.4. Tanah yang disediakan untuk tanaman Tanam Paksa dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.5. Hasil tanaman yang terkait dengan pelaksanaan Tanam Paksa wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harga atau nilai hasil tanaman ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayarkan oleh rakyat, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada rakyat.6. Kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan rakyat petani, menjadi tanggungan pemerintah.7. Penduduk desa yang bekerja di tanah-tanah untuk pelaksanaan Tanam Paksa berada di bawah pengawasan langsung para penguasa pribumi, sedang pegawai-pegawai Eropa melakukan pengawasan secara umum.8. Penduduk yang bukan petani, diwajibkan bekerja di perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari dalam satu tahun.

Pelaksanaan Tanam PaksaMenurut Van den Bosch, pelaksanaan sistem Tanam Paksa harus menggunakan organisasi desa. Oleh karena itu, diperlukan faktor penggerak, yakni lembaga organisasi dan tradisi desa yang dipimpin oleh kepala desa. Berkaitan dengan itu pengerahan tenaga kerja melalui kegiatan seperti sambatan, gotong royong maupun gugur gunung, merupakan usaha yang tepat untuk dilaksanakan. Yang jelas pelaksanaan Tanam Paksa itu tidak sesuai dengan peraturan yang tertulis. Hal ini telah mendorong terjadinya tindak korupsi dari para pegawai dan pejabat yang terkait dengan pelaksanaan Tanam Paksa. Tanam Paksa telah membawa penderitaan rakyat. Banyak pekerja yang jatuh sakit. Mereka dipaksa fokus bekerja untuk Tanam Paksa, sehingga nasib diri sendiri dan keluarganya tidak terurus. Bahkan kemudian timbul bahaya kelaparan dan kematian di berbagai daerah. Misalnya di Cirebon (1843 - 1844), di Demak (tahun 1849) dan Grobogan pada tahun 1850. Sementara itu dengan pelaksanaan Tanam Paksa ini Belanda telah mengeruk keuntungan dan kekayaan dari tanah Hindia. Dari tahun 1831 hingga tahun 1877 perbendaharaan kerajaan Belanda telah mencapai 832 juta gulden, utang-utang lama VOC dapat dilunasi, kubu-kubu dan benteng pertahanan dibangun.

c. Sistem usaha swasta

Pelaksanaan Tanam Paksa memang telah berhasil memperbaiki perekonomian Belanda. Kemakmuran juga semakin meningkat. Bahkan keuntungan dari Tanam Paksa telah mendorong Belanda berkembang sebagai negara industri. Sejalan dengan hal ini telah mendorong pula tampilnya kaum liberal yang didukung oleh para pengusaha. Oleh karena itu, mulai muncul perdebatan tentang pelaksanaan Tanam Paksa. Masyarakat Belanda mulai mempertimbangkan baik buruk dan untung ruginya Tanam Paksa. Timbullah pro dan kontra mengenai pelaksanaan Tanam Paksa.

Nederlansche Handel Matschappij: perusahaan dagang yang didirikan oleh Raja William I di Den Haag pada 9 Maret 1824 sebagai promosi antara lain bidang perdagangan dan perusahaan pengiriman, dan memegang peran penting dalam mengembangkan perdagangan Belanda-Indonesia. Pandangan dan ajaran kaum liberal itu semakin berkembang dan pengaruhnya semakin kuat. Oleh karena itu, tahun 1850 Pemerintah mulai bimbang. Apalagi setelah kaum liberal mendapatkan kemenangan politik di Parlemen (Staten Generaal). Peranan pemerintah dalam kegiatan ekonomi harus dikurangi, sebaliknya perlu diberikan keleluasaan kepada pihak swasta untuk mengelola kegiatan ekonomi. Pemerintah berperan sebagai pelindung warga, mengatur tegaknya hukum, dan membangun sarana prasarana agar semua aktivitas masyarakat berjalan lancar.

Seiring dengan upaya pembaruan dalam menangani perekonomian di negeri jajahan, Belanda telah mengeluarkan berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.1. Tahun 1864 dikeluarkan Undang-undang Perbendaharaan Negara (Comptabiliet Wet). Berdasarkan Undang-undang ini setiap anggaran belanja Hindia Belanda harus diketahui dan disahkan oleh Parlemen. 2. Undang-undang Gula (Suiker Wet). Undang-undang ini antara lain mengatur tentang monopoli tanaman tebu oleh pemerintah yang kemudian secara bertahap akan diserahkan kepada pihak swasta. 3. Undang-undang Agraria (Agrarische Wet) pada tahun 1870. UndangUndang ini mengatur tentang prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan.Di dalam undang-undang itu ditegaskan, antara lain : a. Tanah di negeri jajahan di Hindia Belanda dibagi menjadi dua bagian. Pertama, tanah milik penduduk pribumi berupa persawahan, kebun, ladang dan sebagainya. Kedua, tanahtanah hutan, pegunungan dan lainnya yang tidak termasuk tanah penduduk pribumi dinyatakan sebagai tanah pemerintah.b. Pemerintah mengeluarkan surat bukti kepemilikan tanah.c. Pihak swasta dapat menyewa tanah, baik tanah pemerintah maupun tanah penduduk. Tanah-tanah pemerintah dapat disewa pengusaha swasta sampai 75 tahun. Tanah penduduk dapat disewa selama lima tahun, ada juga yang disewa sampai 30 tahun. Sewa-menyewa tanah ini harus didaftarkan kepada pemerintah.

Untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi, diperlukan sarana dan prasarana, misalnya irigasi, jalan raya, jembatan-jembatan, dan jalan kereta api. Hal ini semua dimaksudkan untuk membantu kelancaran pengangkutan hasil-hasil perusahaan perkebunan dari daerah pedalaman ke daerah pantai atau pelabuhan yang akan diteruskan ke dunia luar. Pada tahun 1873 dibangun serangkaian jalan kereta api. Jalan-jalan kereta api yang pertama dibangun adalah antara Semarang dan Yogyakarta, kemudian antara Batavia dan Bogor, dan antara Surabaya dan Malang. Pembangunan jalan kereta api juga dilakukan di Sumatera pada akhir abad ke-19. Tahun 1883 Maskapai Tembakau Deli telah memprakarsai pembangunan jalan kereta api. Pembangunan jalan kereta api ini direncanakan untuk daerahdaerah yang telah dikuasai dan yang akan dikuasai, misalnya Aceh. Oleh karena itu, pembangunan jalan kereta api di Sumatra ini, juga berdasarkan

pertimbangan politik dan militer. Jalur kereta api juga dibangun untuk kepentingan pertambangan, seperti di daerah pertambangan batu bara di Sumatra Barat.

d. Perkembangan agama KristenPerkembangan agama Kristen di Indonesia secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Seperti halnya agama Hindu, Buddha dan Islam, penyebaran agama Kristen juga melalui aktivitas pelayaran dan perdagangan. Aktivitas pelayaran dan perdagangan waktu itu sudah menjangkau ke seluruh wilayah Kepulauan Indonesia. Dalam kenyataannya agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan berkembang di berbagai daerah. Bahkan di daerah Indonesia bagian Timur seperti di Papua, daerah Minahasa, Timor, Nusa Tenggara Timur, juga daerah Tapanuli di Sumatera, agama Kristen menjadi mayoritas.

Periode berikutnya, penyebaran agama Kristen menjadi lebih intensif seiring dengan datangnya bangsa-bangsa Barat ke Indonesia pada abad ke-16. Kedatangan bangsa-bangsa Barat itu semakin memantapkan dan mempercepat penyebaran agama Kristen di Indonesia. Orang-orang Portugis menyebarkan agama Kristen Katolik (selanjutnya disebut Katolik). Orangorang Belanda membawa agama Kristen Protestan (selanjutnya disebut Kristen). Telah diterangkan dalam uraian sebelumnya bahwa pada abad ke-16 telah terjadi penjelajahan samudra untuk menemukan dunia baru. Oleh karena itu, periode ini sering disebut The Age of Discovery. Kegiatan penjelajahan samudra untuk menemukan dunia baru itu dipelopori oleh orang-orang Portugis dan Spanyol dengan semboyannya; gold, glory, dan gospel. Dengan motivasi dan semboyan itu maka penyebaran agama Katolik yang dibawa oleh Portugis tidak dapat terlepas dari kepentingan ekonomi dan politik. Setelah menguasai Malaka tahun 1511 Portugis kemudian meluaskan eksploitasi ke Kepulauan Maluku dengan maksud memburu rempah-rempah. Pada tahun 1512 pertama kali kapal Portugis mendarat di Hitu (di Pulau Ambon) Kepulauan Maluku. Pada waktu itu perdagangan di Kepulauan Igis ramai. Melalui kegiatan peradagangan ini pula Islam sudah berkembang di Maluku. Kemudian datang Portugis untuk menyebarkan agama Katholik. Berkembanglah agama Katolik di beberapa daerah di Kepulauan Maluku.

BAB 2

Secara umum, strategi perlawanan Bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa dibagi menjadi dua pembabakan, yakni sebelum abad ke-20 dan setelahnya.

Strategi Perlawanan Bangsa Indonesia Sebelum abad ke-20

Sebelum abad ke-20, gagasan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia belum berkembang. Sehingga perlawanan rakyat bersifat kedaerahan

Perlawanan tidak terorganisir dengan baik, sehingga tidak jarang mengalami kekalahan. Apalagi penjajah Belanda menerapkan strategi devide et impera, yakni politik untuk memecah belah.

Perlawanan dipimpin oleh tokoh masyarakat yang karismatik dan disegani oleh masyarakat. Karena ketergantungan pada pemimpin, apabila tokoh tersebut berhasil ditaklukkan, maka semangat perlawanan juga berkurang.

Perlawanan lebih mementingkan perjuangan fisik (perang senjata).

Masyarakat berjuang bukan untuk Indonesia merdeka, tetapi bagaimana cara untuk mengusir penjajah dari daerahnya masing-masing.

Strategi Perlawanan Bangsa Indonesia Sesudah abad ke-20

Memasuki abad ke-20, Belanda menerapkan kebijakan politik etis atau politik balas budi untuk memperbaiki pendidikan di Indonsia. Perkembangan pendidikan inilah yang kemudian melahirkan golongan cendekiawan.

Mereka menyadari bahwa untuk menghadapi penjajah asing, rakyat harus bersatu dan perjuangan mereka harus bersifat nasional. Inilah yang dikenal sebagai masa “pergerakan nasional”. Strategi lainnya yang digunakan adalah:

a. Perjuangan menggunakan organisasi modern

Perjuangan kemerdekaan tidak lagi bergantung pada senjata, tetapi menggunakan organisasi modern. Perlawanan menggunakan metode perundingan.

Beberapa organisasi yang muncul pada masa pergerakan nasional adalah Budi Utomo (1908), Sarekat Dagang Islam (1911), dan Indische Partij (1912).

b. Perjuangan Dipimpin Oleh Golongan Cendekiawan

Pemimpin perjuangan pada masa pergerakan nasional adalah golongan cendekiawan, tidak lagi oleh golongan bangsawan atau pemimpin daerah. Para cendekiawan menggunakan pendekatan politik dan lebih terorganisir.

Perang Padri

Perang Padri diawali dengan konflik antara Kaum Padri dengan Kaum Adat terkait pemurnian agama Islam di Sumatera Barat. Kaum Adat masih sering melakukan kebiasaan yang bertentangan dengan Islam, seperti berjudi dan mabuk-mabukan. Kaum Padri yang terdiri dari para ulama menasihati Kaum Adat untuk menghentikan kebiasaan tersebut, Kaum Adat menolaknya, sehingga terjadi perang yang berlangsung tahun 1803 – 1821. Perang diakhiri dengan kekalahan Kaum Adat

Kondisi tersebut lalu dimanfaatkan Belanda untuk bekerja sama dengan Kaum Adat guna melawan Kaum Padri. Belanda memang bertujuan untuk menguasai wilayah Sumatera Barat. Salah satu tokoh pemimpin Kaum Padri adalah Tuanku Imam Bonjol. Fase perang ini berlangsung tahun 1821 – 1838. Tuanku Imam Bonjol lalu mengajak Kaum Adat agar menyadari tipuan Belanda dan akhirnya bersatu melawan Belanda. Perang diakhiri dengan kekalahan di pihak Padri dan Adat karena militer Belanda yang cukup kuat.

Perang Pattimura

Pada 1817, Belanda juga berusaha menguasai Maluku dengan monopoli perdagangan. Rakyat Maluku yang dipimpin Thomas Matulessy (Pattimura) menolaknya dan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pertempuran sengit terjadi di benteng Duurstede, Saparua.

Belanda mengerahkan pasukan secara besar-besaran, rakyat Maluku terdesak. Perlawanan rakyat Maluku melemah akibat tertangkapnya Pattimura dan Martha Christina Tiahahu.

Perang Diponegoro

Perang Diponegoro adalah perang terbesar yang dialami Belanda. Perlawanan ini dipimpin Pangeran Diponegoro yang didukung pihak istana, kaum ulama, dan rakyat Yogyakarta. Perang ini terjadi karena Belanda memasang patok-patok jalan yang melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro. Perang ini terjadi tahun 1825 – 1830. Pada tahun 1827, Belanda memakai siasat perang bernama Benteng Stelsel, yaitu setiap daerah yang dikuasai didirikan benteng untuk mengawasi daerah sekitarnya. Antara satu benteng dan benteng lainnya dihubungkan pasukan gerak cepat, sehingga ruang gerak pasukan Diponegoro dipersempit.

Benteng Stelsel belum mampu mematahkan serangan pasukan Diponegoro. Belanda akhirnya menggunakan tipu muslihat dengan cara mengajak berunding Pangeran Diponegoro, padahal sebenarnya itu berupa penangkapan. Setelah penangkapan, gerak pasukan Diponegoro mulai melemah. Belanda dapat memenangkan perang tersebut, namun dengan kerugian yang besar karena perang tersebut menguras biaya dan tenaga yang banyak.

Perang Jagaraga Bali

Perang ini terjadi akibat protes Belanda terhadap Hak Tawan Karang, yaitu aturan yang memberik hak kepada kerajaan-kerajaan Bali untuk merampas kapal asing beserta muatannya yang terdampar di Bali. Protes ini tidak membuat Bali menghapuskan Hak Tawan Karang, sehingga perang puputan (habis-habisan) antara kerajaan-kerajaan Bali yang dipimpin I Gusti Ketut Jelantik dengan Belanda terjadi. Belanda berhasil menguasai Bali karena kekuatan militer yang lebih unggul.

Perang Banjar

Perang ini dilatarbelakangi oleh Belanda yang ingin menguasai kekayaan alam Banjar, serta keikut-campuran Belanda dalam urusan kesultanan. Akibatnya, rakyat yang dipimpin Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari melakukan perlawanan terhadap Belanda sekitar tahun 1859. Serangkaian pertempuran terus terjadi hingga Belanda menambahkan kekuatan militernya. Pasukan Pangeran Hidayatullah kalah, karena pasukan Belanda lebih unggul dari segi jumlah pasukan, keterampilan perang pasukannya, dan peralatan perangnya. Perlawanan rakyat Banjar mulai melemah ketika Pangeran Hidayatullah tertangkap dan dibuang ke Pulau Jawa, sementara itu Pangeran Antasari masih melakukan perlawanan secara gerilya hingga ia wafat.

Perang Aceh

Perang Aceh dilatarbelakangi Traktat Sumatra (1871) yang menyebutkan bahwa Belanda bebas meluaskan wilayah di Sumatera termasuk Aceh. Hal ini ditentang Teuku Cik Ditiro, Cut Mutia, Teuku Umar, Cut Nyak Dien, dan Panglima Polim. Belanda mendapatkan perlawanan sengit dari rakyat Aceh. Rakyat Aceh berperang dengan jihad, sehingga semangatnya untuk melawan Belanda sangat kuat.

Untuk menghadapinya, Belanda mengutus Snouck Hurgronje untuk meneliti budaya dan karakter rakyat Aceh. Ia menyarankan agar pemerintah Belanda menggempur pertahanan Aceh bertubi-tubi agar mental rakyat semakin terkikis, dan memecahbelah rakyat Aceh menjadi beberapa kelompok.

Perlawanan Rakyat Batak

Perlawanan rakyat Batak dipimpin Sisingamangaraja XII. Latar belakang perlawanan ini adalah bangsa Belanda berusaha menguasai seluruh tanah Batak dan disertai dengan penyebaran agama Kristen. Sisingamangaraja XII masih melawan Belanda sampai akhir abad ke-19. Namun, gerak pasukan Sisingamangaraja XII semakin menyempit. Pada akhirnya, Sisingamangaraja XII wafat ditembak serdadu Marsose, dan Belanda menguasai tanah Batak.

BAB 3

Dampak Kolonialisme (Bidang Politik, Pemerintahan, Ekonomi)

a. POLITIK DAN PEMERINTAHAN 1. Masa Kekuasaan VOC

- Dimulai ketika VOC menduduki Ambon. VOC yang awalnya hanya berdagang, mulai ikut ke konflik internal kerajaan

- Dengan mengadakan politik adu domba (divide et impera), VOC dengan mudahnya menjadikan keluarga kerajaan beserta rakyat pribumi menjadi bawahan VOC

- Dalam usaha untuk menguasai perdagangan rempah, VOC memusatkan kegiatannya di Banten (lada) dan Maluku (cengkih dan pala)

- Hal ini digagas oleh Gubernur Jenderal VOC, Jan Pieterzoon Coen (1619-1623 dan 1627-1629), dengan dibantu dewan pengawas dan penasihat gubernur jenderal, Raad van Indie

2. Masa Republik Bataaf- Republic Bataaf adalah pemerintahan yang dibentuk oleh Prancis saat

menduduki Belanda- Pada periode 1808-1811, Herman W. Daendels diangkat sebagai gubernur

jenderal di Hindia Belanda oleh Louis Bonaparte (adik dari Napoleon Bonaparte)

- Karena Daendels juga bertugas melindungi Pulau Jawa dari Inggris, kebijakan-kebijakan yang dibuat terpengaruh oleh tugas tersebut

- Pemberlakuan sentralisasi pemerintahan merupakan kebijakan Daendels yang pertama. Daendels membagi Pulau Jawa menjadi 8 wilayah besar (hoofafdeling) yang disebut keresidenan (residentie), dengan setiap residentie terbagi menjadi beberapa regentschap (kabupaten)

- Dalam sistem yang diterapkan Daendels, terjadi dualisme pemerintahan, yaitu Europees bestuur (Pemerintahan Eropa) dan Inlands bestuur (Pemerintahan pribumi)

- Europees bestuur dipimpin oleh residen dengan dibantu asisten residen dan controleur (kontrolir). Asisten residen bertugas mengawasi afdeling (suatu wilayah di keresidenan), sedangkan controleur mengawasi controle-afdeling

- Regent (bupati) adalah jabatan tertinggi di Inlands bestuur dengan dibantu oleh patih. Dibawah dua jabatan tersebut, terdapat wedana yang memimpin suatu distrik dan asisten wedana yang memimpin onderdistrik. Setelah onderdistrik, terdapat pemerintahan yang paling bawah yaitu pemerintahan desa

- Daendels juga mengadakan pengangkatan penguasa pribumi menjadi pegawai pemerintahan kolonial (binnenland bestuur/pegawai negeri) dengan gaji tetap setiap bulannya

- Dengan adanya pengangkatan binnenland bestuur, pengaruh penguasa pribumi memudar

3. Masa Pemerintahan Inggris- Thomas Stamford Raffles adalah orang yang diangkat oleh Lord Minto,

gubernur jenderal EIC, sebagai penguasa di Hindia Belanda- Karena Raffles adalah orang yang liberal, dia menginginkan agar ada reformasi

dalam sistem pemerintahan di Hindia Belanda, seperti pada pemerintahan Eropa

- Hal yang diinginkan Raffles adalah mereformasi ketatanegaraan, ikatan feodal orang Jawa, dan kepastian hukum

- Raffles membagi Jawa menjadi 16 keresidenan, dengan menjadikan penguasa pribumi sebagai perantar kebijakan pemerintah

- Raffles mereduksi kekuatan penguasa pribumi dengan mengangkat mereka sebagai pegawai pemerintahan

- Raffles juga menghapus penyerahan dan kerja paksa- Dengan begini, keinginan Raffles untuk mereformasi ikatan feodal orang Jawa

telah berhasil. Dan ini merupakan sesuatu yang positif bagi rakyat pribumi4. Masa Kolonial Belanda

- Setelah Inggris mengembalikan wilayah Hindia Belanda kepada pemerintahan komisaris jenderal (masa sebelum pemerintahan kolonial), Gubernur Jenderal J.B van Heutsz mencetuskan ide untuk menyatukan seluruh wilayah kekuasaan Hindia Belanda yang tertuang pada gagasan Pax Neerlandica (Perjanjian Neerlandica)

- Untuk merealisasikan gagasan tersebut, pemerintah kolonial mulai menguasai wilayah Aceh hingga Papua (cikal bakal NKRI)

- Akibat dari diadakannya Pax Neerlandica, banyak munculnya organisasi pergerakan nasional dan Volksraad

- Awalnya, Volksraad didirikan oleh Gubernur Jenderal Graaf von Limburgstirum sebagai dewan penasihat. Namun, oleh organisasi pergerakan nasional, Volksraad dijadikan salah satu wadah perjuangan menuju kemerdekaan

b. BIDANG EKONOMI 1. Masa pendudukan VOC

VOC memulai praktik eksploitasi di Nusantara pada 1605. Pada 1605 VOC berhasil menduduki kepulauan Maluku setelah mengelahkan

Portugis.

Pada 1619 VOC membangun pusat kekuasaan di Batavia. Praktik eksploitasi yang dilakukan VOC berupa penanaman paksa,

penyerahan wajib, monopoli perdagangan, dan penyewaan pajak. Monopoli perdagangan VOC dipusatkan di kepulauan Maluku dan Banten. Di Maluku VOC memonopoli perdagangan rempah-rempah, sedangkan di

Banten VOC memonopoli perdagangan lada dengan cara menutup pelabuhan Banten bagi pedagang asing.

Selain memonopoli, praktik eksploitasi yang dilakukan VOC adalah penyerahan wajib dan pemberian wajib.

Praktik eksploitasi ini berkaitan erat dengan kebijakan VOC yaitu verplichte leverantie dan contingenten.

2. Masa pemerintahan gubernur jendral Daendels Pergantian pemerintahan VOC menuju pemerintahan gubernur jendral

Daendels sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi. Dampak ekonomi pemerintahan Daendels adalah mengubah sistem

perekonomian tradisional menjadi perekonomian modern. Dalam sistem modern, tanah-tanah mikik raja berubah menjadi tanah milik

pemerintahan kolonial, dan juga para petani diwajibkan membayar pajak dari penjualan hasil bumi.

Selain itu, dampak ekonomi pemerintahan Daendels juga berkaitan dengan pembangunan jalan raya pos Anyer-Panarukan.

Jalan sepanjang 1.000 km ini dibangun dengan cara kerja rodi atau kerja paksa.

3. Masa pemerintahan Raffles Masa pemerintahan Raffles di Indonesia hanya berlangsung sekitar 5 tahun. Saat memerintah Raffles mencoba menerapkan sistem sewa tanah (landrent). Raffles mengganti sistem kepemilikan tanah dari raja dan penguasa lokal

menjadi milik pemerintahan kolonial. Para petani harus membayar pajak sebesar ⅖ dari hasil panen satu tahun. Perubahan kepemilikan tanah juga menyebabkan terjadinya perubahan

hubungan antara raja dan rakyat, yaitu patron-client menjadi hubungan bersifat komersial.

Adanya perdagangan bebas juga mengubah sistem ekonomi uang di desa-desa di Hindia Belanda menjadi sistem ekonomi komersial.

Sistem sewa tanah juga memiliki dampak, yaitu rakyat terlilit utang dan harus menyerahkan tanahnya kepada para rentenir Tionghoa.

4. Masa pemerintahan kolonial belanda Dampak ekonomi pada masa ini berkaitan erat dengan tanam paksa (1830-

1870) dan sistem ekonomi liberal (open door policy) Sistem tanam paksa ini dicetuskan oleh gubernur jendral Van Den Bosch. Politik liberal dilaksanakan pada tahun 1870.

Pada masa ini pemerintahan kolonial Belanda juga mendirikan industri dan pertambangan.

Pada masa 1828 pemerintahan kolonial belanda mendirikan perbankan modern di Hindia Belanda.

Pemerintahan kolonial mendirikan De Javasche bank di Batavia. Pada tahun 1869 berdiri Nederlansche Handel Maachapij (NHM) sebagai

bank perkebunan. Pada masa ini kolonial belanda juga mendorong pembangunan jaringan

transportasi berupa jalur-jalur kereta api di pilau Jawa dan luar pulau Jawa. Kolonial belanda juga membangun jaringan transportasi antar pulau yaitu

pelabuhan yang di serahkan kepada Koninklijke Paketvaart Maatschapij. Pada tahun 1746 kolonial belanda mendirikan kantor pos pertamanya di

Batavia. Pada tahun 1855 kolonial belanda mengembangkan pelayanan telegraf.

Dampak Kolonialisme (Bidang Sosial, Budaya, Pendidikan)

1. BIDANG SOSIAL-BUDAYA a) Lunturnya Feodalisme

Feodalisme adalah struktur tatanan kekuasaan sosiopolitik yang dijalankan di kalangan bangsawan/monarki untuk mengendalikan wilayah yang dikuasai.

Praktik kolonialisme dan imperialisme menyebabkan pergeseran hak-hak istimewa penguasa pribumi karena mereka disejajarkan kedudukannya dengan pegawai biasa.

b) Perkembangan Stratifikasi SosialKelompok masyarakat pada masa kolonial diatur sebagai berikut:1) Golongan atas (orang-orang Eropa)2) Golongan Timur Asing (Tionghoa, Arab, dan India)3) Golongan Pribumi yang dibagi menjadi 3 golongan:4) Lapisan atas (para bangsawan dan kerabat istana)5) Lapisan menengah (petani kaya, pedagang kecil, para pegawai)6) Lapisan bawah (rakyat jelata :’)

c) Pertumbuhan dan migrasi penduduk Pada masa pra-kolonialisme (1400-1800) pertumbuhan penduduk sangat rendah

karena faktor penyakit, kelaparan, perang, dan bencana alam. Pada abad 19 pertumbuhan penduduk meningkat karena intensitas peperangan

semakin turun, kebijakan kesehatan dari pemerintah, perkembangan teknologi dan tersedia sarana prasarana.

Para petani di Pulau Jawa dimigrasi ke Sumatera Timur karena jumlah populasi di Pulau Jawa mencapai 40 juta jiwa.

d) Perubahan gaya hidup masyarakatBangsa Eropa menempati golongan teratas dalam stratifikasi sosial sehingga banyak golongan lain yang meniru gaya hidup bangsa Eropa, seperti: Mengadopsi gaya berpakaian Eropa dengan menyesuaikan cuaca di Indonesia,

seperti memakai kebaya dan sarung saat bersantai di rumah, dan memakai blouse, rok, atau gaun mevvah saat pergi ke acara resmi.

Bangsa Eropa juga mengenalkan budaya pesta, biasanya yang sering diselenggarakan adalah Societeit (untuk kalangan tertentu).

Tradisi makan ala Eropa (Rijsttafel) yaitu dengan menyajikan makanan secara berurutan dari menu pembuka, menu utama, dan menu penutup namun dengan menu makanan pribumi.

e) Penyebaran Agama NasraniBangsa Eropa datang dengan membawa misi penyebaran agama (gospel). Misionaris penyebar agama Katolik: Daerah Maluku: Gonzalves Veloso, Fernao Vilagre, dan Simon Vaz Penyebaran Katolik terbesar di Indonesia dilakukan oleh St. Franciscus Xaverius

yang berhasil 10.000 orang memeluk agama Katolik. Agama Kristen mulai dikenal masyarakat seiring berkembangnya VOC. Pada masa kekuasaan VOC, penyebaran agama Kristen di Indonesia tidak terlalu

berkembang. Setelah VOC bubar muncul organisasi penyiaran agama (zending), tokoh misi

zending adalah Ludwig I. Nommensen yang berhasil melakukan kristenisasi di daerah Tapanuli, Sumatra Utara.

Agama Kristen juga disebarkan dengan teknik pendekatan budaya Jawa. Tokoh yang menggunakan teknik ini dalam menyebarkan agama Kristen antara lain C. Coolen, Ibrahim Tunggul Wulung, dan Radin Abbas Sadrach Suryapranata.

f) Perkembangan Seni Arsitektur Barat Pada abad XIX arsitekrue bergaya Eropa mengalami perkembangan signifikan Berkembang Gaya Indis (perpaduan antara arsitektur Eropa dan lokal) Contoh Gaya Indis adalah gereja Santo Yusud Bintaran di Bintaran, Jogja. Pada akhir abad XIX hingga awal abad XX arsitektur berubah menjadi gaya

Napoleon klasik untuk membangun kantor pemerintahan. Gaya Neo-Gotik dan rasionalisme Belanda juga berkembang pada masa ini,

contohnya banyak teradapat pada kantor-kantor pemerintahan di Bandung, medan, Surabaya, dan Jakarta.

g) Perkembangan Seni Musik Eropa memperkenalkan beberapa ilmu baru dan musik seperti solmisasi Salah satu contoh Perpaduan unsur seni musik Barat dan Indonesia adalah

keroncong (musik berdawai dengan alunan romantis). Keroncong berasal dari jenis musik fado yang diperkenalkan oleh Portugis

pada abad XVI.h) Perkembangan Seni Sastra

Tokoh orientalis : Thomas Stamford Raffles, William Marsden, dan Snouck Hurgronje

William Marsden menerbitkan karya berjudul History of Sumtra (1783), tentang kehidupan sosbud Sumatra

Rafles memuplikasikan buku berjudul History of Java (1817), tentang kehidupan sosbud Jawa

Snouck Hurgronje menerbitkan buku berjudul De Atjeher (jilid 1: 1893, jilid 2: 1894), buku ini mendasari strategi pemerintahan kolonial Belanda menaklukan wilayah Aceh

John Carwfurd menulis buku berjudul History of the East Indian Arcipelago, tetang berbagai aspek kehidupan masyarakat Nusantara.

Abad XIX mulai bermunculan karya sastra sebagai kritik atas kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Eduard Douwes Dekker (pena Maltatuli) menulis karya sastra Max Havelar yang mengisahkan penerapan sistem paksa oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang menindas probumi.

Muncul karya sastra berupa artikel berjudul Eereschuld (Utang kehormatan) oleh Van Deventer yang akhirnya mengispirasi kebijakan politik etis kolonial Belanda pada akhir abad XIX.

Perkembangan karya sastra berdampak pada penyerapan kosakata Portugis dan Belanda dalam bahasa Indonesia.1) Portugis : mesa jadi meja, manteiga jadi mentega, soldado jadi

serdadu, bandeira jadi bendera, avental jadi bantal.2) Belanda : handdoek jadi handuk, waskom jadi baskom, bioscoop jadi

bioskop, dienst jadi dinas, onkosten jadi ongkos, divan jadi dipan.2. BIDANG PENDIDIKAN

Pemerintah kolonial Belanda mendirikan berbagai sekolah untuk memberi pendidikan modern bagi rakyat Indonesia (dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi)

Tingkat dasar :1) Eerste School (sekolah tingkat 1), untuk anak-anak priyai di setiap ibu

kotakeresidenan.2) Tweede School (sekolah angka 2)atau sekolah ongko loroPada 1914 Eerste School dibuah menjadi Holland Inlandsche School (HIS/sekolah dasar)

Tingkat pendidikan lanjut :1) Sekolah menengah : Algemene Middelbare School (AMS), Hogere Burger

School (HBS)2) Sekolah lanjutan : Meer Uitgebreid Lager Onderwijs untuk SMP dan

Algemeen Middlelbare School untuk SMA Sekolah Tinggi

a. Opleidingscholen voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA) untuk pejabat pribumi.

b. School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA) untuk dokter-dokter pribumi.

c. Neerland Indische Artsen School (NIAS) yaitu sekolah kedokteran di Surabaya.

d. Rechts School atau sekolah hukum untuk calon pegawai kejaksaan dan pengadilan.

e. Rechts Hoogeschool merupakan sekolah tinggi hukum.f. Landbouw Hoogeschool yaitu sekolah tinggi pertanian di Bogor.g. Technische Hoogeschool yaitu sekolah tinggi teknik di Bandung.h. Sekolah guru atau Kweekschool (1852) di Solo.

Selain sekolah resmi dari Belanda, ada juga Taman Siswa, Muhammadiyah, dan pondok pesantren.

Mucnul sekolah-sekolah untuk kaum wanita yang dirintis oleh pergerakan wanita spt R.A. Kartini, Dewi Sartika, dan Rohana Kudus.

BAB 4

Politik Etis

Politik Etis (Etische Politiek) atau Politik Balas Budi adalah pemikiran progresif bahwa pemerintah Belanda mempunyai kewajiban moral menyejahterakan penduduk Hindia Belanda sebab telah memberikan kemakmuran bagi masyarakat dan kerajaan Belanda. Dikeluarkan oleh Ratu Wilhelmina dan bertujuan meningkatkan masyarakat pribumi dalam hal ekonomi, sosial, dan budaya secara lebih sistematis daripada sebelumnya.

LATAR BELAKANG

• Adanya pelaksanaan system tanam paksa yang mendatangkan penderitaan bagi rakyat Indonesia telah menggugah hati nurani sebagian orang Belanda

• Sistem ekonomi liberal tidak memperbaiki perekonomian rakyat.

• Belanda melakukan penekanan dan penindasan terhadap rakyat Indonesia.

• Rakyat kehilangan hak miliknya terutama tanah.

• Adanya kritik dari kaum intelektual

TOKOH-TOKOH

1. Mr WK Baron van Dedem

2. Peter Brooschof

3. Hendrik Hubertus van Kol

4. Conrad Theodore van Deventer

5. Walter Baron van Hoevel

6. Fransen van de Futte

7. Perdana Menteri Torbeck

8. Douwes Dekker (Multatuli)

KEBIJAKAN

Kebijakan Politik Etis dituangkan dalam program Trias van Deventer yang meliputi:

Edukasi yaitu membangun sarana pendidikan dan pengajaran Migrasi yaitu mengajak penduduk untuk transmigrasi (perpindahan penduduk dari

daerah padat ke daerah yang jarang penduduknya) Irigasi (pengairan) yaitu pembangunan dan prasarana pengairan.

PENYIMPANGAN POLITIK ETIS

Edukasi

Pendidikan ditujukan untuk mendapatkan tenaga administrasi yang cakap dan murah, terjadi diskriminasi karena pendidikan hanya diperuntukan kepada anak pegawai negeri dan orang- orang yang mampu.

Migrasi

Migrasi ke daerah luar jawa hanya ditujukan ke daerah yang dikembangkan perkebunan milik belanda. Hal ini karena adanya permintaan yang besar akan tenaga kerja di daerah perkebunan.

Irigasi

pengairan hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur untuk pengebunan swasta Belanda. Sedangkan milik rakyat tidak diairi air dari irigasi.

DAMPAK POLITIK ETIS

Dampak politik etis bagi Indonesia adalah:

Dampak Positif Dampak Negatif1. Munculnya kalangan terdidik dari rakyat

Indonesia1. Pendidikan hanya dinikmati oleh kalangan elit, seperti kaum priyayi

2. Terbangunnya saluran irigasi pertanian dan perkebunan

2. Saluran irigasi kebanyakan hanya untuk perkebunan milik pengusaha Belanda

3. Terjadinya perpindahan penduduk dalam proses transmigrasi

3. Transmigran dipaksa untuk bekerja untuk perkebunan milik pengusaha Belanda

Perkembangan Media Massa

• Pada masa pergerakan nasional pers menjadi sarana komunikasi utama yang dimanfaatkan sebagai sarana penyebar semangat kebangsaan

• Surat kabar yang memiliki pengaruh besar sebagai penyebar semangat kebangsaan pada masa pergerakan nasional antara lain Oetoesan, Hindia, Saroetomo, Doenia Bergerak, dan De Expres. Namun diantara surat kabar itu semua yang paling mendapat perhatian pemerintah colonial adalah De Expres. De Expres ini memuat propaganda ataupun ide-ide yang bersifat radikal dan kritis terhadap sistem kolonial.

• Sebelum muncul media cetak, sudah ada laporan berkala orang-orang Eropa dalam

bentuk tulisan tangan yang dikenal sebagai Memorie der Nouvellers. Laporan ini

didistribusikan kepada pegawai- pegawai Belanda (VOC) yang memerlukan berita di

seluruh wilayah Hindia Belanda (Indonesia).

• Usaha penerbitan pers baru dapat direalisasikan pada 1659 oleh Kornelis Pil dengan

menerbitkan tidjboek.

• Dalam perkembangannya, pada 1744 Gubernur Jenderal Gustaaf W. Baron van Imhoff

mengeluarkan izin pener bitan surat kabar di Indonesia

• 8 Agustus 1744 terbit surat kabar pertama di Indonesia, yaitu Bataviasche Nouvels.

• Lalu diikuti oleh kehadiran surat kabar berbahasa Belanda lain seperti Vendu Nieuws pada 1776, lalu Batavische Kolonial Courant 1809, dan Bataviasche Courant pada 1816

• Selain dalam bahasa Belanda, surat kabar di Indonesia diterbitkan dalam bahasa Jawa dan Melayu.

• Surat kabar berbahasa Jawa pertama yang terbit di ndonesia bernama Bromartani yang terbit di Surakarta pada 1855. Surat kabar tersebut berisi beragam artikel tentang ilmu pengetahuan, berita luar negeri, keputusan pemerintah, hikayat, dan dongeng.

• Perkembangan pers berbahasa Melayu terbit dalam periode mingguan dengan nama Soerat Chabar Melaijoe. Surat kabar ini terbit di Surabaya pada 1856. Soerat Chabar Melaijoe memuat berita perdagangan di Jawa Timur.

• Pertengahan 1900 R.M. Koesomo Oetoyo menerbitkan surat kabar Pewarta Prijaji. R.M. Koesoemo Oetoyo kemudian dikenal sebagai orang Jawa pertama yang menerbitkan surat kabar.

• Surat kabar Pewarta Prijaji memuat artikel-artikel yang berhubungan dengan dunia priayi. Surat kabar ini berhenti terbit pada pertengahan 1903 karena pemimpin redaktur terlampau sibuk dengan jabatannya sebagai bupati Ngawi.

• Tokoh pers bumiputra lain yang dikenal sebagai pelopor jurnalistik Indonesia adalah Raden Mas Tirtoadisoerjo. Pada 1904 Raden Mas Tirtoadisoerjo menerbitkan surat kabar Medan Prijaji di Bandung.

• Medan Prijaji merupakan media massa pertama yang dicetak dan diterbitkan oleh golongan bumiputra. Medan Prijaji menjadi media bagi orang bumiputra untuk mengekspresikan pandangannya tentang kesejahteraan dan pendidikan rakyat bumiputra juga sebagai saluran untuk menyampaikan kritik terhadap golongan priayi maupun pegawai negeri yang sering bertindak korup dan pegawai negeri yang mengeksploitasi wong cilik atau rakyat jelata.

• Pers bumiputra semakin menunjukkan rasa keindonesiaannya. Pada 1924 para mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri Belanda menerbitkan surat kabar dengan nama yang mengekspresikan nasionalisme Indonesia secara jelas, yaitu Indonesia Merdeka

• Dengan demikian, perkembangan pers pada masa pergerakan nasional terbukti efektif membangkitkan semangat dan kesadaran nasionalisme.

Budi Utomo

Budi Utomo adalah organisasi pergerakan nasional yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta. Organisasi ini bertujuan untuk menggalang dana yang diperuntukkan anak-anak bumiputera yang kekurangan dana. Corak perjuangan Budi Utomo cenderung memajukan pendidikan dan kebudayaan.

PENDIRI

Wahidin Sudiro Husodo(pencetus) Sutomo Gunawan Mangunkusumo Cipto Mangunkusumuo RT Ario Tirtokusumo

GOLONGAN TUA DAN GOLONGAN MUDA

Kedua golongan tersebut memiliki 2 prinsip perjuangan yang berbeda yaitu:

1. Golongan Muda menginginkan perjuangan politik dalam menghadapi pemerintahan kolonial .

2. Golongan Tua ingin mempertahankan cara lama, yaitu perjuangan sosio-kultular.

KONGRES PERTAMA

Pada 3-5 Oktober 1908 Budi Utomo menyelenggarakan kongres pertama di Yogyakarta. Menghasilkan sebuah keputusan sebagai berikut.

1. Budi Utomo membatasi kegiatannya hanya dalam lingkup Pulau Jawa dan Madura.2. Menetapkan R.T. Ario Tirtokusumo sebagai ketua Budi Utomo.3. Menetapkan Yogyakarta sebagai pusat organisasi.4. Budi Utomo memfokuskan kegiatannya dalam bidang pendidikan budaya.5. Mengubah slogan dari “perjuangan untuk mempertahankan kehidupan” menjadi

“kemajuan secara serasi”.

PENGESAHAN

Pemerintah Hindia Belanda mengakui BU sebagai organisasi yang sah pada Desember 1909. Sambutan baik pemerintah inilah yang menyebabkan BU sering dicurigai oleh kalangan bumiputera sebagai organ pemerintah.

PEMBUBARAN

Muncullah perpecahan di dalam tubuh Budi Utomo dan juga muncul sekelompok radikal dan moderat di tubuh organisasi ini. Budi Utomo pun kurang mendapat dukungan masyarakat Indonesia karena keberadaannya di dalam arena politik tidak terlalu penting.

Organisasi inipun resmi dibubarkan pada tahun 1935. Organisasi inipun bergabung

dengan organisasi lain menjadi Partai Indonesia Raya (Parindra).

Sarekat Islam

Sarekat Islam merupakan perkumpulan pedagang islam yang semula bernama Sarekat Dagang Islam.

SDI dibentuk oleh R.M. Tirtoadisuryo pada 1909. Tujuan SDI adalah melindungi hak-hak pedagang bumiputra muslim dari monopoli

dagang yang dilakukan pedagang-pedagang besar Tionghoa. Pada 1911 kepemimpinan beralih kepada H.Samanhudi. Dibawah pimpinan H.

Samanhudi SDI berkembang pesat. Pada 1912 kepemimpinan beralih kepada H.O.S Cokroaminoto. Pada 10 September 1912 H.O.S Cokroaminoto mengubah nama menjadi Sarekat Islam. Perubahan dilakukan agar tidak hanya bergerak dibidang ekonomi tapi juga dalam

bidang politik dan sosial. Sebelum kongres tahunan berikutnya (1917) di Jakarta, muncul aliran revolusioner

sosialis ditubuh SI, yang berasal dari SI Semarang yang dipimpin oleh Semaun. Kongres memutuskan bahwa azas perjuangan SI adalah pemerintahan berdiri sendiri dan perjuangan melawan penjajahan dari kolonialisme. Sejak itu Cokroamitono dan Abdul Muis mewakili SI dalam Dewan Rakyat. SI semakin mendapat simpati dari rakyat.

Sejak ada pengaruh dari Semaun, aliran social-komunis mulai masuk di SI. Pada kongres SI kelima tahun 1921, Semaun melancarkan kritik terhadap kebijakan SI Pusat sehingga timbul perpecahan. SI merah yang diwakili oleh Semaun beraliran komunis. SI putih aliran nasional keagamaan yang diwakili oleh Cokroaminoto.

Agus Salim dan Abdul Muis mendesak agar ditetapkan disiplin partai yang melarang keanggotaan rangkap. Dengan demikian, langkah pertama dari pengaruh PKI ke dalam tubuh SI telah dapat diatasi.

Sementara itu dalam kongres di Madiun 1923, Central Sarekat Islam (CSI) diganti menjadi Partai Sarekat Islam (PSI), dan memberlakukan disiplin partai. Di lain pihak, SI yang mendapat pengaruh PKI menyatakan diri bernaung dalam Sarekat Rakyat yang merupakan bentukan PKI. Kongres PSI tahun 1927 menegaskan azas perjuangan organisasi itu adalah mencapai kemerdekaan nasional berdasarkan agama Islam.

PSI menggabungkan diri dalam Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). Selanjutnya organisasi itu bernama Partai Sarikat Islam Indonesia (1927).

Pada 1932, timbulah perpecahan dalam tubuh organisasi itu. Muncullah Partai Islam Indonesia (PARII) dibawah Dr. Sukiman yang berpusat di Yogyakarta. Agus Salim dan A.M. Sangaji mendirikan Barisan Penyedar yang berusaha menyadarkan diri sesuai dengan tuntutan zaman.

Akibat perpecahan itu PSII mengalami kemunduran. Peranannya sebagai Partai Islam kemudian dilanjutkan oleh Partai Islam Indonesia yang merupakan lanjutan dari PARII di bawah pimpinan Dr. Sukiman.

Indische Partij

PROFIL ORGANISASI

Didirikan di Bandung, pada 25 Desember 1912.

Didirikan oleh Ernest Francois Eugene Douwes Dekker (Danudirdja Setiabudi), Ki Hajar Dewantara, dan dr. Cipto Mangunkusumo.

Ketiga tokoh Indische Partij dikenal dengan sebutan Tiga Serangkai.

CITA – CITA DAN PROKER

Indische Partij memiliki cita-cita menyatukan semua golongan yang ada di Indonesia, baik golongan bumiputra, Indo-Belanda, Tionghoa, maupun Arab.

Cita-cita Indische Partij disebarluaskan melalui surat kabar De Expres. Menurut Douwes Dekker, usaha golongan bumiputra untuk mencapai tujuan pergerakan nasional tidak akan maksimal jika hanya berjuang sendiri tanpa bantuan golongan lain. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antargolongan untuk mewujudkan cita-cita pergerakan nasional

Indische Partij memperkenalkan paham kebangsaan yang disebut Indische nationalism. Paham tersebut tidak membedakan keturunan, suku bangsa, agama, dan kebudayaan.

Program kerja Indische Partij:1) Mengembangkan nasionalisme Indonesia dengan meresapi cita-cita kesatuan

bangsa bagi seluruh golongan 2) Menghilangkan rasa kesombongan sosial dalam pergaulan, baik di bidang

pemerintahan maupun kemasyarakatan.3) Memberantas usaha-usaha yang membangkitkan kebencian antara agama yang

satu dengan yang lain4) Memperbesar pengaruh pro-Indonesia dalam bidang pemerintahan.5) Memperjuangkan persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia.6) Memperkuat daya tahan rakyat Indonesia dengan memperbanyak aktivitas dan

memperkuat kekuatan spiritual7) Memperkuat pertahanan bangsa dan tanah air dari serangan bangsa asing.8) Mengadakan unifikasi dan perluasan kegiatan ekonomi golongan bumiputra.9) Memperbaiki keadaan ekonomi bangsa Indonesia, terutama memperkuat golongan

ekonomi lemah.

Indische Partij menjadi partai politik kebangsaan pertama di Indonesia.

Dalam waktu singkat Indische Partij telah memiliki 30 cabang dengan anggota sebanyak 1.500 orang bumiputra dan 7.300 orang golongan lain, terutama kalangan Indo-Belanda.

USAHA UNTUK MEMPEROLEH STATUS BADAN HUKUM

Para pemimpin Indische Partij kemudian berusaha mendaftarkan organisasi ini untuk memperoleh status badan hukum dari pemerintah kolonial Belanda. Namun ditolak.

Menurut Gubernur Jenderal Idenburg, Indische Partij dianggap menggerakkan kesatuan rakyat untuk menentang pemerintah kolonial Belanda.

Pada 11 Maret 1913, Gubernur Jenderal Idenburg menyatakan Indische Partij sebagai partai terlarang.

KRITIK DARI KI HAJAR DEWANTARA

Pemerintah Belanda berencana untuk menarik uang dari rakyat, untuk membiayai pesta perayaan 100 tahun bebasnya Belanda dari penjajahan Perancis.

Ki Hajar Dewantara mengkritik tindakan Belanda tersebut melalui tulsan berjudul Als Ik eens Nederlander was yang artinya Seandainya Aku Seorang Belanda.

Akibat tulisan itu, Gubernur Jenderal Idenburg menjatuhkan hukuman tanpa proses pengadilan, berupa hukuman internering (hukum buang).

Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo kemudian menerbitkan tulisan yang membela Ki Hajar Dewantara.

Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo turut dikenai hukuman buang oleh pemerintah kolonial Belanda.

Ketiga pemimpin Indische Partij memilih Belanda sebagai tempat pengasingannya. Degan diasingkannya ketiga pemimpin tersebut, kegiatan Indische Partij semakin

menurun.

Perhimpunan Indonesia

PROFIL ORGANISASI

Pelajar Indonesia yang menempuh Pendidikan di Belanda membentuk perkumpulan mahasiswa Indonesia yang bernama Indische Vereeniging (IV).

Didirikan oleh Sultan Kasayangan, R.M. Noto Suroto, R.P. Sosrokusumo, Husein Djadjadiningrat, dan Notodoningrat.

KEGIATAN PERHIMPUNAN INDONESIA

Pada 1922 Indische Vareegining mengubah nama menjadi Indonesia Vareegining.

Pada 1923 aktif mempelopori rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan lewat majalah Hindia Poetra, dan berganti nama kembali pada 1925 menjadi Perhimpunan Indonesia (PI)

PI diketuai oleh Moh Hatta yang terpilih pada 1926 dan mengalami perkembangan pesat.

Kegiatan PI fokus untuk memberikan komentar dan kritik melalui media massa yang ada di Indonesia saat itu. Kegiatan itu sendiri tercermin lewah karya tulis Moh Hatta untuk mendorong rakyat berjuang demi Kemerdekaan Indonesia.

Pergerakan PI tidak hanya terfokus di Indonesia atau belanda melainkan Internasional. Para pemuda dari negara lain dan Indonesia mengadakan kongres yang di hadiri secara rutin untuk bertukar pikiran mengenai cara bebas dari para penjajah.

Pada kongres liga komintern di berlin penghimpunan Indonesia menyuarakan tuntunan kemerdekaan bagi Indonesia maupun Negara lain yang sedang terjajah.di bawah kepempinan mochammad hatta dianggap berbahaya bagi kolonial belanada karena di anggap dapat membangkitkan semangat rakyat Indonesia.

Tanggal 23 september 1927 empat anggota Perhimpunan Indonesia yang terdiri dari Mochammad Hatta, Nazir Pamoentjak, Abdulmadjid Djojoadiningrat, dan Ali Sastroamidjojo ditangkap Belanda lalu dipenjara di Rotterdam Belanda.

Dalam sidang pengadilan, Mohammad Hatta membacakan pidato tentang pembelaan berjudul Indonesia Vrij yang menjelaskan nasib bangsa Indonesia akibat penjajahan Belanda, tujuan Perhimpunan Indonesia, serta penegasan bahwa PI tidak pernah melakukan kekerasan dan tidak menghasut rakyat Indonesia untuk memberontak

kepada Belanda. Pengadilan tidak dapat membuktikan mereka bersalah akhirnya mereka dibebaskan.

Organisasi Keagamaan

1. MUHAMMADIYAH

Didirikan tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta Didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan Bercirikan organisasi sosial, pendidikan, dan keagamaan

Tujuan Organisasi : Memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama. Mengembangkan pengetahuan ilmu agama dan cara-cara hidup menurut agama

islam. Memurnikan ajaran islam sesuai Al-Qur’an dan Hadis Tindakanya adalah amar ma’ruf nahi munkar.

Sistem Pendidikan

Menggabungkan cara tradisional dengan cara modern. Model sekolah Barat ditambah pelajaran agama yang dilakukan di dalam kelas

Kegiatan Kemasyarakatan

Ditandai dengan berdirinya Pertolongan Kesengsaraan Umum (PKU) pada tahun 1923. Mendirikan rumah sakit, poliklinik, dan rumah yatim piatu yang dikelola oleh lembaga-lembaga.

2. NAHDLATUL ULAMA

Didrikan tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya. Didirikan oleh K.H. Hasyim Asy’ari Berpegang teguh pada Ahlusunnah wal jam’ah.

Tujuan Organisasi :

Mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam. Memperhatikan masalah soisal Memperhatikan masalah ekonomi Memperhatikan masalah Pendidikan

3. MAJELIS ISLAM A’LA INDONESIA (MIAI) Didirikan pada tanggal 21 September 1937 di Surabaya Didirikan oleh :

KH Wahab Chasbullah KH Mas Mansyur

KH Ahmad Dahlan Kegiatan MIAI yang utama adalah melaksanakan kongres-kongres partai dan

organisasi Islam Indonesia. Pada masa penjajahan Jepang, kegiatan dan perjuangan MIAI dibubarkan oleh Jepang.

4. MASYUMI Didirikan pada tanggal 7 November 1945 Didirikan oleh :

Mohammad Natsir Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo Wahid Hasyim

Tujuan Organisasi : Terlaksanya ajaran dan hukum islam dalam kehidupan seseorang,

masyarakat, negara Republik Indonesia menuju keridhaan ilahi.

5. PERKUMPULAN POLITIK KATOLIK JAWI (PPKJ) Didirikan pada tanggal 22 Februari 1925 di Yogyakarta Didirikan oleh I.J. Kasimo Tujuan Organisasi :

Turut berusaha sekuat tenaga bagi kemajuan Indonesia, didasarkan atas ajaran katolik.

Maret 1930 diadakan kongres pertama. Keputusannya adalah menuntut penghapusan poenale santice dari aturan kuli kontrak.

Partai Komunis Indonesia

SEJARAH KOMUNISME DI INDONESIA

Henk Sneevliet, sosialis dari Belanda, mendirikan ISDV pada tahun 1914 di Pelabuhan Hindia Belanda

ISDV memperkenalkan prinsip-prinsip Marxis, untuk menentang kekuasaan kolonial Henk berencana untuk menerapkan Revolusi Oktober seperti di Rusia ke Indonesia Kelompok ini mengubah-ubah nama untuk menghindari kejaran pemerintahan colonial,

serta berhasil menjadi partai komunis terbesar di Asia Setelah kongres keenam, nama partai ini menjadi PKI (Partai Komunis Indonesia)

GERAKAN PKI SEBELUM KEMERDEKAAN

Pada tahun 1926, PKI mengajak kelompok-kelompok non-komunis untuk bersama-sama menggulingkan pemerintahan kolonial

Musso, dan Alimin merupakan pemimpin dari pemberontakan itu Pemberontakan tersebut gagal telak, banyak tokoh-tokoh yang terbunuh serta

dipenjarakan Akibat dari kegagalan ini, PKI menjadi bergerak di balik bayangan

GERAKAN PKI MENUJU KEMERDEKAAN INDONESIA

PKI berperan aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan dari tangan kolonialisme Meskipun banyak membantu, Soekarno khawatir dengan sikap dari partai sayap kanan

yang banyak terobsesi dengan Gerakan anti-komunis Amerika Serikat Beberapa partai menjadi milik PKI, dan setelah Musso Kembali, PKI menganjurkan

Indonesia agar lebih condong ke Soviet Anjuran inilah yang menyebabkan terjadinya pemberontakan PKI di Madiun pada tahun

1948

PEMBERONTAKAN PKI I

Perjanjian Renville yang mempersempit ruang lingkup Indonesia, diyakini dapat mengurangi kekuatan tempur PKI oleh partai sayap kanan.

Milisi PKI di Madiun menolak untuk dilucuti, dan berbalik menguasai Madiun Pada saat itu, PKI menyatakan telah membuat Republik Indonesia Soviet, dengan Musso

sebagai Presiden dan Amir Syarifuddin sebagai PM Namun, TNI divisi Siliwangi berhasil membunuh ribuan kader PKI, termasuk Musso,

serta menangkap 36.000 kader lainnya Aidit dan Lukman berhasil kabur ke pengasingan di Republik Rakyat China, dan

mengembangkan PKI lagi

KEBANGKITAN PKI

PKI bangkit dengan menyebarkan ide-ide PKI di media massa pada tahun 1950 Dibawah D.N. Aidit, keanggotaan PKI berkembang pesat mencapai 1,5 juta anggota Ide-ide PKI terkait anti-colonial dan anti-barat didukung penuh oleh Soekarno Keributan yang terjadi di Madiun dan Jakarta pada tahun 1951, membuat PKI harus

bergerak secara diam-diam lagi Pada tahun 1958, terjadi kudeta yang dilakukan oleh kelompok pro-sayap kanan.

Namun, dengan kewenangan Soekarno, kudeta tersebut berhasil dipatahkan Pada 1960, muncul slogan dari visi-misi PKI, yaitu Nasakom (Nasionalisme, agama,

komunisme)

PKI DAN POLITIK

PKI menjadi partai yang sukses dalam pemilu, dengan mendapat 16% suara. Hal yang membuat Masyumi meminta PKI dilarang keberadaannya

Meskipun PKI mendukung Soekarno, PKI tetap menentang kebijakan Soekarno terkait pembagian hasil bumi yang masih merata, serta kecondongan terhadap sayap kanan

PKI juga bekerja sama dalam menolak rancangan pembentukan Negara Malaysia Bersama dengan PKI Malaya

PKI banyak aktif di kongres luar negeri, terutama Malaysia. Kelompok militan PKI bahkan sampai berani untuk menyerang langsung ke Malaysia dan menyita properti milik Inggris.

Ide PKI untuk membentuk Angkatan bersenjata yang berfungsi untuk memobilisasi Dwikora, sebenarnya adalah usulan yang bagus. Namun, TNI AD khawatir akan hal tersebut dan menolaknya

KEHANCURAN PKI

Kepopuleran PKI mengancam pihak militer, islam, dan AS terkait eksistensi mereka Sebagai akhir dari PKI, pada 30 September, 7 jenderal yang terbunuh, dinyatakan

sebagai upaya kudeta gagal PKI oleh Jenderal Soeharto Hal ini menyebabkan propaganda anti-komunis semakin besar Jenderal Soeharto memerintahkan pembunuhan 500.000 orang komunis, dan berhasil

mendapatkan kursi presiden pada tahun 1968 dengan kekuatan militer Pembelaan Soekarno terhadap PKI dapat dikalahkan oleh bukti-bukti yang dibuat oleh

Angkatan Darat Gerakan Anshor juga menuntut hilangnya PKI. Sekitar 1 juta orang diduga PKI dibunuh

secara massal oleh milisi Islam. Begitu Aidit di bunuh pada 22 November, seluruh partai komunis di Indonesia ditutup

dan seluruh pemimpin PKI di masukkan ke penjara

Partai Nasional Indonesia

AWAL TERBENTUKNYA PNI (PARTAI NASIONAL INDONESIA)

PNI lahir dari hasil rapat antara Ir. Soekarno bersama beberapa rekan seperjuangannya seperti Mr. Iskaq Tjokrodisuryo, Soedjadi, Mr. Budiarto, Mr. Soenarjo, dan Dr. Cipto Mangunkusumo.

PNI lahir pada tanggal 4 Juli 1927, di Bandung. PNI lahir sebagai partai yang membawa semangat dan harapan baru rakyat Indonesia

setelah ISDV alias PKI melakukan aksi sepihak yang menimbulkan korban. Terlebih, ISDV ini sudah dilarang beroperasi oleh pemerintah Belanda

PRINSIP-PRINSIP PNI

PNI memiliki trilogi yang lahir dari pendapat Bung Karno sebagai tumpuannya, yaitu kesadaran nasional, kemauan nasional serta perbuatan nasional.

Ir. Soekarno kembali menciptakan asas yang dijadikan landasan pergerakan PNI. Asas tersebut meliputi tekad PNI untuk berjuang secara mandiri tanpa bantuan siapapun, menolak bekerjasama dengan pemerintah Belanda dalam bentuk apapun dan bersikap antipati terhadap mereka.

PNI membawa marhaenisme sebagai ideologi politiknya.

PERBURUAN PEMIMPIN PNI

Para tokoh PNI terus mempropagandakan kemerdekaan Indonesia yang harus diraih dari hasil usaha sendiri. Pemerintah Belanda pun terpaksa mengeluarkan surat

penangkapan atas Ir. Soekarno dan beberapa petinggi PNI di Yogyakarta di tanggal 24 Desember 1929 dan berhasil ditangkap 5 hari setelah terbitnya surat perintah tersebut.

Ir. Soekarno ditangkap bersama Soepriadinata, Maskun Sumadiredja, dan Gatot Mangkupradja yang nantinya menjadi pembuat sejarah PETA. Mulai akhir tahun 1929 ini hingga pertengahan tahun 1930, keempat tokoh PNI ini menunggu dihadapkannya mereka ke depan pengadilan.

Bung Karno menunjukkan kepada orang-orang bahwa penjara bukanlah batas yang mengurung diri dan pikiran seseorang. Ia terus bergerak aktif menelurkan ide-ide baru mengenai kemerdekaan Indonesia. Justru pemikiran brilliannya yang mendapat sambutan dunia karena gempar melihat karya Soekarno dihasilkan di balik jeruji besi selama masa menunggu pengadilan. Di sinilah Soekarno menghasilkan naskah pidato ‘Indonesia Menggugat’ yang terkenal itu.

Pembelaannya yang disusun dalam penjara dibacakan pula di muka pengadilan pada bulan Agustus 1930. Betapapun banyak pihak yang bersimpati dengan Indonesia Menggugat, Soekarno dan rekan-rekannya tetap dinyatakan bersalah dan dijebloskan ke penjara Sukamiskin di Bandung.

PNI TANPA SOEKARNO

PNI memutuskan mengangkat pemimpin baru. Mr. Sartono didaulat menggantikan Soekarno pada tanggal 25 April 1931 dan mengubah PNI menjadi gerakan baru bernama Partindo. Di sisi lain, Moh. Hatta yang juga berpengaruh di PNI mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI Baru di tahun yang sama.

Soekarno yang terus mengamati perkembangan luar dari penjara, beliau memilih menorehkan sejarah Partindo bersama Mr. Sartono. Namun di tahun 1933, beliau malah diasingkan Belanda ke Ende, pulau Flores hingga tahun 1942. Sementara itu, Moh. Hatta dengan Syahrir juga dianggap sebagai tokoh yang berbahaya jika dibiarkan hidup bebas di Jawa. Mereka pun diasingkan ke Bandaneira hingga tahun yang sama seperti Ir. Soekarno.

PNI terus berkembang dan berjalan apapun yang terjadi. Hebatnya, rakyat terus percaya dengan partai ini meskipun para pemimpinnya banyak yang dijebloskan ke penjara atau justru dibuang jauh. Hingga pada akhirnya PNI menjadi pemenang dalam Pemilihan Umum tahun 1955 yang membuktikan nyatanya sejarah demokrasi di Indonesia.

Di tahun 1973, PNI menjadi payung dari 4 partai politik lainnya yang ikut Pemilu tahun 1971. Kelima partai politik ini bernafaskan nasionalisme. Mereka pun disatukan dengan nama Partai Demokrasi Indonesia. Seorang Soekarnois bernama Supeni yang pernah menjabat sebagai duta besar keliling Indonesia membangkitkan kembali PNI di tahun 1998 dan membuat PNI ikut dalam Pemilu tahun 1999.

Selanjutnya, tampuk kepemimpinan PNI kembali ke tangan keturunan Soekarno. Rachmawati Soekarnoputri menjadi penguasa PNI yang kemudian merubah namanya menjadi PNI-Marhaenisme. Sekarang ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

(PDIP) yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri dianggap sebagai jelmaan PNI yang dulu didirikan oleh ayahnya.

Taman Siswa

Didirikan oleh Ki Hadjar Dewantara pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta Pada waktu pertama kali didirikan, sekolah Taman Siswa ini diberi nama "National Onderwijs

Institut Taman Siswa", yang merupakan realisasi gagasannya bersama dengan teman-temannya di paguyuban Sloso Kliwon.

Sekolah Taman Siswa ini sekarang berpusat di balai Ibu Pawiyatan di Jalan Taman Siswa, Yogyakarta, dan mempunyai 129 sekolah cabang di berbagai kota di seluruh Indonesia.

BIOGRAFI PENDIRI

Raden Mas Soewardi Soerjaningrat atau yang kita kenal sebagai Ki Hadjar Dewantara lahir dari lingkungan ningrat Paku Alaman di Yogyakarta pada 2 Mei 1889. Beliau adalah seorang penulis, jurnalis, dan pelopor pendidikan bagi bangsa Indonesia saat zaman kolonial Belanda.

Di usianya 23 tahun, beliau bersama Ernest Douwes Dekker dan Tjipto Mangoenkoesoemo mendirikan Indische Partij, yang membuatnya diasingkan di Belanda karena menulis esai singkat berjudul “Seandainya Saya Seorang Belanda”, yang isinya sangat tajam mengkritik perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda.

Gagal di politik praktis, Ki Hadjar terjun di dunia pendidikan untuk menciptakan kader pergerakan. Bagi beliau, pendidikan merupakan alat pergerakan kemerdekaan pada masa itu. Kemerdekaan lahir dan batin.

Karena jasa-jasa Ki Hajar Dewantara, pada tanggal 2 Mei, tanggal kelahiran beliau, diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional.

SEJARAH BERDIRINYA

Sepulangnya dari pengasingan pada tahun 1920-an, Ki Hajar Dewantara bersama dengan teman-temannya mengadakan pertemuan di halaman rumahnya. Halaman rumah itu kini menjadi pendopo Taman Siswa di Yogyakarta. Pertemuan di rumah Ki Hajar Dewantara terjadi secara rutin dan dari pertemuan itu dihasilkan beberapa pemikiran mengenai pendidikan Indonesia.

Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mulai mendirikan sekolah Taman Siswa. Taman Siswa berdiri karena Ki Hajar Dewantara gelisah akan kondisi pendidikan di Hindia Belanda yang saat itu sangat diskriminatif. Pemerintahan Belanda tidak membebaskan semua rakyat Indonesia untuk bersekolah. Hanya anak bangsawan, konglomerat, dan kalangan raja saja yang boleh bersekolah.

Taman Siswa didirikan untuk mengenalkan pendidikan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar menjadi bangsa yang merdeka. Perguruan Taman Siswa berkembang hingga terbentuk Taman Indriya sebagai sekolah untuk taman kanak-kanak dan Perguruan Tinggi Sarjanawiyata Taman Siswa.

KONSEP PENDIDIKAN TAMAN SISWA

Ki Hajar Dewantara menekankan konsep pendidikan dengan istilah "sistem among". Dalam konsep tersebut, seorang guru harus mampu memosisikan diri menjadi pemimpin, memberi kesempatan untuk berkembangnya pemikiran siswa, serta menjadi teladan yang baik dalam perkataan dan perbuatan.

Konsep ini tercemin melalui slogan yang dipakai sebagai panduan dan pedoman dalam dunia pendidikan di Indonesia, yang dikenal sebagai Patrap Triloka.

Pelaksanaan pendidikan Taman Siswa menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah air serta berjuang memperoleh kemerdekaan. Dalam pelaksanaannya pendidikan di Taman Siswa mengedepankan terwujudnya bangsa yang setia, patriotik, bersemangat, berdedikasi tinggi, serta memiliki kemandirian.

Patrap Triloka

1) Ing ngarsa sung tulada (di depan memberi teladan)2) Ing madya mangun karsa (di tengah membangun kemauan/semangat)3) Tut wuri handayani (dari belakang mendukung)

Organisasi Perempuan

Kemunculan organisasi-organisasi wanita merupakan realisasi dari cita-cita Kartini untuk memperjuangkan kedudukan sosial wanita. Tokoh-tokoh perempuan seperti RA.Kartini, Dewi Sartika, dan Rohana Kudus mendirikan organisasi-organisasi perempuan dengan menitik beratkan perjuangan pada perbaikan kedudukan sosial wanita. Di awal kemunculannya, pergerakan wanita belum begitu mempersoalkan masalah-masalah yang menyangkut, fokus mereka adalah pada perbaikan dalam hidup berkeluarga, dan meningkatkan kecakapan seorang ibu.

BEBERAPA ORGANISASI PEREMPUAN PADA ERA PERGERAKAN NASIONAL

1. Putri Mardikao Putri Mardika didirikan di Jakarta pada 1912o Bertujuan pokok di bidang pendidikan dan kebudayaan dengan program

khusus memberi bantuan, bimbingan, dan penerangan kepada wanita Indonesia tentang pentingnya pendidikan, mempertinggi sikap yang merdeka, memberi beasiswa, serta memperbaiki kehidupan wanita. Diwujudkan dengan pemberian beasiswa dan penerbitan majalah secara berkala.

o Tokoh-tokohnya antara lain;a) P.A Sabarudin,b) R.A Sutinah Joyopranoto,c) R.R Rukmini, dand) Sadikun Tondokusumo.

2. Kartini Fonds Didirikan tahun 1912 oleh Ny.C.Th.Van Deventer, penasihat politik etis, untuk

mendirikan sekolah Kartini.

Tahun 1913-1915 berdiri berbagai organisasi wanita terutama di Jawa dan Minangkabau yang bertujuan meningkatkan derajat wanita dengan belajar membaca dan menulis (Arab maupun latin), membuat kerajinan tangan, mengatur rumah tangga.

Beberapa sekolah yang didirikan oleh Kartini fonds yaitu Sekolah Kartini di Jakarta, Bogor, Semarang (1913), Madiun (1914), Malang dan Cirebon (1916), Pekalongan (1917), Surabaya, serta Rembang.

3. Keutamaan Istri Dirintis oleh Dewi Sartika melalui pembukaan Sakola Istri pada 16 Januari 1904. Pada 1910 namanya berganti menjadi Sekola Kautamaan Istri. Tujuan: mengajar anak gadis membaca, menulis, berhitung, dan ketrampilan.

4. Wanita Katolik Didirikan pada 26 Juni 1924 di Yogyakarta oleh Raden Ayu Maria Sulastri

Darmoseputro. Tujuan organisasi ini yaitu menampung aspirasi kaum perempuan katolik dalam

bidang pendidikan, keterampilan, dan kebudayaan.5. Aisiyah

Didirikan pada 22 April 1917 yang diprakarsai oleh Hj. Siti Walidah atau yang dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan.

Organisasi ini merupakan bagian dari organisasi Muhammadiyah. Kegiatan utamanya adalah memajukan pendidikan dan keagamaan bagi kaum

perempuan, merawat anak yatim, dan menanamkan rasa kebangsaan agar kaum perempuan ikut berperan aktif dalam pergerakan nasional.

Peristiwa Pengikraran Sumpah Pemuda

ORGANISASI KEPEMUDAAN

Sejak 1915 para pemuda telah memelopori berdirinya organisasi kepemudaan yang bersifat kedaerahan. Sifat kedaerahan berubah menjadi rasa persatuan untuk mewujudkan semangat nasionalisme Indonesia. Rasa persatuan para pemuda pada masa pergerakan nasional terus diasah dan dikembangkan melalui organisasi-organisasi kepemudaan sebagai berikut :a. Tri Koro Dharmo

• Pada 7 Maret 1915 di Jakarta dr. Satiman Wiryosanjoyo, Kadarman, Sunardi dan beberapa pemuda lainnya sepakat untuk mendirikan perkumpulan pemuda yang bernama Tri Koro Dharmo.

• Anggota Tri Koro Dharmo terdiri atas pelajar sekolah menengah serta mahaiswa yang berasal dari Jawa dan Madura.

• Tri Koro Dharmo memilikintujuan sebagai berikut :1) Mencapai Jawa Raya dengan cara memperkukuh rasa persatuan antara

pemuda Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Lombok.2) Mempererat hubungan antara murid-murid bumi putra pada sekolah

menengah dan perguruan kejuruan.3) Menambah pengetahuan umum bagi anggota-anggotanya.4) Membangkitkan bahasa dan kebudayaan Hindia-Belanda.

b. Jong Java• Pada 12 Juni 1918 Tri Koro Dharmo mengubah namanya menjadi Jong Java.• Perubahan nama tersebut dilakukan untuk menghindari perpecahan akibat

ketidaksenangan terhadap corak budaya Jawa dalam Tri Koro Dharmo.

c. Jong Sumatrane Bond• Merupakan organisasi yang didirikan oleh para pemuda Sumatra di Jakarta pada 9

Desember 1917. • Tujuan organisasi ini didirikan adalah :

- Mempererat hubungan di antara murid-murid yang berasal dari Sumatra- Mendidik pemuda Sumatra untuk menjadi pemimpin bangsa- Mempelajari dan mengembangkan budaya Sumatra.

• Mohammad Hatta mengawali perannya sebagai bendahara cabang Padang (1916-1918) → pengurus cabang Batavia (19219) → pengurus pusat (1920-1921). Beliau menuangkan salah satu pemikirannya yaitu tulisan berjudul Hindiana (dimuat di buletin Jong SumatraBond Nomor 5, tahun 1920).

• Muhammad Yamin memimpin Jong Sumatra Bond (1926-1928). Melalui buletin Jong Sumatra Bond Nomor 4, Tahun 1920, beliau menuangkan pemikiran tentang perlunya penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.

d. Pemuda Kaum Betawi• Pemuda kaum Betawi merupakan perkumpulan yang didirikan pada 1923.• Organisasi ini didirikan dengan tujuan memajukan kehidupan orang-orang Betawi

(Batavianen) secara khusus dan orang-orang Bumiputera secara umum.• Program kerjanya mencakup bidang pendidikan,perdagangan, kesehatan,

kesenian, dan keamanan lingkungan.

Kesadaran Persatuan Dalam Kongres Pemuda Ii

Pada 15 november beberapa oraganisasi daerah mengadakan konferensi. Oranganisasi yang hadir : Jong Java, Jong Sumatra Bond, Jong Ambon, pelajar-

pelajar Minahasa (Minahasische Studeerentem), dan Sekar Rukun. Tokoh pergerakan yang hadir : Baher Djohan, Sumarto, Jan Toule, Soulehuwij,

Paul Pinontoan, dan Tabrani. Konferensi ini membahas rencana pelaksanaan kongres pemuda, menyepakati

pembentukan sebuah komite (untuk menyelanggarakan kongres pemuda) yang diketuai oleh Tabrani.

Kongres Pemuda ll berhasil diselanggarakan di Jakarta pada 30 April - 2 Mei 1926.

Kongres Pemuda ll bertujuaan mencapai persatuan pemuda indonesia dan menanamkan semangat kerja sama antarperkumpulan pemuda untuk mewujudkan persatuan Indonesia.

Gagasan-gagasan tentang persatuan dalam Kongres Pemuda ll :

a) Sumarto dengan topik "Gagasan Persatuan Indonesia".b) Bahdder Djohan dengan topik "Kedudukan Wanita dalam Masyarakat

Indonesia".c) Nona Adam tentang "Kedudukan Kaum Wanita".d) Djaksodipuro tentang "Rapak Lumuh".e) Paul Pinontoan berbicara tentang "Tugas Agama di dalam Pergerakan

Nasional".f) Muhammad Yamin tentang "Kemungkinan Perkembangan Bahasa-Bahasa

dan Kesusteraan Indonesia di Masa Mendatanng". Gagasan Muhammad Yamin memunculkan kesadaran bagi para pemuda terkait

perlunya bahasa persatuan. Pada Kongres Pemuda ll disepakati penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa

persatuan yang disebut dengan bahasa Indonesia. Untuk menegaskan, Tabrani mengusulakn pembahsan mengenai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dibicarakan pada kongres selajutnya.

Pada 15 Agustus 1926 para pemuda kembali mengadakan konferensi yang dihadiri perwakilan-perwakilan organisasi pemuda daerah (Jong Java, Jong Sumatra Bond, Jong Batak, Ambonsche Studeerentem, Minahasische Studeerentem).

Konferensi ini memutuskan membentuk sebuah badan permanen untuk keperluan persatuan Indonesia yang diberi nama Jong Indonesia.

Pada 31 Aguustus 1926 Jong Indonesia mengadakan rapat (merumuskan dan megesahkan anggaran dasar Jong Indonesia).

Tujuan Jong Indonesia → menenamkan dan mewujudkan cita-cita persatuan Indonesia.

Dasar gerakan Jong Indonesia adalah nasionalisme yang menggarah terwujudnya Indonesia Raya.

Dalam perkembangannya Jong Indonesia bernganti nama menjadi Pemuda Indonesia.

Kongres Pemuda II dan Ikrar Sumpah Pemuda

Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) dibentuk di Jakarta pada September 1926.

PPPI bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia dengan menghapus segala bentuk sifat kedaerahan.

Pada 12 Agustus 1928 PPPI membentuk panitia penyelenggara Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II berlangusng di Jakarta pada 27-28 Oktober 1928.

Susunan panitia penyelenggara Kongres Pemuda II:- Ketua : Sugondo Joyopuspito (PPPI)- Wakit ketua : Joko Marsaid (Jong Java)- Sekretaris : Muhammad Yamin (Jong Sumatranen Bond)- Bendahara : Amir Sjarifuddin (Jong Batak Bond)- Pembantu I : Johan Muh. Cai (Jong Islamieten Bond)

- Pembantu II : Kocosungkono (Pemuda Indonesia)- Pembantu III: Senduk (Jong Celebes)- Pembantu IV: J. Leimena (Jong Ambon)- Pembantu V : Rohyani (Pemuda Kaum Betawi)

Kongres Pemuda II dihadiri sekitar 750 perwakilan dari organisasi pemuda di Indonesia. Seperti PPPI, Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond, Pemuda Indonesia. Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Batak Bond, dan Pemuda Kaum Betawi.

Kongres Pemuda II dibagi menjadi tiga rapat besar:a. Rapat pertama

Diadakan pada Sabtu, 27 Oktober 1928 di gedung Katholieke Jongelien Bond, Waterlooplein. Dibuka dengan sambutan Sugondo Joyopuspito yang mengaharapkan pelaksanaan Kongres Pemuda Ii dapat memperkuat semangat persatuan. Selanjutnya Muh. Yamin memaparkan arti persatuan dan kaitannya dengan pemuda. Muh. Yamin menyebutkan lima faktor yang mampu memperkuat persatuan Indonesia yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan.

b. Rapat keduaDiselenggarakan pada Minggu, 28 Oktober 1928 di gedung Oost-Java Bioscoop Koningsplein, pada pukul 08.00-12.00. purnomowulan dan Sarmidi Mangunsarkoro berpendapat bahwa setiap anak Indonesia harus mendapatkan pendidikan kebangsaan dan nilai-nilai demokrasi. Soenario mengemukakan gagasan tentang pentingnya penanaman nilai-nilai nasionalisme, demokrasi, dan kepanduan. Ramelan berpendapat bahwa kegiatan kepanduan tidak dapat dipisahkan dari pergerakan nasional.

c. Rapat ketigaPada hari yang sama dengan rapat kedua, tetapi diadakan pada pukul 17.30-20.00 di gedung Indonesische Clubhuis. Pada rapat ketiga dihasilkan keputusan sebagai berikut:1) Penetapan lagu “Indonesia Raya” sebagai lagu kebangsaan Indonesia.2) Penetapan bendera Merah Putih sebagai bendera Indonesia.3) Peleburan semua organisasi pemuda menjadi satu wadah yang bercorak

nasional dalam arti luas.4) Pengikraran Sumpah Pemuda:

a) Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia.

b) Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.

c) Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Pada 24-28 Desember 1928 diadakan kongres di Yogyakarta untuk menindaklanjuti hasil keputusan Kongres Pemuda II.

Kongres ini memutuskan untuk membuat fusi (gabungan) organisasi-organisai pemuda yang kemudian membentuk Komisi Besar Indonesia Muda.

Keputusan ini didukung oleh Jong Java, Jong Sumatranen Bond, dan Jong Celebes. Pada 31 Desember 1930 dalam sebuah konferensi di Solo ditetapkan pembentukan

organisasi Indonesia Muda. Awalnya organisasi ini memiliki 25 cabang dengan 2.400 anggota.

Organisai Indonesia Muda bertujuan mewujudkan Indonesia Raya dan berlandaskan pada asas kebangsaan. Organisasi Indonesia Muda tidak ikut serta dalam kegiatan politik, tetapi pemerintah kolonial Belanda tetap mengawasi kegiatan Indonesia Muda.

Anggota Indonesia Muda kesulitan mendapatkan pekerjaan atau bersekolah di sekolah pemerintah karena adanya pembatasan aktivitas fisik dari pemerintah kolonial Belanda. Tidak hanya menghalangi pergerakan Indonesia Muda, tetapi hampir semua anggota organisai politik dan kepemudaan.

Akhirnya Indonesia Muda berniat mengadakan Kongres Pemuda III pada 1936. Namun karena adanya pembatasan aktivitas dari pemerintah kolonial, kongres tersebut tidak terselenggara.

Kongres Pemuda III berhasil diadakan pada 1938 di Yogyakarta. Dengan hasil keputusan sebagai berikut:1) Pembentukan federasi organisasi-organisasi pemuda yang berpusat di Jakarta.2) Kata “Kemerdekaan Nusa dan Bangsa” diganti “menjunjung martabat Nusa dan

Bangsa” karena pemerintah kolonial Belanda melarang penggunaan kata “kemerdekaan”.

Makna Penting Sumpah Pemuda

a. Penguat semangat perjuangan kemerdekaanb. Pengukuhan semangat kebangsaanc. Pendorong pertumbuhan Bahasa Indonesia

Nilai-Nilai Sumpah Pemuda

a. Rasa persatuanb. Semangat kebangsaanc. Rasa cinta terhadap bangsa dan tanah aird. Sikap rela berkorbane. Sikap toleransif. Semangat persaudaraan

Peneguhan Jiwa Kebangsaan

POLITIK DAN DINAMIKA PERJUANGAN PEMUDA Setelah Ikrar Sumpah Pemuda, tahun 1928, semangat para pemuda untuk

mengembangkan perkumpulan-perkumpulan politik yang berlandaskan rasa kebangsaan semakin meningkat.

Pada 1930-an para pemuda semakin aktif membentuk berbagai organisasi modern, diantaranya organisasi Suluh Pemuda Indoneisa dan Persatuan Pemuda Rakyat

Indonesia yang bercorak Marhaen. Perkumpulan pemuda Islam seperti, Jong Islamieten Bond (JIB), Pemuda Muslim Indonesia, Pemuda Muhammadiyah, Anshor NU, dll. Perkumpulan pemuda lain seperti Mudo Katolik, Persatuan Pemuda Kristen.

Pada 1930-an banyak organisasi politik bermunculan, sebagian berhasil memperluas pengaruhnya dalam kehidupan politik. Adapun organisasi yang terpaksa dibubarkan seperti PNI, yang pembubaranya disepakati oleh para anggotanya melalui kongres Luar Biasa yang digelar di Jakarta, 25 April 1931.

Anggota PNI terpecah menjadi dua kubu, selanjutnya dua kubu tersebut membentuk organisasi baru, yaitu Partai Indonesia (Partindo) dipimpin oleh Sartono dan Partai Nasional Indonesia (PNI-Baru) dipimpin oleh Mohmmad Hatta dan Sutan Sjahrir.

KONGRES PEREMPUAN Semangat sumpah pemuda juga turut mengilhami kaum perempuan yang aktif

dalam organisasi-organisasai perempuan untuk menyatukan gerakan mereka. Semangat ini mendorong organisasi-organisasi perempuan untuk mengadakan

Kongres Perempuan I di Yogyakarta, 22-25 Desember 1928. Kongres ini diadakan atas inisiatif tujuh organisasi perempuan, yaitu Wanito Utomo,

Putri Indonesia, Aisyiyah, Wanita Taman Siswa, Jong Isamieten Bond Dames Afdeeling (JIBDA), Jong Java Maijeskring, dan Wanita Katolik.

Kongres pemermpuan I diadakan dengan tujuan mempersatukan cita-cita dan usaha perempuan Indonesia, dihadiri oleh tiga puluh organisasi perempuan dari Jawa dan Sumatra.

Susunan Panitia Kongres Perempuan I1) Ketua: R.A. Sukonto (Wanito Utomo)2) Wakil Ketua: Siti Munjiah (Aisyiyah)3) Sekertaris I: Siti Sukaptinah (JIBDA)4) Sekertaris II: Siti Sunaryati (Putri Indonesia)5) Bendahara I: R.A. Hardjodiningrat (Wanito Katolik)6) Bendahara II: R.A. Sujatin (Putri Indonesia)

Pelaksanaan Kongres Perempuan I menghasilkan beberapa keputusan penting, diantaranya pendirian bada pemufakatan dengan nama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI), mendirikan dana belajar (studiefonds) untuk anak perempuan yang kurang mampu membayar biaya sekolah, memajukan kegiatan kepanduan putri, serta mencegah perkawinan di bawah umur.

Untuk merealisasikan keputusan kongres perempuan I, organisasi perempuan melakukan berbagai usaha sebagai berikut:1) Menerbitkan surat kabar yang akan menjadi tempat bagi kaum perempuan

Indonesia mengemukakan gagasanya2) Mengirim mosi kepada pemerintah Belanda agar secepatnya mengadakan dana

untuk janda dan anak-anak, mencabut tunjangan pensiun dan memperbanyak jumlah sekolah khusus anak perempuan.

VOLKSRAAD SEBAGAI FORUM ASPIRASI POLITIK

Volksraad merupakan dewan rakyat yang dibentuk pada 16 Desember 1916. Volksraad dibentuk sebagai penasihat Gubernur Jendral Hindia-Belanda, bukan

sebagai parlemen perwakilan rakyat Indonesia. Akan tetapi, oleh beberapa aktivis pembentukan volksraad dimanfaatkan mereka

sebagai wadah perjuangan mereka agar Indonesia mampu meraih kemerdekaan atau setidaknya menjadi wilayah otonomi daerah.

Tedapat 3 upaya yang memiliki peranan besar pada tubuh Volksraad pada periode 1930-1942: 1) Pembentukan fraksi nasional

Fraksi nasional dibentuk pada 27 Januari 1930 di Jakarta, dipelopori oleh Mohammad Husni Thamrin (ketua perkumpulan kaum Betawi yang menjadi salah satu wakil dalam Volksraad).

Faktor-faktor pembentukan fraksi nasional:a. Sikap pemerintah kolonial Belanda terhadap organisasi politik di luar

Volksraad, terutama PNI.b. Anggapan dan perlakukan sama yang ditunjukan pemerintah kolonial

Belanda terhadap organisasi yang bersikap kooperatif dan nonkooperatif. Fraksi Nasional juga menyoroti aksi penggeledahan yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda terhadap tokoh-tokoh PNI.

c. Pembentukan Vanderlandsche Club (VC) yang dianggap menghalangi pelaksanaa ethisch beleid.

Fraksi Nasional beranggotakan sepuluh orang yang merupakan wakil dari tokoh Jawa, Sumatra, Sulawesi dan Kalimantan.

Fraksi Nasional bertujuan menjamin adanya kemerdekaan nasional dalam waktu sesingkat-singkatnya melalui beberapa cara berikut:a. Mengusahakan perubahan-perubahan ketatanegaraan.b. Menghapus perbedaan politik ekonomi, dan intelektual sebagai

antitesis kolonial.c. Mengusahakan kedua hal tersebut dengan cara-cara yang tidak

bertentangan dengan hukum . Kegiatan pertama Fraksi Nasional adalah melakukan pembelaan terhadap

pemimpin-pemimpin PNI yang ditangkap pemerintah Kolonial Belanda. Pembelaan tersebut diutarakan dalam sidang-sidang Volksraad.

Sidang Volksraad membahas tentang pertanahan. Pembahasan ini muncul ketika pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jendral de Jonge mengusulkan penguatan sistem pertahanan wilayah Indonesia pada 1930. Akan tetapi, usul tersebut ditolak karena penguatan sistem pertahanan pasti membutuhkan biaya besar dan pada saat itu kondisi keuangan kolonial Belanda sedang di landa berbagai masalah akibat krisis ekonomi (malaise). Fraksi Nasional mengusulkan agar anggaran tersebut digunakan untuk

memperbaiki kesejahteraan sosial rakyat Indonesia. Krisis ekonomi ini membuat Fraksi Nasional menerapkan politik kooperatif.

Fraksi Nasional juga turut memperhatikan kondisi pendidikan di Indonesia. Masalah pendidikan yang paling di sorot Fraksi Nasional adalah peraturan sekolah liar (wildeschoolen ordonantie) yang dijalankan pemerintah kolonial Belanda yang menghambat kemajuan pendidikan penduduk pribumi. Fraksi Nasional dalam sidang Volksraad menuntut pemerintah kolonial Belanda untuk mencabut peraturan tersebut, yang akhirnya pemerintah Belanda memutuskan menghapus peraturan sekolah Liar.

Pada 1939 Fraksi Nasional mengalami perpecahan yang muncul akibat perbedaan pendapat antara Muhammad Yamin dan Mohammad Husni Thamrin. Muhammad Yamin mengusulkan agar anggota Volksraad yang berasal dari Fraksi Nasional menyusun rencana baru yang lebih modern. Sementara itu Mohammad Husni Thamrin mengusulkan agar Fraksi Nasional menyusun suatu program yang dapat mengakomodasi sluruh kepentingan bangsa Indonesia, bukan hanya kepentingan masyarakat Jawa.

Perbedaan pandangan tersebut menyebabkan Muhammad Yamin mendirikan Golongan Nasional Indonesia (GNI) untuk menyaingi Fraksi Nasional dalam Volksraad.

Pada 1941, Fraksi Nasional dan GNI memutuskan untuk berfusi menjadi Fraksi Nasional Indonesia (Frani) yang bertujuan memantapkan perjuangan meraih kemerdekaan Indonesia

2) Pengajuan petisi Sutardjo Pada 15 Juli 1936 Sutardjo Kartohadikusumo mengajukan sebuah petisi

kepada staaten General (parlemen) di negeri Belanda. Petisi tersebut kemudian dikenal dengan nama petisi sutardjo. Petisi Sutardjo berisi permohonan agar diselenggarakan suatu musyawarah untuk mempertemukan wakil bangsa Indonesia dan Belanda yang setiap anggotanya mempunyai hak yang sama.

Petisi Sutradjo diajukan karena meningkatnya rasa ketidapuasan di kalangan rakyat terhadap kebijakan politik yang diterapkan Gubernur Jendral de Jonge, Sutradjo berpendapat bahwa hubungan baik antara Indonesia dengan Kerajaan Belanda perlu dijalin karena dampak Perang Dunia I sangat berpengaruh terhadap nasib tanah jajahan Kerajaan Belanda.

Petisi Sutardjo kemudian dibahas dalam sidang volksraad 17 September 1936. Dalam sidang tersebut terjadi perdebatan yang berujung pada pecahnya anggota sidang menjadi 3 kelompok:a. Kelompok van Helsdingen-Notosoeroto, Kelompok ini menolak petisi

Sutardjo karena menganggap Bangsa Indonesia belum mampu menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Kelompok ini mengusulkan agar dibentuk suatu komisi (staatcommissie) yang terdiri atas wakil-

wakil Indonesia dan Belanda yang ahli dalam masalah negara jajahan serta bertanggungjawab kepada Menteri Urusan Negara Jajahan.

b. Kelompok Sukardjo Wirjopranoto, dengan tegas menolak Petisi Sutardjo karena tidak ada gunanya. Sukardi berpendapat bahwa petisi tersebut dapat melemahkan, bahkan mematikan cita-cita Indonesia Merdeka. Sukardjo Wirdjopranoto menuduh Sutardjo menjalankan opportunistische politiek.

c. Kelompok Suroso, kelompok ini berpendapat bahwa bangsa Indonesia sudah cukup matang dan sudah sepantasnya pemerintah Kolonial Belanda memberikan hak kepada bangsa Indonesia untuk mengelola pemerintahan.

29 September 1936, volksraad melakukan pemungutan suara mengenai petisi Sutardjo, hasilnya yaitu 26 suara setuju dan 20 suara menolak petisi sutardjo.

1 Oktober 1936 petisi Sutardjo dikirimkan kepada Ratu Belanda, staaten general, dan Menteri Urusan Negara Jajahan.

Februari 1937 Petisi Sutardjo dibahas dalam sidang staaten general (parlemen) Belanda, parlemen Belanda belum dapat memutuskan menerima atau menolak petisi Sutardjo karena masih menggu saran Gubernur Jendral di Indonesia.

Petisi Sutardjo mendapat penolakan dari Ratu Belanda karena menganggap bangsa Indonesia belum matang untuk emmikul tanggung jawab memerintah diri sendiri.

Surat keputusan tersebut disampaikan dalam volksraad, 29 November 1939. Penolakan tersebut mendorong Sutardjo mengeluarkan surat terbuka

kepada seluruh Partai Politik dan organisasi pergerakan yang berisi penyesalan atas penolakan petisi Sutardjo oleh pemerintah kolonial Belanda.

Sutardjo kemudian mengajak seluruh anggota Volksraad menentukan sikap atas penolakan tersebut dengan mengadakan konferensi di Jakarta 17-29 Desember 1939.

Konferensi tersebut tidak dapat terlaksana karena beberapa partai politik dan organisasi pergerakan memilih mengadakan Nationale Concentratie untuk membentuk Gabungan Politik Indonesia (GAPI). Dan Sutardjo memutuskan tugas membuat petisi sudah telah usai.

3) Pembentukan gabungan politik indonesia Gagasan membina kerja sama di partai-partai politik dalam bentuk federasi

kembali muncul 1939, munculnya gagasan tersebut di dorong oleh faktor-faktor berikut:a. Kegagalan Petisi Sutardjo

b. Sikap pemerintah kolonial Belanda yang kurang memperhatikan kepentingan bangsa Indonesia

c. Semakin gawatnyasituasi Internasionalakibat perkembangan fasisme Parindra berpendapat perjuangan konsentrasi nasional harus dapat

menyadarkan dan menggerakan rakyat untuk memperoleh pemerintahan sendiri.

Pada 21 Mei 1939 beberapa organisasi politik menyepakati pembentukan Gabungan Partai Politik Indonesia (GAPI). Setiap partai politik yang menjadi anggota GAPI memiliki kemerdekaan penuh terhadap program kerjanya masing-masing dan apabila timbul perselisihan antar-partai, GAPI dapat bertindah senagai penengah.

Konferensi pertama GAPI pada 4 Juli 1939 dicanangkan usulan “Indonesia Berparlemen”, tuntutan tersebut menghendaki pembentukan suatu dewan perwakilan rakyat yang berlandaskan sendi-sendi demokrasi.

Tokoh yang bergabung dalam kepengurusan GAPI, Muhammad Husni Thamrin, Amir Syarifudin, Abikusno Tjokrosujono. Pengurus GAPI kemudian menyusun anggaran dasar yang didasarkan pada faktor-faktor berikut:a. Hak untuk menentukan nasib bangsa secara mandirib. Persatuan nasional dari seluruh bangsa Indonesia dengan berdasarkan

kerakyatan dalam paham politik , ekonomi dan sosialc. Persatuan aksi seluruh pergerakan nasional

25 Desember 1939 GAPI menyelenggarakan kongres rakyat Indonesia pertama di Batavia. Tujuan Kongres tersebut adalah mewujudkan tujuan Indonesia Raya. Kongres Rakyat Indonesia mengambil keputusan sebagai berikut:a. Menetapkan kedudukan Kongres Rakyat Indonesia menjadi badan tetapb. Menghendaki tujuan Indiensia berparlemen penuhc. Membentuk badan-badan komite Parlemen Indonesiadi seluruh

Indonesia untuk meningkatkan kegiatan GAPId. Menetapkan bendera merah putih dan lagu “Indonesia Raya” sebagai

bendera dan alagu persatuan Indonesiae. Meningkatkan penggunaan bahasa Indoensia bagi seluruh rakyat

Indonesia Setelah kongres pertama berhasil diselenggarakan, GAPI membentuk panitia

yang bertugas menyusun bentuk dan susunan ketatanegaraan Indonesia untuk memperjelas tuntutan. Hasil ini disampaikan pada pertemuan antara wakil-wakil GAPI dan Komisi Visman pada 14 Februari 1941. Pertemuan tersebut tidak mendapatkan keputusan baru yang berdampak bagi perubahan ketatanegaraan Indonesia.

Kegagalan tersebut membuat perjuangan GAPI untuk menyampaikan tuntutan nya terhadap pemerintah Kolonial Belanda semakin berat.