optimalisasi peran dprd dan implementasi kebijakan musrenbang daerah
DESCRIPTION
8 Februari 2013 Capacity Building DPRD Kabupaten Cirebon di Mercure Hotel-JakartaTRANSCRIPT
![Page 1: Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102806/55748784d8b42a7f348b48da/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102806/55748784d8b42a7f348b48da/html5/thumbnails/2.jpg)
dadang-solihin.blogspot.com 2
![Page 3: Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102806/55748784d8b42a7f348b48da/html5/thumbnails/3.jpg)
dadang-solihin.blogspot.com 3
![Page 4: Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102806/55748784d8b42a7f348b48da/html5/thumbnails/4.jpg)
Materi
• Menggabungkan M&E ke dalam Siklus Manajemen Pembangunan
• Log-Frame• Mengukur Kinerja DPRD• Penajaman Visi-Misi: Perumusan
Positioning Differentiation Brand (PDB)• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan
Daerah• Musrenbang Kabupaten/Kota
4dadang-solihin.blogspot.com
![Page 5: Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102806/55748784d8b42a7f348b48da/html5/thumbnails/5.jpg)
dadang-solihin.blogspot.com 5
![Page 6: Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102806/55748784d8b42a7f348b48da/html5/thumbnails/6.jpg)
INPUT OUTPUT OUTCOME IMPACT OUTCOME OUTPUT INPUT
Log-Frame
dadang-solihin.blogspot.com 6
ABK
AT
![Page 7: Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102806/55748784d8b42a7f348b48da/html5/thumbnails/7.jpg)
dadang-solihin.blogspot.com 7
![Page 8: Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102806/55748784d8b42a7f348b48da/html5/thumbnails/8.jpg)
8dadang-solihin.blogspot.com
Legislasi
Anggaran
Pengawasan
Fungsi DPRD menurut UU 27/2009
Fungsi DPRD menurut UU 27/2009
1.
2.
3.
![Page 9: Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102806/55748784d8b42a7f348b48da/html5/thumbnails/9.jpg)
Fungsi Legislasi• Fungsi Legislasi adalah kewenangan pembuatan Peraturan
Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.
• Perda akan menjaga keberlanjutan sebuah kebijakan di daerah. • Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus
menjadi instrumen perlindungan hukum bagi rakyat di daerah. • Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan.
dadang-solihin.blogspot.com 9
![Page 10: Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102806/55748784d8b42a7f348b48da/html5/thumbnails/10.jpg)
Fungsi Anggaran• Fungsi Anggaran adalah kewenangan menyetujui atau menolak
dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD.
• APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat, DPRD dan pemerintah daerah.
• APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam satu tahun anggaran.
• Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: “kepada kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa pemerintah bertindak”.
dadang-solihin.blogspot.com 10
![Page 11: Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102806/55748784d8b42a7f348b48da/html5/thumbnails/11.jpg)
Fungsi Pengawasan• Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.
• Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan adanya kebijakan daerah yang progresif memihak masyarakat.
• Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan publik.
• Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyediaan pelayanan publik di daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 11
![Page 12: Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102806/55748784d8b42a7f348b48da/html5/thumbnails/12.jpg)
Agenda Politik Nyata
Agenda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga. Penanggulangan kemiskinan; Peningkatan aksesibilitas dan kualitas
pendidikan dan kesehatan; Pemberantasan korupsi dan reformasi
birokrasi.
12dadang-solihin.blogspot.com
![Page 13: Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102806/55748784d8b42a7f348b48da/html5/thumbnails/13.jpg)
Argumentasi Politik MendasarArgumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise. Dengan membawa dukungan politik nyata dari
warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat pijakan mereka dalam proses politik yang berlangsung dalam berbagai sidang DPRD.
Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD dan pengawasan politik.
13dadang-solihin.blogspot.com
![Page 14: Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102806/55748784d8b42a7f348b48da/html5/thumbnails/14.jpg)
Positif dan KonstruktifPemikiran yang selalu mencari upaya perbaikan. Anggota DPRD akan selalu dituntut
untuk berpikir positif dan konstruktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Sering tanpa disadari kebiasaan ini justru meningkatkan kapasitas modal politik yang memang dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya.
14dadang-solihin.blogspot.com
![Page 15: Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102806/55748784d8b42a7f348b48da/html5/thumbnails/15.jpg)
Membangun Sistem Umpan BalikMembangun dan memperkokoh sistem umpanbalik yang cepat dan efektif. Para anggota DPRD dan partai
politiknya dapat selalu melakukan up-date terhadap informasi dan program kerjanya.
Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut juga secara terus menerus mengevaluasi diri apakah mereka mempunyai akar yang kuat di tingkat akar rumput atau justru berkembang menjadi partai politik yang mengambang.
15dadang-solihin.blogspot.com
![Page 16: Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102806/55748784d8b42a7f348b48da/html5/thumbnails/16.jpg)
Siklus Representasi Wakil Rakyat
Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.
Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun yang akan datang.
Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya, maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi di mata publik.
16dadang-solihin.blogspot.com
![Page 17: Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102806/55748784d8b42a7f348b48da/html5/thumbnails/17.jpg)
Siklus Representasi Wakil Rakyat
Sumber: NDI, LGSP
Perlindungan hak-hak Individu dan masyarakat
Hubungan dengan Pemilih
Hubungan dengan media dan kelompok
kepentingan
Sumber daya (anggaran, staf, riset
dan informasi)
R A K Y A T
PEMILU
DPRD
MEMBUAT KEPUTUSAN
POLITIK
Peningkatan Kesejahteraan Individu
dan Masyarakat
Fungsi Legislasi
Fungsi Anggaran
Fungsi Pengawasan
Representasi Rakyat (keterwakilan)
17dadang-solihin.blogspot.com
![Page 18: Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102806/55748784d8b42a7f348b48da/html5/thumbnails/18.jpg)
Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik
Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik perwakilan.
DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun individu-invidu warga negara.
18dadang-solihin.blogspot.com
1/2
![Page 19: Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102806/55748784d8b42a7f348b48da/html5/thumbnails/19.jpg)
Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik
Secara substansial perlindungan hak peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek
Secara prosedural mengikuti prosedur hukum yang benar melibatkan masyarakat di dalam prosesnya
Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat, Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.
Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.
19dadang-solihin.blogspot.com
2/2
![Page 20: Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102806/55748784d8b42a7f348b48da/html5/thumbnails/20.jpg)
dadang-solihin.blogspot.com 20
![Page 21: Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102806/55748784d8b42a7f348b48da/html5/thumbnails/21.jpg)
Positioning Differentiation Brand (PDB)
dadang-solihin.blogspot.com 21
POSITIONING DIFFERENTIATION
BRAND
![Page 22: Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102806/55748784d8b42a7f348b48da/html5/thumbnails/22.jpg)
PDB Triangle: Provinsi Gorontalo
dadang-solihin.blogspot.com 22
Provinsi Jagung
POSITIONING
Agro Bisnis Jagung
DIFFERENTIATION
Visi Provinsi Gorontalo
BRAND
Brand Integrity
![Page 23: Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102806/55748784d8b42a7f348b48da/html5/thumbnails/23.jpg)
23dadang-solihin.blogspot.com
![Page 24: Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102806/55748784d8b42a7f348b48da/html5/thumbnails/24.jpg)
PDB Triangle: Kabupaten Lamongan
dadang-solihin.blogspot.com 24
Kabupaten dengan pemerintahan
entrepreneurship
POSITIONING
Pelajaran Bahasa Mandarin di Sekolah
dan Pesantren
DIFFERENTIATION
Visi Kabupaten Lamongan
BRAND
Brand Integrity
![Page 25: Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102806/55748784d8b42a7f348b48da/html5/thumbnails/25.jpg)
25dadang-solihin.blogspot.com
![Page 26: Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102806/55748784d8b42a7f348b48da/html5/thumbnails/26.jpg)
PDB Triangle: Kota Sawahlunto
dadang-solihin.blogspot.com 26
Kota Pariwisata Budaya
Pertambangan
POSITIONING
Lokasi Historis Kuno, DaerahPertambangan
Batu Bara, Lahan Alami
DIFFERENTIATION
Visi Kota Sawahlunto
BRAND
Brand Integrity
![Page 27: Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102806/55748784d8b42a7f348b48da/html5/thumbnails/27.jpg)
27dadang-solihin.blogspot.com
![Page 28: Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102806/55748784d8b42a7f348b48da/html5/thumbnails/28.jpg)
28dadang-solihin.blogspot.com
![Page 29: Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102806/55748784d8b42a7f348b48da/html5/thumbnails/29.jpg)
Apa Itu Pembangunan?
29
Pembangunan adalah: proses perubahan ke
arah kondisi yang lebih baik
melalui upaya yang dilakukan secara terencana.
Tujuan Pembangunan:1. Peningkatan standar hidup (levels
of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.
2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang.
3. Peningkatan kebebasan(freedom/democracy) setiap orang.
Todaro, 2000
dadang-solihin.blogspot.com
![Page 30: Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102806/55748784d8b42a7f348b48da/html5/thumbnails/30.jpg)
How?1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
antar daerah antar sub daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).
30dadang-solihin.blogspot.com
![Page 31: Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102806/55748784d8b42a7f348b48da/html5/thumbnails/31.jpg)
Tantangan dalam Pembangunan Daerah
31
Koordinasi yang semakin baik antar
stakeholders
Sarana dan Prasarana yang memadai dan
berkualitas
Pemanfaatan sumber daya secara
berkualitas
Dunia usaha yg kondusif
Peningkatan kapasitasSDM
• Mengurangi ketimpangan
• Memberdayakan masyarakat
• Mengentaskan kemiskinan.
• Menambah lapangan kerja.
• Menjaga kelestarian SDA
dadang-solihin.blogspot.com
![Page 32: Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102806/55748784d8b42a7f348b48da/html5/thumbnails/32.jpg)
32
PEMBANGUNAN DAERAH
Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas
Pemerintahan Daerah
PEMBANGUNAN DI DAERAH
Memberikan pelayanan kepada masyarakat,
Mengelola sumber daya ekonomi daerah.
Upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah
Sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan
profesional dalam:
Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan
masyarakat untuk:
Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,
Peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.
dadang-solihin.blogspot.com
![Page 33: Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102806/55748784d8b42a7f348b48da/html5/thumbnails/33.jpg)
33
PEMBANGUNAN DAERAH
Penguatan Otonomi Daerah
Pengelolaan Sumberdaya Good Governance
Keseimbangan Peran Tiga Pilar
Menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang
kondusif bagi unsur-unsur lain.
Mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan
pendapatan.
Penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan
politik.
Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat
Dilaksanakan Melalui:
dadang-solihin.blogspot.com
![Page 34: Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102806/55748784d8b42a7f348b48da/html5/thumbnails/34.jpg)
Pergeseran Paradigma: From Government to Governance
Government Governance Memberikan hak ekslusif bagi
negara untuk mengatur hal-hal publik,
Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.
Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.
34dadang-solihin.blogspot.com
![Page 35: Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102806/55748784d8b42a7f348b48da/html5/thumbnails/35.jpg)
Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good.
Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat
NilaiPertumbuhan
RedistibusiMelalui Pelayanan
Pasar
Kontrol Kontrol
Tenaga Kerja
35dadang-solihin.blogspot.com
![Page 36: Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102806/55748784d8b42a7f348b48da/html5/thumbnails/36.jpg)
Model Governance
GOVERNANCE
Perusahaantransnasional
OrganisasiAntar Pemerintah
LSMInternasional
PerusahaanLokal
PemerintahLokal
LSM Lokal
PerusahaanNasional
Ormas/LSMNasional
Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga
Tingkat Supranasional
TingkatNasional
Tingkat Subnasional
(Kamarack and Nye Jr., 2002)
36dadang-solihin.blogspot.com
![Page 37: Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102806/55748784d8b42a7f348b48da/html5/thumbnails/37.jpg)
Pelaku Pembangunan: Stakeholders
ExecutiveJudiciary
LegislaturePublic service
MilitaryPolice
organized into:Community-based organizations Non-governmental organizations
Professional AssociationsReligious groupsWomen’s groups
Media
Small / medium / large enterprisesMultinational Corporations
Financial institutions Stock exchange
BUSINESS
STATE CITIZENS
37dadang-solihin.blogspot.com
![Page 38: Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102806/55748784d8b42a7f348b48da/html5/thumbnails/38.jpg)
Troika
38dadang-solihin.blogspot.com
![Page 39: Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102806/55748784d8b42a7f348b48da/html5/thumbnails/39.jpg)
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
VISI
Masyarakat, Bangsa, dan
Negara
Pemerintah
Masyarakat
Dunia UsahaGood Governance
39dadang-solihin.blogspot.com
![Page 40: Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102806/55748784d8b42a7f348b48da/html5/thumbnails/40.jpg)
Sinergitas Stakeholders
40dadang-solihin.blogspot.com
![Page 41: Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102806/55748784d8b42a7f348b48da/html5/thumbnails/41.jpg)
Sinergitas Stakeholders
41dadang-solihin.blogspot.com
![Page 42: Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102806/55748784d8b42a7f348b48da/html5/thumbnails/42.jpg)
42dadang-solihin.blogspot.com
![Page 43: Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102806/55748784d8b42a7f348b48da/html5/thumbnails/43.jpg)
Definisi• Musyawarah pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat
kabupaten/kota• Untuk mematangkan rancangan RKPD kabupaten/kota yang
disusun berdasarkan kompilasi seluruh rancangan rencana kerja SKPD hasil forum SKPD
• Dengan cara meninjau keserasian antara seluruh rancangan renja SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD dengan merujuk RPJMD.
dadang-solihin.blogspot.com 43
![Page 44: Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102806/55748784d8b42a7f348b48da/html5/thumbnails/44.jpg)
Dasar Hukum• UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional• UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah• PP No.8/2008 tentang Tahapan,Tata cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
dadang-solihin.blogspot.com 44
![Page 45: Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102806/55748784d8b42a7f348b48da/html5/thumbnails/45.jpg)
Partisipasi Masyarakat di Musrenbang Kabupaten/Kota
• Merupakan cerminan dari praktik partisipasi warga dan sekaligusarena akuntabilitas pemerintahan.
• Jajaran pimpinan daerah, kalangan masyarakat dari berbagai komponen, dan kalangan usaha/bisnis, dapat bertemu danberdialog mengenai program daerahnya
dadang-solihin.blogspot.com 45
Tujuan Musrenbang Kab/Kota• Menyempurnakan Rancangan Awal RKPD• Menyusun rincian rancangan awal kerangka anggaran• Menyusun rincian rancangan awal kerangka regulasi
![Page 46: Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102806/55748784d8b42a7f348b48da/html5/thumbnails/46.jpg)
Output Musrenbang Kab/Kota• Kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan utama untuk
pemutakhiran Rancangan RKPD menjadi RKPD dan RancanganRenja SKPD
• Tim Delegasi yang akan mengikuti pengawalan hasil Musrenbang diDPRD pada proses penganggaran
• Berita Acara Musrenbang kabupaten.
dadang-solihin.blogspot.com 46
![Page 47: Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102806/55748784d8b42a7f348b48da/html5/thumbnails/47.jpg)
Proses Umum Musrenbang Kab/Kota
1. Pengorganisasian Musrenbang kabupaten/kota– Penyusunan struktur organisasi Tim Penyelenggara
Musrenbang (TPM) kabupaten/kota dan pembagian tugasnya:ketua, bendahara, dan seksi-seksi (acara, materi, logistik);
– Pembentukan Tim Pemandu kabupaten/kota oleh TPM;– Persiapan teknis pelaksanaan Musrenbang kabupaten/kota
2. Penyiapan dokumen RKPD.
dadang-solihin.blogspot.com 47
![Page 48: Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102806/55748784d8b42a7f348b48da/html5/thumbnails/48.jpg)
Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota
1. Pembukaan2. Pemaparan dan diskusi narasumber (diskusi panel) sebagai
masukan untuk musyawarah3. Pemaparan dan pembahasan Rancangan Awal RKPD4. Musyawarah penentuan Tim Delegasi5. Penutupan Acara
dadang-solihin.blogspot.com 48
![Page 49: Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102806/55748784d8b42a7f348b48da/html5/thumbnails/49.jpg)
Tahapan Pasca Musrenbang Kab/Kota
• Rapat kerja tim perumus hasil Musrenbang kabupaten/kota– diselenggarakan oleh Bappeda– agenda utama melakukan penyusunan finalisasi dokumen
RKPD sampai menjadi Perkada• Pembekalan Tim Delegasi kabupaten/kota
dadang-solihin.blogspot.com 49
![Page 50: Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102806/55748784d8b42a7f348b48da/html5/thumbnails/50.jpg)
Dokumen yang dibutuhkan• RPJPD• RPJMD yang berlaku• Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya• Rancangan Awal RKPD tahun direncanakan yang disusun berdasarkan
seluruh Renja SKPD
dadang-solihin.blogspot.com 50
Dokumen yang Dihasilkan• Tahapan Pra-Musrenbang Kabupaten/Kota
– Draf;– Dokumen rincian rancangan awal kerangka anggaran RKPD
• Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota– Berita Acara Musrenbang;– Notulensi Musrenbang kabupaten/kota sebagai bahan untuk
memperbaiki draf Rancangan Awal RKPD.• Tahapan Pasca-Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
– Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD
![Page 51: Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102806/55748784d8b42a7f348b48da/html5/thumbnails/51.jpg)
51dadang-solihin.blogspot.com