optimalisasi pemanfaatan hutan · didasarkan pada pedoman, kriteria, dan standar pemanfaatan hutan...
TRANSCRIPT
13/05/2014
1
Direktur Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan Disampaikan pada Acara Gelar Teknologi
Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 12 Mei 2014
OPTIMALISASI PEMANFAATAN HUTAN
Dukungan Eselon I untuk KPH
Perencanaan Kehutanan
Pembangunan KPH
Nilai Strategis KPH pada Pemanfaatan Hutan
13/05/2014
2
Perencanaan Kehutanan
Kawasan hutan (Negara) yang mantap adalah wilayah tertentu yang telah ditetapkan peruntukan dan fungsinya oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap dan terkelola dengan jaminan dan perlindungan hak bagi seluruh pemangku kepentingan
Prinsip dan kriteria kemantapan kawasan hutan didasarkan pada unsur-unsur:
Legalitas dan Ligitimasi; Jaminan hak dan perlindungan bagi seluruh pemangku kepentingan; Pengelolaan kawasan hutan.
Legalitas dan legitimasi kawasan hutan dapat dicapai dengan beberapa kriteria, antara lain:
Kawasan hutan dikukuhkan melalui proses yang legal dan partisipatif, untuk menjamin kepastian status dan fungsi serta bebas kepemilikan pihak ketiga;
Ada pengelola kawasan hutan sampai tingkat tapak, yang memiliki kepastian wilayah pengelolaan, organisasi, dan kecukupan sumberdaya manusia, serta sarana prasarana pengelolaan
Kemantapan Kawasan Hutan
13/05/2014
3
Perencanaan Kehutanan meliputi:
a. Inventarisasi hutan, b. Pengukuhan kawasan hutan, c. Penatagunaan kawasan hutan, d. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan e. Penyusunan rencana kehutanan
Pasal 26
(1) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang efisien dan lestari.
(2) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat: a. provinsi; b. kabupaten/kota; c. unit pengelolaan.
PP No. 44 Tahun 2004 Perencanaan Kehutanan
Pasal 32
(1) Pada setiap Unit Pengelolaan Hutan dibentuk institusi pengelola.
(2) Institusi pengelola bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi:
a. perencanaan pengelolaan; b. pengorganisasian;
c. pelaksanaan pengelolaan; dan d. pengendalian dan pengawasan.
(3) ...
Pasal 37
(1) Berdasarkan fungsi pokok kawasan hutan, rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 meliputi hutan konservasi, hutan produksi, dan hutan lindung.
(2) Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan yang meliputi Penyusunan Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Unit KPHK, KPHL, dan KPHP diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.
Lanjutan…
13/05/2014
4
Pembangunan KPH
INDIKATOR
Kumulatif
2010 2011 2012 2013 2014
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Keputusan Menhut tentang Penetapan wilayah KPHL dan KPHP Provinsi seluruh Indonesia
22 Prov
22 Prov (403 unit)
25 Prov
25 Prov (481 unit)
28 Prov
25 Prov (481 unit)
28 Prov
26 Prov * (481 unit)
28 Prov
28 Prov** (529 unit)
Keputusan Menhut tentang Penetapan Wilayah KPHK seluruh Indonesia
20 % (14)
20 40 % (28)
28 60 % (42)
38 80 % (56)
50 100 % (70)
Beroperasinya 120 KPH (20% wilayah KPH yang telah ditetapkan)
12 24 60 90 120
Wilayah (Penetapan Model)
12 13 24 46 60 90 90 120 120 120
Kelembagaan 12 15 24 42 60 59 90 88 120 117
Rencana 0 0 60 52 90 82 120
Peraturan perundangan tentang penyelenggaraan KPH 4 judul.
2 Judul
2 Judul
P.6/2010 NSPK Pengelolaan, Permendagri
61/2010
4 Judul
4 Judul
P.41/2011 Standar Fasilitasi, P.42 /2011
Standar Kompetensi Bid Teknis
4 Judul
5 judul
Perdirjen P.5/2012 Juknis Tata Hutan dan RP
4 Judul
7 Judul
P.46/2013 Tata Cara Pengesahan RPHJP P.47 /2013
Wilayah Tertentu KPH
4 Judul
Peta Areal Kerja dan Peta Pencadangan Ijin Pemanfaatan Selesai 80 %
57 144 (30,31 %)
114 235 (49,47 %)
190 286 (60,21 %)
285 492 (103,57 %)
475
TARGET dan REALISASI IKK Renstra 2010-2014 (P.51/Menhut-II/2010 Tentang Renstra Kemenhut 2010-2014)
Keterangan : *) Arahan Pencadangan Wilayah KPHL/KPHP pada Provinsi Kep Riau **) Rancang Bangun Wilayah KPHL/KPHP pada 2 Provinsi : Aceh dan Riau
13/05/2014
5
KPH Model untuk mencapai KPH Beroperasi
Peraturan Kepala Badan Planologi Kehutanan No. SK.80/VII-PW/2006:
KPH Model adalah wujud awal dari KPH yang secara bertahap dikembangkan menuju situasi dan kondisi aktual KPH di tingkat tapak, yang diindikasikan oleh suatu kemampuan menyerap tenaga kerja, investasi, memproduksi barang dan jasa kehutanan yang melembaga dalam sistem pengelolaan hutan secara efisien dan lestari.
Permenhut No. P.6/Menhut-II/2009 Tentang Pembentukan Wilayah KPH (Ps 13 ayat 4):
Dalam rangka persiapan untuk mewujudkan kelembagaan KPH Menteri dapat menetapkan wilayah KPH Model yang merupakan salah satu bagian dari wilayah KPH Provinsi.
Menetapkan Kriteria dan Indikator KPH Beroperasi:
Memberikan Fasilitasi Sarana dan Prasarana (Permenhut No. P.41/Menhut-II/2010 jo P.54/Menhut-II/2011 tentang Stabdar Fasilitasi Sarana dan Prasarana KPHL dan KPHP).
KLASIFIKASI FASILITASI
TAHUN s.d. 2012 (Unit KPH)
FASILITASI TAHUN 2013 (Unit KPH)
JUMLAH (Unit KPH)
Sangat Baik 21 1 22
Baik 32 7 39
Cukup Baik 4 13 17
Kurang Baik 3 9 12
JUMLAH TOTAL 60 30 90
Hasil Evaluasi Pembangunan 120 KPH Model
13/05/2014
6
No. Klasifikasi Deskripsi Umum
1. Sangat Baik
- Kelembagaan : Ada organisasi, memiliki SDM diatas 20 orang, didukung dana APBD, serta sarpras fasilitasi Kemenhut telah dimanfaatkan.
- Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) : Dinilai / Disahkan - Aktivitas pengelolaan : Ada kegiatan mandiri/APBD dan APBN
2. Baik
- Kelembagaan : Ada organisasi, memiliki SDM antara 6-20 orang, didukung dana APBD, serta sarpras fasilitasi Kemenhut telah dimanfaatkan.
- RPHJP : Dinilai / Disahkan - Aktivitas pengelolaan : Ada kegiatan mandiri/APBD dan APBN
3. Cukup Baik
- Kelembagaan : Ada organisasi, memiliki SDM antara 1-5 orang, didukung dana APBD, serta sarpras fasilitasi dari Kemenhut dimanfaatkan
- RPHJP : Proses Penilaian - Aktivitas pengelolaan : Ada kegiatan mandiri/APBD dan tidak ada dukungan APBN
4. Kurang Baik
- Kelembagaan : Ada organisasi, belum ada SDM, belum didukung dana APBD, serta sarpras fasilitasi dari Kemenhut belum dimanfaatkan
- RPHJP : Proses Penyusunan - Aktivitas pengelolaan : Tidak ada kegiatan mandiri/APBD
No. Klasifikasi Rencana Tidak Lanjut
1. Sangat Baik dan Baik (68%)
- Pemerintah Daerah berkomitmen dan merespon dengan baik keberadaan KPH. - Terhadap 61 Unit KPH tersebut didorong untuk menjadi KPH yang mandiri.
2. Cukup Baik dan Kurang Baik (32%)
- Pemerintah Daerah kurang merespon dengan baik keberadaan KPH. - Terhadap 29 Unit KPH tersebut perlu secara khusus diidentifikasi permasalahannya
untuk mendapatkan arahan keberlanjutan operasionalisasi KPH ke depan.
Deskripsi Umum Hasil Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut
Nilai Strategis KPH dalam Pemanfaatan Hutan
13/05/2014
7
HP-Blok Pemanfaatan
HHK-HA
HP-Blok Perlindungan
HP-Blok Pemberdayaan HP-Blok Pemanfaatan
HHK-HT
HP-Blok Perlindungan
HP-Blok Khusus
HL-Blok Inti
HL-Blok Khusus
HL-Blok Pemanfaatan
HKM
Calon HKM HTI
Ijin Jasling IUPHHK-HA
Calon HTI
Calon Ijin Jasling
Ijin Jasling
HTR
Blok dan Petak KPH pada Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan
Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu pada KPH
PP No 6 Tahun 2007, Pasal 21.
(1) Untuk wilayah tertentu, Menteri dapat menugaskan kepala KPH untuk menyelenggarakan pemanfaatan hutan, termasuk melakukan penjualan tegakan.
(2) Penyelenggaraan pemanfaatan hutan, termasuk melakukan penjualan tegakan dalam wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pedoman, kriteria, dan standar pemanfaatan hutan wilayah tertentu.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, kriteria, dan standar pemanfaatan hutan wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri
(Penjelasan)
Yang dimaksud dengan "wilayah tertentu", antara lain, adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya, sehingga Pemerintah perlu menugaskan kepala KPH untuk memanfaatkannya.
13/05/2014
8
Kepala KPH:
a. Mengidentifikasi, Mendeliniasi,
Memetakan, Merancang,
Mengintegrasikan: wilayah tertentu
dalam Proses Tata Hutan dan RPH
b. Mengusulkan Pengesahan RPH
c. Mempublikasikan RPH kepada
pihak ketiga
Pelimpahan
Kewenangan
Pemanfaatan
Hutan di Wilayah
Tertentu
Kriteria Lahan Pemanfaatan Hutan
di Wilayah Tertentu:
a. Tidak ada rencana investasi lain
b. Layak diusahakan
Kriteria Pihak Ketiga:
a. Masyarakat Setempat
b. BUMN, BUMD, BUMS, Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
KEMITRAAN/ PELUANG USAHA
Permenhut P.47/Menhut-II/2013, 29 Agustus 2013
• PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN
• PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN
• PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
• PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU
• PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU
Hutan Produksi
Hutan Lindung
JENIS PEMANFAATAN HUTAN DI WILAYAH TERTENTU PADA KPHL/KPHP
13/05/2014
9
Pemanfaatan Hutan pada KPH
WILAYAH TERTENTU
IUPHHK-HA
IUPHHK-HT
HTR
HKM HD
Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu
(Permenhut 47/2013)
A. Melaksanakan Kegiatan Pemanfaatan Hutan
B. Kemitraan dengan pihak Ketiga (Masyarakat setempat, BUMN/D/S, Koperasi, UMKM).
C. Kerjasama dengan pihak Ketiga dalam rangka kemitraan maupun membuka peluang usaha.
CALON IZIN PEMANFAATAN
RPHJP KPH sebagai Mekanisme Pelimpahan Kewenangan
MENGETAHUI RPJP KPH
MENGAJUKAN PENGESAHAN KEPADA MENTERI KEHUTANAN Cq PUSDALBANGHUT
VERIFIKASI VALIDASI • Pengajuan Pertama
(30 hari) • Pengajuan revisi
(15 hari)
MENYUSUN RPJP KPH
KAKPH KADISHUT PROV KAPUSDALBANGHUT
Nilai Revisi/lengkapi dokumen (15 hari)
PENGESAHAN (sekaligus
Pelimpahan Kewenangan )
Menerima Pengesahan
Revisi (< 75 )
Disahkan (> 75 )
13/05/2014
10
Harapan Dukungan Eselon I untuk KPH
Percepatan Menuju KPH Mandiri
Membangun KPH yang mampu melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai dengan karakteristik ekologi, sosial, dan ekonomi setempat.
KPHL :
Sebagai unit pengelolaan yang didominasi oleh Hutan Lindung, KPHL harus mampu mendukung kinerja DAS setempat, sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
Meskipun tidak diprioritaskan mandiri dalam aspek finansial, KPHL bisa mengurangi beban anggaran negara dengan memanfaatkan HHBK, jasa lingkungan, perdagangan karbon, penangkaran, dll.
Dapat menginventarisasi volume dan seluruh jenis komoditas yang berasal dari wilayah kelola KPH
Apabila Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang sudah disahkan, diberi kewenangan dalam pemanfaatan hutan di wilayah tertentu
Mempercepat pelaksanaan pengelolaan hutan lestari
13/05/2014
11
KPHP :
Sebagai unit pengelolaan yang didominasi oleh Hutan Produksi, KPHP harus mampu meningkatkan produktivitas hasil hutan.
Apabila Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang sudah disahkan, diberi kewenangan dalam pemanfaatan hutan di wilayah tertentu
Diprioritaskan untuk dikembangkan menjadi SKPD/UPTD yang menerapkan PPK-BLUD.
Dapat mendorong perekonomian setempat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan
Dapat menginventarisasi volume dan seluruh jenis komoditas yang berasal dari wilayah kelola KPH
Dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui kerjasama pengelolaan hutan
Dapat mengembangkan kemandirian pembiayaan operasional (self financing) yang berkelanjutan (revolving fund).
Mempercepat pelaksanaan pengelolaan hutan lestari
Lanjutan…
Perspektif Institusi KPH
KPH merupakan wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. KPH didesain menjadi institusi yang mandiri dan independen
Bentuk institusi KPHL dan KPHP akan dikembangkan sesuai dengan P. 06/Menhut-II/2010 pasal 18 adalah berupa UPTD/SKPD yang melaksanakan Pola Penerapan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Aturan Teknis PPK-BLUD adalah Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Penerapan Pola Keuangan BLUD.
Alternatif Pengembangan Institusi KPH yang masih UPTD agar menjadi mandiri dalam pengelolaan keuangan dapat dimulai dari UPTD yang berfungsi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran tersendiri.
Sebagai SKPD, KPH dapat mengelola anggaran sendiri baik yang berasal dari APBN, APBD, atau sumber dana lain yang tidak mengikat. Peluang menjadi PPK BLUD lebih besar, karena usulan dilakukan sendiri oleh Kepala KPH sebagai Kepala Satuan Kerja.
Berdasarkan penilaian Tim Penilai yang dibentuk oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, KPH dapat dikategorikan sebagai PPK BLUD Bertahap atau PPK BLUD Penuh, sesuai dengan kondisi KPH yang bersangkutan.
Pemerintah Daerah dapat membentuk BUMD untuk mengelola seluruh ASET yang telah disiapkan oleh KPH
13/05/2014
12
KPH
BP2SDMK Pengembangan BASARHUT
menjadi Bakti Rimbawan Sertifikasi kompetensi SDM KPH Diklat SDM KPH (peningkatan
kompetensi) Tenaga Teknis Lulusan SMK K Pendayagunaan Tenaga Penyuluh
(PNS, PKSM, PKS)
BUK Regulasi Pemanfaatan HA /HT
pada KPH Penyusunan RPHT KPH Penataan Areal Kerja KPH Penanaman HT Pengamanan Hutan dan
Pengendalian Kebakaran Penyusunan bisnis plan KPH Identifikasi: potensi HHBK
unggulan dan Potensi konflik Pelatihan kewirausahaan
PLANOLOGI KEHUTANAN Pengembangan Data Base Penataan Batas Penentuan Blok dan Petak Inventarisasi SDH Inventarisasi Sosekbud Dan lain-lain
PHKA Perlindungan Hutan (sarana
prasarana, sdm, sidak, penindakan hukum)
Inventarisasi flora, fauna, potensi wisata
Pengembangan jasa lingkungan (ekowisata)
Rasionalisasi Wilayah Kelola
BPDAS PS Rehabilitasi Hutan, prioritas KPH Rehabilitasi Mangrove Pemberdayaan masyarakat
(HKm/HD/HHBK) Pengelolaan sumber benih Kebun Benih semai/kebun benih klon
BALITBANGHUT Pilot IPTEK (Hulu Hilir) Pilot IPTEK (Penyusunan RP
dan Transformasi KPH ke BLUD)
Pilot IPTEK (Konvergensi hasil IPTEK di KPH)
SETJEN
• Pembinaan sarana prasarana KPH • Pemenuhan SDM • Regulasi • Pembinaan Kelembagaan • Pengesahan TH/RPHJP KPH
Dukungan Eselon I Terhadap Kemandirian KPH
ITJEN
• Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan KPH (seluruh eselon I)
Terima Kasih