Adinda Dewi Putri1206228733

Opini Mengenai PSAK 45

Di PSAK 45 ini terdapat pemikiran bahwa organisasi nirlaba berbeda dengan bisnis sehingga

sering timbul transaksi – transaksi tertentu yang jarang terjadi maupun yang tidak pernah terjadi

sebelumnya, oleh karena itu dibutuhkan standar akuntansi sendiri. Namun, sebenarnya PSAK 45

ini lebih pantas bila digunakan oleh pihak swasta saja. Menurut saya, intinya ialah seharusnya

dibuat standar akuntansi baru yang diberlakukan untuk organisasi nirlaba yang non instansi

pemerintah namun milik pemerintah.

Telah cukup jelas bahwa seharusnya sebuah entitas nirlaba yang non instansi pemerintah

mengacu pada PSAK 45. Namun dalam praktiknya, masih banyak organisasi yang menyimpang

dari ketentuan PSAK 45, khususnya di Indonesia. Banyak faktor yang mengakibatkan

penyimpangan ini, contohnya ialah kurangnya sumber daya yang dimiliki oleh entitas tersebut.

Salah satu organisasi yang dapat menyimpang ialah panti asuhan. Contohnya, bila pemilik panti

asuhan membeli suatu peralatan panti asuhan dan kemudain peralatan tersebut digunakan demi

memenuhi kebutuhan anggota panti asuhan namun ternyata sang pemilik panti asuhan pun kerap

menggunakan peralatan tersebut. Seharusnya, menurut standar akuntansi, kebutuhan anggota

panti asuhan dengan kebutuhan pribadi pemilik panti asuhan dibedakan.

Selain panti asuhan contohnya ialah partai politik. Dalam praktiknya, partai politik memiliki

batasan jumlah penyumbang dana dan batasan jumlah dana yang disumbang. Karakteristik partai

politik yang sedikit berbeda ini tentu menimbulkan ambiguitas. Partai politik juga harus

mencermikan akuntabilitasnya dengan memperlihatkan laporan keuangan partai politik yang

telah diaudit, bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Hal – hal seperti ini tidak diatur dalam

undang – undang maupun PSAK 45. Di samping partai politik juga ada LSM. Banyak LSM yang

tidak mencerminkan akuntabilitasnya sehingga banyak terjerat kasus korupsi. Di Indonesia,

bahkan banyak LSM yang tidak memiliki program – program yang jelas, padahal semua LSM

yang menyimpang tersebut juga memiliki tanggung jawab kepada masyarakat atau public. Dan

masih banyak contoh penyimpangan lain yang dilakukan oleh organisasi – organisasi lain karena

adanya ambiguitas tersebut sehingga tidak transparan dan akuntabel, sehingga mereka

membutuhkan standar tersendiri.