oleh muhammad ancha sitorus
TRANSCRIPT
ANALISIS KAPASITAS INSTITUSI
PADA PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA (KKBPK) DALAM
MENCAPAI TARGET SDGs DI KOTA MEDAN
TESIS
Oleh:
MUHAMMAD ANCHA SITORUS
167024010/SP
PROGRAM STUDI MAGISTER STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2019
Universitas Sumatera Utara
ANALISIS KAPASITAS INSTITUSI
PADA PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA (KKBPK) DALAM
MENCAPAI TARGET SDGs DI KOTA MEDAN
TESIS
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Studi
Pembangunan dalam Program Studi Studi Pembangunan pada Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara
Oleh:
MUHAMMAD ANCHA SITORUS
167024010/SP
PROGRAM STUDI MAGISTER STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2019
Universitas Sumatera Utara
LEMBAR PENGESAHAN TESIS
Judul Tesis : Analisis Kapasitas Institusi Pada Perencanaan Pembangunan
Berkelanjutan Program Kependudukan Keluarga
Berencana Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Dalam
Mencapai Target SDGS Di Kota Medan
Nama Mahasiswa : Muhammad Ancha Sitorus
Nomor Pokok : 167024010
Program Studi : Magister (S2) Studi Pembangunan
Menyetujui,
Komisi Pembimbing
Ketua, Anggota
(Prof. Dr. Badaruddin, M.Si) (Drs. Zulkifli Lubis, MA)
NIP. 196805251992031002 NIP. 196011011986011001
Ketua Program Studi, Dekan,
(Prof. Dr. Badaruddin, M.Si) (Dr. Muryanto Amin, M.Si)
NIP. 196805251992031002 NIP.197409302005011002
Universitas Sumatera Utara
Tanggal Lulus : 16 Agustus 2019
Telah diuji pada
Tanggal 16 Agustus 2019
PANITIA PENGUJI TESIS :
Ketua : Prof. Dr. Badaruddin, M.Si
Anggota : 1. Drs. Zulkifli Lubis, MA
2. Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si
3. Drs. Kariono, M. Si
Universitas Sumatera Utara
PERNYATAAN
Judul Tesis
“ANALISIS KAPASITAS INSTITUSI PADA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROGRAM KEPENDUDUKAN
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
(KKBPK) DALAM MENCAPAI TARGET SDGS DI KOTA MEDAN”
Dengan ini peneliti menyatakan bahwa tesis ini disusun sebagai syarat
untuk memperoleh gelar Magister Studi Pembangunan dalam Program Studi
Pembangunan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera
Utara adalah benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
Adapun pengutipan-pengutipan yang peneliti lakukan pada bagian-bagian
tertentu dari hasil karya orang lain dalam penulisan tesis ini, telah penulis
cantumkan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika
penulisan ilmiah.
Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini
bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian
tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang
penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
Medan, Agustus 2019
Peneliti,
Muhammad Ancha Sitorus
Universitas Sumatera Utara
ANALISIS KAPASITAS INSTITUSI PADA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROGRAM KEPENDUDUKAN,
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
(KKBPK) DALAM MENCAPAI TARGET SDGs DI KOTA MEDAN
ABSTRAK
Penduduk menjadi modal utama pembangunan sehingga menjadi dasar dan
sasaran semua kebijakan pembangunan Negara. Salah satu program strategis
dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia Program Kependudukan,
Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang bertujuan
membangun keluarga kecil dan berkualitas sebagai upaya penting dalam mencapai
pembangunan yang berkelanjutan dibidang kesehatan dan kesetaraan gender.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas institusi dalam perencanaan
program dan perencanaan program pembangunan berkelanjutan program
kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Penelitian ini
dilakukan di Kota Medan dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif
dan kemudian dilakukan analisis tematik berdasarkan temuan dilapangan.
Struktur institusi dinas pengelola program sudah sesuai dengan pembagian
struktur dan beban kerja. Dalam pelaksanaan perencanaan program, masih
mengalami kendala baik internal maupun eksternal dalam penyusunan program -
program strategis yang menyebabkan menurunnya kualitas penggarapan program
di masyarakat. Penguatan kerjasama dengan mitra kerja menjadi penting dalam
peningkatan kualitas dan kuantitas program untuk mencapai target kinerja yang
sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam dokumen perencanaan, program ini masuk
dibawah aspek pelayanan kesehatan dengan satu indikator pencapaian program.
Dokumen ini tidak sesuai dengan indikator kinerja program KKBPK permendagri
Nomor 86 tahun 2017 dengan 32 indikator. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Kota Medan telah berupaya menyesuaikan indikator kinerja dalam renstra dinas
dengan menetapkan tujuan dan sasaran. Penyempurnaan indikator juga telah
dilakukan dalam usulan revisi RPJMD Kota Medan, namun hanya mencakup 7
indikator kinerja.. Dalam mencapai target SDGs, program kependudukan,
keluarga berencana dan pembangunan keluarga mempengaruhi pencapaian
program poin ke 3 dan ke 5. Roadmap database kependudukan dalam pencapaian
target SDGs untuk pembangunan berkelanjutan telah tertuang dalam perencanaan
program.
Kata Kunci: Kapasitas Institusi, Program KKBPK, SDGs
Universitas Sumatera Utara
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR
Penulis mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan berkah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan
penulisan tesis ini.
Selama melakukan penelitian dan penulisan tesis ini, Penulis banyak
memperoleh bantuan moril dan materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada
kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Runtung, S.H, M.Hum, selaku Rektor Universitas
Sumatera Utara.
2. Bapak Muryanto Amin, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Badaruddin, M.Si selaku Ketua Program Studi
Magister Studi Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas
Sumatera Utara, sekaligus sekaligus Ketua Komisi Pembimbing yang
telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan
tesis ini.
4. Bapak Drs. Zulkifli Lubis, M.A, selaku Anggota Komisi Pembimbing
yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam
menyelesaikan penulisan tesis ini
5. Bapak Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si., selaku Sekretaris
Program Program Magister Studi Pembangunan sekaligus Komisi
Pembanding yang telah membimbing dan mengarahkan penulis
dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak Drs. Kariono, M. Si, selaku Komisi Pembanding atas saran dan
kritik yang diberikan
Universitas Sumatera Utara
7. Kedua orangtua tercinta, ayahanda penulis Alm. Puddin Sitorus dan
ibunda penulis Alm. Kamisam serta keluarga yang telah banyak
memberikan motivasi dari awal sampai akhir kepada penulis
8. Bapak dan ibu dosen dan seluruh pegawai di Program Studi
Pembangunan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan ilmu yang
bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
9. Kepada rekan-rekan angkatan-33 Magister Studi Pembangunan yang
telah memberikan dukungan dan motivasi atas penyelesaian tesis ini.
10. Semua pihak yang telah membentu dalam proses pendidikan penulis.
Penulis menyadari tesis ini masih banyak memiliki kekurangan dan jauh
dari sempurna. Namun harapan penulis semoga tesis ini bermanfaat kepada
seluruh pembaca. Semoga kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita
semua. Amin.
Medan, Agustus 2019
Penulis,
Muhammad Ancha Sitorus
Universitas Sumatera Utara
i
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ......................................................................................... i
DAFTAR ISI ..................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah ............................................................................... 1
1.2 Batasan Masalah ........................................................................................... 6
1.3 Rumusan Masalah ......................................................................................... 6
1.4 Tujuan Penelitian ........................................................................................... 7
1.5. Manfaat Penelitian ........................................................................................ 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Kapasitas Institusi........................................................................................... 9
2.1.1 Dimensi dan Fokus Kapasitas Kelembagaan ........................................ 12
2.1.2 Level Kapasitas Kelembagaan .............................................................. 13
2.1.3 hambatan Kapasitas Kelembagaan ........................................................ 14
2.2 Perencanaan Pembangunan ............................................................................ 18
2.2.1 Manajemen Pembangunan di Indonesia ................................................ 20
2.2.2 Penyelarasan Perencanaan Pusat dan daerah ......................................... 23
2.3 Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga ........................... 25
2.3.1 Program Kependudukan ........................................................................ 25
2.5.2 Program Keluarga Berencana ................................................................ 28
2.5.3 Program Pembangunan Keluarga .......................................................... 31
2.4 Sustainable Development Goals (SDGs) ....................................................... 33
2.4.1 Implementasi SDGs Dalam Pembangunan Daerah ............................... 36
2.5 Penelitian Terdahulu....................................................................................... 37
2.8 Defenisi Konsep Penelitian ............................................................................ 39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian ............................................................................................... 42
3.2 Lokasi Penelitian ............................................................................................ 42
3.3 Sumber Data ................................................................................................... 42
3.4 Teknik Pengumpulan Data ............................................................................. 44
3.5 Teknik Analisa Data ....................................................................................... 45
Universitas Sumatera Utara
ii
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Organisasi Dinas PP dan KB Kota Medan ..................................................... 47
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.......................................................................... 50
4.2.1 Analisis Kapasitas Institusi Dalam Perencanaan Program .................... 50
4.2.1.1 Kapasitas Kebijakan Dalam Pembangunan ..................................... 50
4.2.1.1 Indikator Pembangunan Tidak Tertuang Dalam Perencanaan ........ 56
4.2.2. Dukungan Dan Kapasitas Kelembagaan ............................................. 60
4.2.3. Kapasitas Sumberdaya Manusia .......................................................... 69
4.3 Program KKBPK Dalam Dokumen Perencanaan Daerah ............................. 71
4.3.1 Analisa Internal dan Eksternal ................................................................ 76
4.3.2 Program KKBPK dan pencapaian Target SDGs .................................... 81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan ..................................................................................................... 89
4.2 Saran ............................................................................................................... 90
DAFTAR PUSTAKA
Universitas Sumatera Utara
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Konsep penduduk merupakan titik pusat dalam pembangunan dirumuskan
dalam Konfrensi Asia Pasifik ke 5 di Bangkok pada Bulan Desember 2002. Dalam
konsep ini, penduduk diposisikan sebagai sumberdaya yang paling penting dan
berharga bagi setiap bangsa. Penduduk menjadi modal utama pembangunan
sehingga menjadi dasar dan sasaran semua kebijakan pembangunan negara.
(Faturohman: 2004) Kebijakan kependudukan yang dijalankan di Indonesia
seperti tercantum dalam visi dan misi pembangunan 2015 – 2019 untuk
mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan
gotong royong. Salah satu misi pembangunan pada poin ke 4 menyatakan bahwa
akan mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan
sejahtera.
Secara kuantitas Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, Pada
tahun 2018 menurut BPS penduduk Indonesia mencapai 265 juta jiwa. Kondisi
ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan penduduk paling banyak
nomor 4 dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Pembangunan manusia
secara kuantitas dan kualitas tidak terlepas dari manajemen pembangunan pada
pemerintah nasional maupun level daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, fungsi
perencanaan menjadi poin penting dalam mencapai tujuan pada target
pembangunan yang diterjemahkan mulai dari proses penyusunan, perencanaan,
penetapan kebijakan, pelaksanaan sampai evaluasi pada pelaksanaan program.
Universitas Sumatera Utara
2
Dalam sidang umum Perserikatan Bangsa–Bangsa (PBB) pada 25 September
2015 lalu di New York, Amerika Serikat, secara resmi telah mengesahkan Agenda
Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs sebagai kesepakatan pembangunan
global. Mulai tahun 2016, tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015–2030
berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh
bangsa tanpa terkecuali. Dalam SDGs ada 17 tujuan yang menjadi sasaran
prioritas pembangunan semua negara di dunia termasuk beberapa indikator
peningkatan kualitas manusia.
Sejak tahun 2010, pemerintah Indonesia melalui Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyusun Panduan Penyusunan
Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk pemerintah provinsi. Dengan rencana aksi
tersebut, pemerintah provinsi akan dapat berperan aktif dan pada gilirannya,
diharapkan mempercepat pencapaian target–target pembangunan berkelanjutan.
Pada akhir pelaksanaan MDGs dalam laporan Bappenas, Indonesia masih belum
maksimal dalam mencapai sasaran–sasaran pembangunan sesuai target seperti;
1.Penurunan angka kematian ibu, 2.Penurunan angka kematian balita,
3.Penurunan angka AIDS/HIV, 4. Cakupan air minum dan sanitas.
SDGs tidak lain merupakan kelanjutan dari target–target MDGs dalam hal
bagaimana mewujudkan pembangunan manusia. Keempat sasaran yang belum
selesai itu tidak dapat dilupakan dan diabaikan begitu saja, karena sasaran–
sasaran tersebut juga termuat ke dalam beberapa tujuan dan sasaran SDGs. Proses
perumusan SDGs tidak lepas dari aspirasi dan inspirasi dari pemerintah daerah.
Melalui asosiasi kota dan pemerintah daerah di tingkat global, pemerintah daerah
telah sangat aktif ikut andil dalam perumusan dan pengesahan SDGs. Bagi
Universitas Sumatera Utara
3
pemerintah daerah pengintegrasian SDGs ke dalam perencanaan pembangunan
harus dilakukan sesuai Permendagri No 86 tahun 2017 tentang perencanaan
pembangunan daerah. Sangat wajar dan layak bila peran kota dan kabupaten
menjadi sangat sangat penting dalam mencapai target target SDGs.
Salah satu program strategis dalam meningkatkan kualitas hidup manusia
Indonesia Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan
Keluarga (KKBPK) yang bertujuan membangun keluarga kecil dan berkualitas
sebagai upaya penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan.
Pembangunan ini diarahkan sebagai upaya peningkatan dan pengembangan
kualitas penduduk melalui keluarga berencana, dengan perwujudan keluarga kecil
yang diharapkan menjadi dasar tumbuhnya keluarga berkualitas yang memberikan
peluang pada pembentukan sumber daya manusia Indonesia yang lebih handal,
tangguh dan mandiri.
Pengelolaan program KKBPK di tingkat nasional dilakukan melalui Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Terbitnya Undang-
Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, didalamnya menyebutkan
bahwa pengelolaan program kependudukan dan keluarga berencana dilaksanakan
oleh dinas baik di provinsi maupun kabupaten/kota sebagai urusan wajib
meskipun bukan pelayanan dasar. Sebagai pengelola program di level nasional,
salah satu upaya strategis yang dilakukan BKKBN melalui penajaman prioritas
penggarapan program melalui segmentasi wilayah yang dalam pelaksanaan
operasionalnya dilakukan sejak awal program.
Untuk Tahun 2017, di Provinsi Sumatera Utara dilakukan penyusunan
segmentasi wilayah dalam pengelolaan program KKBPK untuk memberikan
Universitas Sumatera Utara
4
umpan balik kepada pengelola, yaitu berupa penggambaran kekuatan maupun
kelemahan pelaksanaan program di semua tingkat wilayah. Berdasarkan analisis
segmentasi wilayah pada data pengendalian lapangan BKKBN ada beberapa
wilayah yang masuk dalam segmentasi wilayah prioritas. Diantaranya adalah Kota
Medan yang merupakan salah satu wilayah strategis dalam penyangga utama
Program di Sumatera Utara. Berdasarkan hasil segmentasi wilayah dalam aspek
dampak program di masyarakat pengelolaan program KKBPK di Kota Medan
masih masuk dalam segmen III yang berarti masih belum berdampak signifikan
sesuai tujuan.
Terkait dampak pelaksanaan program ke masyarakat, menurut Hendrix (2012),
untuk mencapai dampak program yang maksimal, kapasitas kelembagan menjadi
poin utama. Pemerintah Irak melakukan pengembangan kapasitas kelembagaan
melalui Amerika Serikat dalam peningkatan penganggaran yang transparan dan
efisien, peningkatan formulasi penganggaran pada pelaksanaan pembangunan
dalam peningkatan kinerja pemerintah. Upaya ini untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat secara maksimal sebagai salah satu upaya mewujudkan
demokrasi di masa yang akan datang. Penguatan kapasitas kelembagaan tidak
terlepas dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Chong (2013) meyatakan
bahwa sebuah institusi menjadi tempat dalam pembuatan kebijakan dan
keterlibatan semua orang yang ada di dalamnya dalam membuat dan menjalankan
suatu kebijakan tersebut. Kesalahan dalam pembuatan kebijakan telah membawa
Negara Fiji dalam dampak buruk lingkungan selama 60 tahun, Rendahnya
keterlibatan pemangku kepentingan mulai dari penerapan perundangan yang ada
Universitas Sumatera Utara
5
untuk bisa muncul dalam memperluas potensi dan nilai mempengaruhi penetapan
kebijakan dimasa yang akan datang.
Rendahnya dampak program di masyarakat menurut Sari (2014), dalam
pertumbuhan suatu daerah dalam mencapai indeks kepuasan pelayanan di
masyarakat, pengembangan kapasitas kelembagaan harus berjalan baik antara
peningkatan disiplin aparatur, peningkatan kualitas SDM guna memperbaiki
kualitas pelayanan untuk peningkatan iklim investasi dan realisasi program.
Dalam peningkatan kualitas, Ratnasari (2014) menyatakan bahwa peningkatan
penyelenggaraan masyarakat perlu dilakukan upaya inovasi dalam pengembangan
kapasitas kelembagaan maupun sumber daya manusia. Pengembangan kapasitas
ini akan mempengaruhi kepada peningkatan kualitas pelayanan dengan
memetakan faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan kapasitas
kelembagaan.
Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, Program Kependudukan, KB dan
Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang dirasakan kurang berdampak kepada
masyarakat merupakan suatu kajian yang menarik. Data Bulan Oktober 2018,
pencapaian peserta KB di Kota Medan kebih rendah dengan jumlah 16.864
akseptor atau 34,16 persen dari target yang ditetapkan sebesar 49.372 akseptor
untuk tahun 2018. Jumlah ini jauh lebih rendah dari pencapaia tahun 2017. Hal ini
berdampak pada pencapaian program di masyarakat, terutama dalam percepatan
pencapaian target SDGs. Karena itu, maka penulis ingin melakukan analisis
mengenai kapasitas institusi dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan
berwawasan kependudukan dalam mencapai target SDGS di Kota Medan.
Universitas Sumatera Utara
6
1.2 Batasan Masalah
Terbitnya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di
dalamnya menyebutkan bahwa pengelolaan program kependudukan dan KB
dilaksanakan oleh dinas baik di provinsi maupun kabupaten/kota sebagai urusan
wajib meskipun bukan pelayanan dasar. Pemerintah Daerah harus dapat
menjabarkan arah kebijakan dan strategi Pembangunan Bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana (Pembangunan Berwawasan Kependudukan) ke
dalam RPJMN dan RKPD di daerah masing-masing. Berdasarkan identifikasi
masalah tersebut di atas, maka permasalahan penelitian ini dibatasi pada analisis
kapasitas institusi pada perencanaan perencanaan pembangunan berkelanjutan
berwawasan kependudukan dalam pencapaian target SDGs.
1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana kapasitas institusi pada perencanaan program Kependudukan, KB
dan Pembangunan Keluarga di Kota Medan?
2. Bagaimana perencanaan pembangunan berkelanjutan program kependudukan,
keluarga berencana dan pembangunan keluarga dalam mencapai target SDGs
di Kota Medan.?
Universitas Sumatera Utara
7
1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis kapasitas institusi dalam perencanaan
program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di
Kota Medan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perencanaan pembangunan
berkelanjutan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan
keluarga dalam mencapai target SDGs di Kota Medan.
1.5 Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian mengulas kegunaan hasil penelitian. Harus dijelaskan
manfaat penelitian tersebut bagi siapa dan untuk keperluan apa serta seberapa
besar manfaatnya bagi mereka. Kemudian, manfaat penelitian memuat tentang
pentingnya penelitian didasarkan pada hasil identifikasi kesenjangan, baik teoritik
maupun empirik. Oleh sebab itu, manfaat penelitian ini dapat dirumuskan sebagai
berikut:
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya wawasan dan dapat
meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan tesis ini, khususnya bagi
mahasiswa Magister Studi Pembangunan. Hasil penelitian juga dapat memberikan
pemahaman tentang Analisis kapasitas institusi dalam perencanaan pembangunan
berkelanjutan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan
keluarga dalam mencapai target SDGs.
Universitas Sumatera Utara
8
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian diharapkan mampu menambah referensi dan dapat
dijadikan bahan rujukan bagi peneliti berikutnya dimasa yang akan datang. Hasil
penelitian juga sebagai bahan untuk diterapkan pada perencanaan pembangunan
program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
Universitas Sumatera Utara
9
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Kapasitas Institusi
Dalam pengertian yang dinamis, kapasitas adalah kemampuan dan tenaga
untuk melakukan suatu perubahan. Kapasitas dapat berwujud; (1) Pemilikan
fasilitas, (2) perhatian terhadap harga diri orang dan (3) kemampuan untuk
melarutkan dan memikirkan diri dalam membentuk masa depan (Briyant and
White 1987). Tinjauan dinamis terhadap kapasitas institusi dan individu dalam
proses kehidupan masyarakat yang terus berubah maupun prasyarat kapasitas yang
diperlukan untuk dapat menampilkan tugas dan fungsi itu sebaik mungkin.
Menurut Hamilton dalam IFAD (2013) mengenai pengertian institusi.
“Institutions can be understood as settled, widely prevalent and standardized
habits and conventions defining social practices and – more formally – as
constitutional and operational rules governing different kinds of organizations.”
Dalam hal ini, institusi dianggap sebagai sebuah wadah yang mengatur standar
perilaku dengan standar tertentu yang secara formal memiliki aturan – aturan
sebagai aturan operasional dalam mengatur hubungan antar organisasi.
Menurut Milen (2004:12) kapasitas sebagai kemampuan individu,
organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara
efektif, efisien dan terus menerus. Selanjutnya istilah sebagaimana mestinya
menjelaskan bahwa fungsi harus spesifik dan didefinisikan dalam setiap kasus
yang harus disesuaikan dengan dasar beberapa kriteria. Dalam menjalankan fungsi
tentu banyak hal yang akan dihadapi, begitu juga yang disampaikan oleh Milen
(2004:17) bahwa penguatan kapasitas membutuhkan waktu yang lama dan
memerlukan komitmen jangka panjang dan semua pihak yang terlibat.
Universitas Sumatera Utara
10
Selanjutnya menurut Mackey yang dikutip oleh Syahyuti yang disampaikan
dalam workshop Nasional Pengembangan Lahan Rawa Lebak (11-12 Oktober
2004 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan) bahwa kapasitas kelembagaan
merupakan kemampuan kelembagaan untuk mencapai tujuan yang telah
disepakati bersama. Terdapat lima aspek dalam kapasitas kelembagaan yaitu
aspek strategi kepemimpinan yang dipakai (strategic leadership), perencanaan
program (program planing), manajemen dan pelaksanaan (management and
execution), alokasi sumber daya yang dimiliki (resource allocation) dan hubungan
dengan pihak luar yaitu terhadap client partners, government policymaker dan
external donors.
Elemen-elemen dalam kapasitas kelembagaan merupakan satu kesat uan
yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai sebuah sistem, apabila satu elemen dibenahi
maka elemen lainnya pun akan mempengaruhi. Elemen di atas menyangkut
kemampuan, proses (penciptaan dan penerapan teknik atau metode yang tepat),
feedback (perbaikan input dan output) dan lingkungan (penciptaan situasi dan
kondisi yang kondusif). Oleh karenanya, demi memenuhi elemen kapasitas
kelembagaan maka proses pendelegasian wewenang yang efektif diperlukan guna
mengembangkan kapasitas kelembagaan. Adapun pendelegasian wewenang yang
disampaikan Koontz yang dikutip oleh Suwardi (1982:17) terbagi atas:
a. Menerangkan dengan jelas rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan.
b. Rincian beban pekerjaan dan wewenang.
c. Menentukan pegawai dengan kompetensi.
d. Komunikasi yang terbuka.
Universitas Sumatera Utara
11
Definisi lain kapasitas kelembagaan oleh Hilderbrand dan Grindle
(1994:10) menyebutkan kapasitas kelembagaan adalah kemampuan untuk
melakukan tugas-tugas secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Adapun elemen-
elemen kapasitas kelembagaan yaitu :
a. Sifat kapasitas: dinamis dan berkelanjutan.
b. Tujuan yang spesifik: visi, nilai-nilai, kebijakan, strategi dan kepentingan.
c. Usaha: kemauan, energi, konsentrasi, etika kerja dan efisiensi.
d. Kemampuan: intelejensi, keterampilan, wawasan dan mental.
e. Sumber daya: manusia, alam, teknologi, budaya dan finansial.
f. Organisasi kerja: perencanaan, organisasi, desain, runtutan waktu dan
mobilisasi.
g. Dasar influence mapping: mengidentifikasi individu atau grup yang
berdampak pada pengambilan keputusan.
h. Pengembangannya: mengidentifikasi dan menilai kekuatan elemen-elemen
kapasitas lembaga terhadap sebuah tujuan (terkait dengan kebijakan yang
diusung).
i. Nilai dan bobot dinilai secara subyektif.
Elemen sistem kebijakan publik juga merupakan hal terpenting yang
menentukan kemampuan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka meningkatkan kualitas kelembagaannya. Kebijakan publik tidak akan
berguna apabila dalam proses menentukan kebijakan akuntabilitas internal dan
eksternal dalam hal ini budaya organisasi belum berjalan baik. Apalagi kondisi
struktur dalam organisasi yang belum bisa bekerja dalam tim sehingga akan
mempengaruhi relasi kelembagaan dengan pihak lainnya. Hal yang perlu diingat
Universitas Sumatera Utara
12
adalah elemen kapasitas kelembagaan ini akan selalu berkembang dan
menyesuaikan kondisi lingkungannya.
2.1.1 Dimensi dan Fokus Kapasitas Kelembagaan
Dimensi dan fokus kapasitas kelembagaan untuk mendukung setiap langkah
yang ditempuh kelembagaan agar tujuan yang telah direncanakan dapat dijalankan
bersama-sama. United Nation membagi dimensi kapasitas kelembagaan menjadi
sebagai berikut :
a. Mandat dan Struktur legal.
b. Struktur kelembagaan
c. Pendekatan manajerial
d. Kemampuan organisasional dan teknis
e. Kemampuan fiskal lokal
f. Aktivitas-aktivitas program
Adapun dimensi kapasitas kelembagaaan merupakan bagian proses yang
dinamis dan berkelanjutan, baik itu kapasitas dalam individu, organisasi atau
kelompok. World Bank yang dikutip oleh Soeprapto (2003:12) menyebutkan
kapasitas kelembagaan terbagi atas:
a. Pengembangan sumber daya manusia; training, rekruitmen dan pemutusan
pegawai profesional, manajerial dan teknis
b. Keorganisasian yaitu pengaturan struktur, proses, sumber daya dan gaya
manajemen.
c. Jaringan kerja berupa koordinasi, aktifitas organisasi, fungsi jaringan serta
interaksi formal dan informal.
Universitas Sumatera Utara
13
d. Lingkungan organisasi yaitu aturan dan undang-undang yang mengatur
pelayanan publik, tanggung jawab dan kekuasaan antarlembaga, kebijakan
yang menjadi hambatan bagi development tasks serta dukungan keuangan
dan anggaran.
e. Lingkungan kegiatan yang lebih luas meliputi faktor politik, ekonomi dan
situasi kondisi yang mempengaruhi kinerja.
Sedangkan UNDP membagi kapasitas kelembagaan pada tiga dimensi,
sebagai berikut:
a. tenaga kerja atau dimensi human resources yaitu kualitas sumber daya
manusia dan cara sumber daya manusia dimanfaatkan
b. modal atau dimensi fisik menyangkut material, peralatan, bahan-bahan
yang diperlukan seperti ruang dan gedung.
c. Teknologi yaitu organisasi dan gaya manajemen, fungsi perencanaan,
penentuan kebijakan, pengendalian dan evaluasi, komunikasi serta sistem
informasi manajemen (Edralin dalam Soeprapto, 2003:12)
2.1.2 Level Kapasitas Kelembagaan
Permasalahan kelembagaan berkaitan erat dengan entitas yang dibentuk dan
dibatasi, serta pola interaksi dan hubungannya dengan dengan entitas lain. Pola
interaksi demikian menyebabkan batasan dan perkembangan dalam kerangka
sistem yang lebih luas. Menurut UNDP dalam Sedamaryanti (2005:156), terdapat
tiga level kapasitas kelembagaan yang harus memadai agar proses kelembagaan
yang dijalankan menjadi sangat kokoh, sebagai berikut:
Universitas Sumatera Utara
14
a. Level sistem, yaitu level yang menyangkut aspek tata aturan yang baik
(good governance) dari kelembagaan yang ada dengan seluruh
stakeholdernya, baik secara vertikal dengan instansi pemerintah lainnya
maupun horisontal dengan kelompok masyarakat dan dunia usaha.
b. Level organisasi, yaitu bentuk dan struktur kelembagaan. Pertanyaannya,
sudahkah bentuk kelembagaan yang ada saat ini ada yaitu pemerintah
pusat, propinsi, kabupaten atau kota dan pemerintah dea, berikut struktur
yang dimilikinya mampu menjawab berbagai kebutuhan pembangunan di
daerah? Berdasarkan kualitas pembangunan yang ada dapat disimpulkan
bentuk dan struktur kelembagaan yang masih mungkin dikembangkan
untuk mendukung pembangunan menjadi salah satu keharusan untuk dikaji
ulang.
c. Level individu, yaitu kualitas dan kompetensi aparatur dalam kelembagaan
yang ada di daerah. Sesungguhnya, masalah ini merupakan pertama dan
utama yang berkaitan erat dengan kualitas pemerintah daerah. Pada level
ini, walaupun posisinya bersifat mikro, kebermaknaannya merupakan hal
yang sangat menentukan.
2.1.3 Hambatan-Hambatan dalam Kapasitas Kelembagaan
Hambatan dalam kapasitas kelembagaan, menurut Yuwono yang dikutip
Riyadi (2005:67) terbagi atas lima, sebagai berikut :
a. Resistensi legal-prosedural, biasanya digunakan oleh pihak-pihak yang
kurang atau tidak mendukung program peningkatan kapasitas ini dengan
berbagai alasan. Walaupun barangkali penyebab utamanya adalah
Universitas Sumatera Utara
15
rendahnya motivasi mereka untuk berinovasi, berkompetisi serta tidak mau
melakukan perubahan. Hal ini karena perubahan merupakan sesuatu yang
dinamis dan jelas-jelas menolak faham dari kelompok status-quo.
b. Resistensi dari pemimpin, khususnya supervisor ini mendasarkan diri pada
argumen bahwa dengan peningkaan kapasitas, maka mau tidak mau
kemampuan staf akan meningkat dan bisa saja mengancam kedudukan
struktural mereka. Ini persepsi yang berlebihan tetapi bisa dimaklumi
karena aspek motivasi dan kebutuhan kekuasaan.
c. Resistensi dari staf, bervariasi tergantung kultur dan suasana yang ada
dalam lingkungan organisasi tertentu. Hambatan yang paling utama adalah
bahwa peningkatan kapasitas merupakan sebuah bentuk inovasi atau
perubahan sehingga mereka perlu melakukan perubahan atau usaha-usaha
inovatif lainnya. Mungkin ada sebagian staf yang kurang dinamis dan tidak
positif menyambut perubahan sehingga berdampak negatif terhadap
program peningkatan kapasitas tersebut.
d. Resistensi konseptual terhadap konsep pembangunan kapasitas muncul
karena program peningkatan kapasita menimbulkan pekerjaan dan beban
yang harus ditanggung oleh semua elemen dalam organisasi tertentu.
Mereka berpendapat bahwa dengan lebih aktif akan menambah beban
kerja mereka, padahal beban kerja ini belum tentu berkolerasi dengan
penambahan upah.
e. Mispersepsi bahwa kapasitas kelembagaan akan menimbulkan self
capacity building. Artinya kemampuan individu menjadi diagung-
agungkan tanpa melihat aspek-aspek lainnya. Padahal, koordnasi,
Universitas Sumatera Utara
16
kooperasi, kolaborasi, kerjasama dan berbagai elemen dalam organisasi
tersebut sangat menentukan keberhasilan program peningkatan kapasitas
organisasi dewasa ini.
Dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 Tentang Kerangka
Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah, ada 3 aspek dalam
pengembangan kapasitas insitusi pemerintah daerah yaitu; kapasitas kebijakan,
kapasitas kelembagaan dan apasitas Sumber Daya Manusia.
Pengembangan kapasitas kebijakan mencakup:
a. Penyusunan dan penetapan kebijakan daerah berupa peraturan daerah dan
peraturan kepala daerah yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata
kelola pemerintahan yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;
b. Evaluasi implementasi kebijakan daerah untuk menilai efektivitas
pelaksanaannya; dan
c. Membangun komitmen seluruh penyelenggara pemerintahan daerah untuk
melaksanakan kebijakan daerah yang telah ditetapkan.
Pengembangan kapasitas kebijakan sebagaimana dimaksudkan di atas
dilakukan melalui:
a. pembentukan kebijakan daerah sesuai dengan tuntutan dan kondisi
penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b. Pembenahan metode dan mekanisme penyusunan kebijakan;
c. Peran serta masyarakat dalam penyusunan kebijakan;
d. Menilai capaian kinerja masing-masing kebijakan untuk mengetahui
keberhasilan dan kegagalan masing-masing kebijakan; dan
Universitas Sumatera Utara
17
e. Melakukan sosialisasi setiap kebijakan kepada penyelenggara
pemerintahan daerah untuk menghasilkan pemahaman yang utuh dan
menyeluruh terhadap setiap kebijakan.
Pengembangan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud meliputi:
a. Peningkatan kapasitas struktur organisasi yang efektif, efisien, rasional dan
proporsional;
b. Peningkatan kapasitas tata laksana penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi setiap unit kerja pemerintahan daerah;
c. Pelembagaan budaya kerja organisasi yang produktif dan positif
berdasarkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
d. Peningkatan kapasitas anggaran untuk mendukung peningkatan kualitas
dan kuantitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
e. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan
dan tuntutan tugas; dan
f. Penerapan standar prosedur operasi (standard operating procedure) dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan umum.
Pengembangan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dilakukan
melalui:
a. penataan struktur organisasi Pemerintah Daerah yang tepat fungsi dan
tepat ukuran melalui evaluasi dan analisis departementasi dan spesialisasi
unit-unit kerja organisasi pemerintahan daerah;
b. Pembenahan mekanisme kerja dan metode serta hubungan kerja antar unit
organisasi Pemerintah Daerah dan antar unit organisasi Pemerintah Daerah
dengan pihak lainnya;
Universitas Sumatera Utara
18
c. Perumusan nilai-nilai luhur sebagai budaya organisasi dan penanaman
budaya organisasi pada setiap individu;
d. Penguatan dan pemantapan metode pengalokasian anggaran sesuai dengan
visi, misi dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan serta pengembangan
sumber penerimaan daerah;
e. Penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang
ditetapkan; dan
f. Penyediaan standar prosedur operasi (prosedur kerja) dan penerapan
metode kerja modern berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
Pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud
meliputi peningkatan pengetahuan dan wawasan, keterampilan dan keahlian, serta
pembentukan sikap dan perilaku kerja penyelenggara pemerintahan daerah.
Pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud
pada dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan formal, pelatihan dan kursus,
seminar, magang, pendampingan, pendidikan kepribadian, dan pendidikan dalam
jabatan.
2.2 Perencanaan Pembangunan
Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu
perubahan, pembangunan disini diartikan sebagai bentuk perubahan yang
sifatnya direncanakan; setiap orang atau kelompok orang tentu akan
mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna
dari keadaan yang sebelumnya; untuk mewujudkan harapan ini tentu harus
memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan secara berencana lebih
Universitas Sumatera Utara
19
dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi
pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang. (Subandi:
2011:9-11)
Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah
masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan
ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur
adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya
(Rochajat,dkk: 2011:3). Akan halnya kecenderungan konsep pembangunan
yang dikembangkan di Indonesia (Wrihatnolo dan Dwijiwinoto (2007)
mengemukakan adanya tahapan tahapan (1) Strategi pertumbuhan, (2)
Pertumbuhan dan distribusi, (3) Teknologi tepat guna, (4) Kebutuhan dasar, (5)
Pembangunan berkelanjutan, (6) Pemberdayaa.
Pembangunan adalah upaya yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu
bangsa, negara, dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional
melalui pertumbuhan dan perubahan secara terncana menuju masyarakat
modren. Maka tidak akan ada suatu negara yang akan mencapai tujuan
nasionalnya tanpa melakukan berbagai jenis kegiatan pembangunan Ada
beberapa prinsip yang perlu diperhatikan di dalam upaya menuju masyarakat
yang berkelanjutan Walhi (Tatok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, 2013)
yaitu:
1. Menghormati dan memelihara komunitas kehidupan
2. Prinsip ini mengandung bahwa pembangunan tidak boleh
mengorbankan kelompok lain atau generasi kemudian
Universitas Sumatera Utara
20
3. Memperbaiki kualitas hidup manusia
4. Tujuan dari pembangunan adalah perbaikan mutu hidup masnusia
yang memungkinkan manusia mengetahui potensi mereka,
membangun percaya diri, dan masuk ke hidupan yang bermartabat
dan bercukupan.dan lain-lain.
Dari uraian diatas dapat dilacak dari penggeseran orientasi pembangunan
dari orientasi pertumbuhan semata-mata menuju keorientasi berkelanjutan
pembangunan, di samping arah pengeseran orientasi kesejahteraan, neo-
ekonomi, humanzing dan lain-lain. Pembangunan masyarakat menurut Dirjen
Bangdes pada hakekatnya merupakan proses dinamis yang berkelanjutan dari
masyarakat untuk masyarakat untuk mewujudkan keinginan dan harapan hidup
yang lebih sejahtera dengan strategi menghindari kemungkinan tersudutnya
masyarakat sebagai penggguna akses dari pembangunan regional/daerah atau
nasional. Pengertian tersebut mengandung makna betapa pentingnya inisiatif
lokal, partisipatif masyarakat sebagai bagian dari model-model pembangunan
yang dapat menyejahterakan masyarakat.
2.2.1. Manajemen Pembangunan Indonesia
Wujud pelaksanaan manajemen pembangunan yang paling perlu
mendapatkan perhatian baik pada level pemerintahan nasional maupun pada level
pemerintahan daerah adalah penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah,
pelaksanaan evaluasi kinerja dan pemantauan pembangunan daerah, dan
pengelolaan sistem informasi manajemen pembangunan daerah. Secara khusus
berkenaan dengan pelaksanaan manajemen pembangunan daerah, beberapa
Universitas Sumatera Utara
21
regulasi seputar manajemen pembangunan daerah perlu mendapatkan pemahaman
yaitu UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN), UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Berdasarkan UU SPPN, semua lembaga perencanaan pembangunan baik di
tingkat nasional maupun tingkat daerah wajib menjalankan fungsi perencanaan.
Dokumen UU SPPN ini, telah menegaskan fungsi perencanaan yang dilakukan
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah secara resmi ke dalam proses
manajemen pembangunan agar terdapat kepastian hukum atas fungsi perencanaan.
Pemahaman berbagai konsep perencanaan pembangunan bagi jajaran pemerintah
daerah merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam
rangka pencapaian target pembangunan daerah, pemahaman konsep perencanaan
pembangunan yang baik menjadi kebutuhan pokok jajaran pemeritah daerah.
Dengan demikian penyusunan perencanaan kebijakan pembangunan daerah yang
tepat sangat ditentukan oleh kemampuan jajaran pemerintah daerah dalam
memahami konsep perencanaan pembangunan. Oleh karena itu pemahaman
manajemen perencanaan pembangunan yang dimulai dari proses penyusunan
perencanaan, penetapan kebijakan pembangunan, pelaksanaan pembangunan,
hingga kembali pada monitoring dan evaluasi menjadi sangat diperlukan oleh para
pelaku pembangunan termasuk pelaku pembangunan daerah.
Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (RPJP 2005-2025), visi pembangunan
nasional adalah: mewujudkan indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur,
yaitu:
Universitas Sumatera Utara
22
1. Mandiri: mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan
bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan
sendiri.
2. Maju: tingkat kemakmuran yang tinggi disertai dengan sistem dan
kelembagaan politik dan hokum yang mantap.
3. Adil: tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik
antar individu, gender, maupun wilayah.
4. Makmur: seluruh kebutuhan hidup masyarakat Indonesia telah terpenuhi
sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa
lain.
Sesuai RPJP 2005-2025, dibentuklah Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun
2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2015–2019, yang dijelaskan sebagai berikut: Visi Presiden adalah “Terwujudnya
Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong
Royong”, dengan 7 Misi, yaitu:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan
wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber
daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara
kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis
berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri
Universitas Sumatera Utara
23
sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan
sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju,
kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan..
2.2.2. Penyelarasan Perencanaan Pusat Dan Daerah
Penyelarasan antara target RPJMN dan RPJMD perlu disesuaikan dan
diselaraskan agar tercapai arah pembangunan yang sesuai dengan visi dan misi
yang telah di tetapkan. Tujuan penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2015-2019
diantaranya :
1. Menjamin sinergitas sasaran pokok pembangunan dan arah kebijakan
pembangunan yang tertuang dalam RPJMN menjadi prioritas dalam
RPIMD terkait.
2. Harmonisasi hubungan pusat-daerah dan upaya pencapaian sasaran
pokok pembangunan nasional.
3. Optimalisasi penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,
berkeadilan, dan berkelanjutan.
4. Penyesuian alokasi anggaran pembangunan pusat dan daerah.
5. Optimalisasi potensi dan keanekaragaman daerah.
Universitas Sumatera Utara
24
Gambar 2.1. menunjukkan alur perencanaan daerah disusun berdasarkan RPJP
daerah, setelah bupati/walikota terpilih melalui visi dan misinya rencana
perencanaan jangka menengah daerah disusun. Pemerintah daerah mempunyai
kebebasan seluas-luasnya dalam penyusunan perencanaan daerah daerah.
Sehingga perlu selalu diingatkan agar tidak hanya memperhatikan RPJMN namun
disinkronkan dengan program K/L.
Bappenas mengeluarkan buku terkait sinkronisasi, Pungkas Bahjuri, dkk
(2017) menulis buku modul terkait sinkronisasi di bidang kesehatan. Tujuan
modul perencaaan bidang kesehatan ini harapannya dapat sinkron dengan
perencanaan kesehatan yang tertuang dalam RPJMN bidang kesehatan, Renstra
Kementerian Kesehatan, SPM dan atau dari RPJMD ditingkat provinsi untuk
RPJMD Kabupaten/kota. Berikut alur skema seperti berikut :
Universitas Sumatera Utara
25
Gambar 2.2. menunjukkan alur sinkronisasi perencanaan yang tertuang
dalam RPJMN dan RPJMD di tingkat Provinsi dan
Kabupaten/ Kota
2.3. Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
2.3.1. Program Kependudukan
Menurut Philip M. Hauser dan Duddley Duncan (dalam Mantra, 2000),
demografi adalah ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran, teritorial, komposisi
penduduk dan perubahan serta sebab-sebabnya yang biasa timbul karena
kelahiran, kematian, migrasi, dan mobilitas sosial. Demografi terbagi menjadi
demografi murni dan ilmu kependudukan. Demografi murni hanya
mendeskripsikan atau menganalisis variabel-variabel demografi, sedangkan Ilmu
kependudukan mempelajari tentang hubungan-hubungan antara variabel
demografi dan variabel sistem lain, salah satunya variabel ekonomi. Penduduk
merupakan unsur penting dalam usaha untuk meningkatkan produksi dan
mengembangkan kegiatan ekonomi. Penduduk memegang peranan penting karena
Universitas Sumatera Utara
26
menyediakan tenaga kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan dan tenaga usahawan
yang diperlukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi. disamping itu,
pertambahan jumlah penduduk mengakibatkan bertambah dan makin
kompleksnya kebutuhan (Sadono Sukirno, 1985).
Pertumbuhan penduduk suatu daerah dipengaruhi oleh fertilitas, mortalitas
dan migrasi. apabila angka fertilitas lebih besar daripada angka mortalitas, maka
pertumbuhan penduduk menjadi posotif. Begitu juga dengan migrasi, apabila nilai
migrasi masuk lebih besar daripada nilai migrasi keluar, maka pertumbuhan
penduduk menjadi positif. Analisis kependudukan bertujuan untuk menerangkan
informasi dasar tentang distribusi penduduk, karakteristik, dan perubahan-
perubahannya. Serta menerangkan sebab-sebab perubahan dari faktor dasar
tersebut dan menganalisa segala konsekuensi yang mungkin terjadi di masa depan
sebagai hasil dari perubahan tersebut (R. Thomlinson, 1965). Masalah
kependudukan di Indonesia dikategorikan sebagai suatu masalah nasional yang
besar dan memerlukan pemecahan segera. Hal ini mencakup lima masalah pokok
yang terkait satu sama lainnya, yaitu:
1. Jumlah penduduk yang besar
2. Tingkat pertumbuhan yang tinggi
3. Penyebaran penduduk yang tidak merata
4. Komposisi umur penduduk yang timpang
5. Masalah mobilitas penduduk
Paket masalah kependudukan ini telah menjadi induk dari berbagai
masalah lain. Apabila tidak segera di tanggulangi tidak mustahil
mendatangkan efek yang lebih parah lagi dan dapat melumpuhkan
Universitas Sumatera Utara
27
pembangunan nasional. Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan
penduduk yang terjadi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan
dinyatakan dalam persentase. Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah
dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu:
a. Fertilitas : istilah dalam demografi yang mengindikasikan jumlah anak
yang dilahirkan hidup oleh sekelompok wantia (proses reproduksi).
b. Mortalitas; adalah peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda
kehidupan secara permanen yang bias terjadi setiap saat setelah kelahiran
hidup.
c. Migrasi; adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap di
suatu tempat ketempat lain melampaui batas politik / Negara ataupun
batas administrative atau batas bagian dalam suatu Negara. Jado migrasi
sering diartkan sebagai perpindahan yang relative permanen di suatu
daerah ke daerah lain.
Komposisi penduduk dalam arti demografi adalah komposisi penduduk
menurut umur dan jenis kelamin. Kedua variabel ini sangat mempengaruhi
penduduk dimasa yang akan datang. Misalnya satu Negara terdapat
penduduk umur tua (50 tahun keatas) lebih banyak, maka diharapkan Negara
tersbut mempunyai angka kelahiran yang rendah. Demikian pula
ketidakseimbangan jumlah penduduk laki-laki dan wanita, bisa
mengakibatkan rendahnya fertilitas dan rendahnya angka pertumbuhan.
Susunan penduduk atau komposisi penduduk adalah penggolongan
penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin, mata pencaharian, kebangsaan,
suku bangsa, dan sebaganya. Kepadatan penduduk merupakan indikator dari
Universitas Sumatera Utara
28
pada tekanan penduduk disuatu daerah. Kepadatan di suatu daerah
dibandingkan dengan luas tanah yang di tempati dinyatakan dengan
banyaknya penduduk perkilometer persegi.
2.3.2. Program Keluarga Berencana
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa Keluarga
Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan,
mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan
hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Keluarga berkualitas
adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan
sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke
depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Keluarga Berencana menurut WHO (dalam Hartanto, 2003: 26-27) adalah
tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk: (a)
Mendapatkan objektif-objektif tertentu, (b). Menghindari kelahiran yang tidak
diinginkan, (c). Mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan, (d). Mengatur
interval di antara kehamilan, €. Mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan
dengan umur suami-isteri, (f). Menentukan jumlah anak dalam keluarga.
Habibah (2012) mengatakan gerakan KB dan pelayanan kontrasepsi
bertujuan:
a. Tujuan demografi yaitu mencegah terjadinya ledakan penduduk
denganmenekan laju pertumbuhan penduduk (LPP) dan hal ini tentunya akan
diikutidengan menurunnya angka kelahiran atau TFR (Total Fertility Rate)
Universitas Sumatera Utara
29
dari 2,87menjadi 2,00 per wanita. Pertambahan penduduk yang tidak
terkendalikanakan mengakibatkan kesengsaraan dan menurunkan sumber daya
alam sertabanyaknya kerusakan yang ditimbulkan dan kesenjangan
penyediaan bahanpangan dibandingkan jumlah penduduk. Hal ini diperkuat
dengan teoriMalthus (1766-1834) yang menyatakan bahwa pertumbuhan
manusiacenderung mengikuti deret ukur, sedangkan pertumbuhan bahan
panganmengikuti deret hitung.
b. Mengatur kehamilan dengan menunda perkawinan, menunda kehamilan anak
pertama dan menjarangkan kehamilan setelah kelahiran anak pertama serta
menghentikan kehamilan bila dirasakan anak telah cukup.
c. Mengobati kemandulan atau infertilitas bagi pasangan yang telah menikah
lebih dari satu tahun tetapi belum juga mempunyai keturunan, hal ini
memungkinkan untuk tercapainya keluarga bahagia.
d. Married Conseling atau nasehat perkawinan bagi remaja atau pasangan yang
akan menikah dengan harapan bahwa pasangan akan mempunyai pengetahuan
dan pemahaman yang cukup tinggi dalam membentuk keluarga yang bahagia
dan berkualitas.
e. Tercapainya NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera) dan
membentuk keluarga berkualitas, keluarga berkualitas artinya suatu keluarga
yang harmonis, sehat, tercukupi sandang, pangan, papan, pendidikan, dan
produktif dari segi ekonomi.
Program keluarga berencana erat kaitannya dengan kontrasepsi.
Pelayanan kontrasepsi sebagai sebagian dari pelayanan KB merupakan bagian
dari pelayanan kesehatan, jenis pelayanan yang dapat diberikan kepada
Universitas Sumatera Utara
30
konsumen pada kemampuan fasilitas kesehatan dan ini berhubungan dengan
jenjang pelayanan Fasilitas pelayanan KB professional dapat bersifat teknik
statis atau mobile (TKBK, Pusling) dan diselenggarakan oleh tenaga
professional, yaitu dokter spesialis, dokter umum, bidan atau perawat
kesehatan. Pelayanan yang mobile diperlukan untuk menjangkau pedesaan
yang terpencil. Fasilitas pelayanan KB professional statis meliputi pelayanan
KB sederhana, lengkap, sempurna dan paripurna.
Kontrasepsi merupakan sendiri merupakan usaha-usaha untuk mencegah
terjadinya kehamilan. Usaha-usaha itu dapat bersifat sementara dan permanen
(Wiknjosastro, 2007). Kontrasepsi yaitu pencegahan terbuahinya sel telur oleh
sel sperma (konsepsi) atau pencegahan menempelnya sel telur yang telah
dibuahi ke dinding rahim (Nugroho dan Utama, 2014). Menurut Hartanto
(2002), ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih
kontrasepsi. Metode kontrasepsi yang baik ialah kontrasepsi yang memiliki
syarat-syarat sebagai berikut:
a. Aman atau tidak berbahaya
b. Dapat diandalkan
c. Sederhana
d. Murah
e. Dapat diterima oleh orang banyak
f. Pemakaian jangka lama (continution rate tinggi).
Program KB berhubungan erat dengan fasilitas pelayanan KB dengan
jenis kontrasepsi modern. Fasilitas pelayanan KB sederhana menyediakan
jenis alat kontrasepsi seperti kondom, pil KB, suntik KB, IUD, dan implant.
Universitas Sumatera Utara
31
Untuk pelayanan medis teknis seperti Medis Operasi Wanita (MOW) atau
disebut juga tubektomi dan Medis Operasi Pria (MOP) atau disebut juga
vasektomi dilayani pada fasilitas kesehatan tertentu yang memiliki peralatan
medis lebih lengkap. Tenaga pelaksana pelayanan KB minimal perawat
kesehatan atau bidan yang dilatih. Kontrasepsi adalah upaya untuk
mencegah kehamilan. Upaya ini bersifat sementara dapat juga bersifat
permanen, penggunaan alat kontrasepsi merupakan salah satu variabel yang
mempengaruhi fertilitas, konsumen memerlukan kontrasepsi dengan
kemampuan yang dapat dipercayai untuk mencegah kehamilan.
2.3.3. Program Pembangunan Keluarga
Keluarga menurut sejumlah ahli adalah sebagai unit sosial-ekonomi
terkecil dalam masyarakat yang merupakan landasan dasar dari semua
institusi, merupakan kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang
yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal,hubungan darah, hubungan
perkawinan, dan adopsi
Menurut Mattessich dan Hill (Zeitlin 1995), keluarga merupakan suatu
kelompok yang berhubungan kekerabatan, tempat tinggal, atau hubungan
emosional yang sangat dekat yang memperlihatkan empat hal (yaitu
interdepensi intim, memelihara batas-batas yang terseleksi, mampu untuk
beradaptasi dengan perubahan dan memelihara identitas sepanjang waktu, dan
melakukan tugas-tugas keluarga).
Adapun tujuan membentuk keluarga adalah untuk mewujudkan
kesejahteraan bagi anggota keluarganya. Keluarga yang sejahtera diartikan
sebagai keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah,
Universitas Sumatera Utara
32
mampu memenuhi kebutuhan fisik dan mental yang layak, bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan
seimbang antar anggota keluarga, dan antar keluarga dengan masyarakat dan
lingkungannya (Landis 1989; BKKBN 1992).
Dalam mencapai tujuan keluarga, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21
Tahun 1994 (BKKBN, 1996) menyebutkan adanya delapan fungsi yang harus
dijalankan olehkeluarga meliputi fungsi-fungsi pemenuhan kebutuhan fisik dan
nonfisik yang terdiri atas fungsi: (a) Keagamaan, (b) Sosial dan Budaya, (c) Cinta
kasih, (d) Perlindungan, (e) Reproduksi, (f) Sosialisasi dan pendidikan, (g)
Ekonomi, dan (h) Pembinaan lingkungan
Ketahanan keluarga menurut Sunarti (2001) menyangkut kemampuan
keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumberdaya
yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya; diukur dengan
menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen input (sumberdaya
fisik dan non fisik), proses (manajemen keluarga, salah keluarga, mekanisme
penanggulangan) dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikososial).
Pembinaan Ketahanan Keluarga di BKKBN dilakukan melalui kegiatan
Tribina : merupakan suatu kegiatan yang diperlukan untuk memantau dan
mengevaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan program pengembangan
ketahanan keluarga di lapangan baik melalui pembinaan kelompok BKB,
BKR, dan BKL melalui pendekatan keluarga.
BKB (Bina Keluarga Balita ) adalah wadah kegiatan yang dilakukan oleh
keluarga yang memiliki balita untuk memahami dan membina kondisi dan
masalah Balita guna meningkat kan pengetahuan dan keterampilan dan sikap
Universitas Sumatera Utara
33
ibu serta anggota keluarga dalam membina tumbuh kembang anak usia di
bawah lima tahun (balita) melalui optimalisasi rangsangan emosional, moral
dan sosial. Sedangkan keluarga balita adalah pasangan suami istri yang
mempunyai anak balita, atau ayah yang mempunyai anak balita, atau ibu yang
mempunyai anak balita. Cakupan anggota kelompok BKB ber-KB adalah
upaya pembinaan kelangsungan ber-KB bagi para keluarga balita anggota
BKB, khususnya yang masih PUS, baik untuk mengatur jarak kelahiran
maupun untuk membatasi jumlah anak yang sudah dimilikinya.
BKR (Bina Keluarga Remaja ) adalah kegiatan yang dilakukan oleh
keluarga yang memiliki remaja berupa penyuluhan dari kader terlatih untuk
meningkat kan bimbingan tumbuh kembang remaja.
Dan BKL (Bina Keluarga Lansia) adalah wadah kegiatan kelompok Bina
keluarga lansia melalui peningkatan kepedulian dan peran keluarga dalam
mewujudkan lanjut usia yang sehat, produktif dan bertaqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa dalam wadah kelompok Bina Keluarga Lanjut Usia.
2.4. Sustainable Development Goals (SDGs)
Salah satu hasil utama dari Konferensi Rio+20, yang diselenggarakan di Rio
de Janeiro pada bulan Juni 2012 adalah kesepakatan negara-negara anggota untuk
memulai proses untuk mengembangkan satu set tujuan pembangunan
berkelanjutan (SDGs). Hasil dari konferensi Rio+20 mengamanatkan 30 anggota
Open Working Group (OWG) dari Majelis Umum PBB bertugas untuk
mempersiapkan proposal SDGs. OWG sendiri didirikan pada tanggal 22 Januari
2013. Dalam perjalanannya negara-negara anggota OWG menyampaikan
serangkaian usulan terkait SDGs. Pada pertemuan ketiga belas dan terakhir di
Universitas Sumatera Utara
34
New York pada tanggal 19 Juli 2014, OWG mengusulkan 17 tujuan yang
mencakup isu-isu pembangunan berkelanjutan, termasuk mengakhiri kemiskinan
dan kelaparan, meningkatkan kesehatan dan pendidikan, membuat kota yang lebih
berkelanjutan, memerangi perubahan iklim, dan melindungi hutan. Adapun 17
tujuan yang diusulkan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi,
dan mencanangkan pertanian berkelanjutan
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk
disegala usia
4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan
kesempatan belajar seumur hidup untuk semua
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak
perempuan
6. Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan
7. Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan,
berkelanjutan, dan modern
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan,
kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk
semua
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif
dan berkelanjutan dan mendorong inovasi
10. Mengurangi ketimpangan dalam dan antar Negara
11. Membuat kota dan pemukiman manusia yang adil, merata, aman, tangguh
dan berkelanjutan
Universitas Sumatera Utara
35
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan
dampaknya
14. Melestarikan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan
untuk pembangunan berkelanjutan
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan secara
berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan, memerangi desertifikasi,
dan menghentikan dan memulihkan degradasi lahan dan menghentikan
hilangnya keanekaragaman hayati
16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan
berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan
membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk
pembangunan berkelanjutan
Dalam rangka perumusan SDGs, Sekretaris Jendral PBB juga membentuk
Sustainable Development Solutions Network (SDSN). SDSN ini merupakan
jaringan independen yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, akademisi,
sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat yang ditugaskan untuk mencari solusi
praktis untuk tujuan pembangunan dibawah pimpinan Jefrey Sach. Dalam
perkembangannya, SDSN mengusulkan 10 tujuan dengan 30 target dan 100
indikator. Adapun tujuan yang diusulkan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Mengakhiri kemiskinan ekstrim termasuk kelaparan
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak
3. Memastikan pembelajaran yang efektif untuk semua anak-anak dan remaja
bagi kehidupan dan lingkungannya
Universitas Sumatera Utara
36
4. Mencapai kesetaraan gender, inklusi sosial dan hak asasi manusia untuk
semua
5. Mencapai kesehatan dan kesejahteraan di semua usia
6. Meningkatkan sistem pertanian dan mencapai kemakmuran pedesaan
7. Memberdayakan kota yang inklusif, produktif dan tangguh
8. Mengurangi perubahan iklim dan memastikan energi berkelanjutan
9. Menjaga keanekaragaman hayati dan memastikan pengelolaan air, lautan,
hutan dan sumber daya alam dengan baik
10. Mentransformasikan tata kelola dan teknologi untuk pembangunan
berkelanjutan
2.4.1 Implementasi SDGs pada Pemerintah Daerah
Hoelman (2015) menyampaikan bahwa dalam rencana aksi SDGs daerah
ada dua yaitu: (a) keadilan substantif, yaitu sejauh mana prioritas dan program
mampu menjawab kebutuhan warga sebagaimana ditetapkan oleh dokumen SDGs
dengan 17 Tujuan dan 169 Sasaran SDGs; (b) keadilan prosedural, yaitu sejauh
mana warga dan para pemangku kepentingan terlibat dalam penyusunan rencana
aksi, bukan hanya tokoh masyarakat dan mereka yang berpengaruh. Artinya,
dokumen Renaksi SDGs perlu disusun secara terbuka, konsultatif dan partisipatif,
termasuk melibatkan kaum perempuan, kelompok minoritas, dan kaum marjinal.
SDGs adalah milik dan tanggung jawab semua pihak, bukan hanya pemerintah
pusat dan kelompok masyarakat sipil semata. Pemerintah kabupaten dan kota
merupakan ujung tombak realisasi SDGs. Pemerintah daerah perlu membentuk
Panitia SDGs yang inklusif dan partisipatif. Selain melibatkan unsur pemerintah,
kepanitiaan SDGs juga harus melibatkan kelompok–kelompok masyarakat sipil
Universitas Sumatera Utara
37
dan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk keterwakilan politik dari
DPRD dalam penyusunan kelembagaan dan perencanaan pendanaan.
2.5. Penelitian Terdahulu
Dalam pengembangan penilaian kapasitas kelembagaan, tulisan Akhmad
Firman dan Samsul Alam dengan judul Penilaian Kapasitas Pelaku Dan
Kelembagaan Untuk Mendukung Reformasi Tata Pemerintahan Yang
Terdesentraslisasi Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Jurnal Ekonomi Pembangunan
Haluoleo, Volume XVI tahun 8 Desember 2015, Halaman 1 – 12) menyatakan
Berbagai institusi pada pelaksana Proyek Bridge di tingkat Kabupaten/Kota
maupun Propinsi belum memiliki kapasitas penuh yang dapat diandalkan dalam
memberikan pelayanan kepada publik ataupun dalam menghasilkan luaran yang
bermutu melalui proses transformasi yang benar. Sebagian besar pelaku di berbagai
instansi pelaksana Proyek Bridge, di Propinsi maupun Kabupaten/Kota, memiliki
kapasitas yang moderat dalam hal kompetensi, agak kurang dalam komitmen dan
energi, dan sangat kurang dalam compliance. Pelaku yang secara sistematis
mengembangkan hubungan koneksitas yang mengacu kepada standar profesional
dalam konteks pengembangan karir dengan berbagai elemen di dalam maupun di
luar pemerintahan telah ada di berbagai instansi, tetapi jumlahnya relatif sedikit.
Mereka terdiri dari unsur pimpinan menengah dan merupakan “orang kepercayaan
pimpinan” di instansi yang lebih banyak berkiprah pada tingkat implementasi,
mereka dapat menjadi pelopor kearah introduksi program-program perubahan.
Hubungan koneksitas dengan pelaku di luar institusi birokrasi maupun di luar
institusi pemerintahan dilakukan oleh pelaku yang menduduki posisi pimpinan
tertinggi. Hubungan koneksitas seperti ini memunculkan berbagai kekuatan yang
Universitas Sumatera Utara
38
memberikan corak pada tingkat pengambilan keputusan atau kebijakan birokrasi,
terutama DPRD, Tokoh Adat dan Tokoh Informal, Kelompok Penekanan, dan
Partai Politik.
Pengembangan kapasitas institusi juga melalui tulisan Hanif Nurcholis
dengan judul Pengembangan Kapasitas Pemda : Upaya Mewujudkan Pemda Yang
Mensejahterakan Masyarakat (Jurnal Organisasi Manajemen Volume 1, Nomor 1
Halaman 49 – 58 Tahun 2006).
Dalam tulisannya, pengembangan kapasitas institusi Melalui intervensi
pada tingkat sistem, tingkat lembaga, dan tingkat individu akan lahir Pemda yang
berkemampuan menyelenggarakan fungsi-fungsinya dengan baik. pemerintah
kabupaten dan kota maka setiap pemerintah daerah dituntut untuk mencari dan
mengembangkan kekuatan intinya berdasarkan potensi daerah masing-masing.
Penemuan kekuatan inti ini sangat penting karena akan menjadi andalan dan modal
utama untuk mengembangkan daerah yang bersangkutan. Pemda perlu
mengembangkan satu kompetensi inti tersebut sebagai basis pengembangan
ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kompetensi inti
diperoleh melalui assessment yang komprehensif terhadap semua potensi yang
dimiliki.
Pengembangan kapasitas institusi melalui tulisan Jenivia Dwi Ratnasari
dengan judul Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Kelembagaan Pada
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang (Jurnal Administrasi Publik
Volume 1 Nomor 3 Tahun Halaman 103 – 110) menyatakan dalam rangka
penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan daya saing daerah
diperlukan kemampuan atau kapasitas pemerintah daerah yang memadai.
Universitas Sumatera Utara
39
Pengembangan kapasitas pemerintah daerah senantiasa mengandung
sebuah pemahaman tentang berbagai upaya meningkatkan kinerja pelayanan
kepada masyarakat. Pengembangan kapasitas kelembagaan yang ada di Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang sudah cukup memadai dengan faktor
pendukung dan penghambat dan kedepannya harus bisa lebih inovatif dalam
pengembangan kapasitas kelembagaan.
2.6. Definisi Konsep Penelitian
Dalam penelitian ini, konsep yang digunakan adalah analisis kapasitas institusi
dalam proses perencanaan program Kependudukan, KB dan Pembangunan
Keluarga. Langkah awal dilakukan melalui pemahaman struktur kelembagaan yang
mendasari alokasi sumber daya yaitu parameter kelembagaan dimana keputusan
dalam alokasi dibuat. Schmid (2004) dalam Harera (2005) pemahaman tentang
struktur untuk mengetahui gaasan mendalam tentang struktur, actor, peraturan yang
sesuai dengan system tertentu. Hal ini akan menggambarkan situasi dan analisis
mendalam melalui struktur, deskripsi jaringan, sumberdaya, dan koordinasi dan
dijabarkan dalam deskripsi kapasitas institusi.
Konsep penelitian yang dilakukan dijabarkan kedalam uraian sebagai
berikut :
a. Kapasitas institusi adalah kemampuan untuk melakukan tugas-tugas
secara efektif, efisien dan berkelanjutan yang mencakup kebijakan,
kelembagaan dan sumber daya dalam institusi.
b. Kapasitas kelembagaan adalah kemampuan organisasi atau sistem
untuk menjalankan fungsi mencakup sumberdaya, pengetahuan dan
proses yang dipergunakan organisasi dalam mencapai tujuannya.
Universitas Sumatera Utara
40
c. Kapasitas kebijakan adalah penyusunan dan penetapan kebijakan
peraturan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
d. Kapasitas sumber daya manusia adalah pengetahuan dan wawasan,
keterampilan dan keahlian, serta pembentukan sikap dan perilaku kerja
penyelenggara pemerintahan.
e. Perencanaan pembangunan adalah upaya yang secara sadar
dilaksanakan oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah dalam rangka
pencapaian tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara
terncana menuju masyarakat modren.
f. Program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga adalah
program pembangunan berbasis keluarga dan menjadikan keluarga
sebagai sasaran utama untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan
sejahtera.
g. Sustainable Development Goals (SDGs) adalah kesepakatan
pembangunan baru yang mendorong pembangunan kearah
pembangunan berkelanjutan berdasarkan hal asasi, manusia dan
kesetaraan untuk mendorong pembangunan social, ekonomi dan
lingkungan hidup.
h. Implementasi SDGs adalah rencana aksi daerah yang disusun antara
warga dan para pemangku kepentingan dengan prioritas dan program
yang menjawab kebutuhan warga sebagaimana ditetapkan oleh
dokumen SDGs dengan 17 Tujuan dan 169 Sasaran SDGs.
Universitas Sumatera Utara
41
i. Kehidupan Sehat dan Sejahtera adalah menjamin kehidupan yang sehat
dan meningkatkan kesejahteraan di semua usia dengan meningkatkan
jumlah peserta KB dan penggunaan kontrasepsi modern serta
menurunya jumlah kelahiran oleh wanita usia subur selama masa
reproduksinya.
j. Kesetaraan gender adalah meningkatkan kualitas hidup dan peran
perempuan dalam pembangunan dengan penurunan kelahiran wanita
usia 15 – 19 tahun dan peningkatan penggunaan kontrasepsi modern.
Gambar 2.3. Kerangka Berpikir
1. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA
2. KESETARAAN GENDER
LINGKUNGAN EKSTERNAL
KAPASITAS INSTITUSI:
1. KAPASITAS KELEMBAGAAN
2. KAPASITAS KELEMBAGAAN
3. KAPASITAS SDM
LINGKUNGAN INTERNAL
TARGET SDGs PROGRAM KKBPK
Universitas Sumatera Utara
42
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Bentuk Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif mengarahkan perhatian
pada masalah atau fenomena yang ada di lapangan saat penelitian dilakukan,
kemudian menggambarkan fakta-fakta dari permasalahan yang diteliti dengan
interpretasi yang akurat. Dalam hal ini penulis menggambarkan kondisi
perencanaan pembangunan wilayah berdasarkan kondisi kependudukan sebagai
acuan dengan dan Indikator SDGs yang berhubungan dengan kependudukan
sebagai pedoman.
3.2 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada dinas terkait yang terlibat dalam perencanaan
pembangunan di Kota Medan, dalam hal ini dimaksudkan Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan, Badan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Kota Medan, Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara. Lokasi ini
dipilih karena Kota Medan termasuk dalam segmentasi Wilayah II yang
merupakan salah satu wilayah dengan dinamika kependudukan yang tinggi.
3.3 Sumber Data
Untuk memperdalam analisis data terhadap ini penulis akan menggunakan 2
jenis data, yaitu:
Universitas Sumatera Utara
43
1) Data primer
Data primer diperoleh dari instransi pengelola program kependudukan,
keluarga berencana dan pembangunan keluarga terkait program perencanaan dalam
pembangunan berkelanjutan. Informan ini diperoleh melalui purposive sampling
dimana informan yang dilibatkan adalah yang memang sudah dipertimbangkan
dalam aspek-aspek tertentu. Informan kualitatif dalam penelitian ini terbagi sebagai
berikut:
1. Pengelola Program di OPD Kota Medan
a. Tritatih Handayani, SH, MAP (Sekretaris Dinas)
b. Dra. Yusnizar (Kabid Pengendalian Penduduk)
c. Drs. Azhar (Kabid Ketahanan Keluarga)
d. Syafrina, SE (Kasi Perencanaan)
e. Dra. Tina Sabrina Lubis (Kasi Data dan Informasi)
f. Dewi Murni, S. Pd (Kasi Pelayanan KB)
2. Pengelola Program di Bappeda (Sekretaris, Kasubbag Perencanaan Soaial)
3. Pengelola Program KB Kecamatan.
a. Drs. H. Parulian Pasaribu (Camat Medan Timur)
b. Aulia Ahmad, S. STP, M. Si (Lurah Kelurahan Gaharu)
c. Eli Wardani (Koordinator KB Kecamatan Medan Timur)
d. Rilmawati Tarigan, SKM (PLKB)
e. Ningwiyani (PLKB)
f. Nadra Rezki Lubis (PLKB)
Universitas Sumatera Utara
44
4. Perwakilan BKKBN Sumatera Utara
a. Yusrizal Batubara, S. Sos (Sekretaris)
b. Syamsurizal Lubis, SH, S. Sos (Kasubbag Perencanaan)
c. Leafio Rinta, S. Kom (Kasubbid Data dan Informasi)
2) Data sekunder.
Data sekunder penulis peroleh melalui studi pustaka dari dokumen RPJMD
Kota Medan, Resnstra Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Medan,
Renstra BKKBN, Permendagri 86 Tahun 2017, Laporan Kinerja Akuntabilitas
Program Dinas PP dan KB Kota Medan. Buku, jurnal, artikel dan hasil – hasil
seminar yang dipublikasikan. Penulis juga menambahkan sumber data sekunder
terkait perencanaan program KKBPK. Data sekunder nantinya akan dijadikan data
pendukung dari data primer terkait konsep dan teori yang penulis gunakan, studi
terdahulu, gambaran program, dan perencanaan pembangunan berkelanjutan di
Indonesia.
3.4 Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan dalam proses penggalian data dan informasi untuk
penelitian ini disesuaikan dengan jenis data yang dibutuhkan.
1) Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara langsung yaitu
wawancara yang dilakukan secara mendalam (in depth interview) kepada
informan yang berkompeten dan memahami masalah dalam penelitian ini
dengan baik. Untuk menjaga kualitas data maka peneliti menggunakan alat
penelitian verbal dan bantuan dokumentasi melalui recorder atau video
recorder sesuai dengan persetujuan narasumber.
Universitas Sumatera Utara
45
2) Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan teknik studi kepustakaan pada
literatur, dokumen, tulisan ilmiah lainnya dan studi penelitian sejenis yang
berhubungan dengan masalah penelitian. Peneliti juga akan melakukan
pengklasifikasian informasi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan dan
pembagian yang telah dibuat untuk mempermudah dalam mencari data yang
diperoleh. Klasifikasi tersebut dibagi menjadi dua yaitu data pendukung aspek
analisis kapasitas institusi dan perencanaan pembangunan berkelanjutan.
3.5 Teknik Analisis Data
Terdapat 3 jalur analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan (Miles, NM and Am Hubermasn: 1992). Reduksi data
adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan
dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan (Miles, NM and Am
Hubermasn: 1992). Proses ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian
berlangsung dengan meliputi kegiatan meringkas data, mengkode data, menelusur
tema, dan membuat gugus-gugus. Ini dilakukan dengan cara melakukan seleksi
ketat atas data yang diperoleh. Lalu membuat uraian singkat dari data tersebut dan
terakhir, menggolongkannya dalam data yang lebih luas.
Analisis data dilaksanakan setelah data di lapangan berhasil dikumpulkan
dan diorganisasikan dengan baik. Analisis dilakukan dengan mencatat kronologis
peristiwa yang penting dan relevan serta insiden kritis berdasarkan urutan kejadian
serta menjelaskan proses yang terjadi selama wawancara berlangsung dan juga isu-
isu pada wawancara yang penting dan sejalan serta relevan dalam penelitian.
Pembahasan dilakukan dengan analisis tematik dengan mengkode informasi yang
dapat menghasilkan daftar tema, model tema atau indikator yang kompleks,
Universitas Sumatera Utara
46
kualifikasi yang biasanya terkait dengan tema itu, atau hal-hal di antara atau
gabungan dari yang telah disebutkan. Tema-tema tersebut memungkinkan
interpretasi fenomena. Suatu tema dapat diidentifikasi pada tingkat termanifestasi
(manifest level), yakni yang secara langsung dapat terlihat. Suatu tema juga dapat
ditemukan pada tingkat laten (latent level), tidak secara eksplisit terlihat tetapi
mendasari atau membayangi (underlying the phenomena). Tema-tema dapat
diperoleh secara induktif dari informasi mentah atau diperoleh secara deduktif dari
teori atau penelitian-penelitian sebelumnya (Poerwandari, 2005). Tema dalam hal
ini mengacu pada ide-ide dan topik-topik yang diperoleh dalam analisis material
dan menghasilkan lebih dari satu kelompok data. Tema yang sama digambarkan
oleh kata yang berbeda, terdapat dalam konteks berbeda, atau diekspresikan oleh
orang yang berbeda. Selanjutnya penyajian data disusun atas sekumpulan
informasi sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan
pengambilan tindakan (Miles, NM and Am Hubermasn: 1992). Adapun bentuk
penyajian data kualitatif meliputi teks naratif yang berbentuk catatan lapangan,
grafik dan bagan untuk memudahkan pemahaman atas penggabungan bebrapa
informasi.
Universitas Sumatera Utara
47
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah daerah di
bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Visi dan misi program
mengacu kepada visi dan misi Pemerintah Kota Medan yang akan disesuaikan
dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang menangani Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana.
Adapun VISI Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota
Medan yaitu : “Terwujudnya Penduduk yang berkualitas menuju Keluarga
Bahagia Sejahtera” yang akan mewujudkan Penduduk yang dapat memenuhi
kebutuhan hidupnya secara mandiri dari aspek pendidikan, kesehatan dan Ekonomi
menuju Keluarga yang berkualitas , sejahtera, sehat, maju, mandiri dengan jumlah
anak yang ideal dan menerapkan fungsi-fungsi Keluarga. Untuk mewujudkan visi
tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan
menetapkan 4 (empat) misi sebagai Berikut :
1. Menyelenggarakan Pengarusutamaan Pembangunan berwawasan
Kependudukan.
2. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi
3. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga.
4. Membangun Jejaring Kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga.
Universitas Sumatera Utara
48
Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan dibantu oleh Pejabat Eselon III
yang terdiri dari Sekretaris, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Kepala
Bidang Keluarga Berencana ,Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga , sehingga dalam menjalankan tugas sebagian wewenang dapat
dilaksanakan oleh Pejabat Eselon III.
Universitas Sumatera Utara
BAGAN ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERECANA KOTA MEDAN
KEPALA DINAS
Dr. EDWIN EFFENDI,M.Sc
Nip. 19610815 198710 1 001,IV/c
SEKRETARIS
Triratih Handayani, SH.M.AP
Nip. 19700213 199503 2 001 ,IV/a
KASUBBAG KEUANGAN
Siti Halina,SE
Nip. 19611020 199203 2
002,III/d
KASUBBAG UMUM
Asimah,SE
Nip.19651014 199303 2
003,IV/a
KASUBBAG PENYUSUN PROGRAM
Syafrina,SE
Nip. 19620510 199103 2 004
,III/d
KEPALA BIDANG KETAHANAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA
Drs. Azhar
Nip.19611014 198803 1 004,IV/b
KEPALA BIDANG PENYULUHAN DAN
PENGGERAKAN
HOTNITA,SE
Nip. 19610821 198903 2 004 IV/a
n
SEKSI PENULUHAN DAN KIE
Rinnna Sembiring,SE
Nip. 19631026 198603 2 003, III/d
KASI PEMBERDAYAAN KELUARGA
SEJAHTERA
Rosmawarni,SE
Nip. 9610916 198603 2 004,III/d
KASI BINA KETAHANAN KELUARGA
BALITA,ANAK DAN LANSIA
Dra. Isma Navida Sitomurang.
Nip. 19620 99103 2 004, III/d
SEKSI ADVOKASI DAN PEGGERAKAN
Dra.Faridawati Nasution.
Nip. 19630924 199203 2 005 IV/a
KEPALA BIDANG KELUARGA
BERENCANA
Dr.imam surya
Nip.19740518 2000604 1 007 III/d
SEKSI PENGENDALIAN DAN
PENDISTRIBUSIAN ALKON
SEKSI JAMINAN PELAYANAN KB
Dewi Murni Nasution.S.Pd
Nip. 19691219 19903 2 004,IV/a
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK
Dra. YUSLINAR
Nip. 19641109 199303 2 002 IV/a
SEKSI PEMADUAN DAN
SINKRONISASI KEBIJAKAN
PENGENDALIAN PENDUDUK
Dra. Hermiati Nasution M.Si
Nip. 19621017 199203 2 002 IV/a
SEKSI PEMETAAN PERKIRAAN
PENGENDAIAN PENDUDUK
Julia Veronica SST
Nip. 19780123 201001 2 015 III/b
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
U P T
SEKSI DATA DAN INFORMASI
Ir.Tina Sabrina Lubis
Nip. 19631111 199203 2 005, IVa
SEKSI PEMBINAAN DAN
PENINGKATAN KESERTAAN
BER KB
Lia Alfalia SE,MM
Nip. 19800719 201001 2 010
III/b
SEKSI BINA KETAHANAN REMAJA
Martinijal SE.M.SP
NIP. 19790509 200312 2 004
SEKSI PENDAYAGUNAAN PKB/PLKB DAN
IMP
Abdul Rahim, SH.M.Si
Nip. 19681012 198903 1 010 III/d
Universitas Sumatera Utara
50
4.2. Pembahasan Hasil Penelitian
4.2.1. Analisis Kapasitas Institusi Dalam Perencanaan Program
Dalam proses perencanaan awal program, salah satu upaya awal dalam
pencapaian tujuan organisasi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam
Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, setiap tingkatan wilayah mulai dari yang terkecil di level
desa/ kelurahan, kabupaten/ kota, provinsi dan pusat harus memiliki sistem
perencanaan pembangunan yang jelas. Melalui forum tersebut dilakukan
musyawarah untuk identifikasi apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan di
masyarakat sebagai salah satu wadah strategis dalam menyampaikan aspirasi dan
berpasrtisipasi langsung dalam pembangunan.
4.2.1.1 Kapasitas Kebijakan Dalam Perencanaan Pembangunan
Implementasi dalam kapasitas kebijakan melibatkan langkah – langkah
yang dilakukan berdasarkan aturan dan petunjuk yang berlaku, dalam kebijakan
program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga dipengaruhi oleh
beberapa faktor. Dalam George C. Edward II ada 5 aspek yang mempengaruhi
kebijakan yaitu: Sumber Daya, Komunikasi, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.
Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga pada akhirnya akan
mewujudkan penduduk yang tumbuh dan seimbang. Musyawarah perencanaan
pembangunan (musrenbang) dalaam pembangunan menjadi media dalam
komunikasi timbal balik antara lembaga perencanaan dan semua pemangku
kepentingan untuk bersama menetapkan kepustusan, hal ini juga sebagai salah
satu upaya pemerintah dalam menganalisis aspirasi pembangunan masyarakat
Universitas Sumatera Utara
51
yang dilakukan secara “bottom – up” yang menjadi acuan perencanaan.
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat mengakomodir kebutuhan dan
keinginan di masyarakat.
Dukungan untuk program kependudukan atau pemberdayaan keluarga
berdasarkann penelitian masih kurang maksimal. Program strategis utama sebagai
sebagai basis data dalam perencanaan dan pembinaan kesertaan ber – KB melalui
peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Dalam proses perencanaan
program, dimulai melalui musrenbang pada tingkat kelurahan untuk melakukan
perencanaan pembangunan yang secara formal dengan mempertemukan aspirasi
masyarakat dari bawah dengan usulan program pembangunan dari instansi
pemerintah. Forum dialog yang dibangun antara pemerintah dengan pemangku
kepentingan di tingkat kelurahan mencakup isu/ persoalan, kebijakan, peraturan,
atau program pembangunan. Dalam musrenbang, pemerintah di keluarahan dan
masyarakat menyusun dan melakukan musyawarah untuk membicarakan program
pembangunan di kelurahannya. Dalam musrenbang, terjadi penyepakatan
penyusunan program dan kegiatan pembangunan di wilayah kelurahan, baik yang
ditangani secara swadaya, melalui pos bantuan daerah, menjadi bagian Renja
SKPD Kelurahan, maupun diajukan untuk ditangani oleh SKPD yang relevan.
Pemahaman mengenai program kependudukan, keluarga berencana dan
pembangunan keluarga kepada stakeholder yang nantinya akan berdiskusi
menetapkan rencana dalam musrenbang mengenai program menjadi poin penting.
Sebelum musrenbang tingkat kelurahan, dilakukan rembuk warga di tingkat
lingkungan, dalam rembuk warga dipanggil beberap tokoh masyarakat yang ada di
sekitar lingkungan, dan kemudian disepakati apa saja yang rencana rencana akan
Universitas Sumatera Utara
52
datang yang akan diingikankan yang diajukan. terkait keterlibatan Petugas
lapangan KB dalam musrenbang disampaikan oleh koordinator PLKB Kecamatan
Medan Timur.
“Kalau ada rembuk warga disitu kami belakangan plkb nggak diundang lagi,
tahun 2016 itu kami masih diundang. Belakangan terkait program KB, kami tidak
bias pantau karena tidak terlibat dalam rembuk warga. (EW, Wawancara 8
Oktober 2018)”
Berdasarkan wawancara, selama dua tahun terakhir, petugas lapangan KB
tidak terlibat dalam musyawarah perencanaan program di kelurahan. Dalam
musrenbang kelurahan semua masalah – masalah yang diajukan oleh kepala
lingkungan kemudian diseleksi di tingkat Kelurahan Selanjutnya menghasilkan
daftar usulan skala prioritas. Usulan ini berkaitan dengan proses untuk
mengetahui, menggali, dan mengumpulkan informasi yang bersifat lokal dalam
perencanaan musrenbang dengan melihat suatu proses perencanaaan sama dengan
tahap pengumpulan data atau informasi seperti disampaikan petugas lapangan
keluarga berencana Kecamatan Medan Timur:
“Setahun ini nggak ada keterlibatan kita ke musrenbang, dari dulupun kita
misalnya ikut ya tahun-tahun yang dulu itu banyak usulan-usulan dari PLKB gitu
ya, tapi satupun belum pernah ada yang masuk ke program. Orang itu kan lebih
mentingkan ke pembangunan infrastruktur warga seperti jalan atau parit.(RT,
wawancara 8 Oktober2018)”
Sebagai bagian penting dari proses perencanaan program yang partisipatif,
maka musrenbang perlu memiliki karakter, sesuai Keputusan menteri dalam
negeri Nomor : 050-187/Kep/Bangda/2007, tentang pedoman penilaian dan
evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan (musrenbang) sebagai berikut: (1).
Merupakan “demand driven process” artinya aspirasi dan kebutuhan peserta
musrenbang berperanan besar dalam menentukan keluaran hasil musrenbang. (2).
Bersifat inkusif artinya musrenbang melibatkan dan memberikan kesempatan
Universitas Sumatera Utara
53
yang seluas – luasnya kepada semua stakeholders untuk menyampaikan
masalahnya, mengidentifikasi posisinya, mengemukakan pandangannya,
menentukan peranan dan kontribusinya dalam pencapaian hasil musrenbang. (3).
Merupakan proses berkelanjutan artinya merupakan bagian integral dari proses
penyusunan rencana daerah (RKPD). (4) Bersifat “strategic thinking process”
artinya proses pembahasan dalam musrenbang distrukturkan, dipandu, dan
difasilitasi mengikuti alur pemikiran strategis untuk menghasilkan keluaran nyata;
menstimulasi diskusi yang bebas dan fokus, dimana solusi terhadap permasalahan
dihasilkan dari proses diskusi dan negosiasi. (5). Bersifat partisipatif dimana hasil
merupakan kesepakatan kolektif peserta. (6). Mengutamakan kerjasama dan
menguatkan pemahaman atas isu dan permasalahan pembangunan daerah dan
mengembangkan konsensus. (7). Bersifat resolusi konflik artinya mendorong
pemahaman lebih baik dari peserta tentang perspektif dan toleransi atas
kepentingan yang berbeda; memfasilitasi landasan bersama dan mengembangkan
kemauan untuk menemukan solusi permasalahan yang menguntungkan semua
pihak (mutually acceptable solutions).
Pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas utama dalam
perencanaan pembangunan kelurahan yang diusulkan masing masing lingkungan.
Kurangnya pemahaman pengambil kebijakan di tingkat kelurahan dan juga
stakeholder yang ikut dalam musrenbang, maka banyak usulan strategis program
kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga tidak tercantum
dan didokumentasikan dalam dokumen final hasil musrenbang kelurahan.
Penguatan advokasi dan KIE pada pimpinan daerah mulai dari tingkat lingkungan
dan stakeholder/ mitra kerja ini menjadi penting dalam rangka memperoleh
Universitas Sumatera Utara
54
dukungan secara luas terhadap program. termasuk penganggaran program,
pemahaman program yang kurang menghasilkan kebijakan yang kurang
mendukung, dan tidak ada dukungan perencanaan yang jelas yang berujung pada
minimnya dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah seperti disampikan
koordinator penyuluh KB Kecamatan Medan Timur:.
“Dari kami banyak juga kami mau masukin untuk ke musrengbang, masalahnya
untuk penggerakan dibawah lah ya,untuk sub ppkb dan ppkbd itu, itu maunya
adalah dukungannya, kalau dulu itu masih ada istilahnya uang transport ya,
apalah kita bilang gitu ya, uang inget ingetnya untuk kader. kadang kasian juga
kami, ngejar ngejar-ngejar orang itu, nyuruh nyari akseptor, kita kasih tugas tapi
nggak ada kita kasih apa apa, jamannya sekarang kan bukan kayak jaman dahulu
juga kita bilang terima kasih orang itu senang keluar dari rumah, kemaren juga
orang itu ikut pelatihan, hal itu yang ditanyakan, orang dinas nggak bisa jawab
juga.(EW, wawnacara 8 Oktober 2018)”
Untuk lebih mendekatkan perencanaan ke aspirasi masyarakat, salah satu
usaha yang harus ditempuh adalah memberikan kejelasan tentang program -
program yang hendak dilaksanakan terutama mengenai program kependudukan,
keluarga berencana dan pembangunan keluarga, sehingga masyarakat benar –
benar mengerti apa yang hendak dilaksanakan. Besaran dana yang akan digunakan
dalam pelaksanaan kegiatan dan sumber pembiayaan yang akan digunakan, dan
untuk hal tersebut perlu adanya perubahan terhadap mekanisme yang ada pada
proses advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi di tingkat kelurahan dengan
pertemuan mulai dari tingkat lingkungan seperti disampikan petugas lapangan
keluarga berencana Kecamatan Medan Timur.
“kenapa kemaren kendalanya jadi kita ya, kita itu tidak diundang, jadi dari kita,
mungkin ini kesalahan kami juga, tidak bisa menjual program kita sama pak
camat dan sama pak lurah, kan gitu”. (RT, Wawancara 9 Oktober 2019)
Setelah diusulkan melalui musrenbang kelurahan, dokumen final dalam
proses perencanaan di kelurahan akan dibahas di musrenbang kecamatan. Karena
Universitas Sumatera Utara
55
dalam proses musrenbang kelurahan banyak program kependudukan, keluarga
berencana dan pembangunan keluarga yang tidak dijadikan pembahasan dan
program utama. Maka di tingkatan kecamatan untuk perencanaan program di level
kecamatan masih banyak kegiatan strategis penggerakan lapangan yang tidak
tertampung dalam program pada tahun berjalan. Perencanaan program secara
umum masih di dominasi oleh kebijakan perangkat daerah yang terlibat dalam
proses perencanaan maupun program dari SKPD dalam hal ini Dinas
pengendalian Penduduk dan KB Kota Medan, hal ini menyebabkan realisasi
usulan kegiatan menjadi sangat terbatas sepertiyang disampaikan coordinator
penyuluh keluarga berencana Kecamatan Medan Timur:
“Untuk musrenbang, sebenarnya kita udah ada padunya, kita selalu ada target
dari atas selalu fokusnya itu ke pembangunan yang bersifat fisik, misalnya paret,
jalan, itu itu aja gitu, tapi kalau yang kegiatan yang eksplanatorik, pembangunan
sdm, pengolahan sdm lah katanya ya kan dukungannya terbatas.” (EW,
wawancara 9 Oktober 2019)
Usulan yang diberikan dan diturunkan dalam musrenbang tidak terlepas dari
penganggaran dan pada saat menyusun kegiatan pada saat pengusulan program di
dinas, berdasarkan wawancara di dinas, dokumen musrenbang yang sudah
dilakukan juga tidak terdistribusi dengan baik dan masih belum maksimalnya
koordinasi antara petugas baik di tingkat lingkungan sampai kota dalam kaitannya
dengan perencanaan program. Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan
daerah, dalam RPJMD Kota Medan. Penyusunan awal program KKBPK masih
menggunakan buku peraturan permendagri tahun 2006 sehingga indikator yang
masuk kedalam RPJMD adalah cakupan peningkatan kesertaan ber-KB. Hal ini
menyebabkan, indikator lain tidak tercantum dalam dokumen perencanaan kota
Universitas Sumatera Utara
56
medan sehingga dukungan kegiatan hanya terfokus pada kesertaan ber-KB seperti
disampaikan kepala sub bidang pelayanan KB Kota Medan.
“Prioritas kita kalo program KB ini pastilah pelayanan, pembinaan PUS itukan
banyak kegiatan, bisa sampai 20 kegiatan atau 30 kegiatan, misalnya pembinaan
peserta KB aktif, pelayanan KB, kegiatan PKK KB kesehatan, TNI manunggal
KB, penggerakan KB pria, prioritas kita jadinya memang untuk pelayanan
program KB.” (DM, Wawancara 10 Oktober 2019).
4.2.1.2 Indikator Program Tidak Seluruhnya Tertuang Dalam Perencanaan
Daerah
Dengan tidak masuknya indikator penting dalam program kependudukan,
keluarga berencana dan pembangunan keluarga dalam dokumen perencanaan
daerah, maka ada dampak langsung dalam penganggaran dinas pengendalian
penduduk dan KB Kota Medan, karena indikator yang masuk ke dokumen
perencanaan tidak secara menyeluruh sesuai permendagri 86 tahun 2017 dalam
indikator KKBPK. Alokasi anggaran juga lebih kecil melalui APBD lebih kecil
karena fokus utama pada peningkatan kesertaan ber KB. Berdasarkan review
Bappenas dan Mendagri untuk Kota Medan pada tahun 2018 Kota Medan akan
melakukan revisi RPJMD, untuk ini pengusulan program dalam perencanaan
daerah harus sesuai Permendagri nomor 86 tahun 2017 bisa dimasukkan kedalam
dokumen perencanaan daerah. Pengusulan revisi sudah diajukan dan disusun
renstra baru Dinas Pengendalian Penduduk dan KB setelah dibentuknya
nomenklatur baru pada akhir tahun 2017 seperti disampikan sekretaris dinas
pengendalian penduduk dan KB Kota Medan.
“Orang keuangan sama bapeda pemko, ada kegiatan yang harusnya udah
diperbarui, kita konsep ulang lagi. Disitu kita tambahkan program pengendalian
penduduk dan penggerakan. Tapi terkait pengannaran keuangan, kita ikut
permendagri nomor 38 tahun 2018.” (TH, Wawancara 10 Oktober 2019)
Universitas Sumatera Utara
57
Dalam pengelolaan program, selain dana didukung oleh dana APBD
terdapat juga dana APBN yang tertuang dalam Dana Alokasi Khusus (DAK)..
Dana DAK mencakup pembangunan fisik dan non fisik dengan juknis yang telah
ditetapkan oleh BKKBN. Untuk Kota Medan, terkait dana DAK terjadi ketidak
sesuaian dalam proses perencanaan di daerah. Dana DAK yang diberikan
mengurangi porsi APBD dalam dinas PP dan KB Kota Medan seperti disampaikan
kasubbag perencanaan dinas PP dan KB Kota Medan.
“Anggaran kita dikurangi lagi dari APBD gara gara dana DAK itu, jadi maunya
jangan gitu, jadi APBD kami jadi sedikit jadinya. Kalau yang kami tau anggaran
itu tidak seharusnya menempel, karena memang dia sudah dimasukkan ke APBD
tapikan sifatnya sebagai dana perimbangan, dana DAK bukan dana apbd.
Anggaran kita berkurang 5 Miliar dari tahun sebelumnya”. (N, wawancara 10
Oktober 2018)
Pengurangan anggaran ini berpengaruh pada penajaman program sampai
ke lini lapangan. Bila dilihat dari dokumen perencanaan dinas, baik renstra dan
renja sudah sesuai dengan pedoman permendagri 86 Tahun 2017. Penyusunan
renstra dilakukan oleh dinas dan di damping tenaga ahli dari koalisi kependudukan
sumatera utara. Namun ketika berkoordinasi dengan Bappeda, terjadi
ketidaksesuaian dalam perencanaan. Untuk tahun 2018, di Kota Medan juga
terjadi efisensi anggaran yang mengurangi pagu anggaran dari yang ditetapkan
sebelumnya. Alokasi anggaran kegiatan untuk Tahun 2018 melalui dana APBD
dan APBN berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja dijabarkan dalam
program kegiatan seperti tabel berikut ini:
Universitas Sumatera Utara
58
Tabel 01. Alokasi Anggaran kegiatan Dinas Pengendalian penduduk
dan KB Kota Medan Tahun 2018
No Program Anggaran
1. Keluarga Berencana 4.239.738.021,-
2. Kesehatan Reproduksi Remaja 75.427.872,-
3. Pelayanan Kontrasepsi 505.937.844,-
4. Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam pelayanan
KB/KR Mandiri
799.195.349,-
5. Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan
dan pembinaan Tumbuh Kembang Anak
64.189.200,-
6. Pengembangan Pusat pelayanan dan Inforrmasi
Kesehatan Reproduksi Remaja
90.255.692,-
7. Penyiapan Tenaga pendamping kelompok Bina
Keluarga
78.411.320,-
8. Dalduk, Advokasi, KIE dan Penggerakan 3.101.458.180,-
Untuk tahun 2018 dilakukan perbaikan RPJMD dan diusulkan 5 indikator
yang akan dimasukkan kedalam dokumen RPJMD oleh dinas ke Bappeda
mengacu pada renstra di BKKBN seperti disampaikan kasubbag perencanaan
dinas PP dan KB Kota Medan.
“Padahal kita sudah ngirimkan dan sudah masuk ke dalam system dan
bunyinya dulu kerjakan renstra yang baru sesuai dengan permendagri 86,
suratnya itu 2 kali sudah kita kerjakan, sudah masuk ke sistem, RKPD dari
sisi penganggaran oke, tapi dari sisi perencanaan kerja, penyesuaian kerenja
belum matching, termasuk di RPJMD”. (N, Wawancara 10 Oktober 2019)
Terkait dana APBN dalam DAK fisik dan non fisik, pengurangan anggaran
cukup besar pada tahun 2018 untuk dinas PP dan KB Kota Medan. Anggaran
DAK yang tertampung di dalam APBN seperti pada lampiran. Selain melakukan
perencanaan program melalui musrenbang, Dinas Pengendalian Penduduk dan
Universitas Sumatera Utara
59
Keluarga Berencana Kota Medan juga melakukan perencanaan terkait kebutuhan
dan distribusi alat kontrasepsi juga penting untuk diperhatikan, mengingat
program Keluarga Berencana merupakan program yang menjadi indikator kinerja
utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Setelah program
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diluncurkan pada tanggal 1 Januari 2014
dengan tujuan peningkatan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan yang
bermutu dan menyeluruh, sehingga tercapai jaminan kesehatan semesta atau
universal health coverage (UHC). Dalam hal ini, program Keluarga Berencana
melalui pelayanan KB merupakan bagian dari upaya promotif-preventif. alat
kontrasepsi yang disediakan BKKBN bagi peserta JKN adalah kondom, pil
kombinasi, suntikan 3 bulanan, implan/alat kontrasepsi bawah kulit (AKBK) atau
yang dikenal susuk KB, IUD/alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR), dan alat dan
obat kontrasepsi baru sesuai kebijakan pemerintah
Ketersedian keseluruhan alat kontrasepsi ini bergantung kepada BKKBN
melalui Perwakilan BKKBN Provinsi sesuai dengan pembagian kewenangan
urusan pada Undang Undang Nomor 23 tahun 2014. Perhitungan perencanaan
alat kontrasepsi dilakukan melalui penetapan perkiraan permintaan masyarakat
yang yang diberikan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara. Setelah
didapat angka perkiraan permintaan masyarakat untuk Kota Medan, perencanaan
alat kontrasepsi ke kecamatan dan fasilitas kesehatan dihitung oleh Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan. Untuk penentuan
target di tiap kecamatan, perencanaan alkon melalui perkiraan permintaan
masyarakat dihitung berdasarkan jumlah pasangan usia subur di tiap kecamatan
melalui data statistik rutin yang dilaporkan setiap bulan oleh sub bagian data dan
Universitas Sumatera Utara
60
informasi berdasarkan laporan lapangan petugas keluarga berencana. System ini
masih bersifat top – down dengan dasar jumlah PUS yang tidak ber KB di
kecamatan.
Databasis yang digunakan dalam perencanaan mengunakan data statistik
rutin yang ditangani sub bagian data dan informasi dalam bidang pengendalian
penduduk. Berdasarkan data statistik rutin, untuk tahun 2018 dilakukan kebijakan
pencatatan ulang kepada keluarga dan pasangan usia subur (PUS) untuk perbaikan
data dilapangan. Perbaikan data dilakukan oleh petugas lapangan KB dan kader
yang dilakukan dari rumah ke rumah. Berdasarkan perbaruan data yang dilakukan,
untuk data PUS Kota Medan pada desember 2017 sejumlah 273.571 pasangan
menjadi 207.010 pasangan pada dedember 2018. Ini artinya bila dibandingkan
dengan data 2017, ada selisi 66.561 PUS yang berkurang. Hal ini menjadi cukup
besar dan akan berpengaruh pada capaian target kinerja dan perencanaan
kedepannya, untuk mengatasi hal ini dilakukan registrasi ulang pasangan usia
subur di setiap kelurahan oleh penyuluh keluarga berencana melalui form
R/1/PUS sebagai pembaruan basis data Kota Medan secara berjenjang.
4.2.2. Dukungan Dan Kapasitas Kelembagaan Dalam Perencanaan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terjadi
perubahan kewenangan pada pemerintah daerah. Kepada pemerintah daerah
diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup
seluruh bidang pemerintahan, kecuali bidang-bidang yang berdasar Undang-
Undang telah ditetapkan sebagai kewenangan pusat. Berdasarkan hal ini sebagian
pemerintah Kabupaten dan Kota memiliki penafsiran yang bervariasi yang
Universitas Sumatera Utara
61
mengakibatkan sistem penyelenggaraan berjalan tidak efektif. Hal ini bisa dilihat
dari nomenklatur pengelola program di Kabupaten/ Kota yang berbeda.
Berdasarkan pasal 12 ayat (2) huruf h dan lampiran huruf (N) Undang-undang 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, semakin tegas bahwa pengendalian
penduduk dan Keluarga Berencana adalah urusan Pemerintah wajib yang tidak
berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat dan
Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten dan Kota.
“Setelah otonomi ini, kita dalam pencapaian target kinerja secara langsung
bertanggung jawab kepada walikota. Beda dengan dulu dibawah BKKBN
langsung. Dalam penetapan target, kita juga mengacu ke target yang ada di
dokumen RPJMD”. (SRL, Wawancara 11 Oltober 2018)
Pendekatan-pendekatan dalam mengelola KB yang selama ini dilakukan
melalui BKKBN untuk mengemban dan melaksanakan visi dan misinya menemui
banyak kendala untuk dimplementasikan. Perubahan pada kewenangan dan
struktur organisasi pengelola KB di daerah serta hubungan kerja yang bersifat
hierarki antara pengelola KB di tingkat kabupaten dan BKKBN. Perubahan-
perubahan tersebut selanjutnya akan berpengaruh pada suasana dan kinerja
(corporate culture) program KKBPK di daerah yang selama ini telah
dilaksanakan. Melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Keputusan
Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen, Kabupaten/ Kota memiliki kemandirian dalam menangani masalah
KB, termasuk urusan anggaran dan personilnya.
Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat
daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Medan merukapan dinas tipe
Universitas Sumatera Utara
62
A. Dinas Pengendalia Penduduk dan KB juga membawahi Balai Penyuluh di 21
kecamatan yang di pimpin oleh koordinator KB kecamatan dan membawahi
PLKB yang bertugas di tingkat kelurahan. Melalui Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, program
kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga merupakan urusan pemerintahan
wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
Universitas Sumatera Utara
63
NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 2 3 4 5
1. Pengendalian Penduduk a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian
kuantitas penduduk.
b. Penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara
nasional.
a. Pemaduan dan sinkronisasi
kebijakan Pemerintah Pusat
dengan Pemerinta Daerah provinsi
dalam rangka pengendalian
kuantitas penduduk.
b. Pemetaan perkiraan pengendalian
penduduk cakupan Daerah
provinsi.
a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah
Provinsi dengan Pemerintah
Daerah kabupaten/kota dalam
rangka pengendalian kuantitas
penduduk.
b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk
cakupan Daerah
kabupaten/kota.
2. Keluarga Berencana (KB) a. Penyusunan desain program dan pengelolaan advokasi,
komunikasi, informasi dan
edukasi
a. Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan
advokasi, komunikasi, informasi
dan
a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan
edukasi (KIE) pengendalian
penduduk
Tabel 02. Pembagian Sub Urusan Program KKBPK.
Universitas Sumatera Utara
64
NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 2 3 4 5
pengendalian penduduk
b. Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB
(PKB/PLKB).
c. Pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk
kebutuhan PUS nasional.
d. Pengelolaan dan pengendalian
sistem informasi keluarga.
e. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi
kemasyarakatan tingkat
nasional dalam pengendalian
pelayanan dan pembinaan
kesertaan
edukasi (KIE) pengendalian
penduduk dan KB sesuai
kearifan budaya lokal.
b. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi
kemasyarakatan tingkat Daerah
provinsi dalam pengelolaan
pelayanan dan pembinaan
kesertaan ber-KB.
Dan KB sesuai kearifan budaya
lokal.
b. Pendayagunaan tenaga
penyuluh KB/petugas lapangan
KB (PKB/PLKB).
c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat
kontrasepsi serta pelaksanaan
pelayanan KB di Daerah
kabupaten/kota.
d. Pemberdayaan dan peningkatanperan serta organisasi
kemasyarakatan tingkat Daerah
kabupaten/kota dalam
pelaksanaan pelayanan dan
pembinaan
Universitas Sumatera Utara
65
NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 2 3 4 5
ber-KB. kesertaan ber-KB.
3. Keluarga Sejahtera a. Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui
pembinaan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga.
b. Pemberdayaan dan peningkatan
peran serta organisasi
kemasyarakatan tingkat nasional
dalam pembangunan keluarga
melalui ketahanan dan
kesejahteraan keluarga.
a. Pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga
melalui pembinaan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga.
b. Pemberdayaan dan peningkatan
peran serta organisasi
kemasyarakatan tingkat Daerah
provinsi dalam pembangunan
keluarga melalui pembinaan
ketahanan dan kesejahteraan
keluarga.
a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan
ketahanan dan kesejahteraan
keluarga.
b. Pelaksanaan dan peningkatan
peran serta organisasi
kemasyarakatan tingkat Daerah
kabupaten/kota dalam
pembangunan keluarga
melalui pembinaan ketahanan
dan kesejahteraan keluarga.
Universitas Sumatera Utara
66
NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 2 3 4 5
4. Standardisasi dan Sertifikasi Standardisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB/
petugas lapangan KB (PKB/PLKB).
--- ---
Universitas Sumatera Utara
67
Sekaitan dengan kelembagaan, kepala daerah dalam hal ini walikota yang
menentukan apakah program KKBPK masuk sebagai prioritas atau tidak dalam
visi dan misi yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah. Program
prioritas selain pelayanan KB adalah penggerakan melalui kampung KB sebagai
salah satu upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan di wilayah tertinggal.
Untuk Kota Medan, terdapat 21 Kampung KB yang menjadi wilayah prioritas
penggarapan program seperti disampaikan sekretaris Perwakilan BKKBN
Provinsi Sumatera Utara.
“Ketika berbicara kampung KB kita tidak hanya cerita program KB, tapi juga
memberdayakan potensi masyarakat agar berperan nyata dalam pembangunan.
Pendekatan yang kita lakukan adalah membangun masyarakat berbasis keluarga,
menyejahterakan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan masyarakat melalui
pelaksanaan integrasi program lintas sektor. Pembangunan lintas sektor dan
kemitraan melibatkan peran bernagai pihak seperti swasta, provider, dan
pemangku kepentingan lainnya.” (YB, Wawancara 11 Oktober 2018)
Perubahan kelembagaan program ini sedikit banyak telah memberikan
dampak yang sifatnya cenderung beragam terhadap keberhasilan program
dilapangan. Hal tersebut disebabkan oleh komando yang terputus dari BKKBN
pusat dan provinsi ke kabupaten/ kota. Dengan menggunakan pendekatan yang
bersifat koordinatif atau bukan hirarikis. Keberhasilan program ini menjadi sangat
ditentukan oleh dukungan politis dan operasional dari para pengambil kebijakan
di daerah. Hal ini menyebabkan tidak adanya sinkronisasi antara target kinerja
BKKBN yang dituangkan kedalam target provinsi dengan target yang ada di
dokumen perencanaan Kota Medan.
Universitas Sumatera Utara
68
Terkait dengan ketersediaan alkon pada saat penelitian, secara tugas pokok
kelembagaan dalam penyediaan alkon merupakan wewenang BKKBN dalam hal
ini perwakilan BKKBN provinsi Sumatera Utara dalam pengadaan dan distribusi
sampai tingkat kota. Pada saat penelitian, di Kota Medan ada permasalahan antara
lain kekosongan alkon jenis implant dan menumpuknya ketersediaan alkon pil dan
suntik pada beberapa fasilitas kesehatan. Permasalahan ini menyebabkan fasilitas
kesehatan yang menjadi lokasi pelayanan KB tidak dapat memberikan pilihan
seluruh metode yang seharusnya ditawarkan kepada sasaran program KB yaitu
pasangan usia subur. Kejadian kekosongan alat kontrasepsi (stock out) proses
pengadaan beberapa jenis alat kontrasepsi di Perwakilan BKKBN Provinsi
Sumatera Utara masih belum selesai. Kekosongan alkon ini berdampak langsung
pada pelayanan program KB di masyarakat. Selain kekosongan, terdapat juga
penumpukan alkon di fasilitas kesehatan untuk jenis kontrasepsi pil kombinasi,
suntikan 3 bulan dan kondom seperti disampaikan kasubbid pelayanan KB Dinas
PP dan KB Kota Medan.
“Tahun 2018 ada stok alkon yang kosong karena keterlambatan proses
pengadaan di Provinsi terutama Implant. Padahal untuk pengguna Implant di
Kota Medan dalam penggarapan peserta KB baru palingdiminati. Karena stok
alkonnya kosong, kita ubah ke metode lain yang non MKJP.” (DM, wawancara
10 Oktober 2018)
Permasalahan perencanaan alkon ini terjadi karena kurangnya manajemen
inventaris sistem perencanaan dengan ketersediaan data yang akurat dan berujung
pada tidak efektifnya penyaluran alkon. Perhitungan jumlah alkon yang harus
dipasok tidak responsif terhadap pola konsumsi yang berubah-ubah dimasyarakat.
Lemahnya data penggunaan alat kontrasepsi di lapangan tidak terlepas dari,
kelemahan dalam manajemen informasi sistem logistik akibat dari ketiadaan
catatan stok atau pencatatan stok yang tidak tepat di fasilitas kesehatan pelayanan
Universitas Sumatera Utara
69
kontrasepsi. Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi kekosongan beberapa jenis
alat kontrasepsi ini adalah dengan mengganti cara kepada metode lain yang
tersedia juga melakukan permintaan ke BKKBN.
4.2.3. Masih Kurangnya Kapasitas Sumber Daya Manusia
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan didukung aparatur sebanyak 184
pegawai dengan komposisi sebagai berikut:
Tabel 03. Komposisi Aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Medan.
No Uraian Jumlah
(Orang)
Persentase
(%)
1. Jumlah pegawai 184 100
2. Kualifikasi Menurut Pendidikan :
1.1. SLTA Sederajat
1.2. D-III
1.3 S 1
1.4 S 2
41
56
84
3
22,29
30,44
45,66
1,63
3. Kualifikasi Menurut Golongan
3.1. Golongan II
3.2. Golongan III
3.3 Golongan IV
34
117
33
18,48
63,59
17,94
4. Kualifikasi Menurut Jabatan
4.1 Eselon II
1
6,6
Universitas Sumatera Utara
70
4.2 Eselon III
4.3 Eselon IV
4
10
26,6
66,6
Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2018
Dalam menjalankan perencanaan, manajemen perencanaan pembangunan
dilakukan dibawah koordinasi bidang sekretariat. Perencanaan program dan
kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana
strategis dan rencana kerja dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
Pelaksanaan dan pengorganisasian penyusunan bahan kebijakan standart
operasional prosedur, standard pelayanan, standard kompetensi jabatan, analisa
jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan laporan kinerja dan standard lainnya
lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal
seperti disampikan sekretaris Dinas PP dan KB Kota Medan.
“Ada beberapa orang yang sudah dilatih tentang program pindah ke dinas lain,
sekarang diisi yang baru dari dinas lain. Jadi untuk program dengan orang baru,
harus mulai belajar lagi.” (TH, Wawancara 11 Oktober 2019)
Selain di dinas PP dan KB Kota Medan, terdapat juga petugas di lini
lapangan, untuk petugas lapangan KB Kota Medan terdapat petugas lapangan
sejumlah 139 orang. Setelah dilakukan tes kompetensi oleh Perwakilan BKKBN
Provinsi Sumatera Utara jumlah PKB dengan kompetensi diatas rata rata
mencapai 33 orang, sedangkan jumlah PKB dengan kompetensi dibawah rata –
rata mencapai 106 orang. Kompetensi ini mencakup kompetensi teknis,
kompetensi manajerial dan kompetensi sosio cultural dalam penggerakan program
KKBPK di lapangan seperti disampikan sekretaris Dinas PP dan KB Kota Medan.
Universitas Sumatera Utara
71
“Kompetensi PLKB masih banyak yang rendah, tidak hanya di Medan tetapi juga
di Sumatera Utara. Melalui BKKBN Provinsi dilakukan pelatihan untuk update
materi program, tapi memang jumlahnya terbatas. Kita di Kota Medan untuk
pelatihan memang sebagian besar masih melalui BKKBN Provinsi.” (TH,
wawancara 11 Oktober 2019)
Dalam 5 tahun terakhir, terkait pejabat pada dinas pengendalian penduduk
dan KB Kota Medan baik pejabat esselon II dan esselon III terjadi rotasi yang
menyebabkan perubahan struktur. Hal ini menyebabkan, penurunan pemahaman
terkait program KKBPK terutama pada pejabat yang sebelumnya telah dilatih dan
paham terhadap program KKBPK. Untuk Bappeda terkait perencanaan, hal yang
sama juga terjadi terkait rotasi pejabat yang berwenang. Hal ini berpengaruh pada
pemahaman pengambil kebijakan dalam proses perencanaan program KKBPK.
Terkait perencanaan program, selama dua tahun terakhir dalam penyusunan
perencanaan kegiatan dinas melalui Bappeda dalam undangan rapat yang
diundang adalah kasi perencanaan sehingga dalam pengambilan kebijakan
cenderung lebih panjang dalam prosesnya karena tidak melibatkan kepala bidang
atau kepala dinas secara langsung. Selain pengelolaan APBD, untuk Kota Medan
ada juga dukunagan dana APBN dalam DAK. Dalam pengelolaan dana DAK,
melalui seperti disampaikan kasubbag perencanaan Perwakilan BKKBN Provinsi
Sumatera Utara:
“Pada pembahasan dana DAK tahun 2018 dalam pertemuan yang dilakukan
BKKBN Sumatera Utara, Bappeda Kota Medan tidak hadir.” (SRL, wawancara 11
Oktober 2019)
4.3. Pembangunan Program KKBPK Secara Berkelanjutan Pada Dokumen
Perencanaan Daerah
Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan
Universitas Sumatera Utara
72
nasional adalah untuk mewujudkan Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan
Makmur. Kemandirian dalam mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat
dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.
Maju dengan tingkat kemakmuran yang tinggi disertai dengan sistem dan
kelembagaan politik dan hukum yang mantap. Keadilan tanpa ada pembatasan/
diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah.
Kemakmuran dengan kebutuhan hidup masyarakat Indonesia telah terpenuhi
sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain. Visi
pembangunan nasional untuk tahun RPJMN tahun 2015-2019 adalah:
Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong-Royong.
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Medan Tahun 2016 - 2021 maka visi pembangunan kota tahun 2016 - 2021
ditetapkan sebagai berikut: “Menjadi Kota Masa Depan Yang Multikultur, Berdaya
Saing, Humanis, Sejahtera Dan Religius”. Berdasarkan gambaran dan harapan Visi
Kota Medan maka ditetapkan Misi pembangunan kota tahun 2016-2021 yang
menjadi pijakan program KKBPK adalah pada poin ke 5 (lima) yaitu Mendorong
peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan
taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Misi ini
kemudian dijabarkan dengan tujuan mewujudkan Kota Medan sebagai pusat
pelayanan kesehatan regional dengan sasaran peningkatan akses dan pelayanan
kesehatan dengan strategi peningkatan akses dan kualitas pelayanan Keluarga
Berencana.
Universitas Sumatera Utara
73
Kementerian Dalam Negeri melalui Peraturan Mentri Dalam Negeri
(Permendagri) Nomor: 86 Tahun 2017 menjelaskan poin aspek dan indikator
kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan tingkat outcome pemerintah
daerah seperti pada lampiran. Dalam penetapan indikator kinerja Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam RPJMD tahun 2016 –
2021 belum semua indikator bisa dicantumkan sesuai dengan Permendagri Nomor
86 Tahun 2017 dengan 31 indikator kinerja. Dalam RPJMD Kota medan indikator
kinerja program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga yang tercantum
hanya satu indikator prevalensi peserta KB aktif. Telah ada upaya yang dilakukan
oleh dinas PP dan KB Kota Medan dalam sinkronisasi indikator kinerja seiring
dengan perubahan nomenklatur sebelumnya dari Badan ke Dinas. Dinas
Pengendalian Penduduk dan KB di Kota Medan. Sinkronisasi dilakukan antara
renstra dinas dengan renstra Kemendagri dan BKKBN. Selain di dokumen Renstra,
Dinas Pengendalian Penduduk dan KB berupaya merevisi indikator kinerja bidang
pengendalian penduduk dan KB sesuai RPJMN 2016 - 2021. Revisi ini dilakukan
secara menyeluruh oleh Pemerintah Kota Medan dan DPRD untuk merevisi Perda
Kota Medan tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)
Kota Medan 2016-2021 sebagai konsekuensi dialihkan sejumlah kewenangan ke
pemerintah provinsi. Ada beberapa kewenangan pemerintah kota yang dialihkan ke
pemerintah provinsi. Hal ini berpengaruh terhadap Perda RPJMD yang telah
disahkan 2016. Pelimpahan kewenangan ini berimplikasi terhadap perubahan
organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayah kerja Pemko Medan. Untuk Dinas
Pengendalian Penduduk dan KB Kota Medan, perubahan kewenangan ada pada
pengelolaan Petugas Keluarga Berencana (PKB) yang sebelumnya merupakan
Universitas Sumatera Utara
74
urusan pemerintah daerah, setelah perubahan kewenangan maka urusan PKB
diserahkan ke pemerintah pusat melalui instansi BKKBN.
Dalam Perbaikan RPJMD Kota Medan, Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Medan telah menetapkan rencana strategis mengacu
pada permendagri nomor Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Namun, dari 31
indikator kinerja, yang tercantum dalam renstra hanya 30 indikator, indikator
persentase pembiayaan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga
melalui APBD dan APBDes tidak dicantumkan. Penetapan indikator kinerja untuk
Tahun 2018 antara Walikota Medan dengan kepala Dinas Pengendalian Penduduk
dan KB Kota Medan pada bulan April 2018 telah diusulkan penambahan indikator
perjanjian kerja dengan penambahan:
1. Menurunkan tingkat kemiskinan dan penanggulangan masalah
kesejahteraan sosial.
2. Jumlah rata rata anak yang dilahirkan perempuan/Total Fertility Rate
(TFR)
3. Rata rata jumlah anak per Keluarga
4. Cakupan petugas keluarga berencana yang didayagunakan perangkat
daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di
bidang pengendalian penduduk.
5. Rasio petugas pembantu Pembina keluarga berencana kelurahan di tiap
kelurahan.
Selain sinkronisasi dalam RPJMD, dalam penyusunan renstra dinas
memperhatikan perubahan lingkungan strategis dalam penajaman program
KKBPK di lini lapangan, diantaranya terkait otonomi daerah. Langkah yang dapat
Universitas Sumatera Utara
75
dilakukan untuk mengatasi permasalahan rentang kendali manajemen pelayanan
Program KKBPK di Kota Medan, diantaranya melalui:
1. Ketersediaan instrumen regulasi yang mendukung penuangan program dan
kegiatan Pembangunan Bidang Kependudukan dan KB ke dalam program
dan kegiatan pemerintah kota;
2. Ketersediaan rancang bangun program Kependudukan, KB dan
Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang tertuang dalam arah kebijakan
umum daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
dan Rencana Strategis Daerah (Renstrada) serta Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kota Medan;
3. Penguatan kelembagaan Pengendalian Penduduk dan KB di Kota Medan;
4. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB
(PKB/PLKB) oleh Pemerintah Kota Medan serta Optimalisasi fungsi
PPKBD dab Sub-PPKBD (kader) sebagai ujung tombak pelaksana Program
KKBPK di lini lapangan.
Namun sampai saat ini, usulan yang dilakukan oleh Dinas PP dan KB kota
medan ke bappeda masih belum terealisasi dalam revisi dokumen RPJMD.
Sasaran pembangunan manusia dan masyarakat dapat dilihat dari target pada tabel
dibawah ini:
Tabel 04. Sasaran Pembanagunan Masyarakat Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan
No Pembangunan Baseline 2014 Sasaran 2019
1 Rata Rata Laju Pertumbuhan
Penduduk
1,49
(2000 – 2010)
1,19
(2010 – 2020)
2 Angka Kelahiran Total
(TFR)
2.6
(SDKI 2012)
2.3
3 Angka Prevalensi Pemakaian 61.9% 66%
Universitas Sumatera Utara
76
Kontrasepsi (CPR) semua
metode
(SDKI 2012)
4 Penggunaan Metode
Kontrasepsi Jangka Panjang
18.3 12.5
5 Tingkat Putus Pakai
Kontrasepsi
27.1 24.6
4.3.1 Analisa Internal dan Eksternal dalam Pengelolaan Program KKBPK
Analisis pada lingkuan internal dan eksternal untuk mengidentifikasi faktor
yang menjadi kekuatan dan kelemahan yang menjadi sumber daya Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan untuk
menghadapi peluang dan ancaman. Keterkaitan antara lingkungan dan eksternal
adalah seperti Tabel berikut ini:
Tabel 05. Analisa Internal dan Eksternal Lingkungan Strategis Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan.
Kekuatan Kelemahan
Internal 1. Dukungan Sumber Daya
Manusia yang Kompeten.
2. Adanya Tugas Pokok dan Fungsi
yang jelas.
3. Ketersediaan Data dan Informasi
Program KB.
4. Adanya Komitmen untuk
meningkatkan Kinerja Aparatur
5. Tersedianya dana UPPKS.
6. Tersedianya Peraturan
Perundang-undangan dalam
melaksanakan kegiatan.
7. Tersedianya dukungan sarana dn
prasarana yang memadai.
8. Tersedianya Potensi Koordinator
Penyuluh Lapangan Keluarga
Berencana sesuai kebutuhan di
kecamatan.
9. Dapat ditingkatkan kuantitas dan
kualitas tenaga lapangan
(penyuluh KB) sesuai kebutuhan.
1. Ketersediaan anggaran yang
terbatas untuk pelaksanaan
program dan kegiatan.
2. Koordinasi antar SKPD
belum optimal.
3. Terbatas dan kurangnya
kompetensi SDM di
lapangan.
4. Belum maksimalnya fungsi
konseling.
5. Belum maksimalnya fungsi
tim monitoring evaluasi
dilapangan secara
berjenjang.
6. Masih lemahnya penguatan
desentralisasi data.
7. Akses online system belum
maksimal.
Universitas Sumatera Utara
77
10. Antusias Institusi Masyarakat
(PPKBD dan sub PPKBD)
terhadap KB masih cukup tinggi
Eksternal 1. Sasaran menjadi peserta KB bagi
Pasangan Usia Subur (PUS)
masih terbuka luas.
2. Sasaran peserta KB Pria masih
terbuka luas untuk menekan
Angka Kelahiran dalan upaya
pengendalian pertumbuhan
penduduk.
3. Antusias Institusi Masyarakat
(PPKBD dan Sub PPKBD)
terhadapa KB masih cukup tinggi
4. Membangun kerjasama antar
Dinas/Instansi, Lintas Sektoral
dan Organisasi Kemasyarakatan,
Tokoh agama.
5. Dapat ditingkatkan jumlah
anggaran yang diperlukan untuk
pelaksanaan program dan
kegiatan yang bersumber dari
APBD.
6. Dapat ditingkatkan kuantitas dan
kualitas Tenaga Lapangan
(Penyuluh KB) sesuai kebutuhan
1. Masig terbatasnya
ketersedian Alat Kontrasepsi
terutama Implant
2. Masih tingginya Kawin Usia
Muda pada masyarakat
tertentu.
3. Budaya anak lebih dari dua
masih berlaku pada
masyarakat tertentu.
Berdasarkan analisis dan pemetaan kinerja tahun 2016 – 2017, telah
dilakukan identifikasi beberapa isu strategis dan permasalahan pengendalian
kuantitas penduduk, yang memerlukan perhatian khusus adalah:
1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata untuk dapat
mengatasi permasalahan pelayanan KB, antara lain: (1) angka pemakaian
kontrasepsi cara modern tidak meningkat secara signifikan, (susenas
2015); (2) kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih
tinggi, apabila dengan menggunakan metode formulasi baru; (3) tingkat
putus pakai penggunaan kontrasepsi masih tinggi, (4) penggunaan metode
Universitas Sumatera Utara
78
kontrasepsi jangka panjang (MKJP) yang cenderung menurun, (5) kualitas
pelayanan KB (supply side) belum sesuai standar, yaitu berkaitan dengan
ketersediaan dan persebaran fasilitas kesehatan/klinik pelayanan KB,
ketersediaan dan persebaran tenaga kesehatan yang kompeten dalam
pelayanan KB, kemampuan bidan dan dokter dalam memberikan
penjelasan tentang pilihan metode KB secara komprehensif termasuk
mengenai efek samping alokon dan penangananya, serta komplikasi dan
kegagalan; (6) jaminan pelayanan KB belum seluruhnya terpetakan pada
fasilitas pelayanan KB, terutama dalam rangka sinkronisasi Dengan
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) kesehatan.
2. Penguatan Advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang
program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga
(KKBPK) pelaksanaanya masih dihadapkan dengan beberapa
permasalahan antara lain: (1) masih lemahnya komitmen dan dukungan
para pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap program KKBPK
terutama yang terkait dengan kelembagaan, kebijakan, perencanaan
program dan penganggran; (2) masih tingginya jumlah anak yang di
inginkan dari setiap keluarga, yaitu sekitar 2,7 sampai dengan 2,8 anak
satu di atas angka kelahiran total sebesar 2,4 (SDKI 2017); (3) masih
terjadinya kesenjangan dalam memproleh informasi tentang program
KKBPK antara wilayah perdesaan-perkotaan maupun antar tingkat
pendidikan dan pengeluaran keluarga; (4) muatan dan pesan dalam
Advokasi dan KIE masih perlu untuk terus dikembangkan; (5) peran
tenaga lapangan KB dalam Konseling KB belum optimal.
Universitas Sumatera Utara
79
3. Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehataan
dalam upaya mengendalikan jumlah kelahiran dan menurunkan resiko
kematian ibu melahirkan. Permasalahan kesehatan reproduksi remaja
antara lain: (1) Angka kelahiran pada remaja perempuan berusia 15-19
tahun masih tinggi (2) Masih banyaknya perkawinan usia muda ditandai
dengan median usia kawin pertama perempuan yang rendah yaitu 20,1
tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi pria (usia ideal pernikahan
menurut kesehatan reproduksi adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25
tahun bagi pria); (3) terdapat kesenjangan dalam pembinaan pemahaman
remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang tergambar
pada tingkat kelahiran remaja (angka kelahiran remaja kelompok usia 15-
19 tahun); (4) Tingginya perilaku seks pranikah di sebagian kalangan
remaja, berakibat pada kehamilan yang tidak diinginkan masih tinggi; (5)
Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko
masih rendah.
4. Pembangunan keluarga melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran
delapan fungsi keluarga. Dalam rangka pembinaan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga melalui pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB
masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain: (1) masih
tingginya jumlah keluarga miskin; (2) Terbatasnya akses keluarga dan
masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan dan
kesejahteraan keluarga; (3) Pelaksanaan program ketahanan keluarga dan
kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi kelompok kegiatan belum
optimal dalam mendukung pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB.
Universitas Sumatera Utara
80
Disamping itu, kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina
Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) belum optimal
dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya ber-
KB/pelestarian Peserta KB Aktif (PA); dan (4) Terbatasnya materi
program KKBPK dalam kelompok kegiatan serta terbatasnya jumlah dan
kualitas kader/tenaga kelompok kegiatan.
5. Penguatan landasan hukum dalam rangka optimalisasi pelaksanaan
pembangunan bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB).
Penguatan landasan hukum dan penyerasian kebijakan Pembangunan
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki
beberapa permasalahan sebagai berikut: (1) Belum seluruh kebijakan
perencanaan program dan penyelenggaraan yang terkait dengan bidang
pengendalian penduduk dan KB dimasukkan dalam perencanaan daerah
(Indikator Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB dalam
RPJMN dan Rentra BKKBN ke dalam RPJMD dan Renstrada Kota; (2)
Koordinasi Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB dengan
program pembangunan lainnya masih lemah (antara lain: koordinasi
pembangunan dengan program bantuan pemerintah seperti Program
Keluarga Harapan/PKH, Jamkesmas/Jamkesda, Jampersal, PNPM dan
SJSN Kesehatan), serta perlunya penguatan koordinasi pelaksanaan
kegiatan bidang KKB lintas sektor (missal: kegiatan Kampung KB).
6. Penguatan data dan informasi Kependudukan, KB dan KS. Terdapat
beberapa sumber data pembangunan kependudukan yang mencatat
Universitas Sumatera Utara
81
registrasi pendudukan dan registrasi vital; sensus penduduk dan beberapa
survei terkait bidang kependudukan dan KB termasuk data-data kajian dan
evaluasi pembangunan kependudukan dan KB. Data sektoral memegang
peranan penting dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi
pembangunan bidang KKB. Namun, data sektoral yang diperoleh melalui
statistik rutin pendataan kependudukan, KB dan keluarga belum dapat
digunakan secara optimal dalam pengawasan, pemantauan, pengendalian,
evaluasi program KKBPK, dikarenakan sistem pengolahan data masih
kurang berkualitas. Pengembangan pada Renstra Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan tahun 2017-2021 harus
dapat mengakomodir berbagai prioritas yang mempertimbangkan
sinergitas dari empat sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu
1) pengendalian penduduk, 2) Keluarga Berencana (KB), 3) Keluarga
Sejahtera serta 4) Standarisasi pelayanan KB dan sertifikasi Tenaga
Penyuluh KB (PKB/PLKB). Pengembangan detail pelaksanaan sub urusan
tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah RI (PP) nomor 18 tahun 2016
tentang Perangkat daerah.
4.3.2 Program KKBPK dan Pencapaian Target SDGs.
Dalam RPJMN 2015 - 2019, Bapennas akan fokus dalam target SDGs yang
akan memberi warna penting dalam Agenda Pembangunan antara lain: (i)
pembangunan manusia seperti kemiskinan, kelaparan kekurangan gizi,
pembangunan kesehatan, pendidikan dan kesetaraan gender; (ii) pemenuhan akses
masyarakat terhadap air dan sanitasi tetap menjadi isu penting, dan akses terhadap
energi merupakan fokus baru yang ditambahkan; (iii) untuk pembangunan
Universitas Sumatera Utara
82
ekonomi berkelanjutan merupakan isu baru yang akan difokuskan pada
pertumbuhan ekonomi yang terjaga dan inklusif, serta industrialisasi yang
berkelanjutan dan pembangunan hunian dan kota berkelanjutan yang secara
keseluruhannya disertai dengan penerapan pola produksi dan konsumsi
berkelanjutan; (iv) pembangunan lingkungan yang tercermin pada fokus mitigasi
kepada perubahan iklim, konservasi sumberdaya alam dan perlindungan ekosistem
serta keanekaragaman hayati; dan terakhir adalah adanya rumusan cara pencapaian
(means of implementation).
Pemerintah melalui BKKBN dan Kementrian Dalam Negeri di tingkat
pusat dan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB di Provinsi/ Kabupaten/Kota
melalui pedoman arah pembangunan Pemerintah sebagaimana tertera dalam
Buku I RPJMN Tahun 2015 – 2019 berkomitmen dalam mendukung visi dan
misi pembangunan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui
penurunan laju pertumbuhan penduduk (LPP) dan mewujudkan keluarga yang
berkualitas. Dalam mencapai target SDGs, Program Kependudukan, KB dan
Pembangunan Keluarga memelalui pencapaian tujuan ke 3 (tiga) dalam
menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua
penduduk dalam segala usia, seerta pencapaian tujuan ke 5 (lima) yaitu mencapai
kesetaraan gender serta memberdayakan perempuan dan anak perempuan.
Target pencapaian tujuan SDGs ke 3 (tiga) dilakukan dilaksanakan melalui
(a) Peningkatan angka prevalensi pemakaian kontrasespi/ CPR semua cara untuk
Pasangan Usia Subur (PUS), (b) Penurunan angka kelahiran remaja usia 15 – 19
tahun. Target dan indikator untuk pencapaian tujuan SDGs ke 5 (lima)
dilaksanakan melalui: (a) Peningkatan median usia kawin pertama perempuan,
Universitas Sumatera Utara
83
(b) penurunan angka kelahiran usia remaja 15 – 19 tahun, (c) penurunan angka
unmet need KB, (d) Peningkatan pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia
Subur (PUS) tentang kontrasespsi modern minimal 4 jenis, dan (e) tersedianya
Undang Undang atau Peraturan Pemerintah yang menjamin akses perempuan
untuk mendapatkan pelayanan informasi, serta pendidikan kesehatan seksual dan
reproduksi.
Pemerintah melalui peraturan presiden nomor 59 tahun 2017 Tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menyatakan bahwa
Sustainable Development Goals atau pembangunan berkelanjutan adalah dokumen
yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030. Rencana
aksi daerah dalam pembangunan berkelanjutan disusun dalam dokumen rencana
kerja 5 (lima) tahunan dengan berbagai kegiatan yang secara langsung atau tidak
langsung mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan sesuai dengan
sasaran nasional. Untuk penetapan rencana pembangunan daerah, Bupati/ Walikota
bersama Gubernur menyusun sasaran pembangunan berkelanjutan daerah
melibatkan lintas sector untuk berkoordinasi dalam penyusunan, pemantauan dan
evaluasi pembangunan berkelanjutan selama 5 (lima) tahun.
Dalam pembangunan berkelanjutan, dinas pengendalian penduduk dan KB
Kota Medan juga telah menyusun Dokumen Grand Desain pembangunan
Kependudukan Kota Medan sampai tahun 2015 - 2040. Penyusunan Grand Desain
Pembangunan Kependudukan Kota Medan berdasarkan peraturan Walikota Medan
nomor 16 tahun 2016. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Medan melalui bidang Pengendalian Penduduk dan mitra kerja akademisi
dari koalisi kependudukan kota medan, perguruan tinggin serta dinas terkait telah
Universitas Sumatera Utara
84
melakukan penyusunan roadmap database kependudukan diinginkan dalam pokok
pokok pembangunan Kota Medan seperti disampaikan sekretaris Bappeda Kota
Medan.
“Untuk perencanaan, Kota Medan sudah ada Grand Desain pembangunan
kependudukan. Grand desain ini untuk diterapkan ke instansi terkait, untuk dinas
KB sendiri sudah ada targetan insikator utara dalam renstra dinas yang di susun
sampai tahun 2021.”
Isu kependudukan dalam variabel demografi seperti kelahiran, kematian
dan mobilitas penduduk serta kuantitas (jumlah, komposisi, kepadatan) dan
kualitas (pendidikan, kesehatan, dan ekonomi). Dalam mendukung pencapaian
target SDGs poin ke 3 dan ke 5, melalui roadmap indikator dan parameter
pengendalian kuantitas penduduk kota medan disusun target seperti tabel di bawah
ini:
Tabel 06. Roadmap Pengendalian Kualitas Penduduk Kota Medan
2015 – 2040
No Indikator Periode Roadmap 2015 – 2040
2015 2020 2025 2030 2035 2040
1 Laju Pertumbuhan
Penduduk (%)
1,11 0,93 0,75 0,58 0,45 0,30
2 Total Fertility Rate
(Rata rata wanita
punya anak)
2.16 2.12 2.08 2.05 2.02 2.0
3 Persentase kesertaan
ber-KB
60 64 67 70 74 79
4 Usia Kawin Pertama
Wanita
22 22 22 23 23 23
Grand Desain pembangunan Kota Medan kemudian disusun untuk
diintegrasikan dalam variable demografi dengan variable pembangunan,
harmonisasi dinamika kependudukan dengan sosial dan budaya dalam integrasi
isu kependudukan kedalam pembangunan. Dalam Renstra Dinas Pengendalian
Universitas Sumatera Utara
85
Penduduk dan KB Kota Medan, untuk pencapaian target SDGs sampai dengan
tahun 2021 telah ditetapkan seperti tabel berikut ini:
Tabel 07. Target Kinerja Dinas Pengendalian penduduk dan KB Kota
Medan Dalam Pencapaian SDGs
No Indikator Kondisi
Awal
Target Capaian
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021
1 Total fertility
Rate
2.6 2.5 2.5 2.4 2.3 2.3
2 Jumlah
Kebijakan
Daerah Untuk
Pengendalian
penduduk
1 1 1 2 3 3
3 Angka
Pemakaian
Kontrasepsi
(CPR)
- 76 76.72 76.97 77.12 77.48
4 Angka
Kelahiran
Remaja
(ASFR 15 –
19 tahun)
- 0 0 0 0 0
5 Cakupan PUS
Ingin ber-KB
Tidak
Terpenuhi
- 13.41 13.01 12.68 12.32 12.13
6 Penggunaan
Kontrasepsi
Jangka
Panjang
- 28.84 29.12 29.40 29.69 29.90
Pengaturan ini dilakukan untuk mengurangi dua komponen utama
kependudukan yaitu pengaturan kelahiran/ fertilitas dan penurunan kematian/
mortalitas dengan program pengaturan kelahiran untuk mengurangi angka
kematian ibu dan balita.
Dalam proses perencanaan Kota Medan, dokumen grand desain
kependudukan masih belum dimanfaatkan optimal. Kurangnya koordinasi dan
Universitas Sumatera Utara
86
sosialisasi hasil rancangan grand desain menjadi masalah utama. Sebagai langkah
antisipasi kejadian di masa yang akan datang, berbagai permasalahan pokok yang
dihadapi dalam penyelenggaraan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana dalam lima tahun ke depan dapat disajikan sebagai berikut:
1. Pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan kemampuan
produksi menyebabkan tingginya beban pembangunan berkaitan dengan
penyediaan pangan, sandang dan papan
2. Kepadatan penduduk yang tidak merata menyebabkan pembangunan hanya
berpusat pada daerah tertentu yang padat penduduknya saja. Hal ini
menyebabkan hasil pembangunan tidak bisa dinikmati secara merata
sehingga menimbulkan kesenjangan sosial antara daerah yang padat dan
daerah yang jarang penduduknya.
3. Tingginya tingkat urbanisasi menyebabkan munculnya kawasan kumuh di
kota besar sehingga menimbulkan kesenjangan sosial antara kelompok
kaya dan kelompok miskin kota
4. Pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan penyediaan
lapangan kerja menyebabkan terjadinya pengangguran yang berdampak
pada kerawanan sosial.
5. Penanganan kualitas penduduk menyangkut penanggulangan bayi, anak
remaja dan lansia
6. Penanganan kualitas menyongsong bonus demografi menyangkut
kemandirian, pemberdayaan, peluang dan kesempatan kerja serta pelatihan.
Secara dokumen terkait pencapaian program, indicator pencapaian target
SDGs sudah dituangkan dalam Grand Desain Kependudukan yang tertuang dalam
Universitas Sumatera Utara
87
renstra dinas pengendalian penduduk dan KB kota Medan, namun bila dilakukan
analisis dari capaian tahun 2017 dan 2018 masih banyak hal yang perlu dianalisis
untuk perbaikan program kedepan seperti disampaikan kasubbag perencanaan
dinas PP dan KB Kota Medan.
“Secara khusus memang dalam rapat perencanaan mulai dari koordinasi
Bappeda sampai rapat kordinasi ke lini lapangan kita tidak pernah secara
langsung membahas isu SDGs. Tapi secara tersurat sudah ada kita susun
dalam grand desain pembangunan kependudukan dan dituangkan dalam
target tahunan.” (N, Wawancara 10 Oktober 2018)
Karena indikator yang masuk ke dokumen perencanaan tidak secara
menyeluruh sesuai permendagri 86 tahun 2017, maka ada pengaruh dalam
penganggaran dinas pengendalian penduduk dan KB Kota Medan. Alokasi
anggaran juga lebih kecil karena fokus utama pada peningkatan kesertaan ber KB.
Terkait dana APBN dalam DAK fisik dan non fisik, pengurangan anggaran cukup
besar pada tahun 2018 untuk dinas PP dan KB Kota Medan. Dari dukungan dana
non fisik DAK Program KB, dana yang terserap hanya 32,23 persen. Jumlah ini
adalah dukungan dibalai penyuluh KB, kegiatan kampung KB, dan kegiatan
poktan ketahanan keluarga. Dana ini terkait penggerakan di lini lapangan, dengan
serapan yang rendah pada 2018, dapat dilihat bahwa kurang optimalnya
penggerakan program di lini lapangan. DAK fisik Kota Medan Tahun 2018 tidak
terealisasi. Rendahnya dukungan APBD terkait dengan musrenbang yang tidak
maksimal dalam dukungan program KKBPK mulai dari lingkungan sampai
tingkat kota, hal ini menyebabkan dukungan anggaran dari APBD sangat kecil
untuk program KKBPK. Terkait alkon yang dikelola dan disitribusikan BKKBN,
keterlambatan dan distribusi alkon menyebabkan meningkatnya kebutuhan ber-
KB yang tidak terpenuhi dan menurunnya penggunaan KB kontrasepsi jangka
panjang berdasarkan data stattistik rutin.
Universitas Sumatera Utara
88
Melihat data capaian kinerja berdasarkan laporan statistik rutin, untuk kota
Medan pencapaian peserta KB semua metode kontrasepsi tercapai sebesar 67
persen atau 2.017.010 pasangan. Sementara untuk penggunaan kontrasepsi jangka
panjang, jumlah yang dicapai lebih rendah dengan capaian 30 persen atau 62.617
pasangan. Berdasarkan data ini, didapat data ketidak berlangsungan penggunaan
kontrasepsi sebesar 42,15%. Angka ini jauh diatas angka toleransi nasional yaitu
sebesar 25 persen. Kebutuhan ber-KB yang tidak terlayani juga mengalami
peningkatan sebsar 19.4 persen atau 59.733 pasangan. Kota Medan merupakan
daerah penyangga utama untuk Provinsi Sumatera Utara, sehingga berdasarkan
data ini dibutuhkan evaluasi dan revitalisasi terkait perencanaan dan pengelolaan
program KKBPK. Untuk pembinaan peserta KB melalui kelompok kegiatan,
cakupan kota medan juga masih jauh dibawah 50%. Untuk keluarga yang memiliki
balita 44%, keluarga yang memiliki remaja 37 persen dan keluarga yang memiliki
balita 43 persen. Sementara kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga
Sejahtera (UPPKS) capaiannya jauh lebih rendah yaitu 12 persen.
Melalui perbaikan dalam perencanaan yang tertuang dalam RPJMD Kota
Medan, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Medan
memiliki potensi untuk lebih berkontribusi pada pembangunan kesehatan melalui
peningkatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Pengembangan yang
dilakukan dapat dilakukan melalui perumusan berbagai kegiatan yang secara
langsung terkait dengan 5 (lima) kegiatan prioritas: pelayanan KB, advokasi dan
KIE KKBPK, pembinaan remaja, pembangunan keluarga, dan kelembagaan, serta
data dan informasi.
Universitas Sumatera Utara
89
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Institusi memiliki kapasitas dalam mencapai tujuan pembangunan yang
tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Program Kependudukan,
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga merupakan program strategis
dalam peningkatan kualitas manusia yang merupakan salah satu tujuan
pembangunan berkelanjutan dalam pencapaian target SDGs. Berdasarkan hasil
penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan
secara struktur institusi sudah sesuai dengan pembagian struktur dan
beban kerja. Dalam mekanisme pelaksanaan perencanaan, Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masih mengalami
kendala baik internal maupun eksternal dalam penyusunan program -
program strategis yang menyebabkan menurunnya kualitas penggarapan
program di masyarakat. Penguatan kerjasama dengan mitra kerja
menjadi penting dalam peningkatan kualitas dan kauntitas program
untuk mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Dalam dokumen perencanaan, program KKBPK masuk dibawah aspek
pelayanan kesehatan dengan satu indikator pencapaian program.
Dokumen ini tidak sesuai dengan indikator kinerja program KKBPK
permendagri Nomor 86 tahun 2017 dengan 32 indikator. Dinas
Pengendalian Penduduk dan KB Kota Medan telah berupaya
Universitas Sumatera Utara
90
menyesuaikan indikator kinerja dalam renstra dinas dengan menetapkan
tujuan dan sasaran. Penyempurnaan indikator juga telah dilakukan
dalam usulan revisi RPJMD Kota Medan, namun hanya mencakup 7
indikator kinerja.
2. Dalam mencapai target SDGs, program KKBPK mempengaruhi
pencapaian program poin ke 3 dan ke 5. Roadmap database
kependudukan dalam pencapaian target SDGs untuk pembangunan
berkelanjutan telah tertuang dalam Grand Desain Pembangunan
Kependudukan Kota Medan. Namun untuk pemanfaatan lintas sektor
masih belum maksimal dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan.
Sehingga berdampak pada rendahnya pencapaian program dilapangan.
5.2 Saran
Proses perencanaan memiliki peranan penting dalam pencapaian tujuan
institusi yang tertuang dalam dokumen pembangunan daerah. Dalam analisis
kapasitas institusi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Medan
permasalahan dan hambatan yang dialami dalam menjalankan fungsi perencanaan
menjadi alasan penting bagi peneliti untuk memberikan saran yang bermanfaat
baik secara praktis kepada pengelola program kependudukan, keluarga berencana
dan pembangunan keluarga maupun secara akademis bagi pemerhati masalah
pembangunan daerah. Adapun saran tersebut meliputi:
1. Dalam perencanaan, advokasi kepada pemangku kepentingan dilakukan
sejak awal penetapan RPJMN/ RPJMD sebelum pemilihan kepala daerah
Universitas Sumatera Utara
91
agar program strategis kependudukan, keluarga berencana dan
pembangunan keluarga menjadi isu yang akan dianalisis dan masuk
kedalam visi dan misi pembangunan daerah.
2. Penetapan perencanaan program jangka menengah mulai dari pusat
sampai daerah mengacu pada indikator rencana pembangunan
kemendagri dan renstra kementrian/ lembaga yang menjadi pengalola
program dan dokumen pembangunan jangka panjang agar terpadu untuk
pencapaian tujuan pembangunan nasional yang ditetapkan dan dievaluasi
dalam pertemuan strategis komponen perencana.
3. Bagi para pemerhati pembangunan diharapkan untuk lebih
mengkesplorasi bentuk penelitian, teori dan tema penelitian terkait
dengan analisi kapasitas institusi dan perencanaan pembangunan
berkelanjutan. Salah satu ranah yang bisa dieksplor adalah kesesuaian
usulan program usulan musrenbang secara bertahap dengan perencanaan
pemerintah daerah. Membandingkan dokumen perencanaan antara
pemerintah daerah dibawah kemendagri dengan dokumen kementrian/
lembaga, dan aspek lainnya
Universitas Sumatera Utara
92
DAFTAR PUSTAKA
Annas, Julissas. 2005. Pembangunan Berkelanjutan Dan Relevansinya Untuk
Indinesia. Jurnal Madani, Edisi 2.
Aoki. Mashiko. 2001. Toward A Comparative Institutional Analysis. London: The
MIT Press
Askar Jaya. 2004, Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable
Development), Program Pasca Sarjana IPB, Bogor.
Azis, Iwan P dkk. 2010. Pembangunan Berkelanjutan Peran dan Kontribusi Emil
Salim. Kepustakaan Populer Gramedia. Jakarta.
Barclay, George W, 1984. Teknik Analisa Data Kependudukan. Jakarta: PT. Bina
Aksara.
Babbie, Earl R., 1977. Society By Agreement: An Introduction to Sociology.
California: Wadsworth Publishing Company, Inc.
Basurto, Xavier. Dkk. 2009. A Systematic Approach to Institutional Analysis
Applying Crawford and Ostrom’s Grammar. Utah: Political Research
University of Utah
Bhagavan, MR. I Virgin. 2001. Generic Aspects of Institutional Capacity
Development in Developing Countries. Stockholm: Stockholm
Envirovmental Institute
BKKBN, 2006. Buku Panduan praktis Kontrasepsi . Jakarta : PT bina pustaka.
BPS, 2014. Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs), Jakarta:
BPS
Budimanta, A, 2005, Memberlanjutkan Pembangunan di Perkotaan melalui
Pembangunan Berkelanjutan dalam Bunga Rampai Pembangunan Kota
Indonesia dalam Abad 21.
Chong, Joan. Dkk. 2013. An Institutional Analysis of Value Creation From lami
Dump, Fiji (The Jurnal Of Pacific Studies Volume 33 No. 1 Tahun 2013
Halaman 96 – 113)
Dwijowijoto, Riant Nugroho, 2003. Reinventing Government: Menata Ulang
Paradigma Pembangunan untuk Membangun Indonesia Baru dengan
Keunggulan Global. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Fauzi, A. 2004. Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan. PT. Gramedia.
Pustaka Utama. Jakarta.
Universitas Sumatera Utara
93
Fauzi, Ahmad dkk. 2014. Measurment as Sustainable Development in Indonesia.
Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 15.
Firman, Akhmad dkk, 2015. Penilaian Kapasitas Pelaku Dan Kelembagaan Untuk
Mendukung Reformasi Tata Pemerintahan Yang Terdesentraslisasi Di
Provinsi Sulawesi Tenggara (Jurnal Ekonomi Pembangunan Haluoleo,
Volume XVI tahun 8 Desember 2015, Halaman 1 – 12)
Hatmadji, S.H (1981), Fertilitas, Dasar-Dasar Demografi, Lembaga
Demografi.UI
Hariyoso, S., 2002. Pembaruan Birokrasi dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta:
Peradaban.
Harun, Haryono P Kamse. 2012. Accounting Change and Institutional Capacity:
The Case of a Provincial Government in Indonesia (Australasian
Accounting Business and Finance Journal Volume 6 Nomor 2 tahun 2012
Halaman 35 – 50)
Harrera, A Paul. dkk. 2005. A Generic Four-Step Methodology For Institutional
Analysis Of Governance Structures. Copenhagen: EAAE
Hendrix, Steven. 2012. Institutional Capacity Building and Legal Reform in Iraq:
Toward Innovation and Public Administration Modernization (Jurnal De
Gruyter, Edisi 6 Tahun 2012 Hal. 225 – 253)
Hoelman, B Mikhael. dkk. 2015. Panduan SDGs Untuk Pemerintah Daerah (Kota
dan Kabupaten) dan Pemangu Kepentingan. Jakarta: INFID.
IFAD. 2014. A Field Practitioner’s Guide Institutional and Organizational
Analysis and Capacity Strengthening. Rome: International Found for
Agricultural Development
Imbaruddin, Amir. 2003. Understanding Institutional Capacity of Local
Government Agencies in Indonesia. Canberra: Thesis The Australian
national University.
Mantra, IB. 2006. Rural Area, Urban Area and Internal Migration online 9
Halaman tersedia di: Http://www.ed/mantra.HTML (26 Desember 2017)
Marlina, Ani, 2009, Karakteristik Untuk Mendefinisikan Sustainable, wordpress:
Jakarta.
Mubarak, WI., 2012, Ilmu Kesehatan Masyarakat Konsep dan Aplikasi dalam.
Kebidanan, Jakarta: Salemba.
Universitas Sumatera Utara
94
Nurcholis, Hanif. 2006. Pengembangan Kapasitas Pemda : Upaya Mewujudkan
Pemda Yang Mensejahterakan Masyarakat (Jurnal Organisasi Manajemen
Volume 1, Nomor 1 Halaman 49 – 58 Tahun 2006).
Ostrom, Elinor. 2012. Institutional Analysis and Development: Elements Of the
Framework in Historical Perspective. USA: Indiana University
Otto, Soemarwoto. 2004. Buku Ekologi Lingkungan Hidup Dan Pembangunan.
Jakarta; Djambatan.
Pollard dan Yusuf, F. 1989. Teknik Demografi. Bina Aksara. Jakarta.
Ratnasari, Jenivia Dwi. Pengembangan Kapasitas (Capacity Building)
Kelembagaan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang
(Jurnal Administrasi Publik Volume 1 Nomor 3 Tahun Halaman 103 – 110).
Rizer, George. 2011. Teori Sosial. Nusa Media. Jakarta
Salim, H.S. 2003. Dasar-Dasar Hukum Kehutanan. Jakarta. Sinar Grafika
Sari, Novita dkk. 2014. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah
Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu Studi
pada Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri (Jurnal
Administrasi Publik Vol. 2 Nomor 4 Halaman 634 – 640 tahun 2014)
Shirley, M. Mari. 2008. Institutions and Development. Cheltenham UK: MPG
Books Ltd
Siagian, Sondeng P., 2001. Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan
Strateginya. Jakarta: Bina Aksara.
Sidik, Soengko. 2016. Implementasi Kebijakan Musyawarah Erencanaan
Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sumenep (Jurnal Ilmu Sosial dan
Politik Volume 5 Nomor 2 Halaman 46 – 51 tahun 2016)
Sukirno, Sadono. 2010. Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar
Kebijakan. Jakarta: Kencana.
Sutamihardja, 2004 Perubahan Lingkungan Global; Program Studi Pengelolaan
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana; IPB.
Tanuwidjaja, Gunawan dkk. 2013. Revitalisasi Kota dan Kabupaten Yang lebih
Berkelanjutan: Kerangka Kerjasama dan Perencanaan Partisipatif di
bangkalan Madura, Jurnal Pembangunan Daerah, Edisi I Vol 1.
UNDP. 2011. Governance Principles, Institutional Capacity and Quality. New
York: Berau For Development Policy UNDP
Universitas Sumatera Utara
95
USAID, 2010. Human And Institutional Capacity Development Handbook. New
York: Berau for Economic Growth, Agriculture & Trade USAID.
Universitas Sumatera Utara
96
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86
TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA TATA CARA PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 277 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
SALINAN
Universitas Sumatera Utara
97
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA CARA
PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA TATA CARA PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH,
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH,
DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH.
Universitas Sumatera Utara
98
NO BIDAN
G
URUSAN/INDIKATOR
RUMUS
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.1.
Laju
pertu
mbuhan penduduk (LPP)
r={(𝑃𝑡) X (
l - 1} x 100
)
𝑃0
𝑡 r = laju pertumbuhan penduduk
Pt = Jumlah penduduk pada tahun t
Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar t = selisih tahun Pt dengan P0
Pt= Po + (B - D) + (Mi - Mo)
Pt = Jumlah penduduk pada tahun ke t
Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar (0) B (birth) = Jumlah kelahiran selama periode 0 - t D
(death) = Jumlah Kematian selama periode 0 - t Mo =
Jumlah migrasi keluar selama periode 0 - t
Mi = Jumlah migrasi masuk selama periode 0 - t
8.2.
Total Fertility Rate
(TFR)
TFR = S ∑7
𝐴S𝐹R i
𝑖=l
ASFRi = 𝑏𝑖
x K
𝑃𝑖𝑓
TFR = Angka Kelahiran Total
ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur
bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu
pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada
pertengahan tahun yang sama
i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19,
i=2 untuk kelompok umur 20-24,....., i=7 untuk kelompok umur
45-49
K = bilangan kontanta biasanya 1000
8.3.
Persentase
Perangkat Daerah (Dinas/Badan)
yang berperan
aktif dalam
pemba
ngunan Daerah
melalui Kampung
KB
Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB x100%
Jumlah semua perangkat daerah
8.4.
Persentase
Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk
Jumlah perangkat daerah yang menyusun &
memanfaatkan Rancangan Induk pengendalian penduduk x100%
Jumlah semua perangkat daerah
Universitas Sumatera Utara
99
NO BIDAN
G
URUSAN/INDI
KATOR
RUMUS
8.6.
Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan
Jumlah Sektor
8.7.
Jumlah
ker
jasama
penyelenggaraan
pendidikan formal,
non formal, dan informal yang
melakukan
pen
didikan
kependudukan
Jumlah kerja sama pendidikan kependudukan
8.8. Rata-rata jumlah anak per keluarga Jumlah anak
Jumlah keluarga
8.9.
Ratio Akseptor KB Jumlah Akseptor KB
x100% Jumlah pasangan usia subur
8.10.
Angka pe
makaian
kontrasepsi/CPR
bagi perempuan menikah usia 15 -
49
Jumlah peserta KB aktif x100%
Jumlah pasangan usia subur
8.11.
Angka kelahiran
remaja (perempuan usia 15–19)
per 1.000
perempuan usia
15–19 tahun
(ASFR 15–19)
Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19 Jumlah
penduduk perempuan kelompok umur 15-19 pada x1000
pertengahan tahun yang sama
8.12. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS)
yang istrinya
dibawah 20 tahun
Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 th x100%
Jumlah pasangan usia subur
8.13. Cakupan PUS yang
ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet
need)
Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani x100%
Jumlah pasangan usia subur
8.14. Persentase Penggunaan
Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP x100%
Jumlah akseptor KB
8.15. Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan
kontrasepsi x100%
Jumlah akseptor KB
8.5.
Jumlah
kebija
kan (Peraturan
Daerah/Peraturan
Kepala Daerah)
yang mengatur
tentang
penge
ndalian kuantitas
dan kualitas penduduk
Jumlah Perda atau Perkada tentang Pengendalian Penduduk
Universitas Sumatera Utara
100
8.16. Cakupan anggota Bina Keluarga
Balita (BKB) ber-
KB
Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB x100%
Jumlah anggota kelompok BKB
8.17. Cakupan anggota Bina Keluarga
Remaja (BKR) ber-
KB
Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB x100%
Jumlah anggota kelompok BKR
8.18. Cakupan anggota
Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-
KB
Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB x100%
Jumlah anggota kelompok BKL
8.19.
Pusat
Pel
ayanan Keluarga
Sejaht
era (PPKS) di setiap Kecamatan
Jumlah PPKS x100%
Jumlah kecamatan
8.20.
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa
Jumlah PIK R/M x100%
Jumlah kecamatan
NO BIDANG
URUSAN/INDIK
ATOR
RUMUS
8.21.
Cakupan
PKB/PLK
B yang
didayagu
nakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk
Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunak
Jumlah PKB/PLKB
an
x1
00%
8.22.
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri
Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri x100%
Jumlah anggota kelompok UPPKS
8.23.
Rasio petugas Pembantu Pembina
KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan
Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa x100%
Jumlah desa/kelurahan
8.24.
Cakupan ketersediaan dan
distribusi alat dan
obat kontrasepsi
untuk memenuhi
permintaan
masyarakat
Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan
gudang Alkon kab/kota x100%
Perkiraan Permintaan Masyarakat
8.25.
Persentase Faskes dan jejaringnya
(diseluruh tingkatan
wilayah) yang
bekerjasama
dengan BPJS dan
memberikan
pelayanan KBKR
sesuai dengan
stand
arisasi pelayanan
Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama
Jumlah Faskes dan jejaring
dengan BPJS
x100
%
Universitas Sumatera Utara
101
8.26. Cakupan peny
ediaan Informasi
Data Mikro Keluarga
di setiap desa
Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia x100%
Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga
8.27. Persentase remaja yang terkena Infeksi
Menular Seksual (IMS)
Jumlah remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) x100%
Jumlah remaja
8.28.
Cakupan kel
ompok kegiatan yang
melakukan
pembinaan
keluarga melalui 8
fungsi keluarga
Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan
keluarga melalui 8 fungsi keluarga x100%
Jumlah kelompok kegiatan
8.29.
Cakupan keluarga yang mempunyai
balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan
pembinaan
t
umbuh kembang
anak
Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang x100% Jumlah keluarga mempunyai balita dan anak
8.30.
Rata-rata usia kawin pertama wanita
Jumlah (umur kawin pertama wanita x jumlah wanita menurut
usia kawin pertama)
Jumlah wanita menurut usia kawin pertama
8.31.
Persentase Pembiayaan Program
Kependudukan,
Keluarga Bencana
dan Pembangunan
Keluarga melalui APBD dan APBDes
Jumlah anggaran untuk urusan PPKB
Jumlah APBD dan APBDes
Universitas Sumatera Utara
102
NO ASPEK BIDANG/ INDIKATOR
TARGET
SDGs
1 Kesejahteraan Masyarakat Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I Poin 3
2 Pelayanan Urusan Wajib Non
Dasar Laju Pertumbuhan Penduduk Poin 3
3 Pelayanan Urusan Wajib Non
Dasar Total Fertility Rate (TFR) Poin 3
4 Pelayanan Urusan Wajib Non
Dasar
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang
berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui
Kampung KB
Poin 3
5 Pelayanan Urusan Wajib Non
Dasar
PersentasePerangkat Daerah (Dinas/ Badan) yang
menyusun dan memanfaatkan rancangan induk
pengendalian penduduk
Poin 3
6 Pelayanan Urusan Wajib Non
Dasar
Jumlah Kebijakan (Perda) yang mengatur tentang
kualitas dan kuantitas penduduk Poin 3
7 Pelayanan Urusan Wajib Non
Dasar
Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data
(parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan
Poin 3
8 Pelayanan Urusan Wajib Non
Dasar
Jumlaha kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal,
non formal dan informal yang melakukan pendidikan
kependudukan
Poin 3
9 Pelayanan Urusan Wajib Non
Dasar Rata rata jumlah anak per keluarga Poin 3
10 Pelayanan Urusan Wajib Non
Dasar Ratio akseptor KB Poin 3
11 Pelayanan Urusan Wajib Non
Dasar
Angka pemakaian kontrasepsi perempuan menikah usia
15 - 49 tahun Poin 5
12 Pelayanan Urusan Wajib Non
Dasar
Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15 - 19 tahun)
per 1000 perempuan (ASFR 15 - 19 Tahun) Poin 5
13 Pelayanan Urusan Wajib Non
Dasar
Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya
dibawah 20 tahun Poin 5
14 Pelayanan Urusan Wajib Non
Dasar Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi Poin 5
15 Pelayanan Urusan Wajib Non
Dasar Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang Poin 5
16 Pelayanan Urusan Wajib Non
Dasar Persentase tingkat keberlanjutan penggunaan kontrasepsi Poin 5
17 Pelayanan Urusan Wajib Non
Dasar cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber - KB Poin 3
18 Pelayanan Urusan Wajib Non
Dasar cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber - KB Poin 3
19 Pelayanan Urusan Wajib Non
Dasar cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber - KB Poin 3
20 Pelayanan Urusan Wajib Non
Dasar
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap
Kecamatan Poin 3
21 Pelayanan Urusan Wajib Non
Dasar
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Konseling
Remaja Poin 3
22 Pelayanan Urusan Wajib Non
Dasar
Cakupan PKB/PLKB yang di dayagunakan perangkat
daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan daerah bidang pengendalian penduduk
Poin 3
23 Pelayanan Urusan Wajib Non
Dasar
Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber -KB
Mandiri Poin 3
24 Pelayanan Urusan Wajib Non
Dasar
Ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)
setiap Desa/ kelurahan Poin 3
Universitas Sumatera Utara
103
25 Pelayanan Urusan Wajib Non
Dasar
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat
kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat Poin 5
26 Pelayanan Urusan Wajib Non
Dasar
Jumlah faskes dan jejaringnya (seluruh tingkatan
wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan
memberikan pelayanan KB/KR sesuai dengan
standarisasi pelayanan
Poin 3
27 Pelayanan Urusan Wajib Non
Dasar Cakupan penyediaan informasi data makro di setiap desa Poin 3
28 Pelayanan Urusan Wajib Non
Dasar
Persentasi remaja yang terkena infeksi menular seksual
(IMS) Poin 3
29 Pelayanan Urusan Wajib Non
Dasar
Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan
keluarga melalui 8 fungsi keluarga Poin 3
30 Pelayanan Urusan Wajib Non
Dasar
Cakupan keluarga yang punya balita dan anak yang
memahami dan melaksanakan pengasuhan dalam
pembinaan tumbuh kembang anak
Poin 3
31 Pelayanan Urusan Wajib Non
Dasar Rata rata usia kawin pertama wanita Poin 5
32 Pelayanan Urusan Wajib Non
Dasar
Persentase pembiayaan Program Kependudukan, KB dan
pembangunan keluarga melalui APBD dan APBDes Poin 3
Universitas Sumatera Utara
104
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2012
TENTANG
KERANGKA NASIONAL PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Presiden tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas
Pemerintahan Daerah.
Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815).
Universitas Sumatera Utara
105
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG KERANGKA NASIONAL
PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.
4. Kapasitas Pemerintahan Daerah adalah kemampuan pemerintahan
daerah untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan,
mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah berdasarkan asas
desentralisasi dan tugas pembantuan secara efektif, efisien, dan
berkesinambungan.
5. Pengembangan Kapasitas Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kapasitas
pemerintahan daerah.
6. Kebijakan Teknis adalah tindakan yang dipilih oleh kepala daerah untuk
mengoperasionalkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
agar bisa dilaksanakan di daerah;
Universitas Sumatera Utara
106
7. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau gubernur untuk
meningkatkan kinerja pemerintahan daerah yang mengacu pada hasil evaluasi kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah;
8. Rencana Aksi Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah adalah
dokumen perencanaan pengembangan kapasitas daerah provinsi,
kabupaten/kota yang memuat program dan pengembangan kapasitas
pemerintahan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Program Pengembangan Kapasitas adalah satu atau lebih kegiatan
guna meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah yang disusun
berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam kerangka nasional
pengembangan kapasitas pemerintahan daerah.
10. Fasilitasi adalah pemberian bantuan dan bimbingan teknis,
pendampingan, bantuan program, bantuan peralatan atau bantuan
dana kepada pemerintahan daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD,
adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab atas
pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
Pasal 2
Pengembangan kapasitas pemerintahan daerah bertujuan untuk
meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
Pasal 3
Kerangka nasional pengembangan kapasitas pemerintahan daerah merupakan
pedoman pengembangan kapasitas daerah yang mengatur mengenai ruang
lingkup, mekanisme dan tahapan, anggaran, hubungan antar susunan
pemerintahan, wewenang dan tanggung jawab dalam rangka pembinaan
pengembangan kapasitas pemerintahan daerah oleh Pemerintah dan dalam
rangka penyelenggaraan pengembangan kapasitas pemerintahan daerah oleh
Pemerintah Daerah
Universitas Sumatera Utara
107
BAB II
RUANG LINGKUP PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 4
Ruang lingkup pengembangan kapasitas pemerintahan daerah meliputi:
a. pengembangan kapasitas kebijakan;
b. pengembangan kapasitas kelembagaan; dan
c. pengembangan kapasitas sumberdaya manusia.
Pasal 5
(1) Pengembangan kapasitas kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
a. penyusunan dan penetapan kebijakan daerah berupa peraturan
daerah dan peraturan kepala daerah yang dilakukan berdasarkan
prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;
b. evaluasi implementasi kebijakan daerah untuk menilai efektivitas pelaksanaannya; dan
c. membangun komitmen seluruh penyelenggara pemerintahan
daerah untuk melaksanakan kebijakan daerah yang telah
ditetapkan.
(2) Pengembangan kapasitas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. pembentukan kebijakan daerah sesuai dengan tuntutan
dan kondisi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b. pembenahan metode dan mekanisme penyusunan kebijakan;
c. peran serta masyarakat dalam penyusunan kebijakan;
Universitas Sumatera Utara
108
d. menilai capaian kinerja masing-masing kebijakan untuk
mengetahui keberhasilan dan kegagalan masing-masing
kebijakan; dan
e. melakukan sosialisasi setiap kebijakan kepada
penyelenggara pemerintahan daerah untuk menghasilkan
pemahaman yang utuh dan menyeluruh terhadap setiap
kebijakan.
Pasal 6
(1) Pengembangan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
a. peningkatan kapasitas struktur organisasi yang efektif, efisien, rasional dan proporsional;
b. peningkatan kapasitas tata laksana penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi setiap unit kerja pemerintahan daerah;
c. pelembagaan budaya kerja organisasi yang produktif dan
positif berdasarkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
d. peningkatan kapasitas anggaran untuk mendukung
peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan dan
penyelenggaraan pemerintahan daerah;
e. peningkatan kapasitas sarana dan prasarana kerja sesuai dengan
kebutuhan dan tuntutan tugas; dan
f. penerapan standar prosedur operasi (standard operating
procedure) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
pelayanan umum.
(2) Pengembangan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
Universitas Sumatera Utara
109
Bagian Kedua
Penetapan Kebijakan Nasional
Pasal 9
(1) Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian menetapkan
kebijakan nasional pengembangan kapasitas pemerintahan daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a berupa norma,
standar, prosedur dan kriteria kapasitas daerah sesuai dengan bidang
tugas masing-masing.
(2) Kebijakan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
sesuai bidang tugas masing-masing kementerian/lembaga pemerintah non
kementerian yang sekurang-kurangnya memuat:
a. standar kapasitas penyelenggaraan urusan pemerintahan;
b. sasaran kunci pengembangan kapasitas pemerintahan daerah; dan
c. indikator kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(3) Norma, standar, prosedur dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digunakan sebagai pedoman bagi gubernur, bupati/walikota dalam
menetapkan kebijakan teknis peningkatan kapasitas pemerintahan daerah
di daerahnya masing-masing.
Bagian Ketiga
Pemetaan Kapasitas Pemerintahan Daerah
Pasal 10
(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam
negeri menetapkan pedoman teknis pemetaan kapasitas pemerintahan daerah
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah non
kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
(2) Pedoman teknis pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga
digunakan sebagai pedoman bagi gubernur, bupati/walikota dalam
menetapkan kebijakan teknis peningkatan kapasitas pemerintahan
daerah di daerahnya masing-masing.
Universitas Sumatera Utara
110
Pasal 11
(1) Pemetaan kapasitas pemerintahan daerah dilakukan sesuai dengan kebijakan nasional.
(2) Pemetaan kapasitas pemerintahan daerah dilakukan untuk memperoleh
gambaran obyektif mengenai kondisi kapasitas kebijakan, kapasitas
kelembagaan dan kapasitas sumberdaya manusia pemerintahan daerah.
(3) Pemetaan kapasitas pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.
Pasal 12
(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pemerintahan dalam negeri melakukan pemetaan terhadap kapasitas
pemerintahan daerah provinsi dan gubernur melakukan pemetaan
kapasitas pemerintahan daerah kabupaten/kota dan bupati/walikota
melakukan pemetaan kapasitas pemerintahan desa.
(2) Pemetaan kapasitas pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan daerah yang
bersangkutan.
(3) Dalam melakukan pemetaan kapasitas, menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri atau gubernur
membentuk tim atau bekerjasama dengan pakar/lembaga independen
yang berkompeten di bidang pengembangan kapasitas sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(4) Tim yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur dari kementerian/lembaga
pemerintah non kementerian.
(5) Tim yang dibentuk oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
beranggotakan unsur dari satuan kerja perangkat daerah terkait.
(6) Hasil pemetaan kapasitas pemerintahan daerah wajib disampaikan
kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
Universitas Sumatera Utara
111
Pasal 13
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemetaan kapasitas pemerintahan
daerah diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.
Bagian Keempat
Penyusunan Rekomendasi
Pasal 14
(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pemerintahan dalam negeri berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan
pembangunan nasional menyusun rekomendasi prioritas program
pengembangan kapasitas pemerintahan daerah masing-masing
daerah provinsi.
(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar
prioritas program dan kegiatan peningkatan kapasitas pemerintahan
daerah provinsi.
(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan informasi hasil pemetaan dan target pencapaian tujuan
penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan masing-
masing daerah provinsi.
(4) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pemerintahan dalam negeri dalam penyusunan rekomendasi wajib
melibatkan pemerintah daerah provinsi yang bersangkutan.
(5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pemerintahan dalam negeri kepada gubernur dan kepada
kementerian/lembaga pemerintah non kementerian sebagai acuan dalam
menyusun rencana aksi pengembangan kapasitas pemerintahan daerah
oleh pemerintahan daerah provinsi dan kementerian/lembaga pemerintah
non kementerian untuk masing-masing daerah provinsi.
Universitas Sumatera Utara
112
Pasal 15
(1) Gubernur berkonsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri menyusun
rekomendasi pengembangan kapasitas pemerintahan daerah
kabupaten/kota dalam wilayahnya berdasarkan hasil pemetaan
kapasitas pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1).
(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar
prioritas program dan kegiatan peningkatan kapasitas pemerintahan
daerah kabupaten/kota.
(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan informasi hasil pemetaan dan target pencapaian tujuan
penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan masing-
masing daerah.
(4) Gubernur dalam penyusunan prioritas program wajib melibatkan
pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
(5) Prioritas program sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan oleh gubernur kepada bupati/walikota sebagai
rekomendasi dalam menyusun rencana aksi pengembangan
kapasitas pemerintahan daerah masing-masing kabupaten/kota.
(6) Selain disampaikan kepada bupati/walikota, gubernur menyampaikan
rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk dikoordinasikan
dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan nasional dan kementerian/lembaga
pemerintahan non kementerian sebagai acuan dalam menyusun program
dan kegiatan pengembangan kapasitas pemerintahan daerah
kabupaten/kota pada masing-masing kementerian/lembaga pemerintah
non kementerian.
Pasal 16
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rekomendasi diatur
dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pemerintahan dalam negeri.
Universitas Sumatera Utara
113
Bagian Kelima
Perencanaan dan Penganggaran
Pasal 17
(1) Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian bertanggung jawab
melaksanakan dan/atau memfasilitasi program pengembangan kapasitas
pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing terutama bagi
pemerintahan daerah yang berkinerja dan/atau kemampuan fiskal rendah.
(2) Perencanaan program pengembangan kapasitas pemerintahan daerah
berupa pelaksanaan dan/atau fasilitasi oleh kementerian/lembaga
pemerintah non kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan rekomendasi pengembangan kapasitas
pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan
Pasal 15.
(3) Mekanisme penyusunan rencana pengembangan kapasitas
pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mengikuti mekanisme perencanaan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Tata cara penyusunan anggaran Pemerintah dalam rangka
pengembangan kapasitas pemerintahan daerah dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 18
(1) Gubernur menyusun program pengembangan kapasitas pemerintahan daerah provinsi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam
wilayahnya berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan
dalam negeri.
(2) Mekanisme penyusunan program sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengikuti mekanisme perencanaan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Pemerintahan daerah provinsi menyediakan anggaran pengembangan
kapasitas pemerintahan daerah provinsi.
(4) Pemerintah provinsi dapat melakukan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintahan kabupaten/kota.
Universitas Sumatera Utara
114
Pasal 19
(1) Bupati/walikota menyusun program pengembangan kapasitas
pemerintahan daerah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi yang
disampaikan oleh gubernur.
(2) Mekanisme penyusunan program sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengikuti mekanisme perencanaan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Pemerintah kabupaten/kota menyediakan anggaran pengembangan
kapasitas pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan serta
tanggung jawabnya.
(4) Pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa.
Pasal 20
(1) Program dan kegiatan pengembangan kapasitas pemerintahan
daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2) Program dan kegiatan pengembangan kapasitas pemerintahan daerah yang
dilaksanakan oleh pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.
Bagian Keenam
Pelaksanaan
Pasal 21
(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota menyelenggarakan program pengembangan kapasitas
pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggung
jawabnya masing-masing.
(2) Dalam pelaksanaan program pengembangan kapasitas pemerintahan
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, Pemerintah
Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat
Universitas Sumatera Utara
115
melakukan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 22
(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pemerintahan dalam negeri mengoordinasikan pelaksanaan program
dan kegiatan pengembangan kapasitas pemerintahan daerah secara
nasional baik yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab
Pemerintah maupun menjadi kewenangan dan tanggung jawab
Pemerintah Daerah.
(2) Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan
pengembangan kapasitas pemerintahan daerah yang diselenggarakan
oleh kabupaten/kota dalam wilayah kerjanya.
Pasal 23
(1) Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
pengembangan kapasitas pemerintahan daerah yang dilaksanakan
oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian masing-
masing.
(2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan pengembangan kapasitas pemerintahan daerah yang
dilaksanakan oleh SKPD Provinsi.
(3) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan pengembangan kapasitas pemerintahan daerah
yang dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten/Kota.
Bagian Ketujuh
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 24
(1) Gubernur wajib menyusun laporan pelaksanaan program pengembangan
kapasitas pemerintahan daerah provinsi masing-masing setiap tahun.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Universitas Sumatera Utara
116
pemerintahan dalam negeri bersamaan dengan laporan penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
(3) Bupati/walikota wajib menyusun laporan pelaksanaan program
pengembangan kapasitas pemerintahan daerah kabupaten/kota masing-
masing setiap tahun.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada
gubernur bersamaan dengan laporan penyelenggaraan pemerintahan
daerah.
Pasal 25
(1) Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian melakukan
monitoring dan evaluasi teknis terhadap program dan kegiatan
pengembangan kapasitas pemerintahan daerah provinsi sesuai dengan
bidang tugas masing-masing.
(2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pemerintahan dalam negeri melakukan evaluasi umum terhadap
pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan kapasitas
pemerintahan daerah secara nasional.
BAB IV
PENGENDALIAN
Pasal 26
(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pemerintahan dalam negeri melakukan pengendalian terhadap
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan program
pengembangan kapasitas pemerintahan daerah provinsi secara nasional.
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya
untuk menjamin dan memastikan agar setiap kebijakan yang ditetapkan
oleh gubernur dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta
kegiatan pengembangan kapasitas pemerintahan daerah provinsi
dilaksanakan sesuai dengan kebijakan nasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1).
(3) Dalam rangka pengendalian program pengembangan kapasitas
pemerintahan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Universitas Sumatera Utara
117
pemerintahan dalam negeri berwenang untuk memverifikasi ketersediaan
anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi
untuk membiayai program dan kegiatan peningkatan kapasitas
pemerintahan daerah setiap tahun sesuai dengan mekanisme verifikasi
anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan
hasil pemetaan dan rekomendasi pengembangan kapasitas pemerintahan
daerah provinsi yang telah disampaikan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam
negeri.
Pasal 27
(1) Gubernur melakukan pengendalian terhadap perencanaan, pelaksanaan
dan evaluasi penyelenggaraan program pengembangan kapasitas
pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya.
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan upaya
untuk menjamin dan memastikan agar setiap kebijakan yang ditetapkan
oleh bupati/walikota dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta
kegiatan pengembangan kapasitas pemerintahan daerah kabupaten/kota
dilaksanakan sesuai dengan kebijakan nasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (1).
(3) Dalam rangka pengendalian program pengembangan kapasitas
pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), gubernur berwenang untuk memverifikasi ketersediaan anggaran
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setiap
tahun sesuai dengan mekanisme verifikasi anggaran berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
(4) Verifikasi dilakukan berdasarkan hasil pemetaan dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh gubernur.
BAB V
PEMBINAAN
Universitas Sumatera Utara
118
Pasal 28
(1) Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian
melakukan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan program
pengembangan kapasitas pemerintahan daerah.
(2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pemerintahan dalam negeri melakukan pembinaan umum terhadap
pelaksanaan program pengembangan Kapasitas pemerintahan daerah.
(3) Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada
Pemerintah Daerah yang dinilai berhasil melaksanakan
program pengembangan kapasitas pemerintahan daerah.
Pasal 29
kapasitas pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30
Program dan kegiatan pengembangan kapasitas pemerintahan daerah yang
telah direncanakan dalam dokumen perencanaan nasional dan dokumen
perencanaan daerah sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden ini tetap
berlaku.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Universitas Sumatera Utara
119
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 30 Mei 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 30 Mei 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 127
Universitas Sumatera Utara