DEWAN I'EHWAKILAN RAKVAT REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPATKERJAPEMBAHASAN RUUTENTANGTRAKTAT ANTARIKSA 1967

Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Jenis rapat Hari, tanggal Pukul Tempat Ketua Rapat Sekretaris Rapat Acara

Hadir Pemerintah

Hadir Anggota :

2001-2002 Ill 4 Rapat Kerja Jum'at 8 Maret 2002 o9.oowm Ruang Rapat Komisi I DPR-Rl Ibrahim Arnbong, MA Ny. Siti Kaemi, SH 1. Pembukaan Rapat oleh Ketua Rapat 3. Laporan Panja 4. Pengambilan Keputusan 5. Penandatanganan naskah RUU 6. Sambutan Pemerintah 1. Penutup oleh Ketua Rapat 33 anggota dari 57 anggota Komisi I DPR-RI

: I. Meneg RISTEK bersama staf 2. Menlu bersama staf 3. Kepala LAPAN bersama staf

1. Ibrahim Ambong, MA. 2. RK. Sembiring Meliala, 3. Ishak Latuconsina, M.Sc, 4. Prof. Dr. Astrid S. Susanto, S Pataniari Siahaan, 6. M. Junus Lamuda, SH, 7. Paulus Wiyanto, 8. Sabam Sirait, 9. Amris Hasan, MA, 10. Sidharto Oanusubroto, 11. Tjahyo Kumolo 12. Sudarsono, Pennadi, 13. V. B. Dacosta, 14. Theo Syafei, 15. Drs. A. Gumiwang Kartasasmita, 14. Bambang Sadono SY, SH, MA, 15. Drs. Yasril Ananta Baharuddin, 16. Pedy Tandawuya, l7. Drs. Jasin Baruadi ldango Cono, 18. Ny. Hj. Aisyah Aminy, SH, 19. Drs. H. Arief Mudatsir Mandan, M.Si, 20. Drs. H. Nadhier Muhammad, MA, 21. Drs. Abdul Khaliq Ahmad, 22. Drs. Effendy Choerie, S. Ag, 23. Abdul Wahid Aziz Bisri, 24. Drs. Herman L. Datuk Rangkayo B. 25. Jr. Am. Lutfi, 26. Drs. Djoko Susilo, MA, 27. Imam Addaruqutni, 28. Mashadi, 29. Slamet Supriyadi, S.IP, 30. Gendro Budisantoso, 31. H. Achmad Sumargono, SE, 32 Prof.Dr. Tgk. Kfl. Muhibuddin Waly, MA, 33. Dr. Sutradara Gintings

1

RAKER TGL 8-0J-2002 KASET I

KETUA RAP AT (IBRAHIM AMBONG, MA) :

Salam sejahtera buat kita dengan ini kami rpat kerja dengan pemerintah mengenai penyusunan RUU antariksa RUU .... kita buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Bapak lbu sekalian yang hadir pada hari ini adalah 13 dari 57 anggota, sesuai dengan tatib mak.a belum mencapai forum maka rapat ini kita nyatakan diskors untuk beberapa wak.tu ... kita melihat kemungkinannya forum akan pindah dan .... bisa kita teruskan. Saya minta ijin apakah bisa kita tunda dulu sampai mencapai forum. Kita tunda sampai sekitar setengahjam ya, baik terima kasih dengan demikian kita skors dulu. Ya beginilah Pak tadi juga harus jalan kalau nggak kita gimana ini ya, terima kasih.

RAP AT DISKORS

KETUA RAP AT

Dalam daftar hadir sudah kami catat 30 orang belum termasuk dari fraksi Pru1ai Bulan Bintang menyatakan tidak hadir, karena anggotanya cuma satu minta ijin dan menyatakan apapun yang diambil dalam rapat ini akan diikuti. Jadi sudah ada 30 orang dari 57 anggota terdiri dari unsure lebih dari separuh Fraksi ada Fraksi TNI, Frak:si PKB, PDI Perjuangan, Golkar, P3, Partai Daulat Umat, Reformasi dan F.KKI. jadi dengan demikian rapat kita bisa dibuka dan dinyatakan terbuka.

Bapak ibu sekalian rapat kita hari ini diagendakan terdiri dari pembukaan oleh Ketua rapat tadi sudah, lalu laporan ketua panja Ishak Latuconsina dan fJl.Ungkin dibantu o1eh dua orang anggota Panja_ Baru kemudian yang berikutnya pengambi1an keputus~n kalau disetujui oleh semua Fraksi basil laporan panja ini kemudian dilakukan penandatangan naskah RUU, lalu sambutan pemerintah dan penutup oleh ketua rapat. Kita harapk.an rapat ini bisa kita selesaikan dengan cepat sebab ini hari Jumat mudah­mudahan kita bisa mengatur waktu sehingga sebelum jam 12.00 kita sudah bisa selesaikan ini.

Baiklah Bapak lbu sekalian kami persilakan ketua panja untuk membacakan basil­basil rapat panja yang sudah kita lalui minggu lalu kami persilakan Pak Ishak.

KETUAPANJA:

Terima kasih saudara Ketua, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan basil panja rancangan undang-undang tentang pengesahan ........ (traktat

mengenai prinsip-prinsip yang mengatur kegiatan negara-negara dalam eksplorasi dan penggunaan antariksa termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya 1967). YaQg terhomtat Pimpinan rapat dan anggota Komisi I DPR-Rl yang terhormat saudara Menteri Luar Negeri beserta jajarannya, yang terhormat Menteri Negara Riset dan teknologi beserta jajaran, yang terhormat saudara Ketua Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional. Pertama-tama marilah kita panjalkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena dengan perkenan dan ridonya kita semua dapat menghadiri rapat kerja Komisi I DPR-Rl dengan pemerintah yang diwakili yang terhormat saudara Menteri Luar Negeri, Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Ketua Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional pada hari ini tanggal 8 Maret 2002 dalam pembicaraan ting~at I RUU tentang

2

pengesahan ((traktat mengenai prinsip-prinsip yang mengatur kegiatan negara­negara dalam eksplorasi dan penggunaan antariksa termasuk bulan dan benda-benda langit Jainnya 1967).

Sesuai dengan tugas yang diberikan kepada panja perkenankan kami melaporkan basil pembahasan tingkat panja yang membahas secara lebih mendalam substansi rancangan undang-undang. Panja beranggotakan 27 orang yang terdiri dari F.PDIP 8 orang; F.PG 6 orang; F.PP 2 orang; F.PKB 2 orang; F. Reformasi 3 orang; F. TN(IPOLRI 3 orang; F.PBB I orang; F.PDU I orang; F.KKI I orang jumlah seluruhnya adall\-h 27 orang. Selain anggota Komisi I DPR-RI sebagaimana disebut diatas pihak pemerintah dibagi-bagi dari pemerintah sebagaimana disepakati rapat kerja pada tanggal 2 Maret 2002. rapat panja berlangsung selama 1 hari yaitu pada tanggal 6 Maret 2002 dengan tugas membahas rumusan-rumusan yang belum selesai pada raker pada tanggal 5 Maret 2002. yang mencakup konsiderans, penjelasan dan terjemahan .... Antariksa 1967.Hasil pembahasan panja yang telah disepakati Fraksi-fraksi dan pemerintah sebagai berikut .

1. konsiderans

a. rumusan konsiderans menimbang : butir a istilah tujuan nasional disetujui pa1~a disempumakan rumusan butir a dengan menambahkan kalimat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk setelah kata adalah.

Butir b disempurnakan dengan menambahkan kata nasional setelah kata tujuan.

Butir e disempurnakan yaitu kata membentuk diganti menjadi dibentuk.

b. rumusan konsiderans mengingat :

butir 2 dalam rapat kerja tanggal 5 Maret 2002 rumusan telah disetujui tetapkan perubahan namun dalam rapat panja disemplJrnakan dengan menambahkan tanda kurung (tanda baca) pada kalimat lembaran negara RI nomor 185 tahun 2000 tambahan lembaran negara RT nomor 4012.

Selanjutnya kalimat dengan persetujuan Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia memutuskan menjadi dengan persetujuan bersama antara Dewan Pe~wakilan Rakyat Republik Indonesia dengan persetujuan Presiden RepJ.Jblik Indonesia memutuskan. · Selain itu telah dilakukan penyempurnaan redaksional dalam penutisan huruf besar diawal kata-kata pada penulisan ... Trily dalam bahas~ Indonesia yang benar.

2.' bagian penjelasan

disepakati dalam rapat panja rumusan penjelasan umum disempurnakan kembati dengan pemadatan rumusan dari I 0 halaman menjadi 8 halaman tanpa mengurangi esensi isi.

3. tefjemahan

4

k.husus mengenai penyempurnaan terjemahan traktat antariksa 1967 kami atas panja mengucapkan terima kasih pada tim yang terdiri dari :

Sdr. Aisyah Amniny, SH dari Komisi I Sdr. Prof. Astrid S. Susanto dari Komisi I Sdr. Prof. Dr. Mike Komar, SH.MM Guru Besar Fakultas Hukum UNP AD Sdr. Krisno Putro dari Lapan Sdr. Wisnu Setiawan, SH,MA dari Kantor Wapres Sdr. Mulya Wiranu, SH dari Per .guru an Negeri , dan Sdr. Siti Zahra Ahli Bahasa Indonesia

Yang telah dapat melakukan penyempurnaan tetjemahan dari traktat dimaksud.

Yang terhormat Pimpinan rapat dan anggota Komisi I DPR-RI, saudara Menteri Luar Negeri, saudara Menteri Negara Riset dan Teknologi, Ketua Lembaga Penerbangan Antariksa Naional Pada kesempatan ini kami selaku Ketua Panja menyampaikan terim kasih dan penghargaan kepada seluruh anggota Panja dan pemerintah yang telah bekerjasama dengan baik, sehingga dapat menyelesaikan tugas Panja tepat waktu dalam mencapai basil sesuai yang diharapkan.

Dengan laporan basil Panja dan selanjutnya kami serahkan untuk diambil keputusan dalam rapat kerja hari ini. Sebelumnya apabila diperkenankan maka dua anggota panja akan membaca keseluruhan naskah rancangan undang-undang yaitu yang pertama untuk batang tubuh akan dibacakan oleh yang terhormal saudara Gendro Budisansoto dati frkasi TNI/POLRI dan bagian penjelasan akan dibacakan oleh yang terhormat saudara Yasin Cono dari fraksi Partai Golkar.

Demikian laporan panja terima kasih perhatian Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUARAPAT.

Terima kasih saudara Ketua Panja. Selanjutnya kami persilakan Pak Gendro dan Pak Yasin untuk membacakan

rancangan undang-undang tersebut dan terjemahannya, kami persilakan.

GENDRO BUDISANTOSO (F.TNIIPOLRI):

Terima kasih Bapak Ketua. Kami akan langsung membacak.an saja. Rancangan Undang-undang Nomor .. Tahun ... tentang pengesahan .... (traktat

mengenai prinsip-prinsip yang mengatur kegiatan negara-negara didall\m eksplorasi dan penggunaan antariksa termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya 1967).

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden republik Indonesia menimbang ·

a. bahwa tujuan nasonal sebagaimana ditegaskan didalam alinea 4 pembukaan undng-undang dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan berkeadilan sosial;

5

b. bahwa untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut Indonesia telah secara aktif melakukan berbagai kegiatan dalam pemanfaatan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi antariksa teqnasuk pembahasan antariksa di for a internaional;

c. bahwa berdasarkan resolusi majelis umum nomor 222 (XXI tanggal 9 Desember 1966) Perserikatan Bangsa Bangsa telah mengesahkan secar~ aklamasi atau traktat mengenai prinsip-prinsip yang mengalur kegialan negara-negara didalam eksplorasi dan penggunaan antariksa termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya 1967) disingkat altrestrity J967 atau traktat antariksa 1967 yang telah ditandatangani pula oleh Indonesia pada tanggal 27 Jnuari 1967 di London Mowkow dan Washington.

d. Bahwa Indonesia memahami kedudukan antariksa 1967 sebagai induk perjanjian keantariksaan lainnya yang tidak bertentangan dengan Pancasilan dan undang-undang dasar 2945 serta sejalan dengan kopsepsi kedirgantaraan nasional untuk maupun intemasional.

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c, dan d perlu -dibentuk undang-undang tentang pengesahan traktat mengenai prinsip-prinsip yang mengatur kegiatan negara-negara didalam eksplorasi dan peqggLJnaan antariksa termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya 1967.

Mengingat:

I. pasal 5 ayat 5, pasal 11 dan pasal 20 ayat 1, 2,4 dan 5 Undang-undang Dasar 1945;

2. undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional lembaran negara Rl noQlor 185 tahun 2000tarnbahan lembaran negara Rl nomor 4012.

Dengan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan ~akyat Jlepublik Indonesia dengan Presiden Republik Indonesia memutuskan mepetJtpkan undang-undang tentang pengesahan traktat mengenai priqsip-prinsip yang mengatur kegiatan negara-negara didalam eksplorasi dan peJlSSIJOaan antariksa termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya 1967.

Pasall

Mengesahkan traktal mengenai pnns1p-prms1p yang mengatur kegiatan negara-negara didalam eksplorasi dan penggunaan antariksa termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya 1967 yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagai terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.

6

Pasa12

Undangundang ni mulai berlaku pada tanggat diundngkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan undang-un<Jang ini dengan penernpatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta Pada tanggal

Presiden Rl Tanda tangan

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal Sekretariat Negara Republik Indonesia

Tanda tangan

BAMBANG KESOWO

Lembaran negara RI talmo .... nomor .

Sekian terima kasih.

KETUARAPAT:

Terima kasih Pak Gendro. Selanjutnya Pak Yasin untuk membacakan penjelasannya.

DRS. YASIN CONO (F.PG) ·

Terima kasih Pimpinan. Kami akan langsung membacakan penjelasan atas Undang-undang Republik

Indonesia nomor .... tahun .... tentang pengesahan traktat mengenai prinsip-prinsip yang mengatur kegiatan negara-negara didalam eksplorasi dan penggunaan antariksa tennasuk bulan dan benda-benda langit lainnya 1967.

J. Umum

Dirgantara merupakan ruang atas permukaan bumi serta benda-benda alam yang trdapat didalamnya dan berawal dari ruang udara hingga mencakup antariksa yang menlnggi dan meluas tanpa batas berdasarkan ketentuan internasioonal. Ruang udara tunduk kepada negara kedaulatan kolong sedangkan antariksa merppakan kawasan kemanusiaan. Dirgantara mengandung sumber daya alam yang tid&k ditemukan di daratan dan di perairan ini berarti dirgantara dapat berperan sebagai kof}lplemen institusi alternatif atau bahkan dalam hal-hal tertentu mempakan pilihan satu-satunya bagi kemakmuran kebutuhan umat manusia dalam mempertahankan hidup. Dengan ciri-ciri tersebut dirgantara khususnya antariksa dapat digunakan untuk menempatkan berbagai satelit guna menunjang kegiatan telekomunikasi naflgasi penginderaan jauh pntuk

7

pemantauan sumber daya alam dan lingkungan pergeran iklim lingkungan dan cuaca. Selain itu antariksa juga merupakan media yang sangat strategis utltuk mendukung penyelenggaraan transportasi. Dalam hal demikiitn antariksa memiliki sifat~sifat khusus yang perlu dimanfaatkan secara arif untuk kepentingan kemanusiaan.

1. La tar belakang dan tujuan pembentukan traktat antariksa 1967.

Dalam proses penyusunan antariksa 1967 ... telah menyepakati beberapa resolusi yang penting antara lain resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa nomor 18 1984 (XVIII tanggal 17 Oktober 1963) tentang masalah perwujudan senjata

ANGGOTA:

Interupsi Pak. Ada kesalahan halaman itu Pak, habis 5 langsung 7 Pak, halaman 6 diberikutnya. KETUARAPAT:

Halaman 5

DRS YASIN BARUADIIDANGO CONO (F.PG):

0, ini halaman 7 maaf saya Pak. Dalam pendayagunaan dirgantara bangsa Indonesia telah mengembangkan

konsepsi kedirgantaraan nasional sebagai pandang bahwa nilai daratan perairan dn dirgantara adalah merupakan suatu kesatuan yang utuh dan ditujukan untuk mewuju~kan kesejahteraan dan keamanan bangsa Indonesia serta untuk kebahagiaan dan perdamt~ian bagi seluruh umat manusia.

Selain itu dalam konsepsi tersebut bangsa Indonesia juga memandang bapwa dirgantara merupakan bagian integral dan menjadi dimensi dari kawas~n kepentiqgan hidupnya yaitu ruang udara sebagai wiayah kedaulatan dan antariksa sebagai kawasan kepentingan nasional. Sehubungan cara pandang diatas maka antariksa sebagai kawasan kepentingan nasional pandang sebagai ruang gerak media dan sumber daya yanghllruS didayagunakan dan dilestarikan untuk mencapai tujuan nasional sebagai diamanatkan dalam pembahasan Undang-undang Dasar 1945 Dalam rangka pengaturan mengenai pemanfaatan dan pendayagunaan antariksa telah ditetapkan perjanjian intemasionaJ disingkat .... 1967 dan selanjutnya disebut traktat antariksa 1967 yang merupakan induk dari pengaturan intemasional keantariksaan. Traktat antariksa sebelufll 1967 mulai berlaku sebagai hukum internasional sejak 10 Oktober 1967 Indonesia telah menandatangani perjanjian tersebut pada tanggal 27 Januari 1967 di London Moskow dan Washington. Sebagai negara yang telah aktif melaksanakan kegiatan keantariksaan Indonesia telah rnengesahkan 3 perjanjian internasional di bidang k~ntariksaan yaitu Pertama ..... melalui keputusan Presiden nomor 4 tahun ·1999 tanggal 8 Januari 1999 . Melahli keputusan Presiden nomor 20 tahun 1996 tanggal 27 Pebruari 1996 dan melalui keputusan Presiden nomor 5 tahun 1997 tanggal 12 Mart 1997.

Latar belakang dan tujuan pembentukan traktat antariksa 196 7

Dalam proses penyusunan traktat antariksa 1967 Uniter Nation Committee . telah menyepakati beberapa resolusi yang penting antara lain resolusi Perscrikatan bangsa Bangsa nomor 18 (XVIII tanggal17 Oktober 1963) tentang masalah persetujuan senjata

8

secara umum dan lengkap dan resolusi nomor 1962 (XVIII 13 Desember 1963) tentang prinsip-prinsip hukum yang mengatur kegiatan negara-negara dalam eksplorasi dan penggunaan antariksa .... Negara-negara seperti Amerika Serikat Upited Jnggris dan belgia mengajukan konsep prinsip-prinsip tentang kegiatan negara-negara dalam eksplorasi dan penggunaan antariksa termasuk benda-benda 1angit lainpya di antariksa. Konsep-konsep ini pasa dasarnya ber-pedoman pada substansi yang dimuat dalam beberapa resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa di bidang keantariksaan yang telah diterima sebagai. tersebut diatas.

Tujuan pembentukan traktat antariksa 1967 adalah untuk 1. mendorong kegiatan eskplorasi dan pendayagunaan antariksa untuk maksud

damai.

2. Meningkatkan upaya eksplorasi dan penggunaan antariksa untuk kemanfaatan semua bangsa tanpa memandang tingkat perkembangan ekonomi ataupun ilmu pengetahuan.

3. Memperluas kerjasama internasional baik dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi maupun aspek hukum khususnya yang berkaitan denan kegiatan eksplorasi serta penggumi.an antariksa untuk maksud-maksud damai.

2. Manfaat Indonesia mengesahkan traktat antariksa 1967

Manfaat pengesahan traktat antariksa 1967 mncakup antara lain:

a. meletakkan landasan somber huk.um intemasional yang berlaku sebagai hukumnasional yang mengikat terutama dalam rangka kegiatan pemanfaatandan pendayagunaan antarksa yang bersifat intern~sional.

9

Tmlilll b».t 2 R•k<r 1~18-l-2002

ANGGOTAF.PG (DRS. YASIN BARUADIIDANGO CONO):

b. halaman 8 Memberikan terwujudnya kerangka dan sistem hukum antariksa nasional serta memperkokoh status perjanjian internasiona1 yang telah

disyahkan Indonesia. c. Menetapkan landasan hokum bagi penyusunan peraturan perundang­

undangan yang akan mengatur berbagai aspek kegiat40 keantariksaan Indonesia.

d. Me~gukuhka_n landasan dan dasar yang lebih mantap bagi sikap dan posisi bag1 ln~ones1a dalam ~embentukan perjanjian internsionajlain di bindang keantanksaan serta 1kut serta Republ ik Indonesia dalam berbagai perjanjian internasional tersebut.

e. Memantapkan dukungan terhadap kepentingan Indonesia dalani pengembangani ndustri keantariksaan yang dike111bangkan oleh Pemerintah maupun pihak swasta nasionat

f. Menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi pengembangan dan pendayagunaan antariksa khusunya yang melibatkan pihak seasta dalam bentuk wujud dan sifat yang beragam.

g. Memberikan landasan yang lebih kuat dalam upaya mendorong alih teknologi melalui kerjasama di bidang keantariksaan baik secara bilateral maupun multilateral.

Pokok-pokok isi Traktat antariksa 1967, terdiri dari Pembukaan dan 17 pasal yang menurut prinsip-prinsip pokok yang berkaitan dengan hak kewajiban dan larangan bagi negara-negara dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi dan pendayagqnaan antariksa temtaSuk bulan dan benda-benda langit lainnya yaitu . A.Kebebasan Eksplorasi dan Pendayagunaan antariksa Semua negara bebas melaksanakan eksplorasi dan penggunaan antariksa tanpa diskriminasi berdasarkan azas persamaan dan sesuai dengan hokum internasional. Negara-negara bebas melaksanakan akses pada benda-benda langit. B. Status Hukum Antariksa Sebagai kawasan kemanusiaan dan prinsip (the prinsip of moind kind) Antariksa tidak tunduk pada pemilikan nasional baik atas dasar tuntutan kedaulatan negara maupun penggunaan dengan cara-cara lainoya. c. Berla.kunya hukum internasional danpiagam Perseerikatan bangsa-ballgSB kegiatan eksplorasi dan pendayagunaan antariksa termasuk di dalamnya bulan dan benda-benda langit lainnya tunduk pada ketentuan-ketentuan hokum internasional dan perjanjian internasional serta memajukan kerjasama dan saling perngertian internasiona1. d. Pemanfaatan antariksa uotuk kepentinagan semua negara dan maksud damai. Kegiatan eksplorasi dan pendayagunaan antariksa harus dilaksanakan dan untuk pemanfaatan kepentingan semua negara tanpa memandang tingkat ekonomi dan perkembangan ikmu pengetahuan dan teknologinya dan untuk maksud-maksud damai setiap negara tidak dilarang meluncurkan benda-benda yang membawa senjata nuklir atau senjata perusak masall8innya. membangun persenjataan tersebut di orbit keliling bumi dan benda-benda klangit atau menempatkannya diantariksa. Negara-negara pihak juga dilarang membangun pengkalan militer, instalasi dan perbentengan dan percobaan segala bentuk senjata dan tindakan manufer militer pada benda-benda lanit selain itu diterapkan pula asas yang mngutuk tindakan propaganda yan dimaksudkan untuk dapat atau diperkirakan merangsang atau mendorong timbulnya ancaman maupun gangguan terhadap perdamaian atau dilakukannya tindakan agresi maupun penggunaan peralatan maupun personil mil iter

10

untuk maksud atau dilakukannya tindakan agresi namun penggunaan peralatan, maupun personil mil iter untuk maksud damai tidak dilarang. e. Perlindungan terhadap Antariksawan. Antariksawan merupakan duta kemanusiaan, apabila antariksawanmengalami kecelakaan

· atau pendaratan darurat di wilayah negara lain maka negara tersebut memberikan bantuan yang diperlukan dan mengembalikan antariksawan termasuk benda antariksa tersebut ke negaranya. f. Tanggung Jawab Negara secara lnternsional. Setiap negara memikul kewajiban secara internasional atas kegiatan antariksa nasionalnya baik yang dilakukan oleh Pemeintah maupun Non pemerintah dan menjamin kegiatan nasionalnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Traktat Antariksa tahun 1967. Badan Pemerintah, SwastiJ yang hendak melakukan kegiaan antariksa harus mendapatkan otorisasi dan pengawasap secara terus

·menerus oleh negara yang bersangkutan. Negara peluncur bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat kegiatan benda antariksanya yang djlakukan oleh negara, badan hokum , warganegaranya dan organisasi internasional dimana negara tersebut ikut serta . g.Juridiksi dan Pengawasan. Setiap negara pihak yang memiliki dan mendaftarkan benda antariksa tetap mempunyai juridiksi dan wewenang untuk mengawasi bendaantariksa atau bagian komponen nya yang tidak dipengaruhi keberadaanya di antariksa atau di benda-benda langit atau pada saat objek antariksa tersebut kembali ke bumi. h.Pelindungan dan Pelesatarian Lingkungan. Setiap negara pihak yang melaksanakan kegiatan antariksa harus mencegah terjadinya bahaya, kontasminasi dan perubahan yang dapat merusak lingkungan ter.masuk lingkungan di bumi apabila suatu negara mengetahui bahwa kegiatan a!au percobaan yang dilakukannya atau warganegaranya akan membahayakan atau menggangu kegiatan negara lain, maka negara pihak mempunyai kesempatan untuk ikut mengawasi setiap kegiatan suatu negara yan diperkirakan menimbulkan ancaman terhadap kegiatan eksplorasi dan pendayagunaan antariksa untuk maksud damai i.Kerjasama lnternasional. Dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi dan pendayagunaan antadksa negar pihak harus berpedoman pada prinsip·prinsip kerjasama dan saling membantu pihak lainnya untuk itu negara pihak harus memberikan kemudahan dan mendorong meningkatkan kerjasama internasional tersebut. Negara pihak harus mempertimbangkan hak asks dari negara pihak lain berdasarkan asas persamaan dan timbal balik. Negara pihak yang melakukan kegiatan di antariksa terrnasuk bulan dan bEmda~benda langit lainnya sepakat untuk memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa, masyarakat umum dan kalangan ilmiah sejauh hal itu dimungkinkan dan dapat dilaksanakan tentang sifat prilaku dan lokasi dan hasil-hasil kegiatan tersebut. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa setelah meneima pemberitahuan tersebut harus segera menyebarluaskan dengan cara-cara yang paling efektif 4.Peraturan Perundang-undangan Nasional yang terkait dengan Traktat Antariksa 1967. Traktat Antariksa 1967 sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lain antara lain;

a. Undang-undang Republik Indonesia No.24 tahun 1992 Tentapg Penataan ruang, lembaran negara tahun 1992 No. 115, tambahan lembaran negara No. 3501.

b. Undang-undang Repub1ik Indonesia No.6 tahun 1994 Tentang Pengesahan united nation framework konvenstion dan climate change (konvensi kerangka kerja PBB mengenai perubahan iklim) , lembaran negara tahun 1994 No. 42, tambahan lembaran negara No. 355.

11

c. Undang-undang Republik Indonesia No.3 tahun 1997 Tentang Pengelolaan lingkungan hidup , lembaran negara tahun 1997 No. 68, tambahan lembaran negara No. 3699.

d. Undang-undang Republik Indonesia No.36 'taiJUn 1999 Tentl}ng Telekomunikasi, lembaran negara tahun 1999 No. 154, tambaha1.1 lembaran negara tahun 1999 No. 3881

e. Undang-undang Republik Indonesia No.3 tahun 2002 Tentang Pertahana~ Negara Republik Indonesia, lembaran negara tahun 2002 No. 3, tambal:tan lembaran negara No. 4169.

2. Pasal demi pasaL Pasal I yang disyahkan dengan Undang-undang ini adalah Traety of the Principles governing the activities of state eksploration in use outerspace incliding tfle moon and other selsbody 1967 ( Traktat mengenai prinsip-prisip yang mengatur negara-negara dalam eksplorasi dan pendayagunaan antariksa termasuk benda-benda langit lainnya, 1967) . untuk kepentingan kemasyarakatannya salinan naskah asli beserta lampirannya dalam bahasa lnggris diterjamahkan dalam bahasa Indonesia dan apanila terjadi perbedaan pengertian terhadap tetjemahan dalam bahasa Indonesia maka dipergunakan salinan naskah asli dalam bahasa Inggris, pasal 2 cukup jelas tambahan lefllbaran negara Repuhlik Indonesia no.. selesai

ANGGOTA F.TN!/POLR! ( GENDRO BUD!SANTOSO) :

Halaman I 0 huruf f, itu yang diuraikan dalam huruf f ada 3 anaslr terbagi dalam 2 alenia yaitu anasir pertama setiap negara pihak, kemudian badan-badan Non Pememrinah dan negara peluncur, kami mengusulkan barangkali bisa diterima. Alenia pertama isinya adalah pertama setiap negara pihak memikul kewajiban dan sebagainya, kemudian alenia ke 2 negara peluncur bertanggung jawab dan seterusnya,kemudian badap-badan Non Pemerintah (swasta) itu menjadi alenia ke 3, terima kasih.

KETUARAPAT:

Terima kasih, Jadi alenia yang paling bawah dinaikan ke atasnya, ditengah, diganti dengan

Badan-badan menjdi alenia ke 3, jadi ada 3 alenia.

PEMER!NTAH/AHLI HUKUM ·

Kami ada tanggapan dari usulan ini, silahkan ahli hokum Pemerintah. Terima kasih jika diperkenankan kami ingin sedikit memberikan komentar

mengenai usulan terhadap perubahan fonnulasi dari f mengenai tanggung jawab negara secara intemasional. Ini secara substansi agak berbeda , kalau alenia pertama berkaitan dengan pasal 6 dari spacelity mengenai internsional responsibility sedangkan pasal 7 berkaitan dengan masalah judas state of registry maupun appropit state sedangkan internasional lybility itu terkait dengan launching state baik negara yang meluncurkan, negara yang membiayai peluncuran maupun negara yang menyediakan fasilitas maupun territory nya untuk peluncuran. Jadi secara substansi tidak bisa dibagi menjadi 3 bagian, terima kasih.

PEMERINTAH/MENLU:

Sedikit menambahkan apa yang disampaikan ahli hokum Pemerintah, sekaligus mernbicarakan halaman tO, saya ingin menunjuk pada baris pertama pada halaman ini,

12

disebutkan negara~negara pihak itu hanya kesalahan ketik, p nya mungkin harus pada p besar, banyak kata negara pihak pada halaman 10 dan II jadi koreksi kecil saja, terima kasih.

KETUA RAP AT •

Bagaimana butir f apa setuju dengan pandangan Pemerintah tadi. Setuju ya jadi tidak ada perubahan oke, demikian juga dengan negara pihak dalam hurufbesar tidak ada koreksian.

ANGGOTA F.PDU (PROF. DR TGK KH. MUHIBUDDIN W AL Y) •

Pada halaman 11 seperti ada terbuka pintu angin yang bersifat darurat bagi negara ·yang ingin bermaksud untuk kepentingan warganegara yaitu pada halaman II itu i. kerjasama intemasional pada alenia terakhir diterangkan negara pihak yang melakukan kegiatan di antariksa tennasuk bulan dan benda·benda langit lainnya sepakat untuk memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal PBB, masyarakat unium dan kalangan ilmiah sejauh hal itu dimungkinkan dan dapat dilaksanakan. Jadi ini pengertiannya apa. Pengertian apabila hal yang sifatnya mendadak dan darurat dan tidak diberitahukan tetapi negaranya sangat mementingkan keamanan nampaknya seperti terbuka penjelasannya itu nanti sasja. Yang penting kita dulu, negara kita dulu, apakah itu maksudnya. Demikian kalau maksudnya demikian maka sangat berterima kasih bagi negara-negara yang apabila sampai pada tingkat daruruat seperti irak dan sebagainya dan ini tidak dianggap satu kesalahan habisnya bagaimana daripada kita mati, lebih bagus kita menyelamatkan negara kita dulu, masalah pemberitahuan ltu terakhir, terima kasih.

PEMERINT AH •

Kalimat ini mengacu pasal I 1 dari Traktat antariksa 1967 disana kala bahwa state of part of treaty conducted activitys in outerspace including the moon and other sellsbody aggre to inform the secretary general as well the publik and the international scientific community to the greates extend flssible and practicable diterjemahkan sebagai sejauh hal itu memungkinkan dan dapat ditaksanakan ini adalah pengejawantaha dari kesediaan negara-negara untuk memberikan informasi keantarikssaan yang dilakukan itu digunakan untuk maksud-maksud di atas ini yang jiwa dari rumusan tersebut.

ANGGOTA F.PDU (PROF. DR TGK KH. MUHIBUDDINWAL Y);

Kalau begitu artinya bagi negara bersangkutan apabila hal mendesak ia tak perlu memberitahukan kepada Sekjen PBB itu begitu, nanti diberi,ahu itu masalah yang lain biasanya perdamaian itu ssetelah teljadi komplin, tetapi apabila kepentingan kita lebih dahulu yang lain nomor dua ya, terima kasih. Apakah hila negara mengambil insiatif sendiri apakah sudah dalam hokum internasional masalahnya untuk kepentingan negaranya tak ada waktu d~p"ipada dihant:urkan orang lebih baik ia mengambil inisiatif saya kira itu salah dalam hokum jnternasional. Mekanisme mengenai ini lebih lanjut dijabarkan dalam konvention of registry of outerspace 1975 yang sudah kita ratifikasi jadi memberikan suatu ketent4an~ketentuan umum yang selengkapnya jabarannya terhadap konvensi mengenai registry of object ini outerspace yang sudah kita ratifikasi, jadi jelas disini.

13

ANGGOTA FPDU (PROF DR. TGK Kll MUIIIBUDDIN WALY):

Kita percaya saja Pak, saya kira itu Jebih pendek

PEMERINT AIIIMENLU .

Ketua, mungkin setelah fraksi-fraksi memberi tanggapan saya ingin mengangkat masalah teknis rumusan baik pada penjelasan dari Undang-undang pada halaman 5 tentang judul halaman 4 yang sudah disyahkan dan dissepakati oleh panja cara penulisannya mengenai judul menjadi tentang Pengesahan Treaty dan seterusnya, pengesahan ditempatkan satu baris danseterusnya kalau kita bandingkan dengan pada halaman 3, halaman 1, Pemeerintah menerima keputusan Panja karena dalam proses juga disertakan ahli bahasa sehingga daJam halaman 5 penyebutan nya menjadi tentang

·terpisah, kemudian pengesahan Treaty on dan sseterusnya kita bandiqgkan dengan halaman 1 dalam judul Rancangan Undang~undang Republik Indonesia no .... tahun ...... pengesahan disini diangkat dia tas dan saya aka lebih contoh dan haqnonis kalau kita samakan cara penulisannya dari pemeriontah mengusulkan menyamakannya sama dengan penulisan judul pada halaman 5, terima kasih.

KETUARAPAT:

T erima kasih, jadi yang halaman 1 menyamakan ke halaman 5.

PEMERJNTAH:

Saya ingin merujuk bahwa sesuai kebiasaan yang tertuang dalam Keppres teptang tata cara pembuatan Undang~undang kata pengesahan itu digabungkan dengan seperti halnya dalam halaman 5.

KETUARAPAT:

Bagaimana ada usulan benini jadi halaman 5 disesuaikan ataq halaman l menyesuaikan dengan halaman 5, terima kasih.

ANGGOTAFPDU (PROF. DR. TGKKH. MUIIIBUDDIN WALY):

Saudara pimpinan kalau itu tidak merupakan suatu keharusan maka tidak masa)ah yang penting isinya dapat duipahami dan isinya merupakan dasar yang kuuat, Cuma seperti yang dikatakan pemerintah tadi yang lebih cantik, kalau 1ebih cantik ioi kita pilih yang lebih cantik, ya tetapi tentang hakikatnya ada1ah sama.

KETUARAPAT:

Terima kasih, Jtidi judul itu disesuaikan dengan halaman 5, halaman J menyesu~tikan dengan

halaman 5 baiklah dengan demikian kita bisa masuk pada pandangan masing~masing sesuai denWtn tata tertib yang baru pindah adalagi emacam kata akhir tapi ini hanya sekadar meminta persetujuan resmi pada asing-masing fraksi, kami mulai pada PDI Perjuangan.

14

RAKF.RRIJt.JTII..\KTAI' ANTARIJ<SA 8 MARET2002

KA5ET 3,~

KETUA RAP AT (IBRAHIM AMBONG): PDI Perjuangan.

ANGGOTA F. TNI/POLRI (SLAMET SUPRIADI, SJP):

Instrupsi Pak. Saya cuma ingin bertanya saja ini dari segi Ahli Bahasa jadi karena untuk aslinya

di dalam Traktat ini misalnya ini halaman pertama, in Space Organising itq semu&nya tetap miring ini ketikan kita ikut-ikutjuga ini yang betul bagaimana itu, apakah ini hanya masalah ketikan saja dan hurufnya lain dengan yang dalam terjemahan, yang benar yang

· bagaimana ini, kalau memang yang te!jemahan ini harus disamakan dengtt.n huruf-huruf yang belakangnya ya kita mengguoakan bahasa yang benar, kita sesuaikan lagi dengan ini, karena ini bahawa kita Pak

Jadi saya ulangi, terjemahan Traktat halaman pertama itu kan diilhami, mengakui , meyakini dan itu cetaknya miring semuanya, ini basil koreksi kemarin yang ditulis huruf besar semuanya pada waktu Panja, dicetak miring semuanya karena aslinya kalau kita lihat cetak miring juga, living, colling dan sebagainya, itu yang betul bagaimana itu

KETUARAPAT:

Terima kasih. Jadi kalau bentuk huruf saya kira tidak ada masalah besar kecilnya, jadi kalau

miring memang juga tidak konsisten saya lihat ini misalnya Negara-negara pihak Traktat ini di dalam maksudnya itu ristet party studiestret itu miring demikian juga treat agree on the following pada bahasa inggrisnya dibawah itu and aduenya miring djsini tidak itu mau dipakai yang mana kalau mau konsisten semuanya miring saya kira ya, jadi kalau dalam bahasa Indonesia memang miring itu biasanya bahasa Asing atau ~ukan bahasa Indonesia, bagaimana saya serahkan ini bagaimana baiknya ini kan menyaogkut legal drafter.

ANGGOTAF. PDU (PROF. DR. TGK KHMUHIBUDDIN WALLY):

Saudara Pimpinan. lni begini pertanyaan dari pada Pak Slamet, itu pertanyaan yang bagus juga

artinya untuk lebih sempurna dan lebih indah sekarang kalau kita bertanya kepada hati nurani Pak Slamet yang cantiknya bagaimana.

ANGGOTA F. TNIIPOLRI (SLAMET SUPRIADI, SJP):

Menurut pendapat saya konsisten dengan Negara pihak Traktat ini hurufnya berdiri semuanya tidak ada yang miring berdiri semuanya legak.

Terima kasih.

KETUA RAP AT:

Saya persilahkan kepada Pemerintah mungkin melalui Legal drafter dan Ahli Bahasa Indonesia atau Ahli Bahasa Inggris.

15

PEMERJNTAH (AHLJ BAHASA):

Terima kasih. Memang ini diluar pantauan kita kemarin ya karena kemarin itu ditulis dengan

hurufkapital semua dan sekarang sudah diperbaiki. Saya berpendapat bahwa ini hendaknya ditulis dengan huruftegak, adapun mungkin dalam aslinya ditulis dengan huruf miring itu karena ada penekanan disitu. Jadi di dalam teljemahannya cukup kita tulis dengan hurufawal kapital dan tulisannya tegak sama dengan yang lain, tambahan karena huruf miring di dalam leks berhasa Jndonesia itu dipakai untuk menuliskan kata­kata Asing atau istilah-istilah Asing.

Terima kasih.

KETUARAPAT ·

Ter'1ma kasih. Tapi ini bukan sekedar bahasa menyangkut peljanjian yang ada nilaj macam­macam itu termasuk nilai politis barangkali, maka tidak mungkin minta berpriorita melalui pendekatan-pendekatan untuk menjelaskan.

PEMERJNTAH (MENLU) :

Tambahan, karena kita sedang menengok Traktat itu sendiri dalam penulisan dari Pasal 3 romawi Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, penulisan Negara-negara pih~k dengan (N) besar, padahal sepengetahuan saya dalam penulisan Negara yang kedua kali di Negara pada kata pertama memang dengan kapital huruf besar tapi yang Negara bagian kedua dengan huruf (N) kecil.

KETUA RAP AT:

Soal miring pada legal drafter atau perjanjian lnternasional apa sepakat dengan disesuaikan deng:an bahasa Indonesia saja atau ada yang lainnya.

PEMERJNTAH :

Sebaiknya disesuaikan dengan bahasa Indonesia karena aslinya itu bentuk miring, sebaiknya huruftegak.

KETUA P ANJA (ISHAK LATUCONSINA, M Sc) :

Okey, jadi semuanya dikasih berdiri.

ANGGOTA:

Pak Ketua, ka1au ingin di stresing itu caranya bagaimana dalam bahasa Indonesia.

KETUARAPAT Jadi kami serahkan kepada Ahli Bahasa Indonesia untuk nanti diselesaikan di luar. Okey jadi saya kira kita sepakat yang miring itu ditebalkan, soal ini tidak ada lagi ya, kalau ada melalui fraksi masing-masing. saya persilahkan Fraksi PDl Perjuangan.

16

ANGGOTA F. PUlP (M. YUNUS LAMUDA, SH) .

Bismillahirrohmannirrohim_ Assalammu'alaikum Wr.Wb. Saudara Menteri Luar Negeri dan Menteri Negara Riset dan TekhnoJogi yang kami hormati dan jajarannya. Saudara Pimpinan yang kami hormati, dan Saudara Ketua Lapan yang kami hormati, Saudara-saudara dari Komisi I dan Pansus, dan Hadirin yang kami hormati. Setelah mempelajari dan mengikuti pembahasan pengesahan RUU mengenai

(bahasa lnggris) 1967 yaitu Tralctat mengenai prinsip-prinsip yang mengatur k.egiatan Negara-negara dalam penggunaan eksplorasi dan penggunaan Antariksa termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya 1967 dan menyadari bahwa Bangsa Indonesia acfalah merupakan Anggota dari Perserikatan Bangsa-bangsa yang juga telah menanda tangani Treaty tersebut pada tangga1 27 Januari 1967 di London , Maskwa dan Washington dan bahwa Indonesia memahamijuga bahwa Traktat Antariksa 1967 sebagai iqduk perjanjian keantariksaan lainnya yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45 maka kami dari Fraksi POI Peljuangan menyetujui pengesahan naskah ini untuk diteruskan pada tingkat berikutnya. ·

Sekian dan Wassalammu'alaikum Wr.Wb.

KETUA RAP AT.

Wa'alaikumsalam. Dengan demikian POI Perjuangan menyetujui. Yang kedua Fraksi Partai Golkar.

ANGGOTA F. PG (PEDY TANDAWUYA, BA) ·

Saudara Pimpinan. Saudara-saudara Anggota Komisi I yang saya hormati. Para Menteri, Kepala LAP AN beserta jajaran yang saya hormati. Mengikuti segala percakapan sejak awal Panja dan juga pada hari ini ternyata

dengan sangat cermat rapat telah melahirkan UU tentang Traktat mengenai prinsip­prinsip yang mengatur kegiatan Negara~negara dalam eksplorasi dan penggunaan Antariksa termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya 1967 kita patut bersyukur bahwa Komisi I beserta para Menteri dan LAP AN telah dapat menyelesaikan hal ini sebagaimana satu tugas kita yang mana bermanfaat bagi kehidupan berqegara. Oleh sebab itu menurut percakapan-percakapan dan materi yang disampaikan telah memperbaiki lahirnya UU cukup sangat cermat, oleh sebab itu kami dapaf mengatakan bahwa Partai GOikar dapat menyetuji rancangan ini dan sebaiknya supaya diproses supaya menjadi satu UU

Terima kasih.

KETUARAPAT: Terima kasih kepada Fraksi Partai Golkar, selanjutnya pada Fraksi PPP.

ANGGOTA F. PPP (DRS. ARIEF MUDATSIR MANDAN, M.Si) ·

Assalammu'alaikum Wr.Wb. Saudara Pimpinan dan Anggota yang saya hormati,

17

Saudara Menteri Lunr Negeri sertaj<tiamnnya, Saudara Menteri Negara Ristek dan jajarannya, Saudara Ketua LAPAN dan jajarannya yang saya hormati. Rancangan Undang-undang Rl tentang Ouder Space Treaty ini telah dibicarakan

sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang disepakati bersama, kami juga sudah mengikuti dan mendiskusikan secara aktif sampai kepada pengesahan hari ini o1eh karena itu dengan mengucap Alhamdulitlah Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyetujui RUU ini untuk diacarakan dalam proses Jebih lanjut.

Terima kasih.

KETUARAPAT·

Terima kasih pada Fraksi PPP. selanjutnya Fraksi F.PKB.

ANGGOTA F.PKB (EFFENDI CHOlRIE, S.Ag):

Terima kasiiL Pimpinan dan Bapak-bapak dari pihak Pemerintah. Dengan maksud supaya tidak mengulang-ulang karena kita semua terlibat aktif di dalam pembicaraan ini maka Fraksi Kebangkitan bangsa menyetujui untuk segera rancangan ini diundangkan dan saya kira itu Pemerintah secara aktif mensosialisasikan. Terima kasih.

KETUARAPAT:

Terima kasih. Selanjutnya kepada Fraksi Reformasi.

ANGGOTA F. REFORM AS! (IMAM ADDA RUQUTNI) :

Terima kasih. Dari Fraksi Reformasi saya kira telah mengikuti dari awal juga RUU tentang

(bahasa lnggris) 1967, Fraksi Reformasi menyetujui untuk rancangan ini dibicarakan dalam tingkat Paripurna untuk kemudian bisa diundangkan.

Terima kasih.

KETUA RAP AT: Terima kasih. Selanjutnya yang keenam Fraksi TNI/POLRI.

ANGGOTAF.TNJIPOLRI (GENDRO BUDISANTOSO):

Assalammu'alaikum Wr.Wb. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat, Yang terhormat Saudara Menteri Luar Negeri, Menteri Negara Riset dan Tekhnologi, serta Bapak Ketua LAP AN, Yang terhormat Saudara Anggota Dewan dan hadirin yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maka Kuasa.. karena berkat

ridho-Nya pada hari ini kita dapat mengadakan rapat dalam keadaan se~t wal afiat. Dalam Rapat Kerja dan Rapat Panja telah dibahas berbagai hal sebagaima118 yang sudah kita lakukan dan selanjutnya pembahasan berikutnya dan dilaksanakan dengan suasana

18

yang lebih harmonis telah menghasilkan basil yang memadai dan karenya sehubungan dengan apa yang telah kami bicarakan tersebut dengan ini Fraksi TNI I POLRl menyatakan dapat menerima dan menyetujui RUU Rl tentang pengesahan (bahasa Inggris) 1967 atau Traktat mengenai prinsip-prinsip yang mengatur kegiatan Negara­negara dalam eksplorasi dan penggunaan Antariksa termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya 1967 untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat Paripurna Dewan dalam rangka pengambilan keputusan. Selanjutnya juga kemudian kami sebelum mengakhiri penyampaian ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setingi­tinggnya pada seluruh Fraksi, Pemerintah dan para Pakar yang telah mencurahkan tenaga dan fikiran di dalam pembahasan RUU ini

Kami juga mohon maaf apabila ada tingkah laku atau tutur kata yang membuat Bapak-bapak dan Ibu-ibu kurang berkenan selama di dalam proses pembahasan UU ini. barangk:ali demikian yang dapat kami sampaikan dan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb.

KETUARAPAT:

Terima kasih. Selanjutnya Fraksi PBB, seperti tadi kami beritahukan Fraksi Pulan Bintang mengirimkan surat tidak bisa hadir dalam acara ini namun memberikan catatan bahwa akan menyetujui keputusan yang akan diambil dalam Raker ini. Jadi sudah ada surat menyatakan setuju apa pun keputusan yang diambil. Baiklah selanjutnya yang ke delapan Fraksi Partai Daula Umalt.

ANGGOTAF. PDU (PROF.DR. TGK.KH. MUHlBUDDIN WALLY)·

Bismillahirrohmannirrohim. Saudara Pirnpinan, Saudara Menlu dan jajarannya, Saudara Menristek beserta jajarannya, Saudam Kepala LAP AN beserta jajaran yang saya hormati. Saudara-saudara sekalian saya merasakan bahwasanya musyawar(lh kita, tukar

pikiran kita di dalam kita memikirkan bersama tenta11g rencana UU AJhamduliHah sudah selesai kita hadapi, saya melihat suatu keakraban jadi ini adalah harus kita peliham selanjutnya dan selaku umat beragama kita bersyukur kepada AJiah ole~ keadaan ini · sudah selesai kita lakukan menurut kemampuan kita. Cuma ada hal-hal yang barangkali apakah baik kita fikirkan apa tidak ini kita fikirkan untuk Negara kita tetapi juga pada Negara-negara Asean tentu memikirkan juga oleh keadaan ini.

Oleh karena itu harangkali apakah seandainya kalau sama Negara kita dan Negara-negara Asean sama dalam berfikir sehingga inti dan apa yang kita fikirkan ini sama dengan mereka itu suatu hal yang kita harus bersyukur pada Allah berarti kita sudah ada kerjasama secara tidak langSung yang menghadapi permasalahan juga dengan bulat, tapi dalam pada itu barangkali perlu juga kita perhatikan bagaimana pend11pat Negara­negara Islam masalahnya oleh karena Indonesia adalah Negara yang mayoritas dari pada umat Islam itu sendiri. Kita menginginkan Ukhuwah dalam Asean dan Ukhuwah sesama Negara Islam sebab memang keadaan itula~ yang kita pentingkan dal~tm jaman sekarang ini jadi andainya kalau umpamanya ada diantara Negara Islam atau ada diaptara Negara Asean yang berbeda pendapat maka tentu kita berfikir barangkali kita perlu musyawarah lagi menurut kita rasanya itu lebih bagus dari pada pendapat kita maka kita tidak menjadi masalah apabila kita rapat Jagi untuk menyempurnakan UU ini.

Kemudian dalam pada itu kita Indonesia ini hams menjadi contohlah dari Negara­negara Islam lainnya yang khususnya dalam nilai keagamaan. oleh karena itu sebab kalau

19

orang melihat Islam dan nama Islam bukan orang tidak melihat kenmna~Jmna tapi ke (JJdoncsia menutut saya ada baiknya dengan raclnnat Tuhan Yang Muha Esa itu kila tukar dengan yang lain, kalau Bismillahirrohmannirrohim atau adak.ala terjcmahan dari pada Dismill<1hirruhmannirrohim itu, jadi jangan sepotong, kalau sepotong itu kanrachmat saja rahinmya tidak, padahal rahim itu hal~ hal yang halus. rachmat itu hal~hal yang besar.

Jadi saya lebih bagus yaitu dengan nama Allah Yang Maim Pemurah lagi Mal1a Penyayang, kalau kita tidak enak mendcngar kalimat Bismillahirrohmannirrohim itu kalau kita ingat apa enak mendengar saya kira itu kita Jebih dahulukan. Jadi dengan demikian dengan rachmat dan rahimNya Allah SWT berarti itu do'a yang lebih lengkap dan semputna buat kita bangsa Indonesia, ini usulan saya, saya kira usulan saya ini didengar oleh Tuhan dan ini adaJah baiknya sekali oleh karena itu maka jangan kita anggap sepele Bismillahirrohmannirrohim atau terjemahannya yang utuh. Saya

Sekian terima kasih.

Saya setuju, tetapi dalam persetujuan ini saya angkat salut kepada Menlu, angkat salutnya itu begini, beliau itu kalnu memang betul harus licin sekali, harus cantik, harus bagus, ini cantiknya ini kita tambah Bismillahirrolunannirrohim, itu setuju lebih cantik dan lebih bagus Jagi.

Terima kasih. Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

KETUA RAP AT:

Terima kasih Pak. Selanjutnya kepada Fraksi KKI.

ANGGOTAF.KKI (SUTRADARA GINTINGS):

Saudara Pimpinan, dan Anggota Dewan yang terhormat, dan Saudara Menteri Luar Negeri , Saudara Menteri Ristek, KepaJa Lapan.

Dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, dalam mengesahkan perjanjian~perjanjian termasuk hal seperti ini maka parameter yang kami gunakan selalu ada tiga.

Pertama, apakah sesuai atau bertentangan dengan konstitusi kita apa tidak, lalu barameter yang kedua apakah memiliki kesesuaikan dengan kepentingan strategis kila sekarang dan ke depan apa tidak. Yang ketiga apakah ada harmoni dan dis harmoni dengan sistem penmdang~undangan atau ketentuan hukum yang sudah ada apa tidak. Setelah meneliti berdasarkan ketiga barameter ketiga tersebut diatas, maka sikap dan posisi kami sam a dengan pengesahan Treaty yang lain kami bisa menyetujuiTreaty.

Kedua, kami ingin memberikan catatan dalam kaitan itu, apa yang kita setujui ini erat kaitannya dengan persepsi kita tentang masalah kewi layahan dan sampai sekarang salah satu problem konstitusional kita, kita belum pernah mengesahkan batas wilayah kita di dalam konstitusi. Ada problem~problem tertentu, oleh sebab itu sehubungan dengan konvensi PBB Tahun 82 yang telah kita ratifikasi Tahun 85 ternyata belurn kita tindak lanjuti yaitu mengenai wilayah UU Kewilayahan RI

20

yang sebetulnya perlu kita depositkan, kami fiki1kan seca1a sungguh-sungguh hal ini dan pada kesempatan ini kami minta supaya juga J>emeriutah Uisa memikirkap hal iui bersama-sama DPR mengenai lJU Kewihwaha11 ini, ini problem konstitusional dan juga pwblcm politic strategic ke depan saya kira. Kedua, dalam kontek~ itu dalam konteks UU ini kita akan membahas segera mengenai masalah aktilit11~ Australi dengan Rusia saya kira tentang Bandara Anlariksa itu yang di dalam pcmbahasan kita, kita pahami bahwa influsnya bisa sampai 500 kilo meter padahal jarak kita cuma 360 kilo meter da1i Crismos Airland, saya kira ini juga perlu menjadi perhatian bersama tidak perlu lerlalu khawatir tentunya tetajli scgera saya kira perlu dibahas ini karena ini the actual treat , treat bukan dalam pengertian militer saja tapi juga dalam pengertian scien and technologi saya kira kebetulan sohib saya Saudara Menteri Ristek yang tethonnat juga ada disini, kedua hal itu catatan kami bersama-sama dengan persetujuan terhadap Naskah pengesahan ini, terima kasih Saudara Menteri dan Saudara Pimpinan serta Anggota yang terhormat

KETUA RAP AT ( IDRAI!IM AMBONG):

Tcrima kasih Pak Ginting. Demikianlah sembilan Fraksi sudah menyampaikan pcrsetujuannya semua dengan

beberapa catatan khususnya 4 buah dari Pak Kyai, dengan demikian kita nyatakan RUU ini dapat disetujui.

RAP AT SETUJU

T erima kasiiL Selanjutnya kita masuk kepada agenda penanda tanganan naskah RUU T.-aktat

mengenai Traktat kami persilahkan masing-masing wakil Fraksi dan juga Pemerintah untuk ikut menanda tangani. Saya persilahkan.

Saya persilahkan, Fraksi PDI, Fraksi Golkar, fraksi PPP, Fraksi PKD, Fraksi Reformasi, Fraksi TNI/Polri, PBB yang tidak ada nanti menyusul saja, Ialli fraksi POU dan KKI beserta Pemerintah tentunya, k.emudian Menristek, Menlu beserta Ketua LAPAN.

Dengan selesainya penanda tanganan tadjf itu maka secara resmi RUU itu telah kita sepakati semua untuk itu marilah kita berikan applaus dan mengucapkan Alhamdulillahirrobbil Alamien. Selanjutnya kami persilahkan sambutan dari Pem<!lrintah.

PEMERINTAH (MENLU):

Terima kasih Saudara Ketua. Assalammu'alaikum Wr.Wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Saudara-saudara Pimpinan dan Para Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rak.yat Rl Yang terhormat Saudam Menteri Negara Riset dan Tekhnologi, dan Saudara Kepa1a LAPAN. Yang pertama marilah kita memanjatkaq puji syukur kehadhirat Allah SWT,

karena atas RachmatNya tidak hanya memungkinkan kita meng}Jadiri Rapat Kerja Komisi I pada hari ini tapi juga memuncak pada penanda tanganan Naskal.1 RUU tentang

21

Pengesahan (bahasa lnggris), 1967 untuk itu kami ucapkan terima kasih pada Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi yang telah bersedia membahas dan menyetujul bersama RUU tersebut.

Dalam proses pembahasan tclah banyak kita mendapat masukan guna penyempumaan usuJa.n rancangan yang disampaikan oleh l'emerintah. Dan untuk bersama-sama kila ketahui bahwa dengan ratiflkas'1 konrerensi Traklqt ini pada waktunya tidak: hanya menambah kepastian hukum baik pada tingkat Nasional, Regional dan juga Internasional. Kemudian ratifikasi Traktat Antariksa 1967 ini juga terasa mendesak apabila kita perbatikan bahwa Pemerintah sudah menanda tangani Treaty ini 35 tafluo yang lamJJau pada 27 Januari 1967 tapi lebih lagi juga bahwa Indonesia adalah Negara pengguna Antariksa secara damai sejak beberapa lama khususnya Pemerintah semJiri sejak tahun 60-an telah melakukan riset ilrniah yang menghasilkan roket Kartika dan disusul pad a pertengahan tabun 70-an dengan peluncuran Satelit Komunikasi Pafapa.

Dengan ratiflkas:i Traktat Antariksa ini dalam waktu dekat, tentunya tidak hanya menguatkan rezim penggunaan Antariksa bagi keperluan damai atau untuk mak:sud damai tapi juga sekaligus memberikan peluang bagi kita untuk memanfaatkan Antariksa demi kepentingan Nasional.

Saudara Pimpinan dan para Anggota Komisi l yang terhormat. Atas nama Pemerintah kami ingin sekali lagi menggunakan kesempatan ini untuk

menyampaikan ter.ima kasih dan penghargaan kami yang setinggi-tingginya pad a seluruh Anggota Komisi I yang terhormat atas keseluruhan proses pembahasan dan persetujuan bersama atas RUU yang kami ajukan.

Ucapan terima kasih ingin juga kami sampaikan kepada Sekretariat Komisi I dan semua pihak yang telah tnembantu kelancaran dan keberhasilan baik proses pembahasan RUU ini, keseluruhan proses bagi kami telah menunjukkan bahwa hqbungan yang baik antara Pemerintah dan DPR-RI dalam hal ini Komisi I telah berlangsung dengan tidak saja harmonis tap~ bersama-sama kita dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan Nasional kita.

Semoga Allah SWT, senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayyahnya kepada kita semua.

Sekian dan terima kasif1.

KETUA RAP AT •

Yang terhomat Saudara Menteri Luar Negeri besertajajarannya, Yang terhormat Saudara Menteri Negara Riset dan Tekhnologi beserta jajarannya Yang terhormat Saudara Ketua LAPAN Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional beserfajajarannya Yang terhormat Saudara-saudara Anggota Komisi 1 dan Hadirin yang kami muliakan. . .. Baiklah dalam acara wenutupan ini kami akan membenkan sed1krt :;;epatah dua

kata untuk mengakhiri acara kita ini. Pertama-tama marilah klta pa1yatkan pujl ~an h syukur kehadhirat .Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya berkat rachmat dan J::::yya -Nyalah kita pada hari ini dapat berkumpul di man~ ini dan melaksanakan pemb asan

akhir dari RUU tentang Pengesahan (bahasa Inggns).I967. Yang terhormat Saudara Menterj Luar. Negen, Saudara Menteri Riset dan Tekhnolog1, serta .

d ra Ketua LAPAN beserta Anggota Komisi I yang saya hormafl. . . . ~~~1~ berharap apa yang tefah kita hasilkan p~da hari_ ini dapat d~n telah d1se~u~~

semua Fraksi dapat dijadikan landasan hukum bagl Pemenntah dan kJta semua u t

22

menerapkan prinsip-prinsip hukum mengenai Antariksa baik secara Nasional maupun Internasiona~ dalam rangka mencapai tujuan Nasional kita sebagaimana yang kita awal­awal memperdebatkan itu agar betul~betul sejalan dengan keinginan kita itu.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Fraksi-fraksi Yang <lengan tekun telah mengikuti proses pembahasan RUU ini tanpa ketekunan itu mustahil tidak hanya hari ini kila bisa selesaikan mengambil itu cepat. Demikian juga kepada Per11erintah dalam hal ini Menteri Luar Negeri , Menteri Riset dan Tekhnoi<Jgi dan Ketua LAPAN beserta jajarannya, dan khususnya juga kepada Legal Drapter dan Pakar Bah(l.sa kita yang tentu banyak artinya di dalam menyempurnakan baik bahasa maupun struktur dati RUU ini.

Demikianlah sambutan kami yang singkat ini semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rachmat dan hidyyah-Nya kepada kita sekalian, dan berharap apa yang telah kita putuskan hari ini dapat disetujui dalam pembicaraaq tingkat II atau pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang akan datang yang kita harapkan itu -terlaksana pada tanggal 18 Maret 2002.

Sekian, Wabillahil Taufiq wal Hidayyah, Wassalammu'alaikum Wr.Wb.

Mungkin ada lagi sedikit dari Pemerintah yang mau disampaikan dilua.- tadi sambutan.

PEMERINTAH:

Terima kasih Saudara Ketua, dan Para Anggota Komisi I yang saya hormati, Saya katakan tadi bahwa Indonesia adalah Negara pengguna Antariksa., dan

Negara yang juga sudah pada derajat penguasaan dan pemanfaatan tekhnologi Antariksa sebagai tanda kenangan dari kami mewakili Pemerintah kami ingin sampaikan kepada Komisi I salah satu oontoh atau wujud pemanfaatan Antariksa bagi kepentingan Nasional kita, satu map.

KETUARAPAT:

Komisi I dan DPR mengucapkan banyak terima kasih kepadf\ Pemerintah tentu kenang-kenangan itu akan kami pasang di ruang tamu yang biasanya juga sering dikunjungi oleh Dubes-dubes Asing yang suka berkomunikasi dengan Komisi jadi mendapat tempat yang terhormat Pak, karena ini menunjukkan juga bahwa kepedulian kita kepada ruang angkasa itu tinggi dan memang sekalipun di angkasa tapi yang darat itu yang disorot, ijinkanlah sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih dan dengan mengucapkan Alhamdulillahirrobbil 'alamien maka Rapat Kerja membahas RUU tentang space ini kits tutup. Demikian Wassalammu'alaikum Wr.Wb.

Rapat ditutup pukul 11.50 WIB.

23