nota keuangan tahun 2012
TRANSCRIPT
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2012
BAHAN PENYUSUNAN NOTA KEUANGAN DAN RAPBN TAHUN 2013, DAN LAPORAN
PELAKSANAAN APBN SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2012, SERTA NK DAN RAPBNP TAHUN 2012
LAPORAN PAN
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
SEMESTER I
2
RINGKASAN EKSEKUTIF
Memasuki tahun ketiga pelaksanaan RPJM 2010-2014, sesuai dengan tugas dan fungsi LAN dalam mewujudkan visi dan misinya, akan dilaksanakan 3 (tiga) program sebagai penjabaran Renstra LAN 2010-2014, yaitu Program Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN.
Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, pada tahun 2010-2014 telah ditetapkan tujuan sasaran serta kebijakan sebagaimana termuat dalam Renstra LAN sebagai berikut:
Tujuan a. Menyediakan rekomendasi kebijakan bagi peningkatan kinerja
penyelenggaraan administrasi Negara; b. Menghasilkan kajian Bidang Administrasi Negara Guna Mendorong
Transformasi Administrasi NKRI Secara Struktural, Sistemik, Akuntabel, Konsisten Dan Berkelanjutan;
c. Menghasilkan Sistem Diklat Aparatur Untuk Menjamin Terwujudnya Aparatur Yang Profesional;
d. Menyelenggarakan Diklat Aparatur secara Efektif Dan Efisien Dalam Mendukung Peningkatan Kompetensi Dan Kapasitas Aparatur Negara Yang Akuntabel, Handal, Profesional, Bersih dan Bebas KKN;
e. Memberikan Pelayanan Perkonsultasian Yang Berkualitas Di Bidang Administrasi Negara;
f. Menyelenggarakan Kegiatan Pengembangan Ilmu Administrasi Negara Melalui Pendidikan Dan Pengembangan Teknologi Administrasi;
g. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan, Tatalaksana Dan Sumberdaya Manusia Aparatur LAN Yang Profesional.
Sasaran a. Tersedianya rekomendasi kebijakan yang berkualitas bagi instansi pusat
dan daerah; b. Ketepatan kajian dan litbang dengan kebutuhan; c. Peningkatan kualitas pembinaan diklat aparatur; d. Penyelenggaraan Diklat Aparatur yang sesuai standar; e. Profesionalisme Pelaksanaan Advokasi; f. Pengembangan Ilmu dan Teknologi Administrasi;
3
g. Pengembangan Organisasi LAN Berbasis Kinerja; h. Publikasi dan diseminasi produk LAN yang terintegrasi; i. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana
Kebijakan & Strategi Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka LAN untuk lima tahun ke depan (2010 – 2014) merumuskan beberapa kebijakan dan strategi sebagai berikut: 1. Peningkatan kualitas pembinaan dan penyelenggaraan Diklat melalui
pembaharuan sistem diklat penyelenggara negara; 2. Ketepatan perencanaan dan pelaksanaan kajian dan litbang melalui
konsolidasi dan kepatuhan pelaksanaan sesuai dengan kaidah akademik dan akuntabiltas;
3. Profesionalisme Pelaksanaan Advokasi melalui pemetaan kebutuhan dari stakeholders;
4. Pengembangan Ilmu dan Teknologi Administrasi melalui revitalisasi kelembagaan perguruan tinggi kedinasan sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan stakeholders;
5. Pengembangan Organisasi LAN Berbasis Kinerja melalui reformasi birokrasi LAN;
6. Publikasi dan diseminasi produk LAN yang terintegrasi melalui koordinasi dalam konsolidasi publikasi LAN;
7. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana melalui modernisasi tata kerja dan prasarana fisik.
Berdasarkan kebijakan dan strategi tersebut, maka dirumuskan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan LAN dalam tahun 2012, yang terdiri dari 3 (tiga) program, antara lain:
A. Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara
1. Pengkajian Kinerja Kelembagaan 2. Pengkajian Kinerja Otonomi Daerah 3. Pengkajian Kinerja Sumber Daya Aparatur 4. Pengkajian Manajemen Kebijakan 5. Pengkajian Manajemen Pelayanan 6. Pengkajian Administrasi Internasional 7. Pengkajian Hukum Administrasi Negara 8. Penelitian dan Pengembangan Sistem Informasi dan Otomasi
Administrasi Negara
4
9. Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 10. Pembinaan Widyaiswara 11. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Tingkat I, II, III dan IV 12. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tehnik Manajemen dan
Kebijakan Publik 13. Pengkajian Administrasi Negara, Pembinaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur PKP2A I LAN 14. Pengkajian Administrasi Negara, Pembinaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur PKP2A II LAN 15. Pengkajian Administrasi Negara, Pembinaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur PKP2A III LAN
16. Pengkajian Administrasi Negara, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur PKP2A IV LAN
17. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN Jakarta
18. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung
19. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN Makassar
B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN
1. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A Lan PKP2A I
2. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A Lan PKP2A II
3. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A Lan PKP2A III
4. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A Lan PKP2A IV
5. Peningkatan Koordinasi Perencanaan Pembinaan, Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Jakarta
6. Peningkatan Koordinasi Perencanaan Pembinaan, Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Bandung
5
7. Peningkatan Koordinasi Perencanaan Pembinaan, Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Bandung
8. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Organisasi dan Kerjasama dalam Lingkup LAN
9. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tupoksi Biro Umum LAN
C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN Untuk menunjang pencapaian tujuan, sasaran dan program tersebut, pada tahun 2012 pagu anggaran LAN sebesar Rp. 243.332.942.000 (Dua ratus empat puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN Rp. 116.598.038.000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rp. 23.500.000.000, Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara Rp. 103.234.904.000. Sampai dengan bulan April 2012, tercatat realisasi penyerapan total pagu LAN Tahun 2012 adalah sebesar 14,75 % atau sebesar Rp. 35.882.164.696,-.
Dari total pagu LAN tersebut, maka sebesar Rp. 64.355.060.000 merupakan target PNBP. Sampai dengan bulan April 2012, target PNBP tersebut telah terealisasi sebesar 11.41 % atau sebesar Rp. 7.345.047.813
6
BAB I PENDAHULUAN
A. Tugas dan Fungsi LAN
Sebagaimana ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan,
LAN mengemban amanah untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Karenanya, LAN dituntut untuk menjadi pionir (role model) bagi reformasi administrasi dan membuktikan diri sebagai organisasi pemerintah yang berkinerja tinggi.
Berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 64 Tahun 2005, Lembaga Administrasi Negara (LAN) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: a. Tugas
Berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2005, LAN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut LAN menyelenggarakan fungsi:
a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu di bidang administrasi negara;
b. Pengkajian kinerja kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam rangka pembangunan administrasi negara dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur;
c. Pengkajian dan pengembangan manajemen kebijakan dan pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara;
d. Penelitian dan pengembangan administrasi pembangunan dan otomasi administrasi negara;
7
e. Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;
f. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAN; g. Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di
bidang administrasi negara; h. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di
bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.
B. Struktur Organisasi LAN
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, berdasarkan Surat Keputusan Kepala LAN No. 4 Tahun 2004, Kepala LAN dibantu oleh: 1. Kedeputian, yang terdiri dari:
a. Kedeputian Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur;
b. Kedeputian Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan; c. Kedeputian Bidang Litbang Administrasi Pembangunan dan Otomasi
Administrasi Negara; d. Kedeputian Bidang Pembinaan Diklat Aparatur; dan e. Kedeputian Bidang Diklat Sekolah Pimpinan Administrasi Nasional.
2. Sekretariat Utama; 3. Inspektorat; 4. Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A), terdiri
dari: a. PKP2A I LAN di Bandung; b. PKP2A II LAN di Makassar; c. PKP2A III LAN di Samarinda; dan d. PKP2A IV LAN di Banda Aceh.
5. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) LAN, yang terdiri dari: a. STIA LAN Jakarta; b. STIA LAN Bandung; dan c. STIA LAN Makassar.
Secara singkat, gambaran struktur organisasi LAN dapat dilihat pada gambar di bawah:
8
9
BAB II PELAKSANAAN PROGRAM, KEBIJAKAN DAN REALISASI APBN
TAHUN 2007 sd. 2012
A. Hasil-hasil yang telah dicapai tahun 2007
Pada tahun 2007, sasaran yang ingin diwujudkan sesuai dengan tugas dan fungsi LAN adalah:
1. Terumuskannya rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model, dan sistem/pedoman di bidang organisasi pemerintahan negara;
2. Terumuskannya rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model, dan sistem/pedoman di bidang manajemen pemerintahan negara;
3. Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui pembinaan Diklat yang berkualitas;
4. Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui penyelenggaraan Diklat yang berkualitas;
5. Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui pendidikan tinggi kedinasan dalam bidang ilmu administrasi;
6. Meningkatnya perkonsultasian dalam bidang administrasi negara;
7. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi internal LAN.
Indikator pencapaian sasaran sebagai bentuk indikasi sejauhmana sasaran telah dicapai pada tahun ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:
10
Tabel 1 Sasaran dan Indikator Pencapaian Kinerja Lembaga Administrasi Negara Tahun 2007
Sasaran Indikator Pencapaian Sasaran
1 Terumuskannya rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model, dan sistem/pedoman di bidang organisasi pemerintahan negara
Tersusunnya rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model, dan sistem/pedoman penataan Organisasi Pemerintah Negara
2 Terumuskannya rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model, dan sistem/pedoman di bidang manajemen pemerintahan negara
Tersusunnya rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model, dan sistem/pedoman manajemen pemerintahan negara
3 Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui pembinaan Diklat yang berkualitas
Terwujudnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui pembinaan Diklat berupa: a. Penetapan standar kualitas b. Penjaminan kualitas c. Pengendalian kualitas
4 Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui penyelenggaraan Diklat yang berkualitas
Terwujudnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui: a. Terselenggaranya Diklat SDM
Aparatur Negara sesuai standar yang telah ditetapkan;
b. Terselenggaranya program Pengembangan Eksekutif Nasional (PEN) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
5 Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui pendidikan tinggi kedinasan dalam bidang ilmu administrasi
Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM Aparatur Negara mellui pendidikan tinggi kedinasan dalam bidang ilmu administrasi
6
Meningkatnya perkonsultasian dalam bidang administrasi negara
Terselenggaranya perkonsultasian dalam bidang administrasi negara
7 Meningkatnya kapasitas dan kompetensi internal LAN
Terwujudnya kapasitas dan kompetensi internal LAN
11
Dalam upaya mewujudkan target pencapaian sasaran tahun 2007 tersebut, telah ditetapkan berbagai program yang didalamnya meliputi berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh unit-unit kerja di lingkungan LAN sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya.
Pada umumnya output kegiatan kajian adalah berupa laporan kajian, sedangkan outcomenya berupa rekomendasi kebijakan yang terkait dengan sasaran. Secara umum kinerja program dapat dijelaskan melalui kinerja kegiatan yang berada dalam lingkup program tersebut.
1. Program Penerapan Kepemeritahan Yang Baik Program ini melingkupi lima belas kegiatan yang umumnya berupa kegiatan kajian dengan tujuan menghasilkan laporan kajian yang berisi rekomendasi terkait dengan upaya penerapan kepemerintahan yang baik. Dilihat dari sisi output, kegiatan-kegiatan dalam lingkup program ini telah berhasil menghasilkan output sesuai dengan rencana. Sementara dilihat dari sisi realisasi anggaran, rata-rata realisasi anggaran kegiatan adalah 95%. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam program ini adalah: 1) Pembangunan Demokratisasi dalam sistem Administrasi Negara 2) Kajian tentang evaluasi pelaksanaan pemilihan presiden secara
langsung berdasarkan UU No. 23 tahun 2003 3) Kajian untuk penyusunan buku penerapan good governance di
Indonesia: Fokus pada pelaksanaan prinsip transparansi 4) Pengaturan dan penegakan hukum dalam sistem administrasi 5) Penyusunan buku rujukan public hearing dalam perumusan
kebijakan publik 6) Kajian tentang administrasi kependudukan negara 7) Kajian tentang pengelolaan sektor informal di beberapa negara Asia 8) Pengembangan sistem manajemen database kinerja pemerintahan
daerah 9) Kajian yuridis terhadap anggaran berbasis kinerja
10) Kajian evaluasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung
11) Kajian kebijakan good local governance dalam optimalisasi pelayanan publik
12) Kajian tentang Isu-isu aktual 13) Kajian model pengukuran pelaksanaan good governance di Pemda
12
14) Kajian implikasi pilkada langsung terhadap pelayanan publik 15) Kajian Evaluasi Kinerja Pemerintah Provinsi dalam Penyelenggaraan
Kewenangan Dekonsentrasi
2. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkup program ini pada umumnya meliputi kegiatan-kegiatan kajian, yang secara umum telah berhasil menghasilkan laporan kajian yang berisi rekomendasi terkait dengan peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara. Dilihat dari sisi anggaran, kegiatan ini memiliki realisasi rata-rata 90,44%, dengan realisasi output 100%. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam program ini adalah:
1) Kajian tentang Pola Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi 2) Kajian evaluasi pelaksanaan kebijakan Inpres No. 5/2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi 3) Kajian Pengembangan TI dalam upaya pencegahan dan
Penanggulangan Korupsi 4) Kajian strategi penanganan korupsi di negara-negara Asia Pasifik 5) Kajian pembangunan model sistem informasi penanggulangan
korupsi 6) Kajian pembangunan model sistem informasi pengawasan dan
pemeriksaan 7) Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Tahunan Inspektorat
LAN 8) Kajian kinerja lembaga pengawasan di daerah
3. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Kegiatan-kegiatan di bawah lingkup program ini meliputi tujuh belas kegiatan, yang pada umumnya merupakan kegiatan kajian dengan output laporan kajian yang memberikan rekomendasi terhadap penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan. Secara umum, output kajian berhasil diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan tersebut, meskipun dalam realisasi anggaran umumnya berada dibawah 100%. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam program ini adalah: 1) Reformasi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan dalam
rangka Good Governance 2) Kajian tentang evaluasi kelembagaan non struktural (fokus pada
Komisi dan Dewan) 3) Penyusunan buku glossary tentang kelembagaan pemerintah
13
4) Kajian tentang kelembagaan unit pelaksana teknis (UPT) 5) Kajian tentang kesekretariatan lembaga-lembaga negara 6) Kajian model evaluasi pembentukan, pemekaran, penggabungan dan
penghapusan daerah 7) Kajian pengembangan model penerapan e-services pada beberapa
negara terpilih 8) Penyusunan buku manajemen Wilayah perbatasan negara Indonesia 9) Evaluasi Kinerja Dalam Rangka Meningkatkan Efektifitas Manajemen
LAN 10) Kajian Profil Birokrasi 2015 11) Kajian evaluasi terhadap model kelembagaan dan ketatalaksanaan
antar daerah perbatasan 12) Pengembangan model organisasi fungsional dalam pelayanan publik
di KTI 13) Kajian tentang implementasi good governance pada pemerintah
provinsi di KTI 14) Workshop Penyusunan Naskah Akademik penataan kelembagaan
Pemerintah Provinsi 15) Rapat Koordinasi kajian aparatur 16) Kajian pelimpahan kewenangan Bupati/ Walikota kepada
Camat/Lurah menurut UU No. 32/2004
4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur
Kegiatan-kegiatan dalam lingkup program ini terdiri dari kegiatan kajian maupun penyelenggaraan diklat-diklat. Secara umum, kegiatan kajian telah berhasil menghasilkan output sesuai dengan rencana. Sementara kegiatan-kegiatan penyelenggaraan diklat, tidak secara keseluruhan berhasil dilaksanakan sesuai dengan rencana. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam program ini adalah: 1) Kajian Pengembangan sistem pendayagunaan SDM aparatur negara 2) Kajian Penyusunan pola karier PNS 3) Kajian Evaluasi Sistem Rekruitmen PNS 4) Kajian Penyusunan Pedoman Pengukur Beban Kerja Sumber Daya
Manusia Aparatur Daerah 5) Kajian Penyusunan Indeks Peraturan Perundang-undangan Bidang
Pendayagunaan Aparatur Negara 6) Diklat kewidyaiswara-an substansi Diklatpim Tk. IV 7) Diklat kewidyaiswaraan substansi Diklatpim Tk. III dan IV 8) Diklat kewidyaiswaraan berjenjang Tk muda
14
9) Diklat kewidyaiswaraan berjenjang Tk madya 10) Diklat kewidyaiswaraan substansi diklat prajabatan gol III 11) Diklat calon widyaiswara (2 angkatan) 12) Penilaian angka kredit jabatan fungsional widyaiswara gol IVc, IVd,
Ive Tingkat Pusat 13) Diklat kewidyaiswaraan substansi diklat calon widyaiswara 14) Diklat kewidyaiswaraan pengembangan bahan ajar dan media
pembelajaran berbasis elektronik 15) Pembinaan dan pengembangan kompetensi widyaiswara melalui
patok banding (benchmark) lembaga diklat best practice ke luar negeri (korsel, Jepang, New Zealand, dan Australia)
16) Assesment center kompetensi widyaiswara 17) Pengembangan Bahan Ajar kewidyaiswaraan substansi diklatpim Tk
III dan IV 18) Penyusunan pedoman evaluasi dan sertifikasi widyaiswara 19) Revisi Modul dan Pengembangan Bahan Diklat Calon Widyaiswara 20) Continous improvement diklat prajabatan : penyusunan pedoman,
penyusunan soal akhir diklat prajabatan gol I, II dan III 21) Penyempurnaan Diklatpim Tk. II yang lebih ber-basis kompetensi 22) Lokakarya Standarisasi Diklat Teknis 23) Lokakarya Standarisasi Diklat Fungsional 24) Pengembangan instrumen akreditasi dan sertifikasi lembaga Diklat
untuk penyelenggaraan diklat prajabatan dan kepemimpinan 25) Pengembangan database sistem informasi widyaiswara 26) Pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi lembaga diklat 27) Uji coba diklat e-learning dalam SIDA 28) Monitoring dan evaluasi pemberdayaan widyaiswara di instansi
pusat dan daerah 29) Evaluasi Lembaga Diklat pasca akreditasi 30) Monitoring dan evaluasi diklat 31) Rakor kediklatan, Sosialisasi, Advokasi, Evaluasi 32) Reformulasi PP 101/2000 33) Kajian terhadap Peraturan Menpan Nomor PER/66/M.PAN/6/2005 34) Rakornas widyaiswara 35) Pembimbingan penyusunan kurikulum diklat fungsional pada
instansi pembina jabatan fungsional 36) Bimbingan penyelenggaraan diklat : MOT, dan TOC pada lembaga
diklat 37) Rakor diklat Prajabatan 38) Rakor Diklat Kepemimpinan
15
39) Rakor Diklat Teknis 40) Rakor Diklat Fungsional 41) Sosialisasi pedoman-pedoman kediklatan produk LAN 42) Penyelenggaraan Diklatpim Tk I (2 angkatan) Angk. XII dan XIII 43) Penyelenggaraan Diklatpim Tk I bertaraf internasional 44) Penyelenggaraan program PEN 45) Penyelenggaraan Diklat Bahasa Inggris "TOT widyaiswara untuk
PNS" 46) Penyelenggaraan Liaison Group seminar 'Material Development for
English Teaching" 47) Pengembangan database Pusdiklat SPIMNAS Bid. TMKP 48) Evaluasi pelaksanaan instrumen strategi pembelajaran diklatpim TK
II 49) Analisis pemanfaatan alumni dan kebutuhan diklat Tk I dan II 50) Rakor penyelenggaraan Diklatpim Tk. II 51) Pengembangan laboratorium kepemimpinan 52) Pengembangan dan penyusunan kurikulum dan bahan ajar diklat
sekretaris yang efektif 53) Pengembangan dan penyusunan kurikulum dan bahan ajar diklat
pelayanan publik 54) Pemetaan dan Pengembangan Kurikulum diklat TMKP dan
penyusunan profile TMKP 55) Penyusunan modul general english (GE) LAN level 1,2,3 56) Penyusunan kurikulum english for occupational pruposes 57) Pembangunan jejaring kerja balai diklat bahasa LAN 58) Pengiriman pegawai LAN mengikuti program gelar S2 dan S3 dalam
negeri 59) Diklat Teknis 60) Diklat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah 61) Diklat Teknis Manajemen 62) Diklat Manajemen Diklat (MOT) 63) Diklat pim Tingkat II 64) Diklat MOT (1 angkatan) 65) Diklat TNA (2 angkatan) 66) Diklat TOC (2 angkatan) 67) Diklat TOT (2 angkatan) 68) Diklat Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris 69) Bimtek peningkatan kemampuan SDM aparatur dalam pemberian
pelayanan prima 70) Bimtek analisis kebijakan publik (2 angkatan)
16
71) Bimtek penyusunan standar kompetensi pejabat struktural (1 angk.)
72) Bimtek penulisan karya ilmiah (1 angkatan) 73) Diklat kewidyaiswaraan (2 angkatan) 74) Evaluasi dan pemantauan/ monitoring penyelenggaraan diklat 75) Kajian pola pembinaan dan pengembangan karir PNS di KTI 76) Desain Program Konsorsium diklat di KTI 77) Diklatpim Tk.II 78) Diklat Analisis Kebutuhan Diklat 79) Pembinaan Widyaiswara 80) Evaluasi dan Monitoring Penyelenggaraan Diklat di Wilayah
Kalimantan 81) Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat II 82) Diklat Manajemen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Angk. I 83) Diklat Manajemen Keprotokolan Angkatan I 84) Diklat Manajemen Keuangan Daerah 85) Diklat Legal Drafting 86) Diklat Manajemen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Angk. II 87) Diklat Manajemen Keprotokolan Angkatan II 88) Diklat Publik Relations 89) Diklat Service Excellence 90) Diklat Pelaporan Berbasis Kinerja 91) Diklat Sekretaris Yang Efektif 92) Diklat LKPJ Kepala Daerah 93) Diklat Manajemen Pelelangan 94) Diklat Manajemen Pelayanan Publik 95) Diklat Manajemen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Angk. III 96) Penyelenggaraan Diklat Bahasa Inggris 97) Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat II 98) Diklat Teknis
5. Program Peningatan Kualitas Pelayanan Publik
Kegiatan-kegiatan dalam lingkup program ini meliputi empat belas kegiatan yang pada umumnya merupakan kegiatan kajian. Secara umum kegiatan-kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dengan output sesuai rencana. Dari sisi realisasi anggaran pada umumnya tidak seluruhnya terserap, dengan tidak mengurangi kualitas output. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam program ini adalah: 1) Sistem dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik 2) Kajian model penilaian kinerja pelayanan publik
17
3) Kajian untuk penyusunan buku penerapan maklumat pelayanan 4) Kajian tentang strategi peningkatan kualitas pelayanan investasi 5) Kajian yuridis terhadap penetapan status kawasan khusus 6) Kajian model partisipasi masyarakat rangka peningkatan kualitas
pelayanan dasar di negara-negara Asia Pasifik 7) Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi dan
Komunikasi Pusdiklat SPIMNAS 8) Perumusan kebijakan pene-tapan indeks pelayanan publik bagi
propinsi, kabupaten/kota 9) Kajian Model Pengembangan kapasitas Lembaga Diklat di Daerah
10) Kajian efektivitas kebijakan pengehematan dan pengembangan energi alternatif
11) Survey indeks kepuasan masyarakat bidang perijinan SITU di KTI 12) Workshop penyusunan naskah akademik analisis kebutuh-an
personil dan penataan mana-jemen kepega-waian Peme-rintah Provinsi
13) Kajian tentang kesiapan kabupaten/kota di kalimantan dalam kompetensi antar daerah di bidang Pelayanan Publik
14) Kajian evaluasi dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah Kalimantan
6. Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini umumnya berkaitan dengan upaya mendorong kapasitas internal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pada umumnya kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, tetapi dalam hal-hal tertentu terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana karena sesuatu alasan. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam program ini adalah:
1) Pengadaan Buku-buku Perpustakaan 2) Penyusunan Abstraksi Bahan Pustaka tahun 2007 3) Pengolahan bahan Pustaka tahun 2007 4) Penyelenggaraan diklat struktural 5) Pelatihan Diklat-diklat teknis 6) Seminar dan lain-lain 7) Diklat Fungsional 8) Diklat Prajabatan Gol. II dan III 9) Updating Database Kepegawaian
18
10) Pengadaan PNS pada LAN 11) Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan 12) Penyaluran Beasiswa Pegawai Tugas Belajar 13) Pengadaan obat-obatan 14) Penyusunan Info Kajian/Litbang LAN Tahun 2005 15) Penyusunan Buku Putih 16) Roundtable discussion 1,2,3 17) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran LAN Tahun 2007 18) Penyusunan Penyempurnaan Pedoman Penyelenggaraan Program
dan Kegiatan LAN 19) Evaluasi dan Penyusunan Standar Biaya Umum dan Standar Biaya
Khusus Kegiatan di Lingk. LAN 20) Konsolidasi Perencanaan 21) Penyiapan bahan laporan dalam rangka koordinasi kegiatan dengan
instansi lain 22) Penyusunan LAKIP LAN Tahun 2006 dan Rencana Kinerja Tahun
2007 23) Renja dan Penetapan Kinerja 24) Updating Database program dan Kegiatan LAN (paket) 25) Raker Penyelenggaraan Program dan Kegiatan LAN 26) Rapat Teknis Kelitbangan/ Kajian 27) Rapat Teknis Kediklatan 28) Penyusunan Informasi Diklat Dalam dan Luar Negeri edisi XXVII
s/d XXX 29) Penyusunan Informasi Pokok Lembaga Pendidikan Terakreditasi di
Australia 30) Penyusunan Informasi Penting Negara-negara di Benua Asia,
Australia, Amerika dan Eropa 31) Pelaksanaan Bimbingan dan Asistensi Tentang pengawasan dan
Pemeriksaan Komprehensif di LAN Tahun 2007 32) Sosialisasi Pedoman Pengawasan dan pemeriksaan di lingkungan
LAN Tahun 2007 33) Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus Inspektorat LAN tahun 2007 34) Review Laporan Keuangan LAN 35) Penyusunan Bunga Rampai Karya Ilmiah tentang Manajemen dan
Administrasi Publik 36) Updating dan Penambahan Database Website LAN 37) Penyusunan Kliping Warta Aneka Informasi Administrasi tahun
2007 38) Penyusunan Warta LAN
19
39) Jurnal Manajemen Pembangunan 40) Penyusunan Informasi Organisasi dan Kegiatan LAN 41) Forum Komunikasi Kehumasan 42) Kehumasan 43) Sosialisasi Pedoman Pelayanan Keprotokolan dan Pengamanan
Kantor 44) Sewa Jaringan telekomunikasi (Leased Channel) Satelit 45) Updating komputerisasi surat keputusan di lingkungan LAN tahun
2007 46) Penyusunan Buku Kiprah LAN Tahun 1957-2007 (lanjutan) 47) Penyusunan Modul Diklat Aparatur Masa Depan 48) Penyusunan Buku Putih 49) Evaluasi dan Penyempurnaan Organisasi LAN 50) Penataan Birokrasi Pemerintahan Negara, Pengaturan Kedudukan
dan Peranan Political Appointes 51) Kajian Model Pemberian Pelayanan Publik berkualitas (public
service delivery system models) tahun 2007 52) Evaluasi Pelaksanaan PNBP di lingkungan LAN 53) Monitoring (evaluasi) intensifikasi Pengelolaan Keuangan 54) Penyusunan Juknis Penyusunan laporan Keuangan di lingkungan
LAN 55) Penyempurnaan Pedoman Penatausahaan Barang Milik Negara di
LAN 56) Penyempurnaan jadwal Retensi Arsip di lingkungan LAN 57) Belanja Inventaris Kantor 58) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kantor LAN Pusat 59) Perawatan Gedung Kantor/ belanja pemeliharaan gedung dan
bangunan 60) Perawatan Sarana dan prasarana kantor 61) Pengadaan Buku-buku Perpustakaan 62) Supervisi Penyusunan laporan Keuangan (SAK dan SABMN) 63) Pengembangan Staf 64) Jurnal Wacana Kinerja 65) Jurnal Diklat Aparatur 66) Sosialisasi Bimbingan dan Konsultasi Diklat di Daerah 67) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat 68) Pertemuan Rutin Widyaiswara 69) Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan 70) Penyusunan LAKIP 71) Penatausahaan Barang Inventaris
20
72) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 73) Diklat Kebendaharawanan 74) Diklat Metode Penelitian Sosial 75) Bimtek Manajemen Kepegawaian 76) Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program 77) Rapat Koordinasi Penyelenggaraan diklat aparatur di daerah 78) Rapat Koordinasi Widyaiswara 79) Pengembangan Sistem dan Model Pembelajaran 80) Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Daerah 81) Rapat Koordinasi Teknis 82) Rapat Kerja/Dinas/ Pimpinan/ Kel. Kerja 83) Penataan Sistem Kepegawaian 84) Kajian Penyusunan Standar Kompetensi PNS 85) Sosialisasi/Bimtek/Peraturan Keu/Barjas/Kepegawaian 86) Diskusi Terbatas Isu-isu Aktual 87) Implementasi Sistem Akuntansi pemerintah (SAP)/Pembuatan
Laporan Keuangan 88) Pameran/Visualisasi/Publikasi dan Promosi 89) Evaluasi/Laporan Kegiatan 90) Perencanaan/Implementasi/Pengelolaan Sistem Akuntansi 91) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan 92) Pengembangan Pegawai 93) Penyusunan Renja 2008 94) Penyelenggaraan Outbound 95) Diklat MOT 96) Diklat TOT 97) Bimtek SATPAM 98) Penyusunan LAKIP 99) Penyusunan SAI
100) Rakor kediklatan 101) Monitoring dan pengawasan Pelaksanan program dan kegiatan 102) Pameran/Visualisasi/Publikasi dan Promosi 103) PengurusanPengangkatan dosen tetap, kenaikan dan PAK Dosen
Tetap/Akreditasi Dosen 104) Pengembangan Staf 105) Aktivasi dan pengelolaan situs STIA 106) Penyusunan Program Kegiatan 107) Penyusunan Rencana Kerja 2008 dan Penyusunan LAKIP 2007 108) Penyelenggaraan Electronic Profile STIA LAN 109) Sosialisasi/Promosi STIA LAN
21
110) Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program 111) Penyusunan Program dan Perhitungan Anggaran 112) Penyusunan/Perumusan Sistem dan prosedur Teknis 113) Perencanaan/Implementasi/Pengelolaan Sistem Akuntansi
Pemerintah 114) Penyelenggaraan Operasional Perkantoran 115) Pembinaan/koordinasi/ pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan 116) Administrasi Kegiatan 117) Penyelenggaraan Humas dan Protokol 118) Evaluasi /Laporan Kegiatan 119) Rapat-rapat Koordinasi/Kerja/ Dinas/ Pimpinan Kelompok
Kerja/Konsultasi 120) Penyelenggaraan Perpustakaan/ Kearsipan/Dokumentasi 121) Perencanaan/Implementasi/Pengelolaan Sistem Akuntansi
Pemerintah 122) Pembimbingan/Penyuluhan Pengelolaan Arsip/Dokumen Negara 123) Pencetakan/Penerbitan/Penggandaan/ Laminasi 124) Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan Teknis Pengembangan
Kepegawaian Negara 125) Penyelenggaraan Pengembangan SDM dan Kelembagaan 126) Kegiatan Penalaran (LKMM) 127) Kegiatan Senat Mahasiswa STIA 128) Kegiatan Olah Raga dan Kesenian 129) Kesejahteraan/Pembinaan Rohani 130) Penyelenggaraan TU Perkantoran, Kearsipan, Perpustakaan dan
Dokumentasi
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Program ini menyangkut sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan yang memadai pada unit-unit kerja di lingkungan LAN, realisasi anggaran pada umumnya berada di bawah 100%. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam program ini adalah: 1) Pengadaan kendaraan roda 2 dan 4 2) Rehabilitasi Gedung C Kantor LAN Pusat
3) Pembangunan Tempat Wudhu 4) Pengadaan Alat Pendidikan 5) Pengadaan Kendaraan Roda 2 6) Pengadaan Kendaraan Roda 4
22
7) Sewa Gedung Kantor/Peralatan (Operasional Pelaksanaan Satker) 8) Penyusunan Detail Desain 9) Survey, pengukuran dan pemetaan 10) Penyusunan Amdal 11) Pengadaan Sarana Penunjang Operasional 12) Pengadaan Alat Pendidikan 13) Pengadaan Peralatan Kantor (Inventaris Kantor) 14) Pengadaan Alat Laboratorium 15) Rehabilitasi Gedung Operasional 16) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 17) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 18) Perawatan Gedung Kantor 19) Perawatan Sarana dan Prasarana Kantor
8. Program Pendidikan Kedinasan
Program ini menyangkut berbagai pendidikan dan latihan teknis yang terkait dengan kedinasan PNS, serta pendidikan tinggi kedinasan yang dilaksanakan oleh STIA LAN Jakarta, Bandung dan Makasar. Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, meskipun dalam hal realisasi anggaran pada umumnya berada di bawah 100%. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam program ini adalah: 1) Penyusunan Buku Teks 2) Pelatihan Teknik Pembelajaran Interaktif 3) Penyusunan Kasus (Bank Kasus) 4) Reposisi STIA LAN 5) Pra Perkuliahan 6) Evaluasi penyelenggaraan pendidkan 7) Penelitian Mandiri bagi Dosen STIA LAN 8) Penelitian Tingkat Pelayanan STIA LAN 9) Pembahasan Isu-isu Aktual Bagi Dosen 10) Pengabdian kepada Masyarakat (Kelurahan Binaan) 11) Seminar Ilmiah Kajian Administrasi Aktual 12) Wisuda 13) Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan 14) Penyelenggaraan Diklat Fungsional 15) Penyelenggaraan Sosialisasi/Work shop/Diseminasi/Publikasi 16) Penyusunan/ pengembangan kurikulum/bahan ajar dan model
pembelajaran
23
17) Pendidikan/Pengajaran/Perkuliahan (termasuk penyelenggaraan praktik)
18) Pengembangan Sistem Penye-lenggaraan Pendidikan/ Perkuliahan, Kurikulum dan Pola Ilmiah Pokok
19) Pengadaan Buku-buku Perpustakaan 20) Penelitian pengembangan Karya Ilmiah/ Seminar/ Iptek dan Seni 21) Pendidikan/ Pengajaran/ Perkuliahan (termasuk penyelenggaraan
praktik)
Upaya untuk mewujudkan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra LAN 2005-2009, khususnya pada tahun 2007 ini dilakukan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan. Jika dilihat keterkaitan antara sasaran dengan program, dimungkinkan satu sasaran memiliki program yang juga merupakan program dari sasaran yang lainnya. Oleh karena itu, berbagai kegiatan yang dilaksanakan untuk satu sasaran kemungkinan akan memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran yang lain. Terlihat bahwa satu kegiatan yang tercatat pada satu sasaran dapat tercatat pada sasaran yang lain. Realisasi jumlah kegiatan terhadap sasaran secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2 Jumlah Kegiatan dalam rangka Mewujudkan Sasaran
Tahun 2007
No Sasaran Jumlah
Kegiatan
1.
Terumuskannya rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model, dan sistem/pedoman di bidang organisasi pemerintahan negara
16
2.
Terumuskannya rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model, dan sistem/pedoman di bidang manajemen pemerintahan negara
38
3.
Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui pembinaan Diklat yang berkualitas
41
4.
Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui penyelenggaraan Diklat yang berkualitas
57
24
No Sasaran Jumlah
Kegiatan
5.
Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui pendidikan tinggi kedinasan dalam bidang ilmu administrasi
31
6.
Meningkatnya perkonsultasian dalam bidang administrasi negara
20
7.
Meningkatnya kapasitas dan kompetensi internal LAN
131
Jumlah 334
Dari tabel di atas terlihat bahwa upaya pencapaian sasaran pertama, yaitu terumuskannya rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model, dan system/pedoman di bidang organisasi pemerintahan Negara dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan sebanyak 16 kegiatan. Dilakukan melalui berbagai kegiatan di Kedeputian I, II, III, PKP2A I, II dan III. Pada umumnya bentuk kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran pertama ini berupa pelaksanaan berbagai kajian, penulisan buku maupun pengembangan system.
Upaya pencapaian sasaran kedua, yaitu terumuskannya rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model di bidang manajemen pemerintahan negara dilaksanakan melalui pelaksanaan berbagai kegiatan yang berjumlah 38 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan di Kedeputian I, II, III, PKP2A I, II, III, STIA LAN Jakarta, Bandung, Makassar maupun Sekretariat. Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan adalah pelaksanaan berbagai kajian, penulisan buku dan modul, pengembangan system.
Sedangkan pada upaya pencapaian sasaran ketiga, yaitu meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui pembinaan Diklat yang berkualitas, dilakukan melalui pelaksanaan 41 kegiatan. Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan antara lain berupa pembuatan pedoman diklat, akreditasi dan sertifikasi, penyusunan kurikulum, standarisasi diklat, serta monitoring dan evaluasi diklat yang dilkukan di Kedeputian D IV serta beberapa kajian yang dilakukan di lingkungan Kedeputian Kajian serta PKP2A.
25
Pencapaian sasaran keempat, yaitu meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui penyelenggaran diklat yang berkualitas, dilakukan melalui 51 kegiatan. Unit kerja yang melaksanakan kegiatan dalam upaya pencapaian sasaran ini adalah Kedeputian V, PKP2A I, II dan III
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai upaya pencapaian sasaran kelima, yaitu meningkatnya kompetnsi SDM Aparatur Negara melalui pendidikan tinggi kedinasan dalam bidang ilmu administrasi, dilakukan melalui pelaksanaan 31 kegiatan. Unit kerja yang melaksanakan kegiatan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah STIA LAN Jakarta, Bandung, Makassar.
Pada upaya pencapaian sasaran keenam, yaitu meningkatnya perkonsultasian dalam bidang administrasi negara, dilakukan melalui 20 kegiatan yang dilakukan oleh Kedeputian I, II, III, PKP2A I, II, III
Pada upaya pencapaian sasaran ketujuh yaitu meningkatnya kapasitas dan kompetensi internal LAN, dilakukan melalui 131 kegiatan. Hampir sama dengan upaya pencapaian sasaran lainnya, seluruh unit kerja yang terdapat di LAN terlibat dalam pelaksanaan berbagai kegiatan untuk mendukung upaya pencapaian sasaran ini. Disamping pelaksanaan berbagai kajian, pelaksanaan diklat dan pengembangan model/sistem, bentuk kegiatan yang dilakukan adalah pengadaan sarana dan prasarana.
Jika diambil rata-rata pencapaian kinerja output dari masing-masing kegiatan sebagai indikasi yang menunjukkan kinerja sasaran, maka pencapaian sasaran dapat ditunjukkan oleh Tabel di bawah ini.
Tabel 3
Kinerja Sasaran Tahun 2007
No. Sasaran Program Kinerja
(%) 1. Terumuskannya
rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model, dan sistem/pedoman di bi-dang organisasi pemerintahan negara
Program Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan
100
Rata-rata 99,57
26
No. Sasaran Program Kinerja
(%) 2. Terumuskannya
rekomendasi ran-cangan kebijakan, pengembangan model, dan sistem/pedoman di bidang manajemen pemerintahan negara
Program Penerapan Kepeme-rintahan Yang Baik,
100
Program Penataan Kelemba-gaan Dan Ketatalaksanaan,
100
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,
92,42
Program Pengelolaan SDM Aparatur,
91,67
Program Peningkatan Penga-wasan Dan Akuntabilitas Aparatur Negara
100
Rata-rata 96,81 3. Meningkatnya kompetensi
SDM Aparatur Negara melalui pembinaan Diklat yang berkualitas
Program Pengelolaan SDM Aparatur
100
Rata-rata 100 4. Meningkatnya kompetensi
SDM Aparatur Negara melalui penyeleng-garaan Diklat yang berkualitas
Program Pengelolaan SDM Aparatur
91,67
Rata-rata 91,67 5 Meningkatnya kompetensi
SDM Aparatur Negara melalui pendidikan tinggi kedinasan dalam bidang ilmu administrasi
Program Pendidikan Kedi-nasan
92,01
Rata-rata 92,01 6 Meningkatnya Program Penataan 100
27
No. Sasaran Program Kinerja
(%) perkonsultasian dalam bidang administrasi negara
Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program Pengelolaan SDM Aparatur
Rata-rata 100
7. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi internal LAN
Program Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Aparatur Negara,
100
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Negara
93,75
Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan Dan Kepemerintahan
98,48
Rata-rata 97,41
Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat capaian kinerja sasaran melalui berbagai program bervariasi yaitu mulai dari 91,67% sampai dengan 100%. Tingkat capaian kinerja sasaran terendah di sasaran ke empat yaitu meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui penyelenggaraan Diklat yang berkualitas. Hal ini disebabkan karena dalam penyelenggaraan beberapa diklat yang telah direncanakan tingkat realisasinya rendah. Perlu diketahui bahwa tingkat pencapaian kinerja sasaran tersebut dihitung berdasarkan kinerja output karena banyak kegiatan terutama kegiatan kajian yang belum dapat dihitung outcomenya. Meskipun demikian ada beberapa kegiatan yang sudah dapat dihitung outcomenya antara lain beberapa diklat teknis yang sifatnya aplikatif langsung dapat diterapkan oleh alumni di tempat kerjanya (instansi pengirim) serta beberapa kegiatan konsultasi dan kajian yang sudah dapat diterapkan sebagai hasil policy recomendation, antara lain :
28
1) Bimbingan Teknis Penyusunan dan Penerapan Strategi Pencapaian SPM di Daerah;
2) Bimbingan Teknis Organisasi dan Metode (O & M); 3) Pendampingan Penataan Kelembagaan berdasarkan PP No 41/2007; 4) Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Kinerja Individu; 5) Penerapan (Aplikasi) SOP pada Unit Pelayanan Publik; 6) Bimbingan Legal Drafting produk hukum di instansi pusat dan daerah.
B. Hasil-hasil Yang Telah Dicapai Tahun 2008 Pada tahun 2008, sasaran yang ingin diwujudkan sesuai dengan tugas dan fungsi LAN adalah:
1. Terumuskannya rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model, dan sistem/pedoman di bidang organisasi pemerintahan negara;
2. Terumuskannya rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model, dan sistem/pedoman di bidang manajemen pemerintahan negara;
3. Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui pembinaan Diklat yang berkualitas;
4. Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui penyelenggaraan Diklat yang berkualitas;
5. Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui pendidikan tinggi kedinasan dalam bidang ilmu administrasi;
6. Meningkatnya perkonsultasian dalam bidang administrasi negara; 7. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi internal LAN.
Indikator pencapaian sasaran sebagai bentuk indikasi sejauhmana sasaran telah dicapai pada tahun ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:
29
Tabel 4 Sasaran dan Indikator Pencapaian Kinerja Lembaga Administrasi Negara Tahun 2008
Sasaran Indikator Pencapaian Sasaran
1 Terumuskannya rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model, dan sistem/pedoman di bidang organisasi pemerintahan negara
Tersusunnya rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model, dan sistem/pedoman penataan Organisasi Pemerintah Negara
2 Terumuskannya rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model, dan sistem/pedoman di bidang manajemen pemerintahan negara
Tersusunnya rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model, dan sistem/pedoman manajemen pemerintahan negara
3 Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui pembinaan Diklat yang berkualitas
Terwujudnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui pembinaan Diklat berupa: 1. Penetapan standar kualitas 2. Penjaminan kualitas 3. Pengendalian kualitas
4 Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui penyelenggaraan Diklat yang berkualitas
Terwujudnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui: a. Terselenggaranya Diklat SDM
Aparatur Negara sesuai standar yang telah ditetapkan;
b. Terselenggaranya program Pengembangan Eksekutif Nasional (PEN) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
5 Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui pendidikan tinggi kedinasan dalam bidang ilmu administrasi
Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM Aparatur Negara mellui pendidikan tinggi kedinasan dalam bidang ilmu administrasi
6
Meningkatnya perkonsultasian dalam bidang administrasi negara
Terselenggaranya perkonsultasian dalam bidang administrasi negara
7 Meningkatnya kapasitas dan kompetensi internal LAN
Terwujudnya kapasitas dan kompetensi internal LAN
30
Dalam upaya mewujudkan target pencapaian sasaran tahun 2008 tersebut, telah ditetapkan berbagai program yang didalamnya meliputi berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh unit-unit kerja di lingkungan LAN sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya.
Pada umumnya output kegiatan kajian adalah berupa laporan kajian, sedangkan outcomenya berupa rekomendasi kebijakan yang terkait dengan sasaran. Secara umum kinerja program dapat dijelaskan melalui kinerja kegiatan yang berada dalam lingkup program tersebut.
1. Program Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Baik 1) Kajian Evaluasi Penerapan Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin; 2) Advokasi Pelembagaan Norma Keswadayaan Masyarakat (Good
Societal Governance) Dalam Rangka Pengelolaan Good Governance; 3) Pembayaran Gaji, Lembar, Honorarium dan Vakasi; 4) Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh/
Uang Makan PNS; 5) Poliklinik/Obat-obatan; 6) Pengadaan Toga/Pakaian Kerja Sopir/ Pesuruh/Perawat/Dokter/
Satpam 7) Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/ Tamu 8) Iuran Organisasi Lokal/Internasional 9) Kesekretariatan dan Kerjasama LN; 10) Perawatan Gedung Kantor; 11) Pengadaan Perlengkapan Kantor; 12) Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/ 6/ 10; 13) Koordinasi Institusional 14) Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 15) Langganan Daya dan Jasa 16) Jasa Keamanan/Kebersihan: 17) Penyiapan Bahan laporan LAN dalam rangka Koordinasi dengan
Instansi lain; 18) Penyusunan LAKIP LAN Tahun 2007; 19) Penyusunan Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja LAN Tahun 2008; 20) Raker LAN 21) Rakernis di Bidang Kesekretariatan 22) Supervisi Penyusunan laporan Keuangan (SAK dan SABMN); 23) Penyusunan Pedoman Penggunaan PNBP di lingkungan LAN; 24) Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Keuangan;
31
25) Penyusunan Buletin Teknis Tentang Pengelolaan Keuangan di Lingkungan LAN
26) Pengembangan Database Keuangan; 27) Operasional Pelaksanaan Satker: Pengelolaan Keuangan 28) Kompilasi Naskah Pidato Kepala LAN Periode tahun 2007 29) Inventarisasi Kegiatan Pejabat Eselon I LAN 30) Revitalisasi Publikasi LAN; 31) Diskusi Terbatas Isu-isu Aktual; 32) Penyusunan Bunga Rampai Karya Ilmiah tentang Manajemen dan
Administrasi Publik; 33) Updating Website LAN 34) Penyusunan Kliping Warta Aneka Informasi Administrasi 35) Penyusunan Warta LAN; 36) Majalah Manajemen Pembangunan; 37) Forum Komunikasi Kehumasan 38) Kehumasan 39) Manajemen Media Dokumentasi 40) Perlindungan Pengamanan dan Penyelematan Arsip Vital di
lingkungan LAN; 41) Penyempurnaan, Penataan dan Penyimpanan Dokumen di
lingkungan LAN Tahun 2008 42) Dokumentasi dan Publikasi 43) Sewa Jaringan telekomunikasi (Leased Channel) Satelit; 44) Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) di LAN
Jakarta 45) Penghapusan dan Lelang barang Milik Negara Satker LAN Jakarta 46) Biaya Panitia Lelang Barang dan Jasa; 47) Perawatan Sarana Gedung; 48) Pelatihan Drill Borgol dan Tata Cara Penggunaannya 49) Pelatihan Drill Tongkat Polisi dan Tata Cara Penggunaannya 50) Pelatihan Teknik Pengamatan penangkapan dan Pengawalan
Tindakan Pertama di Tempat Kejadian 51) Pelatihan Tata Cara Mengantisipasi Teror Bom 52) Pelatihan Ketahanan Fisik dan Tata Krama (Jalan Kaki, Tata Cara
Menerima Tamu dan Menerima Telepon) 53) Pelatihan Teknik Tindakan Cepat (Pemadam Kebakaran dan Sistem
Pengamanan Listrik) 54) Pembinaan Disiplin Pegawai (anggota Satpam) 55) Pelatihan Mental dan Ketangkasan (Karate) 56) Biaya Satpam
32
57) Penyusunan Info Kajian/Litbang LAN; 58) Sekretariat SCBD; 59) Kajian evaluasi LAK IP LAN; 60) Penyusunan Road Map Reformasi Sistem Administrasi Negara; 61) Penyusunan Standar Kompetensi Eselon III dan IV LAN; 62) Kajian Netralitas Birokrasi menjelang Pemilu Presiden 2009; 63) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran LAN Tahun 2009; 64) Evaluasi dan Penyusunan SBU dan SBK Tahun 2009 65) Updating Database Program dan Kegiatan 66) Pembangunan Jaringan di Bagian Perencanaan dan Pelaporan 67) Konsolidasi Perencanaan 68) Penyempurnaan PP tarif PNBP di Lingkungan LAN 69) Diklat Bahasa Inggris 70) Bimtek Administrator dan Operator Website dan E-Mail LAN 71) Pelatihan Komputer Program Miicrosoft Office 72) Diklat Prajabatan 73) Diklatpim; 74) Diklat Kesekretarisan; 75) Diklat Analisis Kebutuhan Diklat; 76) Diklat Human Relations 77) Diklat Penulisan Karya Tulis Ilmiah 78) Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa; 79) Diklat Pembuatan Desain Web dan E-Learning Design 80) Bimtek Penyusunan Renstra 81) Training Kecerdasan Emosional dan Spritual (ESQ) 82) Orasi Ilmiah Bagi Widyaiswara Utama 83) Diklat Dasar Peneliti; 84) Diklat Auditor Ahli; 85) Diklat Perencana 86) Pembuatan Pedoman teknis (SOP) di Bidang Kepegawaian; 87) Updating database Kepegawaian 88) Pengadaan Pegawai 89) Konsolidasi urusan kepegawaian 90) Retensi Dosir Kepegawaian 91) Pengembangan Data Perencanaan Belanja Pegawai Mengikat 92) Evaluasi Kerjasama Luar Negeri antara LAN dengan Negara lain 93) Penyusunan Informasi Diklat Dalam dan Luar Negeri edisi XXVII
s/d XXX; 94) Penyusunan Informasi Pokok Lembaga Pendidikan Terakreditasi di
Inggris;
33
95) Penyusunan Informasi Penting Negara-negara di Benua Asia, Australia, Amerika dan Eropa;
96) Revisi Penyusunan Prosedur Pengiriman Pejabat ke Luar Negeri 97) Biaya Operasional dalam rangka menunjang kerjasama Luar Negeri 98) Lokakarya Internasional Public Service Quality For Good
Governance 99) Pelatihan bagi Pejabat Uzbekistan
100) Persiapan Penyelenggaraan Komferensi Internasional Institute of administrative science (IIAS) Tahun 2010 di Denpasar;
101) Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung; 102) Pengembangan Sistem Dokumentasi Peraturan Perundang-
undangan; 103) Evaluasi dan Penyempurnaan Organisasi LAN 104) Identifikasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Administrasi
Negara Tahun 2008 105) Sosialisasi Pedoman Teknis Penulisan Peraturan Perundang-
undangan di lingkungan LAN 106) Diseminasi hasil-hasil kajian tahun 2008 107) Kajian Pola Kemitraan antara Pemerintah Kota dengan Swasta dalam
Pembangunan Daerah di Kalimantan 108) Workshop Tata Kepemerintahan Yang Baik 109) Penyempurnaan SANKRI Buku III 110) Reformasi Birokrasi LAN; 111) Kajian tentang Aktualisasi Peran Serta masyarakat Dalam Proses
Perumusan Kebijakan Publik; 112) Pengadaan Buku-buku Perpustakaan
2. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1) Kajian tentang Sistem Kelembagaan Pemerintah Negara untuk mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara;
2) Kajian tentang Evaluasi Efektivitas Kelembagaan Kecamatan di Era Otoda;
3) Kajian tentang Best Practise Pemerintah Daerah; 4) Kajian Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa; 5) Kajian Administrasi Pemerintahan Provinsi yang memiliki Otonomi
Khusus; 6) Penyusunan Pedoman Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah;
34
7) Pengembangan Kapasitas Perumusan kebijaksanaan Sistem Insentif Penanaman Modal dalam dan Luar Negeri di Daerah Dalam Persepsi Daya Saing Globa;
8) Kajian tentang Penyusunan Kerangka Saran Kebijaksanaan Pemb, dan Pengembangan Sistem Adm. Neg Berdasarkan UUD 1945;
9) Pengembangan kapasitas Teknologi Informasi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Percepatan Reformasi Birokrasi;
10) Kajian Pengembangan Model Akreditasi Lembaga Diklat; 11) Kajian Manajemen Ketahanan Pangan di Daerah; 12) Advokasi dan konsultasi penyelenggaraan reformasi administrasi
negara (empat daerah); 13) Kajian Implikasi Penataan Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan
PP No. 41 Tahun 2007; 14) Round Table Penguatan Otonomi Desa; 15) Seminar Penguatan Otonomi Khusus Papua; 16) Workshop Pengembangan Sistem Diklat Aparatur.
3. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara 1) Pembangunan Software Sistem Informasi Renumerasi Pegawai; 2) Kajian tentang Aktualisasi Peran Serta masyarakat Dalam Proses
Perumusan Kebijakan Publik; 3) Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus Inspektorat LAN; 4) Evaluasi Kinerja Unit Organisasi di Lingkungan LAN; 5) Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Tahunan Inspektorat; 6) Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan dan Pemeriksaan; 7) Penyempurnaan Sistem Dan Prosedur Pengawasan Dan Pemeriksaan
Yang Independen, Efisien Dan Efektif; 8) Kajian Mekanisme dan Prosedur Audit Kinerja di Pemerintah Daerah; 9) Kajian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah.
4. Program Peningkatan Kualitas pelayanan publik
1) Kajian Strategi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah; 2) Penyusunan Buku Pengelolaan Pengaduan; 3) Kajian Evaluasi Kebijakan Pelayanan Publik; 4) Kajian Penerapan Pelayanan Khusus (Service for Customers With
Special Needs) pd Sektor Pelayanan Publik; 5) Kajian Isu-isu strategis; 6) Kajian Pengembangan Model Manajemen Kelembagaan Pengelolaan
Sistem satu Atap Kabupaten/Kota
35
7) Seminar/Diskusi Isu-isu Aktual.
5. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 1) Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga Diklat; 2) Pengembangan sistem informasi widyaiswara 3) Penyusunan Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional
Widyaiswara; 4) Penyusunan Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi
Widyaiswara; 5) Penyusunan Standar Kompetensi Widyaiswara; 6) Pembaharuan Sistem Diklat Aparatur; 7) Penyusunan Rancangan PERMENPAN tentang Sertifikasi
Kompetensi bagi Pengelola dan Penyelenggara Diklat; 8) Penyusunan Pedoman Standar dan Instrumen Uji Kompetensi SDM
Kediklatan; 9) Continous Improvement DIklat Prajabatan: Pengayaan Modul
Prajabatan; 10) Panduan Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Ujian Akhir. 11) Rakor Kediklatan; 12) Diklat Kewidyaiswaraan; 13) Ceramah Umum Widyaiswara 14) Bimbingan Penyelenggaraan Diklat MOT, TOC dan TNA 15) Lokakarya Tim Penilai Angka Kredit Jabatan
FungsionalWidyaiswara; 16) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara Tingkat
Pusat; 17) PEN 18) Diklatpim Tk. I; 19) Diklatpim Tk. II 20) Diklat Manajemen Keuangan Daerah 21) Diklat Penataan Organisasi Publik di Daerah 22) Diklat pelaporan Berbasis Kinerja 23) Diklat Manajemen Kebijakan Publik 24) Diklat Manajemen Keprotokolan 25) Diklat Manajemen Pelayanan Publik 26) Diklat Serice Excellence 27) Diklat Bahasa Inggris 28) Diklat Manajemen Pengelolaan Barang Milik Negara 29) Diklat Manajemen Pemerintahan Daerah 30) Diklat LKPJ Kepala Daerah;
36
31) Diklat Manajemen Legal Drafting; 32) Diklat Manajemen Pengadaan Barang dan jasa 33) Penyelenggaraan Diklat Bahasa Inggris "TOT widyaiswara untuk
PNS; 34) Try Out Modul General English (GE) LAN Level I, II, III
6. Program Pendidikan Kedinasan 1) Peningkatan kualitas tenaga akademik 2) Pengembangan kurikulum dan bahan ajar; 3) Pelayanan administrasi pendidikan 4) Penelitian dan pengembangan ilmu administrasi; 5) Pemberdayaan mahasiswa dan alumni.
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 1) Pengadaan Kendaraan Roda 2 dan 4 2) Rehabilitasi Gedung C LAN Pusat 3) Lanjutan pembangunan Gedung Diklat Jatinangor, Bandung
Melalui berbagai pelaksanaan kegiatan dalam lingkup programnya masing-msing, maka dapat disimpilkan bahwa secara umum program-program tahun 2008 dapat terlaksana dengan baik. Berbagai kendala yang dihadapi terkait dengan pola pengelolaan keuangan yang baru dan proses pengadaan barang dan jasa, serta kebijakan pemotongan anggaran di pertengahan tahun sedikit mengganggu proses pelaksanaan kegiatan.
Upaya untuk mewujudkan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra LAN 2005-2009, khususnya pada tahun 2008 ini dilakukan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan. Jika dilihat keterkaitan antara sasaran dengan program, dimungkinkan satu sasaran memiliki program yang juga merupakan program dari sasaran yang lainnya. Oleh karena itu, berbagai kegiatan yang dilaksanakan untuk satu sasaran kemungkinan akan memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran yang lain. Terlihat bahwa satu kegiatan yang tercatat pada satu sasaran dapat tercatat pada sasaran yang lain. Realisasi jumlah kegiatan terhadap sasaran secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :
37
Tabel 5 Jumlah Kegiatan dalam rangka Mewujudkan Sasaran
Tahun 2008
No Sasaran Jumlah
Kegiatan
1. Terumuskannya rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model, dan sistem/pedoman di bidang organisasi pemerintahan negara
16
2. Terumuskannya rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model, dan sistem/pedoman di bidang manajemen pemerintahan negara
28
3. Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui pembinaan Diklat yang berkualitas
39
4. Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui penyelenggaraan Diklat yang berkualitas
54
5. Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui pendidikan tinggi kedinasan dalam bidang ilmu administrasi
42
6. Meningkatnya perkonsultasian dalam bidang administrasi negara
40
7. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi internal LAN 218
Jumlah 437
Dari tabel di atas terlihat bahwa upaya pencapaian sasaran pertama, yaitu terumuskannya rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model, dan system/pedoman di bidang organisasi pemerintahan Negara dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan sebanyak 16 kegiatan. Dilakukan melalui berbagai kegiatan di Kedeputian I, II, III, PKP2A I, II dan III. Pada umumnya bentuk kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran pertama ini berupa pelaksanaan berbagai kajian, seminar, round table, workshop, penulisan buku maupun pengembangan sistem.
38
Upaya pencapaian sasaran kedua, yaitu terumuskannya rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model di bidang manajemen pemerintahan negara dilaksanakan melalui pelaksanaan berbagai kegiatan yang berjumlah 28 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan di Kedeputian I, II, III, PKP2A I, II, III, STIA LAN Jakarta, Bandung, Makassar maupun Sekretariat. Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan adalah pelaksanaan berbagai kajian, penulisan buku dan modul, pengembangan system.
Sedangkan pada upaya pencapaian sasaran ketiga, yaitu meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui pembinaan Diklat yang berkualitas, dilakukan melalui pelaksanaan 39 kegiatan. Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan antara lain berupa pembuatan pedoman diklat, akreditasi dan sertifikasi, penyusunan kurikulum, standarisasi diklat, serta monitoring dan evaluasi diklat yang dilkukan di Kedeputian D IV serta beberapa kajian yang dilakukan di lingkungan Kedeputian Kajian serta PKP2A.
Pencapaian sasaran keempat, yaitu meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui penyelenggaran diklat yang berkualitas, dilakukan melalui 54 kegiatan. Unit kerja yang melaksanakan kegiatan dalam upaya pencapaian sasaran ini adalah Kedeputian V, PKP2A I, II dan III
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai upaya pencapaian sasaran kelima, yaitu meningkatnya kompetnsi SDM Aparatur Negara melalui pendidikan tinggi kedinasan dalam bidang ilmu administrasi, dilakukan melalui pelaksanaan 42 kegiatan. Unit kerja yang melaksanakan kegiatan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah STIA LAN Jakarta, Bandung, Makassar.
Pada upaya pencapaian sasaran keenam, yaitu meningkatnya perkonsultasian dalam bidang administrasi negara, dilakukan melalui 40 kegiatan yang dilakukan oleh Kedeputian I, II, III, PKP2A I, II, III
Pada upaya pencapaian sasaran ketujuh yaitu meningkatnya kapasitas dan kompetensi internal LAN, dilakukan melalui 218 kegiatan. Hampir sama dengan upaya pencapaian sasaran lainnya, seluruh unit kerja yang terdapat di LAN terlibat dalam pelaksanaan berbagai kegiatan untuk mendukung upaya pencapaian sasaran ini. Disamping pelaksanaan berbagai kajian, pelaksanaan diklat dan pengembangan model/sistem, bentuk kegiatan yang dilakukan adalah koordinasi institusional, pembinaan, evaluasi dan monitoring kegiatan, kerjasama dalam negeri dan luar negeri, serta perawatan dan pengadaan sarana dan prasarana.
39
Jika diambil rata-rata pencapaian kinerja output dari masing-masing kegiatan sebagai indikasi yang menunjukkan kinerja sasaran, maka pencapaian sasaran dapat ditunjukkan oleh Tabel berikut ini:
Tabel 6 Kinerja Sasaran Tahun 2008
No. Sasaran Program Kinerja
(%) 1. Terumuskannya rekomendasi
ran-cangan kebijakan, pengembangan model, dan sistem/pedoman di bi-dang organisasi pemerintahan negara
Program Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan
94
Rata-rata 94 2. Terumuskannya rekomendasi
rancangan kebijakan, pengembangan model, dan sistem/pedoman di bidang manajemen pemerintahan negara
Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik,
96
Program Penataan Kelemba-gaan Dan Ketatalaksanaan,
94
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,
100
Program Pengelolaan SDM Aparatur,
92
Program Peningkatan Penga-wasan Dan Akuntabilitas Aparatur Negara
100
Rata-rata 96,4 3. Meningkatnya kompetensi
SDM Aparatur Negara melalui pembinaan Diklat yang berkualitas
Program Pengelolaan SDM Aparatur
92
Rata-rata 92
40
No. Sasaran Program Kinerja
(%) 4. Meningkatnya kompetensi
SDM Aparatur Negara melalui penyeleng-garaan Diklat yang berkualitas
Program Pengelolaan SDM Aparatur
92
Rata-rata 92 5 Meningkatnya kompetensi
SDM Aparatur Negara melalui pendidikan tinggi kedinasan dalam bidang ilmu administrasi
Program Pendidikan Kedi-nasan
76
Rata-rata 76 6 Meningkatnya perkonsultasian
dalam bidang administrasi negara
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program Pengelolaan SDM Aparatur
100
Rata-rata 100
7. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi internal LAN
Program Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Aparatur Negara,
100
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Negara
94
Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan Dan Kepemerintahan
96
Rata-rata 96,67
Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat capaian kinerja sasaran melalui berbagai program bervariasi yaitu mulai dari 76% sampai dengan 100%. Tingkat capaian kinerja sasaran terendah di sasaran ke lima yaitu
41
meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui pendidikan tinggi kedinasan dalam bidang ilmu administrasi. Hal ini disebabkan karena dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi kedinasan di STIA Jakarta yang telah direncanakan, realisasinya rendah.
Perlu diketahui bahwa tingkat pencapaian kinerja sasaran tersebut dihitung berdasarkan kinerja output karena banyak kegiatan terutama kegiatan kajian yang belum dapat dihitung outcomenya. Meskipun demikian ada beberapa kegiatan yang sudah dapat dihitung outcomenya antara lain beberapa diklat teknis yang sifatnya aplikatif langsung dapat diterapkan oleh alumni di tempat kerjanya (instansi pengirim) serta beberapa kegiatan konsultasi dan kajian yang sudah dapat diterapkan sebagai hasil policy recomendation, antara lain : 1) Penataan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Kuningan berdasarkan
PP No. 41 Tahun 2007; 2) Penilaian Kinerja Pelayanan beberapa Puskesmas di Kota Bogor; 3) Terlaksananya Bimtek Analisis Beban Kerja di Pemda Kab. Musi Rawas; 4) Tersusunnya contoh SPM di Pemda Kabupaten Kupang; 5) Kajian Penataan Organisasi Perangkat Daerah Pemkab Jeneponto; 6) Kajian Penataan Organisasi Perangkat Daerah Pemkab Gowa; 7) Kajian Penataan Organisasi Perangkat Daerah Pemkab Pangkajene
Kepulauan; 8) Kajian Penataan Organisasi Perangkat Daerah Pemkab Luwu Utara; 9) Kajian Penyusunan Kewenangan Kecamatan Pemkab Luwu Timur; 10) Fasilitasi Uraian Tugas Pemkab Soppeng; 11) Fasilitasi Uraian Tugas Pemkab Gowa. C. Hasil-hasil Yang Telah Dicapai Tahun 2009
Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara yang mencakup tatanan organisasi pemerintahan negara dan manajemen pemerintahan negara, serta sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsi Lembaga Administrasi Negara, maka dirumuskan tujuan yang ingin dicapai oleh LAN sebagai berikut:
h. Menghasilkan rumusan rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model dan sistem/pedoman melalui kajian dan litbang administrasi negara;
i. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur Negara melalui pembinaan dan penyelenggaraan Diklat Aparatur Negara, serta pendidikan tinggi kedinasan di bidang administrasi negara;
42
j. Menyelenggarakan perkonsultasian di bidang administrasi negara; dan k. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi internal LAN.
Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai
berikut:
j. Terumuskannya rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model, dan sistem/pedoman di bidang organisasi pemerintahan negara;
k. Terumuskannya rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model, dan sistem/pedoman di bidang manajemen pemerintahan negara;
l. Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui pembinaan Diklat yang berkualitas;
m. Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui penyelenggaraan Diklat yang berkualitas;
n. Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui pendidikan tinggi kedinasan dalam bidang ilmu administrasi;
o. Meningkatnya perkonsultasian dalam bidang administrasi negara; dan p. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi internal LAN.
Upaya untuk mewujudkan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra LAN 2005-2009, khususnya pada tahun 2009 ini dilakukan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan. Jika dilihat keterkaitan antara sasaran dengan program, dimungkinkan satu sasaran memiliki program yang juga merupakan program dari sasaran yang lainnya. Oleh karena itu, berbagai kegiatan yang dilaksanakan untuk satu sasaran kemungkinan akan memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran yang lain. Terlihat bahwa satu kegiatan yang tercatat pada satu sasaran dapat tercatat pada sasaran yang lain.
Berbagai Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh LAN pada
tahun 2009 adalah:
1. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik
Program ini melingkupi kegiatan kajian dengan tujuan menghasilkan laporan kajian yang berisi rekomendasi terkait dengan upaya penerapan kepemerintahan yang baik, serta kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan aktivitas perkantoran guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga. Dilihat dari sisi Output, kegiatan-kegiatan dalam lingkup program ini telah berhasil menghasilkan Output
43
sesuai dengan rencana. Beberapa kegiatan yang strategis dalam lingkup Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik adalah:
1) Rekomendasi kebijakan tentang Penataan Mekanisme Hubungan
antar Lembaga Negara 2) Rekomendasi kebijakan tentang Penerapan E-Government dalam
rangka Mendukung Reformasi Birokrasi 3) Sosialisasi Penerapan Good Governance Index 4) Rekomendasi kebijakan tentang Pengembangan Hukum Administrasi
Negara Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance 5) Rekomendasi kebijakan Efektivitas Kemitraan Pemerintah dan Swasta
Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat 6) Survey Efektivitas Kebijakan Perekonomian Daerah Dalam Rangka
Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah 7) International Conference on Building Capacity Networking for
Effective Welfare Development 8) Rekomendasi kebijakan dan Advokasi Kebijakan Perancangan
Pembangunan Teknologi Informasi Pemerintah Daerah (Local E-Gov Grand Design)
9) Rekomendasi kebijakan Pengembangan Model Seleksi Fit and Proper test Pejabat Publik
10) Rekomendasi kebijakan Efektivitas Penyusunan Perancangan Pembangunan Daerah
11) Penyusunan majalah Manajemen Pembangunan 12) Overseas Training 13) Orasi Ilmiah Widyaiswara 14) Training Kecerdasan Emosional dan Spiritual 15) Persiapan Konferensi dan Kongres Internasional IIAS/IASIA Tahun
2010 di Bali 16) Identifikasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Administrasi
Negara 17) Bimtek Penyusunan Peraturan di Lingkungan LAN 18) Pengembangan Sistem Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan 19) Jurnal Good Governance 20) Penerbitan Jurnal Ilmu Administrasi 21) Penelitian Mandiri 22) Kualitas Kepemimpinan & Potensi Konflik di Indonesia 23) Kapasitas Otonomi Daerah/ Pemekaran Wilayah di Indonesia 24) Jurnal Wacana Kinerja 25) Jurnal Diklat Aparatur
44
26) Kajian Pengembangan Model Seleksi Fit and Proper test Pejabat Publik
27) Lokakarya Pengembangan Bahan Ajar Diklat Prajabatan 28) Lokakarya Pengembangan Bahan Ajar Diklat Pim III dan IV 29) Kajian Efektivitas Penyusunan Perancangan Pembangunan Daerah
2. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkup program ini pada umumnya meliputi kegiatan-kegiatan kajian, yang secara umum telah berhasil menghasilkan laporan kajian yang berisi rekomendasi terkait dengan peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara. Beberapa kegiatan yang mendukung program ini adalah: 1) Advokasi dan Instalasi Software Sistem Informasi LAKIP 2) Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Tahunan Inspektorat
LAN 3) Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus Inspektorat LAN 4) Evaluasi Kinerja Unit Organisasi di lingkungan LAN 5) Review Laporan Keuangan TA. 2009 6) Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Temuan
Pengawasan 7) Monitoring (Evaluasi) Intensifikasi Pengelolaan Keuangan 8) Workshop Evaluasi Sistem LAKIP di Daerah 9) Rapat Koordinasi Teknis Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
3. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Kegiatan-kegiatan di bawah lingkup program ini pada umumnya merupakan kegiatan kajian dengan Output laporan kajian yang memberikan rekomendasi terhadap penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan. Secara umum, Output kajian berhasil diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan tersebut. 1) Rekomendasi kebijakan tentang Penataan Kelembagaan Pelayanan
Publik di Bidang Investasi 2) Evaluasi Kinerja Organisasi Pemda dibidang Pelayanan Dasar 3) Rekomendasi kebijakan bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur 4) Rekomendasi kebijakan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan
Pemerintah daerah 5) Rekomendasi kebijakan Peningkatan Peran Provinsi dalam
Membangun Kerjasama Antar Daerah
45
6) Rekomendasi kebijakan Penyusunan Pedoman Penerapan Manajemen Kinerja Untuk Instansi Pemerintah
7) Sosialisasi Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Untuk Instansi pemerintah
8) Penyusunan Rancangan Agenda/Strategi Kebijakan Nasional dalam Bidang Hukum Administrasi Negara yang Perlu Dikembangkan 2010-2020
9) Pengelolaan Sistem Informasi Litbang 10) Rekomendasi kebijakan Efektivitas Fungsi Auxiliary Service di Pemda 11) Round Table Isu Strategis Birokrasi Daerah 12) Rekomendasi kebijakan tentang Intervensi Politik terhadap Birokrasi
Pemda 13) Evaluasi Manajemen Kinerja Organisasi Pemda 14) Buku Saku Manajemen Kajian PKP2A III LAN
4. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur
Kegiatan-kegiatan dalam lingkup program ini terdiri dari kegiatan kajian maupun penyelenggaraan diklat-diklat. Secara umum, kegiatan kajian telah berhasil menghasilkan Output sesuai dengan rencana. Sementara kegiatan-kegiatan penyelenggaraan diklat, tidak secara keseluruhan berhasil dilaksanakan sesuai dengan rencana. 1) Pengiriman Pegawai mengikuti Pendidikan Gelar S1, S2, S3 2) Reformasi LAN 3) Pedoman dan Sosialisasi Penerapan Sistem Manajemen Kinerja PNS 4) Rekomendasi kebijakan tentang Pendelegasian Wewenang Dalam
Sistem Manajemen PNS di Indonesia 5) Rekomendasi kebijakan Kinerja SDM Aparatur Dalam Meningkatkan
Investasi 6) Rekomendasi kebijakan Penyusunan Pedoman Pengukuran
Kompetensi Jabatan Struktural Pemerintah Daerah 7) Studi Kelayakan Pembangunan Assesment Centre Pengelola dan
Penyelenggara Diklat 8) Mengakreditasi 64 Lembaga Diklat Pemerintah dalam
menyelenggarakan Diklat Struktural dan 8 Lembaga Diklat dalam penyelenggaraan Diklat Teknis.
9) Membina 3274 Widyaiswara 10) Pembaharuan Sistem Diklat Aparatur 11) Menghasilkan 371 Alumni Diklatpim Tk. I, 19.812 Alumni Diklatpim
Tk. II, 32.369 Alumni Diklatpim Tk. III, 60.131 Alumni Diklatpim Tk.
46
IV, 244.897 Alumni Diklat Prajabatan Gol II, 593.365 Diklat Prajabatan Gol. II dan 67.858 alumni Diklat Prajabatan Gol. I.
12) Menghasilkan 3171 Alumni Diklat Teknis Manajemen dan Kebijakan Pembangunan, serta 1014 Alumni Diklat Bahasa Inggris.
13) Pedoman Penulisan Modul Diklat 14) Revisi Peraturan Kepala LAN Nomor 10 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Diklat Calon WI 15) Revisi Peraturan Kepala LAN Nomor 1 Tahun 2006 tentang Juknis
Jabfung WI dan Angka Kredit 16) Revisi Peraturan Kepala LAN Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara
dan Tata Kerja Tim Penilaian Angka Kredit 17) Revisi Peraturan Bersama Kepala LAN dan BKN Nomor 7 dan 17
Tahun 2005 18) Rancangan Peraturan Kepala LAN tentang Penilaian Angka Kredit
Calon Widyaiswara 19) Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan WI di Instansi Pusat dan
Daerah 20) Penyusunan Bibliografi Bidang Hukum dan Ekonomi 21) Bahan Ajar Diklat Manajemen Konflik 22) Bahan Ajar Diklat Tata Pemerintahan yang Baik 23) Bahan Ajar Diklat Contract Drafting 24) Modul General English 25) Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Kebijakan Pendayagunaan Aparatur
Negara 26) Lokakarya Peningkatan Kualitas Diklat Daerah 27) Desain Konsorsium Diklat di KTI
5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Program ini bertujuan untuk mengembangkan manajemen pelayanan publik yang bermutu, transparan, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut dan adil kepada seluruh masyarakat, guna menunjang kepentingan masyarakat dan dunia usaha serta mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
Kegiatan-kegiatan dalam lingkup program ini pada umumnya merupakan kegiatan kajian yang secara umum telah berhasil dilaksanakan dengan Output sesuai rencana. Dari sisi realisasi anggaran pada umumnya tidak seluruhnya terserap, dengan tidak mengurangi kualitas Output.
47
1) Penyempurnaan Standar pelayanan untuk Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik 2) Rekomendasi kebijakan Penerapan Model Penilaian Kinerja
Pelayanan Publik secara Mandiri 3) Rekomendasi kebijakan Efektivitas Penerapan Kebijakan Badan
Layanan Umum 4) Rekomendasi kebijakan Efektivitas Penerapan E-Government dalam
Reformasi Birokrasi Menuju Kepemerintahan Yang Baik 5) Rekomendasi kebijakan Hubungan Kebijakan Pelayan an Publik
Gratis & Kualitas Pelayanan 6) Rekomendasi kebijakan Hubungan Pola Perilaku Kepemimpinan
dengan Penerapan Budaya Organisasi di Lingkungan Sektor Publik 7) Buku Budaya Kerja bagi Instansi Pemerintah 8) Workshop Identifikasi Kebutuhan Capacity Building Pemerintah desa
& Pengembangan Pelayanan
6. Program Pendidikan Kedinasan
Program ini menyangkut berbagai pendidikan dan latihan teknis yang terkait dengan kedinasan PNS, serta pendidikan tinggi kedinasan yang dilaksanakan oleh STIA LAN Jakarta, Bandung dan Makasar. Kinerja kegiatan – kegiatan dalam lingkup program ini dapat diuraikan sebagai berikut :
1) Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan (Menghasilkan 5072 alumni pada jenjang Diploma, S1 dan S2)
2) Akreditasi STIA 3) Sertifikasi Dosen dan Guru Besar 4) Kegiatan pengadministrasian kegiatan 5) Ceramah umum 6) Pameran Pendidikan 7) Bedah buku aktual 8) Pengembangan kurikulum/GBPP program S-2
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Program ini menyangkut sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan yang memadai pada unit-unit kerja di lingkungan LAN. Kinerja kegiatan – kegiatan dalam lingkup program ini dapat diuraikan sebagai berikut :
48
1) Administrasi Kegiatan dalam rangka penyewaan gedung dan rumah Negara
2) Pembangunan Gedung Kantor 3) Pengadaan Buku-buku Perpustakaan 4) Pengembangan Sistem Otomasi Perpustakaan 5) Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung 6) Pembangunan Prasarana dan Sarana Lingkungan Gedung 7) Pengadaan laboratorium 8) Rehabilitasi Gedung Perkantoran 9) Pengadaan Alat Kedokteran/Kesehatan
Melalui berbagai pelaksanaan kegiatan dalam lingkup programnya masing-masing, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum program-program tahun 2009 dapat terlaksana dengan baik. Kinerja program (kinerja output) dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Tabel 7
Kinerja Program Tahun 2009
Program Kinerja
(%)
1. Penerapan Kepemerintahan Yang Baik 97,40
2. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
100
3. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
100
4. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur
94,20
5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 100
6. Program Peningkatan Kualitas Sarana-Prasarana 96
7. Program Pendidikan Kedinasan 98,48
Rata-rata 98,01
Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja tertinggi ditunjukkan oleh Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara, Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Sedangkan program
49
yang memiliki kinerja paling rendah adalah Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur (Pencapaian output: 94,20%). D. Hasil-hasil Yang Telah Dicapai Tahun 2010 Pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2010 didasarkan pada Rencana Strategis LAN Tahun 2010-2011, di mana telah ditetapkan Visi LAN 2010-2014 adalah: Menjadi institusi yang handal dalam pengembangan Sistem Administrasi Negara dan peningkatan kompetensi SDM penyelenggara negara. Untuk mewujudkan visi organisasi, upaya yang akan dilaksanakan pada kurun waktu 5 (lima) tahun yang dituangkan menjadi misi LAN adalah memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas aparatur negara dan sistem administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, melalui: a. Perumusan kebijakan dalam bidang administrasi negara; b. Pengkajian, penelitian, dan pengembangan dalam bidang administrasi
negara; c. Pembinaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur negara; d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Aparatur Negara; e. Perkonsultasian dan advokasi dalam bidang administrasi negara; f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi administrasi; g. Peningkatan kapasitas organisasi LAN
Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara yang mencakup tatanan organisasi pemerintahan negara dan manajemen pemerintahan negara, serta sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsi Lembaga Administrasi Negara, maka dirumuskan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: a. Menyediakan rekomendasi kebijakan bagi peningkatan kinerja
penyelenggaraan administrasi Negara; b. Menghasilkan kajian Bidang Administrasi Negara Guna Mendorong
Transformasi Administrasi NKRI Secara Struktural, Sistemik, Akuntabel, Konsisten Dan Berkelanjutan;
c. Menghasilkan Sistem Diklat Aparatur Untuk Menjamin Terwujudnya Aparatur Yang Profesional;
d. Menyelenggarakan Diklat Aparatur secara Efektif Dan Efisien Dalam Mendukung Peningkatan Kompetensi Dan Kapasitas Aparatur Negara Yang Akuntabel, Handal, Profesional, Bersih dan Bebas KKN;
50
e. Memberikan Pelayanan Perkonsultasian Yang Berkualitas Di Bidang Administrasi Negara;
f. Menyelenggarakan Kegiatan Pengembangan Ilmu Administrasi Negara Melalui Pendidikan Dan Pengembangan Teknologi Administrasi;
g. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan, Tatalaksana Dan Sumberdaya Manusia Aparatur LAN Yang Profesional.
Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut: a. Tersedianya rekomendasi kebijakan yang berkualitas bagi instansi pusat
dan daerah; b. Ketepatan kajian dan litbang dengan kebutuhan; c. Peningkatan kualitas pembinaan diklat aparatur; d. Penyelenggaraan Diklat Aparatur yang sesuai standar; e. Profesionalisme Pelaksanaan Advokasi; f. Pengembangan Ilmu dan Teknologi Administrasi; g. Pengembangan Organisasi LAN Berbasis Kinerja; h. Publikasi dan diseminasi produk LAN yang terintegrasi; i. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana.
Untuk menjamin tercapainya sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:
1. Tersedianya rekomendasi kebijakan yang berkualitas bagi instansi pusat
dan daerah: IKU 1 : Persentase hasil kajian/litbang LAN yang disebarluaskan
kepada stakeholders.
2. Ketepatan kajian dan litbang dengan kebutuhan; IKU 2 : Persentase hasil kajian dan litbang LAN yang dijadikan
bahan referensi stakeholders.
3. Peningkatan kualitas pembinaan diklat aparatur; IKU 3 : Jumlah lembaga diklat yang diakreditasi. IKU 4 : Jumlah Pedoman Kediklatan yang diterbitkan
4. Penyelenggaraan Diklat Aparatur yang sesuai standar;
IKU 5 : Persentase diklat aparatur yang terselenggara sesuai standar IKU 6 : Persentase lulusan Diklat Aparatur dengan predikat minimal
memuaskan.
51
IKU 7 : Tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan Diklat Aparatur
5. Profesionalisme Pelaksanaan Advokasi;
IKU 8 : Persentase permintaan advokasi bidang administrasi negara dari instansi lain yang terpenuhi
6. Pengembangan Ilmu dan Teknologi Administrasi;
IKU 9 : Jumlah penerbitan ilmiah di bidang ilmu administrasi IKU 10 : Persentase lulusan STIA dengan IPK di atas 3,00 dengan
masa studi di bawah 5 tahun.
7. Pengembangan Organisasi LAN Berbasis Kinerja; IKU 11 : Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan LAN IKU 12 : Skor Evaluasi SAKIP LAN IKU 13 : Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi LAN
8. Publikasi dan diseminasi produk LAN yang terintegrasi; IKU 14 : Tingkat kepuasan stakeholder atas produk LAN
9. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana.
IKU 15 : Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai
Sebagai langkah operasional dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah berbagai Program dan Kegiatan yang harus dilaksanakan oleh LAN. Mengingat tahun 2010 merupakan masa peralihan (restrukturisasi program dan kegiatan), maka nama program LAN Tahun 2010 masih mengacu pada program-program dalam RPJM Nasional Tahun 2004 – 2009.
Program pada Tahun 2010 terdiri dari beberapa program, yaitu:
a) Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik; b) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara; c) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan; d) Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur; e) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; f) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara;
52
g) Program Pendidikan Kedinasan.
Pada tahun 2010, LAN telah melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut:
1. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik
1) Penyelenggaraan Seminar Internasional IIAS – IASIA 2) Penyusunan pedoman tata naskah dinas di lingkungan LAN 3) Penyempurnaan pedoman tata kerja LAN 4) Penyusunan pedoman penggunaan logo dan lambang negara di
lingkungan LAN 5) Identifikasi peraturan perundang-undangan di bidang administrasi
negara 6) Grand Desain Reformasi Pegawai Negeri Sipil 7) Penyusunan KUHAN 8) Kajian Membangun Pendekatan Global Governance dan
Efektivitasnya dalam rangka Penanganan Issue-Issue Global 9) Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Ekonomi Daerah dalam rangka
Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah 10) Pengembangan E-Administration 11) Kajian Penyusunan Instrumen Pengukuran Good Governance bagi
pemerintah daerah 12) Kajian tentang Evaluasi Kewenangan dan Peningkatan Hubungan
Kerja antara Eksekutif dan Legislatif 13) Jurnal Good Governance 14) Penelitian Tingkat Kualitas Pelayanan STIA LAN 15) Evaluasi Kinerja STIA LAN Bandung 16) Penerbitan Jurnal Ilmu Administrasi 17) Advokasi Penyelenggaraan Tata Kepemerintahan Yang Baik di
Daerah 18) Penelitian Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi
Pemerintah Di Indonesia 19) Penelitian Pengaruh Pemilihan Kepala Daerah Langsung Terhadap
Otonomi Daerah Di Indonesia 20) Jurnal Wacana Kerja 21) Jurnal Diklat Aparatur 22) Kajian Penyusunan Instrumen Pengukuran Good Administration Bagi
Pemerintahan daerah 23) Jurnal Administrasi Publik 24) Majalah Walanri
53
25) Jurnal Caturwulanan "Borneo Administrator" 26) Workshop Strategi Pengembangan Investasi Daerah 27) Seminar Prospek Sertifikasi Jabatan Fungsional Peneliti Dalam
Rangka Penguatan Institusi Litbang AD 28) Kajian Tentang Evaluasi Kewenangan dan Peningkatan Hubungan
Kerja Antara Eksekutif dan Legislatif
2. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
1. Penetapan Instrumen Implementasi Akuntabilitas Nasional 2. Kajian tentang Parameter SILAKIP bagi Instansi Pemerintah 3. Evaluasi Kinerja Unit Organisasi di Lingkungan LAN 4. Review laporan keuangan LAN 5. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan khusus LAN 6. Evaluasi kinerja unit organisasi di lingkungan LAN 7. Rapat koordinasi teknis aparat pengawas intern pemerintah (APIP) 8. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan tahunan Inspektorat 9. Evaluasi dan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil
pengawasan dan pemeriksaan 10. Monitoring (evaluasi) intensifikasi pengelolaan keuangan
3. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1. Kajian Model Community Development oleh Pemerintah Daerah 2. Kajian Penataan Jabatan Politik dan Karier dalam Birokrasi 3. Kajian tentang Penyusunan Pedoman Penataan Organisasi
Pemerintah 4. Penyusunan Pedoman Perumusan Kebijakan 5. Penerapan Manajemen Kinerja pada Instansi Pemerintah 6. Penataan Kelembagaan STIA LAN menjadi Institut Ilmu Administrasi 7. Kajian Pengembangan Kelembagaan Kecamatan, Kelurahan/Desa 8. Pengelolaan Sistem Informasi Litbang 9. Penyusunan Instrumen Assessment Pegawai 10. Kajian Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah 11. Kajian Beban Kerja Kelembagaan Aparatur Pemerintah Daerah 12. Kajian Dampak Implementasi Perencanan Organisasi dan Tata
Laksanas
54
4. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur
1. Penyusunan RPP tentang Implementasi Manajemen Kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil
2. Rekomendasi kebijakan tentang Model Evaluasi Pembinaan Sumber Daya Aparatur Daerah
3. Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Widyaiswara di Instansi Pusat dan Daerah
4. Penyelenggaraan Diklat Kewidyaiswaraan Tingkat Madya dan Utama 5. Penyelenggaraan Diklat Calon Widyaiswara 6. Penilaian Angka Kredit Jabfung Widyaiswara 7. Revitalisasi SIDA dalam rangka Implementasi Sistem Pembaharuan
Diklat Aparatur 8. Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat I & II 9. Penyelenggaraan Diklat Teknis 10. Penyelenggaraan Diklat Fungsional 11. Penyusunan/Pengembangan Kurikulum/Bahan Ajar dan Model
Pembelajaran 12. Penyelenggaraan Program Pengembangan Eksekutif Nasional
5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1) Kajian Sistem Pelayanan Pengaduan Publik 2) Penyusunan Buku Penerapan Manajemen Pelayanan Inklusif
(Berbasis Ragam Kebutuhan Masyarakat) 3) Kajian tentang Pengembangan Kebijakan dan Strategi Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pelayanan Publik 4) Kajian Dampak aplikasi Metode MP terhadap Peningkatan Kualitas
Layanan Bidang Kesehatan 5) Evaluasi Dayaguna Website Pemda dalam Mendukung
Penyelenggaraan Pelayanan Publik 6. Program Pendidikan Kedinasan
1) Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan 2) Penyelenggaraan Akreditasi Program Studi 3) Penyelenggaraan Sertifikasi Dosen dan Guru Besar 4) Kegiatan pengadministrasian kegiatan 5) Ceramah umum 6) Pameran Pendidikan 7) Bedah buku aktual
55
8) Pengembangan kurikulum/GBPP program S-2
E. Hasil-hasil Yang Telah Dicapai Tahun 2011 Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2011 LAN telah melakukan restrukturisasi program dan kegiatan, sehingga pada tahun ini hanya terdapat 3 (tiga) Program, yaitu:
a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; b) Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur; c) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Keterkaitan antara program dan sasaran digambarkan dalam tabel berikut:
Tabel 8
Keterkaitan Sasaran dan Program Tahun 2011
Sasaran Program
Tersedianya rekomendasi kebijakan yang berkualitas bagi instansi pusat dan daerah
Pengkajian Administrasi Negara dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara
Ketepatan perencanaan dan pelaksanaan kajian dan litbang
Peningkatan kualitas pembinaan diklat aparatur
Penyelenggaraan Diklat Aparatur yang sesuai standar
Profesionalisme Pelaksanaan Advokasi
Pengembangan Ilmu dan Teknologi Administrasi
Pengembangan Organisasi LAN Berbasis Kinerja Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Publikasi dan diseminasi produk LAN yang terintegrasi
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
56
Pada tahun 2011, LAN telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:
1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN
a. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Organisasi dan
kerjasama dalam Lingkup LAN, dengan output:
1) Dokumen/Pedoman/Laporan Dibidang Perencanaan dan Pelaporan, dengan sub output: a) Dokumen LAKIP; b) Laporan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Tahun 2011; c) Dokumen RENJA dan TAPJA LAN Tahun 2011; d) Laporan Riview Rentra LAN Tahun 2011; e) Laporan Koordinasi Perencanaan; f) Dokumen Konsolidasi Perencanaan; g) Dokumen Rencana Kerja Anggaran; h) Pedoman Perencanaan dan Pelaporan; i) Dokumen SK Kepala LAN Tentang Honoraium dan Transport
dilingkungan LAN dan Standar Biaya diklat LAN; j) Laporan Updating database Program dan Kegiatan; k) Laporan Pembangunan Database Program dan Kegiatan sesuai
Restrukturisasi Program.
2) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Kehumasan dan Publikasi, dengan sub output: a) Laporan Forum Komunikasi Kehumasan; b) Laporan Updating Website; c) Laporan Manajemen Informasi Administrasi; d) Penyusunan Warta LAN; e) Laporan Kehumasan; f) Laporan dokumentasi dan Publikasi; g) Jurnal Kapita selekta Administrasi Negara; h) Laporan Konsolidasi Fungsi Kehumasan; i) Penyusunan Informasi Kajian/Litbang LAN.
3) Diskusi/FGD Isu-Isu Strategis, dengan sub output: a) Laporan Diskusi Analisis Isu-Isu Strategis; b) Laporan Diskusi Aktual/Seminar Administrasi;
57
4) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Administrasi Kerjasama
Luar Negeri a) Dokumen Informasi penting Negara-Negara di Benua Asia,
Australia, Eropa dan Amerika; b) Dokumen Informasi Diklat dalam dan Luar Negeri Tahun 2011; c) Dokumen Revisi dan sosialisasi Penyusunan dan Pelaporan
Diklat Luar Negeri.
5) Seminar/Kerjasama Luar Negeri a) Laporan Penyelenggaraan Workshop On Public Administration;
6) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Hukum dan Organisasi
a) Dokumen Identifikasi Peraturan Perundang-undangan dibidang Administrasi Negara;
b) Dokumen Evaluasi Materi MOU di Lingkungan LAN; c) Dokumen Pembaharuan data pada Sistem Peraturan
Perundang-Undangan.
7) Sosialisasi/Bintek Peraturan Kepala LAN a) Laporan Sosialisasi Pedoman Penggunaan Lambang dan Logo
Negara di Lingkungan LAN; b) Laporan Sosialisasi Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan LAN.
b. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tupoksi Biro Umum, dengan output: 1) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pengelolaan Keuangan
a) Laporan Supervisi Penyusunan Laporan Keuangan; b) Laporan Monitoring (Evaluasi) Intensifikasi Pengelolaan
Keuangan; c) Pedoman Pengelolaan PNBP dan Hibah; d) Laporan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat.
2) Sosialisasi/Bimtek Peraturan dibidang Pengelolaan Keuangan a) Laporan Sosialisasi Peraturan dan aturan Teknis pengelolaan
keuangan.
58
3) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pengadaan Barang dan Jasa a) Pembinaan Administrasi dan pengelolaan Keuangan.
4) Dokumen /Pedoman/Laporan dibidang Pembinaan Internal Kepegawaian a) Laporan Validasi Penyusunan Jabatan; b) Laporan Pemeliharaan dan Updating Sistem Informasi
Kepegawaian; c) Laporan Konsolidasi Urusan Kepegawaian; d) Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pegawai; e) Laporan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di LAN; f) Laporan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN); g) Laporan Tim Penilaian Angka Kridit Jabatan Fungsional
Widyaiswara; h) Laporan Tim Penilaian Angka Kridit Jabatan Fungsional
Perencana dan Perawat; i) Laporan Tim Penilaian Angka Kridit Jabatan Fungsional
Purtakawan; j) Laporan Tim Penilai Angka Kridit Jabatan Fungsional Auditor; k) Laporan Tim Penilai Angka Kridit Jabatan fungsional Peneliti; l) Laporan Tim Peneliti Angka Kridit Jabatan Fungsional Analisis
Kepegawaian; m) Laporan Tim Penilaian Angka Kridit Jabatan Fungsional
Pranata Humas; n) Laporan Evaluasi dan Monitoring Peningkatan dan
Pengembangan Pegawai LAN Melalui dana Bantuan Wold Bank;
o) Laporan Bimtek Penyusunan Peta Jabatan; p) Laporan Bimtek Penyusunan Job Grading; q) Laporan Orasi Ilmiah Widyaiswara.
5) Diklat/Sosialisasi/Bimtek Peraturan dibidang Pembinaan Internal Kepegawaian a) Laporan Pengiriman Pegawai Mengikuti Diklat Struktural; b) Laporan Diklat Prajabatan Golongan II CPNS Reguler; c) Laporan Diklat Prajabatan Golongan III; d) Laporan Seminar dan Lain-lain.
59
6) Pegawai yang Mengikuti Pendidikan Gelar dan Non Gelar/Diklat a) Jumlah Pegawai Mengikuti Gelar S2 dan S3
7) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pengelolaan Kerumahtanggaan a) Laporan Penyelenggaraan Diklat Baris Berbaris/PBB dan Tata
Cara Upacara; b) Laporan Penyelenggaraan Pelatihan Driil Borgol dan Tata cara
Penggunaannya; c) Laporan Penyelenggaraan Pelatihan Tongkat Polisi dan Tata
Cara Penggunaannya; d) Laporan Penyelenggaraan Pelatihan Teknik Pengamatan
Penangkapan dan Pengawalan Tindakan Pertama di TKP; e) Pelatihan Disiplin Satpam; f) Laporan Pelatihan Mental dan Ketangkasan (Karate); g) Laporan Koordinasi Pembinaan Satpam; h) Pelatihan Teknik dan Tindak Cepat (Pemadam Kebakaran dan
Sistem Pengamanan Listrik; i) Pelatihan Tata Krama dan Tata Cara Menerima Tamu dan
Telepon; j) Laporan Inventarisasi Barang Milik Negara; k) Laporan Penghapusan Barang Milik Negara; l) Laporan Pengelolaan Sewa Gedung; m) Laporan Tim Pengendali Mutu.
8) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Keprotokolan a) Dokumen Penatausahaan Kinerja dan Keprokolan Pejabat
eselon I; b) Dokumen Naskah Pidato Kepala LAN Tahun 2010 dan
Penghimpunan Naskah Pidato.
9) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Kearsipan\ a) Laporan Penyusunan Pedoman Jadwal Retensi Arsip
Dilingkungan LAN; b) Laporan Penyusunan Arsip Keuangan dan Kepegawaian LAN
Jakarta; c) Laporan Implemantasi Sistem Informasi Kearsipan dinamis di
Lingkungan LAN.
10) Operasional Perkantoran
60
a) Pembayaran Gaji dan Operasional Pemeliharaan Perkantoran
11) Pengelolaan Administrasi Satker a). Laporan Pengelolaan Keuangan Satker Kedeputian KKSDA; b). Laporan Pengelolaan Keuangan Satker Kedeputian KMKP; c). Laporan Pengelolaan Keuangan Satker Kedeputian Litbang APOAN; d). Laporan Pengelolaan Keuangan Satker Kedeputian P3A; e). Laporan Pengelolaan Keuangan Satker Kedeputian Diklat SPIMNAS; f). Laporan Penyelenggaraan Keuangan Satker LAN Jakarta.
c. Pengawasan Dalam Rangka Akuntabilitas Publik, dengan output:
1) Dokumen/pedoman/Laporan dibidang Pengawasan dan
pemeriksaan a). Penyelanggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Aparatur Negara
2) Rapat Koordinasi APIP
d. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan, Pembinaan administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A I LAN, dengan output:
1) Dokumen/pedoman/Laporan dibidang Pengelolaan Keuangan 2) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pembinaan internal
Kepegawaian 3) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Kearsipan/Perpustakaan 4) Operasional Perkantoran 5) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Perencanaan dan
Pelaporan 6) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Kehumasan dan Publikasi 7) Pegawai yang Mengikuti Gelar dan Non Gelar
e. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A II LAN, dengan output:
1) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pengelolaan Keuangan
61
2) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Kearsipan Kerumahtanggaan
3) Dokumen/Pedoman/Laporan di Bidang Kearsipan/Perpustakaan 4) Operasional Perkantoran 5) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Perencanaan dan
Pelaporan 6) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Kehumasan dan
Publikasi 7) Pegawai yang Mengikuti Pendidikan Gelar dan Non Gelar
f. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan
Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP 2A III LAN, dengan output:
1) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pengelolaan Keuangan 2) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Pengadaan Barang dan
Jasa 3) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pembinaan Internal
Kepegawaian 4) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Kerumahtanggaan 5) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Kearsipan/Perpustakaan 6) Operasional Perkantoran 7) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Perencanaan dan
Pelaporan 8) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Kehumasan dan Publikasi
g. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A IV LAN, dengan output: a. Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Pengelolaan Keuangan b. Diklat/Sosialisasi/Bimtek Peraturan di Bidang Pembinaan
Internal Kepegawaian c. Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Pengelolaan
Kerumahtanggaan d. Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Kearsipan/Perpustakaan e. Operasional Perkantoran f. Dokumen/Pedoman/Laporan di Bidang Perencanaan dan
Pelaporan g. Dokumen pedoman/Laporan di bidang Kehumasan dan Publikasi
62
h. Peningkatan Koordinasi Perencana, Pembinaan Administrasi dan
Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Jakarta, dengan output: 1) Dokumen/Pedoman/Laporan di Bidang Pengelolaan Keuangan 2) Dokumen/Pedoman/Laporan di Bidang Pengadaan Barang dan
Jasa 3) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Pembinaan Internal
Kepegawaian 4) Dokumen/Pedoman/Laporan di bindang Kerumahtanggaan 5) Operasional Perkantoran 6) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Pengelolaan
Kerumahtanggaan
i. Peningkatan koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Bandung, dengan output:
1) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pengelolaan Keuangan 2) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Kerumahtanggaan 3) Operasional Perkantoran 4) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Perencanaan dan
Pelaporan 5) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Kehumasan dan
Publikasi 6) Pegawai yang Mengikuti Pendidikan Gelar dan Non Gelar
j. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Tugas STIA LAN Makassar, dengan output:
1) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pengelolaan Keuangan 2) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Pembinaan Internal
Kepegawaian 3) Operasional Perkantoran 4) Dokumen/Pedoman/Laporan Di bidang Perencanaan dan
Pelaporan 5) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Kehumasan dan
Publikasi
63
6) Pegawai yang Mengikuti Pendidikan Gelar dan Non Gelar/Diklat
2. Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur, dengan kegiatan:
a. Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, dengan output:
1) Penyelenggaraan/Bimtek/Lokakarya/Seminar/Sosialisasi/Rapat
Koordinasi Kediklatan, dengan sub output: a) Rapat Koordinasi Nasional Diklat dan Widyaiswara; b) Diklat Prajabatan Golongan I,II,III;
2) Badan Diklat Yang terakreditasi, dengan sub output: a) Pelaksanaan Akreditasi
3) Pembaharuan Diklat Aparatur dengan sub output: a) Penyusunan Modul Diklatpim Tk. I dan II dan Penyempurnaan
Modul Diklatpim Tk. III dan IV; b) Monitoring dan Evaluasi Diklat; c) Penyelenggaraan TOT Subtansi Diklat Kepemimpinan TK I &
II Pola Baru.
b. Pembinaan Widyaiswara, dengan output:
1) Kebijakan/Pedoman/Bahan Ajar/Kurikulum di bidang Pembinaan Widyaiswara dengan sub output: a) Review Peraturan Ka. LAN No.9 Tahun 2005 Tttg Pendanaan
Penyelenggaraan Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang; b) Revisi Modul Diklat Calon widayiswara; c) Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi
Widyaiswara.
2) Pembinaan/Monitoring dan evaluasi Pembinaan Widyaiswara, dengan sub output: a). Penilaian Angka Kridit Jabatan Fungsional Widyaiswara Tingkat Pusat
3) Penyelenggaraan
Diklat/Bimtek/Lokakarya/Seminar/Sosialisasi/Rapat Koordinasi Kewidyaiswaraan, dengan sub output:
64
a) Penyelenggaraan Diklat Calon Widyaiswara; b) Penyelenggaraan Diklat Widyaiswara Berjenjang Tingkat
Muda; c) Widyaiswara yang tersertifikasi
c. Pengkajian Administrasi Negara, Pembinaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur PKP2A I LAN,dengan output: 1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/Buku di bidang
Administrasi Negara, dengan sub output: a) Laporan/Rekomendasi Kebijakan Kajian Kelembagaan
Kelurahan; b) Laporan Penelitian Mandiri; c) Laporan/Rekomendasi Kebijakan Kajian Administrasi Negara.
2) Advokasi/Sosialisasi/Diseminasi di bidang Administrasi Negara,
dengan sub output: a) Laporan Penjajakan kegiatan Advokasi; b) Laporan Advokasi I, II, dan III
3) Pembinaan/Evaluasi dan Monitoring Diklat, dengan sub output:
a). Laporan Pemantauan dan Pengendalian Penyelenggaraan Diklat
4) Penyelenggaraan Bimtek/Lokakarya/Seminar/Rapat Koordinasi Kediklatan, dengan sub output:
a) Lokakarya Kediklatan; b) Laporan Lokakarya Kewidyaiswaraan.
5) Penyelenggaraan Diklat TMKP, dengan sub output:
a) Laporan Penyelenggaraan Diklat Desain Modul Diklat Teknis/Fungsional;
b) Laporan Penyelenggaraan Diklat Metode Pembelajaran Efektif; c) Laporan Penyelenggaraan Diklat Teknis Manajemen Inovasi
Lembaga Diklat; d) Laporan Penyelenggaraan Diklat Karya Tulis Ilmiah; e) Laporan Penyelenggaraan Diklat Teknis PNBP 5-1 (Diklat
Peningkatan Kapasitas Camat Angkatan I)
65
f) Lap Peny Diklat Teknis PNBP 5-2 (Diklat Peningkatan Kapasitas Camat Angkt II);
g) Lap Pney Diklat Teknis PNBP 5-3 (Diklat Manajemen Pelayanan Publik);
h) Lap Peny Diklat Teknis PNBP 5-4 (TOF Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat);
i) Laporan Penyelenggaraan Diklat Teknis PNBP 4-1 (Diklat SAKIP Angkatan I);
j) Laporan Penyelenggaraan Diklat Teknis PNBP 4-2 (Diklat SAKIP Angkatan II);
k) Laporan Penyelenggaraan Diklat Teknis PNBP 4-3 (Diklat Teknis Pengadaan Barjas Pemerintah);
l) Laporan Penyelenggaraan Diklat Teknis PNBP 4-4 ( Diklat Penyusunan Standar Kopetensi);
m) Laporan Penyelenggaraan Diklat Teknis PNBP 4-5 ( Diklat Assesment Kompetensi);
n) Laporan Penyelenggaraan Diklat Teknis PNBP 4.6 (Diklat Desain Program Diklat);
o) Laporan Penyelenggaraan Diklat Teknis PNBP 4-7 (Diklat Evaluasi Program Diklat);
p) Laporan Peny Diklat Teknis PNBP 4-8 (Diklat AKD berbasis Kopentensi);
q) Lap Peny Diklat Teknis PNBP 4-9 (Diklat Analisis Kebijakan Publik);
r) Lap Peny Diklat Teknis PNBP 4-10 (Diklat SAP); s) Lap Peny Diklat Teknis 4-11 (Diklat Analisis Beban Kerja); t) Lap Peny Diklat Teknis PNBP 4-12 (Diklat Pemantauan dan
Pengendalian Program Pembangunan); u) Lap Peny Diklat Teknis PNBP 4-13 (Diklat Manajemen
Konflik); v) Lap Peny Diklat Teknis PNBP 4-14 (Diklat Capacity Building
Anggota DPRD); w) Lap Peny Diklat Teknis PNBP 4-15 (Diklat Manajemen
Perkantoran); x) Lap Peny Diklat Teknis PNBP 4-16 (Diklat Manajemen Diklat
Berbasis Kompetensi); y) Laporan Peny Diklat Teknis PNBP 4-17 (Diklat Legal Dafting); z) Lap Peny Diklat Teknis PNBP 4-18 (Diklat Peningkatan Profesi
Penyelenggaraan Diklat); aa) aporan Peny Diklat PNBP 2-1 (Bimtek Perpres No. 54/2010 I);
66
bb) Lap Peny Diklat PNBP 2-1 (Bimtek Perpres No/54/2010 II); cc) Lap Peny Diklat PNBP 2-1 (Bimtek Perpres No. 54/2010 III).
6) Penyelenggaraan Penilaian Kompentensi, dengan sub output:
a) Laporan Penilaian Kompetensi; b) Laporan Assesment Center Paket I (PNBP); c) Laporan Assement Center Paket 2 (PNBP).
d. Pengkajian Administrasi Negara, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur PKP2A II LAN, dengan output: 1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/Buku di Bidang
Administrasi Negara, dengan sub output:
a) Laporan Kajian Reformasi Kelembagaan Pemerintah Pusat; b) Laporan Kajian Evaluasi Rekruitmen Pimpijan Birokrasi
Pemerintah Daerah; c) Laporan Kajian Perencanaan Pembangunan Berbasis
Partisipasi Masyarakat; d) Laporan Kajian Penyusunan Pedoman Sistem Informasi
Manajemen Pemerintah Daerah; e) Laporan Kajian Manajemen Pelayanan; f) Laporan Kajian Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur.
2) Penyelenggaraan Diklat/Bimtek/Lokakarya/Seminar/Sosialisasi/Rapat Koordinasi Diklatpim Tk. II, III dan IV serta Prajabatan Gol I,Iidan III, dengan sub output:
a) Laporan Diklat Budaya Kerja Internal PKP2A II LAN; b) Laporan Diklat Management Of Training; c) Laporan Diklat Training Or Trainer (Pekerti); d) Laporan Diklat Training Of Fasilitator; e) Laporan Rapat Koordinasi Widyaiswara; f) Laporan Desain Konsorsium Diklat di KTI; g) Laporan Diklat Kepemimpinan Tk. II (2 Angkatan )PNBP; h) Laporan Diklatpim Tk. III (3 Angkatan )PNBP; i) Laporan Diklat Kepemimpinan Tk. IV (1 Angkatan)PNBP; j) Laporan Diklat Prajabatan Golongan III (1 Angkatan) PNBP; k) Laporan Diklat Prajabatan Gol. I dan II (I Angkatan)PNBP; l) Laporan Diklat Teknis/Fungsional PNBP (4 Angkatan);
67
m) Laporan Penyusunan Buku Probematika Diklat Aparatur di KTI.
e. Pengkajian Administrasi Negara, Pembinaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur PKP2A IV LAN, dengan output: 1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/Buku Di bidang
a) Laporan Kajian Efektifitas Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA);
b) Laporan Kajian Kedudukan dan Peran Kecamatan dalam UUPA;
c) Laporan Seminar Isu-Isu Aktual.
2) Advokasi/Sosialisasi/diseminasi di bidang Administrasi Negara a). Laporan Diseminasi di bidang Administrasi Negara
3) Penyelenggaraan Bimtek/Lokakarya/Seminar/Sosialisasi/Rapat Koordinasi Kediklatan
a) Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Bidang Kediklatan;
b) Laporan Penyelenggaraan Sosialisasi Permenpan Nomor 13 Tahun 2009;
c) Laporan Penyelenggaraan Sosialisasi Barjas.
4) Penyelenggaraan Diklat TMKP
a) Laporan Penyelenggaraan Diklat TOC; b) Laporan Penyelenggaraan Diklat MOT; c) Laporan Penyelenggaraan Diklat Fasilitator (TOF).
5) Pembinaan Widyaiswara
a) Laporan Pembinaan Widyaiswara I; b) Laporan Pembinaan Widyaiswara II; c) Laporan Pembinaan Widyaiswra III; d) Laporan Pembinaan Widyaiswara IV.
6) Penyusunan Jurnal/Majalah di bidang Kajian Administrasi
Negara
a) Jurnal Edisi I;
68
b) Jurnal II. 7) Penyelenggaraan Rakor/Raker Kajian
a). Rakor Bidang Diklat
f. Pengkajian Administrasi Internasional
1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/Buku dibidang Internasional a). Model dan Intrumentasi Kebijakan Pengelolaan Ekonomi Daerah
2) Advokasi/Sosialisasi/Diseminasi dibidang Administrasi Internasional a). Peran Lembaga Internasional dalam Mengatasi Kesenjangan Global
g. Pengkajian Hukum Administrasi Negara, dengan output:
1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/Buku Dibidang Hukum Administrasi Negara, dengan sub output: a). Uji Terap dan Penyempurnaan Pedoman Penataan Organisasi
Pemerintah 2) Advokasi/Sosialisasi/Diseminasi di bidang Kelembagaan
a) Seminar Internasional "Peran Lembaga Internasional dalam Mengatasi Kesenjangan Global;
b) Penyusunan Database Susunan Organisasi Kementerian dan LPNK.
h. Pengkajian Kinerja Sumber Daya Aparatur, dengan output:
1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/Buku dibidang Kinerja
Sumber Daya Aparatur
a) Laporan Rekomendasi Kebijakan Magang Bagi Calon Pemimpin Aparatur Negara pada Instansi Bertaraf Internasional;
b) Laporan Telaahan Kebijakan dibidang Sumber Daya Aparatur.
i. Pengkajian Manajemen Kebijakan
69
1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/ Buku dibidang Manajemen Kebijakan
a) Pembangunan Model TI Penerapan Manajemen Kinerja; b) Kajian Kebijakan Penyelenggara Diklat Khusus (Implikasi
Reformasi Kebijakan).
2) Advokasi/Sosialisasi/Diseminasi dibidang Kelembagaan a). Diseminasi Pedoman Perumusan Kebijakan
j. Pengkajian Manajemen Pelayanan 1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/Buku/Sistem di
Bidang sistem E-Administrasi Negara pada Instansi Pemerintah a). Pedoman Sistem Tata Naskah Dinas Elektronik
2) Telaahan Kebijakan dibidang Sistem E-Administrasi Pada Instansi Pemerintah a). Laporan Pemetaan Tingkat Pengembangan Sistem E-
Administrasi di Beberapa Instansi.
3) Advokasi/Sosialisasi/Diseminasi dibidang Sistem E-Administrasi pada Instansi Pemerintah a). Sosialisasi Sistem LAKIP
k. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, II, III dan IV, dengan output: 1) Penyelenggaraan Diklat/Bimtek/Lokakarya/Seminar/Rapat
Koordinasi Diklatpim Tk. I, II, III Dan IV serta Prajabatan Gol, I, II dan III dan PEN, dengan sub output:
a) Laporan Penyelenggaraan Seleksi Diklatpim Tingkat II; b) Laporan Penyelenggaraan Diklatpim Tk. II; c) Laporan Evaluasi dan Monitoring Diklatpim Tingkat II; d) Laporan Penyelenggaraan Diklatpim Tk. III; e) Laporan Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV; f) Laporan Pengembangan Eksekutif Nasional; g) Laporan Penyelenggaraan Diklatpim Tk. I; h) Laporan Penyelenggaraan Seleksi Diklatpim Tingkat I; i) Penyusunan Buletin Perpustakaan.
70
l. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknik Manajemen dan Kebijakan Publik 1) Penyelenggaraan Diklatpim TMKP
a) Peserta Diklat Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
b) Peserta Diklat Legal Drafting; c) Peserta Diklat Management Of Training (MOT); d) Peserta Training Officer Course (TOC); e) Peserta Diklat Manajemen Keprotokolan; f) Peserta Diklat Sekretaris yang Efektif; g) Peserta Diklat Manajemen Kontrak dan Penyelesaian Sengketa
Kontrak; h) Peserta Diklat Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; i) Peserta Diklat Training Needs Analysis (TNA); j) Liaison Group Seminar; k) TOT WI Diklat bahasa Inggris; l) Diklat Kebahasaan; m) Penyusunan Bahan Ajar Diklat Manajemen Barang dan Jasa; n) Penyusunan Bahan Ajar diklat Manajemen Keprotokolan; o) TOT Diklat Pelayanan Publik;
m. Penyelenggaraan Akademik Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN Jakarta 1) Penyelenggaraan Akademik Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu
Administrasi
a) Laporan Penyelenggaraan Pendidikan Pengajaran/Perkuliaahan Strata I;
b) Pendidikan/Pengajaran/Perkuliaahan Program Magister; c) Laporan Penyelenggaraan Program Pasca Sarjana; d) Laporan Administrasi Kegiatan; e) Laporan Penyelenggaraan Administrasi Pendidikan.
2) Pedoman/Bahan Ajar/Kurikulum Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu
Administrasi
a) Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan/Perkuliaahan/Kurikulum dan Pola Ilmiah Pokok;
b) Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen.
71
n. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung 1) Penyelenggaraan Akademik Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu
Administrasi
a) Laporan Pendidikan/Pengajaran/Perkuliaahan Jenjang S1; b) Laporan Pendidikan/Pengajaran/Perkuliaahan Jenjang S2; c) Laporan Penyelenggaraan Administrasi Pendidikan; d) Pengembangan Sistem Penyelenggaraan
Pendidikan/Perkuliaahan/Kurikulum dan pola Ilmiah Pokok;
2) Penyelengaraan Kemahasiswaan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi
a). Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan
3) Pedoman/Bahan Ajar/Kurikulum Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi
a). Laporan Penyusunan Kurikulum, Bahan ajar dan Juknis/Juklak
o. Penyelengaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN Makassar 1) Penyelenggaraan Akademik Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu
Administrasi
a) Laporan Hasil Seminar/Sosialisasi/Workshop; b) Laporan hasil Bimtek Skripsi/Tesis; c) Mahasiswa Program S1 Makassar; d) Alumni Program S1 Makassar; e) Alumni Program S1 dan S2.
2) Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ilmu
Administrasi
a) Laporan Hasil Penelitian Strategi dan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia;
b) Laporan Hasil Penelitian Kedudukan dan Kinerja Pemerintahan Desa di Indonesia
72
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN, dengan kegiatan: a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN, dengan output:
1) Rehabilitasi Gedung Kantor
a) Renovasi Gedung A dan C Kantor LAN Pusat 2) Sarana dan Prasarana
a) Kendaraan Dinas dan Peralatan Gedung 3) Pembangunan Gedung B
4) Pengembangan Sarana dan Prasarana Aparatur PKP2A IV LAN
a) Kendaraan Bermotor Roda 4 dan 2 5) Sarana dan Prasarana
a) Laporan Pengadaan Kendaraan Bermotor
F. Pelaksanaan Kegiatan LAN Tahun 2012
Pada tahun 2012, pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan LAN didasarkan pada Renstra LAN tahun 2010-2014. Sama seperti pada tahun 2011, pada tahun 2012 ini pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dilakukan dengan 3 (tiga) program, yaitu: a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; b) Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur; c) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Keterkaitan antara program dan sasaran digambarkan dalam tabel berikut:
73
Tabel 9 Keterkaitan Sasaran dan Program Tahun 2011-2012
Pada tahun 2011, LAN sedang melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:
1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN
a. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Organisasi dan
kerjasama dalam Lingkup LAN, dengan output:
1) Dokumen/Pedoman/Laporan Dibidang Perencanaan dan Pelaporan, dengan sub output: a) Dokumen LAKIP; b) Laporan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Tahun 2012; c) Dokumen RENJA dan TAPJA LAN Tahun 2013; d) Laporan Review Rentra LAN Tahun 2010-2014; e) Laporan Koordinasi Instansi Terkait;
Sasaran Program
Tersedianya rekomendasi kebijakan yang berkualitas bagi instansi pusat dan daerah
Pengkajian Administrasi Negara dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara
Ketepatan perencanaan dan pelaksanaan kajian dan litbang
Peningkatan kualitas pembinaan diklat aparatur
Penyelenggaraan Diklat Aparatur yang sesuai standar
Profesionalisme Pelaksanaan Advokasi
Pengembangan Ilmu dan Teknologi Administrasi
Pengembangan Organisasi LAN Berbasis Kinerja Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Publikasi dan diseminasi produk LAN yang terintegrasi
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
74
f) Dokumen Penetapan Kinerja; g) Dokumen Konsolidasi Perencanaan; h) Dokumen Rencana Kerja Anggaran; i) Sosialisasi Pedoman Perencanaan dan Pelaporan; j) Dokumen SK Kepala LAN Tentang Honoraium dan Transport
dilingkungan LAN dan Standar Biaya diklat LAN; k) Laporan Updating database Program dan Kegiatan;
2) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Kehumasan dan Publikasi, dengan sub output: a) Laporan Forum Komunikasi Kehumasan; b) Laporan Updating Website; c) Laporan Manajemen Informasi Administrasi; d) Penyusunan Warta LAN; e) Laporan Kehumasan; f) Laporan dokumentasi dan Publikasi; g) Jurnal Kapita selekta Administrasi Negara; h) Laporan Konsolidasi Fungsi Kehumasan; i) Penyusunan Info Kajian/Litbang LAN.
3) Diskusi/FGD Isu-Isu Strategis, dengan sub output: a) Laporan Penyelenggaraan Raker LAN; b) Laporan Diskusi Aktual/Seminar Administrasi; c) Laporan Penyelenggaraan Sosialisasi Pela d) Laporan Monitoring dan Evaluasi e) Penyusunan dan Review Pedoman Reformasi f) Laporan Website/Portal LAN
4) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Administrasi Kerjasama Luar Negeri a) Dokumen Informasi penting Negara-Negara di Benua Asia,
Australia, Eropa dan Amerika; b) Dokumen Informasi Diklat dalam dan Luar Negeri Tahun 2012; c) Dokumen dan Koordinasi Administrasi Kerjasama d) Laporan Analisis Kebutuhan Kerjasama LAN e) Laporan Evaluasi Kerjasama Luar Negeri.
75
5) Seminar/Kerjasama Luar Negeri a) Laporan Penyelenggaraan Workshop On Public Administration;
6) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Hukum dan Organisasi
a) Dokumen Identifikasi Peraturan Perundang-undangan dibidang Administrasi Negara;
b) Penyempurnaan Buku SANKRI III; c) Penyempurnaan Pedoman Tata Kerja di Lingkungan LAN; d) Penyiapan Dokumen Hukum dan Organisasi.
7) Sosialisasi/Bimtek Peraturan Kepala LAN a) Laporan Bimtek Tata Naskah Dinas di Lingkungan LAN; b) Laporan Bimtek Penyusunan Naskah Kesepahaman.
b. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tupoksi Biro Umum, dengan output: 1) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pengelolaan Keuangan
a) Laporan Supervisi Penyusunan Laporan Keuangan; b) Laporan Monitoring (Evaluasi) Intensifikasi Pengelolaan
Keuangan; c) Intensifikasi Pengelolaan Piutang; d) Laporan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat; e) Dokumen Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan.
2) Sosialisasi/Bimtek Peraturan dibidang Pengelolaan Keuangan a). Laporan Sosialisasi Peraturan dan aturan Teknis pengelolaan
keuangan.
3) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pengadaan Barang dan Jasa a) Laporan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa; b) Laporan Sosialisasi Kebijakan Pengadaan; c) Laporan Penyusunan Petunjuk Teknis Pengadaan.
4) Dokumen /Pedoman/Laporan dibidang Pembinaan Internal Kepegawaian a) Laporan Pemeliharaan dan Updating Sistem Informasi
Kepegawaian; b) Laporan Tim Baperjakat;
76
c) Laporan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
d) Laporan Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara;
e) Laporan Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana dan Perawat;
f) Laporan Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan;
g) Laporan Tim Penilai Angka Kridit Jabatan Fungsional Auditor; h) Laporan Tim Penilai Angka Kridit Jabatan fungsional Peneliti; i) Laporan Tim Peneliti Angka Kridit Jabatan Fungsional Analisis
Kepegawaian; j) Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pegawai; k) Laporan Konsolidasi Urusan Kepegawaian; l) Laporan Orasi Ilmiah Widyaiswara. m) Laporan Tim Penilaian Angka Kridit Jabatan Fungsional
Pranata Humas; n) Laporan Evaluasi dan Monitoring Peningkatan dan
Pengembangan Pegawai LAN Melalui dana Bantuan Wold Bank;
o) Laporan Pelantikan.
5) Diklat/Sosialisasi/Bimtek Peraturan dibidang Pembinaan Internal Kepegawaian a) Laporan Diklat Prajabatan; b) Laporan Diklat Sekretaris Efektif c) Laporan Diklat Struktural. d) Laporan Seminar dll
6) Pegawai yang Mengikuti Pendidikan Gelar dan Non Gelar/Diklat a). Pegawai Mengikuti Gelar S2 dan S3
7) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pengelolaan Kerumahtanggaan a) Laporan Penyelenggaraan Diklat Baris Berbaris/PBB dan Tata
Cara Upacara; b) Laporan Penyelenggaraan Pelatihan Driil Borgol dan Tata cara
Penggunaannya; c) Laporan Penyelenggaraan Pelatihan Tongkat Polisi dan Tata
Cara Penggunaannya;
77
d) Laporan Penyelenggaraan Pelatihan Teknik Pengamatan Penangkapan dan Pengawalan Tindakan Pertama di TKP;
e) Pelatihan Disiplin Satpam; f) Laporan Pelatihan Mental dan Ketangkasan (Karate); g) Laporan Koordinasi Pembinaan Satpam; h) Pelatihan Teknik dan Tindak Cepat (Pemadam Kebakaran dan
Sistem Pengamanan Listrik; i) Pelatihan Tata Krama dan Tata Cara Menerima Tamu dan
Telepon; j) Laporan Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara; k) Laporan Penghapusan dan Lelang Barang Milik Negara; l) Laporan Pengelolaan Sewa Gedung; m) Laporan Tim Pengendali Mutu. n) Laporan Monitoring dan Evaluasi Intensif.
8) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Keprotokolan a) Dokumen Penatausahaan Kinerja dan Keprokolan Pejabat
eselon I; b) Dokumen Naskah Pidato Kepala LAN Tahun 2011 dan
Penghimpunan Naskah Pidato.
9) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Kearsipan a) Laporan Sosialisasi Pedoman Jadwal Retensi Arsip
Dilingkungan LAN; b) Laporan Penyusunan Arsip Fasilitatif; c) Laporan Implemantasi Sistem Informasi Kearsipan dinamis di
Lingkungan LAN.
10) Operasional Perkantoran a). Pembayaran Gaji dan Tunjangan b). Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
c. Pengawasan Dalam Rangka Akuntabilitas Publik, dengan output:
1) Dokumen/pedoman/Laporan dibidang Pengawasan dan
pemeriksaan a). Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Aparatur Negara; b). Laporan Evaluasi Kinerja Unit Organisasi
78
c). Laporan Evaluasi Tindak Lanjut hasil d). Laporan Reviu laporan Keuangan
d. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan, Pembinaan administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A I LAN, dengan output:
1) Dokumen/pedoman/Laporan dibidang Pengelolaan Keuangan 2) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pembinaan internal
Kepegawaian 3) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pengelolaan
Kerumahtanggaan 4) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Kearsipan/Perpustakaan 5) Operasional Perkantoran 6) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Perencanaan dan
Pelaporan 7) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Kehumasan dan Publikasi 8) Pegawai yang Mengikuti Gelar dan Non Gelar
e. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A II LAN, dengan output:
1) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pengelolaan Keuangan 2) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pembinaan internal
Kepegawaian 3) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Kearsipan
Kerumahtanggaan 4) Dokumen/Pedoman/Laporan di Bidang Kearsipan/Perpustakaan 5) Operasional Perkantoran 6) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Perencanaan dan
Pelaporan 7) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Kehumasan dan
Publikasi 8) Pegawai yang Mengikuti Pendidikan Gelar dan Non Gelar
79
f. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP 2A III LAN, dengan output:
1) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pengelolaan Keuangan 2) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Pengadaan Barang dan
Jasa 3) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pembinaan Internal
Kepegawaian 4) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Kerumahtanggaan 5) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Kearsipan/Perpustakaan 6) Operasional Perkantoran 7) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Perencanaan dan
Pelaporan 8) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Kehumasan dan Publikasi 9) Pegawai yang Mengikuti Pendidikan Gelar dan Non Gelar
g. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan
Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A IV LAN, dengan output: 1) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Pengelolaan Keuangan 2) Diklat/Sosialisasi/Bimtek Peraturan di Bidang Pembinaan
Internal Kepegawaian 3) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Pengelolaan
Kerumahtanggaan 4) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Kearsipan/Perpustakaan 5) Operasional Perkantoran 6) Dokumen/Pedoman/Laporan di Bidang Perencanaan dan
Pelaporan 7) Dokumen pedoman/Laporan di bidang Kehumasan dan Publikasi
h. Peningkatan Koordinasi Perencana, Pembinaan Administrasi dan
Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Jakarta, dengan output: 1) Dokumen/Pedoman/Laporan di Bidang Pengelolaan Keuangan 2) Dokumen/Pedoman/Laporan di Bidang Pengadaan Barang dan
Jasa
80
3) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Pembinaan Internal Kepegawaian
4) Dokumen/Pedoman/Laporan di bindang Kerumahtanggaan 5) Operasional Perkantoran 6) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Pengelolaan
Kerumahtanggaan
i. Peningkatan koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Bandung, dengan output: 1) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pengelolaan Keuangan 2) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Kerumahtanggaan 3) Operasional Perkantoran 4) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Perencanaan dan
Pelaporan 5) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Kehumasan dan
Publikasi 6) Pegawai yang Mengikuti Pendidikan Gelar dan Non Gelar
a. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Tugas STIA LAN Makassar, dengan output:
1) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pengelolaan Keuangan 2) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Pembinaan Internal
Kepegawaian 3) Operasional Perkantoran 4) Dokumen/Pedoman/Laporan Di bidang Perencanaan dan
Pelaporan 5) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Kehumasan dan
Publikasi 6) Pegawai yang Mengikuti Pendidikan Gelar dan Non Gelar/Diklat
81
b. Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur, dengan kegiatan:
1. Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, dengan output:
1) Kebijakan/Pedoman/Bahan Ajar/Kurikulum di Bidang Diklat
Aparatur; 2) Pembinaan/Monitoring dan Evaluasi Diklat; 3) Penyelenggaraan/Bimtek/Lokakarya/Seminar/Sosialisasi/Rapat
Koordinasi Kediklatan; 4) Badan Diklat Yang terakreditasi 5) Pembaharuan Diklat Aparatur dengan sub output:
2. Pembinaan Widyaiswara, dengan rencana output:
1) Kebijakan/Pedoman/Bahan Ajar/Kurikulum di bidang
Pembinaan Widyaiswara 2) Pembinaan/Monitoring dan evaluasi Pembinaan Widyaiswara 3) Penyelenggaraan
Diklat/Bimtek/Lokakarya/Seminar/Sosialisasi/Rapat Koordinasi Kewidyaiswaraan.
4) Widyaiswara yang tersertifikasi
3. Pengkajian Administrasi Negara, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur PKP2A I LAN,dengan output: 1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/Buku di bidang
Administrasi Negara, dengan sub output: 2) Advokasi/Sosialisasi/Diseminasi di bidang Administrasi Negara,
dengan sub output: 3) Pembinaan/Evaluasi dan Monitoring Diklat 4) Penyelenggaraan Bimtek/Lokakarya/Seminar/Rapat Koordinasi
Kediklatan 5) Penyelenggaraan Diklat TMKP 6) Penyelenggaraan Penilaian Kompentensi; 7) Pembinaan Widyaiswara; 8) Penyusunan Jurnal/Majalah di bidang Kajian Administrasi
Negara; 9) Penyelenggaraan Rakor/Raker kajian;
10) Penyusunan Jurnal di Bidang Diklat Aparatur
82
4. Pengkajian Administrasi Negara, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur PKP2A II LAN, dengan output: 1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/Buku di Bidang
Administrasi Negara; 2) Pembinaan/Monitoring dan Evaluasi Diklat; 3) Penyelenggaraan
Diklat/Bimtek/Lokakarya/Seminar/Sosialisasi/Rapat Koordinasi Diklatpim Tk. II, III dan IV serta Prajabatan Gol I,II dan III;
4) Penyusunan Jurnal/Majalah di bidang kajian Administrasi Negara.
5. Pengkajian Administrasi Negara, Pembinaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur PKP2A IV LAN, dengan output: 1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/Buku Di bidang
Administrasi Negara 2) Pembinaan/Monitoring dan Evaluasi Diklat 3) Penyelenggaraan Bimtek/Lokakarya/Seminar/Sosialisasi/Rapat
Koordinasi Kediklatan 4) Penyelenggaraan Diklat TMKP 5) Pembinaan Widyaiswara 6) Penyusunan Jurnal/Majalah di bidang Kajian Administrasi
Negara
6. Pengkajian Administrasi Internasional
1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/Buku dibidang Administrasi Internasional
2) Advokasi/Sosialisasi/Diseminasi dibidang Administrasi Internasional
7. Pengkajian Hukum Administrasi Negara, dengan output:
1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/Buku Dibidang Hukum Administrasi Negara.
8. Pengkajian Kinerja Kelembagaan, dengan output:
1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/Buku Dibidang Kinerja Kelembagaan
83
9. Pengkajian Kinerja Otonomi Daerah
1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/Buku Dibidang Kinerja Otonomi Daerah
10. Pengkajian Kinerja Sumber Daya Aparatur, dengan output:
1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/Buku dibidang Kinerja
Sumber Daya Aparatur
11. Pengkajian Manajemen Kebijakan 1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/ Buku dibidang
Manajemen Kebijakan
12. Pengkajian Manajemen Pelayanan 1) Telaahan Kebijakan dibidang Manajemen Pelayanan
13. Penelitian dan Pengembangan Sistem Informasi dan Otomasi
Administrasi Negara 1) Rekomendasi kebijakan/pedoman/model/buku/system di
bidang e administrasi Negara 2) Advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang e administrasi negara
14. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, II, III dan IV, dengan output: 1) Penyelenggaraan Diklat/Bimtek/Lokakarya/Seminar/Rapat
Koordinasi Diklatpim Tk. I, II, III Dan IV serta Prajabatan Gol, I, II dan III dan PEN;
2) Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat I 3) Penyelenggaraan Kegiatan Perpustakaan
15. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknik Manajemen
dan Kebijakan Publik 1) Penyelenggaraan Diklatpim TMKP; 2) Bahan Ajar/Kurikulum Diklat TMKP 3) Penyelenggaraan Diklat Kebahasaan 4) Penyelenggaraan Diklat Pelayanan Publik
84
16. Penyelenggaraan Akademik Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu
Administrasi STIA LAN Jakarta 1) Penyelenggaraan Akademik Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu
Administrasi 2) Pedoman/Bahan Ajar/Kurikulum Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu
Administrasi
17. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung 1) Penyelenggaraan Akademik Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu
Administrasi 2) Penyelengaraan Kemahasiswaan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu
Administrasi
18. Penyelengaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN Makassar 1) Penyelenggaraan Akademik Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu
Administrasi 2) Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ilmu
Administrasi c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN, dengan
kegiatan: a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN, dengan output:
1) Rehabilitasi Gedung Kantor b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur PKP2A I LAN
1) Sarana dan Prasarana
c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur PKP2A IV LAN 1) Sarana dan Prasarana
85
G. Laporan Kinerja Keuangan LAN Tahun 2007-2012
Perkembangan anggaran LAN dari tahun ke tahun sejak tahun 2007 – 2012 dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 10 Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran LAN
Tahun 2007 – 2012 (dalam ribuan)
TAHUN ANGGARAN
2007 2008 2009
2010 2011 2012
Pagu 203.893.809 189.743.344 204.405.406 202.483.955 244.128.824 243.332.942
Realisasi 157.661.238 161.661.673 178.670.294 189.109.429
229.143.867 35.882.1645
Prosentase 77,33 85,20 87,41 93,39 93,11 14,75
H. Faktor-Faktor Penunjang Dan Penghambat Serta Langkah-Langkah
Kebijakan Seiring dengan tuntutan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik, LAN sebagai lembaga yang diberikan mandat dalam pengembangan sistem administrasi negara, memiliki faktor penunjang keberhasilan, sekaligus menghadapi berbagai permasalahan organisasi yang menyebabkan kinerja LAN belum optimal.
Secara umum, yang menjadi faktor penunjang keberhasilan LAN antara lain:
a. Kejelasan Status, Kedudukan serta Tupoksi LAN
Sebagaimana ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan LAN mengemban amanah untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Karenanya, LAN dituntut untuk menjadi pionir (role model) bagi reformasi administrasi dan membuktikan diri sebagai organisasi pemerintah yang berkinerja tinggi.
Dengan demikian pada dasarnya LAN mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan dan pengembangan sistem administrasi negara Republik Indonesia sebagai kerangka dasar (infrastruktur)
86
pembangunan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Republik Indonesia. Peran LAN diwujudkan dalam: 1. Pemberian saran kebijakan dan pertimbangan kepada Presiden,
Pemerintah dan pimpinan instansi pemerintah pusat dan daerah melalui pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian di bidang Administrasi Negara;
2. Peningkatan dan pengembangan kompetensi dan profesionalitas SDM Aparatur melalui Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PNS berdasarkan UU No. 43 Tahun 1999 dan PP No. 101 Tahun 2000;
3. Pengembangan ilmu dan praktek dibidang Administrasi bagi SDM Aparatur melalui penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di bidang Administrasi yang dilaksanakan oleh STIA-LAN Jakarta, Bandung dan Makassar.
b. Networking yang luas.
Sebagai lembaga pemerintah non kementerian (LPNK), LAN memiliki jaringan kerja yang luas terutama dengan lembaga-lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengembangan sistem administrasi negara. Luasnya jaringan kerja LAN ini sebenarnya dipahami dari ruang lingkup pengertian administrasi negara yang bermakna luas, yakni mencakup seluruh lembaga-lembaga negara (eksekutif, yudikatif, legislatif dan auditif). Dengan kata lain orbit tugas LAN adalah sama dengan orbit tugas dan fungsi negara. Oleh karenanya, LAN dituntut untuk memberikan kontribusi aktif berupa rumusan kebijakan pembangunan administrasi negara sebagai solusi untuk memecahkan berbagai persoalan yang menyangkut administrasi negara terutama dalam membangun good governance.
Selain itu, LAN juga memiliki jaringan kerja internasional dengan berbagai lembaga-lembaga internasional baik yang bersifat bilateral ataupun multilateral. Jaringan kerja international sudah cukup lama dibangun oleh LAN. Sejak awal 1980-an LAN secara aktif telah memfasilitasi program pengembangan kapasitas SDM aparatur untuk mendapatkan pelatihan di luar negeri melalui overseas training di luar negeri seperti Perancis, AS, Australia, dan beberapa negara Eropa. Masih terkait dengan jaringan internasional, LAN juga menjadi anggota aktif berbagai asosiasi internasional dalam pengembangan ilmu administrasi, seperti IIAS, IASIA, Eropa, dan lainnya.
Sejalan dengan era desentralisasi dan otonomi daerah, LAN memiliki peluang yang semakin besar untuk mengembangkan jejaring kerjanya
87
dengan membangun kemitraan dalam peningkatan kapasitas aparatur daerah dan penataan kelembagaan.
c. Tingkat Pendidikan Pegawai LAN
Secara kuantitas, sampai dengan bulan Desember 2011, jumlah pegawai LAN mencapai 813 orang, yang tersebar di seluruh unit kerja baik di Jakarta, Bandung, Makassar maupun di Samarinda. Jumlah pegawai LAN sebagian besar berada di Jakarta. Tabel berikut memperlihatkan distribusi pegawai LAN menurut unit kerja dan jenjang pendidikan:
Tabel 11 Distribusi Pegawai Berdasarkan Unit Kerja dan Tingkat Pendidikan
NO
UNIT TINGKAT PENDIDIKAN JML
S3 S2 S1 D3 SLTA SLTP SD TTSD
1. Sekretariat Utama 1 28 61 22 74 10 3 0 199
2. Kedeputian I 2 13 9 1 3 0 0 0 28
3. Kedeputian II 1 12 5 0 2 0 0 0 20
4. Kedeputian III 1 17 9 1 2 0 0 0 30
5. Kedeputian IV 4 23 15 5 11 2 0 0 60
6. Kedeputian V 3 33 23 2 21 3 0 0 85
7. Inspektorat 0 1 5 1 2 0 0 0 9
8. PKP2A I Bandung 2 22 30 6 19 4 2 0 85
9. PKP2A II Makassar 4 21 12 8 16 0 1 0 62
10. PKP2A III Samarinda 2 8 23 4 3 0 0 0 40
11. PKP2A IV Aceh 0 7 15 9 1 0 0 0 32
12. STIA LAN Jakarta 12 29 8 6 12 1 0 0 68
13. STIA LAN Bandung 4 21 9 4 6 2 0 0 46
14. STIA LAN Makassar 3 16 12 4 5 0 2 0 42
15. Unit Dipekerjakan 1 4 2 0 0 0 0 0 7
16. Jumlah 39 255 238 73 177 22 8 0 813
Dilihat dari jenjang pendidikannya, pegawai LAN sangat bervariasi,
mulai dari yang terendah (Sekolah Dasar) sampai yang tertinggi yaitu S-3. Komposisi SDM LAN berdasar jenjang pendidikan adalah sebagai berikut: 4% berpendidikan S3, S2 sebanyak 31,36%, S1 sebanyak 29,27%, dan Diploma III sebanyak 8,97%. Adapun, pegawai yang berpendidikan SLTA tercatat sebanyak 21,77%, SLTP sebanyak 2,70% dan sisanya 0,98% berpendidikan Sekolah Dasar. Dari komposisi ini terlihat sekitar 65,43 persen
88
SDM berlatarbelakang pendidikan tinggi dengan spesialisasi bidang studi yang beragam, seperti administrasi negara, politik, sosiologi, hukum, ekonomi, kebijakan publik, dan lainnya.
Sebagai sebuah knowledge institution, LAN pada dasarnya lebih banyak membutuhkan tenaga fungsional yang menggerakkan fungsi-fungsi sesuai mandat formal yang dimiliki LAN. Tenaga fungsional yang dibutuhkan baik secara relevansi directness dan immedieteness dengan Tupoksi LAN maupun kebutuhan dukungan (supporting) untuk menggerakkan organisasi secara sistem adalah tenaga fungsional widyaiswara, tenaga fungsional peneliti, dan tenaga fungsional dosen, tenaga fungsional perencana, tenaga fungsional analis kepegawaian, pustakawan, tenaga fungsional pranata humas, dan tenaga fungsional auditor.
d. Sarana dan Prasarana
Dalam rangka mendukung pengembangan peran dan fungsi LAN, maka peningkatan sarana dan prasarana menjadi sebuah kebutuhan yang cukup besar. Aspek-aspek peningkatan kualitas sarana dan prasarana adalah menyangkut modernisasi sarana dan prasarana yang ada, serta pembangunan sarana dan prasarana baru yang dibutuhkan. Modernisasi yang dimaksud adalah salah satunya merupakan pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan operasional kantor (e-office).
Sedangkan pembangunan sarana dan prasarana baru adalah untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana di lokasi PKP4A, serta untuk mengganti sarana dan prasarana yang sudah tidak memadai lagi kapasitasnya dalam mendukung kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi dari LAN.
Sementara itu, permasalahan yang dihadapi oleh LAN saat ini adalah permasalahan dari sisi internal dan permasalahan dari sisi eksternal. Secara rinci berbagai permasalahan tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan 3 (tiga) aspek: kelembagaan, sumberdaya manusia (SDM), dan manajemen tata kelola.
Dari sisi internal, khususnya aspek kelembagaan persoalan yang dihadapi LAN saat ini adalah antara lain; (1) adanya ketidakserasian kegiatan antar unit organisasi, (2) kurang seimbangnya struktur organisasi dengan beban kerja, (3) belum optimalnya dalam pelaksanaan fungsi pembinaan dan (5) rendahnya mutu penyelenggaraan diklat aparatur. Adapun dari aspek SDM berbagai permasalahan yang dihadapi LAN saat ini antara lain; (1) LAN belum memiliki perencanaan SDM yang sesuai dengan kebutuhan, (2) pengadaan CPNS belum didasarkan atas analisis beban kerja dan analisis jabatan, (3) penempatan pegawai belum disertai uraian tugas
89
sehingga tidak mengetahui tugas dan tanggungjawabnya, (4) mutasi belum dikaitkan dengan alur karir pegawai, (5) pola pembinaan pegawai belum tertata dengan baik, (6) masih kurangnya kualitas pegawai dilihat dari tingkat pendidikan dan spesialisasi, (7) belum optimalnya penguasaan kompetensi teknis pegawai, (8) belum adanya sistem pengukuran kinerja pegawai yang handal, (9) masih kurangnya pedoman-pedoman di bidang pengelolaan pegawai, (10) program dan jenis diklat belum sepenuhnya difokuskan pada upaya peningkatan kompetensi teknis pegawai, (11) lemahnya sistem informasi kepegawaian, (12) belum adanya keterkaitan sistem diklat dengan sistem pengembangan karir, dan lainnya.
Sedangkan dari aspek tata-kelola berbagai persoalan yang dihadapi LAN saat ini antara lain; (1) belum dilaksanakannya secara optimal berbagai pedoman yang telah dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan, (2) sistem perencanaan program kerja kurang terpola secara jelas, (3) lemahnya koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program, dan (4) minimnya penerapan manajemen berbasis teknologi informasi.
Dari sisi eksternal berbagai persoalan yang dihadapi LAN saat ini dapat dilihat dari dua sudut pandang: dari sudut pandang LAN, dan dari sudut pandang stakeholder. Dari sudut pandang LAN berbagai persoalan eksternal yang dihadapinya adalah antara lain; (1) masih terjadinya overlapping dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan dengan instansi pemerintah yang lain, (2) belum adanya kesamaan persepsi publik terhadap luasnya cakupan administrasi negara. Sedangkan permasalahan eksternal lain dari sudut pandang stakeholder adalah kesenjangan antara kebutuhan dan harapan stakeholder belum terpenuhi secara optimal oleh LAN, seperti hasil kajian, saran kebijakan, diklat, dan advokasi LAN yang belum optimal dan operasional.
I. LANGKAH-LANGKAH PENGAWASAN PELAKSANAAN APBN
TAHUN 2012
Dalam upaya pencapaian sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan maka pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012 diarahkan pada penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain melalui berbagai kegiatan monitoring dan evaluasi yang intensif, pada tahun 2012 ini LAN mulai mengembangkan berbagai instrumen bidang pengawasan dan penguatan akuntabilitas, seperti:
- Penerapan SPIP - Penyempurnaan Pedoman Wasrik - Penyempurnaan Kode Etik dan Penegakan Disiplin Pegawai
90
- Pembentukan Kebijakan Whistle Blower - Penerapan E-Procurement - Penyusunan Rencana Pelaksanaan Zona Integritas - Pengelolaan Informasi Publik (perencanaan pembentukan pusat
pengaduan dan gratifikasi) - Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala LAN tentang Petunjuk
Pelaksanaan LHKPN di LAN
Selain berbagai langkah di atas, LAN juga telah menetapkan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penyusunan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi ini disesuaikan dengan tugas, fungsi dan kewenangan LAN sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas pemerintahan dibidang administrasi negara dan dijabarkan dalam beberapa program yang termuat dalam DIPA LAN.
Program ini dijabarkan dalam beberapa sasaran yang akan dicapai,
yakni: 1. Fokus peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas
korupsi, kolusi dan nepotisme 2. Focus peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Fokus peningkatan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi 4. Fokus pemantapan reformasi birokrasi 5. Peningkatan efektifitas otonomi daerah
Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011, penyusunan rencana aksi sebagaimana terlampir, dikelompokan dalam 6 strategi, yaitu:
1. Strategi Bidang Pencegahan Pada bagian ini merupakan kegiatan-kegiatan LAN yang berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi. Kegiatan pencegahan terbagi lagi menjadi: a. Penguatan sisem pengawasan dan pendisiplinan.
Kegiatan pencegahan ini dilaksanakan dengan kegiatan berupa pengawasan dan pemeriksaan tahunan maupun khusus, dan Evaluasi Kinerja Unir Organisassi di LAN.
b. Pengembangan system manajemen sumberdaya manusia Kegiatan pencegahan dilaksanakan dengan penguatan sumberdaya manusia LAN sejak rekrutmen pegawai, perencanaan kepegawaian, mengikut sertakan dalam diklat maupun pengiriman belajar ketingkat pendidikan formal yang lebih tinggi, seminar, dan diklat, hingga monitoring dan evaluasi pegawai.
91
Penataan sistem manajemen SDM yang mencakup seluruh dimensi dalam manajemen SDM, mulai dari perencanaan SDM, manajemen kompetensi, system rekruitmen, penilaian kinerja, sistem kompensasi, hingga system informasi manajemen SDM.
c. Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan korupsi dilaksanakan dengan menyelenggarakan diklat pegawai negeri sipil untuk meningkatkan kompetensinya dalam melaksanakan tugasnya, seperti diklat pengadaan barang dan jasa, pengelolaan Barang Milik Negara, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Prajabatan bagi calon Pegawai Negeri Sipil, serta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dari tingkat IV sampai dengan I bagi aparat yang akan dan telah menduduki jabatan tertentu untuk mempersiapkan dan meningkatkan aparat tersebut dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Keefektifan semua kegiatan tersebut tentunya sangat tergantung dari masing-masing stakeholder Pemerintah Pusat dan Daerah, serta peserta pendidikan dan pelatihan yang bersangkutan dalam mendayagunakan dan memanfaatkannya.
d. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi Kegiatan pencegahan korupsi melalui peningkatan akuntabilitas dan transparansi mempunyai pengaruh bagi internal dan eksternal. Kegiatan yang berpengaruh internal dilaksanakan dengan melaksanakan pencatatan dan penerapan system yang akan menunjukkan tanggungjawab pengelolaan sumberdaya, seperti penyusunan dokumen pengadaan barang dan jasa, inventasisasi BMN, monitoring/evaluasi intensifikasi pengelolaan keuangan dan sebagainya. Sedangkan kegiatan yang berpengaruh eksternal adalah kajian yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pengelolaan sumberdaya, seperti kegiatan diklat sebagai upaya peningkatan kompetensi aparatur . Kualitas pelaporan keuangan dan kinerja yang tercermin dari opini atas laporan keuangan, hasil audit keuangan dan kinerja dari eksternal (hasil auditor BPK) dengan lima kali berturut-turut memperoleh opini WTP, serta hasil evaluasi kinerja oleh Inspektorat.
2. Strategi Bidang Penindakan LAN sebagaimana telah disebutkan diatas mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan yang tidak terkait langsung dengan penegakkan hukum bagi pihak eksternal. Bidang penindakan di LAN merupakan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
92
3. Strategi Bidang Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Kegiatan ini dilaksanakan melalui penyusunan dan penyempurnaan pedoman, bimbingan teknis dan kajian. Penyusunan dan penyempurnaan pedoman serta bimbingan teknis mempunyai pengaruh internal, sebagai wujud penataan tata laksana (business process) untuk menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan pelaksanaan kegiatan LAN agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan merupakan never ending process yang akan terus dikembangkan sesuai keutuhan organisasi. Harmonisassi ini juga diarahkan untuk menghindari benturan/tumpang tindih, inkonsistensi, tidak jelas, multi tafsir, pertentangan antara peraturan yang satu dengan lainnya. Sedangkan kajian berpengaruh eksternal, karena pelaksanaannya terkait dengan pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan pemanfaatan atas hasil kajian.
4. Strategi Bidang Penyelamatan Aset Hasil Korupsi Tahun 2012 ini kegiatan di LAN tidak terkait dengan penyelamatan asset hasil korupsi.
5. Strategi Bidang Kerjasama Internasional Tahun 2012 ini kegiatan di LAN tidak terkait dengan kerjasama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
6. Strategi Bidang Mekanisme Pelaporan Kegiatan LAN yang berkaitan dengan mekanisme pelaporan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan pelaporan dalam Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Laporan Monitoring Kegiatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Laporan pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, penerapan unsur-unsur SPIP dan penguatan pengawasan serta penyusunan berbagai pedoman/juklak.
93
BAB III RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
(RAPBN) TAHUN 2013 A. Rencana Anggaran, Program dan Kegiatan Tahun 2013
Rancangan Belanja Lembaga Adminisrasi Negara Tahun Anggaran
2013 diusulkan sebesar Rp. 243.300.000.000,-. Usulan ini mengalami penurunan sebesar Rp. 32.9420.000,- dibandingkan tahun anggaran 2012 (Rp. 243.332.942.000,-).
Rencana anggaran LAN Tahun 2013 dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel 12 Rencana Anggaran Belanja LAN
Tahun 2013 (Pagu Indikatif) (dalam ribuan)
Kode Program dan kegiatan 2012
BA PROG
086 01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN
113.761.200
086 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
24.019.700
086 03 Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara
105.519.100
Jumlah 243.300.000
Dari Tabel 4 di atas, terlihat bahwa pada tahun 2013 LAN tetap melaksanakan 3 (tiga) program, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara. Pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN, dari Rp. 113.761.200.000,-, sebesar Rp. 112.095.300.000,- berasal dari Rupiah Murni, sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp. 1.665.900.000,- berasal dari PNBP. Sedangkan Pada Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara, dari Rp. 105.519.100.000,-,
94
sebesar Rp. 45.900.000.000,- berasal dari Rupiah Murni, sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp. 59.619.100.000,- berasal dari PNBP.
Beberapa kegiatan yang menjadi prioritas Bidang dan K/Ltahun 2013 antara lain :
Tabel 13 Program dan Kegiatan Prioritas LAN Tahun 2013
NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET
A. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN
1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur PKP2A IV LAN
Luasan Gedung yang terbangun 5.483,2
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur PKP2A III LAN
Pembangunan turab PKP2A III LAN 1 paket
Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana kantor
1 paket
B. Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara
1. Peningkatan Kualitas Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
Jumlah kebijakan/pedoman/bahan ajar/kurikulum di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur
1
Jumlah laporan pembinaan/evaluasi dan monitoring diklat
1
Jumlah laporan penyelenggaraan bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi kediklatan
1
Jum lap pembaharuan diklat aparatur 1
Jum Lembaga Diklat yang terakreditasi 16 LD
2. Pembinaan Widyaiswara Jumlah kebijakan/pedoman/bahan ajar/kurikulum di bidang pembinaan widyaiswara
1
Laporan pembinaan/evaluasi dan monitoring pembinaan widyaiswara
1
Laporan penyelenggaraan diklat/bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi kewidyaiswaraan
4
Jumlah widyaiswara yang tersertifikasi 450 orang
95
NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET
3. Pengkajian Administrasi Negara, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur PKP2A I LAN
Jumlah Buku Database Aparatur Tahap II
1
4. Pengkajian Administrasi Internasional
Jumlah lap kajian/pedoman/model/ buku di bid administrasi internasional
2
Jumlah laporan advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang administrasi internasional
1
5. Pengkajian Hukum Administrasi Negara
Jumlah laporan kajian/pedoman/model/buku di bidang hokum administrasi negara
2
6. Pengkajian Kinerja Kelembagaan
Jumlah laporan kajian/pedoman/model/buku di bidang kinerja kelembagaan
2
7. Pengkajian Kinerja Otonomi Daerah
Jumlah laporan kajian/pedoman/model/buku di bidang kinerja otonomi daerah
2
8. Pengkajian Kinerja Sumber Daya Aparatur
Jumlah laporan kajian/pedoman/model/buku di bidang kinerja sumber daya aparatur
1
Jumlah laporan penyelenggaraan magang bagi calon pemimpin aparatur
1
Naskah Akademik dan RPP UU Aparatur Sipil Negara
1
9. Pengkajian Manajemen Kebijakan
Jumlah laporan kajian/pedoman/model/buku di bidang manajemen kebijakan
3
10. Pengkajian Manajemen Pelayanan
Jumlah laporan kajian/pedoman/model/buku/ sistem di bidang manajemen pelayanan
2
Jumlah laporan telaahan kebijakan di bidang manajemen pelayanan
0
11. Penelitian dan Pengembangan Sistem Informasi dan Otomasi Admiistrasi Negara
Jumlah laporan kajian/pedoman/model/buku/system di bidang Sistem E-Administrasi Negara pada instansi pemerintah
2
96
NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET
12. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk I, II, III dan IV
Jumlah laporan penyelenggaraan/jumlah peserta diklat/bimtek/lokakarya/seminar/rapat koordinasi Diklatpim Tk I, II, III dan IV serta Prajabatan Gol I, II dan III dan PEN
2
Jumlah peserta Diklatpim Tk I 120
Penyelenggaraan kegiatan perpustakaan
1
13. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknik Manajemen dan Kebijakan Pembangunan
Jumlah peserta Diklat TOT Pelayanan Publik
100 orang
Jumlah peserta Diklat Bagi upaya dampak penanganan Dampak Reformasi Birokrasi Instansi
100 orang
Jumlah laporan pengorganisasian pelaksanaan diklat RLA untuk 3000 orang
0
Jumlah bahan ajar/kurikulum Diklat TMKP
2
Jumlah Laporan penyelenggaraan Diklat Kebahasaan
2
B. Rencana Penerimaan Tahun 2012-2013
Dilihat dari penerimaan LAN, terutama yang terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak LAN, maka Pagu PNBP Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 61.285.000.000,-, yang terbagi ke dalam 3 (tiga) Program, sebagai berikut:
97
Tabel 14 Rincian Pagu PNBP Per Program Tahun 2013
(dalam ribuan)
Kode Program 2013
BA PROG
086 01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN
1.665.900
086 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
0
086 03 Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara
59.619.100
Jumlah 61.285.000
Apabila dibandingkan dengan Pagu PNBP awal tahun 2012 yang sebesar Rp. 60.981.800.000,- , maka pada tahun 2013 ini terdapat kenaikan sebesar Rp. 303.200.000,-. Secara lengkap, pagu target PNBP awal tahun 2012 adalah sebagai berikut:
Tabel 15 Rincian Pagu PNBP Per Program Awal Tahun 2012
Kode Program Awal 2012
BA PROG
086 01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN
2.930.565
086 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
0
086 03 Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara
58.051.235
Jumlah 60.981.800
Setelah dilakukan revisi, pagu PNBP tahun 2012 mengalami penambahan sehingga total pagu menjadi sebesar Rp. 64.355.060.000,-. Rincian pagu tahun 2012
dan realisasinya sampai dengan April 2012 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :
98
Tabel 16 Pagu dan Realisasi PNBP LAN Tahun 2012
Uraian Pagu Realisasi s.d.
April 2012 %
1 2 3 4
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN
1.487.834.000 84.419.000 5,67
1. Pembinaan administrasi dan pengelolaan pelayanan penunjang pelaksanaan tupoksi Biro Umum LAN
453.812.000
42.300.000
9.32
2. Peningkatan koordinasi perencanaan, pembinaan administrasi dan pengelolaan pelayanan penunjang pelaksanaan tugas PKP2A I LAN
82.756.000
1.500.000
1.82
3. Peningkatan koordinasi perencanaan, pembinaan administrasi dan pengelolaan pelayanan penunjang pelaksanaan tugas PKP2A II LAN
904.440.000
55.197.600
6.10
4. Peningkatan koordinasi perencanaan, pembinaan administrasi dan pengelolaan pelayanan penunjang pelaksanaan tugas PKP2A III LAN
5. Peningkatan koordinasi perencanaan, pembinaan administrasi dan pengelolaan pelayanan penunjang pelaksanaan tugas STIA LAN Jakarta
27.359.000
54.756.000
-
-
- -
6. Peningkatan koordinasi perencanaan, pembinaan administrasi dan pengelolaan pelayanan penunjang pelaksanaan tugas STIA LAN Bandung
13.189.000
- -
7. Peningkatan koordinasi perencanaan, pembinaan administrasi dan pengelolaan pelayanan penunjang pelaksanaan tugas STIA LAN Makassar
175.612.000
- -
Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara
58.240.290.000 5.091.202.429 8,78
1. Pembinaan pendidikan dan pelatihan aparatur
473.336.000
- -
2. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Diklatpim TK.I,II,III
18.004.655.000
1.473.851.500
8.19
99
Uraian Pagu Realisasi s.d.
April 2012 %
1 2 3 4
& IV
3. Penyelenggaraan diklat TMKP 4.362.866.000 179.250.000 4.11
4. Pengkajian administrasi Negara, pembinaan dan penyelenggaraan diklat aparatur PKP2A I LAN
9.824.466.000
1.679.033.811
17.09
5. Pengkajian administrasi Negara, pembinaan dan penyelenggaraan diklat aparatur PKP2A II LAN
7.937.841.000
1.141.188.867
14.38
6. Pengkajian administrasi Negara, pembinaan dan penyelenggaraan diklat aparatur PKP2A II LAN
5.692.215.000
- -
7. Penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi STIA LAN Jakarta
8.498.431.000
819.294.600
9.64
8. Penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi STIA LAN Bandung
4.461.773.000
730.059.135
16.36
9. Penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi STIA LAN Makassar
7.750.419.000
1.402.622.300
18.10
Jumlah 64.355.060.000
7.345.047.813
11.41
C. Langkah-langkah Optimalisasi PNBP
Dalam rangka meningkatkan target penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) LAN, maka telah disusun beberapa strategi dan langkah-langkah, antara lain: 1. Pada penyelenggaraan Diklat Struktural dilakukan melalui optimalisasi
kapasitas penyelenggaraan diklat struktural melalui :
a. Pemanggilan calon peserta yg telah memenuhi syarat ke setiap K/L
dan Pemerintah daerah.
b. Memanfaatkan jaringan alumni dan kelembagaan LAN sebagai
Pembina Diklat PNS secara nasional
100
2. Pada Diklat Tehnik Manajemen dan Kebijakan Pembangunan, dilakukan
dengan upaya pemasaran yang memadai melalui:
a. Sosialisasi dan kerjasama ke lembaga pemerintah baik pusat maupun
daerah serta BUMN.
b. Penyampaian brosur atau kalender akademik secara utuh sebelum
tahun berjalan ke setiap instansi pemerintah pusat/daerah mengenai
jenis-jenis diklat teknis fungsional yang diselengarakan oleh LAN.
c. Menginformasikan jenis-jenis diklat teknis fungsional yang akan
diselenggarakan oleh LAN melalui website/Portal LAN.
3. Untuk Pendidikan Tinggi Kedinasan (STIA LAN), optimalisasi PNBP
dilakukan melalui:
a. Membangun dan memperluas jejaring kerjasama dalam
penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan baik program Strata Satu
maupun Strata dua (Magister).
b. Melakukan program jemput bola ke Instansi pemerintah
pusat/darah/BUMN/BUMD yang potensial untuk mengirimkan
calon mahasiswa ke STIA LAN Jakarta, Bandung maupun Makassar.
c. Memanfaatkan jaringan Alumni untuk membantu promosi program
yang diselenggarakan oleh STIA LAN.
d. Mengoptimalkan jaringan website/portal STIA LAN dalam menjaring
mahasiswa baru.
e. Mengoptimalkan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan
lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta melaui pembiayaan
PNBP.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan penyewaan fasilitas Diklat kepada
lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta dengan catatan
pemanfaatan fasilitas tersebut tidak mengganggu pelaksanaan Tugas dan
Fungsi LAN.