nota kesepakatan dewan perwakilan rakyat ......anggaran pendapatan dan belanja daerah kota...
TRANSCRIPT
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | DAFTAR ISI i
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 093 / 4487
NOMOR : 093 / 1888.2
TANGGAL : 10 Agustus 2019
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2020
Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama : HM. SAELANY MACHFUDZ, SE
Jabatan : Walikota Pekalongan
Alamat Kantor : Jl. Mataram No 1 Pekalongan
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Pekalongan
2. a. Nama : BALGIS DIAB, SE, MM
Jabatan : Ketua DPRD Kota Pekalongan
Alamat Kantor : Jl. Mataram No 3 Pekalongan
b. Nama : ISMET INONU, SH, MH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan
Alamat Kantor : Jl. Mataram No 3 Pekalongan
c. Nama : ABDUL ROZAK, S.IP
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan
Alamat Kantor : Jl. Mataram No 3 Pekalongan
Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kota Pekalongan.
Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020, diperlukan Kebijakan Umum APBD
yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | DAFTAR ISI iii
LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 093/4487 093/1888.2
TANGGAL : 10 Agustus 2019
TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2020
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
2019
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | DAFTAR ISI iv
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI __________________________________________________________ iv
DAFTAR TABEL _______________________________________________________ v
DAFTAR GAMBAR ____________________________________________________ vi
BAB I PENDAHULUAN _________________________________________________ 1
1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN _____________________________________________ 1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN _______________________ 2
1.3. DASAR PENYUSUNAN KUA ________________________________ 2
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH _________________________ 8
2.1. PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAERAH PADA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN PADA TAHUN 2020. _______ 8
2.2. RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO PADA TAHUN 2020. _____ 13
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (RAPBD) _____________________________________________ 16
3.1. ASUMSI DASAR YANG DIPERGUNAKAN DALAM APBN _________ 17
3.2. LAJU INFLASI ___________________________________________ 17
3.3. PERTUMBUHAN PDRB. ___________________________________ 17
3.4. LAIN – LAIN ASUMSI _____________________________________ 17
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
DAERAH ______________________________________________________ 19
4.1. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH ________________________ 19
4.2. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH ____________________________ 27
4.3. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH _________________________ 59
BAB V PENUTUP _____________________________________________________ 61
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | DAFTAR TABEL v
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan
Usaha Tahun 2016-2017 ________________________________ 10
Tabel 2.2 Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga
Berlaku Tahun 2013-2017 (persen) ________________________ 11
Tabel 2.3 PDRB Per Kapita dan Pendapatan Per Kapita Kota
Pekalongan Tahun 2013-2017 ____________________________ 12
Tabel 4.1 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan dalam
Rancangan KUA-PPAS dengan Prioritas Nasional ____________ 42
Tabel 4.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan dalam
Rancangan KUA-PPAS dengan Prioritas Provinsi Jawa
Tengah ______________________________________________ 49
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | DAFTAR GAMBAR vi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan
Tahun 2012-2016 _______________________________________ 9
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB I PENDAHULUAN
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
Perencanaan pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2020 telah diawali dengan
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020, yang proses penyusunannya telah
diawali dengan penyelenggaraan Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan sampai
dengan tingkat Kota. Tahapan selanjutnya adalah pengajuan Rancangan Kebijakan
Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan
dibahas dan disepakati bersama antara Walikota dengan Pimpinan DPRD Kota
Pekalongan menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS). Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari ketentuan yang telah
diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala daerah menyusun KUA dan
PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama”.
Selanjutnya di dalam ayat (2) dan ayat (3) secara berturut-turut disebutkan “KUA serta
PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat
Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Kemudian, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah disampaikan kepada pejabat
pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD tahun berikutnya”.
Ketentuan lain yang juga menjadi pedoman adalah pasal 17 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa
“Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD)”. Kemudian di dalam pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah diamanatkan bahwa
“RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD”.
Dengan demikian, Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada dasarnya merupakan bagian pentahapan
dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota
Pekalongan, dalam hal ini RKPD Tahun 2020. Dan selanjutnya Kebijakan Umum APBD
(KUA) ini akan menjadi pedoman dalam penyepakatan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) sebelum nantinya menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kota
Pekalongan Tahun 2020.
Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) Tahun 2020 harus sinkron dengan dokumen perencanaan Daerah yang
bersangkutan. Sehingga secara terstruktur, arah kebijakan pembangunan antar berbagai
level pemerintahan akan sinkron satu dengan yang lainnya. KUA dan PPAS Pemerintah
Kota Pekalongan berpedoman pada RKPD Kota Pekalongan Tahun 2020 yang telah
disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2020 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun
2020. Dengan demikian, pada dasarnya Kebijakan umum APBD adalah sasaran dan
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB I PENDAHULUAN
2
kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan
umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan R-APBD.
Disamping itu, Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021,
maka RKPD dan Kebijakan Umum APBD Tahun 2020 ini disusun dengan memuat
sinkronisasi perencanaan tahunan dengan memperhatikan pencapaian target-target
pembangunan yang ada dalam dokumen RPJMD. Kebijakan Umum APBD Kota
Pekalongan Tahun Anggaran 2020 ini memuat program-program yang akan
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang
disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan
penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN
Maksud dari penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2020
adalah sebagai landasan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
APBD Tahun 2020 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah memuat antara lain:
1) Memberikan arah pembangunan melalui penuangan pokok-pokok kebijakan yang
memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
2) Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD berkaitan dengan
gambaran kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan
daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi
pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya;
3) Mewujudkan terciptanya sinergitas, integrasi dan keseimbangan antara pendekatan
perencanaan program pembangunan berbasis sektoral/per-bidang pembangunan,
dengan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan;
4) Mewujudkan efisiensi dan efektivitas rencana alokasi sumber daya untuk optimalisasi
pembangunan daerah.
1.3. DASAR PENYUSUNAN KUA
Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2020 ini berpedoman
beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB I PENDAHULUAN
3
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Tahun 2013 Nomor 232);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5161);
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB I PENDAHULUAN
4
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6206);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat
di Kelurahan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun
2005–2025;
28. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 10);
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB I PENDAHULUAN
5
29. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7
Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun
2018 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010
Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel
(Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4
Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun
2013 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak
Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5);
34. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan
Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota
Pekalongan Tahun 2011 Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor
3)
36. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir
(Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang
Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 10);
38. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11
Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun
2018 Nomor 12);
39. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame
(Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 11);
40. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2018 Nomor 6);
41. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB I PENDAHULUAN
6
Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017
Nomor 1);
42. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi
Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor
22);
43. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 12);
44. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2011 Nomor 24);
45. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi
Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi
Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016
Nomor 11);
46. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Pekalongan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
(Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 14);
47. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
(Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 27);
48. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rumah
Pemotongan Hewan dan Retribusi Rumah Pemotongan Hewan (Lembaran Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 28);
49. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota
Pekalongan Tahun 2011 Nomor 30);
50. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Tera /Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011
Nomor 31);
51. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Persampahan / Kebersihan, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Persampahan / Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun
2018 Nomor 5);
52. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor
33);
53. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Retribusi
Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 34);
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB I PENDAHULUAN
7
54. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Pekalongan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Pekalongan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
(Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 9);
55. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin
Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 36);
56. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2011 Nomor 37);
57. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Pasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
(Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 13);
58. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJP-D) Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 19);
59. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota
Pekalongan Tahun 2014 Nomor 2);
60. Peraturan daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota
Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5);;
61. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota
Pekalongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018
Nomor 9);
62. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun
2018 Nomor 18);
63. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2019 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020;
64. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020.
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
8
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
2.1. PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAERAH PADA
TAHUN 2019 DAN PERKIRAAN PADA TAHUN 2020.
Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan pertumbuhan ekonomi
yang tinggi, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 5% per tahun selama 7 tahun
terakhir. Pemerintah secara bersungguh-sungguh bekerja keras berusaha
mewujudkan cita-cita bangsa menuju masyarakat adil, makmur dan bermartabat
melalui Nawacita. Pembangunan nasional diarahkan untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Kinerja perekonomian nasional dalam dua
tahun terakhir menunjukkan perkuatan momentum pertumbuhan dengan stabilitas
yang terus terjaga di tengah gejolak ketidakpastian perekonomian global menuju era
normalisasi. Untuk mewujudkan target pembangunan nasional diperlukan upaya
makin keras disertai pilihan-pilihan kebijakan yang makin strategis dalam mengatasi
tantangan pembangunan dan gejolak ekonomi global yang akan masih berlangsung.
Saat ini, perekonomian dunia masih penuh ketidakpastian. Kondisi
perekonomian dan keuangan global akibat normalisasi kebijakan moneter dan
ekspansi kebijakan fiskal dan membaiknya kondisi ekonomi Amerika Serikat yang
mengakibatkan kenaikan suku bunga global, perkuatan mata uang dollar Amerika
Serikat, terjadinya pembalikan arus modal keluar dari negara-negara berkembang dan
negara-negara emerging. Dampak negatif dari perkembangan situasi global mengenai
seluruh dunia termasuk Indonesia. Kita harus terus meningkatkan kewaspadaan,
ketahanan dan kesiapan perekonomian kita dalam menghadapi gejolak dunia
tersebut. Selain itu, faktor eksternal lain seperti pergerakan harga minyak, potensi
perang dagang Amerika dan Tiongkok, serta kondisi geopolitik internasional di Timur
Tengah dan Semenanjung Korea juga perlu terus diwaspadai dan dikelola dampak
negatifnya. Dalam konteks volatilitas perekonomian global menuju keseimbangan
baru, maka pembangunan nasional perlu didesain tidak semata mengejar
pertumbuhan tinggi namun juga harus menjaga stabilitas, memperkuat daya tahan
dan terus terjaga kesinambungan dalam jangka menengah panjang.
Walaupun dihadapkan berbagai kendala dan ketidakpastian, Pemerintah tetap
berupaya keras mewujudkan peningkatan pertumbuhan yang lebih berkualitas dan
inklusif agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih adil dan merata.
Untuk itu, pada tahun 2020 Pemerintah telah menetapkan sasaran pertumbuhan
ekonomi pada kisaran 5,4–5,8 persen. Sasaran pertumbuhan ini diarahkan untuk
mendorong pemerataan pertumbuhan di seluruh wilayah Indonesia, dengan
melaksanakan percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia, wilayah
perbatasan, kawasan terluar dan daerah tertinggal. Beberapa daerah yang masih
mengandalkan sumber daya alam sebagai sektor unggulan diarahkan untuk
mengembangkan perekonomian bernilai tambah, agar tidak rentan terhadap gejolak
harga komoditas. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah tinggi dan
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
9
menciptakan kesempatan kerja akan terus didorong agar tumbuh berkembang.
Dengan makin berkembangnya kelas menengah, maka pasar domestik menjadi lebih
kokoh.
Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif, maka
pertumbuhan konsumsi rumah tangga perlu terus dijaga. Untuk itu, Pemerintah
berupaya menjaga inflasi pada tingkat yang rendah untuk menjamin daya beli
masyarakat. Pada tahun 2020, Pemerintah akan menjaga inflasi pada rentang
3,5±1,0%. Dalam pengendalian inflasi, Pemerintah menjaga keseimbangan sisi
penawaran dan sisi permintaan. Untuk menjaga ketersediaan pasokan barang
khususnya pangan, Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas
produksi nasional. Selain itu, Pemerintah tetap mengalokasikan subsidi pangan dan
dana cadangan pangan yang digunakan untuk penyediaan pangan bagi masyarakat
yang kurang mampu. Peran aktif Pemerintah Daerah juga diperlukan untuk menjaga
laju inflasi di masing-masing daerahnya. Pemerintah membangun sinergi dan
koordinasi dengan Bank Indonesia selaku otoritas moneter untuk mendukung
pengendalian inflasi.
Pemerintah menyadari bahwa dengan arah normalisasi kebijakan moneter di
Amerika Serikat yang mendorong kenaikan suku bunga oleh The Federal Reserve,
pada tahun 2020 banyak faktor yang akan menjadi tantangan dalam menjaga
stabilitas dan pergerakan nilai tukar rupiah. Kebijakan moneter di Amerika Serikat juga
akan mempengaruhi pergerakan arus modal secara global, dengan didukung oleh
perbaikan kinerja perekonomian nasional, terjaganya laju inflasi dan nilai tukar, maka
tekanan-tekanan yang berasal dari ketidakpastian perekonomian global diharapkan
dapat diminimalisir.
a. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan sepanjang tahun 2013 sampai dengan
2017 cenderung menurun, dari 5,91% pada tahun 2013 menurun menjadi 5,32% pada
tahun 2017. Dalam kurun waktu lima tahun tersebut pertumbuhan ekonomi Kota
Pekalongan mengalami fluktuasi, dimana dari tahun 2013 sampai tahun 2015
mengalami penurunan, kembali naik di tahun 2016, dan turun lagi di tahun 2017.
Sumber: BPS Kota Pekalongan, 2019
Gambar 2.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2013-2017
2013 2014 2015 2016 2017
Kota Pekalongan (%) 5,91 5,48 5,00 5,36 5,32
Kota Tegal (%) 5,67 5,04 5,45 5,44 5,46
Kota Salatiga (%) 6,30 5,57 5,17 5,22 5,21
Kota Magelang (%) 6,04 4,88 4,98 5,11 5,18
Prov Jateng (%) 5,14 5,27 5,47 5,28 5,27
Nasional (%) 5,74 5,02 4,88 5,02 5,07
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
10
Jika dibandingkan dengan daerah yang setara seperti Kota Tegal, Kota Salatiga
dan Kota Magelang, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan tergolong moderat. Di
akhir tahun 2017 berada dibawah Kota Tegal namun lebih tinggi dari Kota Salatiga
dan Kota Magelang. Persentase pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan sepanjang
lima tahun terakhir rata-rata berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa
Tengah, hanya pada tahun 2015 berada di bawahnya. Selebihnya berada di atas
pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Jika diperbandingkan dengan pertumbuhan
ekonomi Nasional, Kota Pekalongan selalu di atas persentase pertumbuhan ekonomi
Nasional sepanjang lima tahun terakhir. Pertumbuhan eknomi Kota Pekalongan
berada pada posisi tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 5,91%, dan posisi
terendah pada tahun 2015 sebesar 5,00%. Dari tahun 2013 sampai tahun 2015 terjadi
penurunan, lalu naik lagi pada tahun 2016 dan turun lagi pada tahun 2017
b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Selama kurun waktu 2016-2017 nilai PDRB Kota Pekalongan mengalami
peningkatan yang cukup signifikan. Nilai PDRB pada Tahun 2016 Atas Dasar Harga
Berlaku (ADHB) sebesar Rp. 8.507,54 Milyar naik pada Tahun 2017 menjadi Rp.
9.287,96 Milyar. Nilai PDRB Atas Harga Dasar Konstan (ADHK) naik dari Rp. 6.367,27
Milyar menjadi Rp. 6.706,28 Milyar.
Sektor PDRB yang memberikan kontribusi dominan terhadap PDRB Kota
Pekalongan tahun 2017 yaitu sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil
dan sepeda motor (21,75%); industri pengolahan (21,20%); serta konstruksi (14,37%).
Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka ketiga sektor tersebut masih menjadi
sektor dominan dalam PDRB Kota Pekalongan. Namun jika dilihat dari laju
pertumbuhan PDRB pada tiap sektor tahun 2017, maka diketahui bahwa nilai laju
pertumbuhan PDRB tahun 2017 lebih rendah jika dibandingkan tahun 2016.
Tabel 2.1 Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2017
No. Lapangan Usaha ADHB (Milyar Rp) ADHK (Milyar Rp) Laju PDRB (%)
2016 2017 2016 2017 2016 2017
1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
447,87 438,34 323,59 308,06 3,98 -4, 8
2 Pertambangan dan Penggalian
- - - - – –
3 Industri pengolahan 1.822,76 1.968,84 1.356,59 1.415,64 4,16 4,35
4 Listrik Gas dan Air Bersih
13,31 14,99 12,43 13,04 5,69 4,93
5. Pengadaan air, pengelolaan sampah Limbah dan daur ulang
9,19 9,89 7,63 8,07 2,16 5,86
6 Konstruksi 1.221,45 1.334,52 880,17 928,65 4,52 5,51
7. Perdagangan besar dan eceran, Reparasi Mobil dan sepeda motor
1.847,86 2.019,94 1.407,43 1.487,77 4,86 5,71
8. Transportasi dan Pergudangan
514,31 586,17 432,15 457,38 5,16 5,84
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
461,41 503,44 314,24 332,86 7,94 5,92
10. Informasi dan Komunikasi
330,11 384,65 316,37 354,15 8,47 11,94
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
11
No. Lapangan Usaha ADHB (Milyar Rp) ADHK (Milyar Rp) Laju PDRB (%)
2016 2017 2016 2017 2016 2017
11. Jasa Keuangan dan Asuransi
522,26 580,60 375,88 403,52 9,03 7,35
12. Real Estate 227,94 248,24 183,99 194,74 6,54 5,84
13. Jasa Perusahaan 33,75 37,97 23,78 25,64 10,28 7,85
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
404,44 437,81 278,58 290,02 2,58 4,11
15. Jasa Pendidikan 389,75 433,55 254,40 270,76 7,49 6,43
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
106,61 118,37 76,73 82,67 9,65 7,74
17. Jasa lainnya 154,50 170,64 123,31 133,29 7,23 8,09
PDRB 8.507,54 9.287,96 6.367,27 6.706,28 5,36 5,32
Sumber data : PDRB Kota Pekalongan Tahun 2019
Tabel 2.2 Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga
Berlaku Tahun 2013-2017 (persen)
Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016* 2017**
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
5,60 5,27 5,32 5,26 4,72
B Pertambangan dan Penggalian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C Industri Pengolahan 21,53 21,71 21,56 21,43 21,20
D Pengadaan Listrik dan Gas 0,17 0,16 0,15 0,16 0,16
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
0,12 0,11 0,11 0,11 0,11
F Konstruksi 13,90 14,33 14,33 14,36 14,37
G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
22,98 22,34 21,87 21,72 21,75
H Transportasi dan Pergudangan 6,05 6,06 6,23 6,05 6,31
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
4,52 4,94 5,28 5,42 5,42
J Informasi dan Komunikasi 3,93 3,91 3,88 3,88 4,14
K Jasa Keuangan dan Asuransi 5,78 5,84 5,95 6,14 6,25
L Real Estate 2,67 2,59 2,66 2,68 2,67
M,N Jasa Perusahaan 0,36 0,36 0,39 0,40 0,41
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
4,87 4,73 4,75 4,75 4,71
P Jasa Pendidikan 4,26 4,43 4,52 4,58 4,67
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,14 1,20 1,22 1,25 1,27
R,S,T,U Jasa lainnya 1,75 1,83 1,77 1,82 1,84
Produk Domestik Regional Bruto 100 100 100 100 100
Sumber data : BPS Kota Pekalongan, 2019
PDRB per kapita merupakan PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk pada
pertengahan tahun. Pada Tahun 2017, PDRB per kapita Kota Pekalongan ADHB
mencapai Rp.30,77 juta, meningkat dibandingkan dengan tahun 2016. PDRB per
kapita Kota Pekalongan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
12
Tabel 2.3 PDRB Per Kapita dan Pendapatan Per Kapita
Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
No Tahun Pendapatan Per Kapita (atas
dasar harga berlaku) (Rp Juta)
1 2013 21,99
2 2014 24,15
3 2015 26,24
4 2016 28,43
5 2017 30,77 Sumber data : PDRB Kota Pekalongan Tahun 2019, diolah
c. Inflasi
Inflasi menjadi salah satu indikator makro ekonomi yang sangat mempengaruhi
aktivitas perekonomian. Inflasi yang terlalu tinggi akan mengganggu kestabilan
perekonomian dan akan menurunkan nilai mata uang yang pada akhirya menekan
daya beli masyarakat. Sebaliknya, inflasi yang terlalu rendah merupakan indikator
melemahnya daya beli masyarakat yang akan menekan laju pertumbuhan ekonomi.
Indeks harga konsumen (IHK) digunakan sebagai indikator kenaikan harga barang
dan jasa dari tahun ke tahun.
Inflasi Kota Pekalongan pada kurun waktu tahun 2014-2018 berfluktuasi dan
cenderung menurun. Inflasi Kota Pekalongan pada tahun 2018 lebih baik jika
dibanding inflasi Nasional namun sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi Provinsi Jawa
Tengah. Perkembangan inflasi kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut.
Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2019
Gambar 2.2 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2014-2018 (%)
2014 2015 2016 2017 2018
Kota Pekalongan (%) 7,82 3,46 2,94 3,61 2,92
Prov. Jateng (%) 8,22 2,73 2,36 3,71 2,82
Nasional (%) 8,36 3,35 3,02 3,61 3,13
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
13
2.2. RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO PADA TAHUN 2020.
Dengan melihat perkembangan indikator ekonomi makro daerah sampai dengan
tahun 2017, serta berdasarkan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, target
ekonomi makro Kota Pekalongan pada tahun 2020 diperkirakan sebagai berikut:
a. Pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,87%
Optimisme adanya peningkatan Pertumbuhan Ekonomi setidaknya didasarkan
pada dua skala asumsi, yaitu 1) asumsi skala nasional dan 2) asumsi skala regional
dan lokal. Pada skala nasional, Pemerintah akan menindaklanjuti akses infrastruktur
tol trans jawa dengan kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi,
baik berupa kebijakan yang pro investasi ataupun juga memberikan stimulan bagi
daerah dalam membangun infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi.
Disamping itu, terdapat proyek nasional berupa Pembangunan Pembangkit Listrik
Tenaga Uap (PLTU) Batang yang dapat dipandang sebagai potensi untuk ikut
mempengaruhi secara positif aktivitas perekonomian di Kota Pekalongan.
Pada skala regional, terdapat perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah, khususnya di bidang pariwisata dimana setiap Kabupaten/Kota
dilibatkan secara aktif untuk mengembangkan potensi wisatanya. Disamping itu,
dengan telah dibangunnya jalan tol trans jawa juga ikut mendukung kemudahan
akses untuk menuju Kota Pekalongan. Sedangkan pada skala lokal, Kota
Pekalongan mempunyai tiga sektor yang berkontribusi besar bagi pertumbuhan
ekonomi yang selama ini relatif menunjukkan tren positif. Ketiga sektor tersebut,
yaitu : 1) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor; 2) Industri
Pengolahan; dan 3) Konstruksi. Ketiga sektor tersebut mempunyai potensi sumber
daya yang dapat secara konsisten tumbuh dengan baik setiap tahunnya.
b. Inflasi 3 + 1 %
Inflasi dalam beberapa kali kejadian sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi
global dan naik-turunnya harga bahan bakar. Kondisi ekonomi global saat ini masih
dipengaruhi secara kuat adanya perang dagang antara Amerika dengan China.
Kondisi ini dapat memberikan keuntungan tersendiri, dimana di satu sisi pasokan
produk-produk yang sebagian besar ada di pasar Dalam Negeri berasal dari China,
di sisi lain kurs yang digunakan dalam aktivitas perdagangan luar negeri
menggunakan dollar Amerika Serikat. Dalam kondisi persaingan yang ketat antar
dua negara tersebut, akan memberikan keuntungan bagi terciptanya situasi yang
diperkirakan akan dapat menekan mata uang dollar.
Sementara itu, kondisi BBM dalam negeri juga menunjukkan harga yang relatif
stabil. Di samping itu, alternatif adanya sumber energi lain berupa energi listrik juga
akan turut mempengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah.
2.2.1. Tantangan Perekonomian Tahun 2020.
Perekonomian Kota Pekalongan tahun 2020 diperkirakan masih akan dipengaruhi
oleh perkembangan perekonomian global dan nasional yang akan terjadi di tahun 2019.
Selain faktor eksternal, adanya faktor resiko internal juga yang akan berpengaruh
terhadap perekonomian Kota Pekalongan. Faktor internal tersebut antara lain adanya
lemahnya kapasitas fiskal daerah, khususnya minimnya peluang untuk membuka objek
pajak/retribusi baru yang akan mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah guna
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
14
membiayai belanja pemerintah. Disamping itu, kesenjangan keahlian sumber daya
manusia juga menjadi permasalahan tersendiri di masa yang akan datang.
Menghadapi faktor risiko eksternal dan internal tersebut, maka beberapa tantangan
yang harus dihadapi Kota Pekalongan yaitu:
a). Isu penguatan ketahanan pangan, energi, dan air dimana ketergantungan Kota
Pekalongan masih sangat besar untuk mendapatkan pasokan dari luar daerah
terutama dari daerah sekitar.
b). Tingginya ketergantungan akan barang impor berupa bahan baku dan bahan
penolong batik seringkali menyulitkan pengusaha.
c). Melemahnya daya saing Kota Pekalongan seiring dengan belum berkelanjutannya
produk unggulan daerah terutama pada produk unggulan Batik yang masih berupa
bahan komoditi pemenuhan kebutuhan pasar semata namun untuk Batik Pekalongan
sendiri belum memiliki brand produk yang original dan kuat di pasaran dan masih
sebatas sebagai tempat memproduksi saja.
d). Di sektor industri, maritim, dan pariwisata pengembangannya masih belum maksimal
disamping terkait dengan luasan lahan Kota yang terbatas untuk pengembangan
industri baik industri pengolahan maupun industri maritim meski masih adanya
peluang untuk pengembangan jasa perkantoran dan pariwisata dengan mengajak
investor untuk pengembangan destinasi wisata di Kota Pekalongan dengan
menggandeng investor.
e). Perlunya menciptakan ekonomi inklusif dengan penguatan UKM di Kota Pekalongan
dengan pembangunan technopark perikanan dan pengembangan pusat inovasi dan
budaya batik.
f). Meski letak Kota Pekalongan yang strategis sebagai pusat pelayanan kegiatan
wilayah regional Petanglong namun hal ini belum dimaksimalkan terutama dalam hal
pelayanan jasa dan perdagangan dimana selama dua tahun terakhir tidak terlalu
singnifikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah
2.2.2. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020.
Sementara itu, prospek perekonomian daerah dipengaruhi oleh kondisi lingkungan
nasional, yang akan berpengaruh positif terhadap perekonomian Kota Pekalongan antara
lain:
1) Kebijakan nasional terkait kegiatan strategis nasional di Kota Pekalongan, terutama pembangunan infrastruktur strategis seperti beroperasinya jalan tol Trans Jawa, dan penanganan rob di wilayah utara Kota Pekalongan akan memberikan pengaruh pada peningkatan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga;
2) Kebijakan nasional terkait penerimaan pajak, serta kemudahan investasi dan berusaha, akan mendorong pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan PMTB.
Berkaitan dengan kondisi yang tersebut di atas maka usaha-usaha yang harus
dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut:
a. Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna menjamin
kegiatan usaha dalam masyarakat dapat terselenggara dengan baik.
b. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-
unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
15
secara gratis agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit
perbankan.
c. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian (revitalisasi pasar
tradisional, perlindungan UKM) agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain
sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien.
d. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, menyempurnakan sistem pengupahan,
peningkatan keterampilan dan kewirausahaan dalam masyarakat.
e. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, kerjasama antar daerah,
mengembangkan kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan sektor
informal. Melalui kerjasama kemitraan dan program tanggung jawab sosial
perusahaan (program CSR) dari dunia usaha untuk mengembangkan usaha kecil
dan menengah (UKM) dan lembaga keuangan mikro (LKM).
f. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup
(life skills), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat
teknis.
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)
16
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM
PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(RAPBD)
Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam
RKPD Tahun 2020 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2016-2021 di tahun
kelima, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kota
Pekalongan. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu
mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis
dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber
pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya
masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR).
APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun
anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah
(penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Untuk pendapatan daerah
bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah,
Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain
Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil
Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi
atau pemerintah daerah lainnya. Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan bersumber
dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan
Dana Cadangan dan Penerimaan kembali investasi pemerintah. Sedangkan pengeluaran
pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Utang.
Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun
2020 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan
kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.
Harapan dan keyakinan terhadap kondisi tersebut didasarkan pada proyeksi optimis
perbaikan perekonomian nasional seiring dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi
dunia, meskipun tetap harus diwaspadai gejolak ekonomi global. Dengan pertimbangan
berbagai kondisi ekonomi tersebut, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2020
dihitung berdasarkan berbagai asumsi sebagai berikut :
1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
2. Laju Inflasi; 3. Pertumbuhan PDRB; dan 4. Lain-lain asumsi.
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)
17
3.1. ASUMSI DASAR YANG DIPERGUNAKAN DALAM APBN
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dokumen
yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode satu tahun. Didalam menyusun APBD tentunya mengacu
pada kebijakan pemerintah dalam penganggaran nasional yang tertuang dalam Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020, yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam
penyusunan APBN Tahun 2020.
Sebagaimana asumsi yang digunakan dalam penyusunan RKP 2020, Pertumbuhan
ekonomi nasional akan terus meningkat dan diprediksi tahun 2020 sekitar 5,3-5,5%.
Sementara itu, tingkat inflasi diperkirakan pada kisaran 2,0-4,0% melalui pengendalian
nilai tukar dan suku bunga yang mampu mendorong pergerakan sektor riil.
3.2. LAJU INFLASI
Asumsi ekonomi makro nasional tersebut memberikan dampak ekonomi lokal di
Kota Pekalongan. Berdasarkan data BPS, inflasi Kota Pekalongan pada tahun 2018
berada pada kisaran 2,92% lebih rendah dari Nasional namun sedikit lebih tinggi
dibandingkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun yang sama. Dengan melihat tren laju
inflasi tersebut, serta berdasarkan asumsi dasar ekonomi APBN tahun 2020, maka laju
inflasi Kota Pekalongan pada tahun 2020 diasumsikan berada pada kisaran 3 + 1%.
3.3. PERTUMBUHAN PDRB.
Meskipun dalam lima tahun pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berfluktuasi,
namun selama kurun waktu 2013 – 2017 pada kisaran di atas 5%. Pertumbuhan ekonomi
Kota Pekalongan pada tahun 2017 adalah 5,32% lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi
nasional dan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017. Dengan melihat tren pertumbuhan
ekonomi tersebut, serta berdasarkan asumsi dasar ekonomi APBN tahun 2020, maka
pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2020 diasumsikan optimis pada
kisaran 5,87%, sebagaimana target RPJMD Kota Pekalongan pada tahun 2020.
3.4. LAIN – LAIN ASUMSI
Asumsi-asumsi lain yang turut berpengaruh dalam penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020, antara lain:
1. Pendapatan lain (selain Bagi Hasil Pajak) yang bersumber dari Pemerintah Pusat
adalah DAK dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Kedua
pendapatan dari pos mata anggaran ini diasumsikan sama dengan tahun 2019.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) diasumsikan sama dengan tahun 2019.
3. Upaya penyelesaian permasalahan rob yang dibiayai oleh APBN, APBD Provinsi
Jawa Tengah, APBD Kota Pekalongan, ataupun sumber dana lainnya yang tidak
mengikat akan mengurangi pengeluaran masyarakat terdampak rob. Dengan
demikian masyarakat akan mulai melakukan usaha-usaha produktif yang akan
membantu menurunkan angka kemiskinan di Kota Pekalongan.
4. Dengan selesainya pembangunan interchange jalan tol, pembangunan bandara baru
di Semarang, dan dukungan sarana perhotelan yang memadai di Kota Pekalongan,
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)
18
kunjungan wisata ke Kota Pekalongan sebagai salah satu anggota Kota Kreatif
UNESCO. Hal ini akan memacu keterlibatan berbagai pihak, baik Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi, para pelaku usaha, pengrajin, komunitas, ataupun masyarakat
secara luas, untuk ikut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota
Pekalongan.
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
19
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA
DAN PEMBIAYAAN DAERAH
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2020 sebagaimana dalam
penyusunan KUA tahun-tahun sebelumnya, dilakukan sesuai kaidah dalam perencanaan
pembangunan yang terdiri atas sumber-sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja
daerah, dan ketersediaan pembiayaan anggaran. Selain mempertimbangkan asumsi
dasar ekonomi makro dan penetapan berbagai besaran dalam Rincian APBN Tahun
Anggaran 2020 sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2020, kebijakan penyusunan
APBD Tahun 2020 juga memperhatikan kebutuhan untuk penyelenggaraan
pemerintahan daerah, berbagai kebijakan yang akan dilakukan terkait pelaksanaan
pembangunan melalui berbagai program, dan juga perkembangan realisasi APBD pada
tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan penganggaran daerah yang tercermin dalam postur
APBD, sangat berpengaruh dalam pembangunan daerah, karena APBD merupakan
implementasi dari kebijakan fiskal dan sekaligus mencerminkan gambaran tahapan
berbagai program pemerintah daerah guna mewujudkan visinya. Dari sisi kebijakan
fiskal, APBD berperan sebagai salah satu instrumen untuk memfasilitasi pertumbuhan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi operasionalisasi pelaksanaan program-
program pemerintah, alokasi belanja APBD dapat diarahkan untuk penyediaan sarana
dan prasarana pelayanan publik, penyediaan barang dan jasa, dan penyediaan lapangan
kerja bagi masyarakat. Reformasi yang dilakukan dalam kebijakan pengelolaan
keuangan daerah, telah berjalan sesuai kaidah yang menjamin dilakukannya pengelolaan
dengan semangat efisiensi dan efektivitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas
publik, rasa keadilan masyarakat, serta pencapaian kinerja yang optimal. Hal ini
merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan sejalan dilaksanakannya kebijakan Otonomi Daerah, maka semangat
desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas mewarnai proses
penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam proses pengelolaan keuangan
daerah.
4.1. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
Penyusunan anggaran tahun 2020 ini secara umum disusun secara rasional
dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan
Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan
pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah
diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi
belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.
Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran
2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta
dasar hukum penerimaannya.
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
20
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
a. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah :
1) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman
pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
2) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada
data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing
pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota serta memperhatikan
perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 yang berpotensi
terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
3) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah,
Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan
pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan
besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan
pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta
pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
4) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor
paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada
Kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau
pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian
provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50%
(lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan
penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),
Pemerintah Daerah menggunakan pendapatanyang bersumber dari pajak
rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/kota,
sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen)
realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah
provinsi/Kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan
nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun
2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan
Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016.
6) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan
sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
21
diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan
Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai
penerbitan dokumen izin, engawasan di lapangan, penegakan hukum,
penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian
dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor
97 Tahun 2012 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
8) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian
Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan
peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan
Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
9) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan
Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan,
kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek
pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi
Pelayanan Kesehatan.
10) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan
untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan
pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi
yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1)
UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.
11) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau dengan sebutan
lain berpedoman pada Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 32 huruf a Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar
yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa tidak
dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan selama 6 (enam) bulan sebagaimana maksud Pasal
287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
12) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan yang menyebabkan
ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang
dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor yang merupakan program
strategis nasional berpedoman pada Pasal 32 huruf b Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
22
b. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun
Anggaran 2020 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan
perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka
waktu tertentu, meliputi:
1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden,
bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan
investasi pemerintah daerah;
2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah
tertentu dalam jangka waktu tertentu;
3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai
akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu
tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi
pemerintah daerah;
c. Penganggaran Lain-lain PAD yang Sah diperoleh dari pendapatan bunga atau
jasa giro dan pendapatan BLUD
1) Dana Perimbangan
Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari :
1) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan
(DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak
Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBHPPh Pasal 25 dan Pasal 29
Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21
dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam
Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran
2020, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara
yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3
(tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga)
tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun
Anggaran 2016.
Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran
2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun
Anggaran 2020 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan
Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah
harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak
melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
2) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai
dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun
Anggaran 2020.
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
23
Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBHCHT menurut
provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan,
penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada tren realisasi
pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018,
Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016
Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBHCHT menurut
provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 terlah ditetapkan dan/atau
terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT
dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala
daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam
peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau
ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
Sisa DBH-CHT di rekening kas umum daerah pemerintah kabupaten/kota,
diprioritaskan untuk dianggarkan penggunannya pada Tahun Anggaran 2020
secara bertahap atau sekaligus.
3) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-
SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH Pertambangan Mineral dan
Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi,
DBHPengusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan, dianggarkan paling
tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden
mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri
Keuangan mengenai Alokasi DBHSDA Tahun Anggaran 2020 dengan
memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis,
diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun
terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBHPajak 3 (tiga) tahun
terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun
Anggaran 2016.
Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran
2020 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan
alokasi DBH-SDA setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA
dimaksud pada peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 atau
ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2020 seperti
pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan
Tahun Anggaran 2019, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam
peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau
ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
4) Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020
dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
24
Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi
Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020.
Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020
atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-
Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan,
penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut
didasarkan pada penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi
Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran
2018.
Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran
2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan
DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020 tersebut ditetapkan
setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan,
Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan
Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan
Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam
peraturan daerahtentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau
ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
b. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) :
DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan
Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Dalam hal
Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan
DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2019.
Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD
Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan
alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak
melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
c. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):
Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan
oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik.
Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden
mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau informasi resmi mengenai
alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 yang dipublikasikan melalui portal
Kementerian Keuangan.
Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara
kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian
APBN Tahun Anggaran 2020 ditetapkan atau sebelum informasi resmi
mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 dipublikasikan melalui portal
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
25
Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung dituangkan dalam
rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020.
Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020
ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020
melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah
tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah
harus menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan
perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk
selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD
Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah
yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
2) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan
Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Pendapatan Hibah
Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha
dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang
peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak
mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai
konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima
maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.
Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan
pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan
pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan
diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan masing-masing
nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.
b. Hibah Dana BOS
Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang
diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2020,
dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) akun
pendapatan dan diuraikan ke dalam jenis, obyek pendapatan dan rincian obyek
pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan dengan mempedomani
peraturan perundang-undangan.
Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut
diterima setelah peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun
Anggaran 2020 ditetapkan, pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan
alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan
perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk
selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD
Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah
yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
26
Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2019 termasuk sisa
dana BOS pada satuan pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan
kabupaten/kota akibat lebih salur yang telah ditransfer oleh pemerintah provinsi,
diperhitungkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2020 dan sisa Dana BOS
dimaksud tidak disetor kepada RKUD Provinsi.
c. Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil
Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi sementara diasumsikan
sama dengan tahun anggaran 2019 menunggu terbitnya Surat Keputusan
Gubernur Provinsi Jawa Tengah tentang prakiraan alokasi Bagi Hasil Pajak
Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan tetap memperhatikan realisasi
penerimaan tahun-tahun sebelumnya.
d. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok dialokasikan paling sedikit 50%
untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana diamanatkan
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;
e. Dana Insentif Daerah
Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan
Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri
Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun
Anggaran 2020.
Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020
atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana
Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan
setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan,
Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah
dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala
Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam
peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau
ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
Pendapatan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana
Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada masing-masing
Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan Dana Insentif Daerah
dimaksud.
f. Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan dari pemerintah
provinsi diasumsikan sama dengan pagu Penetapan APBD Kota Pekalongan
Tahun 2019. Namun demikian didalam pelaksanaan nantinya tetap akan
mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, khususnya Pendapatan
Asli Daerah (PAD), maka kebijakan Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun 2020
diuraikan sebagai berikut :
1. Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui Intensifikasi
penagihan, sosialisasi dan peningkatan basis data;
2. Validasi dan up date Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah;
3. Melakukan evaluasi dan revisi Peraturan Daerah Pendapatan Asli Daerah;
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
27
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran
masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Meningkatkan koordinasi antar PD dalam bidang Pendapatan Daerah;
6. Memberikan reward and punishment, dan kebijakan stimulus fiskal kepada Wajib
Pajak Daerah;
7. Memperkuat penggunaan IT untuk mendukung sistem, prosedur dan pelayanan;
8. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta Sumber Daya
Manusia yang ada;
9. Mengintensifkan pendapatan melalui peningkatan kerjasama dengan pihak
terkait;
10. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien;
11. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya
meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
12. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui
penciptaan brand image;
13. Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan idle cash dalam
bentuk deposito;
14. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dengan optimalisasi
penerimaan dana perimbangan melalui koordinasi dengan DJPK, Provinsi dan
KPP Pratama;
4.2. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan
untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah
yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib
terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta
berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Sedangkan belanja daerah untuk urusan pemerintahan
wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, serta belanja daerah untuk urusan
pemerintahan pilihan berpedoman pada standar harga satuan regional.
Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a)
pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan
rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan
masyarakat, dan (f) sosial. Sementara urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan
dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h)
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan
informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m)
kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q)
perpustakaan, dan (r) kearsipan. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a)
kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) perdagangan, dan (e)
perindustrian.
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
28
Disamping urusan wajib dan pilihan sebagaimana diuraikan di atas, terdapat
urusan penunjang yang juga diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014,
yang meliputi : a) perencanaan, b) keuangan, c) kepegawaian serta pendidikan dan
pelatihan, d) penelitian dan pengembangan, dan juga e) fungsi lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Terkait dengan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2020, Pemerintah Kota Pekalongan
menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, sesuai dalam konteks Kota
Pekalongan, Organisasi Perangkat Daerah, maupun program dan kegiatan, yang
bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas
efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Selanjutnya, program dan kegiatan akan
disertai dengan memberikan informasi yang jelas dan terukur dan memiliki korelasi
langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan.
4.2.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total
perkiraan belanja daerah
Kebijakan dan alokasi anggaran belanja diarahkan antara lain untuk menunjang
kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional pemerintahan dan pelayanan kepada
masyarakat, mendukung stabilitas dan kegiatan ekonomi daerah dalam memacu
pertumbuhan ekonomi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta mengurangi
kemiskinan.
Pada dasarnya Anggaran Tahun 2020 sudah merupakan tahun kelima periodisasi
RPJM-D Tahun 2016-2021. Hal ini sejalan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.
Total perkiraan belanja pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.052.892.744.000,- dengan
estimasi 37,24% (Rp 392.065.045.000,-) untuk belanja tidak langsung dan 62,76% (Rp
660.827.699.000,-) untuk belanja langsung. Belanja Tidak Langsung (BTL) meliputi
belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, dan belanja tidak terduga. Sedangkan Belanja
Langsung (BL) adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan
kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan bidang pemerintahan dan diukur dengan
capaian kerja.
4.2.2. Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial,
belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga
a. Belanja Pegawai
Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan
kepada Walikota/Wakil Walikota, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang
dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah bersangkutan serta ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penganggaran
belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)
disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta
memperhitungkan pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
29
2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN
sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2020 dengan memperhitungkan jumlah
ASN yang memasuki masa purna tugas/pensiun.
3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala,
kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan
memperhitungkan acress yang besarnya antara 0,9% sampai dengan 1% dari
jumlah pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah
dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan
Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan..
5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi
ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah
Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan
Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD,
dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai
Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
6) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan
kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana diatur dalam
Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan
dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi
kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif
lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah
ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada
peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah
dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi
pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan
dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan
penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan
penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri
Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan
kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas,
kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
7) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
30
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
8) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan
tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya
sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur
perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
9) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan
Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN
Tahun Anggaran 2020 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD
provinsi dan kabupaten/kota pada jenis belanja pegawai, obyek Gaji dan
Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
10) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas
kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran
program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan
kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan
dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi
dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non
ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas
pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian tambahan
penghasilan kepada pegawai ASN sesuai dengan ketentuan tersebut pada butir
nomor 6 sedangkan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan tersebut pada butir 7.
11) Tidak diperkenankan untuk menganggarkan kegiatan yang hanya diuraikan ke
dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek
belanja honorarium ASN dan/atau Non ASN
12) Peningkatan gaji bagi tenaga kontrak minimal sebesar Upah Minimum Kota
serta penyediaan dana BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai
ketentuan yang berlaku.
b. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD
mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran,
pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta
monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan Pasal
42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan
Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan
Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang
hibah dan bantuan sosial.
1) Belanja Hibah
a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga,
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
31
serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang
secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan
tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran,
kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
b. Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran
program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan
daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan,
kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
c. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan
pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan
keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi
dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
e. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud
berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja
Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan
Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
2) Belanja Bantuan Sosial
a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian
bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok
dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif
yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial,
kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap
tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
b. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan
kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan,
kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
32
c. Belanja Bantuan Keuangan
Belanja Bantuan Keuangan diberikan kepada daerah lain dalam kerjasama daerah,
pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya
yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan
keuangan.
Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib
dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundnag-undangan.
d. Belanja Tidak Terduga
Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk
keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan
pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan
mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan kemungkinan adanya
kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali
dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat pearturan perundang-undangan.
Keadaan darurat tersebut, meliputi :
1) Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
3) Kerusakan sarana/prasaranan yang dapat menganggu kegiatan pelayanan
publik.
Keperluan mendesak tersebut, meliputi :
1) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3) Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak
dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan;
dan/atau
4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian
yang lebih besar bagi Pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
4.2.3. Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan
prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi
dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan
dilaksanakan di daerah.
4.2.3.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020
Berdasarkan Rancangan Teknokratis RPJMN 2020-2024, tema pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan”. Tema pembangunan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
Berpenghasilan Menengah-Tinggi
Transformasi struktural berjalan.
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
33
Produktivitas tenaga kerja meningkat.
Iklim investasi kondusif.
GNI per kapita USD 3.896 – USD 12.055
Sejahtera
Kualitas hidup meningkat.
Perilaku disiplin dan beradab.
SDM berkualitas dan berdaya saing.
Indeks kebahagiaan meningkat
Adil
Ketimpangan menurun.
Redistribusi berjalan baik
Berkesinambungan
Memperhatikan daya dukung dan daya tampung (Low Carbon Development).
Selaras dengan agenda pembangunan global dan nasional
Sesuai dengan Rancangan RKP Tahun 2020, tema pembangunan nasional pada tahun 2020 adalah “Peningkatan Sumber daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Prioritas Nasional pada tahun 2020 adalah :
1. Pembangunan manusia dan Pengentasan Kemiskinan
2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah
3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja
4. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan
Sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir Tahun 2020, antara lain:
a). Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3-5,5 persen Inflasi secara nasional berkisar antara 2,0-4,0 persen.
b). Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 – 9,0 persen; IPM menjadi 72,5; gini rasio pada kisaran 0,375 – 0,380; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,1 persen.
c). Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 4,62 persen, Jawa-Bali 5,74 persen, Kalimantan 4,08 persen, Sulawesi 6,68 persen, Nusa Tenggara 3,12 persen, Maluku 6,88 persen Papua 7,18 persen.
4.2.3.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020
Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, pembangunan tahun 2020 ditujukan pada “Peningkatan kesejahteraan masyarakat didukung peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia”, dengan arah
kebijakan meliputi :
1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, fokus pada :
a. Penyediaan basic life access untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan
utamanya pada kelompok petani, nelayan, buruh, pelaku UKM dan kelompok
rentan lainya antara lain melalui: akses pendidikan (Beasiswa Siswa Miskin,
penyelenggaraan SMK Negeri Boarding School melalui pembangunan asrama
SMKN di 15 kabupaten dengan angka kemiskinan tinggi, fasilitasi uji kompetensi
siswa SMK, vokasi bidik miskin); cakupan pelayanan jaminan kesehatan bagi
masyarakat miskin; Kartu Jateng Sejahtera bagi fakir miskin non produktif;
peningkatan peran PSKS dalam mendukung usaha kesejahteraan sosial; stimulan
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
34
lumbung pangan pada daerah rawan pangan; bantuan pembangunan rumah
sederhana layak huni dan perbaikan kualitas lingkungan kawasan permukiman
kumuh termasuk diantaranya air bersih, sanitasi, dan listrik (sambungan listrik
untuk rumah tangga miskin); pemenuhan sarana prasarana dan kebutuhan dasar
PMKS dalam panti sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
peningkatan peran serta aktif masyarakat dalam penggunaan KB Metode
Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); kemudahan akses memperoleh dokumen
administrasi kependudukan bagi masyarakat miskin.
b. Penguatan sustainable livelihood melalui : fasilitasi akses terhadap modal,
manajemen dan pasar; Pengembangan start up wirausaha baru; Pemberdayaan
dan pengembangan ekonomi masyarakat diantaranya dengan peningkatan peran
dan produktivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebanyak 500 unit serta
peningkatan akses ekonomi perempuan; peningkatan peran dan keaktifan Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Tri Bina (Bina
Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia).
c. Penguatan tugas dan fungsi kelembagaan penanggulangan kemiskinan/TKPKD
dengan Satgas Kemiskinan serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan
melalui Program "Maju Bareng untuk Penanggulangan Kemiskinan” dengan
gotong-royong menjalin kemitraan bersama pihak-pihak lain termasuk non
pemerintah (swasta, lembaga zakat, perguruan tinggi) dalam menanggulangi
kemiskinan.
d. Penguatan SDM pengelola BDT dalam verifikasi dan validasi untuk meningkatkan
ketepatan sasaran, program/kegiatan maupun lokasi intervensi serta
pengintegrasian penanganan kemiskinan.
e. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan
keterampilan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja dan penguatan program link
and match.
f. Perluasan kesempatan kerja dengan menciptakan kondisi lingkungan yang
bersaing dan friendly bagi investasi, membuka akses pasar tenaga kerja dan
pelaksanaan padat karya pekerjaan umum.
g. Peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja diantaranya
melalui BPJS Ketenagakerjaan, serta perlindungan tenaga kerja perempuan dan
anak.
2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah, fokus
pada :
a. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas, melalui :
peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan; peningkatan distribusi prasarana
dan sarana pendidikan; peningkatan kualitas, dan distribusi pendidik dan tenaga
kependidikan; pengembangan kurikulum berbasis skill, knowledge, attitude dan
learning culture; penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi; peningkatan literasi
masyarakat; pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat diantaranya dengan
pemanfaatan ruang bersama yang terbuka dan mudah dijangkau untuk kegiatan
kebudayaan masyarakat, peningkatan pendidikan keagamaan serta peningkatan
kesejahteraan bagi guru pengajar keagamaan.
b. Meningkatkan upaya promotif, dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya
kuratif, dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan, melalui : Peningkatan
upaya penerapan paradigma sehat (GERMAS, PHBS, penanggulangan stunting,
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
35
penuntasan ODF, peran Posyandu); Peningkatan akses, mutu, dan standarisasi
pelayanan kesehatan; Peningkatan dan pemerataan prasarana sarana
kesehatan, serta sumberdaya kesehatan; Pembudayaan/ pemassalan olahraga
kepada masyarakat didukung dengan peningkatan prasarana dan sarana
olahraga.
c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak melalui:
Pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak; peningkatan akses politik
untuk perempuan; serta pencegahan perdagangan manusia.
d. Penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan lanjut usia baik potensial maupun
non potensial antara lain melalui pelayanan keagamaan dan mental spiritual,
kesehatan, pelayanan penyakit ketuaan (senecsent diseases) dan degeneratif,
kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan, kemudahan dalam penggunaan
fasilitas, sarana dan prasarana umum serta bantuan hukum, jaminan sosial,
perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, serta pemberian literasi tentang
pentingnya tabungan (savings) sebagai bentuk jaminan perlindungan hari tua.
e. Keterpaduan antar daerah dan sektor dalam upaya pengendalian kependudukan
melalui penyusunan kebijakan pembangunan kualitas kependudukan
3. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan
keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana, fokus pada :
a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan,
serta kualitas produk pertanian, melalui : Peningkatan kemampuan petani dalam
budidaya pertanian,pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian; Penguatan
kelembagaan dan dukungan jaminan usaha/asuransi petani; Pengembangan
pertanian terintegrasi melalui agriculture estate yaitu integrasi hulu-hilir dan
kerjasama antara kelompok tani dengan BUMD pangan dalam bentuk korporasi,
dengan konsolidasi lahan dan usaha pada petani dengan lahan sempit, didukung
pinjaman kredit dari perbankan dan jaminan kredit dari BUMD penjamin kredit;
Peningkatan prasarana sarana pertanian termasuk jaringan irigasi di 28 Daerah
Irigasi kewenangan Provinsi, waduk/embung dan tampungan air lainnya serta
upaya menjaga ketersediaan air di 8 lokasi (Embung Sempu, Empung
Bendungan, Embung Turi Sundang, Embung Kembang Kab. Wonogiri; Embung
Sokoagung, Embung Bagelen (Lanjutan) Kab Purworejo; Embung Siandong,
Embung Tembelang Kab. Brebes).
b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui: Peningkatan
kapasitas usaha perikanan, jaminan kemudahan dan perlindungan bagi
nelayan/asuransi nelayan termasuk di dalamnya akses teknologi dan permodalan;
Peningkatan prasarana sarana perikanan tangkap; Peningkatan kualitas dan
kapasitas unit pengolah ikan; Perbaikan tata niaga perikanan.
c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu, melalui
legalisasi sertifikasi kayu dan perijinan industri primer pengolahan hasil hutan
kapasitas lebih besar menuju 6.000 m3 dengan tetap memperhatikan fungsi hutan
sebagai fungsi lindung dan keterlibatan serta kesejahteraan masyarakat sekitar
hutan.
d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan melalui operasional
sistem logistik daerah oleh BUMD Pangan yaitu penyerapan produk hasil
pertanian dari petani pada saat harga panen rendah dan menjual produk pada
saat harga di konsumen tinggi, sehingga tercipta stabilitas harga dan stok;
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
36
memperpendek rantai distribusi serta adanya pengelolaan stok dengan cadangan
pangan, konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA),
serta mutu dan keamanan pangan segar.
e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah
melalui : pengembangan kawasan industri dan industri yang menyerap banyak
tenaga kerja; peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, dan hilirisasi industri
(standarisasi produk dan inovasi produk); pengembangan inovasi teknologi
produksi; penguatan industri kecil dan menengah (modal, pemasaran dan
standarisasi produk); pengembangan bahan baku industri substitusi impor;
penguatan kelembagaan dan manajemen koperasi; integrasi antar sektor
pendukung.
f. Peningkatan eco socio tourism berbasis masyarakat (local based community) dan
lingkungan hidup dengan mempertimbangkan potensi keunggulan spesifik Jawa
Tengah melalui pengembangan desa eco wisata dan pengembangan Daya Tarik
Wisata untuk mendukung koridor pariwisata Jawa Tengah. Implementasinya
dilakukan dengan : Perbaikan prasarana dan sarana destinasi pariwisata,
manajemen pengelolaan daerah wisata, dan kapasitas pelaku pariwisat;
Peningkatan promosi wisata melalui pemanfaatan teknologi; Peningkatan
kerjasama dengan pelaku wisata; Peningkatan aksesibilitas menuju daerah tujuan
wisata; Optimalisasi peran serta swasta dan masyarakat dalam industri
pariwisata.
g. Perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif melalui: Perbaikan
sistem dan layanan perijinan mudah, murah, cepat, dan tepat serta terbuka;
Pengembangan digital investment promotion; Mendorong perwujudan investasi
hijau; serta didukung dengan peningkatan sinergi pengembangan investasi
Pemerintah dengan dunia usah
h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan
penumpang serta konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan, melalui :
peningkatan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata, kawasan industri, pusat
pertumbuhan, wilayah kemiskinan dengan fasilitasi pengembangan bandara
berupa pengadaan tanah Pembangunan Bandara Jenderal Besar Sudirman
Purbalingga (Tahap II), Ngloram Cepu (Tahap I) dan Dewadaru Karimunjawa
(Tahap I); peningkatan jalan-jalan provinsi dan sinergi dengan jalan Nasional dan
Kabupaten/Kota; Fasilitasi Reaktivasi jalur Kereta Api Semarang-Demak-Kudus-
Pati-Rembang (berupa FGD Tahap II); Kedungjati-Tuntang-Ambarawa-Magelang
dan Purwokerto-Wonosobo (Tahap II); konektivitas antar daerah dan wilayah
pengembangan melalui pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan
pada kawasan aglomerasi perkotaan diantaranya pada wilayah Kedungsepur,
Barlingmascakeb, Subosukowonosraten, dan Purwomanggung, serta peningkatan
Terminal Tipe B utamanya untuk mendukung pengembangan Kawasan
perbatasan dan peningkatan PKL ke PKW; peningkatan jalan provinsi di daerah
perbatasan dengan Jatim, Jabar, dan DIY serta menghubungkan kawasan
pengembangan industri dan pusat pertumbuhan baru di Barlingmascakeb,
Purwomanggung, Bregasmalang, Kedungsapur, dan Banglor.
i. Peningkatan kualitas lingkungan melalui pembentukan karakter masyarakat untuk
mencintai lingkungan; konservasi lingkungan; pemulihan kembali lingkungan.
j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana melalui:
pengembangan masyarakat tangguh bencana, pengembangan sistem peringatan
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
37
dini (early warning system) berbasis masyarakat, pengembangan kurikulum
pendidikan kebencanaan, pengurangan risiko bencana lintas sektor, dan
inventarisasi daerah terdampak bencana.
4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan
kapasitas fiskal daerah, fokus pada :
a. Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (direct services),
serta membangun pemerintahan yang terbuka (open government) dengan
perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam
penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan
aspirasi publik antara lain melalui kunjungan lapangan (roadshow) dalam rangka
menuju nilai IKM 82.
b. Peningkatan pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi dalam birokrasi
(digitalisasi tata kelola pemerintahan) dalam rangka menuju nilai SPBE 2,88.
c. Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui
pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja (penguatan
proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan
daerah secara terpadu dan responsif) dalam rangka mendukung pencapaian nilai
SAKIP 82 (A); penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan
kemandirian fiskal; peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern pemerintah
melalui perkuatan maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
menuju level 3,2, perkuatan kapabilitas APIP dari sisi quality assurance dan
consulting partner dalam rangka mencapai tingkat kapabilitas APIP sampai pada
level 3, serta pengendalian dan penegakan produk hukum.
d. Perwujudan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik dan efisiensi
kelembagaannya, melalui: Manejemen pengelolaan ASN berdasarkan merit
system secara transparan, obyektif dan akuntabel (pemetaan, penilaian,
penataan, pengembangan kompetensi, pengembangan sistem penilaian kinerja,
kesejahteraan, promosi terbuka/talent scouting, analisis jabatan, penegakan
disiplin, pengembangan jabatan fungsional tertentu) dalam rangka mencapai nilai
indeks sistem merit 0,68 (Baik); perbaikan kinerja organisasi menuju struktur
berbasis kinerja yang diukur sampai dengan dampak (outcome) dan didukung
perbaikan tata laksana organisasi.
e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme dan
kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk
mengurangi konflik bernuansa SARA dengan persentase sebesar 15%.
f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka
menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal
melalui pemberdayaan 300 Kader Siaga Trantibum (KST).
Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 merupakan upaya untuk mencapai target kinerja utama daerah Tahun 2020 yaitu : a. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15%;
b. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 77;
c. Angka Kemiskinan turun menjadi 9,81-8,8%;
d. Indeks Gini sebesar 0,34;
e. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,33%;
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
38
f. Pertumbuhan Ekonomi antara 5,4 – 5,7%;
g. Inflasi pada angka 3,0±1;
h. PDRB per kapita sebesar Rp. 39,25 juta;
i. Indeks Williamson sebesar 0,59;
j. Nilai Tukar Petani 102,42;
k. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72;
l. Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,06; dan
m. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 66,87.
Rencana pembangunan daerah tahun 2020 juga untuk mewujudkan implementasi Program Unggulan Jawa Tengah yaitu :
1. Sekolah tanpa sekat; pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK;
2. Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru pendidikan agama;
3. Reformasi birokrasi di kabupaten/kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi;
4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni;
5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk Wirausaha Muda;
6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan;
7. Pengembangan transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi;
8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi;
9. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah biaya pemerintah khusus untuk siswa miskin (SMAN, SMKN, SLB) dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel;
10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan.
4.2.3.3. Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2020
Berpedoman pada dokumen perencanaan nasional dan Provinsi Jawa Tengah, serta RPJMD Kota Pekalongan tahun 2016-2021, maka prioritas pembangunan Pemerintah Kota Pekalongan pada Tahun 2020 dilaksanakan dengan tema “Pemantapan Tingkat Kesejahteraan, Kemandirian Dan Masyarakat Yang Berbudaya Berlandaskan Nilai-Nilai Religiusitas”, dengan prioritas kepada
1. Pengembangan dan perluasan sektor-sektor ekonomi kreatif dan unggulan daerah
untuk mendorong pemerataan pendapatan masyarakat, dengan fokus pada :
a. Peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan perluasan kesempatan kerja dan
berusaha bagi angkatan kerja.
b. Peningkatan upaya penanganan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar
PMKS dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha.
c. Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor industri, perdagangan dan jasa
melalui peningkatan produksi dan produktifitas usaha bagi industri kecil dan
menengah, perikanan, perdagangan, jasa serta memantapkan pelayanan
perizinan dan investasi.
d. Penguatan kepariwisataan berbasis ekonomi kreatif, budaya, religi dan sumber
daya alam melalui peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya,
peningkatan promosi, peningkatan kerjasama para pemangku kepentingan dan
pengembangan paket wisata dengan daerah sekitar.
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
39
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penguatan layanan jaminan
kesehatan yang memadai, dengan fokus pada peningkatan upaya penerapan
paradigma sehat (Germas/Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, PHBS/Pola Hidup
Bersih dan Sehat, penanganan stunting, penuntasan ODF/Open Defecation Free,
peningkatan peran Posyandu), peningkatan akses, mutu, pemenuhan standarisasi
pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan, serta
meningkatkan cakupan jaminan pelayanan kesehatan untuk memenuhi universal
health coverage (UHC).
3. Peningkatan derajat pendidikan masyarakat disertai jaminan memperoleh akses dan
mutu pelayanan pendidikan secara terus menerus dan berkelanjutan, dengan fokus
pada :
a. Peningkatan akses pendidikan bagi penduduk miskin.
b. Perbaikan kualitas penyelenggaraan pendidikan secara luas melalui
peningkatan distribusi prasarana dan sarana pendidikan, peningkatan kualitas
dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan kurikulum
berbasis keahlian, pengetahuan, sikap, perilaku dan budaya belajar,
peningkatan literasi masyarakat, pendidikan inklusi, dan peningkatan kesadaran
bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, orang tua
dan masyarakat.
4. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman disertai dengan daya dukung sarana
prasarana dasar yang memadai, dengan fokus pada :
a. Peningkatan kualitas jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air
minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan sampah, pengamanan
kebakaran, serta pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan rumah
sederhana layak huni.
b. Peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan melalui penyediaan ruang
terbuka hijau privat dan publik, pengembangan kawasan lindung mangrove,
pengendalian pemanfaatan air bawah tanah, pembentukan karakter masyarakat
cinta lingkungan serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan
lingkungan hidup.
5. Penguatan infrastruktur dan suprastruktur penanggulangan bencana sejalan dengan
upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan terhadap korban bencana,
dengan fokus pada pencegahan dan penanggulangan bencana melalui
pembangunan dan pengembangan drainase primer, sekunder, tersier dan sarana
prasarana pengendali banjir dan rob yang terkoneksi dalam satu sistem drainase
perkotaan, pengembangan masyarakat tangguh bencana, dan pengembangan sistem
peringatan dini bencana banjir dan rob serta potensi bencana lainnya.
6. Penguatan kewirausahaan masyarakat disertai dengan pemantapan nilai dan
semangat kegotongroyongan serta dinamika kehidupan sosial harmonis menuju
tatanan masyarakat sipil madani, dengan fokus pada Penguatan kemampuan
teknologi informasi bagi masyarakat dan UKM melalui pelatihan dan pengembangan
kewirausahaan berbasis teknologi informasi, peningkatan prasarana dan sarana
teknologi informasi, pengembangan e-commerce produk-produk industri kreatif Kota
Pekalongan, serta penguatan peran aktif perempuan dalam pengembangan ekonomi.
7. Pemantapan infrastruktur penghubung jalur ekonomi regional serta peningkatan
kualitas infrastruktur kawasan strategis perkotaan di bidang sosial, budaya dan
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
40
ekonomi sebagai pendukung utama kemapanan pertumbuhan ekonomi Kota
Pekalongan, dengan fokus pada :
a. Rintisan pembangunan “Kawasan Pekalongan Baru”, lanjutan pembangunan
pasar Banjarsari, lanjutan penataan kawasan alun-alun, serta penataan
kawasan strategis lainnya yang berbasis gender, ramah anak, ramah diffabel,
dan ramah lingkungan.
b. Peningkatan akses dan keselamatan lalu lintas melalui pengembangan
angkutan umum antar kawasan strategis, pembangunan shelter penghubung
kawasan wisata dan ekonomi, serta pembangunan sarana prasarana
transportasi lainnya.
8. Pemantapan nilai-nilai religiusitas disertai dengan implementasi dalam kehidupan
sosial masyarakat untuk memperkuat karakter masyarakat yang berbudaya dan
berkinerja tinggi, dengan fokus pada Peningkatan edukasi tentang karakter,
keberagaman, toleransi, spiritualisme dan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan
masyarakat sejak usia dini.
9. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah, dengan fokus pada :
a. Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui
penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah terintegrasi berbasis kinerja, serta peningkatan
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
b. Perwujudan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik dan efisiensi
kelembagaan melalui manajemen pengelolaan ASN, perbaikan kinerja
organisasi menuju struktur berbasis kinerja dan perbaikan tata laksana
organisasi.
c. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kondusivitas wilayah khususnya
dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah.
Dalam kerangka pencapaian prioritas pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2020,
beberapa kebijakan belanja yang diambli adalah:
1) Upaya penanganan rob secara berkelanjutan dengan menjaga sinkronisasi program
pembangunan tanggul yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi
2) Pengalokasian dana kelurahan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 130 Tahun 2018 termasuk di dalamnya peningkatan semangat gotong royong
dalam peningkatan kebersihan dan pengelolaan sampah lingkungan.
3) Penyusunan dokumen pendukung perencanaan guna penyusunan dokumen RPJMD
Kota Pekalongan Tahun 2022-2026.
4) Melanjutkan pengalokasian anggaran pendidikan anak usia dini dan pendidikan
dasar yang meliputi Jenjang Pendidikan PAUD, TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs baik
Negeri ataupun Swasta, diberikan melalui pemberian Fasilitasi Operasional
Pendidikan (FOP) dan pemberian beasiswa miskin, pengalokasian dana untuk
peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan Standard
Nasional Pendidikan (SNP) serta pemberian bantuan kesra bagi Guru dan Tenaga
Kependidikan Non PNS baik pada Sekolah Negeri ataupun Sekolah / Madrasah
Swasta
5) Melanjutkan pemberian layanan kesehatan di Puskesmas sampai dengan pukul
21.00 WIB melalui penyediaan alat kesehatan dan penunjangnya serta tenaga
kesehatan sesuai standar.
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
41
6) Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan serta kawasan strategis kota sesuai
dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Pekalongan Tahun 2016-2021 untuk meningkatkan kualitas dan daya dukung bagi
daya tarik wisatawan sehingga akan memberikan pengaruh positif bagi pertumbuhan
ekonomi di Kota Pekalongan secara bertahap dan berkelanjutan
7) Penguatan aksen kawasan-kawasan strategis dan infrastruktur pariwisata sebagai
upaya untuk meningkatkan daya tarik wisatawan/pengunjung ataupun sebagai
bagian dari peningkatan kualitas ruang publik perkotaan
8) Penyediaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan untuk
mendorong majunya pasar tradisional sehingga akan menyentuh secara langsung
sendi-sendi perekonomian masyarakat menengah ke bawah
9) Mempertahankan dan meningkatkan prestasi olahraga melalui peningkatan kualitas
sarana dan prasarana keolahragaan yang diawali dengan kajian secara menyeluruh
terhadap sarana dan prasarana yang ada di Kota Pekalongan
10) Penguatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan dengan terus meningkatkan akses masyarakat dalam
suatu perspektif check and balance dari kebijakan pembangunan daerah
11) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkantoran berupa bangunan gedung,
pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung, ataupun sarana mobilitas dalam
upaya peningkatan kualitas layanan publik
12) Dalam rangka pengendalian dan efektifitas penganggaran, kebijakan penganggaran
perjalanan dinas dan belanja Alat Tulis Kantor tetap diarahkan pada pemusatan di
kegiatan yang berada di bawah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
13) Dalam upaya untuk lebih mengarahkan program dan kegiatan sesuai dengan output,
outcome, ataupun sebagai tindaklanjut atas terbitnya peraturan perundang-
undangan, maka akan dilakukan penyesuaian, baik dalam kerangka program
ataupun kegiatan
14) Penyusunan plafon belanja program kegiatan prioritas tambahan atau “waiting list”
yang akan dipertimbangkan sebagai usulan plafon belanja tambahan.
4.2.3.4. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prioritas pembangunan Kota
Pekalongan dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan
pembangunan dan sejalan tujuan sasaran RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021,
serta memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 dan
prioritas pembangunan nasional tahun 2020, yang ditunjukkan dalam tabel-tabel berikut.
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
42
Tabel 4.1 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan dalam Rancangan KUA-PPAS
dengan Prioritas Nasional
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL
URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANCANGAN APBD
PROGRAM
BELANJA PEGAWAI, BUNGA SUBSIDI, HIBAH, BANSOS,
BAGI HASIL, BANKEU, BELANJA TDK TERDUGA
PROGRAM (Rp)
BELANJA PEGAWAI, BUNGA SUBSIDI, HIBAH, BANSOS,
BAGI HASIL, BANKEU, BELANJA TDK TERDUGA
JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7=5+6
1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini
495.000.000 495.000.000
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
29.230.212.000 29.230.212.000
Program Pendidikan Non Formal
961.510.000 961.510.000
Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
17.875.000.000 17.875.000.000
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.130.000.000 1.130.000.000
Program Peningkatan Akses Terhadap Layanan Pendidikan
126.000.000 126.000.000
Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan
21.860.297.000 21.860.297.000
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pendidikan Dasar
860.000.000 860.000.000
Program Pembentukan Karakter Anak
670.000.000 670.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Paud Dan Pnf
380.000.000 380.000.000
Program Pembentukan Karakter Siswa
3.924.602.000 3.924.602.000
Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TPG PNSD)
51.228.423.000 51.228.423.000
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
43
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL
URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANCANGAN APBD
PROGRAM
BELANJA PEGAWAI, BUNGA SUBSIDI, HIBAH, BANSOS,
BAGI HASIL, BANKEU, BELANJA TDK TERDUGA
PROGRAM (Rp)
BELANJA PEGAWAI, BUNGA SUBSIDI, HIBAH, BANSOS,
BAGI HASIL, BANKEU, BELANJA TDK TERDUGA
JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7=5+6
Tambahan Penghasilan Guru 167.450.000 167.450.000
Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6.892.200.000 6.892.200.000
BOP Pendidikan kesetaraan 2.370.600.000 2.370.600.000
Kesehatan Program Pengawasan Obat Dan Makanan
350.000.000 350.000.000
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
892.735.000 892.735.000
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
928.000.000 928.000.000
Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular Dan Penyakit Tidak Menular
3.376.877.000 3.376.877.000
Program Pelayanan Blud Puskesmas Dan Sarana Kesehatan Lainnya
16.700.000.000 16.700.000.000
Program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja Dan Kesehatan Olah Raga
395.000.000 395.000.000
Program Kesehatan Keluarga 956.761.000 956.761.000
Program Jaminan Kesehatan 12.600.000.000 12.600.000.000
Program Peningkatan Sarana Prasarana, Penyediaan Obat, Perbekalan Kesehatan Dan Obat Asli Indonesia
12.734.558.000 12.734.558.000
Program Promosi Dan Pemberdayaan Kesehatan
940.853.000 940.853.000
Program Manajemen Pelayanan Kesehatan
10.988.768.000 10.988.768.000
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
44
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL
URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANCANGAN APBD
PROGRAM
BELANJA PEGAWAI, BUNGA SUBSIDI, HIBAH, BANSOS,
BAGI HASIL, BANKEU, BELANJA TDK TERDUGA
PROGRAM (Rp)
BELANJA PEGAWAI, BUNGA SUBSIDI, HIBAH, BANSOS,
BAGI HASIL, BANKEU, BELANJA TDK TERDUGA
JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7=5+6
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata
9.326.677.000 9.326.677.000
Program Peningkatan Pelayanan Blud
78.300.000.000 78.300.000.000
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak Di Rumah Sakit
126.000.000 126.000.000
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rujukan
459.750.000 459.750.000
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keperawatan
40.000.000 40.000.000
Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (Kat) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya
782.480.000 782.480.000
Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2.872.285.000 2.872.285.000
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
644.250.000 644.250.000
Perumahan dan Permukiman
Program Pengembangan Perumahan
11.742.144.000 11.742.144.000
Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman
39.994.756.000 39.994.756.000
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
45
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL
URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANCANGAN APBD
PROGRAM
BELANJA PEGAWAI, BUNGA SUBSIDI, HIBAH, BANSOS,
BAGI HASIL, BANKEU, BELANJA TDK TERDUGA
PROGRAM (Rp)
BELANJA PEGAWAI, BUNGA SUBSIDI, HIBAH, BANSOS,
BAGI HASIL, BANKEU, BELANJA TDK TERDUGA
JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7=5+6
2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan
5.130.000.000 5.130.000.000
Program Pengendalian Banjir 5.689.925.000 5.689.925.000
Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh
12.132.125.000 12.132.125.000
Program Pemanfaatan Ruang 95.000.000 95.000.000
Program Peningkatan Dan Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
36.297.984.000 36.297.984.000
Program Pembinaan Dan Pengembangan Jasa Konstruksi
245.000.000 245.000.000
Program Peningkatan Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Dan Drainase
7.443.850.000 7.443.850.000
Pertanahan Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah
7.747.000.000 7.747.000.000
Perhubungan Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan
1.329.000.000 1.329.000.000
Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan
1.857.630.000 1.857.630.000
Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas
2.445.530.000 2.445.530.000
3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja
Pertanian Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
245.000.000 245.000.000
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
46
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL
URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANCANGAN APBD
PROGRAM
BELANJA PEGAWAI, BUNGA SUBSIDI, HIBAH, BANSOS,
BAGI HASIL, BANKEU, BELANJA TDK TERDUGA
PROGRAM (Rp)
BELANJA PEGAWAI, BUNGA SUBSIDI, HIBAH, BANSOS,
BAGI HASIL, BANKEU, BELANJA TDK TERDUGA
JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7=5+6
Program Peningkatan Kapasitas Sdm Pertanian
160.000.000 160.000.000
Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian
224.852.000 224.852.000
Program Peningkatan Pelayanan Peternakan Dan Kesehatan Hewan
1.067.000.000 1.067.000.000
Industri Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah
165.000.000 165.000.000
Program Penataan Struktur Industri
10.000.000 10.000.000
Program Peningkatan Sdm Pelatihan Teknologi Industri
103.000.000 103.000.000
Perdagangan Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan
448.000.000 448.000.000
Program Pengembangan Ekspor
200.000.000 200.000.000
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
345.000.000 345.000.000
Program Pembinaan Pedagang Kakilima Dan Asongan
93.000.000 93.000.000
Program Pengembangan Pasar Tradisional
37.466.200.000 37.466.200.000
Koperasi dan UKM Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Konduksif
855.500.000 855.500.000
Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
40.000.000 40.000.000
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
47
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL
URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANCANGAN APBD
PROGRAM
BELANJA PEGAWAI, BUNGA SUBSIDI, HIBAH, BANSOS,
BAGI HASIL, BANKEU, BELANJA TDK TERDUGA
PROGRAM (Rp)
BELANJA PEGAWAI, BUNGA SUBSIDI, HIBAH, BANSOS,
BAGI HASIL, BANKEU, BELANJA TDK TERDUGA
JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7=5+6
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Dan Umkm
676.200.000 676.200.000
Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
436.000.000 436.000.000
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
2.616.018.000 2.616.018.000
Program Pengembangan Kemitraan
- -
Kebudayaan Program Pengembangan Dan Pengelolaan Kekayaan Budaya
3.154.654.000 3.154.654.000
Tenaga Kerja Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja
3.215.500.000 3.215.500.000
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1.151.945.000 1.151.945.000
Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
439.650.000 439.650.000
-
4. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup
Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan
633.500.000 633.500.000
Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
8.024.120.000 8.024.120.000
Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
2.099.634.000 2.099.634.000
Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam
62.000.000 62.000.000
Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber
440.200.000 440.200.000
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
48
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL
URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANCANGAN APBD
PROGRAM
BELANJA PEGAWAI, BUNGA SUBSIDI, HIBAH, BANSOS,
BAGI HASIL, BANKEU, BELANJA TDK TERDUGA
PROGRAM (Rp)
BELANJA PEGAWAI, BUNGA SUBSIDI, HIBAH, BANSOS,
BAGI HASIL, BANKEU, BELANJA TDK TERDUGA
JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7=5+6
Daya Alam Dan Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth)
590.000.000 590.000.000
Program Pengawasan Dan Penaatan Hukum Lingkungan
163.000.000 163.000.000
-
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan
Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal
661.570.000 661.570.000
Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (Dbhcht)
140.000.000 140.000.000
Program Pelayanan Kedaruratan Sipil
3.060.750.000 3.060.750.000
Program Peningkatan Kepatuhan Aparatur, Badan Usaha/Hukum Dan Masyarakat Pada Produk Hukum Daerah
3.740.814.000 3.740.814.000
Program Penanggulangan Bencana Alam
1.250.947.000 1.250.947.000
Program Pendidikan Politik Masyarakat
290.000.000 290.000.000
Program Kemitraan Dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1.381.860.000 1.381.860.000
-
JUMLAH 438.728.473.000 60.658.673.000 499.387.146.000
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
49
Tabel 4.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan dalam Rancangan KUA-PPAS dengan Prioritas Provinsi Jawa Tengah
NO PRIORITAS PROVINSI JAWA
TENGAH
URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANCANGAN APBD
PROGRAM BELANJA
LANGSUNG BELANJA TIDAK
LANGSUNG JUMLAH
1 2 3 4 5 6=4+5
1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran
Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (Kat) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya
782.480.000 782.480.000
Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 2.872.285.000 2.872.285.000
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 644.250.000 644.250.000
Tenaga Kerja Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja 3.215.500.000 3.215.500.000
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1.151.945.000 1.151.945.000
Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
439.650.000 439.650.000
Perumahan dan Permukiman Program Pengembangan Perumahan 11.742.144.000 11.742.144.000
Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman 39.994.756.000 39.994.756.000
2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah
Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini 495.000.000 495.000.000
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 29.230.212.000 29.230.212.000
Program Pendidikan Non Formal 961.510.000 961.510.000
Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 17.875.000.000 17.875.000.000
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.130.000.000 1.130.000.000
Program Peningkatan Akses Terhadap Layanan Pendidikan 126.000.000 126.000.000
Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan 21.860.297.000 21.860.297.000
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pendidikan Dasar
860.000.000 860.000.000
Program Pembentukan Karakter Anak 670.000.000 670.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Paud Dan Pnf 380.000.000 380.000.000
Program Pembentukan Karakter Siswa 3.924.602.000 3.924.602.000
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
50
NO PRIORITAS PROVINSI JAWA
TENGAH
URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANCANGAN APBD
PROGRAM BELANJA
LANGSUNG BELANJA TIDAK
LANGSUNG JUMLAH
1 2 3 4 5 6=4+5
Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TPG PNSD)
51.228.423.000 51.228.423.000
Tambahan Penghasilan Guru 167.450.000 167.450.000
Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6.892.200.000 6.892.200.000
BOP Pendidikan kesetaraan 2.370.600.000 2.370.600.000
Kesehatan Program Pengawasan Obat Dan Makanan 350.000.000 350.000.000
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 892.735.000 892.735.000
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 928.000.000 928.000.000
Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular Dan Penyakit Tidak Menular
3.376.877.000 3.376.877.000
Program Pelayanan Blud Puskesmas Dan Sarana Kesehatan Lainnya
16.700.000.000 16.700.000.000
Program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja Dan Kesehatan Olah Raga
395.000.000 395.000.000
Program Kesehatan Keluarga 956.761.000 956.761.000
Program Jaminan Kesehatan 12.600.000.000 12.600.000.000
Program Peningkatan Sarana Prasarana, Penyediaan Obat, Perbekalan Kesehatan Dan Obat Asli Indonesia
12.734.558.000 12.734.558.000
Program Promosi Dan Pemberdayaan Kesehatan 940.853.000 940.853.000
Program Manajemen Pelayanan Kesehatan 10.988.768.000 10.988.768.000
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata
9.326.677.000 9.326.677.000
Program Peningkatan Pelayanan Blud 78.300.000.000 78.300.000.000
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak Di Rumah Sakit
126.000.000 126.000.000
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rujukan 459.750.000 459.750.000
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keperawatan
40.000.000 40.000.000
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
51
NO PRIORITAS PROVINSI JAWA
TENGAH
URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANCANGAN APBD
PROGRAM BELANJA
LANGSUNG BELANJA TIDAK
LANGSUNG JUMLAH
1 2 3 4 5 6=4+5
3. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana
Pertanian Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 245.000.000 245.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sdm Pertanian 160.000.000 160.000.000
Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian 224.852.000 224.852.000
Program Peningkatan Pelayanan Peternakan Dan Kesehatan Hewan
1.067.000.000 1.067.000.000
Industri Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah 165.000.000 165.000.000
Program Penataan Struktur Industri 10.000.000 10.000.000
Program Peningkatan Sdm Pelatihan Teknologi Industri 103.000.000 103.000.000
Perdagangan Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan
448.000.000 448.000.000
Program Pengembangan Ekspor 200.000.000 200.000.000
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 345.000.000 345.000.000
Program Pembinaan Pedagang Kakilima Dan Asongan 93.000.000 93.000.000
Program Pengembangan Pasar Tradisional 37.466.200.000 37.466.200.000
Koperasi dan UKM Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Konduksif
855.500.000 855.500.000
Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
40.000.000 40.000.000
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Dan Umkm
676.200.000 676.200.000
Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 436.000.000 436.000.000
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 2.616.018.000 2.616.018.000
Kebudayaan Program Pengembangan Dan Pengelolaan Kekayaan Budaya 3.154.654.000 3.154.654.000
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan 5.130.000.000 5.130.000.000
Program Pengendalian Banjir 5.689.925.000 5.689.925.000
Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh 12.132.125.000 12.132.125.000
Program Pemanfaatan Ruang 95.000.000 95.000.000
Program Peningkatan Dan Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan 36.297.984.000 36.297.984.000
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
52
NO PRIORITAS PROVINSI JAWA
TENGAH
URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANCANGAN APBD
PROGRAM BELANJA
LANGSUNG BELANJA TIDAK
LANGSUNG JUMLAH
1 2 3 4 5 6=4+5
Program Pembinaan Dan Pengembangan Jasa Konstruksi 245.000.000 245.000.000
Program Peningkatan Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Dan Drainase
7.443.850.000 7.443.850.000
Pertanahan Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah
7.747.000.000 7.747.000.000
Lingkungan Hidup Program Peningkatan Ketahanan Pangan 633.500.000 633.500.000
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 8.024.120.000 8.024.120.000
Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
2.099.634.000 2.099.634.000
Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam 62.000.000 62.000.000
Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup
440.200.000 440.200.000
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth) 590.000.000 590.000.000
Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap 2.580.400.000 2.580.400.000
Program Pengembangan Agribisnis Budidaya Perikanan 335.000.000 335.000.000
Program Pengembangan Technopark Perikanan 1.260.000.000 1.260.000.000
4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah
Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal
661.570.000 661.570.000
Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (Dbhcht) 140.000.000 140.000.000
Program Pelayanan Kedaruratan Sipil 3.060.750.000 3.060.750.000
Program Peningkatan Kepatuhan Aparatur, Badan Usaha/Hukum Dan Masyarakat Pada Produk Hukum Daerah
3.740.814.000 3.740.814.000
Program Penanggulangan Bencana Alam 1.250.947.000 1.250.947.000
Program Pendidikan Politik Masyarakat 290.000.000 290.000.000
Program Kemitraan Dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1.381.860.000 1.381.860.000
Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan Infrastruktur Tik 1.608.900.000 1.608.900.000
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1.629.700.000 1.629.700.000
Program Pengelolaan Diseminasi Informasi, Kerjasama Media Dan Penguatan Sumber Daya Komunikasi Publik
2.489.625.000 2.489.625.000
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
53
NO PRIORITAS PROVINSI JAWA
TENGAH
URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANCANGAN APBD
PROGRAM BELANJA
LANGSUNG BELANJA TIDAK
LANGSUNG JUMLAH
1 2 3 4 5 6=4+5
Program Pengelolaan Pengaduan Dan Aspirasi Masyarakat Dan Penguatan Kip
774.000.000 774.000.000
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 220.500.000 220.500.000
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan
124.000.000 124.000.000
Penanaman Modal Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi 284.000.000 284.000.000
Program Pelaksanaan Dan Pengendalian Penanaman Modal 158.300.000 158.300.000
Program Pelayanan Perizinan 1.076.900.000 1.076.900.000
Kearsipan Program Pembinaan, Pengembangan Dan Pengawasan Kearsipan
183.500.000 183.500.000
Program Pengelolaan Dan Pelestarian Arsip 471.000.000 471.000.000
Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan
860.000.000 860.000.000
Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan Data/Informasi 100.000.000 100.000.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.790.000.000 1.790.000.000
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 150.000.000 150.000.000
Program Perencanaan Infrastruktur Wilayah, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
904.500.000 904.500.000
Program Perencanaan Bidang Pemerintahan, Sosial Dan Budaya
350.400.000 350.400.000
Penelitian dan Pengembangan Program Pengkajian Dan Penelitian 830.000.000 830.000.000
Program Pengembangan Iptek Dan Inovasi Daerah 825.000.000 825.000.000
Keuangan Daerah Program Peningkatan Pendapatan Daerah 1.898.500.000 1.898.500.000
Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah 3.655.000.000 3.655.000.000
Program Penyusunan Apbd Dan Pengelolaan Hibah Bansos 1.169.000.000 1.169.000.000
Program Pengelolaan Akuntansi Dan Pelaporan 909.600.000 909.600.000
Program Penagihan Dan Pemeriksaan Kewajiban Pajak Daerah 1.073.000.000 1.073.000.000
Program Pengelolaan Perbendaharaan Dan Kas Daerah 755.650.000 755.650.000
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Program Penataan Dan Pengembangan Aparatur 624.500.000 624.500.000
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
54
NO PRIORITAS PROVINSI JAWA
TENGAH
URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANCANGAN APBD
PROGRAM BELANJA
LANGSUNG BELANJA TIDAK
LANGSUNG JUMLAH
1 2 3 4 5 6=4+5
Program Peningkatan Kapasitas Sdm Aparatur 2.880.000.000 2.880.000.000
Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian 235.150.000 235.150.000
Program Pelayanan Informasi Kepegawaian 70.000.000 70.000.000
Fungsi Lainnya Program Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan 1.802.820.000 1.802.820.000
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 865.000.000 865.000.000
Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai (Dbhcht) 175.000.000 175.000.000
Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat Bidang Hukum
365.000.000 365.000.000
Program Penataan Ketatalaksanaan, Kelembagaan Dan Pendayagunaan Aparatur
832.000.000 832.000.000
Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
180.000.000 180.000.000
Program Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Perekonomian
987.334.000 987.334.000
Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian
535.000.000 535.000.000
Program Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Administrasi Pembangunan
875.350.000 875.350.000
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Keagamaan Dan Sosial Kemasyarakatan
11.854.880.000 11.854.880.000
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pimpinan 30.000.000 30.000.000
Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media dan Keprotokoleran
1.938.700.000 1.938.700.000
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
14.636.700.000 14.636.700.000
Program Pelayanan Penyusunan Dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan
5.530.000.000 5.530.000.000
Program Pengawasan Internal Terhadap Penyelenggaraan Tupoksi Pd Dan Kasus Pengaduan
835.000.000 835.000.000
Program Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip)
68.300.000 68.300.000
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
55
NO PRIORITAS PROVINSI JAWA
TENGAH
URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANCANGAN APBD
PROGRAM BELANJA
LANGSUNG BELANJA TIDAK
LANGSUNG JUMLAH
1 2 3 4 5 6=4+5
Program Pencegahan, Pemberantasan Korupsi Dan Pengawalan Reformasi Birokrasi
445.175.000 445.175.000
Program Peningkatan Kapasitas, Profesionalisme Dan Layanan Apip
107.200.000 107.200.000
Program Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Apf
240.000.000 240.000.000
JUMLAH 507.512.897.000 60.658.673.000 568.171.570.000
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
56
4.2.4. Kebijakan Belanja berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah (Urusan
Wajib dan Urusan Pilihan) dan PD.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah setelah
mengatur secara rinci tentang pembagian kewenangan Urusan Pemerintahan,
khususnya terkait dengan Urusan Konkuren, yaitu Urusan Pemerintahan yang dibagi
antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Dalam Pasal
11 ayat (1) disebutkan bahwa Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan
Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
Selanjutnya dalam ayat (2), disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas
Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan
Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga telah merinci Pembagian urusan
pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah
kabupaten/kota dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
Selanjutnya Kebijakan Belanja berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah dan
Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini :
Tabel 4.2 Kebijakan Belanja berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah
KODE URUSAN / BIDANG / SKPD PELAKSANA PLAFON 2020
1 2 3
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
390.095.709.000
11.01 PENDIDIKAN 79.692.595.000
11.01.110101 DINAS PENDIDIKAN 79.692.595.000
11.02 KESEHATAN 153.166.871.000
11.02.110201 DINAS KESEHATAN 63.652.304.000
11.02.110202 RSUD BENDAN 89.514.567.000
11.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 84.563.660.000
11.03.110301 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 84.563.660.000
11.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
54.376.892.000
11.04.110401 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
54.376.892.000
11.05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
12.812.454.000
11.05.110501 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 8.948.447.000
11.05.110502 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.836.923.000
11.05.110503 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.027.084.000
11.06 SOSIAL 5.483.237.000
11.06.110601 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.483.237.000
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
83.979.932.000
12.01 TENAGA KERJA 5.971.121.000
12.01.120101 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
5.971.121.000
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
57
KODE URUSAN / BIDANG / SKPD PELAKSANA PLAFON 2020
1 2 3
12.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.869.704.000
12.02.120201 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.869.704.000
12.03 PANGAN 1.387.478.000
12.03.120301 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 1.387.478.000
12.04 PERTANAHAN 7.747.000.000
12.04.110301 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 7.747.000.000
12.05 LINGKUNGAN HIDUP 16.172.899.000
12.05.120501 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 16.172.899.000
12.06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.125.853.000
12.06.120601 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3.125.853.000
12.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.777.462.000
12.07.120201 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.777.462.000
12.08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.611.807.000
12.08.110601 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.611.807.000
12.09 PERHUBUNGAN 7.427.048.000
12.09.120901 DINAS PERHUBUNGAN 7.427.048.000
12.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8.169.374.000
12.10.121001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8.169.374.000
12.11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 5.166.675.000
12.11.121101 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.166.675.000
12.12 PENANAMAN MODAL 3.420.340.000
12.12.121201 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.420.340.000
12.13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 13.026.417.000
12.13.121301 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
13.026.417.000
12.14 STATISTIK 220.500.000
12.14.121001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 220.500.000
12.15 PERSANDIAN 124.000.000
12.15.121001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 124.000.000
12.16 KEBUDAYAAN 3.154.654.000
12.16.121301 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.154.654.000
12.17 PERPUSTAKAAN 1.953.100.000
12.17.121701 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 1.953.100.000
12.18 KEARSIPAN 654.500.000
12.18.121701 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
654.500.000
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
58
KODE URUSAN / BIDANG / SKPD PELAKSANA PLAFON 2020
1 2 3
20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 50.211.153.000
20.01 KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.432.083.000
20.01.200101 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.432.083.000
20.02 PARIWISATA 3.052.018.000
20.02.121301 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.052.018.000
20.03 PERTANIAN 1.696.852.000
20.03.120301 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 1.696.852.000
20.06 PERDAGANGAN 38.552.200.000
20.06.121101 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
38.552.200.000
20.07 PERINDUSTRIAN 1.478.000.000
20.07.120101 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 1.478.000.000
30 URUSAN PENUNJANG 136.540.905.000
30.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 4.938.760.000
30.01.300101 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
4.938.760.000
30.02 KEUANGAN 11.915.030.000
30.02.300201 BADAN KEUANGAN DAERAH 11.915.030.000
30.03 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.969.594.000
30.03.300301 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
4.969.594.000
30.04 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.655.000.000
30.04.300101 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
1.655.000.000
30.05 FUNGSI LAINNYA 113.062.521.000
30.05.30050301 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 2.259.420.000
30.05.30050302 BAGIAN HUKUM 1.788.800.000
30.05.30050303 BAGIAN ORGANISASI 1.229.800.000
30.05.30050304 BAGIAN PEREKONOMIAN 1.733.134.000
30.05.30050305 BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
1.077.150.000
30.05.30050306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 12.145.280.000
30.05.30050307 BAGIAN UMUM 5.162.930.000
30.05.30050308 BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN 13.302.902.000
30.05.30050309 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT 2.358.500.000
30.05.300504 SEKRETARIAT DPRD 27.409.000.000
30.05.300505 INSPEKTORAT 2.397.403.000
30.05.300506 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 1.757.678.000
30.05.30050601 KELURAHAN KANDANG PANJANG 935.129.000
30.05.30050602 KELURAHAN PANJANG WETAN 991.685.000
30.05.30050603 KELURAHAN DEGAYU 960.690.000
30.05.30050604 KELURAHAN BANDENGAN 878.816.000
30.05.30050606 KELURAHAN KRAPYAK 1.104.357.000
30.05.30050607 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 1.061.149.000
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
59
KODE URUSAN / BIDANG / SKPD PELAKSANA PLAFON 2020
1 2 3
30.05.3130050605 KELURAHAN PANJANG BARU 961.490.000
30.05.300507 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 3.401.999.000
30.05.30050701 KELURAHAN JENGGOT 930.743.000
30.05.30050702 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 978.433.000
30.05.30050703 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 952.410.000
30.05.30050704 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 1.024.980.000
30.05.30050705 KELURAHAN SOKO DUWET 974.770.000
30.05.30050706 KELURAHAN BANYURIP 992.497.000
30.05.300508 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 1.089.050.000
30.05.30050801 KELURAHAN MEDONO 993.043.000
30.05.30050802 KELURAHAN PODOSUGIH 941.186.000
30.05.30050803 KELURAHAN TIRTO 971.500.000
30.05.30050804 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 990.372.000
30.05.30050805 KELURAHAN BENDAN KERGON 1.109.047.000
30.05.30050806 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 1.163.103.000
30.05.30050807 KELURAHAN PRINGREJO 1.186.349.000
30.05.300509 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 8.631.730.000
30.05.30050901 KELURAHAN KAUMAN 1.142.003.000
30.05.30050902 KELURAHAN PONCOL 1.031.774.000
30.05.30050903 KELURAHAN KLEGO 948.249.000
30.05.30050904 KELURAHAN GAMER 933.758.000
30.05.30050905 KELURAHAN NOYONTAANSARI 1.038.996.000
30.05.30050906 KELURAHAN SETONO 1.069.829.000
30.05.30050907 KELURAHAN KALI BAROS 1.051.387.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 660.827.699.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
4.3. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi
defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas
penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Kebijakan Penerimaan Penerimaan pembiayaan pada tahun 2020 diasumsikan
bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA),
dengan memperhitungkan kemungkinan terjadinya kelebihan penerimaan (over-target).
SiLPA ini juga mengasumsikan adanya efisiensi yang akan terjadi pada pelaksanaan
APBD 2019 yaitu perkiraan selisih positif antara pengeluaran riil dengan anggaran yang
disediakan.
Selain SiLPA, dianggarkan pula komponen pencairan dana cadangan untuk
pelaksanaan pilkada pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2017 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Pekalongan Tahun 2020.
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
60
4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
Untuk kebijakan pengeluaran pembiayaan pada APBD Kota Pekalongan Tahun
Anggaran 2020 adalah pembiayaan untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah
Daerah. Penyertaan modal dilakukan bagi perusahaan daerah Kota Pekalongan dan
Bank Jateng, serta penyertaan modal dari penerusan hibah APBN Murni kepada PDAM.
Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan
Daerah dan sesuai dengan kajian analisis keuangan Perusahaan Daerah.
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB V PENUTUP
61
BAB V PENUTUP
Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020,
merupakan bagian dari pentahapan perencanaan pembangunan yang diawali dari
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Pendek (RKPD) Kota Pekalongan Tahun
2020 serta KUA dan PPAS itu sendiri. Selanjutnya KUA Tahun 2020 ini akan menjadi
pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum
akhirnya kedua dokumen tersebut (KUA dan PPAS) akan digunakan sebagai dasar
dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020. Penyusunan KUA Tahun Anggaran
2020 merupakan formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan
operasional anggaran, dimana di dalamnya memuat arah dan kebijakan sebagai
penjabaran dari kebijakan pemerintah daerah, serta aspirasi masyarakat. KUA Tahun
Anggaran 2020 memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang
diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan
dalam satu tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut
disusun, disamping berdasarkan aspirasi masyarakat, juga mempertimbangkan kondisi
dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-
tahun anggaran sebelumnya. Selanjutnya KUA Tahun Anggaran 2020 dalam
pelaksanaannya diperlukan strategi atau cara tertentu yang diharapkan dapat
memperlancar atau mempercepat pencapaian Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun
Anggaran 2020 karena adanya keterbatasan kemampuan pemerintah daerah, terutama
dalam sumber daya, maka disusun strategi dan prioritas sesuai kemampuan pemerintah
daerah.
Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan KUA merupakan asumsi kondisi pada
saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang
mendasarinya. Dinamika pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat
dimungkinkan akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai
asumsi. Selain itu pendapatan–pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan
(DAK, DAU dan Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang
Sah, sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Provinsi), oleh karena itu disepakati pengaturan sebagai berikut:
1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat
adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan
penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan
kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya;
2. Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan
program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS
sesuai dengan tingkat urgenitas dan kebutuhan;
3. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan
kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan
RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan
PPAS.
Kebijakan Umum APBD TA 2020 | BAB V PENUTUP
62
Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020,
yang dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun
Anggaran 2020.
Pekalongan, 10 Agustus 2019
WALIKOTA PEKALONGAN
HM. SAELANY MACHFUDZ, SE