nota kesepahaman antara lembaga pemasyarakatan …
TRANSCRIPT
1
NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR BANGLI
NOMOR: W20.EBN-UM.05.02-36 NOMOR: B /711 /III/HUK.8.1.1/2021/RES BANGLI
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PELATIHAN, BANTUAN PENGAMANAN,
PENGGELEDAHAN, PENGAWASAN, PENGAWALAN DAN
PERTUKARAN INFORMASI/DATA
Pada hari Rabu tanggal 24 bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di
Mapolres Bangli, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
1. AGUS PRITIATNO, Bc.I.P., S.H., M.H. selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika Kelas IIA Bangli dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga
Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli, berkedudukan di jalan Purasti Banjar
Buungan, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.
2 AJUN KOMISARIS BESAR POLISI I GUSTI AGUNG DHANA ARYAWAN,
S.I.K., M.I.K. selaku Kepala Kepolisian Resor Bangli dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Kepolisian Resor Bangli, berkedudukan di Jalan Lettu Lila Nomor.
2 Bangli selanjutnya disebut PIHAK. KEDUA.
Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK, menerangkan hal-hal sebagai berikut:
a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas
IIA Bangli, sebagai unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan HAM
Provinsi Bali yang berkedudukan di Kabupaten Bangli bertanggung jawab kepada
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
2
b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan
perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
terpeliharanya keamanan dalam Negeri;
c. bahwa PARA PIHAK mempunyai Visi dan Misi untuk berperan aktif di dalam
Harkamtibmas dan pelaksanaan tugas secara Optimal dibidang tugasnya masing-
masing dalam hal penyelenggaraan pelatihan, pengawasan, bantuan pengamanan,
penggeledahan, pengawalan dan pertukaran informasi/data di Lembaga
Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli.
Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang
pemasyarakatan. (Lembaran, Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 77,
tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 165,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002,
Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983/36,TLN. No. 3258);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat
dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. (Lembaran
Negara Republik Indonesia, Tahun 1999 Nomor 69);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 158, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4910);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengendalian Massa;
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009
tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian;
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009
tentang Sistem Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011
tentang Manajemen Operasional Kepolisian;
12. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014
tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Berdasarkan hal-hal di atas PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam
rangka penyelenggaraan dan pelatihan, bantuan pengamanan, penggeledahan,
pengawasan, pengawalan dan pertukaran informasi/data, melalui Nota Kesepahaman,
dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:
BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1
(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah menjalin partnership dan meningkatkan
kerjasama serta saling memberi manfaat dan sebagai pedoman operasional
bagi PARA PIHAK dalam hal penyelenggaraan pelatihan, pengawasan, bantuan
pengamanan, penggeledahan, pengawalan dan pertukaran informasi/data.
(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah tercapainya Visi dan Misi PARA PIHAK
dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, yang mampu menguasai serta
melaksanakan tugas-tugas pokok sesuai dengan fungsinya, sehingga tercipta
ketertiban dan keamanan khususnya dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika Kelas IIA Bangli.
Ruang lingkup……
4
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
a. tukar menukar data/informasi dalam rangka penyelidikan dan penyidikan terkait
pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan dan
warga binaan pemasyarakatan;
b. mekanisme penanganan warga binaan pemasyarakatan apabila terjadi konflik pada
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli; dan
c. peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia.
BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Tukar Menukar Data/Informasi pelanggaran/kejahatan yang dilakukan oleh
Petugas Pemasyarakatan dan warga binaan pemasyarakatan
Pasal 3
(1) PARA PIHAK sepakat saling tukar menukar data/informasi terkait data
pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan dan
warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA
Bangli.
(2) Data/informasi mengenai pelanggaran atau kejahatan yang berpotensi sebelum
kejadian, saat kejadian dan pasca kejadian yang dilakukan oleh Petugas
Pemasyarakatan dan warga binaan pemasyarakatan, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) antara lain:
a) jenis pelanggaran yang dilakukan apa saja;
b) dilakukan oleh kelompok siapa;
c) berapa jumlahnya;
d) siapa pimpinannya;
5
e) kapan dilakukan; dan
f) di daerah mana.
(3) Apabila ada informasi terindikasi adanya Petugas Pemasyarakatan dan warga
binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli,
melakukan peredaran Narkoba atau kejahatan/pelanggaran lainnya PARA PIHAK
berkoordinasi dan bersama-sama melakukan penggeledahan maupun tindakan
hukum lainnya.
(4) Kerahasiaan data/informasi yang diterima oleh PARA PIHAK tidak boleh diberikan
kepada pihak lainnya tanpa persetujuan PARA PIHAK.
Bagian Kedua
mekanisme penanganan warga binaan pemasyarakatan yang mengakibatkan
konflik pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli.
Paragraf 1
Penanganan konflik sebelum kejadian
Pasal 4
Kewajiban PARA PIHAK sebelum kejadian:
a. PIHAK PERTAMA:
1. memonitoring, mendatakan, dan mengklasifikasikan terhadap warga
binaan yang berpotensi melakukan tindakan kejahatan/melanggar hukum;
2. melakukan sosialisasi bersama PIHAK KEDUA guna mencegah
terjadinya konflik di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA
Bangli;
3. membangun sistem peringatan dini untuk mencegah terjadinya konflik antar
warga binaan pemasyarakatan agar terciptanya kondisi aman dan tertib di
lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli, dengan
mewajibkan setiap warga binaan pemasyarakatan untuk:
a) bersikap…..
6
a) bersikap toleransi dan saling menghormati;
b) menghormati perbedaan suku, agama, ras, bahasa, dan adat istiadat;
c) mengakui persamaan derajat, harkat dan martabat;
d) menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan Indonesia; dan
e) menghargai pendapat dan kebebasan.
4. meredam potensi konflik dengan:
a) memperhatikan aspirasi warga binaan;
b) mengintensifkan dialog;
c) membangun karakter;
d) menanamkan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal; dan
e) membangun kemitraan.
b. PIHAK KEDUA
1. melaksanakan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA terkait situasi di
lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli;
2. membangun jaringan komunikasi dengan PIHAK PERTAMA;
3. melaksanakan verifikasi terhadap sistem keamanan yang ada di lingkungan
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli; dan
4. memberikan bantuan pengamanan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika Kelas IIA Bangli.
Pasal 5
dalam situasi tertentu, PIHAK PERTAMA menyepakati penitipan tahanan dari PIHAK
KEDUA di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli, dan PIHAK KEDUA
juga sepakat menerima apabila PIHAK PERTAMA menitipkan warga binaan
pemasyarakatan di Rutan Polres Bangli. .
Paragraf 2
Penanganan konflik saat kejadian
Pasal 6
Kewajiban……
7
Kewajiban PARA PIHAK saat kejadian:
a. PIHAK PERTAMA
1) Melaporkan dan mohon bantuan pengamanan kepada PIHAK KEDUA
tentang terjadinya konflik di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas
IIA Bangli.
2) Melaksanakan koordinasi dengan PIHAK KEDUA untuk melakukan
langkah-langkah yang tepat guna menangani konflik.
b. PIHAK KEDUA
1) Menerima laporan dari PIHAK PERTAMA tentang terjadinya konflik di dalam
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli
2) Setelah menerima laporan tentang terjadinya konflik maka PIHAK KEDUA
melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
a) menyiapkan personel untuk melakukan pengamanan di Lapas;
b) melaksanakan penghentian kekerasan fisik;
c) penetapan status keadaan konflik;
d) tindakan darurat penyelamatan; dan
e) permohonan bantuan kekuatan dari satuan samping.
3) Melaksanakan identifikasi terhadap pelaku maupun korban dari kejadian konflik
tersebut dan penegakan hukum.
4) Pada saat terjadinya konflik, PARA PIHAK secara bersama-sama
melaksanakan penyelamatan dan perlindungan korban, dengan melibatkan
Pemerintah Daerah untuk melakukan:
a) tindakan penyelamatan darurat;
b) evakuasi dan identifikasi secara tepat;
c) perlindungan, sterilisasi tempat yang rawan;
d) penyelamatan sarana dan prasarana vital;
e) penyelamatan harta benda; dan
f) pengaturan mobilitas.
Paragraph 3…….
8
Paragraf 3
Penanganan konflik pasca kejadian
Pasal 7
(1) PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan pengamanan.
(2) PARA PIHAK bersama-sama dengan Pemerintah Daerah wajib melakukan
penanganan konflik pasca kejadian secara terencana, terpadu, berkelanjutan dan
terukur, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a) Mediasi;
b) Rehabilitasi (pemulihan psikologis); dan
c) Rekonstruksi (pemulihan pelayanan, penyediaan akses, perbaikan sarana
dan prasarana).
Paragraf 4
Mekanisme tindak lanjut
Pasal 8
PARA PIHAK menindak lanjuti penanganan warga binaan pemasyarakatan yang
mengakibatkan konflik di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia
Pasal 9
(1) PARA PIHAK secara bersama-sama meningkatkan Kualitas dan Kuantitas
aparatur masing-masing terkait dengan penanganan warga binaan
pemasyarakatan yang mengakibatkan konflik pada Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika Kelas IIA Bangli
(2). Para……
9
(2) PARA PIHAK sepakat melaksanakan pelatihan-pelatihan serta Pembinaan dalam
rangka meningkatkan profesionalisme personil untuk mengantisipasi terjadinya
konflik di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli
BAB IV
SOSIALISASI
Pasal 10
PARA PIHAK melaksanakan sosialisasi terkait koordinasi penanganan konflik maupun
pelatihan-pelatihan yang akan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika
Kelas IIA Bangli, sehingga masing-masing anggotanya mengetahui dan memahaminya.
BAB V
PEMBIAYAAN
PASAL 11
Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada
anggaran PARA PIHAK secara proporsional.
BAB VI
KETENTUAN LAIN
Bagian Kesatu
Perubahan
Pasal 12
Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh
PARA PIHAK dalam suatu Nota Kesepahaman tambahan (Addendum) yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
Bagian…..
10
Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran
Pasal 13
Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam
pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara
musyawarah untuk mufakat.
Bagian Ketiga
Masa Berlaku
Pasal 14
(1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal
ditandatangani oleh PARA PIHAK.
(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan
kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota
Kesepahaman ini.
(3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan ketentuan PARA PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota
Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis.
Bagian Keempat
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 15
PARA PIHAK sepakat melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota
Kesepahaman ini melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam
setahun sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
BAB VII…..
#sfislut dHhl l$l-l*d,HrrH\a
fl,,-,',), ,/r!
d^1-}.,'.'.:11$.'
$i ;l.ii'l)? **P.
'o' * ./'
"tr
HVS=I
,Vfifiil},I }i
'yvHld VUVd qelo rueDuelBpuBllp L{Bl3}as BuBs 6uefi unlnq ue}BnIaI relundurau upp dnlnc reJo}euJsq Eurseur-6urseu '1pe (enp) 7 de16ue.r uel?p lenqlp -selerp
Inqes.rel eueureOeqss unqBl uepuEnq '1e66ue1 'ueq eped rueOuelepusllp uep lenqrp rur uer.r:eqedasex BloN ugrrrueo
II lEsed
dntnNSd
l[A 8Vg
;
(sdg 6eqey) r16ueg sollod leuorse.rdg uerOeg eledey : VnOiil yvl{ld(sedeley)
rl0ueg Ul seloy BItloXrEN ueleleiedseued e6equel eledey :V6;VIUId yvHld:Eunqnq6ued le6eqes efulr4ean-llle/t lnlunueur yVHld VUVd
$t IHsBd
SNNgf'IHSNiId IVEYr=d
IIrt fiYtr
{t
rfio L f0z6 r Lgs$$s t :dtN
TVIJ"Hd Sf]SY
*VbTVr#Ed XVHId