nomor : lkin-006/pw03/6/2020 tanggal : 9 januari 2020 bpkp... · 2020. 2. 3. · enyusunan laporan...
TRANSCRIPT
Nomor : LKIN-006/PW03/6/2020
Tanggal : 9 Januari 2020
i
e n yu s u n a n La p o r an Ki n e r j a P e r w ak i l an BP KP P r o v i n s i
S u m a te r a Ba ra t Ta h u n 2 0 1 9 d im a k su d ka n s eb a ga i s a l ah s a tu
m e dia u n t u k me mb er i ka n i n f o r m a s i m en ge n a i pe nca p a ia n
k i ne r j a Pe r w ak i l an BP K P P r o v i n s i S uma te ra Ba r a t Ta h un
2 0 1 9 . La p o r a n Ki n e r j a T ah u n 20 1 9 j u ga me ru p ak an a l a t k en d a l i d an
a l a t pe n gu k u ra n k i ne r j a s ec a ra k ua n t i t a t i f m en uj u t e r w u jud n ya
a k u n ta b i l i t a s ke ua n ga n n e ga ra ya n g b e r k ua l i t a s .
La p o r a n Ki ne r j a i n i m em be r i kan ga m ba ra n t e n t a n g c a pa i a n k in e r j a
ya n g t e l a h be r ha s i l ma u p un be l u m d i ba n d i n ga n d en ga n Pe r j an j i an
Ki n e r j a ( Pe r k i n ) P e r w a ki l a n BP KP P r o v i n s i S u ma te ra Ba ra t T a hu n
2 0 1 9 . P e rk i n t e r se b u t m er u pak a n p en ja ba ra n l eb i h l a n j u t d a r i
R e nc an a St ra t e g i s P e r w a ki l an BP KP P r o v i n s i S u m a te ra Ba r a t 20 1 5 -
2 0 1 9 . S eb a ga i t a h un t e r ak h i r da r i Re n s t ra , La p o r an Ki n e r j a Ta h un
2 0 1 9 m en gga m b a rk an ca pa ia n k i n e r j a t a hu n 20 1 9 d a n j u ga ca pa ia n
k i ne r j a R en s t ra .
Ka m i h a r ap k an La p o r a n Ki n e r j a i n i me n j ad i m e dia i n fo rm a s i b a g i
p i ha k -p i ha k ya n g b e r k e pe n t i n ga n d en ga n k i ne r j a P e r w ak i l an BP KP
P r o v i n s i S u ma t e ra Ba r a t , u n t u k d a pa t m em be r ik an u m pa n ba l i k b a g i
p e r ba i k an k i ne r j a o r ga n i s a s i d i m a sa ya n g a k a n d a t a n g .
Kepala Perwakilan,
ttd
Buyung Wiromo Samudro
P
ii
9-21
Bab II
Perencanaan Kinerja
Lampiran
Kata Pengantar........................................ i
Daftar Isi................................................. ii
Ringkasan Eksekutif............................... iii
A. Tugas, Fungsi dan Wewenang
Organisasi......................................... 1
B. Aspek Strategis Organisasi............... 4
C. Kegiatan dan Produk Organisasi...... 5
D. Struktur Organisasi........................... 6
E. Sistematika Penyajian....................... 7
A. Rencana Strategis Perwakilan BPKP
Provinsi Sumatera Barat 2015-2019
1. Visi…………………………....... 9
2. Misi…………………………...… 10
3. Tujuan dan Sasaran…………….. 15
4. Indikator Kinerja Utama……….. 17
5. Program dan Kegiatan…………. 18
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
A. Capaian Kinerja Organisasi................. 22
1. Sasaran Program………………… 25
2. Sasaran Kegiatan……………….... 58
B. Kinerja Lainnya....................................
1. Kinerja Lain di Luar Perkin……… 65
2. Penghargaan.................................... 65
C. Akuntabilitas Keuangan........................ 67
Penutup..................................................... 70
1. Capaian Kinerja Outcome Tahun 2019
2. Perbandingan Kinerja Outcome
3. Capaian Kinerja Output Tahun 2019
4. Perbandingan Kinerja Output
5. Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah
6. Tingkat Kapabilitas APIP Pemerintah
Daerah
7. Hasil Evaluasi Kinerja BUMD dan BLUD
8. Penghargaan Tahun 2019
i-ivi
Ikhtisar Kinerja
1-8
Bab I
Pendahuluan
22-69
Bab III
Akuntabilitas Kinerja
70
Bab IV
Penutup
9-21
Bab II
Perencanaan Kinerja
Lampiran
iii
enyusunan Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Tahun
2019 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk memberikan informasi
mengenai pencapaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Tahun
2019. Laporan Kinerja Tahun 2019 juga merupakan alat kendali dan alat pengukuran
kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang
berkualitas. Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja tahun 2019 menunjukkan bahwa
capaian kinerja delapan sasaran program Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
yang terdiri dari 16 Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat 12 IKU yang mencapai
target. Dengan demikian didapatkan capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera
Barat tahun 2019 sebesar 86,25%, dengan uraian sebagaimana disajikan pada Grafis
RE.1.
Grafis RE.1 - Capaian Sasaran Program
Keberhasilan capaian sasaran program diukur dengan IKU yang menggambarkan peran
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan nilai tambah bagi para
pemangku kepentingan (stakeholders). Pengukuran capaian kinerja sasaran program
meliputi pengukuran atas realisasi IKU yang paling mempengaruhi capaian sasaran
P
iv
program yang telah ditetapkan dalam Perkin Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019.
Realisasi pencapaian delapan sasaran program Tahun 2019, sebagai berikut:
1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan
Negara/Korporasi
Capaian sasaran program Tahun 2019 sebesar 100% dihasilkan dari realisasi tiga IKU
yang ditargetkan dan seluruhnya mencapai target yaitu :
No Indikator Kinerja Utama Target
(%)
Realisasi
(%)
Capaian
(%)
1.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil
Pengawasan 70 72,31 103,30
1.2 Persentase BUMN/anak Perusahaan dengan skor
GCG baik N/A N/A N/A
1.3 Persentase BUMN/anak perusahaan yang
kinerjanya berpredikat minimal A (baik) N/A N/A N/A
1.4 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal
berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi 56 62,5 111,61
1.5 Presentase BLUD yang tata kelolanya minimal
cukup baik dari BLUD yang dievaluasi 62 100 161,29
2. Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian
Capaian sasaran program Tahun 2019 sebesar 40% dihasilkan dari realisasi dua IKU
yang mencapai target dari lima IKU yang dicanangkan yaitu :
No Indikator Kinerja Utama Target
(%)
Realisasi
(%)
Capaian
(%)
2.1 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang
Dimanfaatkan di Persidangan 60 31,58 52,63
2.2 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang
Dimanfaatkan Oleh Aparat Penegak Hukum 75 0 0
2.3 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang
Dimanfaatkan Oleh K/L/P/K 70 100 142,86
2.4 Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang
Dimanfaatkan Oleh K/L/P/K 80 100 125,00
2.5 Persentase Hasil Audit Klaim yang
Dimanfaatkan Oleh K/L/P/K 75 0 0
v
3. Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional
Capaian sasaran program Tahun 2019 sebesar 100% dihasilkan dari satu IKU yang
ditargetkan dan mencapai target yaitu :
No Indikator Kinerja Utama Target
(%)
Realisasi
(%)
Capaian
(%)
3.1 Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran
Pembangunan 80 100 125
4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Korporasi Dalam
Pencegahan Korupsi
Capaian sasaran program Tahun 2019 sebesar 100% dihasilkan dari satu IKU yang
ditargetkan dan mencapai target yaitu :
No Indikator Kinerja Utama Target
(%)
Realisasi
(%)
Capaian
(%)
4.1 Persentase K/L/P/K Yang Mengimplementasikan
FCP (Termasuk FRA) 55 200 363,64
5. Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat Terhadap Korupsi
Capaian sasaran program Tahun 2019 sebesar 100% dihasilkan dari satu IKU yang
ditargetkan dan mencapai target yaitu :
No Indikator Kinerja Utama Target
(%)
Realisasi
(%)
Capaian
(%)
5.1
Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar
Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan
Sistem Pengaduan Masyarakat
70 100 142,86
6. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda
Capaian sasaran program Tahun 2019 sebesar 50% dihasilkan dari realisasi satu IKU
yang mencapai target dari dua IKU yang dicanangkan yaitu :
No Indikator Kinerja Utama Target
(%)
Realisasi
(%)
Capaian
(%)
6.1 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3) 100 100 100,00
6.2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3) 100 78,95 78,95
vi
6.3 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2) N/A 21,05 -
7. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda
Capaian sasaran program Tahun 2019 sebesar 100% dihasilkan dari dua IKU yang
ditargetkan dan mencapai target yaitu :
No Indikator Kinerja Utama Target
(%)
Realisasi
(%)
Capaian
(%)
7.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Propinsi (level 3) 100 100 100,00
7.2 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3) 100 100 100,00
7.3 Kapabilitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2) N/A N/A N/A
8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis Pengawasan BPKP
Capaian sasaran program Tahun 2019 sebesar 100% dihasilkan dari satu IKU yang
ditargetkan dan mencapai target yaitu :
No Indikator Kinerja Utama Target
(%)
Realisasi
(%)
Capaian
(%)
8.1
Indeks Kepuasan Layanan Ketatausahaan (Skala
Likert) 8,00 8,01 100,00
Tidak tercapainya kinerja untuk dua sasaran disebabkan jenis kegiatan yang tidak ada
permintaannya dan hasil quality assurance Maturitas SPIP Level 3 yang belum
dilakukan reviu oleh Rendal BPKP Pusat.
Sehubungan dengan tidak tercapainya target sasaran program sebagaimana diuraikan
di atas, untuk tahun-tahun berikutnya perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat akan
meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja dan rendal.
Penyerapan dana Tahun 2019 berdasarkan laporan realisasi anggaran bulan Desember
2019 adalah sebesar Rp27.463.646.273,00 atau 97,63% dari Anggaran sebesar
Rp28.130.187.000,00. Selain menggunakan dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi
Sumatera Barat, kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis tahun 2019
juga menggunakan dana K/L/P sebesar Rp,443.374.000,00 sehingga total penggunaan
dana tahun 2019 adalah sebesar Rp27.907.020.273,00.
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya merupakan
sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk
menjadikan instansi pemerintah akuntabel, dapat beroperasi secara efisien, efektif dan
responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; mewujudkan transparansi pada
instansi pemerintah; mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
nasional; dan memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini
dimungkinkan karena dengan menerapkan SAKIP setiap instansi pemerintah harus
membuat Rencana Strategis (Strategic Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan),
Perjanjian Kinerja (Performance Agreement) serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(Performance Accountability Report) yang secara sistematis akan mengarahkan instansi
pemerintah dalam pencapaian tujuannya, pelaksanaan tupoksinya sampai dengan
pertanggungjawaban atas hasil kinerjanya.
Penyusunan Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019
dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam
mencapai tujuan dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan,
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan juga Rencana Strategis tahun 2015-2019. Laporan ini
juga digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Perwakilan BPKP
Provinsi Sumatera Barat di masa yang akan datang.
A. Tugas, Fungsi Dan Wewenang Organisasi
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat merupakan unit pelaksana BPKP di daerah,
sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-06.00.00-
286/K/2001 tanggal 31 Mei 2001 dan terakhir telah diubah dengan Peraturan Kepala BPKP
Nomor 13 Tahun 2014, mempunyai tugas:
1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau
daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
2. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;
3. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau atas
permintaan Kepala Daerah;
4. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) pada wilayah kerjanya; dan
5. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan
keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
menyelenggarakan fungsi:
1. Penyiapan rencana dan program;
2. Pelaksanaan pembinaan penyelenggasaan SPIP;
3. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan
pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah atas permintaan daerah;
4. Pengawasan atas penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau
lintas kementerian/lembaga/wilayah;
5. Pengawasan terhadap kegiatan kebendaharaan umum negara di wilayah kerjanya;
6. Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
7. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan daerah;
8. Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah, BUMN/BUMD,
dan kinerja instansi Pemerintah Pusat/Daerah/BUMN/BUMD;
9. Pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya
terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan
pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama, dan
pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
10. Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabilitas
kinerja pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat
kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku
kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara,
badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat
kepentingan pemerintah, pengawasan terhadap hambatan kelancaran pembangunan,
dan pemberian bantuan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara
serta pemberian keterangan ahli kepada instansi penyidik dan instansi pemerintah
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian
mutu pengawasan; dan
13. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.
Gambar 1.1 – Wilayah Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP), mewajibkan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan
bupati/walikota melakukan pengendalian atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
BPKP diamanahkan untuk melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas
keuangan negara dan melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP.
Untuk mempercepat implementasi penyelenggaraan SPIP, Presiden menerbitkan Inpres
Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan
Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka Mewujudkan
Kesejahteraan Rakyat, sebagai berikut:
1. Mempercepat efektivitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dalam
pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional;
2. Mengintensifkan peran Aparat Pengendalian Intern Pemerintah dalam rangka
meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan
negara/daerah dan pembangunan nasional serta meningkatkan upaya pencegahan
korupsi; dan
3. Melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta
efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/daerah.
B. Aspek Strategis Organisasi
Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan dalam rangka mengawal pencapaian target Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Pemerintah, Perwakilan BPKP
Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Rencana Strategis (renstra) Tahun 2015-2019.
Pengawasan pembangunan dan pembangunan pengawasan yang dilakukan oleh Perwakilan
BPKP Provinsi Sumatera Barat diarahkan untuk mencapai sasaran terwujudnya kualitas
tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Kebijakan pengawasan BPKP
juga diarahkan untuk mencapai terwujudnya penguatan kebijakan sistem pengawasan
intern pemerintah, penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional,
kebijakan dalam penerapan pengawasan intern yang independen, profesional dan sinergis,
serta kebijakan penerapan sistem manajemen kinerja pembangunan nasional yang efisien
dan efektif. Arah kebijakan pengawasan BPKP secara rinci sebagai berikut:
1. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern melalui peningkatan IA-CM (Internal Audit
Capability Model) APIP yang mampu mendorong pemantapan penerapan sistem
pengendalian intern kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi (KLPK)
dan mampu bersinergi dengan APIP lain dalam membangun tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance) dan dalam melakukan pengawasan keuangan
negara/daerah dan pembangunan nasional;
2. Penguatan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengawasan sinergis bersama-sama
dengan APIP kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi untuk mengawal
pencapaian sasaran program pembangunan yang bersifat lintas bidang di RPJMN 2015-
2019;
3. Peningkatan ruang fiskal negara melalui pengawasan untuk meningkatkan penerimaan
negara/daerah; pengawasan untuk efisiensi pengeluaran negara/daerah; pengawasan
terhadap optimalisasi pemanfaatan aset negara/daerah; pengawasan pembiayaan
keuangan negara/daerah; dan pengawasan terhadap alokasi keuangan daerah (dana
transfer);
4. Pengamanan keuangan negara/daerah yang efektif melalui debottlenecking dan clearing
house; pengawasan represif untuk preventif serta pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana korupsi.
Strategi pengawasan BPKP dalam kurun waktu 2015-2019 adalah memfokuskan pada
peningkatan kualitas hasil pengawasan terhadap isu-isu strategis melalui penguatan SPIP,
penguatan kapasitas APIP, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia BPKP. Sebagai
program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, secara lebih spesifik strategi
tersebut tertuang dalam empat butir strategi (fokus dan sinergis).
1. Peningkatan kapasitas pengawasan intern yang mendukung sinergi pengawasan
program pemerintah dan mendukung penguatan penyelenggaraan SPIP;
2. Pemfokusan pengawasan intern pada isu strategis atau program pembangunan nasional
bersifat lintas bidang dalam RPJMN 2015-2019, termasuk di dalamnya menguatkan
sistem pengendalian intern program lintas;
3. Pengawasan terhadap optimalisasi penerimaan negara/daerah; dan
4. Pengamanan keuangan/aset negara/daerah termasuk pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana korupsi.
C. Kegiatan dan Produk Organisasi
Sejalan dengan upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance), meningkatnya pelayanan publik, dan terwujudnya iklim yang
mencegah KKN, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan
pengawasan sebagai berikut:
1. Pendampingan Penerapan Aplikasi SIMDA;
2. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah;
3. Pendampingan Penerapan SPIP;
4. Pendampingan Penyusunan LAKIP Pemerintah Daerah;
5. Pendampingan Optimalisasi Penerimaan Daerah (OPAD);
6. Pendampingan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
7. Pendampingan Peningkatan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah;
a. Sosialisasi, Asistensi dan Assessment Penerapan Good Corporate Governance
pada BUMD.
b. Asistensi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Berbasis Komputer pada
PDAM.
8. Penyiapan Administrasi RSUD menjadi Badan Layanan Umum;
9. Pengawasan terhadap BUMD;
10. Pencegahan KKN;
a. Sosialisasi Program Anti Korupsi pada Suatu Organisasi;
b. Pengkajian Peraturan Perundang-undangan yang Bernuansa KKN;
11. Bantuan kepada Aparat Penegak Hukum;
a. Audit Investigasi.
b. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
c. Pemberian Keterangan Ahli.
12. Pelatihan dan Reviu Proses Pengadaan Barang/Jasa;
13. Pendampingan Penyusunan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Hasil
Pengawasan (SIM-HP);
14. Sosialisasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi dan Pengawasan;
a. Sosialisasi Pendidikan dengan Kurikulum Khusus di Bidang Akuntansi dan
Keuangan Daerah.
b. Sosialisasi Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Tingkat Trampil dan
Tingkat Ahli.
c. Sosialisasi Diklat Teknis Substansi Bagi Auditor dan Pegawai Lainnya.
15. Sosialisasi Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (JFA);
16. Peningkatan Kapabilitas APIP.
D. Struktur Organisasi
Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera
Barat memiliki struktur organisasi sebagaimana yang diilustrasikan pada gambar 1.2
berikut:
Gambar 1.2 - Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
Jumlah sumber daya manusia (SDM) yang mendukung pencapaian kinerja Perwakilan
BPKP Provinsi Sumatera Barat sebanyak 153 orang. Pengelompokan SDM berdasarkan
jabatan dan masa kerjanya disajikan pada gambar 1.2 berikut:
Tabel 1.1
Pengelompokan SDM Berdasarkan Jabatan dan Masa Kerja Per 31 Desember 2019
E. Sistematika Penyajian
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 melaporkan
capaian kinerja selama tahun 2019. Capaian kinerja 2019 dinilai berdasarkan Perjanjian
Kinerja Tahun 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Perjanjian Kinerja
merupakan penjabaran Renstra BPKP Tahun 2015-2019.
Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2019 memungkinkan
dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (performance gap) sebagai masukan
bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti, sistematika penyajian
Laporan Kinerja BPKP tahun 2019 dapat diilustrasikan dalam gambar 1.3.
Gambar 1.3
Sistematika Penyajian Laporan Kinerja BPKP Perwakilan Sumatera Barat Tahun 2019
A. Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat 2015-2019
1. Visi
Visi, misi dan tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat merupakan gambaran
besar tentang tekad Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 dan
setelahnya. Bersama-sama dengan sasaran strategis, visi misi dan tujuan tersebut
diharapkan dapat menggerakkan penggunaan seluruh sumber daya pengawasan
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat ke satu arah yang sama, yaitu Visi
Pembangunan Nasional 20152019: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri
dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”.
Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, termasuk mandat berdasarkan Pasal 54
Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, BPKP menegaskan jati dirinya
sebagai Auditor Presiden. Konsekuensi sebagai Auditor Presiden, BPKP dituntut untuk
dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi Presiden berdasarkan hasil
pengawasan yang dilakukan dan solusi atas permasalahan yang dihadapi pemerintah,
sehingga mampu membantu pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik, bersih dan akuntabel. Komitmen tersebut selanjutnya dituangkan dalam
pernyataan visi BPKP yang kemudian diadaptasi menjadi visi Perwakilan BPKP
Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut:
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Tahun
2015-2019 sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap instansi wajib menyusun
Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program,
dan kegiatan pembangunan pengawasan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif.
Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi Perwakilan BPKP Provinsi
Sumatera Barat ini telah konsisten dengan visi Presiden yang telah berwujud menjadi
visi pembangunan nasional.
Pernyataan visi juga merupakan tantangan sekaligus peluang yang harus dihadapi oleh
segenap jajaran Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat. Sebagai penjabaran dari
visi tersebut, ditetapkanlah misi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat.
2. Misi
Misi merupakan menjabarkan lebih lanjut visi dan berisi pernyataan tentang apa yang
akan dilakukan untuk mencapai visi. Perumusan misi mengacu kepada tugas dan
kewenangan yang telah diberikan kepada BPKP. Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP
Nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Perwakilan BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas:
1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau
daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
2. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;
3. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau atas
permintaan Kepala Daerah;
4. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Peperintah
(SPIP) pada wilayah kerjanya; dan
5. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan
keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Tugas tersebut dijabarkan lebih lanjut dengan pencapaian tiga misi Perwakilan BPKP
Provinsi Sumatera Barat, yaitu:
a. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan
dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Sumatera Barat;
b. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif di
Wilayah Sumatera Barat; dan
c. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan
Kompeten di Wilayah Sumatera Barat.
Penjelasan masing-masing misi, adalah:
Misi ini mengandung dua hal yaitu tugas dan fungsi BPKP serta manfaat BPKP. Tugas
dimaksud adalah “Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan
pembangunan”, sedangkan manfaatnya adalah “mendukung tata kelola pemerintahan
dan korporasi yang bersih dan efektif”.
Tugas Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan
mengandung makna bahwa:
1) Akuntabilitas
Bahwa prinsip dari akuntabilitas adalah kesiapan pemerintah untuk merespon
pertanyaan (scrutiny) masyarakat dan stakeholder lainnya tentang pelaksanaan
mandat dan penggunaan sumber daya yang diamanatkan kepada penyelenggara
pemerintahan.
Untuk kesiapan ini, dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014,
serta peraturan perundang-undangan lainnya tentang fungsi pengawasan,
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat selain menjadi kepanjangan tangan
BPKP Pusat dengan mitra kerja Menteri dan Kepala Kementerian, Lembaga,
Pemerintah Daerah, Korporasi (K/L/P/K) juga dengan seluruh Kepala K/L/P/K di
wilayah Provinsi Sumatera Barat melalui jasa assurance, jasa consultancy.
2) Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan
Bahwa sebagai auditor internal yang bertanggung jawab kepada Presiden, BPKP
melaksanakan fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan
keuangan dan pembangunan. Dalam periode sebelumnya fokus pengawasannya
banyak diarahkan pada aspek pengelolaan keuangan antara lain meliputi: pelaporan
keuangan, kebijakan fiskal, kebijakan alokasi atau transfer daerah, maka pada
periode 2015 2019, sesuai misi ini, sasaran program pengawasan intern BPKP
termasuk mengawal dan mendorong bagaimana program pembangunan nasional
dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien.
3) Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah
Bahwa dalam hal pengelolaan keuangan, pengawasan intern BPKP akan berupaya
meningkatkan kualitas akuntabilitas Presiden sebagai pemegang kekuasaan
pemerintahan tertinggi di bidang keuangan dan atau Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara. Dalam hal pengawasan intern atas kualitas pelaporan,
BPKP mendorong mitra kerjanya untuk memenuhi persyaratan minimal kualitas
laporan keuangan (LK) yang direpresentasikan oleh opini WTP dari audit BPK atas
LK K/L/P/K. Kegiatan pengawasan intern ini akan diarahkan bagi K/L/P/K yang
LK-nya belum mendapatkan opini WTP dari BPK.
Kegiatan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara/daerah ini akan mencakup
antara lain kebijakan: (a) Pengawasan terhadap Peningkatan Penerimaan
Negara/Daerah untuk meningkatkan ruang fiskal, (b) Kebijakan Alokasi Anggaran
(transfer) daerah, (c) Perencanaan dan Pelaksanaan Pemanfaatan Aset dan
Kekayaan Negara/Daerah, (d) Pengelolaan Hutang, (e) Pengelolaan Subsidi, dan (f)
Pengelolaan Korporasi.
4) Pengelolaan Pembangunan Nasional
Bahwa terkait dengan pembangunan nasional, pengawasan intern dilakukan secara
menyeluruh mengikuti tahapan pengelolaan keuangan negara, namun terfokus pada
implementasi strategi pembangunan nasional. Strategi pembangunan nasional
membedakan tiga dimensi pembangunan, yaitu: (1) dimensi pembangunan manusia
yang sifatnya wajib; (2) dimensi pembangunan sektor unggulan yang sifatnya
prioritas; dan (3) dimensi pemerataan dan kewilayahan.
Manfaat Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif
mengandung makna bahwa: Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan
keuangan dan pembangunan diselenggarakan untuk mendukung tata kelola pemerintah
yang bersih dan efektif, termasuk tata kelola korporasi. Pengawasan intern BPKP
diarahkan untuk memastikan bahwa governance process dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan telah berjalan secara partisipatif, akuntabel, transparan
dan efektif. Di samping itu, terdapat struktur organisasi dan mekanisme yang
melibatkan stakeholder kunci dalam menetapkan dan mengawasi (oversee) tujuan
pemerintah dan pembangunan termasuk korporasi. Masyarakat juga diberi akses yang
cukup terhadap informasi anggaran dan target pemerintahan dan pembangunan serta
laporan pertanggungjawaban yang memungkinkan mereka mengetahui sejauh mana
tujuan pemerintahan dan pembangunan tercapai. Dengan kerangka transparansi
tersebut, para penyelenggara menyiapkan diri untuk menjelaskan capaian targetnya dan
menjelaskan jika terjadi kegagalan, alasan kegagalan pengelolaan keuangan dan
pembangunan atau menjelaskan ukuran pencapaian efektivitas pencapaian tujuan
dimaksud. Dengan menjaga partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas
tersebut diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan
efektif.
Untuk menjamin pelaksanaan seluruh program dan kegiatan adalah dalam rangka
mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan dan pembangunan,
dibutuhkan suatu sistem pengendalian intern yang dapat memberi keyakinan memadai
bahwa kegiatan berjalan efektif dan efisien, diikuti dengan pelaporan keuangan yang
handal, penanganan aset yang aman dan taat terhadap peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan PP 60 Tahun 2008, sistem yang dimaksud adalah SPIP. Sesuai dengan PP
tersebut, BPKP diberikan mandat untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP.
Pada periode 2015–2019, pembinaan penyelenggaraan SPIP diarahkan untuk
meningkatkan maturitas SPIP di tingkat K/L/P/K bahkan hingga tingkat program
(prioritas) pembangunan nasional. Penyelenggaraan SPIP K/L/P/K memang bukan
tanggung jawab BPKP, tetapi tanggung jawab masing-masing K/L/P/K. BPKP sebagai
pembina penyelenggaraan SPIP maka seluruh insan pengawasan di BPKP diarahkan
untuk meningkatkan kualitas pembinaan dari sekedar pelaksanaan tugas penyusunan
pedoman dan pelatihan SPIP, menjadi pengawal implementasi seluruh elemen SPIP di
seluruh kegiatan utama dan tindakan manajemen K/L/P/K. Hal tersebut dilakukan
dengan membudayakan pengenalan dan pengendalian risiko oleh semua personel dan
pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan utamanya yang dituangkan dalam kebijakan dan
prosedur pelaksanaan kegiatan (SOP). Pengkomunikasian dan evaluasi reguler terhadap
konsistensi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sesuai SOP diharapkan menyadarkan
personel dan pimpinan akan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan, yang
pada akhirnya akan meningkatkan kematangan implementasi SPIP secara keseluruhan
di K/L/P/K.
Dengan demikian, misi pembinaan penyelenggaraan SPIP ini terkait langsung dengan
misi 1 yaitu pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan
pembangunan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih
dan efektif. Akan tetapi, terdapat perbedaan karakteristik antara keduanya. Misi 1
menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan untuk penyelenggaraan fungsi
pengawasan keuangan dan pembangunan (pengawasan fungsional), sedangkan misi 2
menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan untuk membangun sistem
pengawasan itu sendiri, dalam hal ini Sistem Pengendalian Intern.
Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggungjawab atas
efektivitas penyelenggaraan SPI di lingkungan masing-masing. Untuk memperkuat dan
menunjang efektivitas SPI, dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas
dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara oleh Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri dari BPKP, Itjen Departemen,
Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota.
Selain itu, untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI juga dilakukan pembinaan
penyelenggaraan SPI. Tugas pembinaan penyelenggaraan SPI oleh BPKP diamanatkan
dalam pasal 59 PP Nomor 60 Tahun 2008 yang mencakup:
a. Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
b. Sosialisasi SPIP;
c. Pendidikan dan pelatihan SPIP;
d. Pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan
e. Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
Salah satu unsur penting SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian, mewajibkan setiap
pimpinan instansi pemerintah untuk membentuk dan memelihara lingkungan
pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan
budaya pengendalian di lingkungan organisasinya. Upaya pembentukan budaya kendali
ini antara lain diselenggarakan melalui perwujudan peran aparat pengawasan intern
pemerintah (APIP) yang efektif. Untuk mewujudkan peran APIP sebagai aparat
pengawasan intern diperlukan kapabilitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya.
Melanjutkan pembinaan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, tugas dan
fungsi pengembangan kapabilitas pengawasan intern tersebut, sesuai dengan PP 60
Tahun 2008, difokuskan pada peningkatan kapabilitas APIP. Kapabilitas APIP
diarahkan untuk peningkatan kapasitas organisasi APIP maupun peningkatan
kompetensi auditornya. Peningkatan kapabilitas APIP diarahkan pada peningkatan
enam elemen kapabilitas APIP yaitu (a) peran APIP dalam organisasi; (b) pola
pengembangan auditor APIP; (c) praktik profesionalisme pengawasan intern; (d)
eksistensi manajemen kinerja dan akuntabilitas; (e) kualitas hubungan Inspektur dengan
pimpinan/atasan dan pimpinan satuan kerja lainnya; dan (f) struktur tata kelola APIP
termasuk kualitas independensi APIP
Penjabaran misi ini merupakan bentuk tanggung jawab dan peran serta BPKP sebagai
bagian dari APIP dalam mengembangkan sistem pengawasan nasional secara terpadu.
Pengembangan sistem pengawasan nasional tentunya dilakukan bersama-sama, baik
dengan BPK, Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan LPND, Inspektorat
Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Satuan Pengawasan Intern (SPI) BUMN/BUMD/BUL
maupun dengan Instansi Pemerintah lainnya yang mengkoordinasikan kegiatan
pengawasan seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Departemen
Dalam Negeri, serta pihak-pihak lainnya yang berkepentingan.
3. Tujuan dan Sasaran
Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang, berorientasi pada
operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai
dengan lima tahun.
Dalam menyelenggarakan misinya, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
menetapkan empat tujuan, yaitu:
a. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan
Nasional yang Bersih dan Efektif di Wilayah Sumatera Barat;
b. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) di Wilayah Sumatera Barat;
c. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan
Kompeten di Wilayah Sumatera Barat; dan
d. Terselenggaranya Dukungan Teknis Pengawasan BPKP di Wilayah Sumatera
Barat.
Sasaran strategis dalam rumusan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
tahun 2015-2019 merupakan indikator pencapaian tujuan strategis.
Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja utama pencapaian dari tujuan dan
mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program yang telah ditetapkan, yaitu ;
a. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan
Nasional;
b. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga,
Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional;
dan
c. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian,
Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi.
Sasaran program merupakan ukuran kinerja utama pencapaian dan mencerminkan
berfungsinya outcome dari semua program dan kegiatan yang ditetapkan, yaitu :
Tabel 2.1 – Sasaran Program & Sasaran Kegiatan
1 Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi
1 Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP
2 Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian
2 Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP
3 Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional
3 Tersedianya informasi hasil pengawasan penerapan SIMDA di Perwakilan
4 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi
4 Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Dana Desa
5 Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi
5 Tersedianya Informasi Hasil Pengawsan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019
6 Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda
6 Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP
7 Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
7 Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP
8 Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama
8 Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP
4. Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat mengacu
pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 9 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan BPKP Tahun 2015-2019.
Indikator-indikator kinerja utama sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.1.
Tabel 2.2 - Indikator Kinerja Utama Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
Tujuan 1: Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif di Wilayah Sumatera Barat
Sasaran Program 1 : Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan
pengelolaan keuangan negara/korporasi
1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan
2 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik *)
3 Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A *)
4 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi
5 Presentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik dari BLUD yang dievaluasi
Sasaran Program 2 : Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian
6 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan
7 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH
8 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
9 Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
10 Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
Sasaran Program 3 : Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan
pembangunan nasional
11 Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan
Sasaran Program 4 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan
korporasi dalam pencegahan korupsi
12 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)
Sasaran Program 5 : Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat
terhadap korupsi
13 Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang
mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat
Tujuan 2: Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) di Wilayah Sumatera Barat
Sasaran Program 6: Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda
14 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3)
15 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)
16 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)
Tujuan 3: Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang
Profesional dan Kompeten di Wilayah Sumatera Barat
Sasaran Program 3: Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
17 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
18 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)
19 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2)
Tujuan 4: Terselenggaranya Dukungan Teknis Pengawasan BPKP di Wilayah
Sumatera Barat
Sasaran Program 4: Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan
Sekretariat Utama
20 Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10)
5. Program dan Kegiatan
Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran program diatas, Perwakilan BPKP
Provinsi Sumatera Barat dalam Tahun 2019 melaksanakan kegiatan, sebagaimana
disajikan dalam tabel 2.2:
Tabel 2.2 - Program dan Kegiatan Tahun 2019
Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden
Perwakilan BPKP
1 Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP
Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional
Perwakilan BPKP
2 Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP
Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi 3 Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP
Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Dana Desa 4 Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP
Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019
5 Laporan Hasil Pengawasan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP
Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP
6 Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP
Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP
7 Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP
Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
dalam Mencapai Kepuasan Layanan
8 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui
pengukuran pencapaian sasaran strategis/sasaran program, dalam hal ini pengukuran
indikator kinerja utama. Untuk menguatkan pencapaian sasaran program di Tahun 2019,
disusun perjanjian kinerja. Sebagai dokumen perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan
untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen perjanjian kinerja memuat pernyataan
dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran program dan indikator kinerja utama
organisasi beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja menunjukkan komitmen dari
pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap
sasaran program sesuai indikator kinerja utama yang bersifat outcome.
Tahun 2019, perjanjian kinerja disesuaikan dengan Renstra. Perjanjian kinerja yang
memuat 20 (dua puluh) indikator kinerja utama/program yang digunakan untuk mengukur
tercapainya delapan sasaran program sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.3.
Tabel 2.3 - Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019
(Outcome)
Sasaran Program 1: Perbaikan pengelolaan program prioritas
nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi
1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan % 70
2 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik % 0
3 Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya
berpredikat minimal A (baik)
% 0
4 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik
dari BUMD yang dievaluasi
% 56
5 Presentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik
dari BLUD yang dievaluasi
% 62
Sasaran Program 2: Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian
6 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan
% 60
7 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH
% 75
8 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
% 70
9 Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
% 80
10 Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
% 80
Sasaran Program 3: Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan
pembangunan nasional
11 Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan % 80
Sasaran Program 4: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi
dalam pencegahan korupsi
12 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP
(termasuk FRA)
% 55
Sasaran Program 5 : Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi 13 Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang
mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat
% 70
Sasaran Program 6 : Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi 14 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3) % 100
15 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3) % 100
16 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2) % 0
Sasaran Program 7 : Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda 17 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) % 100
18 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3) % 100
19 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2) % 0
Sasaran Program 8: Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan
Sekretariat Utama
20 Persepsi Kepuasan Layanan ketatausahaan (skala likert 1 –
10)
Likert
1-10
8
Selain indikator kinerja program (outcome) tersebut di atas, pada tahun 2019 juga telah
dibuat Perjanjian Kinerja yang memuat indikator kinerja kegiatan (output) sebagaimana
disajikan dalam Tabel 2.4.
Tabel 2.4 - Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019
(Output)
Sasaran Kegiatan 1 : Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan
Prioritas Presiden Perwakilan BPKP
1 Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan
Prioritas Presiden Perwakilan BPKP
Laporan 18
Sasaran Kegiatan 2 : Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Pembangunan
Prioritas Nasional Perwakilan BPKP
2 Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP
Laporan 116
Sasaran Kegiatan 3 : Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA
Integrasi
3 Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP
Laporan 9
Sasaran Kegiatan 4 : Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Dana Desa
4 Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP Laporan 16
Sasaran Kegiatan 5 : Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan atas Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019
5 Laporan Hasil Pengawasan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP
Laporan 6
Sasaran Kegiatan 6 : Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan
BPKP
6 Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP Laporan 39
Sasaran Kegiatan 7 : Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP
Perwakilan BPKP
7 Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP
Laporan 45
Sasaran Kegiatan 8 : Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya dalam Mencapai Kepuasan Layanan
8 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Laporan 33
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pengukuran capaian kinerja Tahun 2019 merupakan bagian dari penyelenggaraan
akuntabilitas kinerja tahunan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat. Pengukuran
dilakukan terhadap kinerja yang dicapai Tahun 2019 dan membandingkannya dengan
target yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja 2019. Perwakilan BPKP
Provinsi Sumatera Barat menyempurnakan rumusan sasaran program dengan memilih
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dinilai signifikan bagi Perwakilan BPKP Provinsi
Sumatera Barat, dalam mempengaruhi pencapaian tujuan/sasaran program secara
langsung dengan mengacu pada indikator capaian program BPKP Pusat.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja
yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2019. Rumus yang
digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari
dua jenis, yaitu:
1. Semakin tinggi realisasi, capaian kinerjanya semakin baik
Capaian = Realisasi
x 100%
Target
2. Semakin tinggi realisasi, capaian kinerjanya semakin buruk
Capaian = 2 x Target - Realisasi
x 100%
Target
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator
kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala yang
menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan
pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.
Pengukuran pencapaian sasaran program, dihitung berdasarkan jumlah IKU yang
tercapai dibagi dengan jumlah IKU dominan yang ditetapkan (outcome). Hal ini
dilakukan untuk menghindari distorsi perhitungan capaian kinerja sasaran program
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat.
Capaian Sasaran
Program =
Jumlah IKU yang tercapai
x 100% Jumlah IKU dominan yang ditetapkan
(outcome)
Capaian atas IKU yang menunjukkan capaian tujuan dan sasaran program secara
ringkas disajikan menurut tujuan dan sasaran program sebagaimana dalam Tabel 3.1
berikut:
Tabel 3.1 – Capaian Sasaran Program Tahun 2019
Sasaran Program 1 : Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional Dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi 1. Persentase Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pengawasan % 70,00 72,31 103,30
2. Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik
% N/A N/A N/A
3. Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik)
% N/A N/A N/A
4. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi
% 56,00 62,50 111,61
5. Presentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik dari BLUD yang dievaluasi
% 62,00 100,00 161,29
Sasaran Program 2 : Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian 6. Persentase hasil pengawasan
keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan
% 60,00 31,58 52,63
7. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH
% 75,00 0,00 0,00
8. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
% 70,00 100,00 142,86
9. Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
% 80,00 100,00 125,00
10. Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
% 80,00 0,00 0,00
Sasaran Program 3: Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional 11. Persentase penyelesaian hambatan
kelancaran pembangunan % 80,00 100,00 125,00
Sasaran Program 4: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Dan Korporasi Dalam Pencegahan Korupsi 12. Persentase K/L/P/K yang
mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)
% 55,00
200,00 363,64
Sasaran Program 5: Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K Dan Masyarakat Terhadap Korupsi 13. Persentase Komunitas Pembelajar
Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat
% 70,00
100,00 142,86
Sasaran Program 6: Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda/Korporasi
14. Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3
% 100 100,00 100,00
15. Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3
% 100 78,95 78,95
16. Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2
% N/A 21,05 0
Sasaran Program 7: Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda
17. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
% 100,00 100,00 100,00
18. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)
% 100,00 100,00 100,00
19. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)
% N/A N/A N/A
Sasaran Program 8: Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama
20. Persepsi kepuasan layanan Bagian Tata Usaha
Skala Likert
8,00 8,01 100.00
Uraian lebih lengkap tentang pencapaian kinerja sasaran program berserta realisasi
anggarannya sebagaimana disajikan dalam Lampiran 1.
1. SASARAN PROGRAM
Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran program,
khususnya terhadap IKU dominan pada tiap-tiap sasaran program. Analisis juga
dilakukan terhadap indikator yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja
sasaran namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program.
Analisis tentang delapan sasaran program yang ditetapkan oleh BPKP sebagai alat
untuk mewujudkan tujuan strategis pada akhir masa Renstra, disajikan sebagai berikut:
Meningkatnya pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan
negara/korporasi merupakan tekad Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat sebagai
perwujudan fungsi assurance. Capaian sasaran program ini diukur dengan
membandingkan antara jumlah rekomendasi yang diberikan dengan jumlah
rekomendasi yang telah ditindaklanjuti. Upaya strategis yang dilaksanakan dalam
pencapaian sasaran ini adalah pendekatan intensif kepada mitra kerja yang
memungkinkan mitra kerja untuk sesegera mungkin menindaklanjuti seluruh
rekomendasi yang telah diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan sepanjang tahun
2019.
Sasaran program “perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan
keuangan negara/korporasi” diindikasikan oleh capaian tiga IKU yang terkait langsung
dengan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan program
prioritas nasional.
Capaian tiga indikator kinerja utama sasaran program 1 di tahun 2019 disajikan dalam
gambar 3.1 di bawah ini :
Gambar 3.1 - Capaian Sasaran Program 1
Dari gambar diatas, dapat diketahui bahwa dari tiga IKU yang mengindikasikan sasaran
program “Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan
Keuangan Negara/Korporasi”, memiliki nilai capaian outcome 100%. Dengan demikian
nilai capaian sasaran strategis “Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan
Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi” adalah sebesar 100%.
Capaian Sasaran Program Perbaikan
Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan
Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi
=
3
X 100% = 100%
3
Uraian masing-masing capaian IKU sasaran program “Perbaikan Pengelolaan Program
Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi” ini adalah:
Sasaran Program 1 IKU 1
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan
Sesuai amanah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 tahun 2014, BPKP diberi tugas
mengkoordinasikan penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas
keuangan negara maupun daerah dan pembangunan nasional bersama dengan aparat
pengawasan intern pemerintah (APIP) lainnya. Untuk memenuhi tugas tersebut,
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai macam
kegiatan pengawasan dalam bentuk audit, evaluasi, monitoring dan verifikasi terhadap
program prioritas pembangunan nasional yang dilaksanakan di wilayah Provinsi
Sumatera Barat.
Realisasi IKU Persentase Tindak
Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan =
Rekomendasi hasil
pengawasan yang di TL di
tahun 2019 (kejadian) X 100%
Rekomendasi hasil
pengawasan yang terbit di
tahun 2019 (kejadian)
Realisasi IKU “Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan” tahun 2019
adalah sebesar 72,31% atau 103,3% dari target sebesar 70%, dengan perhitungan 134,5
rekomendasi telah ditindaklanjuti dari 186 rekomendasi yang diberikan.
Tingginya realisasi IKU “Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan”
disebabkan oleh komitmen mitra kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi sesegera
mungkin.
Realisasi IKU “Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan” tahun 2019
sebesar 72,31% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 65,68%
menunjukkan adanya peningkatan. Sebagai tahun terakhir Renstra 2015-2019, capaian
tahun ini menunjukkan efektivitas kegiatan assurance Perwakilan BPKP Provinsi
Sumatera Barat.
Sasaran Program 1 IKU 4
Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi
Realisasi IKU “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari
BUMD yang dievaluasi” tahun 2019 adalah sebesar 62,50% atau 111,61% dari target
sebesar 56%, dengan perhitungan 10 BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat Baik
dibandingkan dengan 16 BUMD yang dibina.
Realisasi IKU Persentase BUMD yang
kinerjanya minimal berpredikat baik
dari BUMD yang dievaluasi
=
BUMD Kinerja minimal
Sehat tahun 2019 X 100%
BUMD dievaluasi tahun
2019
Tingginya realisasi IKU “Persentase BUMD
yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari
BUMD yang dievaluasi” disebabkan empat
PDAM pada tahun 2019 memperoleh laba
sehingga tingkat kesehatan PDAM untuk aspek
keuangan memperoleh nilai sangat memadai.
Kemudian tingkat kesehatan untuk aspek
pelayanan, operasional dan sumber daya
manusia pada sepuluh PDAM memperoleh
capaian memadai, antara lain disebabkan meningkatnya cakupan pelayanan teknis,
pertumbuhan pelanggan PDAM, dan jam operasi layanan yang sudah/hampir 24 jam
per hari.
Realisasi IKU “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari
BUMD yang dibina” tahun 2019 sebesar 62,50%, jika dibandingkan dengan tahun
sebelumnya sebesar 58,82% menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan.
Sebagai tahun terakhir Renstra 2015-2019, indikator ini pada tahun 2019 telah
memperoleh keberhasilan yang menunjukkan bahwa kegiatan consulting kepada
PDAM telah dapat membantu PDAM dalam meningkatkan kinerjanya.
Sasaran Program 1 IKU 5
Presentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik dari BLUD yang dievaluasi
Realisasi IKU “Presentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik dari BLUD
yang dievaluasi” tahun 2019 adalah sebesar 100% atau 161,29% dari target sebesar
62%, dengan perhitungan tiga BLUD yang kinerjanya minimal berpredikat Baik
dibandingkan dengan tiga BLUD yang dievaluasi.
Realisasi IKU Persentase BLUD yang
tata kelolanya minimal cukup baik dari
BLUD yang dievaluasi
=
BLUD yang tata kelolanya
minimal cukup baik tahun
2019 X 100%
BLUD yang dievaluasi
tahun 2019
Tingginya realisasi IKU
“Presentase BLUD yang tata
kelolanya minimal cukup
baik dari BLUD yang
dievaluasi” disebabkan
adanya perbaikan terkait
mutu pelayanan yang
diberikan BLUD kepada masyarakat sehingga terjadi peningkatan skor terutama
terhadap aspek pelayanan dan aspek mutu dan manfaat kepada masyarakat.
Realisasi IKU “Presentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik dari BLUD
yang dievaluasi” tahun 2019 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan tahun
sebelumnya sebesar 66,67% menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan.
Sebagai tahun terakhir Renstra 2015-2019, indikator ini pada tahun 2019 telah
memperoleh keberhasilan yang menunjukkan bahwa rumah sakit telah menerapkan
BLUD dengan baik.
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 menyatakan bahwa strategi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi memiliki visi jangka panjang dan menengah. Visi jangka
panjang 2012-2025 adalah “Terwujudnya Kehidupan Bangsa yang Bersih dari Korupsi
dengan Didukung Nilai Budaya yang Berintegritas”.
Untuk mencapai visi tersebut, pemerintah merancang enam strategi yaitu:
1) Pencegahan tindak pidana korupsi;
2) Penegakan hukum atas tindak pidana korupsi;
3) Harmonisasi peraturan perundang-undangan;
4) Kerja sama internasional dan penyelamatan aset hasil tipikor;
5) Pendidikan dan budaya anti korupsi; serta
6) Mekanisme pelaporan pelaksanaan pemberantasan korupsi.
Sasaran program “Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian”
diindikasikan oleh capaian lima IKU yang terkait langsung dengan strategi pemerintah
di atas, tepatnya strategi penegakkan hukum. Terkait dengan penegakan hukum atas
tindak pidana korupsi, BPKP telah melakukan audit investigasi, audit perhitungan
kerugian keuangan negara serta sebagai pemberi keterangan ahli pada kasus tindak
pidana korupsi.
Capaian lima indikator kinerja utama sasaran program 2 di tahun 2019 disajikan dalam
gambar 3.2 di bawah ini :
Gambar 3.2 - Capaian Sasaran Program 2
Dari gambar diatas, dapat diketahui bahwa dari lima IKU yang mengindikasikan
sasaran program “Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian”, hanya
dua yang memiliki nilai capaian outcome 100% atau lebih. Dengan demikian nilai
capaian sasaran strategis “Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian”
adalah sebesar 40%.
Capaian Sasaran Program Meningkatnya
efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian =
2
X 100% = 40%
5
Uraian masing-masing capaian IKU sasaran program “Meningkatnya efektivitas hasil
pengawasan keinvestigasian” ini adalah:
Sasaran Program 2 IKU 1
Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan
Realisasi IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di
persidangan” tahun 2019 adalah sebesar 31,58% atau 52,63% dari target sebesar 60%,
dengan perhitungan 6 laporan Pemberian Keterangan Ahli yang terbit pada tahun 2019
dibandingkan dengan 19 laporan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau
laporan Pengumpulan dan Evaluasi Bukti Dokumen elektronik yang terbit dalam tiga
tahun terakhir.
Realisasi IKU Persentase hasil
pengawasan keinvestigasian yang
dimanfaatkan di persidangan
=
PKA di sidang pengadilan
tahun 2019 X 100%
LHAI + LHPKKN + LPEBDE tiga tahun terakhir
Rendahnya realisasi IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang
dimanfaatkan di persidangan” disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang terjalin
dengan mitra kerja walaupun setelah selesainya penugasan.
Realisasi IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di
persidangan” tahun 2019 sebesar 31,58%, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya
sebesar 55% menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan. Sebagai tahun
terakhir Renstra 2015-2019, capaian tahun ini menunjukkan masih perlu meningkatkan
koordinasi dengan APH.
Sasaran Program 2 IKU 2
Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH
Realisasi IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh
APH” tahun 2019 adalah sebesar 0% atau 0% dari target sebesar 75%, dengan
perhitungan tidak ada laporan Audit Investigasi yang dimanfaatkan oleh APH pada
tahun 2019.
Realisasi IKU Persentase hasil
pengawasan keinvestigasian yang
dimanfaatkan oleh APH
=
LHAI yang
ditindaklanjuti/dimanfaatkan
APH pada tahun 2019 X 100%
LHAI yang terbit pada
tahun 2019
Rendahnya realisasi IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang
dimanfaatkan oleh APH” disebabkan oleh kurangnya koordinasi dengan mitra kerja
terutama para aparat penegak hukum.
Realisasi IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh
APH” tahun 2019 sebesar 0% lebih rendah dengan realisasi tahun 2018. Sebagai tahun
terakhir Renstra 2015-2019, capaian tahun ini menunjukkan masih perlu meningkatkan
koordinasi dengan APH.
Sasaran Program 2 IKU 3
Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
Realisasi IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh
K/L/P/K” tahun 2019 adalah sebesar 100% atau 142,86% dari target sebesar 70%
dengan perhitungan satu Laporan Hasil Audit Investigatif atas Kegiatan Pembangunan
Relokasi RSUD Tipe C dr. M. Zein Painan pada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan
Pemukiman Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015.
Realisasi IKU Persentase hasil
pengawasan keinvestigasian yang
dimanfaatkan oleh K/L/P/K
=
LHP keinvestigasian (LHAI) + LHP atas Current
Issues + LHP dalam rangka
pemberian rekomendasi
strategis (RS) yang
ditindaklanjuti dan
dimanfaatkan tahun 2019
X 100%
LHP Keinvestigasian yang terbit pada tahun 2019
Tingginya realisasi IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang
dimanfaatkan oleh K/L/P/K” disebabkan oleh koordinasi yang baik dengan mitra kerja.
Realisasi IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh
K/L/P/K” tahun 2019 sebesar 100%, sama dengan realisasi tahun sebelumnya. Sebagai
tahun terakhir Renstra 2015-2019, capaian tahun ini menunjukkan bahwa kegiatan
pengawasan keinvestigasian yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Sumatera Barat
telah dapat membantu K/L/P/K mengungkap fraud.
Sasaran Program 2 IKU 4
Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
Realisasi IKU “Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh
K/L/P/K” tahun 2019 adalah sebesar 100% atau 125% dari target sebesar 80% dengan
perhitungan dua laporan hasil yaitu Audit Penyesuaian Harga atas Kontrak Consultant
Services for Design Supervision Consultancy (DSC) WINRIP IBRD Loan No. 8043-ID
Nomor: KU.03.01/PPK-PR/WINRIP/Bx/01/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 Periode 11
Juni 2013 s.d 31 Oktober 2018 dan Audit Penyesuaian Harga (Eskalasi) atas Kontrak
Pelaksanaan Paket 12 Kambang - Inderapura WINRIP IBRD LOAN No. 8043-ID
Nomor: 02-06/12-WINRIP-AWP2/CE/A/8043-ID/01-16 tanggal 28 Januari 2016
Periode Juni 2017 sampai dengan Juli 2018.
Realisasi IKU Persentase hasil audit
penyesuaian harga yang dimanfaatkan
oleh K/L/P/K
=
LHA penyesuaian harga yang ditindaklanjuti tahun
2019 X 100%
LHA penyesuaian harga pada tahun 2019
Tingginya realisasi IKU “Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan
oleh K/L/P/K” disebabkan oleh koordinasi yang baik dengan mitra kerja.
Realisasi IKU “Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh
K/L/P/K” tahun 2019 sebesar 100%, sama dengan realisasi tahun sebelumnya. Sebagai
tahun terakhir Renstra 2015-2019, capaian tahun ini menunjukkan bahwa audit
penyesuaian harga yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Sumatera Barat telah
mencapai target.
Sasaran Program 2 IKU 5
Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
Realisasi IKU “Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K” tahun
2019 adalah sebesar 0% atau 0% dari target sebesar 80%.
Realisasi IKU Persentase hasil audit
penyesuaian harga yang dimanfaatkan
oleh K/L/P/K
=
LHA klaim yang
ditindaklanjuti pada tahun
2019 X 100%
LHA klaim pada tahun
2019
Tidak adanya realisasi IKU “Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh
K/L/P/K” disebabkan oleh tidak adanya permintaan audit klaim di tahun 2019 dari
K/L/P/K.
Realisasi IKU “Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K” sebesar
0% sama dengan realisasi tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target akhir
periode Renstra pada tahun 2019 sebesar 80%, maka realisasi IKU tahun 2019
mencapai 0%. Sebagai tahun terakhir Renstra 2015-2019, capaian tahun ini
menunjukkan masih perlu meningkatkan koordinasi dengan K/L/P/K.
Pelaksanaan pembangunan yang gencar dilaksanakan pemerintah di seluruh penjuru
Indonesia membutuhkan dukungan dari segala pihak termasuk masyarakat dan pihak
swasta agar menghasilkan suatu nilai tambah berupa manfaat atau dampak yang
diharapkan. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri terjadi kondisi dimana proses
pembangunan tidak dapat mencapai keluaran (output), hasil (outcome) dan manfaat
(benefit) yang telah ditetapkan karena adanya masalah yang tidak dapat diselesaikan
dengan menggunakan kewenangan para pihak terkait. BPKP dalam kondisi ini dapat
melaksanakan suatu evaluasi secara independen dan obyektif terhadap hambatan
kelancaran pembangunan untuk mendapatkan alternatif penyelesaian (Alternative
Dispute Resolution) sesuai ketentuan yang berlaku melalui proses mediasi sehingga
pembangunan dapat berjalan kembali sesuai dengan tujuan.
Sasaran program “Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan
nasional” diindikasikan oleh capaian satu IKU yaitu “Persentase penyelesaian
hambatan kelancaran pembangunan”. Capaian indikator kinerja utama sasaran program
3 di tahun 2019 disajikan dalam gambar 3.3 di bawah ini :
Gambar 3.3 - Capaian Sasaran Program 3
Dari gambar diatas, dapat diketahui bahwa meski hanya satu IKU yang
mengindikasikan sasaran program “Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan
pembangunan nasional”, namun memiliki nilai capaian outcome 100%. Dengan
demikian nilai capaian sasaran strategis “Meningkatnya penyelesaian hambatan
pelaksanaan pembangunan nasional” adalah 100%.
Capaian Sasaran Program Meningkatnya
penyelesaian hambatan pelaksanaan
pembangunan nasional
=
1
X 100% =100%
1
Uraian capaian IKU sasaran program “Meningkatnya penyelesaian hambatan
pelaksanaan pembangunan nasional” ini adalah:
Sasaran Program 3 IKU 1
Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan
Realisasi IKU “Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan” tahun
2019 adalah sebesar 100% atau 125% dari target sebesar 80%, dengan perhitungan satu
laporan Evaluasi HKP yang ditindaklanjuti tahun 2019 dibandingkan dengan satu
laporan Evaluasi HKP yang terbit pada tahun 2019. Yang dimaksud dengan laporan
EHKP yang ditindaklanjuti kesepakatannya adalah laporan yang hasil mediasinya
disepakati oleh para pihak.
Realisasi IKU Persentase penyelesaian
hambatan kelancaran pembangunan =
Laporan Evaluasi HKP
yang Ditindaklanjuti pada
tahun 2019
X 100% Laporan Evaluasi HKP
pada tahun 2019
Tingginya IKU “Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan”
disebabkan koordinasi yang baik dengan mitra kerja.
Realisasi IKU “Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan” sebesar
100% lebih tinggi dari pada realisasi tahun sebelumnya 0%. Sebagai tahun terakhir
Renstra 2015-2019, capaian tahun ini menunjukkan bahwa Perwakilan BPKP Provinsi
Sumatera Barat berhasil membantu menyelesaikan hambatan kelancaran pembangunan.
Indikator Kinerja Utama pada sasaran program “Meningkatnya efektivitas hasil
pengawasan keinvestigasian” dan “Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan
pembangunan nasional” merupakan IKU yang memiliki outcome yang sama yaitu
penyelamatan keuangan negara yang metodenya bisa dilaksanakan melalui penugasan
Audit Investigatif, Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), Audit
Eskalasi Harga, Audit Klaim atau Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan.
Meskipun pada tahun 2019, perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat tidak
melaksanakan Audit Klaim namun dari pelaksanaan Audit Investigatif, Audit PKKN
dan Audit Penyesuaian Harga (Eskalasi), perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
berhasil menyelamatkan keuangan Negara sebesar Rp44.390.706.744,70 dan $265,00.
Di samping upaya represif, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat juga
mengedepankan upaya preventif dalam melawan korupsi. Pencegahan korupsi melalui
sistem yang mampu mencegah atau memudahkan pendeteksian adanya
kecurangan/penyimpangan, mendorong BPKP untuk terus berperan aktif bermitra
dengan K/L/P/K dalam memberikan nilai tambah bagi peningkatan tata kelola.
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat melaksanakan penugasan dapam rangka
pencegahan korupsi yang terdiri dari bimbingan teknis Fraud Control Plan dan
penilaian Risiko Kecurangan (Fraud Risk Assessment).
Sasaran program “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam
pencegahan korupsi” diindikasikan oleh capaian satu IKU yaitu “Persentase K/L/P/K
yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)”.
Capaian indikator kinerja utama sasaran program 4 di tahun 2019 disajikan dalam
gambar 3.4 di bawah ini :
Gambar 3.4 - Capaian Sasaran Program 4
Dari gambar diatas, dapat diketahui bahwa meski hanya satu IKU yang
mengindikasikan sasaran program “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan
korporasi dalam pencegahan korupsi”, namun memiliki nilai capaian outcome di atas
100%. Dengan demikian nilai capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas tata
kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi” adalah 100%.
Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas tata
kelola pemerintah dan korporasi dalam
pencegahan korupsi
=
1
X 100% = 100%
1
Uraian capaian IKU sasaran program “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah
dan korporasi dalam pencegahan korupsi” ini adalah:
Sasaran Program 4 IKU 1
Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)
Realisasi IKU “Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)”
tahun 2019 adalah sebesar 200% atau 363,64% dari target sebesar 55%, dengan
perhitungan 12 K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP/FRA tahun 2019
dibandingkan dengan 6 penugasan yang telah dilakukan pada tahun 2019.
Realisasi IKU Persentase K/L/P/K
yang mengimplementasikan FCP
(termasuk FRA)
=
K/L/P/K yang Implementasi FCP/FRA
tahun 2019 X 100%
penugasan yang telah dilakukan pada tahun 2019
Tingginya realisasi IKU “Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP
(termasuk FRA)” disebabkan terjalinnya hubungan yang baik dengan pihak
stakeholders. Realisasi IKU “Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP
(termasuk FRA)” tahun 2019 sebesar 200% lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun
2018 sebesar 50%. Sebagai tahun terakhir Renstra 2015-2019, capaian tahun ini
menunjukkan bahwa kegiatan bimtek FCP/FRA yang dilakukan Perwakilan BPKP
Provinsi Sumatera Barat telah berhasil mendorong K/L/P/K untuk
mengimplementasikan FCP/FRA.
Pelayanan publik merupakan salah satu indikator untuk menetapkan pemeringkatan
Indeks Persepsi Korupsi. Perbaikan birokrasi pelayanan publik adalah suatu keharusan
dan masyarakat sebagai pengguna jasa layanan publik harus dilibatkan dalam usaha
perbaikan tersebut. Masyarakat harus mengetahui apa yang menjadi hak-hak mereka
dan mampu menjadi whistleblower apabila terjadi praktik-praktik yang
mengindikasikan korupsi.
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat melaksanakan strategi edukatif anti korupsi
dengan mengimplementasikan konsep masyarakat pembelajar (learning society)
melalui pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK). Kegiatan ini
berupa pembentukan Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) sebagai wadah bagi
proses interaksi peserta belajar dengan BPKP sebagai sumber belajar dimana BPKP
berperan dalam membantu, mendorong, dan memfasilitasi peserta belajar agar dapat
memperoleh pengetahuan dan menguasai keterampilan/keahlian mengenai anti korupsi
serta merubah sikap peserta belajar menjadi anti korupsi.
Diharapkan dengan pelaksanaan MPAK ini maka akan hadir K/L/P/K yang memenuhi
tiga unsur kriteria yaitu :
1. Mempunyai Daftar Risiko Fraud yang terungkap dari hasil kegiatan pembelajaran
KPAK;
2. Mempunyai rencana penanganan risiko fraud yang dibahas bersama dengan anggota
KPAK;
3. Mempunyai peraturan K/L/P/K mengenai sistem pengaduan
masyarakat/whistleblowing, atau belum mempunyai peraturan K/L/P/K mengenai
sistem pengaduan masyarakat/whistleblowing namun menyatakan kesesdiaannya
untuk dilakukan bimtek pengembangan sistem pengaduan
masyarakat/whistleblowing.
Sasaran program “Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap
korupsi” diindikasikan oleh capaian satu IKU yaitu “Persentase Komunitas Pembelajar
Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat”.
Capaian indikator kinerja utama sasaran program 5 di tahun 2019 disajikan dalam
gambar 3.5 di bawah ini :
Gambar 3.5 - Capaian Sasaran Program 5
Dari gambar diatas, dapat diketahui bahwa meski hanya satu IKU yang
mengindikasikan sasaran program “Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat
terhadap korupsi”, namun memiliki nilai capaian outcome diatas 100%. Dengan
demikian nilai capaian sasaran strategis “Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan
masyarakat terhadap korupsi” adalah 100%.
Capaian Sasaran Meningkatnya kepedulian
K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi =
1
X 100% = 100%
1
Uraian capaian IKU sasaran program “Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan
masyarakat terhadap korupsi” ini adalah:
Sasaran Program 5 IKU 1
Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan
masyarakat
Realisasi IKU “Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang
mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat” tahun 2019 adalah sebesar 100%
atau 142,86% dari target sebesar 70%, dengan perhitungan 6 K/L/P/K yang memenuhi
3 unsur kriteria dibandingkan dengan 6 K/L/P/K atau unit kerja yang telah menjadi
anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi.
Realisasi IKU Persentase Komunitas
Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang =
K/L/P/K yang memenuhi 3 unsur kriteria tahun 2019
X 100%
mengimplementasikan sistem
pengaduan masyarakat K/L/P/K atau unit kerja
yang telah menjadi anggota
KPAK tahun 2019
Tingginya realisasi IKU “Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK)
yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat” disebabkan terjalinnya
hubungan yang baik dengan pihak stakeholders. Realisasi IKU “Persentase Komunitas
Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan
masyarakat” tahun 2019 sebesar 100% sama dengan capaian tahun 2018. Sebagai tahun
terakhir Renstra 2015-2019, capaian tahun ini menunjukkan bahwa Perwakilan BPKP
Provinsi Sumatera Barat secara konsisten telah mendorong K/L/P/K sebagai
Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK).
Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
sebagai pembina SPIP di Provinsi Sumatera Barat terus berperan aktif dalam
peningkatan kualitas SPIP di lingkungan instansi, pemerintah daerah dan korporasi di
Sumatera Barat. Tujuan dari meningkatnya kualitas SPIP bermuara pada peningkatan 1)
efektifitas dan efisiensi operasi, 2) pengamanan aset, 3) kualitas laporan keuangan dan
4) ketaatan terhadap peraturan perundangan.
Pembinaan penyelenggaraan SPIP diarahkan untuk meningkatkan maturitas SPIP di
tingkat K/L/P/K bahkan hingga tingkat program (prioritas) pembangunan nasional
dengan Sasaran Program Meningkatnya Kualitas SPIP pada Pemerintah Daerah.
Penyelenggaraan SPIP K/L/P/K merupakan tanggung jawab masing-masing K/L/P/K.
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat sebagai pembina penyelenggaraan SPIP di
Sumatera Barat diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembinaan mulai dari
pelaksanaan tugas penyusunan pedoman dan pelatihan SPIP sampai pada pengawalan
implementasi seluruh elemen SPIP di seluruh kegiatan utama dan tindakan manajemen
K/L/P/K .
Untuk mencapai tujuan tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat melakukan
kegiatan-kegiatan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, dan diklat penyusunan
Rencana Tindak Pengendalian (RTP); penataan sistem dan prosedur; serta penilaian
risiko pada 19 kabupaten/kota dan Provinsi Sumatera Barat.
Sasaran program “Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi” dilengkapi
dengan tiga indikator kinerja utama yang capaiannya pada tahun 2019 disajikan pada
dua gambar dibawah ini:
Gambar 3.6 - Capaian IKU Sasaran Program 6 (Pemerintah Daerah)
Dari gambar diatas, dapat diketahui bahwa dari dua IKU yang mengindikasikan sasaran
program “Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi”, hanya satu IKU
yang memiliki nilai capaian outcome 100%. Dengan demikian nilai capaian sasaran
strategis “Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi” adalah 50%.
Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas
penerapan SPIP Pemda/korporasi =
1
X 100% =50%
2
Penerapan SPIP Pemerintah Daerah
Berdasarkan hasil evaluasi maturitas SPIP yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP
Provinsi Sumatera Barat yang telah dilakukan kepada beberapa pemerintah daerah pada
Provinsi Sumatera Barat, didapatkan hasil seperti yang disajikan dalam tabel 3.2
berikut:
Tabel 3.2 - Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sumatera
Barat
No Pemerintah Daerah Level Maturitas SPIP
1 Provinsi Sumatera Barat III/3,1636
2 Kabupaten Agam III/3,0602
3 Kabupaten Dharmasraya III/3,0102
4 Kabupaten Kepulauan Mentawai II/2,8273
5 Kabupaten Lima Puluh Kota III/3,0602
6 Kabupaten Padang Pariaman III/3,0284
7 Kabupaten Pasaman III/3,0375
8 Kabupaten Pasaman Barat II/2,8273
9 Kabupaten Pesisir Selatan III/3,0057
10 Kabupaten Sijunjung III/3,0000
11 Kabupaten Solok III/3,0375
12 Kabupaten Solok Selatan II/2,5045
13 Kabupaten Tanah Datar III/3,2400
14 Kota Bukittinggi III/3,0057
15 Kota Padang III/3,0807
16 Kota Padang Panjang II/2,8273
17 Kota Pariaman III/3,0057
18 Kota Payakumbuh III/3,0284
19 Kota Sawahlunto III/3,0000
20 Kota Solok III/3,0977
Uraian capaian IKU sasaran program “Meningkatnya kualitas penerapan SPIP
Pemda/korporasi” untuk penerapan SPIP Pemerintah Daerah adalah:
Sasaran Program 6 IKU 1
Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3)
Realisasi IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)” tahun 2019 adalah
sebesar 100% atau 100% dari target sebesar 100%, dengan perhitungan 1 Pemerintah
Provinsi yang level Maturitas berada pada level 3. Berdasarkan assessment yang
dilakukan pada tahun 2019, nilai Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
berada pada level 3,1636.
Realisasi IKU Maturitas SPIP
Pemerintah Propinsi (level 3) =
Pemprov Min Level 3 SPIP X 100%
Seluruh Pemprov
Sasaran Program 6 IKU 2
Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)
Realisasi IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)” tahun 2019
adalah sebesar 78,95% atau 78,95% dari target sebesar 100%, dengan perhitungan 15
Pemerintah Kabupaten/Kota yang level Maturitas berada pada level 3 dibandingkan 19
Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat.
Realisasi IKU Maturitas SPIP Pemerintah
Kabupaten/kota (level 3) =
Pemerintah Kabupaten/Kota
Min Level 3 SPIP X 100% Seluruh Pemerintah
Kabupaten/Kota
Sasaran Program 6 IKU 3
Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)
Realisasi IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)” tahun 2019
adalah sebesar 21,05% atau 21,05% dari target sebesar 0%, dengan perhitungan 4
Pemerintah Kabupaten/Kota yang level Maturitas berada pada level 2 dibandingkan 19
Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat. IKU “Maturitas SPIP
Pemerintah Kabupaten/kota (level 2) tidak ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun
2019 namun memiliki realisasi karena masih terdapat Pemerintah Daerah yang
Maturitas SPIP-nya berada pada Level 2.
Realisasi IKU Maturitas SPIP Pemerintah
Kabupaten/kota (level 2) =
Pemerintah Kabupaten/Kota
Min Level 2 SPIP X 100%
Seluruh Pemerintah
Kabupaten/Kota
Rendahnya realisasi IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Daerah” disebabkan:
1. Proses Penilaian Level 3 pada Pemda Solok Selatan tidak dapat dilanjutkan karena
KPK telah menetapkan Pejabat Daerah sebagai tersangka pada saat dilakukan
proses SPIP.
2. Proses penilaian Maturitas SPIP Level 3 pada Kabupaten Kepualauan Mentawai
dan Kabupaten Pasaman Barat baru selesai dilakukan reviu atas Penilaian Maturitas
SPIP-nya pada akhir Desember 2019, sehingga pelaksanaan penjaminan mutu (QA)
oleh BPKP Pusat baru dapat dilakukan pada tahun 2020.
3. Hasil penilaian mandiri (self assessment) Maturitas SPIP Level 3 pada Kota Padang
Panjang baru diselesaikan dan diterima pada akhir Desember 2019, sehingga
pelaksanaan reviu akan dilaksanakan pada awal tahun 2020.
Realisasi IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)” tahun 2019 sebesar
100% berarti sama dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 100%. Hal ini
menunjukkan bahwa kinerja tahun ini harus dipertahankan untuk mencapai target tahun
2019.
Realisasi IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3)” tahun 2019
sebesar 78,95%, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 94,74%
menunjukkan adanya penurunan yang signifikan karena kinerja SPIP tahun sebelumnya
termasuk level reviu SPIP oleh Perwakilan BPKP yang belum direviu oleh rendal.
Sebagai tahun terakhir Renstra 2015-2019, meskipun capaian tahun ini belum
memenuhi target Renstra, namun telah menunjukkan adanya peningkatan jumlah
Pemerintah Daerah yang maturitas SPIP-nya berada pada level 3.
Realisasi IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2)” tahun 2019
sebesar 21,05% lebih bagus jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar
31,58%. Sebagai tahun terakhir Renstra 2015-2019, capaian tahun ini menunjukkan
bahwa pembinaan SPIP yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
telah berhasil mendorong peningkatan jumlah Pemda yang meningkat Maturitas SPIP-
nya dari Level 2 menjadi Level 3.
Salah satu unsur penting SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian, mewajibkan setiap
pimpinan instansi pemerintah untuk membentuk dan memelihara lingkungan
pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan
budaya pengendalian di lingkungan organisasinya. Upaya pembentukan budaya kendali
ini antara lain diselenggarakan melalui perwujudan peran aparat pengawasan intern
pemerintah (APIP) yang efektif. Untuk mewujudkan peran APIP sebagai aparat
pengawasan intern diperlukan kapabilitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya.
Peningkatan kapabilitas APIP diarahkan pada peningkatan enam elemen kapabilitas
APIP yaitu (a) peran APIP dalam organisasi; (b) pola pengembangan auditor APIP; (c)
praktek profesionalisme pengawasan intern; (d) eksistensi manajemen kinerja dan
akuntabilitas; (e) kualitas hubungan Inspektur dengan pimpinan/atasan dan pimpinan
satuan kerja lainnya; dan (f) struktur tata kelola APIP termasuk kualitas independensi
APIP.
Tingkat kapabilitas APIP disimpulkan dari hasil penilaian tingkat kapabilitas yang
dilaksanakan oleh BPKP dan atau dilaksanakan sendiri oleh APIP Pemda dengan
quality assurance dari BPKP menggunakan pedoman penilaian kapabilitas APIP yang
dikembangkan oleh BPKP.
Sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah”
dilengkapi dengan empat indikator kinerja utama yang capaiannya pada tahun 2019
disajikan pada gambar 3.8 dibawah ini:
Gambar 3.7 - Capaian Sasaran Program 7
Dari gambar diatas, dapat diketahui bahwa dari dua IKU yang mengindikasikan sasaran
program “Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda”, seluruhnya memiliki
nilai capaian outcome diatas 100%. Dengan demikian nilai capaian sasaran strategis
“Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda” adalah 100%.
Capaian Sasaran Meningkatnya kapabilitas
pengawasan intern Pemda =
2
X 100% =100%
2
Berdasarkan hasil quality assurance yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi
Sumatera Barat kepada beberapa APIP pemerintah daerah di wilayah Provinsi
Sumatera Barat, didapatkan hasil level kapabilitas APIP seperti yang disajikan dalam
tabel 3.3 berikut:
Tabel 3.3
Level Kapabilitas APIP Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sumatera Barat
No APIP Pemerintah Daerah Level Kapabilitas APIP
1 Provinsi Sumatera Barat 3 2 Kabupaten Agam 3 Dengan Catatan 3 Kabupaten Dharmasraya 3 Dengan Catatan 4 Kabupaten Kepulauan Mentawai 3 Dengan Catatan 5 Kabupaten Lima Puluh Kota 3 6 Kabupaten Padang Pariaman 3 Dengan Catatan 7 Kabupaten Pasaman 3 Dengan Catatan 8 Kabupaten Pasaman Barat 3 Dengan Catatan 9 Kabupaten Pesisir Selatan 3
10 Kabupaten Sijunjung 3 Dengan Catatan 11 Kabupaten Solok 3 Dengan Catatan 12 Kabupaten Solok Selatan 3 Dengan Catatan 13 Kabupaten Tanah Datar 3 Dengan Catatan 14 Kota Bukittinggi 3 Dengan Catatan 15 Kota Padang 3 Dengan Catatan 16 Kota Padang Panjang 3 Dengan Catatan 17 Kota Pariaman 3 Dengan Catatan 18 Kota Payakumbuh 3 Dengan Catatan 19 Kota Sawahlunto 3 Dengan Catatan 20 Kota Solok 3 Dengan Catatan
Uraian capaian IKU sasaran program “Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern
Pemda” adalah:
Sasaran Program 7 IKU 1
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
Realisasi IKU “Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)” tahun 2019 adalah
sebesar 100% atau 100% dari target sebesar 100%, dengan perhitungan 1 Pemerintah
Provinsi yang level Kapabilitasnya APIP berada pada level 3. Berdasarkan quality
assurance dan reviu BPKP Pusat pada tahun 2019, level Kapabilitas APIP Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat berada pada level 3.
Realisasi IKU Kapabilitas APIP
Pemerintah Provinsi (Level 3) =
Pemprov Min Level 3 APIP X 100%
Seluruh Pemprov
Sasaran Program 7 IKU 2
Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3)
Realisasi IKU “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)” tahun 2019
adalah sebesar 100% atau 100% dari target sebesar 100%, dengan perhitungan 19 APIP
Pemerintah Kabupaten/Kota yang level Kapabilitasnya berada pada level 3
dibandingkan 19 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat.
Realisasi IKU Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota(Level 3) =
Pemerintah Kabupaten/Kota
Min Level 3 APIP X 100% Seluruh Pemerintah
Kabupaten/Kota
Tingginya realisasi IKU “Kapabilitas APIP Pemerintah Daerah” disebabkan tingginya
komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan level Kapabilitas APIP-nya ke
level yang lebih tinggi serta forum AAIPI yang aktif mendorong anggotanya untuk
menjadi lebih kapabel.
Upaya-upaya yang telah dilaksanakan Perwakilan BPKP Sumatera Barat untuk
mencapai target agar APIP dapat berada pada level 3 antara lain melakukan sosialisasi
dan bimbingan teknis peningkatan level APIP pada tahun 2019 dan melaksanakan
pendidikan dan pelatihan kepada seluruh APIP di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan
untuk SDM BPKP, dilakukan Program Pelatihan Mandiri (PPM) dan mengefektifkan
tim panel untuk penjaminan mutu (quality assurance).
Gambar 3.8 - Capaian Sasaran Program 8
Realisasi IKU “Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)” tahun 2019 sebesar
100%, sama dengan realisasi tahun sebelumnya. Sebagai tahun terakhir Renstra 2015-
2019, capaian tahun ini menunjukkan bahwa pembinaan APIP yang dilakukan
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat telah berhasil mendorong Kapabilitas APIP
Inspektorat Provinsi Sumatera Barat menjadi Level 3.
Realisasi IKU “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)” tahun 2019
sebesar 100%, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 100%
menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Sebagai tahun terakhir Renstra
2015-2019, capaian tahun ini menunjukkan bahwa pembinaan APIP yang dilakukan
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat telah berhasil mendorong Kapabilitas APIP
seluruh Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat menjadi Level 3.
Perencanaan pengawasan berfungsi mengarahkan kegiatan pengawasan agar sesuai
dengan peran dan tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, sekaligus media
untuk mengukur tingkat
keberhasilan kinerja teknis
Perwakilan BPKP Provinsi
Sumatera Barat. Selain itu,
perencanaan juga terkait langsung
dengan pengelolaan SDM,
penyediaan sarana prasarana, dan
penganggaran. Seiring dengan
gencarnya penyerapan anggaran
berdasarkan disbursement plan,
semakin dirasakan pentingnya arti
perencanaan yang baik sehingga
anggaran yang digunakan benar-
benar menghasilkan kinerja yang
terbaik pula.
Sasaran program “Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat
Utama” didukung dengan satu IKU “Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama”
yang terkait langsung dengan efektivitas perencanaan pengawasan dan kualitas
pengelolaan keuangan yang capaiannya disajikan sebagaimana pada gambar 3.8.
Realisasi IKU “Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama” tahun 2019 adalah
sebesar 8,01 atau 100% dari target sebesar 8,00. Tercapainya realisasi IKU “Persepsi
Kepuasan Layanan Sekretariat Utama” sebesar 100% ini disebabkan optimalnya
pelayanan bagian tata usaha terutama pada :
1. Proses penerapan jam masuk dan pulang kantor yang konsisten,
2. Pelayanan pengajuan cuti yang cepat,
3. Proses pengusulan kenaikan gaji berkala,
4. Pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu,
5. Pengurusan dan rapel gaji atau tunjangan.
Realisasi IKU “Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama” tahun 2019 sebesar
8,01, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 7,91 menunjukkan adanya
peningkatan. Sebagai tahun terakhir Renstra 2015-2019, capaian tahun ini perlu
dipertahankan tetapi perlu ditingkatkan pelayanan sektor penyelenggaraan cleaning
service pada kebersihan kantor dan lingkungan.
Berdasarkan capaian dari masing-masing sasaran program diatas, maka diperoleh capaian
kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagaimana disajikan pada
tabel 3.4 berikut:
Tabel 3.4 - Capaian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019
1 Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi
100
2 Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian 40,00
3 Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional
100,00
4 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi
100,00
5 Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi 100,00
6 Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda 50,00
7 Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda 100,00
8 Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama
100,00
86,25
Sehubungan dengan tidak tercapainya dua target sasaran program sebagaimana diuraikan
di atas terutama disebabkan jenis kegiatan pada program tersebut tidak ada
permintaannya sehingga tidak terlaksana dan hasil quality assurance Maturitas SPIP
Level 3 yang belum dilakukan reviu oleh Rendal BPKP Pusat. Dari 16 indikator
program/kegiatan yang ditargetkan, terdapat 12 indikator yang mencapai target 100%
dengan hasil didapatkan capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
tahun 2019 sebesar 86,25.
Tabel 3.5 – Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama sesuai Misi BPKP
MISI 1 : Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif
Sasaran Program
1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi
1.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan
70,00 72,31 103,30
1.2 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik
N/A N/A N/A
1.3 Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik)
N/A N/A N/A
1.4 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi
56,00 62,50 111,61
1.5 Presentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik dari BLUD yang dievaluasi
62,00 100,00 161,29
2.
Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian
2.1 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan
60,00 31,58 52,63
2.2 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH
75,00 0,00 0,00
2.3 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
70,00 100,00 142,86
2.4 Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
80,00 100,00 125,00
2.5 Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
80,00 0,00 0,00
3. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional
3.1 Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan
80,00 100,00 125,00
4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi
4.1 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)
55,00 200,00 363,34
5. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi
5.1 Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat
70,00 100,00 142,86
MISI 2 : Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif 6
Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda
6.1 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3)
100,00 100,00 100,00
6.2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)
100,00 78,95 78,95
6.3 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)
N/A 21,05 0
MISI 3 : Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten 7.
Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
7.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
100,00 100,00 100,00
7.2 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3)
100,00 100,00 100,00
7.3 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)
N/A N/A N/A
Dukungan Pengawasan
8 Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama
8.1 Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10)
8 8,01 100,00
2. SASARAN KEGIATAN
Selain menargetkan capaian kinerja untuk sasaran berupa outcome, dalam Perjanjian
Kinerja Tahun 2019 juga ditargetkan capaian kinerja berupa output atas sasaran
kegiatan berupa laporan.
Capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) disajikan menurut sasaran kegiatan
sebagaimana dalam Tabel 3.6 berikut:
Sasaran Kegiatan
1 Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP
1.1 Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP
18 21 116,67
2 Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP
2.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP
116 127 109,48
3 Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi
3.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP
9 9 100,00
4 Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Dana Desa
4.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP
16 16 100,00
5 Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019
5.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP
6 6 100,00
Sasaran Kegiatan
6 Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan SPIP perwakilan BPKP
6.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP
39 43 110,26
7 Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan kapabilitas APIP Perwakilan BPKP
7.1 Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP
45 45 100,00
8 Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dalam Mencapai Kepuasan Layanan
8.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
33
33 100,00
Sasaran kegiatan ”Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan
Prioritas Presiden Perwakilan BPKP” terdefinisi oleh satu indikator kinerja kegiatan
“Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden
Perwakilan BPKP”. Realisasi output IKK “Laporan Hasil Pengawasan Proyek
Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP” sebesar 21 laporan yang berarti
116,67% dari target sebanyak 18 laporan. Realisasi 21 laporan ini antara lain berasal
dari:
1. Evaluasi Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018 dan Tahun 2019 sebanyak 3 PP;
2. Reviu Tata Kelola atas Proyek Strategis Nasional sebanyak 9 PP; dan
3. Kompilasi Laporan hasil Reviu Tata Kelola PSN Pembangunan Jalan Tol di Prov.
Sumbar sebanyak 4 PP;
Pencapaian sasaran kegiatan “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan
Prioritas Presiden Perwakilan BPKP” dengan realisasi 21 laporan didukung dengan
dana sebesar Rp230.199.828,00 atau 95,06% dari anggaran sebesar Rp242.172.000,00
dan SDM sebanyak 1.040 OH atau 88,89% dari rencana sebanyak 1.170 OH.
Dari sisi penggunaan dana, capaian sasaran kegiatan ini telah dicapai secara efisien. Hal
ini terlihat dari capaian sasaran kegiatan sebesar 116,67% lebih besar daripada capaian
penggunaan dana sebesar 95,06%.
Dari sisi penggunaan SDM, capaian sasaran kegiatan ini juga dicapai secara efisien.
Hal ini terlihat dari capaian sasaran kegiatan tahun 2019 sebesar 116,67% lebih besar
dari capaian penggunaan SDM sebesar 88,89%.
Sasaran kegiatan ”Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan BPKP” terdefinisi oleh satu indikator kinerja kegiatan “Jumlah
Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP”.
Realisasi output IKK “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan BPKP” sebesar 127 laporan yang berarti 109,48% terealisasi dari
target 116 laporan. Realisasi output sebanyak 127 laporan ini berasal dari:
1. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas Nasional (Target
Capaian B12) Tahun 2018 sebanyak 2 PP;
2. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas Nasional (Target
Capaian B06) Tahun 2019 sebanyak 2 PP;
3. Audit Kinerja atas Pelaksanaan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial
Ekonomi Wilayah (PISEW) sebanyak 1 PP;
4. Reviu atas Program Hibah Air Bersih Perdesaan, Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementrian PUPR Tahun 2019 sebanyak 1 PP;
5. Verifikasi Disbursement Linked Indicator (DLI) atas Integrated Participatory and
Development and Management Of Irrigation Program (IPDMIP) sebanyak 5 PP;
6. Reviu atas Program Hibah Air Limbah Perdesaan, Direktorat Jenderal Cipta
Karya Kementrian PUPR Th 2019 sebanyak 1 PP;
7. Audit atas laporan Keuangan Proyek Integrated Participatory Development and
Management Of Irrigation Project (IPDMIP) sebanyak 2 PP;
8. Audit atas Laporan Keuangan PAMSIMAS sebanyak 5 PP;
9. Audit atas Laporan Keuangan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebanyak
5 PP;
10. Audit atas Laporan Keuangan Program Village Innovation Project/VIP (Program
Inovasi Desa/PID) sebanyak 1 PP;
11. Evaluasi Kinerja Kegiatan Prioritas Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga
Berencana dan Kesehatan Reproduksi Tahun 2018-2019 sebanyak 1 PP;
12. Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan
Gizi Masyarakat sebanyak 5 PP;
13. Pemantauan dan Evaluasi Lintas Sektoral Program Prioritas Penanggulangan
Bencana Tahun 2019 pada Provinsi Sumbar sebanyak 1 PP;
14. Monitoring dan Evaluasi atas Pembangunan dan Rehabilitas Gedung Madrasah
TA 2019 di Lingkungan Kementrian Agama sebanyak 1 PP;
15. Evaluasi atas Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebanyak 3 PP
16. Evaluasi Program Bidikmisi pada Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2019 sebanyak
1 PP;
17. Evaluasi Kinerja Riset dan Pengembangan yang Didanai Bantuan Operasional
Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Penelitian sebanyak 1 PP;
18. Evaluasi atas Pelaksanaan Program Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT)
sebanyak 2 PP;
19. Evaluasi atas Disbursement Linked Indicators (DLI) Program Percepatan
Pencegahan Stunting sebanyak 1 PP;
20. Audit Tujuan Tertentu atas Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan sebanyak 12 PP
21. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebanyak 2 PP;
22. Kompilasi Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebanyak
1 PP
23. Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (AKPPD) sebanyak 3 PP
24. Penjaminan Kualitas atas Proses Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan
Capaian Output DAK Fisik sebanyak 5 PP;
25. Evaluasi Penerimaan Pajak Daerah dalam Rangka OPAD sebanyak 2 PP;
26. Evaluasi atas Pengelolaan KSD sebanyak 1 PP;
27. Audit dan Permasalahan atas LKPD TH 2018 sebanyak 1 PP;
28. Analisis Penganggaran APBD Pemerintah Kota Padang Tahun 2019 sebanyak 1
PP;
29. Reviu atas Peran PT Petrokimia Gresik dalam Mendukung Program Kedaulatan
Pangan sebanyak 1 PP;
30. Evaluasi Kinerja PDAM sebanyak 16 PP;
31. Reviu atas Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum
Perkotaan sebanyak 1 PP;
32. Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Kinantan Sijunjung Tahun Buku 2018
sebanyak 1 PP;
33. Sosialisasi dan Bimtek Implementasi Aplikasi SIA Bumdes sebanyak 2 PP;
34. Reviu atas Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum
Perkotaan sebanyak 1 PP;
35. Pemberian Keterangan Ahli sebanyak 19 PP;
36. Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebanyak 7 PP;
37. Audit Penyesuaian Harga (Eskalasi) sebanyak 2 PP;
38. Penilaian Risiko Kecurangan sebanyak 2 PP;
39. Kajian HKP sebanyak 1 PP;
Pencapaian sasaran kegiatan “Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Pembangunan
Prioritas Nasional Perwakilan BPKP” dengan realisasi 127 laporan didukung dengan
dana sebesar Rp2.346.529.784,00 atau 88,48% dari anggaran sebesar
Rp2.651.922.000,00 dan SDM sebanyak 8.568 OH atau 133,17% dari rencana
sebanyak 6.434 OH.
Dari sisi penggunaan dana, capaian sasaran kegiatan ini telah dicapai secara efisien. Hal
ini terlihat dari capaian sasaran kegiatan sebesar 109,48% lebih besar daripada capaian
penggunaan dana sebesar 88,48%.
Dari sisi penggunaan SDM, capaian sasaran kegiatan ini belum dicapai secara efisien.
Hal ini terlihat dari capaian sasaran kegiatan tahun 2019 sebesar 109,48% lebih kecil
dari capaian penggunaan SDM sebesar 133,17%.
Sasaran kegiatan ”Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA
Integrasi” terdefinisi oleh indikator kinerja kegiatan “Jumlah Hasil Pembinaan
Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP”.
Realisasi output IKK “Jumlah Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi
Perwakilan BPKP” sebesar 9 laporan yang berarti terealisasi seluruhnya dari target
sebanyak 9 laporan. Realisasi output sebanyak 9 laporan ini berasal dari:
1. Bimbingan teknis Aplikasi SIMDA Perencanaan sebanyak 6 PP;
2. Bimbingan teknis Aplikasi SIMDA Keuangan sebanyak 1 PP;
3. Coaching Clinic Aplikasi SIMDA Perencanaan sebanyak 1 PP; dan
4. Sosialisasi dan Bimtek terkait Implementasi SIMDA SAKIP sebanyak 1 PP.
Pencapaian sasaran kegiatan “Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA
Integrasi Perwakilan BPKP” didukung dengan dana sebesar Rp223.405.150,00 atau
89,85% dari anggaran sebesar Rp248.643.000,00 dan SDM sebanyak 157 OH atau
26,84% dari rencana sebanyak 585 OH.
Dari sisi penggunaan dana, capaian sasaran kegiatan ini telah dicapai secara efisien. Hal
ini terlihat dari capaian sasaran kegiatan sebesar 100% lebih besar daripada capaian
penggunaan dana sebesar 89,85%
Dari sisi penggunaan SDM, capaian sasaran kegiatan ini juga dicapai secara efisien.
Hal ini terlihat dari capaian sasaran kegiatan tahun 2019 sebesar 100% lebih besar dari
capaian penggunaan SDM sebesar 26,84%.
Sasaran kegiatan ”Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Dana Desa” terdefinisi
oleh indikator kinerja kegiatan “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa
Perwakilan BPKP”.
Realisasi output IKK “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan
BPKP” sebesar 16 laporan yang berarti terealisasi 100% dari target sebanyak 16
laporan. Realisasi output sebanyak 16 laporan ini berasal dari Evaluasi atas Penyaluran
dan Penggunaan Dana Desa sebanyak 16 PP.
Pencapaian sasaran kegiatan “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa
Perwakilan BPKP” dengan realisasi 16 laporan didukung dengan dana sebesar
Rp321.363.965,00 atau 91,76% dari anggaran sebesar Rp350.240.000,00 dan SDM
sebanyak 870 OH atau 83,65% dari rencana sebanyak 1.040 OH.
Dari sisi penggunaan dana, capaian sasaran kegiatan ini telah dicapai secara efisien. Hal
ini terlihat dari capaian sasaran kegiatan sebesar 100% lebih besar daripada capaian
penggunaan dana sebesar 91,76%.
Dari sisi penggunaan SDM, capaian sasaran kegiatan ini juga dicapai secara efisien.
Hal ini terlihat dari capaian sasaran kegiatan tahun 2019 sebesar 100% lebih besar dari
capaian penggunaan SDM sebesar 83,65%.
Sasaran kegiatan ”Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019” terdefinisi oleh indikator
kinerja kegiatan “Jumlah Hasil Pengawasan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP”.
Realisasi output IKK “Laporan Hasil Pengawasan Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP” sebesar
6 laporan yang berarti terealisasi seluruhnya dari target sebanyak 6 laporan. Realisasi
output sebanyak 6 laporan ini antara lain berasal dari Reviu Akuntabilitas Keuangan
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebanyak 6 PP.
Pencapaian sasaran kegiatan “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP” dengan
realisasi 6 laporan didukung dengan dana sebesar Rp143.673.701,00 atau 100% dari
anggaran sebesar Rp143.676.000,00 dan SDM sebanyak 270 OH atau 69,23% dari
rencana sebanyak 390 OH.
Dari sisi penggunaan dana, capaian sasaran kegiatan ini telah dicapai secara efisien. Hal
ini terlihat dari capaian sasaran kegiatan sebesar 100% sama dengan capaian
penggunaan dana sebesar 100%.
Dari sisi penggunaan SDM, capaian sasaran kegiatan ini juga dicapai secara efisien.
Hal ini terlihat dari capaian sasaran kegiatan tahun 2019 sebesar 100% lebih besar dari
capaian penggunaan SDM sebesar 69,23%.
Sasaran kegiatan ”Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP”
terdefinisi oleh indikator kinerja kegiatan “Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP
Perwakilan BPKP”.
Realisasi output IKK “Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP” sebesar 43
laporan yang berarti terealisasi seluruhnya dari target sebanyak 39 laporan. Realisasi
output sebanyak 43 laporan ini antara lain berasal dari:
1. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan sebanyak 2 PP;
2. Bimbingan Teknis atas Tindak Lanjut Pra QA Maturitas SPIP sebanyak 2 PP;
3. Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen RTP sebanyak 3 PP;
4. Narasumber dalam Acara Workshop SPIP Tahun 2019 pada OPD sebanyak 1 PP;
5. Bimbingan Teknis Pengujian Bukti Lanjutan Penilaian Maturitas SPIP dan
Penyusunan RTP sebanyak 1 PP;
6. Bimbingan Teknis Peningkatan Maturitas SPIP sebanyak 5 PP;
7. Fasilitasi Coaching Clinic Peningkatan Maturitas SPIP sebanyak 2 PP;
8. Ekspose oleh Assessor dalam Rangka Reviu atas Penilaian Maturitas SPIP Secara
Mandiri sebanyak 1 PP;
9. Reviu/QA Maturitas SPIP oleh APIP sebanyak 5 PP;
10. Workshop Penilaian Maturitas Penyelenggaran SPIP sebanyak 2 PP;
11. Workshop Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi
SISKEUDES sebanyak 2 PP;
12. Pendampingan Penyusunan Dokumen BLUD BKOM-PELKES sebanyak 1 PP;
13. Bimbingan Teknis SIA BLUD sebanyak 1 PP;
14. Evaluasi Kinerja BLUD sebanyak 2 PP;
15. Monitoring Implementasi SIA dan Billing System PDAM sebanyak 1 PP;
16. Asesmen Penerapan SPIP pada PT. Semen Padang Tahun 2019 sebanyak 1 PP;
17. Bimbingan Teknis Penerapan Sistem Pengendalian Intern sebanyak 1 PP;
18. Evaluasi Penerapan Good Corporate Govermance (GCG) sebanyak 1 PP;
19. Bimtek Kapabilitas SPI Korporasi pada PDAM sebanyak 1 PP;
20. Diagnostic Asessment Whistleblowing System (WBS) sebanyak 1 PP;
21. Penilaian Resiko Kecurangan sebanyak 4 PP;
22. Forum Investigasi Tahun 2019 sebanyak 1 PP;
23. Sosialisasi dan Pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK)
sebanyak 2 PP;
Pencapaian sasaran kegiatan “Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan
BPKP” dengan realisasi 43 laporan didukung dengan dana sebesar Rp782.090.798,00
atau 96,36% dari anggaran sebesar Rp811.622.000,00 dan SDM sebanyak 1.827 OH
atau 64,56% dari rencana sebanyak 2.830 OH.
Dari sisi penggunaan dana, capaian sasaran kegiatan ini telah dicapai secara efisien. Hal
ini terlihat dari capaian sasaran kegiatan sebesar 110,26% lebih besar daripada capaian
penggunaan dana sebesar 96,36%.
Dari sisi penggunaan SDM, capaian sasaran kegiatan ini juga dicapai secara efisien.
Hal ini terlihat dari capaian sasaran kegiatan tahun 2019 sebesar 110,26% lebih besar
dari capaian penggunaan SDM sebesar 64,56%.
Sasaran kegiatan ”Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP
perwakilan BPKP” terdefinisi oleh indikator kinerja kegiatan “Jumlah Hasil
Peningkatan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP”.
Realisasi output IKK “Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP
Perwakilan BPKP” sebesar 45 laporan yang berarti terealisasi 100% dari target
sebanyak 45 laporan. Realisasi output sebanyak 45 laporan ini antara lain berasal dari:
1. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP sebanyak 20 PP;
2. Quality Assurance/Evaluasi Penilaian Mandiri Peningkatan Kapabilitas APIP
sebanyak 20 PP;
3. Bimbingan Teknis Reviu atas KUA PPAS pada Inspektorat sebanyak 1 PP;
4. Bimbingan Teknis atas Reviu RKA SKPD dan PPKD pada Inspektorat sebanyak
1 PP;
5. Bimbingan Teknis Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui SIMDA
Keuangan sebanyak 1 PP;
6. Sosialisasi Ketentuan JFA di Inspektorat sebanyak 1 PP; dan
7. Evaluasi atas Penerapan JFA pada Inspektorat sebanyak 1 PP.
Pencapaian sasaran kegiatan “Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Kapabilitas
APIP Perwakilan BPKP” didukung dengan dana sebesar Rp595.092.309,00 atau
98,29% dari anggaran sebesar Rp605.430.000,00 dan SDM sebanyak 1.597 OH atau
54,60% dari rencana sebanyak 2.925 OH.
Dari sisi penggunaan dana, capaian sasaran kegiatan ini telah dicapai secara efisien. Hal
ini terlihat dari capaian sasaran kegiatan sebesar 100% lebih besar daripada capaian
penggunaan dana sebesar 98,29%.
Dari sisi penggunaan SDM, capaian sasaran kegiatan ini juga dicapai secara efisien.
Hal ini terlihat dari capaian sasaran kegiatan tahun 2019 sebesar 100% lebih besar dari
capaian penggunaan SDM sebesar 54,60%.
Sasaran kegiatan “Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya dalam Mencapai Kepuasan Layanan” didefinisikan oleh satu indikator kinerja
kegiatan yaitu “Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP” dengan
target output sebanyak 33 laporan yang terealisasi seluruhnya. Capaian ini diperoleh
dari pemenuhan penyusunan laporan/dokumen seperti yang disajikan pada tabel 3.7
berikut:
Tabel 3.7 – Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019
No LAPORAN DUKUNGAN MANAJEMEN JUMLAH OUTPUT
1 Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perkin 1 Dokumen
2 Laporan Kinerja, Laporan Rencana Pembangunan
(PP 39)
1 Laporan
3 Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 2 Laporan
4 Laporan GDN 4 Laporan
5 Dokumen Pengangkatan, Jabatan dan Pemberhentian
Pegawai
2 Dokumen
6 Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM 1 Dokumen
7 Dokumen Rencana Anggaran (RKAKL) Unit Kerja
(Pagu Anggaran dan Alokasi Anggaran)
2 Dokumen
8 Dokumen Perbendaharaan dan Verifikasi 2 Dokumen
9 Laporan Keuangan 4 Laporan
10 Laporan Pelaksanaan Budaya Kerja/Reformasi
Birokrasi/SPIP
4 Laporan
11 Laporan Kehumasan 4 Laporan
12 Laporan Program Pelatihan Mandiri (PPM) 4 Laporan
13 Laporan Tindak Lanjut Hasil Raker 1 Laporan
14 Peningkatan Kompetensi Pegawai 1 Laporan
B. KINERJA LAINNYA
1. Kinerja Lain di Luar Perkin
Selain melaksanakan penugasan atas kinerja yang diperjanjikan, perwakilan BPKP
Provinsi Sumatera Barat juga membuat inovasi yang secara signifikan mendukung
capaian perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat dan BPKP. Inovasi yang diganjar
dengan penghargaan yang diberikan oleh Kepala BPKP kepada pegawai Perwakilan
BPKP Provinsi Sumatera Barat dan diimplementasikan menjadi prosedur pelaksanaan
penugasan di bidang terkait.
2. Penghargaan
Selain itu, perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat juga menerima penghargaan
dari intern BPKP maupun yang berasal dari instansi lain. Penghargaan yang diterima
oleh perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat dalam tiga tahun terakhir dijabarkan
dalam tabel 3.8 berikut :
Tabel 3.8 - Daftar Penghargaan/Rewards dari Kementerian/Lembaga/Institusi
1 Peringkat 2 Keterbukaan Informasi Publik Peringkat Sumatera Barat Tahun 2017 Kategori Instansi Vertikal
Tahunan Anugerah Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017
Keterbukaan Informasi Publik
Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat
2 Juara 1 Capaian Kinerja Kapabilitas APIP
Tahunan Rapat Kerja Pimpinan BPKP Tahun 2018
- BPKP
3 Juara 3 Pengelolaan Kehumasan dan Layanan Informasi
Tahunan Rapat Kerja Pimpinan BPKP Tahun 2018
- BPKP
4 Juara 2 Inovasi PK APIP Kategori BPKP
Tahunan Lomba Inovasi Memperingati HUT Ke-35 BPKP Tahun 2018
- BPKP
5 Juara 2 Satker Berprestasi Kategori Satker Sedang
Semesteran Acara Anugrah Perbendaharaan Semester I 2018
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
KPPN Padang
6 Capaian Kinerja Terbaik Harapan Ke-I untuk Peningkatan Kapabilitas APIP
Tahunan Forum Kedeputian Bid. Pengawasan PKD, tgl 15 Nov 2018
Kualitas, Kuantitas, Efektivitas Bimtek, Inovasi, dan Best Practices
Deputi Bidang Pengawasan PKD BPKP
7 Capaian Kinerja Terbaik Harapan Ke-II untuk Peningkatan Maturitas SPIP Pemerintah Daerah
Tahunan Forum Kedeputian Bid. Pengawasan PKD, tgl 15 Nov 2018
Strategi, Capaian Level 3, Kualitas, Assessment, dan Responsivitas
Deputi Bidang Pengawasan PKD BPKP
8 Capaian Kinerja Terbaik Harapan Ke-II untuk Implementasi SIMDA Perencanaan
Tahunan Forum Kedeputian Bid. Pengawasan PKD, tgl 15 Nov 2018
- Deputi Bidang Pengawasan PKD BPKP
9 Capaian Kinerja Terbaik Harapan Ke-II untuk Peningkatan Kapabilitas APIP
Tahunan Forum Kedeputian Bid. Pengawasan PKD, tgl 15 Nov 2018
Kelengkapan dan Ketepatan Waktu Penyampaian LHE dan KKE Dana Desa serta Efektivitas Pemanfaatan Implementasi Siskeudes dalam Pengelolaan Keuangan Desa
Deputi Bidang Pengawasan PKD BPKP
10 Peringkat Kedua Satuan Kerja Berprestasi Kategori Satker Sedang
Tahunan Pemberian Penghargaan Instansi Veritikal Berprestasi Tahun 2019
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
KPPN Padang
11 Peringkat 3 untuk Kategori Pengawalan Keuangan Desa Terbaik
Tahunan Rapat Koordinasi Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2019
Deputi Bidang Pengawasan PKD BPKP
Gambar 3.9 : Penyerahan Penghargaan kepada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
sebagai Peringkat 3 untuk Kategori Pengawalan Keuangan Desa Terbaik pada Rapat
Koordinasi Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2019
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2019 secara total sebesar Rp27.463.646.273,00
atau mencapai 97,63% dari anggaran sebesar sebesar Rp28.130.187.000,00 (revisi
terakhir).
Capaian tersebut dapat dirinci berdasarkan program dan berdasarkan jenis belanja,
sebagai berikut:
1) Capaian Per Program
Pada tahun 2019 terdapat dua program dengan rincian capaian per program,
disajikan pada tabel 3.9 berikut:
Tabel 3.9 Realisasi Penyerapan Anggaran per Program
A Program 06
1
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP
242.172.000,00 230.199.828,00 95,06
2
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP
2.651.922.000,00 2.346.529.784,00 88,48
3
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP
811.622.000,00 782.090.798,00 96,36
4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP
605.430.000,00 595.092.309,00 98,29
5
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP
248.643.000,00 223.405.150,00 89,85
6 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP
350.240.000,00 321.363.965,00 91,76
7 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP
143.676.000,00 143.673.701,00 100,00
Sub Jumlah Program 06 5.053.705.000,00 4.642.355.535,00 91,86
B Program 01
1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 19.012.510.000,00 18.823.997.050,00 99,01
2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
2.618.478.000,00 2.563.996.259,00 97,92
3 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
642.414.000,00 632.027.929,00 98,38
4 Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP
803.080.000,00 801.269.500,00 99,77
Sub Jumlah Program 01 23.076.482.000,00 22.821.290.738,00 98,89
Total 28.130.187.000,00 27.463.646.273,00 97,63
2) Capaian per Jenis Belanja
Rincian capaian per jenis belanja disajikan seperti pada tabel 3.7 berikut:
Tabel 3.10 – Realisasi Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja
1 Belanja
Pegawai
19.012.510.000,00 18.823.997.050,00 188.512.950,00 99,01
2 Belanja Barang 8.314.597.000,00 7.838.379.723,00 476.217.277,00 94,27
3 Belanja Modal 803.080.000,00 801.269.500,00 1.810.500,00 99,77
Jumlah 28.130.187.000,00 27.463.646.273,00 666.540.727,00 97,63
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu unit kerja BPKP
melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengawasan
intern terhadap kegiatan Lintas Sektoral, Kebendaharaan Umum dan Kegiatan Lain atas
Permintaan Presiden. Fungsi pengawasan intern dilakukan melalui kegiatan assurance
yang meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya serta
kegiatan consulting yang meliputi pendampingan, bimbingan teknis, asistensi, sosialisasi
dan kegiatan konsultansi lainnya. Pengawasan intern terutama diarahkan untuk
membantu Pimpinan Instansi Vertikal Kementerian/Lembaga, Gubernur dan
Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka memperkuat dan
menunjang SPIP.
Pertanggungjawaban pelaksanaan pengawasan intern dan pembinaan SPIP disampaikan
dalam Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat yang
menyajikan informasi kinerja yang telah diperjanjikan disertai evaluasi dan analisis untuk
perbaikan kinerja di masa datang.
LKj Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat juga mencerminkan sejauh mana SAKIP
telah diimplementasikan. Beberapa perbaikan mendasar yang telah dilakukan berupa
perbaikan kualitas dokumen renstra, rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja, dan
indikator kinerja utama. Target-target kinerja jangka menengah dalam renstra telah
dirinci dalam target-target kinerja tahunan dalam rencana kinerja tahunan dan perjanjian
kinerja. Sasaran strategis telah berorientasi hasil, bukan proses/kegiatan, dan diukur
dengan indikator-indikator kinerja utama. Kegiatan yang dirancang telah selaras dan
memiliki hubungan kausalitas dengan sasaran.
Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada
seluruh shareholder dan stakeholder Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat,
sehingga dapat memberikan umpan balik dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun
mendatang. Secara internal Laporan kinerja ini menjadi sumber motivasi untuk lebih
meningkatkan kinerja organisasi menghadapi perkembangan tuntutan stakeholders,
sehingga kontribusi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat dalam pembangunan
terutama di wilayah kerjanya dapat lebih dirasakan.
Lampiran I
Laporan Kinerja Tahun 2019
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
Sasaran Program
1 Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi
1.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan
70,00 72,31 103,30
1.2 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik *)
N/A N/A N/A
1.3 Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik) *)
N/A N/A N/A
1.4 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi
56,00 62,50 111,61
1.5 Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik dari BLUD yang dievaluasi
62,00 100,00 161,29
2 Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian
2.1 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di Persidangan
60,00 31,58 52,63
2.2 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH
75,00 0,00 0,00
2.3 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
70,00 100,00 142,86
2.4 Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
80,00 100,00 125,00
2.5 Persentase Hasil Audit Klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
80,00 0,00 0,00
3 Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional
3.1 Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan
80,00 100,00 125,00
4 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi
4.1 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)
55,00 200,00 363,64
5 Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi
5.1 Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat
70,00 100,00 142,86
6 Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda
6.1 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3) 100,00 100,00 100,00
6.2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)
100,00 78,95 78,95
6.3 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)
N/A 21,05 0,00
7 Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
7.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
100,00 100,00 100,00
7.2 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3)
100,00 100,00 100,00
7.3 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2)
N/A N/A N/A
8 Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama
8.1 Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10)
8,00 8,01 100,00
*) bagi perwakilan yang bermitra dengan BUMN
Capaian Kinerja Outcome Tahun 2019
No. Sasaran Program / KegiatanTarget
Tahun 2019Realisasi
Tahun 2019
Capaian
KinerjaIndikator Program / Kegiatan
Lampiran II
Laporan Kinerja Tahun 2019
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
2019 2018 2019 2018 2019 2018Sasaran Program
1 Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi
1.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan
70,00 60,00 72,31 65,68 103,30 109,47
1.2 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan
skor GCG baik *)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1.3 Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik) *)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1.4 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi
56,00 55,00 62,50 58,82 111,61 106,95
1.5 Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik dari BLUD yang dievaluasi
62,00 55,00 100,00 66,67 161,29 121,22
2 Meningkatnya efektivitas hasil
pengawasan keinvestigasian
2.1 Persentase Hasil Pengawasan
Keinvestigasian yang dimanfaatkan di Persidangan
60,00 50,00 31,58 55,00 52,63 110,00
2.2 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH
75,00 72,00 0,00 100,00 0,00 138,89
2.3 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
70,00 65,00 100,00 100,00 142,86 153,85
2.4 Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
80,00 75,00 100,00 100,00 125,00 133,33
2.5 Persentase Hasil Audit Klaim yang
dimanfaatkan oleh K/L/P/K
80,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional
3.1 Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan
80,00 75,00 100,00 0,00 125,00 0,00
4 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi
4.1 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)
55,00 52,00 200,00 83,33 363,64 160,25
5 Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi
5.1 Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat
70,00 65,00 100,00 100,00 142,86 153,85
6 Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda
6.1 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6.2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)
100,00 73,00 78,95 94,74 78,95 129,78
6.3 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)
N/A 27,00 21,05 5,26 0,00 180,52
7 Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
7.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7.2 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7.4 Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota(Level 2)
N/A N/A N/A N/A 0,00 N/A
8 Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama
8.1 Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10)
8,00 8,00 8,01 7,91 100,00 98,88
*) bagi perwakilan yang bermitra dengan BUMN
Perbandingan Kinerja Outcome Tahun 2019 dan 2018
No. Sasaran Program / Kegiatan Indikator Program / KegiatanTarget Realisasi % Capaian
Lampiran III
Laporan Kinerja Tahun 2019
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
Sasaran Kegiatan
1 Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP
1.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP
18 21 116,67
2 Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan BPKP
2.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan
BPKP
116 127 109,48
3 Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi
3.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP
9 9 100,00
4 Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Dana Desa
4.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP
16 16 100,00
5 Tersedianya Informasi Hasil Pengawsan atas Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019
5.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP
6 6 100,00
6 Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP
6.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP
39 43 110,26
7 Tersedianya Informasi Hasil
Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP
7.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas
APIP Perwakilan BPKP45 45 100,00
8Tersedianya dukungan manajemen
dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan
8.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
33 33 100,00
Capaian Kinerja Output Tahun 2019
No. Sasaran Program / Kegiatan Indikator Program / KegiatanTarget Tahun 2019
Realisasi Tahun 2019
Capaian Kinerja
Lampiran IV
Laporan Kinerja Tahun 2019
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
2019 2018 2019 2018 2019 2018
Sasaran Kegiatan1 Tersedianya Informasi Hasil
Pengawasan Proyek Strategis dan
Prioritas Presiden Perwakilan BPKP
1.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan
BPKP
18 55 21 70 116,67 127,27
2 Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP
2.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP
116 100 127 134 109,48 134,00
3 Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi
3.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP
9 3 9 3 100,00 100
4 Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Dana Desa
4.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP
16 N/A 16 N/A 100,00 N/A
5 Tersedianya Informasi Hasil Pengawsan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019
5.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP
6 N/A 6 N/A 100,00 N/A
6 Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP
6.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP
39 27 43 27 110,26 100,00
7 Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP
7.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP
45 37 45 45 100,00 121,62
8 Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan
8.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
33 59 33 59 100,00 100,00
Target Realisasi Capaian
Perbandingan Kinerja Output Tahun 2019 dan 2018
No. Sasaran Program / Kegiatan Indikator Program / Kegiatan
Lampiran V
Laporan Kinerja Tahun 2019
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
1 Provinsi Sumatera Barat III/3,1636
2 Kabupaten Agam III/3,0602
3 Kabupaten Dharmasraya III/3,0102
4 Kabupaten Kepulauan Mentawai II/2,8273
5 Kabupaten Lima Puluh Kota III/3,0602
6 Kabupaten Padang Pariaman III/3,0284
7 Kabupaten Pasaman III/3,0375
8 Kabupaten Pasaman Barat II/2,8273
9 Kabupaten Pesisir Selatan III/3,0057
10 Kabupaten Sijunjung III/3,0000
11 Kabupaten Solok III/3,0375
12 Kabupaten Solok Selatan II/2,5045
13 Kabupaten Tanah Datar III/3,2400
14 Kota Bukittinggi III/3,0057
15 Kota Padang III/3,0807
16 Kota Padang Panjang II/2,8273
17 Kota Pariaman III/3,0057
18 Kota Payakumbuh III/3,0284
19 Kota Sawahlunto III/3,0000
20 Kota Solok III/3,0977
Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Wilayah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019
No Pemerintah DaerahLevel Maturitas
SPIP Tahun 2019
Lampiran VI
Laporan Kinerja Tahun 2019
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
1 Provinsi Sumatera Barat 3
2 Kabupaten Agam 3 Dengan Catatan
3 Kabupaten Dharmasraya 3 Dengan Catatan
4 Kabupaten Kepulauan Mentawai 3 Dengan Catatan
5 Kabupaten Lima Puluh Kota 3
6 Kabupaten Padang Pariaman 3 Dengan Catatan
7 Kabupaten Pasaman 3 Dengan Catatan
8 Kabupaten Pasaman Barat 3 Dengan Catatan
9 Kabupaten Pesisir Selatan 3
10 Kabupaten Sijunjung 3 Dengan Catatan
11 Kabupaten Solok 3 Dengan Catatan
12 Kabupaten Solok Selatan 3 Dengan Catatan
13 Kabupaten Tanah Datar 3 Dengan Catatan
14 Kota Bukittinggi 3 Dengan Catatan
15 Kota Padang 3 Dengan Catatan
16 Kota Padang Panjang 3 Dengan Catatan
17 Kota Pariaman 3 Dengan Catatan
18 Kota Payakumbuh 3 Dengan Catatan
19 Kota Sawahlunto 3 Dengan Catatan
20 Kota Solok 3 Dengan Catatan
Tingkat Kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Wilayah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019
No Pemerintah DaerahTingkat Kapabilitas
APIP Tahun 2019
Lampiran VII
Laporan Kinerja Tahun 2019
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
No Nama BUMN/Anak Perusahaan/BUMD PREDIKAT KINERJA
1 PDAM Kabupaten Pesisir Selatan Kurang Sehat
2 PDAM Kota Solok Sehat
3 PDAM Kota Bukittinggi Sehat
4 PDAM Kabupaten Agam Sehat
5 PDAM Kota Padang Panjang Sehat
6 PDAM Kota Padang Sehat
7 PDAM Kabupaten Sijunjung Sehat
8 PDAM Kabupaten Tanah Datar Sehat
9 PDAM Kota Payakumbuh Sehat
10 PDAM Kota Sawahlunto Kurang Sehat
11 PDAM Kabupaten Pasaman Barat Kurang Sehat
12 PDAM Kabupaten Pasaman Sehat
13 PDAM Kabupaten Solok Kurang Sehat
14 PDAM Kabupaten Padang Pariaman Kurang Sehat
15 PDAM Kabupaten Limapuluh Kota Sehat
16 PDAM Kabupaten Solok Selatan Kurang Sehat
No NAMA BLU/BLUD PREDIKAT KINERJA
1 RSUD Pariaman Baik
2 RSUD Mohammad Natsir Solok Baik
3 RSUD Kota Padang Panjang Baik
HASIL EVALUASI KINERJA (KINERJA BUMD/ANAK PERUSAHAAN/PDAM/BPR) TAHUN
2019
HASIL EVALUASI KINERJA BLU/BLUD
TAHUN 2019
Lampiran VIII
Laporan Kinerja Tahun 2019
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
No. Nama Penghargaan FrekuensiMomen Pemberian
PenghargaanKriteria Penilaian
Instansi yang
memberikan penghargaan
1 Peringkat Kedua Satuan Kerja Berprestasi Kategori Satker Sedang
Tahunan Pemberian Penghargaan Instansi Veritikal Berprestasi Tahun 2019
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
KPPN Padang
2 Peringkat 3 untuk Kategori Pengawalan Keuangan Desa Terbaik
Tahunan Rapat Koordinasi Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2019
Deputi Bidang Pengawasan PKD BPKP
Penghargaan Tahun 2019