nomor : dpd.220/sp/15/2013 dewan perwakilan daerah ... · ada di ruangan ini untuk bersama-sama...
TRANSCRIPT
Nomor : DPD.220/SP/15/2013
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
-----------
RISALAH
SIDANG PARIPURNA KE-15
MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG 2012-2013
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
I. KETERANGAN
1. Hari : Senin
2. Tanggal : 8 Juli 2013
3. Waktu : 15.10 WIB – Selesai
4. Tempat : Gedung Nusantara V
5. Pimpinan Sidang : Pimpinan DPD
1. H. Irman Gusman, S.E., M.B.A. (Ketua)
2. Dr. Laode Ida (Wakil Ketua)
3. GKR. Hemas (Wakil Ketua)
6. Sekretaris Sidang : Plt. Sekretaris Jenderal DPD (Drs. Djamhur Hidayat)
7. Panitera : Kepala Biro Persidangan II (Ir. Sefti Ramsiaty, M.M.)
8. Acara : 1. Laporan pelaksanaan tugas Alat Kelengkapan DPD RI
2. Pengesahan Keputusan DPD RI
9. Hadir : 113 Orang
10. Tidak hadir : 19 Orang
1 SIDANG PARIPURNA KE-15 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, SENIN, 8 JULI 2013
II. JALANNYA SIDANG :
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita akan memulai Sidang Paripurna akhir Masa Sidang IV
Tahun Sidang 2012 – 2013. Kami mohon para Anggota untuk m engambil tempat duduk
sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal supaya nanti kami di depan bisa
melihat, tidak berubah-ubah terus. Waktu sudah menunjukkan pukul 02.40 sehinggga kita
bisa mempercepat sidang ini karena ada sebagian di antara kita yang barangkali mulai hari ini
sudah kembali ke daerah masing-masing untuk menunaikan tugas.
Apakah kita sudah bisa mulai, Bapak-Ibu sekalian? Baik.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera buat kita semua.
Om swastiastu.
Baiklah, Bapak-Ibu sekalian, sebagaimana tradisi atau sebagaimana yang diatur oleh
Undang-Undang Dasar, sebelum kita memasuki masa sidang, kita menyanyikan dulu lagu
kebangsaan kita Indonesia Raya yang pada sore ini dipandu oleh tim paduan suara. Untuk itu,
kami persilakan, kami minta yang terhormat untuk dapat berdiri dan juga semua hadirin yang
ada di ruangan ini untuk bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami
persilakan.
PEMBICARA : PADUAN SUARA
Hiduplah Indonesia Raya…
Indonesia tanah airku.
Tanah tumpah darahku.
Di sanalah aku berdiri.
Jadi pandu ibuku.
Indonesia kebangsaanku.
Bangsa dan Tanah Airku.
Marilah kita berseru.
Indonesia bersatu.
Hiduplah tanahku.
Hiduplah negeriku.
Bangsaku rakyatku semuanya.
Bangunlah jiwanya.
Bangunlah badannya.
Untuk Indonesia Raya.
Indonesia Raya.
Merdeka merdeka.
Tanahku negeriku yang kucinta.
SIDANG DIBUKA PUKUL 15.10 WIB
2 SIDANG PARIPURNA KE-15 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, SENIN, 8 JULI 2013
Indonesia Raya.
Merdeka Merdeka.
Hiduplah Indonesia Raya.
Indonesia Raya.
Merdeka Merdeka.
Tanahku negeriku yang kucinta.
Indonesia Raya.
Merdeka Merdeka.
Hiduplah Indonesia Raya.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Hadirin kami persilakan untuk dapat duduk kembali.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang kami hormati dan yang berbahagia,
berdasarkan catatan daftar hadir yang telah disampaikan Sekretariat Jenderal, sampai saat ini
dari 132, telah hadir 78 orang dengan keterangan tugas, ada yang bertugas 3 orang, izin yang
disampaikan melalui Sekretariat Jenderal ada sebelas orang. Dengan demikian, sidang telah
memenuhi syarat untuk dibuka. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Sidang
Paripurna ke-15 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2012 – 2013, Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia akan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Bapak-Ibu sekalian, agenda pokok Sidang Paripurna pada sore ini mempunyai dua
agenda pokok, yaitu pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan, yang kedua
pengesahan keputusan DPD RI. Sebelum kita memasuki laporan pelaksanaan, kami ingin
menginformasikan, yang tadinya jadwal kita yang seharusnya Senin, 30, tetapi karena ada
perubahan jadwal pelantikan Ketua MPR yang seharusnya Jumat,tetapi diputuskan tadi jam 2
sehingga tadi kami di Panmus sepakat dalam rangka menjaga kebersamaan kita sebagai
anggota MPR sehingga tadi kita putuskan untuk ditunda Rapat Paripurna setelah kita
mengikuti sidang Pelantikan Ketua MPR yang tadinya kita pikir akan berlangsung satu jam,
tetapi ternyata alhamdulillah hanya sekitar 30 menit sehingga kita sesungguhnya dari apa
yang kita perkirakan lebih awal. Mudah-mudahan tentu bisa kita lebih cepat lagi untuk
menyelesaikannya.
Sidang Dewan yang mulia, Sebelum kita memasuki agenda pokok yang tadi telah
saya sampaikan, pada kesempatan ini dari meja Pimpinan, kita ingin menyampaikan turut
berduka cita atas meninggalnya Bapak Mertua dari Pak Laode Ida, Bapak Asmi bin Ahmad
almarhum pada tanggal 1 Juli yang lalu dalam usia 70 tahun di Jakarta. Kami atas nama
Pimpinan telah menyampaikan belasungkawa karena Pak Laode berada di luar kota sehingga
tadi kami baru sempat berjumpa atas nama kita dan para anggota semua. Dan, juga kita juga
menerima duka dari Bapak Drs. H. Abdurachman Lahabato, Anggota DPD dari Provinsi
Maluku Utara di mana ibundanya ... (suara tidak jelas, red.) telah meninggalkan dunia fana
ini pada usia 74 tahun pada tanggal 6 Juli. Kita doakan semoga amal ibadah almarhumah
diterima di sisi Allah SWT. Juga, kepada keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan.
Tetapi, di samping kabar duka, juga ingin menyampaikan juga kabar gembira atau kabar suka
yang kami ingin sampaikan kepada salah seorang rekan senator kita, yaitu Bapak Sultan
Bakhtiar Najamudin, Anggota DPD Provinsi Bengkulu yang pada hari Kamis, 4 Juli yang
KETOK 1X
3 SIDANG PARIPURNA KE-15 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, SENIN, 8 JULI 2013
lalu di mana kami sendiri ikut hadir bersama sebagian anggota, khususnya dari Komite IV,
ada juga yang lain, telah resmi dilantik sebagai Gubernur Provinsi Bengkulu. Alhamdulillah,
tepuk tangan. Jadi, kita telah berhasil menempatkan banyak teman kita menjadi bupati,
menjadi walikota, menjadi wakil gubernur. Mudah-mudahan juga di tempat lain dan bahkan
mungkin jadi presiden suatu saat dari Anggota DPD. Saya sih begitu, jadi senator cita-citanya
jadi presiden. Di Amerika juga begitu. Kita doakan Saudara Sultan Bakhtiar bisa
menjalankan tugas barunya dengan sukses demi kemajuan rakyat dan daerahnya, khususnya
di Provinsi Bengkulu.
Kami ingin juga menyampaikan beberapa peristiwa yang terkait dengan tugas
konstitusional DPD RI. Pada akhir Juni 2013 kemarin, kita kembali dikejutkan dengan
adanya dugaan praktik perbudakan pekerja pabrik di Tanjung Duren, Jakarta Pada kasus ini,
kembali ditemukan fakta eksploitasi pekerja di bawah umur yang dipraktikkan oleh oknum
perusahaan. Kasus perbudakan yang telah terjadi untuk sekian kalinya menunjukkan
lemahnya perlindungan tenaga kerja di negeri ini. Ini penting untuk menjadi catatan buat kita
semua walaupun kita telah selalu meng-address, tetapi ini harus kita angkat terus karena
praktik perbudakan yang telah berulang ini tentu wajib segera mendapat langkah tegas dari
pemerintah.
Semakin tingginya biaya hidup juga akan semakin membuka peluang praktik
perbudakan yang dikarenakan masyarakat tidak mendapatkan pilihan pekerjaan yang layak.
Ini juga salah satu faktornya. Dalam menuntaskan permasalahan tenaga kerja ini, DPD
mengajak pemerintah melakukan upaya konkret bersama agar amanah UUD 1945 yang
melindungi hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan layak untuk
dapat segera dipenuhi. Kemudian, belum terpenuhinya hak rakyat dalam mendapatkan
penghidupan dan pekerjaan yang layak tentu merupakan permasalahan mendesak untuk
segera kita tuntaskan. Tenaga semakin beragam dibanding kondisi ekonomi masyarakat.
Kondisi tersebut juga semakin ... (suara tidak jelas, red.) menaikkan harga bahan bakar
minyak.
Program bantuan migas sebagai bentuk kompensasi kenaikan harga BBM tersebut
nyatanya masih belum tepat sasaran. Masih lemahnya bantuan masyarakat yang berhak
menerima bantuan dan lemahnya sistem distribusi bantuan semakin menimbulkan kekisruhan
di tengah masyarakat. Untuk itu, DPD RI meminta kepada pemerintah agar kompensasi
kenaikan harga BBM bagi masyarakat tersebut dapat diarahkan kepada program peningkatan
kebudayaan dan potensi ekonomi masyarakat secara permanen. Kita tentu tidak
menginginkan bantuan yang diberikan pemerintah justru semakin menurunkan produktivitas
masyarakat. Namun demikian, kepada Anggota DPD RI yang terhormat, dalam melakukan
kegiatan di daerah diharapkan dapat memantau ketepatan sasaran serta manfaat yang diterima
masyarakat dari program kompensasi BBM tersebut.
Kesiapan pemerintah dalam membangun pondasi ekonomi bangsa merupakan hal
yang mutlak dipersiapkan secara dini. Kebijakan jangka pendek dan jangka panjang dalam
pembangunan ekonomi perlu disiapkan secara serius oleh pemerintah. Lebih dari rilis Bank
Dunia yang mengoreksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2013 menjadi 5,9% dari
yang sebelumnya diperkirakan sebesar 6,4%. Turunnya prediksi pertumbuhan ekonomi
Indonesia sebagai akibat meningkatnya inflasi pascakenaikan harga BBM tentu tidak dapat
kita abaikan. Selain itu, kenaikan harga bantuan, maaf kenaikan harga bahan pokok yang
kerap terjadi saat memasuki bulan suci Ramadhan akan semakin melemahkan daya ekonomi
masyarakat dan tentu semakin melemahkan laju pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Tentu ini
menjadi tugas kita bersama untuk menanggulanginya. Dan, kami mengimbau kepada setiap
anggota DPD RI untuk dapat membangun sinergisitas dengan pemerintah daerah dan pihak
terkait lainnya untuk dapat mengantisipasi berbagai kondisi yang akan semakin memberatkan
kemampuan ekonomi masyarakat. Langkah konkret, seperti operasi pasar untuk
4 SIDANG PARIPURNA KE-15 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, SENIN, 8 JULI 2013
mengantisipasi lonjakan drastis angka kebutuhan pokok juga perlu dilakukan demi menjaga
stabilitas ekonomi masyarakat.
Sidang Dewan yang mulia, selain permasalahan terkait kemampuan dan daya saing
ekonomi masyarakat tersebut, pada minggu lalu kita juga dikejutkan kembali dengan bencana
gempa di Provinsi Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan juga di Aceh. Musibah gempa yang
mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan korban luka, serta kerusakan harta benda
merupakan cobaan seluruh bangsa Indonesia. Selain itu, dari data Badan Nasional
Penanggulangan Bencana, dalam kurun lima bulan pertama di tahun 2013 ini, telah tercatat
63 kejadian bencana. Dengan besarnya jumlah kejadian bencana dalam kurun waktu tersebut,
hendaknya pemerintah terus mengembangkan ilmu dan sistem sebagai usaha nyata
meminimalkan kerugian, baik dari sisi manusia maupun harta benda.
Selain bencana gempa tersebut, DPD juga meminta kepada pemerintah untuk segera
menyikapi kebakaran hutan yang kerap terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan,
khususnya di Provinsi Riau. Bencana tersebut hendaknya menjadi momentum bagi
pemerintah untuk menindak perusahaan dan para investor, baik domestik maupun asing yang
diduga terlibat dalam pengelolaan hutan di wilayah tersebut. Langkah pemerintah dalam
menindak setiap pihak yang terlibat diharapkan tidak hanya sebagai upaya mencegah
terulangnya bencana, namun juga ditujukan untuk menjaga kelestarian lingkungan demi
kemaslahatan rakyat, khususnya di daerah yang bersangkutan.
Sekembalinya nanti kita ke daerah, diharapkan kepada seluruh Anggota DPD untuk
lebih peka terhadap kemungkinan instabilitas sebagai dampak dari pelaksanaan Pemilukada.
Pelaksanaan Pemilukada yang seringkali menimbulkan instabilitas keamanan di masyarakat
perlu kita sikapi bersama. Sebagai wakil rakyat dan daerah agar DPD memiliki kewajiban
dalam melakukan edukasi politik, baik kepada masyarakat maupun elite politik lokal. Dengan
meningkatnya pengetahuan publik masyarakat tersebut, kita harapkan pelaksanaan
Pemilukada ke depan dapat dilaksanakan secara dewasa supaya dapat menjadi ajang pesta
demokrasi bangsa bagi seluruh rakyat dan daerah. Ini khusus jadi perhatian untuk daerah-
daerah yang dalam waktu dekat akan mengadakan Pemilukada.
Sidang Dewan yang mulia, sebelum kita memasuki agenda laporan perkembangan
tugas alat kelengkapan, kami juga menginformasikan bahwa dalam Sidang Pleno Panmus tadi
pagi, telah disahkan jadwal Masa Sidang I Tahun Sidang 2013 – 2014 yang akan dimulai
pada tanggal 16 Agustus 2013 dan yang akan berakhir nantinya pada tanggal 19 November
tahun 2013.
Selanjutnya, kita akan memasuki agenda pokok laporan perkembangan pelaksanaan
tugas alat kelengkapan DPD dan juga sekaligus pengesahan keputusannya di mana nanti
urusan penyampaian yang sesuai dengan tadi yang telah kami telah putuskan di Panmus. Kita
harapkan untuk menghemat waktu, tolong disampaikan pokok-pokok pikirannya saja dan
sebelum mengundang kepada masing-masing alat kelengkapan, juga kami sampaikan
beberapa informasi yang mungkin perlu diketahui oleh kita semua.
Dalam menindaklanjuti keputusan Mahkamah Agung konstitusi yang 27 Maret yang
lalu di mana kami telah ... ( suara tidak jelas, red.) dengan Presiden dan ini telah diterima
dengan baik maupun juga dengan Pimpinan MPR sebagaimana pernah kami laporkan. Dan,
minggu lalu kita telah melakukan pertemuan secara informal dengan Pimpinan DPR dan juga
Pimpinan Fraksi untuk menjelaskan atau memberitahukan supaya keputusan MK itu karena
keputusan itu adalah yang final dan mengikat untuk bisa dilaksanakan. Memang tidak
semudah yang kita bayangkan keputusan, tetapi perlu kesabaran. Tetapi, yang penting
breaking the ice-nya, memecahkan kebekuan terhadap keputusan MK ini sudah terjadi. Nanti
kita harapkan nanti masa-masa mendatang pada teman-teman, terutama Tim Litigasi,
Pimpinan Alat Kelengkapan nanti pada waktunya yang ini harus kita lakukan tidak boleh
melihat jadwal nanti juga kita akan lakukan supaya segera mungkin putusan ini dilaksanakan
5 SIDANG PARIPURNA KE-15 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, SENIN, 8 JULI 2013
sehingga tidak mengganggu jalannya tugas kita sebagai wakil-wakil rakyat atau daerah di
Dewan Perwakilan, baik Rakyat maupun Daerah ini. Jadi, mudah-mudahan Bapak-bapak
sekalian, tidak mudah memang setelah tiga bulan, tetapi kita harapkan kita semua sepakat
untuk melaksanakan tugas kita sesuai dengan keputusan daripada MK.
Kemudian yang kedua juga ya, terhadap putusan pertimbangan BPK, kita juga telah
menyepakati juga telah diputuskan pada Paripurna yang lalu, tadi juga di Panmus telah kita
sampaikan, kita tugaskan kepada Tim Litigasi untuk menyiapkan materi-materi terhadap
putusan BPK yang konstitusional tersebut yang tidak direspons oleh DPR supaya
memperbaiki hubungan kelembagaan kita ini lebih konkret dengan DPR, kita akan ajukan
juga sengketa kewenangan. Jadi, ini informasi yang disampaikan karena mungkin barangkali
tim ini akan bekerja sepanjang Bapak-bapak, Ibu-ibu masih berada di daerah. Jadi, supaya
lebih cepat. Kita harapkan di akhir Desember ini semua pertimbangan BPK, pertimbangan
APBN, pertimbangan pendidikan supaya dengan jelas oleh MK sejauh mana berperan dan
terlibat dalam hal itu. Ini barangkali yang perlu juga kami sampaikan.
Setelah kita bersama mendengarkan laporan, baik, jadi untuk itu menyampaikan
laporan akan dimulai dari alat kelengkapan yang terhadap materi laporannya akan diambil
keputusan. Untuk itu, laporan pertama akan dimulai dari Panitia Musyawarah, dalam hal ini
akan diwakili oleh kordinator tim untuk bisa menyampaikan laporan perkembangannya.
Untuk itu, kami persilakan.
PEMBICARA : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (KETUA TIM KERJA
MEKANISME PANMUS)
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang.
Salam sejahtera.
Om swastiastu.
Pimpinan dan forum Sidang Paripurna yang saya sama kami hormati, kami sesuaikan
jadwal waktu yang sangat terbatas. Tim Kerja Mekanisme Panmus menghasilkan dua naskah
yang dimohonkam untuk disetujui oleh Sidang Paripurna. Pertama, pedoman pelaksanaan
pemberian pertimbangan DPD RI terhadap RUU tentang APBN. Ini mencakup empat
rangkaian proses, mulai dari pandangan pertimbangan DPD terkait dengan ekonomi makro
atau kerangka ekonomi makro, pertimbangan terhadap RUU APBN, RUU PABN, dan
pertanggungjawaban RUU.
Dalam konsep ini, fungsi Budget Office benar-benar difungsikan karena pengambilan
political will tidak bisa bekerja selama satu tahun. Jadi, Budget Office inilah yang proaktif
sehingga memberikan fooding kepada Komite IV. Karena itu, Budget Office ini secara
operasional berada di bawah Komite IV, sesuai administratif di bawah Setjen. Hal lain yang
juga dikembangkan di sini, peranan komite lain. Komite lain di sini, terutama kaitannya
dengan menteri-menteri sektoral, menteri-menteri yang bidang mitra komite lain. Untuk
menghindari adanya dobel, mengundang menteri untuk hal yang serupa berulang kali antara
alat kelengkapan, maka di sini dirancang bahwa dalam mendengarkan konsep anggaran dari
kementerian-kementerian terkait yang berhubungan dengan kita itu posisi komite yang
bersangkutan akan ditempatkan dalam rapat-rapat dengar pendapat yang dilakukan oleh
Komite IV. Dengan demikian, kita coba mengatasi beberapa permasalahan terutama
hubungan Budget Ofice dengan Komite IV, kemudian Komite IV dengan komite lain dan
juga dengan DPD, dengan DPR.
Dalam konsep ini, kita sudah merumuskan bahwa walaupun pembahasan terhadap
RUU APBN itu sendiri tidak dimungkinkan oleh UU atau konstitusi, tetapi di sini kita atur
bahwa Pimpinan DPD menyampaikan surat kepada pimpinan alat kelengkapan terkait di
6 SIDANG PARIPURNA KE-15 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, SENIN, 8 JULI 2013
DPR untuk menerima pertimbangan dari DPD terkait dengan RUU dan untuk ikut membahas
pertimbangan tersebut. Jadi, di sini pertimbangan ini yang kita minta dibahas oleh sidang
pleno alat kelengkapan yang bersangkutan.
Masalah kedua, yaitu terkait pedoman pelaksanaan fungsi pemberian pendapat,
pandangan, pendapat, dan pertimbangan RUU. Jadi, dengan demikian, di sini kita bedakan
ada tiga bentuk repons DPD terhadap RUU yang disampaikan oleh DPR maupun pemerintah,
yaitu: memberikan pandangan pendapat; 2) memberikan pandangan saja; 3) memberikan
pertimbangan. Ini mempunyai beda, di sini kita jelaskan semua. Terkait dengan pelaksanaan
pemberian pertimbangan ini, tentu naskah rancangan pandangan pertimbangan itu
disampaikan kepada Sidang Paripurna melalui Panmus. Ada tiga kemungkinan: 1) ditolak
atau dikembalikan oleh Sidang Paripurna; 2) diterima, namun perlu diperbaiki pada hal-hal
yang tidak substansial; 3) langsung diterima. Jadi, yang kedua dan ketiga bisa langsung
diputuskan di Paripurna, nanti alat kelengkapan yang bersangkutan melakukan perbaikan
sepanjang hal-hal yang tidak substansial, tetapi hanya administratif. Ini untuk menjamin
efisiensi dari pelaksanaan mekanisme kerja kita.
Tiga hal yang penting, di luar ini kami juga sudah menyiapkan pedoman pelaksanaan
pemberian RUU inisiatif. Namun, kita masih belum finalkan sambil sejalan menunggu hasil
koordinasi Pimpinan DPD beserta tim dan Pimpinan DPR yang beberapa waktu lalu kita
sudah, saya juga, diikutkan untuk pertemuan di Hotel Mulia.
Kami rasa itu saja yang perlu kami sampaikan. Selanjutnya, kami mohon Sidang
Paripurna memberikan pengesahan terhadap kedua naskah tersebut. Sekian dan terima kasih.
Billahi taufik walhidayah, wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom.
Om shanti shanti shanti om.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Terima kasih, Pak Farouk yang telah menyampaikan dengan singkat, padat, sehingga
betul-betul efisien sekali. Kepada kita telah dihadapkan dua naskah untuk bisa kita putuskan
sehingga ini bisa menjadi mekanisme kerja kita. Pertama adalah naskah tentang pedoman
pelaksanaan fungsi pemilihan pandangan dan pendapat, serta pertimbangan DPD terhadap
sebuah RUU. Yang kedua, naskah pedoman pelaksanaan pemilihan pertimbangan DPD
terhadap RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Bapak-Ibu sekalian,
bisakah naskah ini kita sepakati untuk bisa menjadi mekanisme kerja?
Silakan, Pak Usman.
PEMBICARA : H. ABDUL GAFAR USMAN, MM. (RIAU)
Terima kasih. Saya ada membaca konsep ini. Di halaman 24, kami mengusulkan
kepada....
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Maaf, yang mana, Pak? Ada dua itu.
PEMBICARA : H. ABDUL GAFAR USMAN, MM. (RIAU)
APBN. Dalam halaman 24 itu ada alinea kedua, “DPD menyampaikan pertimbangan
terhadap RUU APBN secara komprehensif sekurang-kurangnya mencakup enam bidang.”
Saya mengusulkan masih ada satu ketinggalan kami kira atau dapat disamakan dengan yang
7 SIDANG PARIPURNA KE-15 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, SENIN, 8 JULI 2013
nomor 4, tetapi dalam kerja Komite IV selama ini, masalah ini tidak tertinggal. Pertama
dalam surat ini mengatakan, pertimbangan terhadap asumsi dasar ekonomi makro. Betul, Pak.
Kedua, pertimbangan terhadap pendapatan negara. Betul. Ketiga, pertimbangan terhadap
anggaran belanja pemerintah pusat. Keempat, pertimbangan terhadap ... (suara tidak jelas,
red.) fiskal. Lima, pertimbangan terhadap defisit pembiayaan anggaran dan risiko fiskal.
Enam, pertimbangan terhadap proyek APBN jangka menengah. Biasanya, setelah kita
memberi pertimbangan di dalam pembahasan Komite IV terhadap anggaran belanja
pemerintah pusat itu ada belanja pemerintah daerah, begitu, Pak. Yaitu, transfer ke daerah.
Tolong dicantumkan kalau itu diperkenankan.
Terima kasih.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik. yang lain sebagai tambahan untuk melengkapi ini. Baik ya. Saya rasa apa perlu
ditanggapi oleh Pimpinan Panmus atau ini bagian daripada yang bisa menjadikan ini sebuah
keputusan untuk bagian juga ya. Saya lihat juga tidak ada yang bertentangan. Ini demi
melengkapi saja daripada keputusan tadi ya. Kita masukkan saja di nomor 3 atau 4 ya, di
antara itu ya. Ya, ini mantan walikota ini yang pernah bicara.
Baik.
PEMBICARA : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (KETUA TIM KERJA
MEKANISME PANMUS)
Pimpinan.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, silakan.
PEMBICARA : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (KETUA TIM KERJA
MEKANISME PANMUS)
Itu ditampung supaya secara redaksinya. Kalau memang ini belum tertampung ya
akan diakomodasi. Tetapi, mungkin ada tertampung, cuma mungkin beda. Tetapi, prinsip
dapat kita terima. Kita akan lihat.
Terima kasih.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Ya, jadi artinya prinsipnya diterima. Nanti bagaimana teknis bahasanya nanti
disesuaikanlah supaya tidak, supaya lebih sesuai bahasanya.
Baik, Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi ya, kalau tidak ada ini, saya putuskan untuk yang
dua-duanya.
Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih kepada Panmus yang
telah menyelesaikan tugasnya.
KETOK 2X
8 SIDANG PARIPURNA KE-15 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, SENIN, 8 JULI 2013
Baiklah, Bapak-Ibu sekalian, selanjutnya kami persilakan kepada Pimpinan Komite I
untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya. Kepada Pimpinannya,
kami persilakan.
PEMBICARA : ALIRMAN SORI, SH., M.Hum., MM. (KETUA KOMITE I)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Om swastyastu.
Yang sama-sama kita hormati Pimpinan DPD, yang saya hormati seluruh Anggota
Senator Republik Indonesia, Saudara Plt. Sesjen beserta seluruh jajarannya, hadirin sekalian
yang saya muliakan. Izinkan saya atas nama Komite I menyampaikan laporan hasil
pelaksanaan tugas di Masa Sidang IV ini Tahun 2013.
Pertama, untuk RUU inisiatif Komite I, ada dua RUU tentang Daerah Perbatasan yang
saat ini kondisinya sedang berproses sudah melakukan beberapa kegiatan RDPU, kemudian
RDP, dan FGD. Dan, insya Allah RUU ini akan diselesaikan pada tahun sampai akhir tahun
2013. Kemudian, RUU tentang Pengadilan Keagrariaan juga sedang berjalan dan ditargetkan
di akhir tahun 2013 ini bisa diselesaikan. Selanjutnya, terhadap kajian otonomi khusus dan
otonomi asimetris, untuk menghemat waktu saya tidak akan membacakan karena sudah ada
di hadapan Bapak-Ibu semua lembaran kertas dokumen yang bisa kita baca secara bersama-
sama hasil kajian itu beserta kesimpulan yang sudah dibuat. Selanjutnya, terkait dengan calon
daerah otonomi baru (DOB), saya perlu jelaskan kepada kita semua, Komite I sudah mencoba
untuk menampung semua keinginan daerah melalui mekanisme dan tata cara yang sudah
diatur oleh lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, apakah diatur dengan
UU dan peraturan tata tertib.
Hari ini saya hanya akan menyampaikan progress dari kegiatan DOB itu. Ada empat
calon daerah otonomi baru yang sudah menyampaikan laporannya atau progress dan
kegiatan-kegiatan yang sudah diamanatkan di dalam PP No. 78 Tahun 2007 itu. Persyaratan
administrasi, teknis, dan fisik kewilayahan, di antaranya adalah kabupaten calon otonomi
daerah baru itu Tayan; kemudian Adonara, NTT; dan yang ketiga, Lembak; Papua satu, apa
Pak Paulus namanya? Bogoga; dan terakhir diterima adalah Simalungun. Terakhir juga tadi
bersama Pak Rahmat, kita juga menerima rombongan delegasi dari Provinsi Sumatera Utara
juga, yaitu calon daerah otonomi baru Pantai Barat, pemekaran dari Madina, Provinsi
Sumatera Utara.
Dilihat dari aspek tiga hal yang saya jelaskan tadi: administrasi, kemudian teknis, dan
fisik kewilayahan dari data yang kita terima, dikelompokkan dengan persyaratan itu sudah
terpenuhi. Tetapi, ada mekanisme yang harus kita lalui dan itu tidak boleh terputus di
lembaga kita. Misalnya, suka mengadakan kunjungan ke daerah yang bersangkutan, terakhir
itu harus dilaporkan di dalam rapat pleno Komite I. Kemudian, Komite I misalnya
menyetujui, dan kita laporkan di Panitia Musyawarah. Setelah di Panmus, barulah ada
kesepakatan nanti disahkan di Rapat Paripurna.
Saya mohon izin kepada Bapak dan Ibu sekalian yang daerah provinsinya yang sudah
dianggap memenuhi persyaratan itu karena memang mekanisme tidak boleh kita langgar
karena ini adalah terkait dengan persoalan persyaratan formal. Dan, kita juga tidak mau cacat
secara formal dan permanen kegiatan atau keputusan yang dibuat oleh lembaga. Tadi saya
melaporkan secara khusus di Panmus, telah menjelaskan semua proses dan mekanisme yang
ada. Untuk itu, kepada Bapak dan Ibu sekalian pada hari ini tidak akan ada pengesahan calon
daerah otonomi baru mengingat ada proses-proses yang harus dilalui dan tidak boleh
ditinggalkan karena itu akan mengalami cacat sekali lagi formal dan cacat secara permanen.
9 SIDANG PARIPURNA KE-15 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, SENIN, 8 JULI 2013
Dan, juga ada agenda yang sudah di dibuat pada tanggal 9 – 12 September baru akan ada
kunjungan secara resmi yang menjadi keputusan lembaga. Untuk itu, saya berharap bisa
dipahami dan tidak boleh diperdebatkan karena ini menyangkut masalah substansi secara
aturan main yang tidak perlu kita perdebatkan. Saya kira itu laporan yang dapat saya
sampaikan.
Tambahan terakhir, Pak Ketua, ada dua yang harus disahkan di dalam paripurna.
Pertama, tentang pandangan terhadap Rancangan Undang-Undang Pertanahan yang
merupakan inisiatif dari DPR RI. Dan, yang kedua untuk dapat disahkan pada Paripurna hari
ini adalah hasil pengawasan UU No. 32 Tahun 2004 secara khusus adalah tentang Desa.
Kami berharap Paripurna hari ini bisa mengesahkan satu pandangan dan satu hasil
pengawasan.
Demikian laporan hasil pelaksanaan tugas Komite I pada Masa Sidang IV Tahun
Sidang 2012 – 2013 yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami menutup laporan ini, izinkan
kami atas nama Pimpinan dan Anggota Komite I mengucapkan selamat menunaikan ibadah
puasa Ramadhan bagi umat muslim yang menjalankannya. Tidak lupa pula kami
mengucapkan permohonan maaf apabila selama kepemimpinan kami, baik Pimpinan maupun
Anggota Komite I telah melakukan jika ada kesalahan yang kami lakukan, baik disengaja
maupun tidak disengaja. Semoga Allah SWT meridhoi dan menerima ibadah kita semua di
bulan suci Ramadhan yang insya Allah besok pagi. Atas perhatian Pimpinan dan seluruh kita
semua, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Banyak maaf.
Wabillahi taufik walhidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore.
Om shanti shanti shanti om.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Terima kasih kepada Pimpinan Komite I yang telah melaporkan secara singkat, tetapi
komplet. Laporannya penuh, ada lima belas halaman. Untuk itu, kepada kita dimintakan
persetujuannya antara dua untuk yang telah dihasilkan. Pertama, yaitu sebelumnya adalah
hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah yang terkait terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Kemudian yang kedua,
kepada kita juga dimintakan persetujuannya terhadap pandangan DPD RI terhadap RUU
tentang Pertanahan. Apakah ini bisa kita sepakati atau mungkin barangkali ada tambahan
untuk menyempurnakan daripada hasil dua keputusan ini. Kami persilakan.
Baik. Kalau begitu kita bisa sepakati dan setujui secara bersama.
Baik, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota
Komite I.
Selanjutnya, kami persilakan kepada Komite IV untuk menyampaikan laporan
perkembangan pelaksanaan tugasnya. Kepada Pimpinannya, kami persilakan. Oh, maaf saya
langsung lompat saja tadi ya. Sebelum saya ke Komite IV ya, saya ralat tadi, maaf sekali,
Komite II dulu ya. Kami persilakan.
PEMBICARA : PARLINDUNGAN PURBA, S.H. (WAKIL KETUA KOMITE II)
Terima kasih.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Salam sejahtera untuk kita semua.
KETOK 2X
10 SIDANG PARIPURNA KE-15 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, SENIN, 8 JULI 2013
Om swastyastu.
Horas.
Nuwun sewu.
Yang terhormat Pimpinan DPD RI, Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI, Anggota
DPD RI, Sesjen DPD RI, rekan media, dan hadirin yang berbahagia. Pertama, marilah kita
panjatkan puji dan syukur kehadirat Yang Mahakuasa karena kita diberikan waktu untuk
bertatap muka. Yang kedua, izinkan pada kesempatan ini, kami Komite II menyatakan
belasungkawa atas terjadi bencana alam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam di Kabupaten
Bener Meriah dan Aceh Tengah.
PEMBICARA : Dr. AHMAD FARHAN HAMID, MS. (NAD)
Terima kasih atas nama masyarakat Aceh untuk Komite II dan seluruh Anggota DPD,
terutama melalui Pimpinan dapat bantuan ke Aceh.
PEMBICARA : PARLINDUNGAN PURBA, S.H. (WAKIL KETUA KOMITE II)
Terima kasih. Semoga kiranya menjadi perhatian kita dan kita doakan bagi korban
yang meninggal diterima di sisi-Nya, dan korban materi ini dapat segera diatasi.
Pada kesempatan ini, izinkanlah kami mewakili Komite II untuk dapat menyampaikan
secara singkat mengenai poin-poin penting dari laporan perkembangan pelaksanaan tugas
Komite II selama Masa Sidang IV ini. Mengenai penyusunan RUU usul inisatif, selama tahun
anggaran 2013 ini, Komite II tengah menyusun dua RUU usul insiatif, yaitu RUU tentang
perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan RUU
tentang perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 Perkebunan. Kedua RUU
tersebut disusun oleh Komite II dengan didasarkan pada banyaknya masalah terkait
pengelolaan perkebunan dan pengelolaan sumber daya air di daerah.
Adapun proses penyusunan kedua RUU tersebut adalah sebagai berikut:
1) telah dilakukan RDP, RDPU mengundang pakar narasumber terkait;
2) pembentukan tim ahli RUU usul insiatif yang terdiri dari akademisi, pakar, praktisi
dari unsur stakeholder lainnya;
3) penyusun naskah akademik dan RUU;
4) untuk RUU tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air telah dilakukan seminar uji sahih di dua wilayah di Provinsi
Sumatera Barat dan Provinsi Bali. Sedangkan, RUU tentang perubahan atas Undang-
Undang No. 18 Tahun 2004 Perkebunan telah dilakukan seminar uji sahih di tiga
wilayah, yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Sedangkan,
untuk tahap harmonisasi, sinkronisasi, dan pemanfaatan konsepsi bersama dengan
PPUU akan dilakukan setelah Komite II selesai melakukan penyempurnaan RUU
tersebut berdasarkan masukan dari seluruh proses pembahasan sebelumnya.
Masih terkait dengan RUU inisiatif, maka dalam kesempatan ini perlu kami
sampaikan bahwa Komite II untuk tahun 2014 telah mengusulkan dua RUU inisiatif, yaitu:
1) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal dan RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan;
2) kalau melakukan advokasi terhadap kepentingan daerah dan melakukan penyusunan
data inventarisasi materi, dalam penyusunan pengawasan pelaksanaan Undang-
Undang tertentu, maka Komite II menyepakati bahwa pada Masa Sidang IV ini
melakukan pengawasan. Yaitu, pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan Undang-
Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
11 SIDANG PARIPURNA KE-15 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, SENIN, 8 JULI 2013
Adapun rekomendasi yang diusulkan Komite II terkait pengawasan tersebut adalah:
1) sosialisasi secara intensif kepada stakeholder;
2) efektivitas koordinasi antara pemerintah sebagai regulator dengan PT KAI sebagai
operator;
3) koordinasi pemerintah pusat dan daerah terkait perlintasan sebidang yang sering
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4) ketersediaan dana dalam permasalahan dan sarana perkeretaapian; dan
5) konsistensi pelaksanaan RTRW.
Terkait dengan program pemerintah, yaitu Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia yang ketiga di daerah, perlu kami sampaikan bahwa
Komite II telah melaksanakan Seminar Nasional MP3EI dengan tema “MP3EI dalam
pembangunan terstruktur daerah demi memajukan perekonomian daerah” yang dihadiri oleh
Kepala Bappenas Ibu Armida, Ketua Kadin Republik Indonesia, Ketua Komisi V DPR RI
Pak Laurens, dan para Kepala Daerah Gubernur se-Sumatera Utara yang diadakan pada
tanggal 24 Juni 2013 yang dilaksanakan di Gedung GBHN Nusantara V. Kesepahaman
antara DPR-DPD dan pemerintah pusat dan daerah sebagai pemangku kepentingan sangat
berkembang. Salah satu usulnya adalah bahwa MP3EI ini baru produk daripada Perpres
Nomor 32 Tahun 2011. Kita sarankan ini supaya bisa menjadi Undang-Undang. Dan yang
kedua, enam koridor yang ada di dalam MP3EI ini dipimpin oleh kementerian yang
tampaknya belum betul-betul ahli di bidangnya. Oleh sebab itu, kami mengusulkan supaya ini
bisa diperbaiki dan memang kenyataannya waktu dari Wakil Gubernur Kalimantan Barat
memuji bahwa MP3EI ini memang sudah bermanfaat pada masyarakat. Pada saat itu, banyak
dukungan dan banyak hal yang harus kita perbaiki.
Demikian laporan perkembangan pelaksanaan tugas Komite II pada Paripurna ke-15
pada penutupan pada Masa Sidang IV tahun 2012 – 2013 yang dapat kami sampaikan. Pada
kesempatan yang berbahagia ini, sekali lagi kami mohon agar Sidang Paripurna dapat
mengesahkan hasil pengawasan DPD RI terhadap atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
Sebelum kami menutup perkembangan kerja Komite II DPD RI MS IV, maka kami
atas nama Pimpinan dan Anggota Komite II mengucapkan selamat menjalankan Ibadah
Puasa di bulan Ramadhan dan pada saatnya nanti melaksanakan Hari Raya karena setelah itu
kita baru bertemu. Mohon maaf lahir batin. Kiranya kekeluargaan, kebersamaan kita terus
kita bina di DPD RI ini. Atas perhatian dan dukungan Pimpinan dan seluruh Anggota DPD
RI, kami mengucapkan terima kasih.
Wassalamu’aikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Om shanti shanti shanti om.
Terima kasih.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Dan juga pada kesempatan ini, kepada kita di Rapat Paripurna ini juga dimintakan
persetujuannya atas hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33,
maaf Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Apakah ini dapat kita
sepakati? Setuju? Baik.
KETOK 2X
12 SIDANG PARIPURNA KE-15 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, SENIN, 8 JULI 2013
Terima kasih. Tepuk tangan buat Komite II.
Selanjutnya, kami persilakan kepada Komite IV untuk dapat menyampaikan laporan
perkembangan pelaksanaan tugasnya. Kepada yang mewakili, Komite III tidak ada
keputusan, jadi tidak ada ya. Kita yang mengambil keputusan dulu.
PEMBICARA : Drs. H. ZULBAHRI M, M.Pd. (KETUA KOMITE IV)
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.
Om swastiastu.
Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia, yang kami hormati Bapak-Ibu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia, Sekretaris Jenderal beserta jajaran, hadirin dan rekan-rekan media yang
berbahagia. Terlebih dahulu tentu kita bersyukur kehadirat Allah SWT dan Tuhan Yang
Mahakuasa, hari ini kita dapat menghadiri Sidang Paripurna yang ke-15 Dewan Perwakilan
Daerah. Atas nama Pimpinan dan segenap Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah,
kami menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
Selanjutnya, sesuai jadwal rapat hari ini, perkenankan kami menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas Komite IV mengenai: a) materi hasil pemeriksaan semester 2 BPK, yakni
pertimbangan terhadap hasil pemeriksaan BPK semester 2 tahun 2012; b) materi atau BM,
yaitu pertimbangan terhadap kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal dan
dana transfer ke daerah tahun anggaran 2014; c) materi pajak, yaitu hasil pengawasan
terhadap pelaksanaan Undang-undang Perpajakan.
A. Hasil pemeriksaan semester 2 BPK tahun anggaran 2012. Menindaklanjuti hasil
penyerahan Hapsem 2 BPK tahun 2012 dari BPK, Komite IV mengadakan FGD di
tiga daerah, yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, dan Maluku pada tanggal 17
sampai dengan 19 Juni 2013. Materi ini difinalisasi pada tanggal 1 sampai dengan 5
Juli 2013. Atas hasil pemeriksaan BPK semester 2 tahun 2012, DPD RI memberikan
pertimbangan, antara lain sebagai berikut.
a) Peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan
1) Kementerian Keuangan, Kementeri Dalam Negeri, dan BPKP secara
bersama-sama dan secara tersinkronisasi membina pemerintah daerah dalam
memperbaiki pengelolaan keuangan daerah, termasuk perbaikan sistem
pengendalian intern sehingga LKPD dapat diterbitkan tepat waktu sehingga
diperoleh opini wajar tanpa pengecualian.
2) Persoalan pengelolaan keuangan negara, seperti keuangan negara dalam
tunjangan komunikasi intensif DPRD perlu titik temu dalam penyelesaiannya.
3) BPK pusat perlu menerapkan pengendalian mutu yang lebih ketat dalam
pemberian opini atas LKPD oleh BPK perwakilan sehingga kredibilitas opini
BPK atas LKPD tetap terjaga.
b) Sumberdaya manusia pengelola keuangan daerah
1) Pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan terobosan sehingga untuk
mengatasi keuangan, kekurangan tenaga akutansi pada pemerintah daerah,
pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memberdayakan sekolah tinggi
akutansi negara yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan dan
perguruan tinggi setempat untuk mendidik tenaga D3 akutansi yang
diperlukan. Selain itu, moratorium penerimaan PNSD tenaga akutansi
pengelola keuangan daerah perlu dihentikan.
13 SIDANG PARIPURNA KE-15 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, SENIN, 8 JULI 2013
2) Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa penempatan dan pembinaan
karier tenaga pengelola keuangan daerah didasarkan pada kompetensi dan
jalur karier yang jelas.
c) Penerbitan pengelolaan aset. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus
memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk:
1) Mempertegas komitemen kepala daerah agar membenahi inventarisasi dan
pengelolaan hasil daerah dan terus melakukan inventarisasi aset-aset tetap,
termasuk penyertifikasian tanah milik pemerintah daerah melalui kerja sama
dengan Badan Pertanahan Nasional dan aset-aset lainnya dengan akurat dan
dipastikan keberadaannya agar neraca yang disajikan dalam laporan keuangan
mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
2) Mendesak Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri agar
memberikan bantuan yang diperlukan kepada pemerintah daerah dalam hal
penyediaan aset, termasuk menyediakan secara gratis perangkat lunak yang
diperlukan untuk mengelola aset pada SKPD.
d) Peran aparat pengawas intern pemerintah. Inspektorat daerah berperan penting
dalam memperbaiki pengendalian intern di pemerintah daerah.
e) Pemeriksaan atas PDAM dan BUMD lainnya. Pemeriksaan atas laporan
keuangan PDAM dan BUMD lainnya agar tetap dilaksanakan oleh akuntan
publik atau BPKP, sedangkan BPK tetap melaksanakan pemeriksaan kinerja atau
pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada BUMD-BUMD tersebut sesuai dengan
skala prioritas dan ketersediaan sumber daya pemeriksaan di BPK.
f) Laporan keuangan lembaga BPK
1) Untuk mencapai transaksi pengelolaan keuangan negara, BPK harus
mengirimkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh akuntan publik
bersama laporan keuangan kementerian lembaga lainnya kepada lembaga
legislatif.
2) Laporan keuangan BPK periode sebelumnya sejak 2008 yang belum
dipublikasikan dan disampaikan ke lembaga legislatif dapat disampaikan
dalam penyerahan Hapsem berikutnya.
B. Materi APBN.
Pimpinan dan anggota serta hadirin sidang paripurna yang kami hormati, sesuai
dengan ketentuan Pasal 23 Ayat 2 UUD 1945, bahwa Rancangan Undang-undang
APBN yang diajukan Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat
dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, maka DPD
berkewajiban menyampaikan pertimbangan DPD terhadap kerangka ekonomi makro,
pokok-pokok kebijakan fiskal, dan dana transfer ke daerah dalam rancangan Undang-
undang tentang APBN tahun anggaran 2014. Dalam pembahasan materi tersebut,
Komite IV mengadakan rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia dan beberapa
kementerian sektoral yang berorientasi pelayanan publik. Komite IV juga
mengadakan RDPU dengan beberapa pakar dan meminta kajian Budget Office
sebagai input pendukung akademis yang independen dan nonpartisan. Guna menjalin
aspirasi masyarakat dan daerah untuk materi APBN 2014, Komite IV mengadakan
kunjungan kerja ke daerah pemilihan masing-masing pada tanggal 24 sampai 28 Juni
2013 guna untuk APBN 2014. Materi ini kemudian dirumuskan dalam finalisasi
materi tanggal 1 sampai 5 Juli 2013.
Pimpinan dan Anggota Sidang Paripurna yang kami hormati, pokok-pokok
pertimbangan DPD RI terhadap APBN 2014, antara lain sebagai berikut.
14 SIDANG PARIPURNA KE-15 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, SENIN, 8 JULI 2013
1) Selama kurun waktu 2010 – 2013 pertumbuhan ekonomi daerah amat bervariasi.
Pertumbuhan ekonomi rata-rata selama 2010 – 2013 dari daerah-daerah kaya
sumber daya alam amat rendah, jauh di bawah rata-rata nasional. Seperti, Riau
3,32%, Kalimantan Timur 2,44%, Nusa Tenggara Barat 1,75%, dan Papua 1,41%.
Sementara itu, angka inflasinya dalam kurun waktu 2010 – 2013 jauh lebih tinggi
dari pertumbuhan ekonominya. Kenyataan itu harus menjadi perhatian dalam
upaya penetapan kebijakan fiska. Kebijakan fiskal yang ditetapkan saat ini belum
berhasil mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran serta kesenjangan
antardaerah yang diakibatkan inflasi yang tinggi dan pertumbuhan perekonomian
yang rendah di daerah kaya sumber daya alam.
2) Rasio dana transfer ke daerah terhadap APBN cenderung tidak tetap, bahkan
menurun, yang seharusnya lebih besar dari kenaikan belanja kementerian
lembaga Hal itu tidak sejalan dengan semangat otonomi daerah sehingga perlu
upaya untuk mengalihkan penambahan belanja kementerian lembaga menjadi
penambahan dana transfer ke daerah.
3) Investasi langsung dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, termasuk ke daerah
sangat rendah. Secara umum disebabkan oleh lingkungan bisnis yang tidak
kondusif. Penyebab permasalahannya terutama terletak pada birokrasi pemerintah
yang tidak efisien. Hal ini disebabkan lemahnya koordinasi antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah serta rumitnya proses persetujuan dan pelaksanaan
investasi di daerah.
4) Pertimbangan DPD RI terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok
kebijakan fiskal serta dana transfer daerah dalam RAPBN tahun anggaran 2014
perlu menjadi perhatian pemerintah dalam menyusun RAPBN tahun anggaran
2014. Sehingga, memberikan stimulus bagi percepatan pembangunan daerah
dalam rangka meningkatkan daya saing daerah dan sekaligus daya saing nasional.
5) Dalam upaya mempercepat pembangunan daerah dan mendorong pemerataan
pembangunan daerah, format RAPBN perlu diubah menjadi menambah pola
alokasi menurut wilayah berdasarkan hasil Musrembang di masing-masing
kementerian dan lembaga sehingga target yang direncanakan dapat dicapai setiap
tahunnya. Usulan DPD ini merupakan tantangan baru bagi pemerintah yang
selama ini adalah berdasarkan sektoral.
C. Materi Pajak.
Pimpinan dan anggota serta hadirin yang kami hormati, pengawasan terhadap
pelaksanaan Undang-Undang bidang Perpajakan dilakukan dengan berbagai aktifitas
berdasarkan agenda kegiatan, yaitu:
1) Penyerapan aspirasi masyarakat pada saat kegiatan snggota di daerah pemilihan
selama periode Tahun Sidang 2012 – 2013 khususnya pada kunjungan kerja
Komite IV ke provinsi masing-masing yang dilaksanakan 18 sampai 21 Maret
2013.
2) Finalisasi hasil pengawasan yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 5 Juli.
Pokok-pokok hasil pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan Undang-Undang
Perpajakan, antara lain: 1) sistem self Assesment dengan memberikan
kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan
melaporkan pajak terhutang ternyata kurang dipatuhi secara benar oleh pembayar
pajak. Hal itu disebabkan kurangnya pengawasan dan law enforcement terhadap
kepatuhan wajib pajak. DPD RI merekomendasikan agar terjalin kerja sama
antara kementerian dan lembaga guna memberikan informasi data yang terbaru
untuk pengawasan atas kepatuhan wajib pajak;
15 SIDANG PARIPURNA KE-15 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, SENIN, 8 JULI 2013
3) pelimpahan kewenangan pengelolaan wajib pajak pusat kepada daerah
menyebabkan penerimaan daerah menjadi berkurang. Hal itu disebabkan regulasi
pajak daerah yang tidak menguntungkan serta pelimpahan menjadi pajak daerah
tidak disertai sarana dan prasarananys, seperti contohnya PBB. DPD RI
mengapresiasi taxing enforcement kepada daerah melalui Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tetapi, perlu
dilakukan koordinasi melalui MoU antara pemerintah daerah dan Kanwil Dirjen
Pajak setempat agar pelimpahan pajak pusat ke daerah menjadi optimal bagi
peningkatan pendapatan asli daerah; 3) terdapat kebijakan tarif pajak daerah
provinsi dan kabupaten/kota yang berbeda sehingga menimbulkan kesenjangan
dalam pengenaan pajak antardaerah. DPD RI merekomendasikan bahwa
ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 perlu ditetapkan sistem tarik maksimum.
Tetapi, diupayakan agar implementasinya tidak menimbulkan kesenjangan
antardaerah;
4) pelaksanaan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 mengenai Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menimbulkan
kerawanan adanya tindak pidana korupsi. DPD RI merekomendasikan pengaturan
insentif pajak daerah dan retribusi daerah agar diatur secara kondusif supaya
memberikan manfaat kepada stakeholder yang melaksanakan pungutan pajak
daerah dan retribusi daerah dengan baik dan benar serta tidak menimbulkan
kesalahan interpretasi yang dapat menyebabkan pengenaan tindak pidana;
5) Berkaitan dengan hasil atas penerimaan pajak pusat kepada daerah, yaitu PPH
perorangan dan PPH karyawan diperlukan transparansi dan akuntabilitas data
penerimaan pajak yang dapat diakses dengan mudah;
6) DPD RI merekomendasikan agar dilakukan MoU antara pemerintah daerah dan
Dirjen Pajak setempat mengenai hal tersebut agar koordinasi antara Pemda,
DPRD, dan Dirjen Pajak dapat terwujud.
Pimpinan dan Anggota, hadirin yang kami hormati, pada Sidang Paripurna yang
terhormat ini, kami menyampaikan kedua materi tersebut sebagaimana yang kami sampaikan
tadi dengan harapan dapat diambil keputusan:
1) keputusan DPD RI tentang pertimbangan DPD RI terhadap hasil pemeriksaan BPK
semester 2 tahun 2012;
2) keputusan DPD RI terhadap kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal,
dan dana transfer ke daerah.
3) keputusan DPD RI tentang hasil pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan Undang-
Undang Bidang Perpajakan.
Pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2013 – 2014, Komite IV mengagendakan program
kegiatan, antara lain:
1) tindak lanjut Asmasda;
2) pertimbangan RUU APBN 2014 tahap 2, kalau sekarang dimintakan putusan tahap I,
tahap 2 setelah dimintakan nota keuangan dari pemerintah;
3) pertimbangan RUU pertanggung jawaban pelaksanaan APBN tahun 2012;
4) pengawasan pelaksanaan APBN 2013;
5) usul inisiatif Rancangan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang
meliputi uji sahih, finalisasi, harmonisasi, pemantapan, dan pembulatan konsepsi
RUU bersama PPUU;
16 SIDANG PARIPURNA KE-15 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, SENIN, 8 JULI 2013
6) usul inisiatif tata cara penyusunan dan pelaporan APBN dan APBD, meliputi
penyusunan naskah akademik dan draf RUU;
7) pandangan dan pendapat terhadap RUU tentang perubahan harga rupiah.
Menyikapi keputusan DPR dalam pemilihan Anggota BPK di mana pertimbangan
DPD ternyata tidak mendapatkan perhatian DPR, yaitu anggota BPK yang dipilih oleh DPR
tidak termasuk dalam tiga orang calon Anggota BPK yang direkomendasikan oleh DPD, hal
tersebut telah dibahas dalam rapat Panmus pada pagi tadi dan menjadi perhatian kita semua
dalam rangka menjaga kredibilitas pertimbangan DPD. Yang juga kami laporkan bahwa kami
setelah memutuskan akan melakukan uji sengketa kewenangan antarlembaga ke Mahkamah
Konstitusi. Pengalaman ini juga memenuhi catatan bagi Komite IV dalam menyusun strategi
pertimbangan pemilihan anggota BPK pada tahun 2014 di mana sebelum pelaksanaan
pemilihan, DPD terlebih dahulu akan mengevaluasi dan menyusun serangkaian agenda
penyusunan format rekomendasi atas calon anggota BPK tahun 2014 yang pelaksanaannya
sekitar bulan Mei 2014. Sementara, untuk persiapan akan dimulai sejak awal tahun 2014.
Pimpinan dan Anggota serta Sidang Paripurna yang kami hormati, demikianlah
laporan tugas Komite IV yang dapat kami sampaikan dalam Sidang Paripurna yang terhormat
ini, kami atas Pimpinan dan Anggota Komite IV mengucapkan terima kasih atas prestasi dan
dukungan terhormat, baik Pimpinan, Anggota serta Sekretariat Jenderal, dan para staf ahli
dan rekan-rekan insan media dalam pelaksanaan tugas Komite IV DPD RI.
Pada kesempatan ini pula, kami menyampaikan atas nama Pimpinan dan Anggota
Komite IV, selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan 1434 H bagi yang
melaksanakannya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga yang menyambut bulan suci
Ramadhan mendapat kegembiraan. Demikian yang dapat kami sampaikan.
Billahi taufik walhidayah, wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Om santi santi santi om.
Tertanda, Pimpinan Komite IV: Zulbahri (Ketua), Wakil Ketua Litha Brent, Wakil
Ketua GKR Koes Indriyah.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, Bapak-Ibu sekalian, tadi kita telah mendengarkan laporan daripada Komite IV.
Pertama, progress report yang telah disampaikan dan kemudian sebagaimana yang Sidang
Paripurna yang lalu, kita sudah memutuskan ya terhadap keputusan daripada DPD soal BPK
ya. Di Panmus telah dikuatkan untuk kita akan ajukan sebagai sengketa kewenangan dan kita
telah tugaskan tim litigasi untuk menindak lanjuti.
Kemudian, pada kita di Paripurna ini ada tiga produk yang harus kita setujui. Tadi
disampaikan minta persetujuan terhadap: pertama, hasil pengawasan DPD atas pelaksanaan
Undang-Undang Bidang Perpajakan; kemudian pertimbangan DPD RI terhadap tindak lanjut
hasil pemeriksaan BPK semester 2 tahun 2012; kemudian yang terakhir ya terhadap
pertimbangan DPD, terhadap kerangka ekonomi makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal,
serta dana transfer daerah dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara tahun 2014.
Bapak-Ibu sekalian, ada tiga ini apakah ini dapat kita sahkan? Atau barangkali dari
kita ada yang mau ditambahkan?
17 SIDANG PARIPURNA KE-15 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, SENIN, 8 JULI 2013
PEMBICARA : Drs. H. A. M. FATWA (DKI JAKARTA)
Pak Ketua.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Silakan, Pak Fatwa.
PEMBICARA : Drs. H. A. M. FATWA (DKI JAKARTA)
Ada sedikit ya mengenai hal yang diputuskan, tetapi saya kira yang diputuskan di
Panmus tadi itu sebaiknya diumumkan kepada Paripurna. Bahwa, justru sebelum presiden
mengesahkan dalam arti semuanya itu tugas administratif kepala negara, rekomendasi atau
keputusan dari DPR, karena sama sekali tidak mengindahkan pertimbangan kita. Bukan
hanya kali ini, tetapi beberapa kali yang lalu Pimpinan DPR ditugasi tadi oleh Panmus untuk
mengirim surat kepada presiden, pimpinan DPD maksudnya. Pimpinan apa tadi saya bilang,
oh, Pimpinan DPD mengirim surat kepada presiden dan ini juga sebagai sudah merupakan
suatu aksi mempersiapkan sengketa kewenangan antarlembaga negara.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, terima kasih.
Jadi, kita sudah tambahkan dan kita juga tugaskan dari tim PPUU untuk menirimkan
surat ya yang pas begitu. Ini sebagai jembatan kita untuk masuk ke sengketa kewenangan ya.
Ini nanti kita akan kirim surat. Hari ini Ketua PPUU akan menjanjikan untuk mengirimkan
surat ya, oke.
Baik, jadi untuk keputusan, bisakah kita bisa sepakati, Bapak-Ibu sekalian? Baik.
Tepuk tangan buat Komite IV. Terima kasih.
Selanjutnya, kami persilakan kepada Badan Kehormatan untuk menyampaikan
laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya. Kami persilakan yang mewakili.
PEMBICARA : Drs. H. A. M. FATWA (KETUA BADAN KEHORMATAN)
Bismillahirrahmanirrahim, assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saudara Ketua dan para Senator Sidang Paripurna dan hadirin yang berbahagia,
izinkanlah saya menyampaikan laporan BK. Laporan BK ini akan ada tambahan nanti yang
mestinya sebenarnya disampaikan oleh salah seorang anggota, maksudnya yang berkaitan
dengan usul inisiatif anggota untuk melakukan perubahan tata tertib seperti yang sudah
diedarkan, konsep yang sudah diedarkan yang mestinya disampaikan oleh Anggota yang
terhormat Senator Abdul Gafar Usman. Tetapi, kebijakan Pimpinan supaya lebih menghemat
waktu supaya saya sekaligus nanti menyampaikannya.
Yang pertama dari laporan BK sendiri, dalam persidangan, masa persidangan yang
lalu, BK telah mengeluarkan tiga surat keputusan. Pertama, mengenai tata cara mediasi. Yang
ini sudah kita laksanakan ketika ada suatu pengaduan dari suatu perusahaan ya. Yang kedua,
KETOK 2X
18 SIDANG PARIPURNA KE-15 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, SENIN, 8 JULI 2013
tentang rekapitulasi kehadiran. Ini juga kita sudah laksanakan secara rutin pada tiap masa
persidangan. Yang ketiga, mengenai tim pencari fakta.
Nah, pada masa persidangan sekarang, ada dua surat keputusan yang dikeluarkan oleh
Badan Kehormatan. Pertama, mengenai tata tertib persidangan BK. Mengapa untuk
persidangan BK ini diperlukan tata tertib tersendiri? Karena, ada persidangan-persidangan
BK yang bersifat mengadili dan mempunyai akibat-akibat kepada seseorang yang diadukan.
Kemudian yang selanjutnya, surat keputusan mengenai peninjauan kembali dari suatu
keputusan Badan Kehormatan. Sebagai kita ketahui bahwa di dalam tata tertib, keputusan
Badan Kehormatan itu bersifat mengikat. Hal ini dirasakan bahwa bisa merugikan anggota
ataupun masyarakat yang mendapatkan keputusan BK yang merupakan dianggap sebagai
keputusan tingkat akhir dan mengikat. Karena, bisa saja sewaktu-waktu ditemukan fakta-
fakta baru yang bisa sebenarnya mengubah keputusan itu. Jadi, ini diperlukan tata tertib
peninjauan kembali.
Nah, untuk surat keputusan BK mengenai peninjauan kembali ini, karena berkaitan
dengan tata tertib yang sudah merupakan keputusan Pimpinan DPD, maka pada kesempatan
ini kami mohon persetujuan melalui Pimpinan kepada Paripurna untuk bisa melakukan
perubahan di dalam tata tertib mengenai hal ini. Bahwa, berdasarkan Pasal 6 Huruf a
menyatakan bahwa Badan Kehormatan bahwa mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang keputusannya bersifat final dan mengikat. Pasal tersebut jika disandingkan dengan Pasal
62 Ayat 1 bahwa keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat 2 dapat dilakukan
peninjauan kembali sepanjang ditemukan fakta baru yang mengubah isi keputusan tersebut.
Nah, Badan Kehormatan seperti kita ketahui, saya ulangi, berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang keputusannya yang bersifat final dan mengikat. Nah, untuk ini
kami mohon persetujuan untuk dilakukan perubahan tata tertib bahwa Badan Kehormatan
berwenang mengadili yang keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi, artinya
boleh saja ada peninjauan. Nah, biarlah Mahkamah Konstitusi saja yang tidak bisa ditinjau
keputusannya kembali.
Nah, hal-hal apakah yang bisa dilakukan peninjauan itu? Yaitu, fakta baru
sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 berupa ada keputusan yang didasarkan pada suatu
kebohongan atau tipu muslihat pengadu dan atau teradu yang diketahui setelah pengaduan
ditetapkan dalam keputusan Badan Kehormatan, baik surat-surat bukti yang bersifat
menentukan tidak ditemukan pada waktu pengaduan diperiksa dalam penyelidikan dan
verifikasi sesuai dikabulkan suatu hal yang tidak diadukan atau lebih daripada yang diadukan,
jadi keputusan itu dengan jelas memperlihatkan kekhilafan Badan Kehormatan atau suatu
kekeliruan yang nyata. Maka, keputusan Badan Kehormatan tentang peninjauan kembali dan
keputusan Badan Kehormatan tentang tata tertib persidangan Badan Kehormatan, jika dilihat
dari jenisnya termasuk ke dalam peraturan yang dapat mengikat ini bukan keputusan
sehingga dalam penulisan jenis judul seharusnya mengacu pada pembentukan perundang-
undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Tahun 2012. Dengan
demikian, keputusan Badan Kehormatan yang bersifat pengaturan harus ditetapkan dalam
bentuk peraturan sehingga keputusan Badan Kehormatan yang bersifat pengaturan setelah
diputuskan dalam sidang pleno Badan Kehormatan selanjutnya dilaporkan dalam Sidang
Paripurna seperti sekarang ini yang kami maksudkan, sehingga judulnya menjadi Peraturan
Dewan Perwakilan Daerah nomor sekian, tahun sekian tentang keputusan Badan
Kehormatan. Jadi, ini yang kami maksudkan. Maka, berdasarkan hal tersebut, segala bentuk
keputusan Badan Kehormatan yang bersifat mengikat ini yang telah ditetapkan sebelum
peraturan ini dibaca menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Daerah nomor sekian, tahun
sekian tentang keputusan Badan Kehormatan. Jadi, keputusan Dewan Perwakilan Daerah ini
sebenarnya hanya keniscayaan untuk memberikan legitimasi kepada keputusan Badan
19 SIDANG PARIPURNA KE-15 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, SENIN, 8 JULI 2013
Kehormatan untuk dapat dilakukan peninjauan kembali. Nah, demikian yang sifatnya dari
Badan Kehormatan.
Kemudian selanjutnya, tugas yang kedua di dalam forum ini, yaitu ada aspirasi dari
kalau tidak salah jumlahnya sekian, kurang lebih 69, yang saya tanda tangan ini, yaitu tentang
perihal perubahan peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Khusus
Pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan DPD dan Kelompok DPD RI di MPR. Berdasarkan,
bahwa kami yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan usul perubahan peraturan DPD
RI Nomor 2 tahun 2012 tentang Tata Tertib, khususnya terhadap pasal-pasal tata cara
pemilihan dan penetapan pimpinan alat kelengkapan DPD RI. Beberapa alasan yang
melandasi usulan perubahan tata-tertib ini, antara lain: sehubungan dengan pemlihan
kewenangan lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sesuai Undang-Undang
Dasar 1945, DPD RI sebagaimana putusan Mahkaman Konstitusi Republik Indonesia nomor
sekian, tanggal sekian, maka DPD RI perlu melakukan upaya-upaya serius sehingga harapan
bagi penguatan kelembagaan dapat terpenuhi. Salah satu aspek penting dalam upaya
penguatan kelembagaan adalah adanya pimpinan alat kelengkapan yang benar-benar bekerja
secara kolektif kolegial, menggambarkan keterwakilan wilayah/daerah dengan tingkat
keragaman yang tinggi. Bahwa, kami menyadari rekrutmen pimpinan alat kelengkapan DPD
RI berdasarkan tata tertib yang berlaku sekarang masih dirasakan bahwa prinsip kolektif
kolegial tidak sepenuhnya teraktualisasikan. Salah satu sebabnya, calon pimpinan alat
kelengkapan mencari dukungan secara personal dan perorangan yang pada saat terpilih
kemudian belum tentu mampu melahirkan sinergisme manajerial sesama pimpinan lainnya.
Bisa jadi, di antara semua pimpinan yang terpilih terdapat antagonistic chemistry, pola
kepemimpinan pribadinya masing-masing. Bahwa, mekanisme rekrutmen pimpinan alat
kelengkapan DPD RI berdasarkan tata tertib yang berlaku sekarang tidak sepenuhnya
memberi kesempatan yang sama untuk semua anggota, di antaranya karena keterwakilan
yang mencerminkan wilayah kepulauan telah membatasi hak anggota untuk bersaing pada
tahapan yang berikutnya sebagaimana yang tercermin dalam Pasal 38.
Mengatasi masalah-masalah tersebut, pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPD RI
hendaknya dilakukan melalui sistem paket calon pimpinan dengan tetap mencerminkan
keterwakilan anggota dari wilayah barat, tengah, dan timur. Khusus mengenai Pimpinan DPD
RI sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Tatib DPD RI, sesuai masa jabatan Anggota DPD RI,
maka ketentuan tentang pemilihan Ppimpinan DPD RI diubah pula, namun berlakunya untuk
DPD RI setelah Pemilu sesuai ketentuan pasal peralihan. Atas dasar pemikiran di atas
berdasarkan Pasal 264 Ayat 1 Huruf D dan Pasal 265 Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun
2012 tentang Tata Tertib, terhadap beberapa pasal yang kami usulkan untuk diubah
sebagaimana terlampir. Nah, ini sebagian saja lampiran ini saya bacakan. Saya mulai dari
pemilihan alat kelengkapan komite dan semacamnya.
“Setiap anggota komite berhak mendaftarkan diri sebagai bakal calon pimpinan
komite dalam satu paket yang terdiri atas 1 orang calon ketua komite dan 2 orang calon wakil
ketua komite yang mencerminkan keterwakilan wilayah barat, tengah, dan timur. Setiap
anggota komite berhak mendaftarkan diri sebagai bakal calon pimpinan komite hanya dalam
satu paket. Bakal calon sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, mengisi formulir dan
menyampaikan kepada pimpinan sidang untuk ditetapkan sebagai calon pimpinan komite.
Pimpinan sidang mengumumkan nama-nama dan paket calon pimpinan komite. Pasal 63a,
apabila hanya terdapat satu paket calon pimpinan komite, paket calon tersebut langsung
ditetapkan sebagai pimpinan komite. Apabila terdapat lebih dari satu paket calon pimpinan
komite, pemilihan pimpinan komite diupayakan dengan cara musyawarah untuk dicapai
mufakat. Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, pemilihan
dilaksanakan dengan pemungutan suara dan putusan ditetapkan dengan suara terbanyak.
Setiap anggota memilih salah satu paket calon pimpinan komite yang telah ditetapkan
20 SIDANG PARIPURNA KE-15 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, SENIN, 8 JULI 2013
sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (4). Paket calon pimpinan komite yang mendapat
suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan komite. Apabila paket calon pimpinan komite
memperoleh suara terbanyak yang sama, dilakukan pemilihan ulang terhadap paket calon
pimpinan komite yang memperoleh suara yang terbanyak yang sama tersebut. Ketentuan
mengenai pemilihan pimpinan alat kelengkapan lainnya mengikuti tata cara pemilihan
pimpinan komite. Sepanjang mengenai pimpinan alat kelengkapan di DPD RI, wajib
menyesuaikan dengan peraturan ini, kecuali dalam hal pemilihan pimpinan DPD RI
diberlakukan pada saat periode berikutnya.”
Ini sedikit saja saya kutip mengenai untuk pimpinan DPD RI meskipun nanti itu pada
setelah selesai pemilu tahun yang akan datang. “Setiap anggota berhak mendaftarkan diri
sebagai bakal calon pimpinan hanya dalam satu paket. Bakal calon pimpinan sebagaimana
dimaksud pada Ayat 1, mengisi formulir dan menyampaikan pada pimpinan sidang.
Pimpinan sidang sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 mengumumkan daftar bakal calon
pimpinan untuk ditetapkan. Di antara Pasal 30 dan Pasal 38 disisipkan satu pasal, yaitu Pasal
37 yang berbunyi sebagai berikut. Bakal calon pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37 Ayat 3 memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan untuk menjadi calon pimpinan
dalam bentuk calon pimpinan dan bersedia bekerja sama dengan calon pimpinan lain jika
kemudian terpilih sebagaimana pimpinan sebelum dilakukan pemilihan. Pimpinan DPD
dipilih dari dan oleh anggota dalam satu paket. Bakal calon pimpinan DPD yang berasal dari
daftar bakal calon pimpinan sebagaimana dimaksud pada pasal 37 Ayat 3 diajukan dalam
bentuk paket yang terdiri atas satu orang bakal calon ketua dan dua orang bakal calon wakil
ketua, mengisi formulir dan menyampaikan kepada pimpinan sidang. Paket bakal calon
pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2, mencerminkan keterwakilan anggota dari
wilayah barat, tengah, dan timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 Ayat 3. Pimpinan
sidang sebagaimana dimaksud Pasal 36 Ayat 3 mengumumkan paket bakal calon pimpinan
untuk ditetapkan sebagai paket calon pimpinan.”
Di antara Pasal 38 dan 39 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 38a dan Pasal 38b yang
berbunyi sebagai berikut. “Apabila hanya terdapat satu paket calon pimpinan DPD, paket
calon tersebut langsung ditetapkan sebagai pimpinan DPD. Apabila terdapat lebih dari satu
paket calon pimpinan DPD, pemilihan pimpinan DPD diupayakan denga cara musyawarah
untuk mencapai mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pemilihan
dilaksanakan dengan pemungutan suara dan putusan ditetapkan dengan suara terbanyak.
Setiap anggota memilih salah satu paket calon pimpinan DPD yang telah ditetapkan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 38. Paket calon pimpinan DPD yang mendapatkan suara
terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan DPD. Apabila calon pimpinan DPD memperoleh
suara terbanyak yang sama, dilakukan pemilihan ulang terhadap paket calon pimpinan DPD
yang memperoleh suara terbanyak yang sama tersebut. Ketua dan wakil ketua terpilih
diresmikan menjadi pimpinan dengan keputusan DPD.”
Saya kira itu intinya. Jadi, sebagaimana diketahui di dalam lampiran ini juga
dijelaskan tata cara perubahan tata tertib dan kode etik. Usul perubahan tata tertib dan kode
etik itu bisa dari Badan Kehormatan, bisa dari anggota sekurang-kurangnya 25% dari jumlah
seluruh anggota DPD. Nah, yang beredar sekarang itu kalau tidak salah 69, itu sudah jauh
melebihi dari separuh.
Usul perubahan yang berasal dari anggota sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dan
penjelasannya, penjelasannya tadi itu diajukan secara tertulis kepada pimpinan yang disertai
dengan daftar nama dan tanda tangan pengusul. Ini kita sudah lewati, sudah dilaporkan juga
di dalam Panmus untuk diteruskan kepada Paripurna ini. Ini usul perubahan yang berasal dari
alat kelengkapan sebagaimana yang dimaksud, artinya alat kelengkapan lain boleh juga
mengajukan usul ini. Ini yang bertandatangan itu meliputi empat alat kelengkapan, ada yang
menandatangani banyak, ada yang juga kurang.
21 SIDANG PARIPURNA KE-15 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, SENIN, 8 JULI 2013
Para hadirin sekalian, Saudara ketua, mengapa Badan Kehormatan tidak mengambil
alih ini bukan berarti tidak pernah membicarakan. Tetapi, tidak mengagendakan secara
khusus karena menyadari bahwa masalah pemilihan alat kelengkapan itu punya nuansa-
nuansa tertentu yang kalau hanya dibahas di lingkunan Badan Kehormatan itu dianggap
bersifat sektoral. Tetapi, dengan pengajuan anggota yang cukup banyak ini itu dianggap
sudah mewakili aspirasi suasana kebatinan yang hidup di kalangan anggota yang terhormat.
Nah, sekarang para pengusul ini mohon melalui Pimpinan disampaikan kepada Paripurna
untuk diambil keputusan. Prinsipnya saja keputusan itu bahwa ini kita sepakat melakukan
perubahan tata tertib khusus mengenai itu sebagaimana juga tadi BK yang mengajukan ada
perubahan tentang peninjauan. Jadi, supaya sekaligus. Sedangkan, ada hal-hal yang bersifat
teknis penyelarasan kalimat atau ayat-ayat itu bisa saja ditugaskan kepada BK, tetapi
prinsipnya dulu ditetapkan setuju atau tidak. Nah, ini mengapa sebenarnya yang sekarang ini
anggota-anggota mengajukan ini? Karena, diharapkan untuk pemilihan pimpinan alat
kelengkapan yang akan berumur agak panjang nanti ini, yaitu komite-komite dan alat
kelengkapan lainnya sudah bisa dilaksanakan pada bulan Agustus. Sedangkan, kalau alat
kelengkapan pimpinan DPD RI yaitu pada pada hasil Pemilu yang akan datang. Jadi, saya
kira itu saja prinsipnya yang mohon diputuskan di sini. Tetapi, teknis mengenai penyelarasan
bahkan sebenarnya ini relatif sudah sangat lengkap. Pasal-pasal ayat-ayat telah dilampirkan di
sini dan memang melalui pembahasan-pembahasan tentunya secara setengah kamar di luar
daripada persidangan-persidangan resmi di komite. Tentu meminta bantuan juga dari orang-
orang ahli. Jadi, ini inisiatif ini berada di luar BK, tetapi BK tentu saja ada anggotanya yang
juga terlibat di dalamnya.
Demikian, Saudara Ketua, semoga anggota-anggota yang terhormat, para Senator
dapat mempertimbangkannya dengan jernih.
Billahi taufik walhidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Terima kasih kepada Pak Fatwa sebagai ketua Badan Kehormatan.
Bapak-Ibu sekalian, ada hal pertama yang harus kita putuskan sebelum masuk ke
agenda kedua untuk disampaikan, soal perubahan Tatib. Tadi kita telah mendengarkan
laporan Pimpinan BK untuk dapat menyetujui perubahan atas peraturan DPD RI Nomor 4
Tahun 2012 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPD RI. Yang pertama tadi yang telah
dibacakan, apa ini telah bisa disepakati? Setuju ya? Baik.
Baik, tepuk tangan buat kita semua.
Yang kedua, sebagaimana yang kita terima juga ada usulan perubahan Tatib, yang tadi
di Panmus diputuskan karena ini masih domainnya BK. Jadi, walaupun ada usulan dari
anggota, tetapi BK-lah yang menyampaikan. Tadi dengan secara gamblang telah disampaikan
oleh Pak Fatwa ya, adanya aspirasi yang ditangani oleh hampir 65 atau katanya 69 untuk
perubahan Tatib yang prinsipnya adalah mengubah mekanisme dalam pemilihan alat
kelengkapan dan juga pimpinan DPD di masa mendatang, yaitu melalui sistem paket yang
selama ini kan kita pilih sesuai dengan wilayahnya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, mengingat
pentingnya Tatib, Tatib ini kan harus betul-betul kita pelajari. Jadi, usulan ini kan baru masuk
di Paripurna, tetapi sudah terakhir. Makanya, baru diagendakan sekarang untuk apakah ini
kita sepakati, kemudian apakah disepakati terus ditindaklanjuti oleh Panmus? Tetapi,
mengingat pentingnya Tatib ini, ada juga sebagian pandangan mengatakan kenapa kita tidak
KETOK 2X
22 SIDANG PARIPURNA KE-15 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, SENIN, 8 JULI 2013
membuat Tatib itu yang lebih komprehensif, yang lebih penting lagi adalah bagaimana
putusan MK Maret yang lalu yang banyak mengundang perubahan terhadap mekanisme
kerja. Itu lebih substantif yang kita masukkan ... (suara tidak jelas, red.) dan sekaligus juga
kalau memang ada aspirasi apakah pemilihan alat kelengkapan itu pakai paket atau seperti
sekarang dan sebagainya ya sebagaimana kita lihat di lembaga legislatif lainnya kan biasanya
di Dewan itu di pimpinan itu bisa saja kelompok, katakan rolling party bersama oposisi
berada dalam pimpinan yang sama. Nah, ini mungkin ada pandangan ya, tetapi yang penting
yang kami sampaikan ya, apakah aspirasi ini kita terima perubahan Tatib, tetapi apakah ini
juga harus kita bentuk dalam bentuk pansus yang lebih luas dan kita kaji sehingga ini akan
menjadi suatu produk yang lebih baik?
Kami persilakan. Silakan, Pak Bahar.
PEMBICARA : Drs. H. BAHAR NGITUNG (SULSEL)
Terima kasih, Pimpinan dan sahabat-sahabat Senator Indonesia yang saya hormati
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Om swastiastu.
Pertama-tama, sebelum saya menyampaikan tanggapan saya, saya ingin mengucapkan
selamat menyongsong ibadah puasa bagi umat Islam yang melaksanakan. Dengan tidak
mengurangi rasa hormat saya seperti apa yang disampaikan oleh ketua BK tentang perubahan
Tatib, mungkin bukan saat yang tepat untuk kita berbicara tentang Tatib pada saat ini.
Karena, masih banyak hal-hal yang harus kita bicarakan yang mana DPD harus bisa tampil
sebagai lembaga yang ingin memperjuangkan aspirasi daerah. Tatib yang sudah ada sekarang
itu telah melalui suatu proses yang cukup panjang dan perdebatan yang sengit, bahkan telah
melalui sebuah mekanisme expert meeting dan lain-lain sebagainya. Sehingga, untuk kita
langsung mengubah dengan secepat ini sepertinya konstitusi kita ini tiba masa tiba akal.
Setiap saat ada keinginan mau diubah-diubah, sedangkan kita punya masa sisa kurang lebih
setahun sehingga saat ini untuk kita perdebatkan tentang tata tertib tentu saja akan melalui
sebuah mekanisme yang tidak harus seperti ini. Bahkan menurut saya, lebih bagus DPD kita
reses ini, kita harus bisa tampil dengan kebijakan pemerintah tentang BLSM di mana
pemerintah hanya memperhatikan masyarakat miskin, tetapi tidak pernah membicarakan
bagaimana efek terhadap BLSM itu terhadap pengusaha. Hampir semua barang-barang naik,
hampir semua sembako naik. Jadi, teman-teman pengusaha yang ada di daerah, cepat atau
lambat mereka akan mengalami kerugian menurut perhitungan saya 7 – 12%. Akibat dari
kenaikan ini sudah dipastikan bahwa pengusaha akan rugi. Kalau rugi, dia akan berimplikasi
terhadap ada PHK dan ada pengusaha-pengusaha di indonesia yang akan bangkrut. Kalau
satu juta saja pengusaha yang ada dengan mempekerjakan sekitar 20 orang, itu sudah 20 juta.
Dan, sudah dipastikan ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, mungkin tidak ada satu pun
lembaga yang pernah membicarakan ini. Saya kira DPD bisa tampil saat ini yang tepat untuk
bisa memperjuangkan kepentingan daerah. Dan, ini bukan pengusahanya, tetapi pengusaha
itu punya karyawan. Kalau dia PHK itu berakibat sangat fatal dan itu masalah sosial yang
akan timbul di masyarakat dan menghadirkan lagi orang miskin yang baru. Oleh karena itu,
menurut saya melalui forum yang sangat terhormat ini saya mengusulkan untuk DPD
mengambil keputusan agar bisa tampil membuat konsep bagaimana agar pengusaha
Indonesia bertahan dan tidak rugi dibandingkan menurut saya....
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Kita kembali ke Tatib dulu.
23 SIDANG PARIPURNA KE-15 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, SENIN, 8 JULI 2013
PEMBICARA : Drs. H. BAHAR NGITUNG (SULSEL)
Ya, saya hubungannya dengan Tatib. Artinya, Tatib ini kita bicarakan tidak bisa
sesingkat ini. Kita harus bisa melalui pelajari dulu apa isinya. Dan, harus dimengerti dari
awal saya sangat aktif ikut tentang Tatib ini. Pertama masuk sudah bahas Tatib, masuk lagi
terus bahas tentang Tatib. Sekarang kita sudah satu tahun, padahal Tatib ini boleh dikatakan
ini adalah konstitusi kita, ini pijakan kita, hampir setiap saat akan diubah. Tetapi, dari alasan-
alasan yang saya lihat di sini, ini ada benarnya juga. Tetapi, kita juga harus memikirkan
bahwa Tatib yang ada sekarang itu bukan dibuat asal-asalan, dibuat melalui suatu proses yang
cukup panjang, perdebatan sampai ada yang marah-marah, dan lain-lain sebagainya. Oleh
karena itu, lebih baik DPD kita tampil memperjuangkan kepentingan pengusaha agar tidak
hadir kembali orang miskin yang baru.
Terima kasih, Pimpinan.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Terima kasih.
Mohon ya waktunya, Pak Paulus, to the point. Setuju atau tidak atau bagaimana,
silakan.
PEMBICARA : Drs. PAULUS YOHANES SUMINO, MM. (PAPUA))
Pertama, saya ingin sampaikan bahwa kewajiban kita untuk melakukan perubahan
Tatib karena amanat MK. Ini kewajiban, mau tidak mau itu harus kita lakukan. Oleh karena
itu, menurut hemat saya Sidang Paripurna ini perlu mengambil keputusan menyerahkan
kepada BK, mengamanatkan untuk melakukan perubahan terhadap Tatib kita, pertama terkait
tentang keputusan MK. Supaya, nanti dalam masa sidang berikut kita sudah bisa putuskan
mekanisme yang kita kehendaki dalam pembahasan undang-undang itu bersama DPR sudah
masuk dalam Tatib kita. Itu yang pertama.
Yang kedua, tidak perlu dibentuk pansus. Kalau dibentuk pansus enam bulan lagi
kerja, masa kerja kita habis. Karena itu, cukup fungsional serahkan ke BK.
Berikutnya yang ketiga, adanya aspirasi dari teman-teman sekian puluh itu perlu
dihargai. Tetapi, saya juga membenarkan tidak bisa kita ambil keputusan sekarang ini tentang
variabel-variabel yang diusulkan tadi. Itu baik, tetapi perlu lakukan kajian, perlu lakukan
pemikiran mendalam. Serahkan saja kepada BK. Rapat Paripurna ini memberi tugas kepada
BK, selesaikan ini tugasnya.
Terima kasih.
PEMBICARA : Dr. AHMAD FARHAN HAMID, MS. (NAD)
Aceh, Pak.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Silakan, Pak Farhan.
PEMBICARA : Dr. AHMAD FARHAN HAMID, MS. (NAD)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
24 SIDANG PARIPURNA KE-15 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, SENIN, 8 JULI 2013
Yang pertama, saya ingin memberi penghargaan kepada saudara saya Pak Bahar
Ngitung. Pandangan beliau ini penting sekali menjadi referensi bagi DPD, dampak daripada
pengurangan subsidi terhadap para pengusaha dan implikasi berikutnya. Nanti mekanisme
terserah, termasuk mungkin dalam masa reses ini setiap kita mungkin memberi perhatian
serius dari implikasi pengurangan subsidi itu.
Kemudian, menyangkut dengan Tatib, saya menghargai dan sependapat dengan Pak
Paulus. Ada dua hal. Yang pertama, aspirasi 69 orang itu harus kita beri penghargaan, tetapi
tidak mudah. Jangan sembarang perubahan Tatib langsung disahkan dalam Paripurna seperti
ini. Saya ingin menganjurkan juga, kita serahkan kepada BK dengan sebuah catatan agar BK
membuka risalah pembentukan Tatib terdahulu sekaligus menjadi referensi para pakar-pakar
yang pernah termasuk anggota DPD yang pernah menggarap Tatib itu untuk disesuaikan
dengan berbagai perkembangan. Ini kita titip saja tiga hal. Yang pertama, tentang perubahan
terhadap kemungkinan perubahan putusan BK yang disampaikan tadi oleh BK sendiri.
Kemudian yang kedua, tentang aspirasi 60 sekian anggota. Lalu yang ketiga, terhadap
implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi itu. Ya kita serahkan pada Badan Kehormatan.
Dalam waktu yang bersamaan, tugas-tugas yang diinginkan oleh Pak Bahar Ngitung tidak
berbenturan dengan tugas-tugas yang kita titipkan kepada Badan Kehormatan itu.
Terima kasih, Pak Ketua.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, silakan. Pak Farouk, silakan.
PEMBICARA : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (NTB)
Terima kasih, Pimpinan dan forum yang sama saya hormati.
Sebagaimana tadi saya sampaikan juga di dalam rapat Panmus, seingat saya
permasalahan ini memang pernah dibahas. Salah satu kelemahannya adalah akan tidak
sejalan atau bertentangan dengan Undang-Undang MD3 yang memberi peluang setiap
anggota berhak dipilih. Nah, dengan adanya sistem paket, anggota dituntut untuk bergabung
ke paket sehingga hak perorangan menjadi tertutup. Kalaupun soal kolegial, alasannya
kolegial, itu di dalam Tatib dulu sudah pernah kita sepakati. Setiap anggota yang mau
menjadi pimpinan, dia harus menandatangani dulu suatu pakta, suatu komitmen siap bekerja
sama. Itu mengurangi untuk menghindari terjadinya tidak terwujudnya kolegial. Kembali
kepada karena adanya syarat itu, maka menjadi berat sekali kalau seandainya Tatib DPD
yang menurut peraturan perundang-undangan berada pada posisi yang sederajat pada PP,
bukan tidak mungkin Tatib ini di-judicial review ke Mahkamah Agung karena bertentangan
dengan Undang-Undang. Jadi, saya pikir karena itu ide mengubah ini saya tidak setuju, tetapi
saya setuju ide untuk perbaikan Tatib sejalan dengan pembicaraan kita beberapa waktu yang
lalu dalam Panmus, yaitu terkait dengan putusan MK. Nah, kalau terkait dengan putusan MK,
pada saat itu sudah kita mengambil keputusan bahwa masalah ini untuk meninjau kembali
Tatib ini diserahkan pada Tim Litigasi yang kebetulan diketuai oleh Ketua PPUU bersama
Badan Kehormatan. Karena itu, kedua orang ini selalu kita libatkan pada waktu pertemuan
dengan MPR.
Jadi, kalau seandainya Tatib perlu diubah, ditinjau kembali, serahkan kepada Pansus
yang intinya, terutama dari PPPU, Tim Litigasi, dan BK, mungkin ada pengembangan dari
yang lain. Tetapi, saya ingin mengusulkan ide gagasan untuk mengubah paket itu tidak perlu
diterima karena itu bertentangan dengan Undang-Undang MD3.
Terima kasih.
Selamat siang
25 SIDANG PARIPURNA KE-15 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, SENIN, 8 JULI 2013
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik.
Masih ada? Silakan.
PEMBICARA : H. HAMDANI, S.IP (KALTENG)
Terima kasih, Pimpinan.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya sependapat dengan Pak Farhan, Pak Bahar Ngitung, dan Profesor tadi apa yang
disampaikan. Bahwa, untuk perubahan ini sebaiknya kita kaji lebih mendalam. Karena, ini
lebih penting kita fokus kepada keputusan MK yang dibuat yang sudah diputuskan oleh MK
tersebut. Apalagi, penyampaian-penyampaian yang disampaikan oleh Komite IV tentang
APBN, tentang BPK itu masih belum juga diterima oleh DPR. Itu lebih penting dari
perubahan-perubahan yang kita buat. Tatib kita kan sudah ada. Kalau pun ingin mengubah ini
sebaiknya nanti secara komprehensif kita kaji secara mendalam, jangan asal mengubah-
mengubah saja karena ini kan lembaga tinggi, tidak seenaknya demikian. Saya kira demikian
saja, Pak.
Terima kasih.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, terima kasih.
Baik ya kalau begitu coba saya simpulkan ya
PEMBICARA : Drs. H. A. M. FATWA (KETUA BADAN KEHORMATAN)
Saudara Ketua, hanya satu yang saya tanggapi bahwa kalau bertentangan dengan
Undang-Undang MD3 itu dijamin tidak ada pertentangan. Ini persoalan sebenarnya pilihan
mana suka, itu saja sebenarnya. Masing-masing ada keunggulannya. Ini soal mana suka, jadi
ini aspirasi ini tidak boleh dimatikan ya, tidak boleh dimatikan. Bahwa perlu proses waktu, ya
saya kira baik kita proses waktu.
Menurut saya, kalau yang dibentuk pansus itu hal yang khusus memang, sangat pelik.
Ada kaitannya dengan Tatib DPR, itu perlu pansus. Tetapi, yang bersifat internal bagi kita,
saya kira diserahkan seperti diusulkan tadi ya, diserahkan pembahasannya kepada kepada alat
kelengkapan yang memang ditugasi oleh peraturan DPD untuk itu. Jadi, mesti mesti dibagi
dua. Jadi, ada yang memang lewat pansus, ada yang memang dikembalikan kepada yang
diusulkan tadi kepada BK. Tentu BK akan melakukan pembahasan secara komprehensif, baik
dengan internal kita sendiri di luar BK ya maupun dengan narasumber para ahli yang yang
kompeten. Jadi, mesti harus dipisah sebab kalau yang berkaitan dengan hubungannya kita
dengan DPR yang pelik itu, itu yang lama yang sebenarnya sebaiknya hal ini, untuk hal ini
sebaiknya sudah selesai sebelum peralihan masa kerja kita. Sedangkan, Tatib yang berkaitan
dengan DPR itu meskipun keinginan kita harus secepatnya, tetapi bisa-bisa saja itu nanti
melewati masa kerja kita. Bisa terjadi demikian meskipun sangat kita tidak harapkan. Itu saja.
Terima kasih.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik ya. Ada pandangan? Silakan. Nanti dulu, kanan dulu. Silakan, Pak.
26 SIDANG PARIPURNA KE-15 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, SENIN, 8 JULI 2013
PEMBICARA : H. AIDIL FITRISYAH, MM. (SUMSEL)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ketua, Bapak dan Ibu Senator.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Mic-nya tidak jalan, Pak. Coba matikan mic yang lain.
PEMBICARA : Drs. H. AIDIL FITRISYAH, MM. (SUMSEL)
Memang membahas suatu tata tertib bukanlah perbuatan yang bisa sekejap. Saya
melihat tata tertib yang lama itu sudah begitu bagus, sudah diuji dengan kesempatan-
kesempatan selama ini. Semuanya berjalan dengan lancar. Kalau perubahan barangkali terlalu
jauh kita, Pak, tetapi kalau perbaikan barangkali mungkin, dimungkinkan untuk itu untuk
penyempurnaan. Oleh karena itu, saya sependapat dengan Pak Farouk bahwa yang diperlukan
itu penyempurnaan kalau memang itu tidak sempurna. Tetapi, ini sudah teruji dalam kita
memilih pimpinan yang berada dalam lembaga ini. Kami melihat yang diajukan sekarang
walaupun belum baca keseluruhan itu mutar-mutarnya setengah mampus itu. Jadi, aju ini, aju
ini, tidak ada waktu untuk aju semuanya itu. Jadi, berjalanlah seperti adanya.
Oleh karena itu, saya dengan sangat berat hati, Pak, walaupun tadi sudah disampaikan
oleh Pak Fatwa dengan tidak mengurangi penghargaan kita terhadap usul-usul tersebut, kami
keberatan dengan adanya perubahan, tetapi mengusulkan perbaikan.
Terima kasih.
PEMBICARA : Hj. HAIRIAH, SH., MH. (KALBAR)
Saya, Pimpinan. Saya Hairiah.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, silakan. Mohon waktunya ya. Silakan.
PEMBICARA ; Hj. HAIRIAH, SH., MH. (KALBAR)
Terima kasih, Pimpinan.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Mohon mic-nya dimatikan.
PEMBICARA ; Hj. HAIRIAH, SH., MH. (KALBAR)
Saya salah satu yang menandatangani usulan untuk perubahan Tatib. Nah, pada saat
kita menandatangani itu, saya secara pribadi tidak berpikir bahwa ini akan minta diputuskan
di Paripurna untuk suatu perubahan yang langsung diputuskan pada hari ini. Dan, saya rasa
teman-teman yang menandatangani juga mempunyai pemikiran yang sama dengan saya tidak
langsung kami digiring untuk menyetujui pada hari ini harus bahas pemutusan tentang tata
tertib. Saya berpikir bahwa proses untuk pengajuan tata tertib, untuk perubahan, dan lain-lain
27 SIDANG PARIPURNA KE-15 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, SENIN, 8 JULI 2013
itu memerlukan proses waktu yang panjang. Dan, usulan itu kan boleh saja, begitu lho,
Pimpinan. Dan, saya harapkan bahwa secara nyata bahwa saya tidak menyetujui untuk
perubahan Tatib yang diputusakan pada Paripurna pada hari ini. Dan, saya menyetujui untuk
dilakukan perubahan-perubahan sesuai dengan proses waktu yang berlaku. Seperti itu,
Pimpinan.
Terima kasih.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, silakan, Abdul Gafar.
PEMBICARA : H. ABDUL GAFAR USMAN, MM. (RIAU)
Terima kasih, Bapak-Ibu Pimpinan.
Bapak-bapak yang kami muliakan, ada tiga pemikiran. Pertama, apa yang kita
bicarakan justru juga melaksanakan Tatib secara konsekuen dan murni. Karena, dalam Tatib
itu memberi peluang bahwa kita rambut sama hitam, tetapi pikiran berbeda. Pikiran tidak
sering timbul, akal tidak sekali datang, itu memang kodrat Tuhan. Nah oleh karena itu, kita
tidak ada yang sempurna, tetapi mendekati kepada kesempurnaan. Pendekatan-pendekatan
inilah maka kita diberi kesempatan peluang oleh Tatib ini. Maka, sangat bijak tim perumus
Tatib yang dahulu. Kedua, secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kualitatif, yang namanya
usul, seorang dewasa yang memberikan usul tentu memberikan pertimbangan yang sangat
matang. Itu namanya usul, produknya menjadi tertulis. Secara kuantitatif, bahwa ini 69 orang
bertanda tangan. Tanda tangan artinya berimplementasi kepada tiga aspek. Tanda tangan itu
bertanggung jawab kepada yuridis, tanda tangan bertanggung jawab kepada moral, tanda
tangan bertanggung jawab kepada etika. Itu tanda tangan. Kalau orang sudah bertanda tangan
di hadapan hakim, tidak bisa mengelak karena itu memang secara yuridis, moral, dan etika.
Berdasarkan pertimbangan inilah barangkali perbedaan itu memang wajar, tetapi Tatib
telah memberikan peluang untuk itu. Alangkah bijaknya ini kan usul secara kuantitatif
melebihi separuh lebih 6, bukan separuh lebih 1. Dengan demikian, sangat bijak bahwa kita
serahkan saja sesuai dengan Tatib. Tatib menyatakan diserahkan kepada Badan Kehormatan.
Jadi, Tatib kita usul, kita laksanakan Tatib, ya Tatib juga yang melaksanakan. Inilah yang
sangat bijak sebagai kita yang terhormat kepada Pimpinan, ya serahkan saja kepada Badan
Kehormatan. Barangkali ini yang paling bijak.
Saya kira terima kasih, Pak Ketua.
PEMBICARA : ALIRMAN SORI, SH., M.Hum., MM. (SUMBAR)
B-12.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik. Silakan B-12 mana?
PEMBICARA : ALIRMAN SORI, SH., M.Hum., MM. (SUMBAR)
Ini di paling pojok sebelah kanan, Ketua.
28 SIDANG PARIPURNA KE-15 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, SENIN, 8 JULI 2013
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Iya silakan, maaf tidak kelihatan.
PEMBICARA : ALIRMAN SORI, SH., M.Hum., MM. (SUMBAR)
Terima kasih. Sekampung tidak ingat lagi, Pak, karena yang dilihat Pak Paulus terus
itu.
Saya termasuk salah satu anggota yang tanda tangani, sama dengan Ibu Hairiah.
Tetapi, mungkin perbendaharaan kata saya menyampaikan, kalau salah saya mohon izin.
Berbeda itu sebenarnya indah dan itu elok. Tidak ada yang perlu merasa tersungging, malah
harus tersenyum kita atas perbedaan itu. Jadi, ketika kita membaca Tatib, termasuk juga
MD3. Soal perbaikan namanya, perubahan, saya confuse juga apa bedanya perbaikan dengan
perubahan itu. Dekat sekali ruhnya antara kulit dengan daging. Supaya lebih bijak menurut
saya, semua pandangan hari ini bisa tertampung, ya kita serahkan saja kepada BK. Dan, ada
klausul lain di Tatib juga termasuk di MD3 nanti berkolaborasi pembahasannya dengan
PPUU. Tetapi, perlu juga dipahami kalau apakah namanya revisi atau perubahan perbaikan
penyempurnaankah namanya itu, ya mohon maaf kalau saya mengatakan tentu tidak bisa juga
harus dipaksakan seketika. Tidak usah dipaksakan seketika karena kita ini sedang memasuki
masa reses. Harus ada kajian juga secara kaedah dan norma, secara kelembagaan juga,
apakah perbaikan atau perubahan yang kita lakukan itu berkontribusi untuk melakukan
perbaikan yang lebih baik.
Nah, menurut saya ini penting dengan sikap kesabaran, saya mendorong ini harus
dilakukan, tetapi dengan cara-cara yang sudah diatur di dalam ketentuan perundang-
undangan dan di dalam Tatib kita membolehkan juga untuk itu. Y,a tidak boleh juga terlalu
tergesa-gesa, lalu hasilnya juga tidak baik. Kita punya pengalaman pahit dulu, Pak Ketua.
Berbulan-bulan Pansus itu mengkaji persoalan soal 2,5 tahun saja riuhnya luar biasa sehingga
ada kelompok-kelompok yang tercipta. Saya harus katakan itu, tetapi akhirnya karena
memang berangkat dari keikhlasan dan kesabaran, akhirnya keputusan politik perbaikan
perubahan Tatib bisa jalan. Nah, ini juga harus diawali dengan cara-cara seperti itu. Kita
lakukan dengan elok ya, kita kaji baik-baik sehingga penyempurnaan itu betul-betul purna,
perfect dan paripurna, itu maksud saya.
Saya setuju kalau ada gagasan perubahan 69 lebih orang yang menandatangani itu
harus dihargai dan dihormati. Tetapi, tidak boleh sporadis begitu. Harus terukur dia sehingga
akuntabilitas dari keputusan politik yang kita buat itu bisa dipertanggungjawabkan.
Terima kasih.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik. Ada lagi?
Baik, kalau tidak saya coba simpulkan apa yang diharapkan ya. Usulan kan sudah
diakomodasi ya. Lewat Panmus dibawa ke sini sesuai mekanisme. Tentu di Paripurna tentu di
sinilah kenegaraan kita, kita lihatkan. Pada prinsipnya ya Tatib ini kan bisa kita
disempurnakan, tetapi yang paling penting adalah bagaimana hal-hal yang sangat strategis
yang menjadi membuat ini berubah. Ini memang sudah kita sampaikan jauh sebelum ada
usul-usul ini ya. Usul ini baru tanggal 3 Juli ini saya terima. Kapan ini 3 Juli ini ya, yang
ditandatangani oleh Gafar Usman atas nama, pada hari yang lalu ya, pada hari yang lalu. Jadi,
kita usulkan bagaimana akomodasi daripada keputusan MK, itu penting. Soal lama tidaknya
itu kan soal waktu ya. Nah, pada saat itulah barangkali yang soal pengkajian terhadap sistem
paket ya dalam alat kelengkapan itu kita lihat. Itu yang disampaikan oleh Pak Farhan tadi,
29 SIDANG PARIPURNA KE-15 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, SENIN, 8 JULI 2013
kalau ini usulnya, kan nanti ada notulen atau naskah yang lama ya, risalah istilahnya.
Risalahnya bisa kita tagih lagi. Kenapa dulu di periode 2004 – 2009 ya seperti yang
dilakukan sekarang tentu sudah makin establish begitu. Memang tidak ada semua sistem
yang sempurna, tetapi yang kita telah laksanakan selama ini kan juga berjalan dengan baik,
kecuali kalau kita ingin berkata lain.
Jadi, kesimpulannya kita ikuti saja mekanismenya ya. Kalau kita sepakat ini kita
serahkan ke BK plus dengan PPUU ya. Ini nanti juga perintah dari Undang-Undang MD3 ya.
Tadi ada tawaran juga tadinya kalaupun pansus kita buat itu juga terdiri dari dua alat
kelengkapan ini begitu, tetapi jumlahnya terukur ya 11, 17 ya tentu juga memperhatikan alat
kelengkapan yang lain supaya hasil dari pada Tatib yang kita perbaiki itu betul-betul bagus
begitu lho. Nah, jadi ini saja pilihannya. Pilihannya ya kita masukkan agenda yang soal
putusan MK itu ya ditambah dengan usulan tadi untuk kita kaji lebih dalam. Toh, kalau ini
juga usul yang kita terima kan juga tidak mungkin kita terapkan pada langsung 16 Agustus
begitu lho. Itu orang kan kita mulai besok kan sudah tidak ada di Jakarta, jadi sia-sia juga
kan. Kalaupun ini dilaksanakan itu akan terjadi pada periode 2014 pada bulan Oktober ya,
padahal di Oktober itu nanti akan ada juga di awal Juni, Juli itu anggota DPD yang baru. Ya
mudah-mudahan saya harapkan sebagian besar dari kita akan hadir sehingga kita tahu
sejarahnya. Nah, inilah keinginan teman-teman sekalian ya.
PEMBICARA : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (NTB)
Saya, Pimpinan.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Apa, masih ada pandangan? Silakan, Pak Farouk.
PEMBICARA : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (NTB)
Pengalaman dulu kita mengalami kendala pada waktu mempertemukan dua alat
kelengkapan karena sidang gabungan itu. Akhirnya, pada waktu itu diputuskan pansus, kalau
tidak salah diketuai oleh Pak Jack dulu, Tatib. Jadi, kami menyarankan ya sudah pansus saja
dulu yang tentu mayoritas anggotanya dari BK sama PPUU.
Terima kasih.
PEMBICARA : AIDA ZULAIKA NASUTION ISMETH, SE., MM. (KEPULAUAN
RIAU)
Pak Ketua.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Bagaimana yang lain? Silakan, Ibu Aida, sebentar.
PEMBICARA : AIDA ZULAIKA NASUTION ISMETH, SE., MM. (KEPULAUAN
RIAU)
Mungkin saya berbeda pendapat dengan Pak Farouk karena konsentrasi kita dan lain-
lain. Saya rasa tidak perlu pansus, dengan BK dan PPUU saja mungkin cukup. Itu pendapat
saya. Mungkin yang lain.
30 SIDANG PARIPURNA KE-15 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, SENIN, 8 JULI 2013
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, Pak Paulus, mohon waktunya.
PEMBICARA : Drs. PAULUS YOHANES SUMINO, MM. (PAPUA)
Terima kasih, Pak.
Saya langsung saja, hemat saya tentang perubahan Tatib yang disebabkan karena MK
dan Panmus sudah memberi tugas kepada Tim Litigasi. Tetapi, dalam tata tertib sebenarnya
itu adalah kewenangan daripada BK. Oleh karena itu, kalau sampai sekarang itu Tim Litigasi
belum melapor kepada Sidang Paripurna, maka kita pakai legitimasi pada BK supaya materi-
materi yang ada pada tim itu dapat disampaikan kepada BK karena tata tertib itu mengatur
seperti itu. Bahwa perubahan tata tertib itu BK, itu wilayah daripada BK. Tetapi, bahwa
secara material Tim Litigasi tahu masalah, memberikan support system kepada BK itu betul.
Karena itu, saya usulkan supaya ini diserahkan kepada BK legitimasinya. Materinya nanti
dapat dibahas, dapat diberikan di situ.
Yang berikutnya, tentang adanya aspirasi sudah sekian puluh orang tanda tangan itu
layak dihargai, tidak bisa diabaikan. Tetapi, materinya tidak bisa kita bahas sekarang ini.
Oleh karena itu, kita serahkan kepada yang punya wilayah dan lakukan kajian. Jadi, tugas
Paripurna ini menugaskan kepada BK apakah pikiran-pikiran daripada para aspirator itu
layak untuk dijadikan tata tertib atau kalau tidak, BK yang mengkaji. Dengan begitu, secara
proporsional kita bekerja dalam arus dan tata tertib yang teratur.
Terima kasih.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik. Ada lagi? Dari Ketua Tim Litigasi tolong ada pandangan? Silakan dalam
penyempurnaan Tatib.
PEMBICARA : I WAYAN SUDIRTA, SH. (KETUA TIM LITIGASI)
Saya rasa pendapat sudah banyak, tinggal Pak Ketua menyimpulkan saja. Kalau kami
nanti ditugasi, ya kami akan kerjakan.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, kalau begitu saya coba simpulkan.
PEMBICARA : Drs. H. A. M. FATWA (KETUA BK)
Saya masukan yang bacakan tadi, Pak Ketua. Saya kira pembahasan hari ini itu
hikmahnya besar sekali ya. Jadi, kalau saya tadi di podium saya katakan ini, BK itu dengan
rendah hati, dengan rendah hati ingin dibawa kepada aspirasi yang lebih luas meskipun
sebenarnya BK bisa juga mengadakan itu secara tersendiri baru diajukan. Nah, tetapi biasalah
itu orang mengusulkan sesuatu itu kan ada call tingginya ya, biasa. Ternyata melihat
pembahasan ini ya kalau menurut saya ya dikembalikan kepada tata cara perubahan tata tertib
dan kode etik seperti Pasal 264. Ini dikembalikan saja kepada itu seperti yang dilampirkan
juga di dalam naskah yang sudah diedarkan ini, dikembalikan saja kepada tata tertib, kepada
tata cara perubahan tata tertib dan kode etik. Toh, nanti dikembalikan juga kepada Paripurna
lagi. BK juga tidak mungkin menyelesaikan sendiri, tetapi memang itu tugas pokoknya dia
31 SIDANG PARIPURNA KE-15 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, SENIN, 8 JULI 2013
siapa pun nanti yang jadi Anggota BK yang akan datang ini. Tetapi, saya usul ya kembali kita
kepada tata cara perubahan tata tertib dan kode etik. Tidak mungkin hal yang yang dianggap
prinsipiil menyangkut keseluruhan anggota itu akan dilakukan secara sembarangan ya.
Meskipun singkat. tetapi memang ada kajiannya, ini lampiran ini kajian, kajian yang
mendalam. Tetapi, bahwa itu memerlukan waktu, kalau saya menyadari juga memerlukan
waktu.
Jadi, menurut saya seperti yang diusulkan Pak Paulus dan lain-lain, ya kembali saja
kepada Bab XVII Pasal 264 tetang Tata Cara Perubahan Tata Tertib dan Kode Etik. Juga,
Pasal 265 juga ya. Saya kira itu yang lebih objektif setelah mendapatkan saran-saran dari
Paripurna ini. Tentu BK tidak boleh sama sekali mengabaikan saran-saran yang berkembang
di sini.
Terima kasih.
PEMBICARA : Dra. Hj. ELLA M. GIRI KOMALA R. (KETUA PHAL)
Interupsi, Pimpinan. B-46.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Silakan, Bu.
PEMBICARA : Dra. Hj. ELLA M. GIRI KOMALA R. (KETUA PHAL)
Saya kira sudah cukup pendapat-pendapat dari para anggota ini. Segera Pimpinan
menyimpulkan ini karena masih ada yang harus diputuskan melalui Paripurna ini, antara lain
dari PHAL. Mohon maaf, terima kasih.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik. Kita sepakati sudah bisa saya tangkap soal kebatinan dan lain sebagainya. Ini
memang kearifan, tidak bisa lagi kita bicara soal prosedur ini. Prosedurnya sudah benar,
tetapi kan kearifan itu mengatasi daripada prosedur.
Pertama kan Tatib itu ya suatu hal yang wajar kalau perlu kita sempurnakan. Tetapi,
penyempurnaan itu tentu yang lebih relevan sekarang itu yang lebih strategis adalah
walaupun itu tidak teragendakan, bagaimana putusan MK itu dijadikan putusan Tatib. Untuk
itu, memang tawarannya kalau itu tentu harus dibentuk pansus yang isinya adalah PPUU dan
Badan Kehormatan. Tolong disepakati supaya lebih ini. Tetapi, ada aspirasi okelah ada yang
mau dari 264 khusus soal Tatib supaya kita melaksanakan sebuah sistem pemilihan di alat
kelengkapan yang akan nanti berlangsung dari tanggal 16 Agustus kalaupun itu bisa tim ini
bekerja. Kemudian, untuk pimpinan di periode mendatang bahwa sistemnya kita ubah
menjadi paket. Ini kalau paket ini ingat saya paket Mc Donald begitu ya, yang pakai ini atau
pakai itu. Biar tidak serius banget. Jadi, kalau yang paket ini kalau menurut saya waktunya
terlalu mepet untuk itu.
PEMBICARA : Drs. H. BAHAR NGITUNG (SULSEL)
Interupsi, Pimpinan.
Saya kira, Pimpinan, apa yang disampaikan oleh Pak Fatwa saya kira itu jalan yang
terbaik Pimpinan. Jadi, saya kira kembalikan saja kepada Tata Tertib sesuai Pasal 264. Jadi,
Paripurna ini mengembalikan.
32 SIDANG PARIPURNA KE-15 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, SENIN, 8 JULI 2013
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Iya, jadi Paripurna mengembalikan ke BK untuk dilakukan pengkajian, kan itu saja
ya. Terus ada yang kedua, yang berkembang, apakah kita sepakati tidak untuk putusan
daripada MK itu dibentuk Pansus atau ke BK atau PPUU. Saya melihat pansus ini penting.
Itu saja yang MK itu. Bisa dua bulan atau tiga bulan biar cepat, kan masa itu kan tergantung.
Dan, intinya tetap BK dan PPUU dan melibatkan unsur-unsur alat kelengkapan supaya tahu.
Sebab, persoalan ini sekarang ada aspirasi mengatakan apakah alat kelengkapan itu hanya
empat. Ada debat yang Komite I terlalu banyak, mungkin barangkali kita mekarkan jadi
delapan atau bagaimana. Ini kan perlu kajian begitu lho. Kita putuskan sekarang.
Silakan kalau ada.
PEMBICARA : Drs. PAULUS YOHANES SUMINO, MM. (PAPUA))
Pak Ketua, sesudah keputusan MK, sekarang kita mekanismenya sedang berjalan
bersama dengan DPR. Dan, di Komisi II dan di Komite I sedang juga mencari bentuk,
dibutuhkan landasan hukum yang lebih cepat. Kalau diserahkan kepada pansus dengan
skenario tradisonal enam bulan, kapan selesainya? Oleh karena itu, menurut saya kalau
pansusnya kerja satu bulan atau dua bulan, silakan. Tetapi, kalau tidak, Tim Litigasi itu yang
sudah mempelajari materinya, diputuskan hasilnya itu apa. Kalau bisa dilaporkan ke Sidang
Paripurna, sekarang dilaporkan begitu. Kalau tidak, serahkan kepada BK, kerja sama bersama
dengan BK karena berdasarkan tata tertib, yang punya wilayah perubahan Tatib itu BK,
begitu. Tidak perlu harus dibentuk pansus, tidak harus maksud saya begitu.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Ini kan tawaran, yang sudah saya tangkap, begitu ya. Saya cuma di Paripurna saja, kan
sudah saya simpulkan tadi. Ini tolong disempurnakan, jangan dibantah lagi. Kalau dibantah
lagi ya kita voting saja kalau begitu, siapa yang setuju pansus untuk MK, siapa yang tidak, itu
saja. Kalau saya hanya kalau Paripurna, kalau mau putusan Paripurna, kita bentuk pansus.
Tetapi, enam bulan ini kan yang paling lama. Barangkali dua bulan, tiga bulan, supaya
diberikan juga ruang. Kan banyak elaborasi pada tadi pagi rapat, apakah empat saja alat
kelengkapan itu atau jadi delapan atau jadi berapa.
Silakan memberikan pandangan.
PEMBICARA : Drs. H. BAHAR NGITUNG (SULSEL)
Pimpinan, saya ada usul. Kalau bisa apa yang disampaikan Pak Paulus juga ada
benarnya. Jadi, mungkin pansus tetap ada, tetapi orang-orang yang di dalam kalau bisa selain
yang ada di BK, itu yang ada di PPUU yang masuk dalam Tim Litigasi mereka di dalam
supaya ini cepat. Dan, diberi waktu kalau bisa paling lama dua bulan selesai.
Terima kasih, Pimpinan.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Setuju ya? Baik ya, jadi itu bagus sekali. Jadi maksud saya baik, kok. Jadi, ada pansus
langsung saya tanda tangan hari ini, bentuk timnya sekalian jalan.
33 SIDANG PARIPURNA KE-15 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, SENIN, 8 JULI 2013
PEMBICARA : Drs. H. A. M. FATWA (KETUA BADAN KEHORMATAN)
Saudara Ketua, khusus mengenai berkaitan dengan tindak lanjut dari putusan MK
yang berakibat kepada tertib itu sebaiknya sebenarnya itu titik beratnya kepada PPUU.
Tetapi, sebenarnya sekarang ini harus menunggu dulu, menunggu ada tim kecil yang
mendampingi Pimpinan di dalam mengomunikasikan dengan DPR. Sedangkan, kalau pansus
itu berjalannya agak prosedural dan panjang. Jadi, saya kira tim itu sajalah yang diaktifkan
yang mendampingi Pimpinan.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Ya, namanya apa coba?
PEMBICARA : Drs. H. A. M. FATWA (KETUA BADAN KEHORMATAN)
Tim khusus untuk putusan MK. Nah, itu yang mendampingi, jadi ini harus dihadapi
secara langsung oleh Pimpinan, hanya didampingi oleh tim kalau berkaitan dengan MK.
Tetapi, kalau soal Tatib yang lain kembalikan saja kepada kepada tata cara yang diatur di
dalam perubahan tata tertib dan kode etik. Jadi, jangan dicampurkan ke situ.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik. Silakan, Pak Zulbahri.
PEMBICARA : Drs. H. ZULBAHRI M, M.Pd. (KEPULAUAN RIAU)
Terima kasih, Pimpinan.
Saya pikir karena tata tertib ini sebaiknya secara komprehensif saja karena keputusan
MK itu menyangkut juga kaitannya dengan tata tertib. Karena, keputusan MK itu sendiri saya
kira kita Komite ini tidak mungkin lagi empat di DPD ini, jadi harus dimekarkan sesuai
dengan wewenang yang ada di putusan MK itu sendiri. Kalau tidak, nanti apa yang kami
sampaikan di Panmus, Komite I saja yang banyak bekerja. Komite II, III, dan IV itu akan
sedikit. Jadi, wewenang daripada tupoksi daripada komite itu tidak seimbang. Nah, itu
sekaligus dibentuk pansus sehingga secara komprehensif dapat mengubah tata tertib sesuai
dengan usulan dari teman-teman tadi juga. Jadi, tidak masuk semua karena kaitannya ini
hanya satu tata tertib yang kami gunakan. Demikian usulan kami, Pimpinan.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Nah, itulah kan saya mencoba menyimpulkan ya, tetapi kan masih juga ada
perbedaan. Tetapi, itu biasa, ya makanya beri kesempatan juga. Bagaimana teman-teman
sekalian, ada dua pandangan. Pertama, melihat dulu semua persoalan pun sekaligus kita bisa
mengubah Tatib. Kita sekaligus saja mengubah, termasuk MK-nya, termasuk juga apa yang
mengenai Tatib ini. Ada pikiran yang lain, Tatib yang soal diusulkan ini dikaji lebih dalam,
dikembalikan ke BK sesuai dengan pasal 264. Yang soal MK ini, putusan MK itu hanya
dibentuk saja tim yang terdiri dari Tim Litigasi, kemudian Tim BK.
Kalau saya tadi menyimpulkan, soal pansus itu bukan berbelit menurut saya. Kalau
memang kita sepakat, minta urgent, hari ini kami tanda tangani, dia langsung bisa bekerja,
yang unsurnya terdiri dari BK, PPUU, ya ditambah Tim Ligitasi. Supaya lebih komprehensif
karena banyak implikasi yang terlibat, jadi one for all. Jadi sekali mendayung, semua dapat.
34 SIDANG PARIPURNA KE-15 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, SENIN, 8 JULI 2013
Kita kaji lagi soal Tatib ini apakah ini paket, kita kaji lagi soal alat kelengkapannya apa perlu
dimekarkan atau bagaimana, sekaligus begitu lho. Jadi, SK-nya sekalian.
Bagaimana, Bapak-Ibu sekalian, setuju?
PEMBICARA : Drs. H. A. M. FATWA (KETUA BADAN KEHORMATAN)
Interupsi, Pimpinan. Untuk MK itu, hubungannya dengan DPR. Sebaiknya dipimpin
langsung oleh Pimpinan DPD, lalu didampingi oleh tim kecil yang intinya adalah PPUU.
Jadi, ini harus pimpinan yang....
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Ya, Pak Fatwa, saya setuju sekali ya. Hanya mekanisme bentuknya, apakah bentuk
pansus atau tim kecil. Kalau tim ini tidak punya daya dorong begitu.
PEMBICARA : Drs. H. A. M. FATWA (KETUA BADAN KEHORMATAN)
Tim kecil saja supaya lebih simpel bekerjanya. Ini pansus itu ada aturan-aturannya
sendiri yang agak sedikit ruwet ya dengan pengalaman kita di mana kita sekarang sudah
banyak juga yang sering lebih banyak ke daerah. Nah, yang tugas yang selalu ada di pos itu
semuanya pimpinan, hanya dibantu oleh beberapa orang tim kecil,. Jadi, kalau yang murni
Tatib yang normal biasa dikembalikan ke Bk, tetapi khusus yang berkaitan dengan akibat dari
keputusan MK yang kaitannya dengan DPR itu tim kecil yang mendampingi Pimpinan
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Maksud saya begini, Pak Fatwa, kalau kita....
PEMBICARA : Drs. H. BAHAR NGITUNG (SULSEL)
Pimpinan, mungkin saya sampaikan sedikit.
Jadi apa yang disampaikan Pak Fatwa ini benar, Pimpinan. Artinya, ini hubungan
antara lembaga DPD dengan DPR, ya benar. Tetapi, yang dimaksud Pimpinan tadi
membentuk pansus ini untuk membicarakan Tatib dengan adanya keputusan MK. Jadi, tidak
ada hubungannya dengan DPR. Ini mau atur tata cara kita di sini, dengan adanya keputusan
MK mau mengatur tata cara kita, apakah tetap komite seperti sekarang ini ataukah komite
kita bagi. Karena, kalau dengan keputusan MK dengan Tatib yang ada sekarang, itu yang
bekerja hanya Komite I dan II. Komite IV dia hanya bekerja APBN. Komite III hanya
memberi pertimbangan tentang agama, pendidikan, pajak, eh pajak Komite IV.
Jadi, saya kira mungkin apa yang disampaikan pak Fatwa itu benar sekali supaya ada
yang mendampingi Pimpinan sambil berjalan pansus ini tentang Tatib. Hubungan dengan
DPR bagaimana mekanismenya ini karena menurut saya kalau ada keputusan Undang-
Undang DPR setelah keputusan Tatib tanpa melibatkan DPD, itu inkonstitusional dan itu bisa
di-judicial review.
Terima kasih, Pimpinan.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik. Kalau begitu saya sempurnakan lagi. Pertama, kita dalam menindaklanjuti
putusan MK, Pimpinan langsung memimpin. Ini tim informal nanti didampingi oleh teman-
35 SIDANG PARIPURNA KE-15 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, SENIN, 8 JULI 2013
teman yang lain untuk menindaklanjuti. Itu namanya lobilah, katakan ya Pak Fatwa ya.
Tetapi, untuk mengubah Tatib untuk kita sendiri yang tentu ada implikasi di tempat lain, saya
kalau Tatib ini kita buat kita terikat. Kalau sekarang kita kan tidak ada rasa. Komite I bisa
berjalan dengan caranya, kita tidak tahu. Tetapi, kalau Tatibnya sudah dibuat, wah kita
terikat. Jadi, kalaupun nanti kita tidak ikut sidang di DPR karena kita melanggar Tatib kita
juga kan begitu.
Kalau itu, saya melihat tadi semangatnya kita bentuk pansus yang intinya adalah dari
BK dan PPUU. Kenapa itu perlu? Karena, ini melibatkan juga dan intinya itu dan juga
memperhatikan alat kelengkapan yang lain. Nah, itu maksudnya. Oke, setuju?
Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Saya siapkan langsung.
Baik, Bapak-Ibu sekalian, walaupun tadi agak ini, tetapi itu strategis tadi yang kita
putuskan ya supaya ini menjadi kebaikan buat kita ke depan. Baik, selanjutnya kami
persilakan. Mohon waktunya sudah hampir jam 17.00 WIB sebab kasihan teman-teman yang
sudah punya tiket pulang.
PAP, Pimpinan PAP.
PEMBICARA : Dra. Hj. ELLA M. GIRI KOMALA R. (KETUA PHAL)
Interupsi, Pimpinan. PHAL yang akan minta diputuskan.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
PAP. Ya maaf ini sudah diatur tadi dari Panmus.
PEMBICARA : H. ABDUL GAFAR USMAN, MM. (WAKIL KETUA PAP)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Om swastiastu.
Kami PAP mengucapkan keprihatinan dan ingin berbagi bersama atas nama DPD
kepada saudara-saudara kita di Aceh. Perlu diimplementasikan rasa solidaritas kita sebagai
DPD. Dan, kepada umat Islam untuk melaksanakan puasa Ramadhan menjadi orang
muttakin.
Ruang lingkup laporan yang akan kami sampaikan kepada yang terhormat Pimpinan,
Sesjen untuk ditindaklanjuti secara administratif, rekan-rekan Anggota Dewan dan Senator
yang berbahagia.
1. Tindak lanjut dari temuan pengawasan BPK dilaporkan dan diminta persetujuan
2. Rapat koordinasi dengan aparat penegak hukum di daerah hanya berbentuk laporan
3. Tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat berbentuk laporan agar diketahui oleh
senator-senator yang berasal dari daerah yang telah kami lakukan tindak lanjut dari hasil
pengaduan tersebut.
4. Pertemuan konsultatif dengan PAP, BAKN, dan BPK ini membuktikan bahwa PAP
telah dapat meningkatkan wibawa DPD, mampu melakukan pertemuan konsultatif DPD,
DPR, dan BPK secara informal di Australia, secara formal di DPD kita sembari tiga lembaga,
duduk pimpinan secara bersama. BPK, Ketua BPK langsung, di DPR dengan BAKN-nya, di
KETOK 3X
36 SIDANG PARIPURNA KE-15 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, SENIN, 8 JULI 2013
DPD dengan Ketua dan Pimpinan PAP. Dengan demikian, bahwa PAP telah meningkatkan
eksistensinya, mampu melakukan pertemuan informal dan formal, baik di dalam maupun di
luar negeri. PAP telah memberikan eksistensi terhadap senator DPD.
5. Rapat dengar pendapat hanya laporan. Pengawasan penyimpangan izin usaha
pertambangan ini memerlukan persetujuan dari kita
7. Terkait dengan penyelesaian kasus tunjangan komunikasi insentif Pimpinan dan
Aanggota DPRD serta dana operasional Pimpinan DPD periode 2004 – 2009 yang memang
menjadi idola oleh teman-teman kita DPR provinsi kabupaten se-Indonesia untuk berharap
kepada PAP sebagai lembaga yang sangat menjadi harapan DPD untuk kita sahkan pada hari
ini.
Untuk mempersingkat waktu, tindak lanjut rekomendasi temuan pemeriksaan BPK
telah kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak-bapak. Kami yakin yang sampai itu
dibaca, cuma berapa bacanya itu tidak ada laporan kepada kami, tetapi kami yakin.
Dan, di Provinsi Sumatera Barat telah kami lakukan pertemuan. Ternyata, masih ada
sesuatu yang harus kita tingkatkan, terutama klarifikasi tindak lanjut rekomendasinya masih
banyak yang belum dilakukan secara konsekuen dan murni. Ternyata, pertanggungjawaban
konseptual hibah kasus masih menjadi idola dari temuan BPK itu sendiri. Ini akan menjadi
pemikiran kita.
Pertemuan di Provinsi Kalimantan Tengah juga telah kita tindak lanjuti. Ternyata,
klarifikasi tindak lanjut hasil temuan BPK itu belum secara konsekuen dan murni. Bahkan,
BPK perwakilan tidak melakukan pemantauan terhadap PNBP, RPH, DBH SDA, di
lingkungan kehutanan dan pengelolaan Pemda itu sendiri. Ini perlu menjadi perhatian senator
teman-teman kita yang berada di wilayah yang telah kita lakukan. Kendalanya, ternyata
kendala yang kita ambil, pengembalian uang di kas daerah negara banyak yang tidak sesuai
dengan rekomendasi. Masih ditemukannya ada rekomendasi BPK atas temuan perusahaan
yang bersifat tidak jelas dan tegas hingga mempengaruhi penjelasan tindak lanjut tersebut.
Nah, ini kami lampirkan untuk dapat dilakukan pengesahan hasil pengawasan PAP terhadap
rekomendasi BPK dan pengaduan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan keuangan
negara sebagaimana terlampir, dan PAP meminta persetujuan Paripurna ini.
Rapat koordinasi dengan penegak hukum ternyata PAP telah melakukan pertemuan
dengan lembaga-lembaga negara aparat hukum, baik Kepolisian Kapolri, Kejaksaan Agung
secara bertingkat dan berjenjang sampai struktur ke bawah Kapolda dan Kapolres, juga
Kejagung, Kajati, dan Kajari, ternyata ini juga memberikan dampak wibawa DPD bahwa
DPD betul-betul memperhatikan kondisi riil, struktural, dan fungsional dan masyarakat
secara bertingkat.
Selanjutnya juga, di Kalimantan Tengah juga kita lakukan seperti apa yang kita
lakukan di provinsi lain, termasuk di ibu kota Republik Indonesia. Baru-baru ini kita telah
mengadakan pertemuan dengan Polda. Ternyata apa yang menjadi intisari dari keinginan
DPD telah diimplementasikan oleh Kapolda DKI dengan pendekatan-pendekatan kreativitas
terobosan dia untuk memberikan pelayanan yang baik kepada rakyat. Dan, kita berharap DKI
menjadi contoh bagi provinsi-provinsi lainnya.
Tindak lanjut pengaduan masyarakat telah kita lakukan, terjun ke lapangan, baik
secara cepat dan tepat maupun secara diskusi. Pengaduan di Provinsi Sumatera Utara dengan
Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, juga Kecamatan Manuhing. Juga, kita
telah melakukan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Tanjung Jabung di Jambi
dan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, serta beberapa provinsi ternyata memang
menjadi harapan dari masyarakat dan aparat. Tindak lanjut kita lakukan secara bertahap dapat
kita lakukan.
Pertemuan konsultatif BAKN, DPD, dan BPK yang dilakukan secara informal di
Australia yang dihadiri oleh Ketua BPK dan Ketua PAP dan Pimpinan PAP bersama dengan
37 SIDANG PARIPURNA KE-15 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, SENIN, 8 JULI 2013
BAKN memerlukan tindak lanjut. Kita akan melakukan nanti lokakarya, memberikan
rumusan memorandum of understanding ketiga lembaga tersebut, baik bersifat kebijakan
maupun bersifat teknis serta kemungkinana adanya perubahan Undang-Undang terhadap
BPK sendiri yang memang menjadi persoalan bagi kita untuk melakukan DPD berwibawa
terhadap BPK dan harus menyatakan bersama dengan DPR sebagaimana disampaikan
Komite IV, tidak kami lakukan penyelesaian lagi, perlu kita dapat dukungan.
Terkait penyelesaian tunjangan kasus komunikasi intensif, kami menyarankan ada dua
opsi. Pertama, jika ini mempunyai dasar hukum yang kuat, perlu dilakukan dengan tindakan
hukum. Tetapi, karena ini implementasi dari kebijakan, bukan kesalahan personal dari
Anggota Dewan, perlu dilakukan penghapusan dan pemutihan terhadap tersebut dengan
berbagai pertimbangan dan dasar lokakarya dari berbagai ahli hukum dan ahli administrasi
negara. Maka, kami sampaikan kepada yang terhormat untuk dapat disahkan terhadap apa
yang telah kami lakukan sebagaimana kami laporkan di atas.
Demikian kembali kami serahkan kepada Pimpinan. Kiranya laporan kami diterima
secara komprehensif, tetapi usul-usul kami untuk dapat disahkan pada Paripurna. Dan, ini
bukan sekadar semuanya, kita perlu Setjen untuk menindaklanjuti secara adminsitratif kepada
instansi terkait dan kepada kita semua secara personal.
Demikian, kami serahkan kepada Pimpinan untuk melakukan proses pengesahan. Atas
perhatian Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kami ucapkan terima kasih. Jika terdapat kesalahan dan
kelemahan, tentunya kami ucapkan mohon maaf.
Demikian, wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore.
Om shanti shanti shanti om.
PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih, tadi sudah dibacakan oleh Pak Gafar dari PAP. Dan, setelah kita
bersama mendengarkan laporan Pimpinan PAP, apakah kita dapat menyetujui:
1) hasil pengawasan DPD RI atas penyimpangan dalam perizinan dan pengelolaan usaha
pertambangan;
2) hasil pengawasan DPD RI atas kepastian penyelesaian kasus tunjangan komunikasi
intensif pimpinan dan anggota DPRD dan dana operasional pimpinan DPRD periode
tahun 2004 – 2009;
3) hasil pengawasan DPD RI atas penindakan lanjut rekomendasi BPK RI Tahun 2012 –
2013.
Dapat disetujui?
Terima kasih.
Selanjutnya, kami persilakan kepada Panitia Hubungan Antar Lembaga.
PEMBICARA : Ir. SARAH LERY MBOEIK (NTT)
B-76, Pimpinan.
PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Silakan.
KETOK 2X
38 SIDANG PARIPURNA KE-15 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, SENIN, 8 JULI 2013
PEMBICARA : Ir. SARAH LERY MBOEIK (NTT)
Sebelum dilanjutkan sisa anggota tinggal 30 orang saja ini bisa representatif ambil
keputusan tidak?
PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Saya kira karena kita semua sudah berjalan. Saya kira sebagian ada di luar.
PEMBICARA : Dra. Hj. ELLA M. GIRI KOMALA R. (KETUA BADAN
KEHORMATAN)
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya.
Om swastiastu.
Yang terhormat Saudara Pimpinan DPD RI dan para Senator DPD RI, kemudian
Kesetjenan, izinkan kami atas nama Anggota dan Panitia Hubungan Antar Lembaga
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang telah dilakukan oleh Panitia Hubungan Antar
Lembaga pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2012 – 2013.
Berikut ini adalah satu hal yang merupakan pokok dari pelaksanaan tugas PHAL,
yaitu rancangan peraturan DPD tentang Pedoman Kunjungan Kerja Luar Negeri. Dalam
rangka mendukung perwujudan good governance serta peran strategis guna menghasilkan
kebijakan-kebijakan yang akuntabel dan terukur oleh parlemen, maka PHAL telah
mengadakan konsinyering dan perjalanan yang cukup panjang guna membahas dan
menyelesaikan draf Pedoman Kunjungan Kerja Luar Negeri dengan menghadirkan
narasumber dari Direktorat Jenderal Kerja Sama Intra Kawasan Asia Pasifik, Kementerian
Luar Negeri, dan Parlemen Watch. Berdasarkan proses pembahasan yang terjadi, dapat
ditarik kesimpulan bahwa Pedoman Kunjungan Kerja Luar Negeri bagi Anggota DPD secara
substantif sangat dibutuhkan dan perlu diformulasikan dalam berntuk peraturan DPD.
Berkaitan dengan hal ini, menindaklanjuti kesepakatan Sidang Paripurna DPD ke-15 Tahun
Sidang 2011 – 2012 yang lalu bahwa rancangan pedoman kunjungan kerja luar negeri perlu
dilakukan harmonisasi oleh PPUU. Selanjutnya, Pimpinan PHAL menyampaikan rancangan
peraturan DPD tentang kunjungan luar negeri ini disampaikan kepada Pimpinan PPUU dan
oleh Pimpinan PPUU sudah dilaksanakan, kemudian diharmonisasi. Dan, di sini terdapat
penyempurnaan-penyempurnaan, itu dan dikembalikan lagi kepada PHAL pada tanggal 3
Desember 2012.
Selanjutnya, perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 13 – 15 Juni 2013 yang lalu,
telah dilaksanakan finalisasi terhadap rancangan peraturan DPD tentang Pedoman Kunjungan
Kerja Luar Negeri ini yang selanjutnya telah disepakati untuk mendapatkan pengesahan dan
putusan yang ditetapkan menjadi peraturan DPD pada Sidang Paripurna sekarang ini. Itu
barangkali yang pokok dan terutama dari penyampaian pelaksanaaan tugas kerja dari PHAl.
Selanjutnya, ada satu lagi rencana dari PHAL, yaitu akan melaksanakan FGD bersama
Kementerian Luar Negeri dan duta besar negara sahabat dengan tema aktualisasi fungsi tugas
dan wewenang DPD RI dalam program pembangunan daerah melalui kerja sama bilateral,
regional, dan internasional. Insya Allah karena ini memerlukan persiapan yang baik, ini
diusulkan bahwa FGD tersebut dapat dilaksanakan pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2013 –
2014 sesuai dengan kesiapan para duta besar negara sahabat.
Pimpinan dan seluruh Anggota yang kami hormati, demikian laporan pelaksanaan
tugas PHAL dan sekali lagi kami mohonkan kesepakatan semuanya untuk segera
39 SIDANG PARIPURNA KE-15 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, SENIN, 8 JULI 2013
memutuskan atau bersepakat untuk Pedoman Kerja Luar Negeri ini menjadi sebuah peraturan
yang tetap, putusan di Sidang Paripurna ini. Demikian, terima kasih.
Tertanda, Pimpinan PHAL: Ella M, Giri Komala sebagai Ketua; kemudian Wakil
Ketua Muhammad Gazali; dan Wakil Ketua Mudaffar Sjah. Demikian, Selamat menunaikan
ibadah puasa bagi yang akan melaksanakan, terutama sekali umat Islam ada yang besok, ada
yang lusa ya.
Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya.
Om shanti shanti shanti om.
PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih, Bu Ella. Setelah kita mendengarkan laporan dari Pimpinan PHAL,
apakah kita dapat menyetujui peraturan DPD RI tentang Pedoman Kunjungan Luar Negeri?
Selanjutnya, kita akan mendengarkan laporan perkembangan tugas alat kelengkapan
secara berturut-turut, yaitu dari Komite III. Kami persilakan.
PEMBICARA : Drs. HARDI SELAMAT HOOD (KETUA KOMITE III)
Bismillahirrahmanirrahim, assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Pimpinan DPD RI yang saya muliakan, serta para Senator yang mulia, dan para
hadirin yang berbahagia. Dalam kesempatan ini, izinkanlah kami mengajukan tiga
permohonan maaf. Permohonan maaf pertama, permohonan maaf tidak membacakan laporan
Komite III. Selain tidak mengambil keputusan, laporan tertulis juga sudah ada di meja para
Senator. Permohonan maaf yang kedua, sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan kami,
sebagai pimpinan komite III, kami bertiga mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak pada
tempatnya. Dan, permohonan maaf ketiga adalah permohonan maaf dalam rangka
menyambut Ramadhan yang akan datang.
Tari Zapin dari Melayu, langkah dihitung sampai delapan. Bulan Ramadhan di depan
pintu/mohon maaf kami ucapkan.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Dari Komite III sudah selesai melaporkan perkembangan tugas. Kemudian, Panitia
Perancang Undang-Undang, kami persilakan. PPUU. Oh, Bu Hairiah.
PEMBICARA : Hj. HAIRIAH, S.H., M.H. (WAKIL KETUA PPUU)
Bismillahirrahmanirrahim, assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Om swastiastu.
KETOK 2X
40 SIDANG PARIPURNA KE-15 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, SENIN, 8 JULI 2013
Ketua DPD RI yang saya hormati, Wakil Ketua DPD RI yang saya hormati, Sekretaris
Jenderal beserta jajaran, Bapak dan Ibu yang saya cintai Anggota DPD RI.
Dalam laporan ini, kami ingin menegaskan dua hal terkait dengan pelaksanaan tugas
PPUU. Yang pertama, menyangkut pelaksanaan tugas PPUU Masa Sidang IV Tahun Sidang
2012 – 2013. Dan yang kedua, beberapa hal yang terkait dengan masalah hukum dan
perundang-undangan sebagaimana amanat ketentuan Pasal 78 Ayat 1 Huruf I Tata Tertib.
Menyangkut tugas PPUU, dalam konteks harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi rancangan Undang-Undang dari komite sebagaimana ketentuan Pasal 78 Ayat 1
Huruf C tata Tertib DPD, PPUU telah melakukan tugas harmonisasi, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi RUU dari Komite IV, yaitu RUU tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah dan RUU tentang Penerimaan Bukan Pajak. Terkait dengan
harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU dari Komite IV, kedua RUU
tersebut sebenarnya sudah kami bahas dalam sidang gabungan bersama Pimpinan dan Tim
Kerja Komite IV, yaitu RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah pada tanggal 13 – 15 Februari 2013. Dan, RUU tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak pada tanggal 16 – 18 Mei 2013. Namun demikian, karena ada beberapa
substansi, terutama dari sisi legal drafting yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang
yang lain serta dengan putusan Mahkamah Konstitusi, maka bersama dengan Pimpinan
Komite IV pada pertemuan pada tanggal 12 Juni 2013, menyepakati untuk lebih memperkaya
substansi materi kedua RUU tersebut sembari menunggu Undang-Undang tentang
Pemerintahan Daerah yang ditetapkan sebagai dasar pengaturan kedua RUU tersebut.
Berkaitan dengan penyusunan Prolegnas DPD prioritas tahun 2014 pada tanggal 19
Juni 2013 yang lalu, PPUU melakukan sidang gabungan dengan Pimpinan Komite dan
Pimpinan PURT. Terdapat beberapa usul dari komite sebagai berikut.
a. Komite I: RUU tentang Etika Penyelenggaraan Negara dan RUU tentang Pengelolaan
Terpadu Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur.
b. Komite II: RUU tentang perubahan atas UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal dan RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.
c. Komite III: RUU tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual
Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Budaya Tradisional, dan RUU tentang Praktik
Bidan.
d. Komite IV revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan, RUU tentang Pengelolaan Kekayaan dan Hutang Negara, dan revisi
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.
Berdasarkan hasil sidang gabungan tersebut, masih terdapat beberapa substansi alasan
komite dalam mengajukan usulan yang perlu disempurnakan lebih lanjut. Di samping itu,
beberapa RUU yang sedang dibahas oleh komite belum dimasukkan dalam prioritas
pembahasan RUU pada tahun 2014.
Menyangkut permasalahan hukum dan perundang-undangan sudah sebagaimana
kedudukan DPD pascaputusan Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi dalam kesempatan ini, kami
ingin mengajak kita semua memahami secara benar putusan MK. Bahwa, MK telah
mengabulkan permohonan DPD, terutama menyangkut kewenangan bidang legislasi. Satu hal
penting lainnya dari pertimbangan MK adalah bahwa seluruh ketentuan dalam Undang-
Undang MD3 ataupun Undang-Undang P3 yang mereduksi kewenangan DPD, baik yang
dimohonkan atau tidak dimohonkan harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar 1945 atau setidaknya ketentuan tersebut harus dinyatakan inkonsitusional bersyarat
apabila tidak sesuai dengan pemahaman atau penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah
Konstitusi.
41 SIDANG PARIPURNA KE-15 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, SENIN, 8 JULI 2013
Dengan demikian, segala bentuk reduksi kewenangan DPD, baik dalam norma
maupun praktik tidak diperbolehkan lagi. Jika dalam praktik pembahasan legislasi DPR
masih belum menemukan peran atas keberadaan DPD, maka DPR dapat digolongkan telah
melakukan perbuatan melawan hukum. Dan, demi hukum, produk legislasi terkait yang
dihasilkan dari perbuatan melawan hukum harus dinyatakan batal sejak semula atau ab initio.
Pernyataan ini kami sampaikan berkaitan dengan proses yang terjadi saat ini masih
mengabaikan peran DPD dalam pembahasan RUU. Bahkan, Undang-Undang No. 1 Tahun
2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro jika ditelusuri lebih lanjut merupakan usulan DPD
RI periode 2004 – 2009. Kiranya ini menjadi catatan kita bersama. Perlu ada langkah-langkah
praktis dan teknis menyangkut RUU yang sudah disampaikan oleh DPD. Terutama sekali,
RUU tentang Kelautan yang sudah sempat dibahas oleh Badan Legislasi sebelum putusan
Mahkamah Konstitusi dibacakan.
Caattan kami selanjutnya adalah terkait dengan konsepsi tentang kepastian hukum.
Pada diskusi-diskusi yang diselenggarakan oleh PPUU di berbagai perguruan tinggi di
daerah, muncul beberapa pemikiran menarik mengenai implementasi pelaksanaan Undang-
Undang, terutama menyangkut kepastian hukum. Kepastian hukum ini penting karena
padakenyataannya kehidupan masyarakat berikut wilayah yang dikandung di dalamnya juga
bergerak dan berubah dengan cepat. Oleh karena itu, muncul permasalahan, seberapa jauhkah
kemampuan lembaga legislasi untuk membuat, mengubah, atau mengganti aturan guna
memberikan kepastian hukum. Kami mencatat, selama reformasi sejak tahun 1999 sampai
dengan akhir 2012 yang lalu, di Sekretariat Negara RI tercatat 484 Undang-Undang.
Sekalipun demikian, tetap saja masih banyak Undang-Undang yang dibuat dan diselesaikan.
Catatan kami selanjutnya berkaitan dengan Undang-Undang tersebut adalah mengenai
konsepsi kepastian hukum dan nantinya berimbas kepada konsepsi keadilan, terutama
keseimbangan antara pusat dan daerah. Inilah yang saat ini ditunggu oleh masyarakat dan
daerah. Menurut kami, inilah peran dan tatanan DPD dalam mengembangkan konsepsi
perundang-undangan pascaputusan MK dan hal-hal yang demikian kami harapkan dapat
muncul dalam Prolegnas DPD RI prioritas tahun 2014.
Hadirin yang kami hormati, demikian laporan yang dapat kami sampaikan dalam
Sidang Paripurna kali ini. Terakhir, untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 1434
H, kami atas nama Pimpinan dan Anggota PPUU mengucapkan selamat menunaikan ibadah
puasa, mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah kita dapat diterima oleh Allah SWT.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semuanya.
Om shanti shanti shanti om.
Terima kasih.
PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih. Kita sudah mendengarkan laporan perkembangan tugas alat
kelengkapan dari PPUU. Kemudian, kita akan mendengarkan laporan dari Kelompok DPD di
MPR RI
PEMBICARA : Drs. PAULUS YOHANES SUMINO, MM. (PAPUA))
Ketua, saya mohon bicara sedikit.
PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Silakan, Pak Paulus. Sebentar, Pak.
42 SIDANG PARIPURNA KE-15 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, SENIN, 8 JULI 2013
PEMBICARA : Drs. PAULUS YOHANES SUMINO, MM. (PAPUA)
Dengan laporan daripada PPUU, kita mendengar jelas sekali betapa pentingnya
keikutsertaan DPD dalam proses legislasi ini. Tanpa keikutsertaan DPD dalam proses
legislasi, cacat itu hasil daripada legislasi di DPR itu. Oleh karena itu, kita membutuhkan
norma yang mengatur itu. Pertama, norma terdekat adalah kesepakatan. Kedua adalah
perubahan Tata Tertib. Yang ketiga adalah perubahan Undang-Undang MD3. Oleh karena
itu, tadi saya kemukakan, kita membutuhkan kecepatan untuk membuat norma ini, apakah
dalam bentuk kesepakatan antarpimpinan misalnya, kemudian dalam bentuk perubahan Tata
Tertib. Maka, tadi yang tadi saya katakan kalau kita bentuk pansus dengan masa kerja enam
bulan, habis kita punya waktu itu untuk tidak bisa mengejar mekanisme yang sekarang
sedang berlangsung. Itu, Pak Ketua.
Terima kasih.
PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih, Pak Paulus.
PEMBICARA : Ir. MARHANY VICTOR POLY PUA (WAKIL KETUA KELOMPOK
DPD RI DI MPR)
Baik, terima kasih.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya.
Om swastiastu.
Pimpinan dan Anggota DPD yang saya hormati, Pak Sesjen dan hadirin yang
terhormat, izinkan saya atas nama Kelompok DPD di MPR RI menyampaikan bahwa tim
Kelompok DPD di MPR tetap semangat untuk berjuang bagi upaya penataan sistem
ketatanegaraan, khususnya dalam rangka optimalisasi fungsi dan kewenangan DPD RI
melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Usul
perubahan UUD 1945 yang diinisiasi oleh DPD melalui Kelompok Anggota DPD di MPR
telah mencapai perkembangan yang sangat positif dari aspek politik formal, yaitu dengan
dibentuknya Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan Indonesia oleh Pimpinan MPR RI.
Dan, tim kajian sudah bekerja menyaring aspirasi daerah melalui seminar-seminar daerah
yang juga antara lain menguatnya dukungan masyarakat daerah bagi penguatan fungsi dan
kewenangan DPD RI. Dan selanjutnya, saat ini Kelompok DPD di MPR terus melakukan
penggalangan dukungan usul perubahan kelima UUD 1945 dari masyarakat, antara lain
melalui sosialisasi hasil-hasil DPD, tetapi juga audiensi dan dengar pendapat, expert meeting,
dan berbagai kegiatan lain.
Demikianlah laporan singkat Kelompok DPD di MPR. Dan akhirnya, atas nama
Kelompok DPD di MPR, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadhan
bagi umat Islam Indonesia dan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir
batin. Tuhan memberkati kita semua.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Om shanti shanti shanti om.
Terima kasih.
43 SIDANG PARIPURNA KE-15 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, SENIN, 8 JULI 2013
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, Bapak-Ibu sekalian, ini penutupan Sidang Paripurna. Saya akan lanjutkan.
Sidang Dewan yang mulia, tadi kita telah mengikuti rangkaian daripada seluruh prosesi
Paripurna dengan berbagai keputusan yang telah kita ambil. Jam pun telah menunjukkan
hampir jam 18.00. Ini mohon untuk Sekretariat, ini jamnya benar apa tidak ini? Coba dicek
ya, jamnya sudah 18.00. Makanya, ini maksud saya yang tengah ini ya. Jadi, sudah jam
18.00. Untuk itu, kita akan menutup Sidang Paripurna ke-15 ini. Tetapi, pada kesempatan ini
kami ingin mengingatkan kepada semua Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia yang terhormat bahwa pada tahun ini kembali kita menjadi pelaksana Sidang
Bersama DPR dan DPD sebagai agenda tahunan yang akan dilaksanakan pada 16 Agustus.
Tentu kita harapkan peran serta aktif seluruh Anggota untuk bisa menghadiri dan
menyukseskan acara dan juga dari unsur Sekretariat Jenderal.
Dan, juga kami menyampaikan dengan akan berakhirnya Tahun Sidang 2012 – 2013
pada tanggal 15 Agustus 2013 dan memasuki tahun sidang 2013 – 2014 pada tanggal 16
Agustus, maka sesuai dengan Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tatib, setiap
Anggota DPD untuk memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan pengisian anggota di
setiap alat kelengkapan. Jadi, mohon ini segera ditindaklanjuti. Hal ini ditujukan agar pada
tahun sidang mendatang, mekanisme pengisian anggota dari masing-masing provinsi di setiap
alat kelengkapan serta pemilihan pimpinan di setiap alat kelengkapan dapat berjalan dengan
lancar. Untuk itu, kami meminta kepada seluruh Anggota DPD untuk segera mengisi formulir
yang telah dipersiapkan oleh Sekretariat Jenderal DPD yang telah mengirimkan surat pada
tanggal 27 Juni yang lalu.
Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan di daerah ini berlangsung dari tanggal 9 Juli
2013 sampai dengan 12 Agustus 2013 dan sidang alat kelengkapan itu dimulai pada tanggal
13 Agustus. Selanjutnya, Sidang Paripurna ke-16 dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus
dengan agenda laporan kegiatan Anggota DPD di daerah dan laporan kinerja PURT Tahun
Sidang 2012 – 2013 serta penutupan Masa Sidang IV dan Tahun Sidang 2012 – 2013.
Pada kesempatan kali ini juga, dari meja Pimpinan kami mengucapkan kepada yang
merayakan, kepada yang menjalankan ibadah puasa, semoga momentum bulan suci ini akan
semakin meningkatkan keikhlasan dan kesucian dan juga sekaligus meningkatkan prioritas
kerja kita sebagai wakil rakyat dan daerah. Dan juga pada kesempatan ini, bagi yang juga
merayakan Hari Lebaran Idul Fitri ya karena kita akan ketemu setelah itu, kami juga
mengucapkan Selamat Hari Lebaran, minal aidin wal faidzin dan mohon juga lahir dan batin.
Akhirnya, kami mengucapkan selamat selamat bertugas kepada Anggota Dewan yang
terhormat di daerah masing-masing.
PEMBICARA : Drs. H. BAHAR NGITUNG (SULSEL)
Pimpinan, saya mohon satu menit sebelum ditutup. Seperti yang saya sampaikan tadi
melihat dampak kenaikan BLSM begitu besar terhadap pengusaha, saya mohon dengan
sahabat-sahabat Senator Indonesia yang akan melaksanakan reses, kalau bisa fokus kepada
salah satu untuk menjaring aspirasi terhadap pengusaha. Dan, rencana kalau bisa mungkin
kita bisa berdiskusi dengan Presiden sampai di mana dampak sosial terhadap pengusaha
dengan adanya BLSM. Yang kedua, mungkin ada baiknya bagi DPD untuk memberi
apresiasi kepada pemerintah provinsi yang punya kinerja baik dan hubungan baik dengan
DPD, memberi berbentuk penghargaan setiap tahun. Saya lihat ini sangat berdampak sekali
terhadap hubungan baik antara lembaga ini dengan pemerintah provinsi. Yang ketiga, usul
kepada BK untuk memberikan apresiasi kepada Anggota dari provinsi yang tetap lengkap
hadir sampai akhir Sidang Paripurna.
44 SIDANG PARIPURNA KE-15 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, SENIN, 8 JULI 2013
Terima kasih, Pimpinan
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baiklah, dengan berbagai catatan yang disampaikan oleh Anggota yang terhormat
Bahar Ngitung, kita ucapkan alhamdulilah, Sidang Paripurna ke-15 DPD kami tutup dengan
mengucapkan:
Billahi taufik walhidayah, wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om shanti shanti shanti om.
KETOK 3X
SIDANG DITUTUP PUKUL 18.05 WIB