nomor 2 1965 undang tentang pembentukan
TRANSCRIPT
Menimbang
Mengingat
BUPATI BLITAR
PROVINSI JAW A TIMUR
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG
POLA TATA KELOLA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SRENGAT
KABUPATEN BLITAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLITAR,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 juncto Pasal
38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu
menetapkan Peraturan Bupati Blitar tentang Pola Tata Kelola
Rumah Sakit Umum Daerah Srengat Kabupaten Blitar;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41} sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang
Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
2
Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5027) sebagaimana telah diubah dengan
Pasal 61 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nom-0r 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten.tang Pembentukan
3
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kaii terakhir dengan Pasa.l 176
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor:
755/Menkes/Per/IV /2011 tentang Penyelenggaraan
Komite Medik di Rum.ah Sakit (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Negeri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);
10. Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
ten tang Badan Layanan U mum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
1 L Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020
tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1333/Menkes/SK/XII/ 1999 tentang Standar Pelayanan
Rumah Sakit;
Menetapkan
4
13. Keputusan Menteti Kesehatan Nomor
722/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan
Internal Rumah Sa.kit (Hospital Bylaws);
14. Keputusan Menteti
129 /Menkes/SK/II/2008
Minimal Rumah Sakit;
Kesehatan
tentang Standar
Nomor
Pelayanan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pendirian Rumah Sa.kit Umum Daerah Srengat
Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar
Tahun 2020 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Blitar Nomor 56);
16. Pemturan Bupati Blitar Nomor 1· Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Hubungan Kerja Rumah Sakit Umum
Daerah Srengat Kabupaten Blitar (Betita Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor 1 /E);
17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 7 Tahun 2020 ten tang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Blitar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pendirian Rumah
Sak.it Umum Daerah Srengat (Betita Daerah Kabupaten
Blitar Tahun 2020 Nomor 7 /E);
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH SRENGAT KABUPATEN BLITAR.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah
dalarn lingkungan Pernerintah Daerah yang menangani urusan pernerintah
di bi.dang kesehatan.
5
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selan_jutnya disingkat RSUD adalah unit
organisasi yang bersifat khusus dan unit layanan yang bekerja secara
profesional.
7. Kepala RSUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pejabat Eselon Illa
atau jabatan administrator.
8. Pemilik RSUD adalah Pemerintah Daerah.
9. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat
daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN
adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang
disetujui oleh dewan perwakilan rakyat.
1 L Pejahat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya PPKD adalah kepala
perangkat daerah pengelola keuangan daerah yang mempunyai tu.gas
melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan
bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
Satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat
daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan pola
pengelolaan keuangan BLUD dan dibentuk untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual
tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
13. Pola Tata Ketola Korporasi adalah peraturan internal yang mengatur
hubungan antara Pemerintah Daerah sebagai pemilik dengan Dewan
Pengawas, Pejabat Pengelola dan Staf Medis BLUD RSUD beserta fungsi,
tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan haknya masing
masing.
14. Pola Tata Kelola Staf Medis adalah peraturan internal yang mengatur
tentang fungsi, tugas, tanggungjawab, kewajiban, kewenangan dan hak dari
StafMedis di BLUD RSUD.
6
15. Dewan Pengawas Ru.mah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas
adalah unit non struktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan
dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat nonteknis
perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat.
16. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, kewajiban, kewenangan dan hak seorang pegawai dalam satuan
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian
dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
1 7. Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap
kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pimpinan, pejabat keuangan
dan pejabat teknis.
18. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang
diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan
rehabilitatif.
19. Staf Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokrer Gigi
Spesialis yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu di Unit
Pelayanan BLUD RSUD.
20. Unit Pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan� yaitu
rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, kamar operasi,
kamar bersalin, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis dan lain-lain.
21. Unit Kerja adalah tempat Staf Medis dan profesi kesehatan lain yang
menjalankan profesinya, dapat berbentuk instalasi,unit dan lain-lain.
22. Komite Medis adalah perangkat BLUD RSUD untuk menerapkan tata kelola
klinik (clininal governance) agar Staf Medis di BLUD RSUD terjaga
profesionalismenya melalui mekanisme Kredensial, penjagaan mutu profesi
medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi med.is.
23. Kewenangan Klinik adalah hak khusus seorang Staf Medis untuk
melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam BLUD RSUD
untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan Penugasan
Klinik.
24. Penugasan Klinik adalah penugasan direktur kepada seorang Staf Medis
untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di BLUD RSUD
berdasarkan daftar Kewenangan Klinik yang telah ditetapkan baginya.
25. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap Staf Medis untuk menentukan
kelayakan diberikan Kewenangan Klinik.
7
26. Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap Staf Metiis yang telah
memiliki Kewenangan Klinik untuk menentukan kelayakan pemberian
Kewenangan Klinik tersebut.
27. Kerjasama Operasional yang selanjutnya disebut KSO adalah suatu bentuk
kerja sama antara rumah sakit dengan mitra KSO, dalam jangka waktu
tertentu, yang dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan dan sumber
daya yang dimiliki pihak-pihak yang bekerja sama, dalam rangka untuk
menyediakan barang/jasa dan/atau pengelolaan rumah sakit agar lebih
berdaya guna dengan prinsip saling menguntungkan.
28. Tenaga administrasi adalah orang atau sekelompok orang yang bertugas
melaksanakan administrasi perkantoran guna menunjang pelaksanaan
tugas-tugas pelayanan.
29. Dokter Mitra adalah dokter yang direkrut oleh BLUD RSUD karena
keahliannya, berkedudukan setingkat dengan BLUD RSUD, bertanggung
jawab secara mandiri dan bertanggung gugat secara proporsional sesuai
kesepakatan atau ketentuan di BLUD RSUD.
30. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit kerja
internal rumah sakit yang bersifat independen dan dalam menjalankan
fungsinya bertanggung jawab langsung kepada direktur.
31. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah
dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program,
kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLUD.
32. Pejabat Struktural adalah Pejabat Struktural RSUD Srengat.
33. Dewan Pengawas RSUD adalah Unit Non Struktural yang dibentuk dengan
Keputusan Bupati, yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap pengelolaan rumah sakit.
34. Peraturan internal rumah sakit (hospital bylaws) adalah suatu aturan dasar
yang berlaku di lingkungan Rumah Sakit.
35� Instalasi adalah instalasi RSUD Srengat.
36. Instalasi Farmasi adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan
seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
37. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lu1us sebagai apoteker dan
telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.
38. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam
menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Fa:rmasi, Ahli
Madya Farmasi, dan Analis Farmasi.
8
39. Instalasi gizi rumah sakit adalah wadah yang mengelola kegiatan pelayanan
gizi rumah sakit yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
pengolahan, penyediaan, penyaluran makanan dan penyuluhan gizi
dilakukan oleh tenaga atau pegawai dalam jabatan fungsional.
40. Instalasi Central Sterile Supply Deparlment yang selanjutnya disebut
Instalasi CSSD adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan
seluru kegiatan pelayanan sterilisasi membantu semua unit dirumah sakit
yang membutuhkan barang dan a1at medik da1am kondisi steril.
41. Satuan Pengawas Internal adalah staf rumah sakit yang ditunjuk dan
ditetapkan oleh Direktur RSUD Srengat untuk melakukan kegiatan
pengawasan secara internal terhadap program yang dija1ankan_
42. Komite adalah wadah tenaga non struktural di RSUD Srengat.
43. Komite Medis adalah kelompok tenaga medis di RSUD Srengat.
44. Komite Keperawatan adalah kelompok tenaga keperawatan RSUD Srengat.
45_ Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter di RSUD Srengat.
46. Staf Keperawatan Fungsional adalah kelompok perawat di RSUD Sren__gat.
47. Panitia adalah panitia yang ditetapkan oleh Direktur RSUD Srengat untuk
menunjang program/ kegiatan rumah sakit.
48. Pasien adalah orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya
untuk memperoleh pelayanan yang diperlukan, baik secara langsung
maupun tidak langsung di RSUD Srengat.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan
Pasal 2
Mak.sud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai berikut
a. memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis,
transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan,
kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktik bisnis yang sehat, untuk
membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang pengelolaannya
dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati.
b. meningkatkan profesionalisme pelayanan kesehatan secara lebih efektif dan
efisien, kualitas pelayanan, fleksibilitas dan akuntabilitas pengelolaan dana
serta optimalisasi pemanfaatan teknologi.
9
c. meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan fungsi
serta sumber daya manusia pada RSUD Srengat.
d. mendorong pengelolaan rumah sakit secara profesional, transparan dan
efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ
rumah sakit.
Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk
a memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonornis,
transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan,
kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, untuk
membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang pengelolaannya
dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati.
h meningkatkan profesionalisme pelayanan kesehatan secara lebih efek:tif dan
efisien, kualitas pelayanan, fleksibilitas dan akuntabilitas pengelolaan dana
serta optimalisasi pemanfaatan teknologi.
c meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan fungsi serta
sumber daya manusia pada RSUD.
d mendorong pengelolaan rumah sakit secara profesional, transparan dan
efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ
rumah sakit.
BAB III
KEDUDUKAN RSUD SRENGAT
Pasal 4
RSUD Srengat adalah Unit Organisasi yang bersifat khusus yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5
RSUD Srengat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan
perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat
jalan, gawat darurat dan pelayanan rujukan.
10
Pasal6
Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya RSUD Srengat mempunyai fungsi:
a. penyelenggaraan pelayanan teknis.
b. _penyelenggaraan pelayanan penunjang klinis dan non klinis.
c. penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan.
d. pengelolaan perencanaan dan pengembangan RSUD.
e. pengelolaan administrasi dan keuangan.
f. pengelolaan dan pengawasan standar pelayanan minimal RSUD yang wajib
di laksanakan.
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di bidang kesehatan.
h. penyelenggaraan peningkatan mutu dan keselamatan pasien; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan lingkup
bidang tugas pelayanan kesehatan.
BABV
IDENTITAS RSUD SRENGAT
Pasal 7
Identitas RSUD Srengat terdiri atas
a. Nama : RSUD Srengat
b. Jenis/ Type : Rumah Sakit Umum Daerah
c. Kelas
d. KodeRS
e. Alamat
f. Dasar Pendirian
g. Pemilik
h. Luas Bangunan
1. Luas Tanah
:C
: 3505045
: JI. Raya Dandong Srengat
: Peraturan Bupati Blitar Nomor 1 Tahun 2020
: Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar
: 16.838,98 m2
: 25.394 m2
j. Perbatasan dengan Kabupaten/ Kota lain sebagai berikut :
l_ Sebelah Utara : Kabupaten Kediri
2. Sebelah Selatan: Kabupaten Tulungagung
3. Sebelah Barat : Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung
4. Sebelah Timur : Kota Blitar
11
BAB VI
KEDUDUKAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal8
{1) Bertanggung jawab untuk membina dan mengawasi atas penyelenggaraan
RSUD Srengat agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara
profesional dan bertanggung jawab.
(2} Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai kewenangan:
a. menetapkan aturan RSUD Srengat;
b. membentuk dan menetapkan pejabat pengelola dan Dewan Pengawas
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. menyetujui dan mengesahkan RBA; dan
d. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan
peraturan perundang-undangan dan memberikan penghargaan kepada
pegawai yang berprestasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menutup defisit RSUD Srengat
yang bukan karena kesalahan dalam pengelolaannya, setelah diaudit
secara.independen.
BAB VI
TATAKELOLA
Pasal 9
Pelaksanaan tata kelola RSUD Srengat didasarkan pada:
a. kelembagaan;
b. prosedur kerja;
c. pengelompokan fungsi; dan
d. pengelolaan sumber daya manusia.
Pasal 10
(1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, memuat
posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja
dan wewenang.
(2} Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, memuat
ketentuan m.engenai hubungan dan mekanisme kerja antarposisi jabatan
dan fungsi.
12
(3) Pengelompokan fungsi sehRgaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c
memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan
prinsip pengendalian internal unmk efektilitas pencapaian.
(4} Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf d memuat kebijakan men.genai pengelolaan sumber daya manusia
yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
BAB VII
KELEMBAGAAN
BagianKesatu
Pejabat Pengelola dan Pegawai
Pasal 11
(1) Sumber daya manusia BLUD terdiri atas:
a. pejabat pengelola; dan
h� pegawai.
(2) Pejabat Pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian
layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.
(3) Pejabat Pengelola bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional,
pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian
layanan.
( 4) Pegawai BLUD melaksanakan penyelenggaraan kegiatan untuk mendukung
kinerja BLUD.
( 5) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD berasal dari:
a. pegawai negeri sipil;
b. tenaga profesional lainnya; dan/ atau
c. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
(6) Pengangkatan sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan,
keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi ekonomis dan produktif dalam
m.eningkatkan pelayanan.
(7) Pejabat pengelola dan pegawai, yang berasal dari tenaga profesional lainya
diperkerjakan secara kontrak.
(8) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya, diangkat
untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat
kembali untuk 1 (satu} kali periode masajabatan berikutnya.
13
(9) Pengangkaran kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi
berusia 60 (enam puluh) tahun.
( 10) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional
lainnya dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah
disetujui PPKD.
Pasal 12
Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (l} huruf a
terdiri atas
a. Direktur sebagai pemimpin BLUD;
b. Kepala Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagai pejabat
keuangan;
c. Kepala Bidang Pelayananan Medik dan Keperawatan sebagai pejabat teknis;
d. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik sebagai pejabat
teknis; dan
e. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan sebagai pejabat pendukung.
Pasal 13
Organisasi RSUD Srengat sebagai berikut:
a. Direktur;
b. Kepala Bagian;
c. Kepala Bidang;
d. Kepala Sub Bagian; dan
e. Kepala Seksi.
Pasa.114
Direktur mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan
mengendalikan seluruh kegiatan RSUD Srengat, serta melaporkan pelaksanaan
tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
Pasal 15
(1) Kepala Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas
melaksanakan ketatausahaan, administrasi kepegawaian dan rumah tangga.
(2) Kepala Bagian Umurn, Kepegawaian dan Keuangan rnembawahi Kepala Sub
Bagi.an Umum, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Kepala Sub Bagi.an
Keua.ngan.
14
Pasal 16
( 1) Kepala Bidang Pelayananan Medik dan Keperawatan mempunyai tugas
melaksanakan keg-i-atan pelayanan medik <lan pelayanan kepe:rawatan.
(2) Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan membawahi Kepala Seksi
Pelayanan Medik dan Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan.
Pasal 17
(1) Kepala Bidang Penunjang Klinik dan Non Klinik mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan pelayanan penunjang klinik dan penunjang non
klinik.
(2) Kepala Bidang Penunjang Klinik dan Non Klinik membawahi Kepala Seksi
Pelayanan Penunjang Klinik dan Kepala Seksi Pelayanan Penunjang non
klinik.
Pasal 18
( 1) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan Perencanaan program dan Keuangan serta lnformasi
dan Pelaporan.
(2) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan membawahi Kepala Seksi
Evaluasi dan Pelaporan dan Kepala Seksi Informasi, Perencanaan dan
Pengembangan.
BAB VIII
UNIT NON STRUKTURAL DI RSUD SRENGAT
Pasal 19
(1) Unit Non Struktural di RSUD Srengat terdiri dari:
a. komite medik;
b. komite keperawatan;
c. komite profesi Pemberi Asuhan Lainnya dan Staf Klinis Lainnya;
d. komite pencegahan dan pengendalian infeksi;
e. komite fa:rmasi <lan terapi;
f. komite etik dan hukum RSUD;
g. komite mutu dan keselamatan pasien RSUD;
h. komite program pengendalian resistensi antimikroba;
1. komite transfusi darah;
J. panitia rekam medis;
15
k. komite kesehatan dan keselamatan kerja;
1. Satuan Pengawas Internal (SPI);
m. Kelompok .Jabatan Fungsional; dan
n. Unit Usaha.
(2) Komite medik merupakan organisasi non struktural yang dibentuk di RSUD
oleh Direktur RSUD dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab
kepada Direktur.
(3) Komite Keperawatan merupakan wadah non struktural RSUD yang
mempunyai fungsi u tama mempertahankan dan meningkatkan
profesionalis.me tenaga keperawatan melalui mekanism,e mekanisme
kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin
profesi.
(4) Komite Profesional Pemberi Asuhan Lainnya dan Staf Klinis Lainnya
merupakan wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi
dari pelayanan penunjang yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan
strategis kepada Direktur RSUD.
{SJ Ko.mite Pencegahan dan Pengendalian lnfeksi merupakan badan non
struktural yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Direktur
yang dibentuk guna membantu Direktur dalam pencegahan dan
pengendalian infeksi.
(6) Komite Farmasi dan Terapi merupakan badan non struktural yang berada
di bawah serta bertanggung jawab kepada Direktur yang dibentuk guna
membantu Direktur dalam rangka mencapai budaya pengelolaan dan
penggunaan obat secara rasional.
(7) Komite Etik dan Hukum RSUD merupakan badan non struktural yang
berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Direktur yang dibentuk
guna membantu Direktur dalam rangka meningkatkan kelancaran dan
terselenggara dengan baik pelayanan yang bermutu, efisien serta
berkualitas di Rumah Sakit demi menegakkan disiplin, etika, perilaku
seluruh karyawan serta hal yang berkaitan dengan hukum.
{8) Komite Mutu dan Keselamatan Pasien RSUD merupakan badan non
struktural yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Direktur
yang dibentuk guna membantu Direktur dalam rangka meningkatkan
mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
16
(9) Komite Program Pengendalian Resistensi Antimikroba merupakan badan
non struktural yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada
Direktur yang dibentuk guna membantu Direktur dalam rangka
mengendalikan penggunaan antimikroba secara luas baik di fasilitas
pelayanan kesehatan dan di masyarakat.
(10) Komite Transfusi Darah merupakan badan non struktural yang berada di
bawah serta bertanggung jawab kepada Direktur yang dibentuk guna
membantu Direktur dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan di
bidang medis dan non medis yang relevan dan terkait dengan upaya
kesehatan transfusi darah.
( 11) Komite Rekam Medis merupakan badan non struktural yang berada di
bawah serta bertanggung jawab kepada Direktur yang dibentuk guna
membantu Direktur dalam rangka memberikan pelayanan rekam medis
yang optimal melalui peningkatan kualitas rekam medis, komunikasi
antar unit kerja RSUD, kemampuan dan ketrampilan petugas dan
terpenuhinya standar dan parameter pada akreditasi RSUD.
(12} Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja merupakan unit kerja yang
fungsional yang dibentuk Direktur yang mempunyai tanggungjawab dalam
menyelenggarakan kesehatan dan keselamatan kerja di RSUD.
(13) Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja merupakan unit kerja yang
fungsional yang dibentuk Direktur yang mempunyai tanggungjawab dalam
menyelenggarakan kesehatan dan keselamatan kerja di RSUD.
(14) Satuan Pengawas Internal yaitu satuan pengawas yang dibentuk oleh
direktur oleh direktur yang bertugas melakukan pengawasan terhadap
pengelolaan sumber daya rumah sakit.
(15) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan kelompok yang mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(16) Instalasi di rumah sakit terdiri atas:
a. instalasi medis yaitu instalasi gawat darurat, instalasi rawat jalan,
ins.talasi rawat inap, instalasi perawatan intensif, instalasi rehabilitasi
medik dan instalasi bedah sentral.
b. instalasi penunjang klinik terdiri atas instalasi laboratorium, instalasi
radiologi, instalasi farmasi, instalasi gizi, instalasi bank darah.
17
c. instalasi penunJang non klinik, terdiri atas instalasi CSSD, instalasi
laundry, instalasi pemeliharaan sarana, instalasi penyehatan lingkungan,
instalasi rekam medis, instalasi informasi teknologi, instalasi p:romosi
kesehatan dan instalasi pelayanan administrasi terpadu.
d. unit usaha merupakan unit bagian dari BLUD yang bertugas melakukan
pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk
mendukung kegiatan BLUD RSUD Srengat melalui pembentukan unit
usaha berupaya mengembangkan usaha dan menyelenggarakan praktek
bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat di
lua:r wilayah rumah sakit dan berkedudukan langsung dibawah pimpinan.
BAB IX
SUMBER DAYA RSUD SRENGAT
Bagian Kesatu
Pendapatan dan Biaya
Pasal 20
( 1} Pendapatan RSUD Srengat bersumber dari :
a. jasa Pelayanan;
b. hibah;
c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
d.APBD;
e. APBN; dan
f. lain - lain pendapatan rumah sakit yang sah.
(2} Pendapatan yang be:rsumbe:r dari APBN, proses. pengelolaan keuangan
diselenggarakan secara terpisah, berdasarkan ketentuan yang berlaku.
(3) Seluruh pendapatan Rumah Sakit, kecuali yang berasal dari hibah terikat,
dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD Srengat sesuai
RBA.
(4) Seluruh pendapatan RSUD Srengat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f, dilaporkan kepada PPKD
setiap trh.vulan.
(5) Tarif pelayanan Rumah Sakit diusulkan oleh direktur kepada Bupati untuk
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(6) Dalam rangka penyusunan tarif pelayanan Rumah Sakit, direktur
membentuk tim tarif dengan Keputusan Direktur.
18
Bagian Kedua
SARANA PRASARANA RUMAH SAKIT
Pasal 21
(1) Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, RSUD Srengat
memiliki sarana dan prasarana, baik sarana medis, penunjang medis dan
non medis.
(2) Sarana dan prasarana rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
yang bersumber dari dana APBN, APBD Propinsi, APBD, hibah dan/atau
KSO dengan pihak ketiga.
Bagian Ketiga
SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 22
(1) Sumber daya manusia RSUD Srengat dikelompokkan menjadi:
a. tenaga non fungsional; dan
b. tenaga fungsional.
(2} Tenaga non fungsiona.l sebagaimana dima.ksud pada ayat {l} huruf a te:rdiri
atas:
a. pejabat administrasi; dan
b. staf tenaga non fungsional.
(3) Tenaga fungsional RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri atas
a. tenaga medis;
h. tenaga kepe:rawatan; dan
c. tenaga non keperawatan.
(4) Pejabat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diangkat
dan diberhentikan oleh Bupati.
Pasal 23
(1) Status Ketenagaan di RSUD Srengat terdiri dari:
a. pegawai negeri sipil;
b. tenaga profesional lainnya; dan
c. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
(2) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil RSUD diatur dan ditetapkan oleh
Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penugasan pegawai pada unit-unit kerja di RSUD, ditetapkan oleh Direktur.
19
(4) Direktur mengangkat Kepala Instalasi dan Kepala Ruang untuk membantu
pelaksanaan tugas pokoknya.
(SJ Untuk membantu tugas pokok Direktur dan menindaklanjuti program dan
kegiatan yang telah ditetapkan Direktur membentuk tim-tim kerja sesuai
dengan kebutuhan.
BABX
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
Pasal 24
( l} RS.UD Srengat dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga seperti
perusahaan, lembaga penjamin pelayanan kesehatan dan/ a tau pusat-pusat
pelayanan kesehatan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit.
(2) Kerjasama dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan
dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangani di atas
materai oleh kedua belah pihak.
(3) Kerjasama RSUD dengan pihak ketiga dilaporkan kepada Bupati.
BAB XI
SANKSI TERHADAP TENAGA MEDIS
Pasal 25
Pemberian sanksi dapat dilakukan oleh Direktur setelah mendapatkan
pertimbangan dari unsur terkait seperti Komite Medik, Panitia Etik ataupun
terkait pelanggaran kepegawaian dengan tetap mempertimbangkan kadar
kesalahan, yang bentuknya be:rupa
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. sanksi administratif atau sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang
undangan.
20
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.
Diundangkan di Blitar
pada tanggal Z-'l- I,1ei 2021
Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 24 Mei 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR
.. �,
MUJIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021 NOMOR : 17/JE
ttd