(new) program legislasi daerah - 2011
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
![Page 1: (New) Program Legislasi Daerah - 2011](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061201/547a1bf15806b567048b4820/html5/thumbnails/1.jpg)
PROGRAM LEGISLASI PROGRAM LEGISLASI DAERAHDAERAH
Kendari, 11 Nopember 2011
![Page 2: (New) Program Legislasi Daerah - 2011](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061201/547a1bf15806b567048b4820/html5/thumbnails/2.jpg)
Dasar HukumDasar HukumUU No. 12 Tahun 2004 ttg
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
UU No. 27 Tahun 2009 ttg MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
PP No. 16 Tahun 2010 ttg Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD
![Page 3: (New) Program Legislasi Daerah - 2011](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061201/547a1bf15806b567048b4820/html5/thumbnails/3.jpg)
Apa Itu Prolegda?Apa Itu Prolegda?Program Legislasi Daerah (Prolegda)
adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. (Pasal 1 angka 10 UU No.12/2011)
Prolegda merupakan pedoman dan pengendali penyusunan Peraturan Daerah yang mengikat lembaga yang berwenang (Pemerintah Daerah dan DPRD) dalam membentuk Peraturan Daerah.
![Page 4: (New) Program Legislasi Daerah - 2011](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061201/547a1bf15806b567048b4820/html5/thumbnails/4.jpg)
Apa itu Prolegda?Apa itu Prolegda?
Kehadiran Prolegda merupakan bagian yang dipersyaratkan dalam pembentukan peraturan daerah, sebagaimana kehendak Pasal 1 angka 1 jo Pasal 32 UU No. 12/2012
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. (Pasal 1 angka 1 UU No. 12/2011)
Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Prolegda (Pasal 32 UU No. 12/2011).
![Page 5: (New) Program Legislasi Daerah - 2011](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061201/547a1bf15806b567048b4820/html5/thumbnails/5.jpg)
Penyusunan Prolegda Penyusunan Prolegda
Mekanisme
Substansi
Penyusunan Prolegda
![Page 6: (New) Program Legislasi Daerah - 2011](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061201/547a1bf15806b567048b4820/html5/thumbnails/6.jpg)
Mekanisme Penyusunan Mekanisme Penyusunan ProlegdaProlegda
Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1(satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
Pasal 34 UU No. 12/2011
![Page 7: (New) Program Legislasi Daerah - 2011](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061201/547a1bf15806b567048b4820/html5/thumbnails/7.jpg)
Mekanisme Penyusunan Mekanisme Penyusunan ProlegdaProlegda
PEMERINTAH DAERAH
Prolegda disusun oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Balegda. (Pasal 36 ayat (1) UU No. 12/2011 dan Pasal 53 huruf b PP No. 16/2010)
DPRD
PROLEGDA
Dikoordinir BALEGDA
![Page 8: (New) Program Legislasi Daerah - 2011](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061201/547a1bf15806b567048b4820/html5/thumbnails/8.jpg)
Mekanisme Penyusunan Mekanisme Penyusunan ProlegdaProlegda
•BALEGDA menyusun rancangan Prolegda di lingkungan DPRD (Pasal 36 ayat (2) UU No. 12/2011 jo Pasal 53 huruf a PP No. 16/2010)•Tata Cara Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD diatur dengan Peraturan DPRD. (Pasal 36 ayat (4) UU No. 12/2011)
BALEGDA
Rancangan PROLEGDA DPRD
Peraturan DPRD
![Page 9: (New) Program Legislasi Daerah - 2011](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061201/547a1bf15806b567048b4820/html5/thumbnails/9.jpg)
Mekanisme Penyusunan Mekanisme Penyusunan ProlegdaProlegda
•Biro Hukum mengkoordinasikan penyusunan rancangan prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait (Pasal 36 ayat (3) UU No. 12/2011)•Tata Cara Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemda diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. (Pasal 36 ayat (5) UU No. 12/2011)
Biro Hukum
Rancangan PROLEGDA
Pemerintah Daerah Peraturan Kepala Daerah
![Page 10: (New) Program Legislasi Daerah - 2011](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061201/547a1bf15806b567048b4820/html5/thumbnails/10.jpg)
Mekanisme Penyusunan Mekanisme Penyusunan ProlegdaProlegda
Keputusan DPRD tentang Program Legislasi Daerah
(Prov/Kab/Kota…….)
R-Prolegda
DPRD
RAPAT PARIPURNA DPRD
Hasil koordinasi penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah disepakati menjadi Prolegda (Provinsi/Kab/Kota) dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dalam bentuk Keputusan DPRD. (Pasal 36 UU No. 12/2011)
R-Prolegda Pemda
![Page 11: (New) Program Legislasi Daerah - 2011](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061201/547a1bf15806b567048b4820/html5/thumbnails/11.jpg)
Substansi Penyusunan Substansi Penyusunan ProlegdaProlegda
Prolegda yang memuat daftar rancangan peraturan daerah disusun berdasarkan alasan atau dasar pembuatan Perda yaitu:a.perintah PUU yang lebih tinggi;b.rencana pembangunan daerah;c.penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dand.aspirasi masyarakat daerah.
Pasal 136 UU No. 32/2004 dan Pasal 14 jo Pasal 35 UU No. 12/2011
![Page 12: (New) Program Legislasi Daerah - 2011](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061201/547a1bf15806b567048b4820/html5/thumbnails/12.jpg)
Substansi Penyusunan Substansi Penyusunan ProlegdaProlegda
No. Judul Rancangan Perda
Materi yang Diatur Ket.
Latar Belakang
Pokok Pikiran
Jangkauan & Arah
Pengaturan
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum
2 Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha
![Page 13: (New) Program Legislasi Daerah - 2011](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061201/547a1bf15806b567048b4820/html5/thumbnails/13.jpg)
Substansi Penyusunan Substansi Penyusunan ProlegdaProlegdaProlegda memuat : Judul Rancangan
Peraturan Daerah; Materi yang diatur berupa : Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan, Sasaran, Pokok Pikiran (lingkup dan objek yang akan diatur), serta jangkauan dan arah pengaturan; dan keterkaitannya dengan PUU lain
Materi yang diatur adalah materi yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.
Pasal 33 UU No. 12/2011
![Page 14: (New) Program Legislasi Daerah - 2011](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061201/547a1bf15806b567048b4820/html5/thumbnails/14.jpg)
Substansi Penyusunan Substansi Penyusunan ProlegdaProlegda
Prolegda dapat memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. akibat putusan MA; danb. APBD
![Page 15: (New) Program Legislasi Daerah - 2011](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061201/547a1bf15806b567048b4820/html5/thumbnails/15.jpg)
Substansi Penyusunan Substansi Penyusunan ProlegdaProlegda
Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Kepala Daerah dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda :
a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum.
![Page 16: (New) Program Legislasi Daerah - 2011](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061201/547a1bf15806b567048b4820/html5/thumbnails/16.jpg)