naskah rencana pembangunan jangka menengah desa...

NASKAH RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) TAHUN 2011 - 2015

DESA : ISER KECAMATAN : PETARUKAN KABUPATEN : PEMALANG

103

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

KECAMATAN BATANG

DESA KALIPUCANG WETAN Alamat : Jl. Mataram No. 06 Batang

KEPALA DESA KALIPUCANG WETAN

KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG

PERATURAN DESA

NOMOR : 05 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


Menimbang :

a. bahwa dalam rangka RPJM-Desa perlu dibuat peraturan desa

yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan

kebijakan perencanaan pembangunan desa;

b. bahwa untuk menetapkan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud

huruf a, diperlukan adanya peraturan desa;

c. bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut

diperlukan keputusan kepala desa;

d. bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan

rekomendasi dan petunjuk teknis.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 09 Tahun 1965 tentang Pembentukkan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Neagara Republik

Indonesia Nomor 4438 )

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara

Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan


10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara


11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

12. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan

Pembangunan Desa;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang

Tahun 2007 Seri D Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang 5 Tahun 2007 tentang Badan

Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor

5 Seri D Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan,

Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 6 Seri E Nomor 2 );

16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang 7 Tahun 2007 tentang Tata Cara

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya (Lembaran Daerah

Kabupaten 7 Tahun 2007 Nomor Seri D Nomor 4 );

17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Sumber

Perndapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 9

Seri E Nomor 3);

19. Peraturan Bupati Batang Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan

Perencanaan Pembangunan Desa

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DAN

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH ( RPJM-DESA)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

(1). Pemerintahan Desa adalah pemerintahan desa Kalipucang wetan dan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) Kalipucang wetan

(2). Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa.

(3). Peraturan desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD.

(4). Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan

merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang

menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

(5). Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa

adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat arah

kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum,

program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program

prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja.

(6). Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah

dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari

RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan

mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas

pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah

(RKP).

(7). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang

selanjutnya disingkat LPM/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat

sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan

masyarakat.

(8). Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota

masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan

masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan

partisipatif.

(9). Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data

dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan,

prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi

desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 2

(1). Rencana RPJM-Desa dapat diajukan oleh pemerintahan desa;

(2). Dalam menyusun rancangan RPJM-Desa, pemerintahan desa harus memperhatikan

dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh

LPM/LKMD;

(3). Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari pemerintahan desa disampaikan oleh kepala

desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPM/LKMD, LK, PKK-Desa, KPM, Tokoh

Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya;

(4). Setelah menerima rancangan RPJM-Desa, pemerintahan desa melaksanakan

Musrenbang desa untuk mendengarkan penjelasan kepala desa tentang perencanaan

pembangunan desa;

(5). Jika rancangan RPJM-Desa berasal dari pemerintahan desa, maka pemerintahan desa

mengundang LPM/LKMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh;

(6). Masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang-Desa membahas RPJM-Desa;

(7). Setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5),

maka pemerintahan desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD

dan pemerintah desa serta LPM/LKMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara

penetapan persetujuan BPD atas rancangan RPJM-Desa menjadi RPJM-Desa yang

dituangkan dalam Peraturan Desa; dan

(8). Setelah mendapat persetujuan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat

(6), maka kepala desa menetapkan RPJM-Desa, serta memerintahkan sekretaris desa

atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 3

(1). Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk

mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam

forum Musrenbang-Desa;

(2). Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan

pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh

keputusan kepala desa.

24

Pasal 5

Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini

dengan menempatkannya dalam lembaran desa.

Ditetapkan di Desa Kalipucang wetan

pada tanggal 11 Desember 2013


TTD

M U N D A K I R

Diundangkan di Desa

Pada tanggal 11 Desember 2013

Sekretaris Desa

TTD

( ACHMAT FATHUR ARIFIN )

LAMPIRAN : PERATURAN DESA KALIPUCANG WETAN

NOMOR : 01

TANGGAL : 15 Desember 2013

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang / Pendahuluan

1.2 Landasan Hukum

1.3 Pengertian

1.4 Tujuan dan Manfaat

BAB II PROFIL DESA

2.1 Kondisi Desa

2.1.1 Sejarah Desa

2.1.2 Geografis

2.1.3 Demografi

2.1.4 Keadaan Sosial

2.1.5 Keadaan Ekonomi

2.1 Kondisi Pemerintahan Desa

2.2.1 Pembagian Wilayah Desa

2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

BAB III POTENSI DAN MASALAH

3.1 Potensi

3.2 Masalah

BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1 Visi dan Misi

4.1.1 Visi

4.1.2 Misi

4.2 Kebijakan Pembangunan

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

4.2.2 Potensi dan Masalah

4.2.3 Program Pembangunan Desa

4.2.4 Strategi Pencapaian

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

1. Peta Desa

2. Matrik Program/kegiatan 5 tahun

3. Berita acara musyawarah (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes)

4. Daftar Hadir Musyawarah (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes)

5. Foto Kegiatan/Foto Desa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang – undang

Nomor 22 Tahun 1999, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang

selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas – batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan

adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem

Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana

dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan

pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana

bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam

sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah

desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan

partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa,

maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan

Desa (RKP Desa).

RPJM Desa Kalipucang Wetan ini merupakan rencana strategis Desa

Sejahtera untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut

nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan

perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan

dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi

kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan

pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang

baik (Good Governance) seperti partisipasif, transparan dan akuntabilitas.

1.2 Landasan Hukum

20. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukkan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

21. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2757 );

22. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara


23. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

24. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

25. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah



26. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai

Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

27. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan


28. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41


29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan


30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40


32. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 –2009;

33. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

35. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang

Perencanaan Pembangunan Desa;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2007 tentang

Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 4 Seri D

Nomor 1);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomr 5 Tahun 2007 tentang

Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang

Tahun 2007 Nomor 5 Seri D Nomor 2);


Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan

Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang

Tahun 2007 Nomor 6 Seri E Nomor 3);


Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya

(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 7 Seri E

Nomor 4);


Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E );


Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun .2010 Nomor 10);


Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang

Tahun 2008 Nomor Nomor 9 Seri E Nomor 3);


Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah

Kabupaten batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008

Nomor 1);

44. Peraturan Bupati Batang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun

2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007

Nomor Nomor 12 Seri D Nomor 1);



2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten

Batang Tahun 2007 Nomor 13 Seri E nomor 2);



2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,

Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten

Batang Tahun 2007 Nomor 14 Seri E Nomor 9);



2007 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor

15 Seri E Nomor 10);


Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.

1.3 Pengertian

Dalam Naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

yang dimaksud dengan :

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat, berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka

penyelenggaraan Pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan

dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

3. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat

oleh BPD bersama Kepala Desa.

4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD adalah Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat

(APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas

dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPR, dan ditetapkan

dengan Peraturan Pemerintah. Dana APBN bias berbentuk dana

Dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya

disingkat (RPJM Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5

(lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah

kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program program

prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.

8. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-

Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun

merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan

kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka

pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa,

rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.

9. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya

disingkat (DURKP-Desa) adalah daftar yang merupakan usulan

kegiatan pembangunan Desa yang menggunakan dana yang sudah

jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Provinsi,Kabupaten/Kota),

APB Desa, Swadaya dan Kerjasama dengan Pihak ketiga.

10. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan

pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat,

dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah

lama berakar budaya di wilayah Indonesia.

11. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa

yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber

daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta

perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.

12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya

(MUSRENBANGDESA) adalah forum musyawarah tahunan yang

dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa

(pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak

yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati

rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan.

13. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah

lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan

merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat

(APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa

yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan

Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

1.4 Tujuan dan Manfaat

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa (RPJM Desa) Desa Kalipucang Wetan ini mempunyai tujuan dan

manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan RPJM Desa

a. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa

dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 5

tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kecamatan

maupun Kabupaten.

b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan pembangunan Desa Kalipucang

Wetan Kecamatan Batang

c. Sebagai masukan penyusunan RAPB Desa Kalipucang Wetan

Kecamatan Batang

2. Manfaat RPJM Desa

a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.

b. Sebagai rencana induk pembangunan desa yang merupakan acuan

pembangunan desa.

c. Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di desa.

d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan

program pembangunan dari pemerintah.

e. Dapat mendorong partisipasi masyarakat masyarakat.

BAB II

PROFIL DESA

2.1 Kondisi Desa

2.1.1 Sejarah Desa

Desa Kalipucang Wetan merupakan salah satu Desa yang masuk

wilayah Kecamatan Batang Kabupaten Batang

Nama Desa Kalipucang Wetan terbentuk sejak kerajaan Mataram

saat itu di bawah Sultan Agung dan juga Gubernur pesisir Jawa serta

Adipati Kendal. Sultan Agung pada saat itu sedang berupaya mengusir

kompeni di Batavia, memerlukan dukungan persediaan pangan dalam

jumlah besar, untuk memenuhi kebutuhan logistik pasukan mataram

yang bergerak ke Batavia melalui jalur pantura.Sultan Agung

memerintahkan seluruh adipati yang dilalui untuk mencetak sawah-sawah

dan menanam padi. Persoalan muncul karena untuk mengairi sawah yang

luas di desa Kalisalak,kalisari,Kasepuan dan Kalipucang wwetan,

diperlukan pasokan air sepanjang tahun. Selain persoalan air , mereka

juga harus menghadapi Raja Uling Drubikso yang menguasai kawasan

sungai Lojahan.

Di sepanjang sungai yang mengairi persawahan tersebut terdapat

banyak pohon jambe ( pucang ) dan di desa terdapat makam wali

Akhirnya dinamakan Walipucang atau yang sekarang disebut Kalipucang

.

Mulai tahun 2013 sampai sekarang desa Kalipucang Wetan di

pimpin oleh Bapak Mundakir .Mata pencaharian dari sebagian penduduk

Desa Kalipucang Wetan merupakan Petani dan Buruh tani, pertukangan

dan Konveksi mengingat Desa Kalipucang Wetan merupakan Desa

Agraris. Luas wilayah Sawah di Desa Kalipucang Wetan seluas 65,531

ha yang merupakan salah satu sentra penghasil beras di Kecamatan

Batang sebesar 25 % dari produksi beras di Kecamatan Batang

2.1.2 Geografi

• Letak dan Luas Wilayah

Desa Kalipucang Wetan merupakan salah satu dari 13 desa

di wilayah Kecamatan Batang ,yang terletak 2 Km ke arah

Barat dari kota kecamatan. Desa Kalipucang Wetan

mempunyai luas wilayah seluas 52 hektar.

• Iklim

Iklim Desa Kalipucang Wetan, sebagaimana desa-desa lain di

wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan,

hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola

tanam yang ada di Desa Kalipucang Wetan Kecamatan Batang

• Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah di Desa Kalipucang Wetan. sebagian besar

diperuntukan untuk tanah pertanian sawah sedangkan sisanya

untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-

fasilitas lainnya.

2.1.3 Demografi

Desa Kalipucang Wetan mempunyai jumlah penduduk 3178

Jiwa, yang tersebar dalam 2 wilayah RW dengan perincian

sebagaimana tabel;

Tabel 1

Jumlah Penduduk menurut RW dan jumlah RT di Desa

Kalipucang Wetan Kecamatan Batang

NO RW JML RT JUMLAH

PENDUDUK

1 1 5 1374 jiwa

2 2 5 1361 jiwa

Jumlah 10 RT 2731 Jiwa

2.1.4 Keadaan sosial

• Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Kalipucang Wetan

adalah sebagai berikut :

Tabel 2

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kalipucang Wetan

Kecamatan Batang

NO JENJANG PENDIDIKAN JUMLAH

1 SD 375

2 SMTP 195

3 SMTA 102

4 DIPLOMA 10

5 SARJANA/PASCASARJANA 29

Jumlah 711

2.1.5 Keadaan Ekonomi

• Mata Pencaharian

Desa Kalipucang Wetan merupakan kawasan desa Agraris,

maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian

sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut :

109 Tabel 3

Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian Desa

Kalipucang Wetan Kecamatan Batang

NO JENIS PEKERJAAN JUMLAH

1 Petani 27

2 Pedagang 47

3 Buruh 369

4 TNI/POLRI/PNS 21

5 Wiraswasta 39

Jumlah 503

• Pemilikan Ternak

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa

Kalipucang Wetan adalah sebagai berikut :

109 Tabel 4

Kepemilikan Ternak Desa Kalipucang Wetan

Kecamatan Batang

NO JENIS TERNAK JUMLAH

1 Ayam/itik 3681

2 Kambing 67

3 Kelinci 17

4 Angsa 13

5 Lain-lain

3778

Jumlah

2.2 Kondisi Pemerintahan Desa

2.2.1 Pembagian Wilayah Desa

Desa Kalipucang Wetan membawahi 4 dusun, yang terdiri dari: 2

RW dan 10 RT

2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Desa Kalipucang Wetan menganut sistem kelembagaan

pemerintahan desa dengan pola minimal/maksimal, selengkapnya

dapat dilihat dengan struktur sebagai berikut :

___ -------------

NI

KEPALA DESA

MUNDAKIR

BPD

SEKDES

FATHUR.A

KASI

PEMERINTAHAN

NUR SULASIH

KASI

KESRA

TONTOWI

KASI

TRANTIB

KUSNOTO

KASI

PEMB.

ACHWAN

KASI

PENGAIRAN

SABAR. H

KAUR

KEUANGAN

EKO SUDIYANTO

KAUR

UMUM

BAMBANG. E

KADUS 1

RISWANDI

KADUS 2

SUWARTO

KADUS 3

E. SUHESTI KADUS 4

TEGUH. S

BAB III

POTENSI DAN MASALAH

3.1 Potensi

Desa Kalipucang Wetan yang berada di wilayah Kecamatan Batang

terletak 3 km ke arah Barat dari kota kecamatan. Desa Kalipucang Wetan

yang mempunyai luas wilayah seluas 134.995 hektar, merupakan desa

yang mempunyai potensi di bidang pertanian dan industri rumah tangga

dan Industri makanan kecil. Dari 145.899 hektar lahan yang ada, sebesar

65.531 Ha merupakan lahan sawah dan sebesar 80.368 Ha merupakan

lahan Bukan sawah. Dari lahan sawah tersebut, keseluruhannya adalah

lahan sawah yang sebagian masih beririgasi tradisional.

Hasil pertanian tahun 2013, untuk lahan sawah seluas 1 ha,

diproduksi padi sebanyak 65 kw, sehingga dapat dihitung bahwa tingkat

produktifitas padi sebesar 65 kw/ha, atau sebesar 65 % dari jumlah

produktifitas padi di tingkat (Kecamatan Batang/kabupaten Batang)

Pada sektor industri, industri yang berada di Desa Kalipucang Wetan

adalah industri Konveksi, yang memproduksi jenis-jenis celana jeans

Jumlah industri keseluruhan sebanyak 5 Home industri dengan omzet

perdagangan berkisar antara Rp12.500.000./ hari

3.2 Masalah yang Dihadapi Desa

Berdasarkan penjaringan masalah yang dilakukan di setiap dusun didapati

masalah sebagai berikut:

NO URAIAN LOKASI

1 URUSAN WAJIB

1.01 Pendidikan

Kesejahteraan Guru Madrasah/TPQ/R.A

masih minim

TPQ / R.A Sunan

Kalijogo

TPQ Miftahul Huda

Masih ada anak putus sekolah tingkat SD

Dukuh Mataram I

Dukuh Mataram II

Kurang sadarnya orang tua tentang wajib

belajar 9 tahun Se Kalipucang Wetan

Bidang kesenian tradisional kurang

berkembang Se Kalipucang Wetan

1.02 Kesehatan

Belum adaanya gedung Polindes Desa Kalipucang

Wetan

RTM banyak yang tidak mendapatkan

Jamkesmas Se Kalipucang Wetan

Masih ada warga jompo RTM kurang gizi Se Kalipucang Wetan

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang

bahaya miras dan narkoba Se Kalipucang Wetan

Belum adanya Pos Kesehatan di Wilayah

Dukuh Mataram

Dukuh Mataram I

Dukuh Mataram II

Dukuh Mataram III

Kurangnya sarana dan prasarana pendukung

kegiatan posyandu Se Kalipucang Wetan

Belum adanya ambulan desa untuk

mengantar orang sakit ke Rumah sakit

Desa Kalipucang

Wetan

Mengektifkan FKD dalam rangka tanggap

darurat dan konsultasi kesehatan Se Kalipucang Wetan

1.03 Pekerjaan Umum

Pengaspalan Jalan Mataram Raya,aspal

jalan yang ada rusak parah Jalan utama desa

Talud sepanjang Jalan Mataram Raya Jalan Utama Desa

Penerangan Jalan Mataram Jalan utama

desa,Mataram I,V

Pengaspalan jalan penghubung ke desa

Kalipucang kulon Jalan Desa

Pengaspalan Jalan Mataram V Jalan Desa

Peninggian Jalan Mataram Raya Jalan utama desa

Pavingisasi Jalan Tembus Se Kalipucang Wetan

Saluran pembuangan limbah keluarga

banyak yang rusak Se Kalipucang Wetan

Masih banyak warga yang belum memiliki

MCK / jamban keluarga RW 1 RW 2

Saluran air tersier belum semuanya di

bangun, Petani sering mengalami

kekurangan air pada musim kemarau

Gapoktani Sri rejeki

dan Sri Murni

Renovasi Jembatan RT 01/01,

RT 01/02

Pengerukan sungai Desa Kalipucang

wetan

Pembangunan gapura di setiap gang masuk

desa

Gang Mataram 1,2 dan

3,4

Pembangunan Jalan Makam Makam Siwungu &

Makam Dhowo

Renovasi rumah geranda Makam Siwungu &

Makam Dhowo

Penambahan ruang balai desa Pem desa

Pembuatan Plengsengan Irigasi Siwungu

Jalan pertanian Siwungu Irigasi Siwungu

Pembuatan TPS /tempat Pembuangan

Sampah Dukuh Siwungu

1.04 Perumahan

Rehab rumah tak layak huni/bedah rumah Se Kalipucang Wetan

1.05 Perencanaan Pembangunan

Belum ada Dokumen Perencanaan

Pembangunan Desa lima tahunan dan

tahunan

Pem. Desa

1.06 Lingkungan Hidup

Banyak lahan pekarangan yang belum di

manfaatkan untuk tanaman Toga Se Kalipucang Wetan

Penanganan sampah yang kurang maksimal Se Kalipucang Wetan

Penerangan jalan belum menyeluruh Se Kalipucang Wetan

1.07 Pertanahan

Belum Tertibnya Bukti Kepemilikan Tanah,

Setifikat,SPPT Pem. Desa

1.08 Kependudukan dan Catatan sipil

Masih rendahnya minat warga memiliki

Dokumen Kependudukan,KTP,KK,Akte

Kelahiran Se Kalipucang Wetan

1.09 Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera

Belum ada Kesadaran 2 anak cukup Se Kalipucang Wetan

1.10 Sosial

Pelatihan penyandang masalah sosial, Se Kalipucang Wetan

Minimnya relawan PSM ( Pekerja Sosial

Masyarakat ) Se Kalipucang Wetan

2.11 Pemuda dan Olah raga

Pemuda masih belum bisa menyalurkan

minat dan bakat yang dimilikinya Se Kalipucang Wetan

Sarana dan prasarana penunjang penyaluran

bakat belum memadai Se Kalipucang Wetan

Potensi bakat minat pemuda ( olah raga

Voly,badminton,sepak bola belum terlatih

secara profesional) Se Kalipucang Wetan

1.12 Tenaga Kerja

Banyak usia produktif belum mempunyai

pekerjaan tetap Se Kalipucang Wetan

1.13

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Belum terbentuknya koperasi untuk wadah

Usaha Kecil Se Kalipucang Wetan

Masih adanya usaha kecil pinjam modal

dengan Bank harian/tungul Se Kalipucang Wetan

Pengetahuan/Partisipasi masyarakat tentang

koperasi masih minim Se Kalipucang Wetan

Kurangnya modal usaha Industri Makanan

Kecil. Se Kalipucang Wetan

1.14 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam

Negeri dan hukum

Sistem keamanan lingkungan kurang aktif Se Kalipucang Wetan

Masyarakat banyak yang belum sadar

hukum Se Kalipucang Wetan

Pembangunan POS Kampling Se Kalipucang Wetan

Rasa Nasionalisme dan kebangsaan

menurun Se Kalipucang Wetan

1.15 Pemerintahan Umum

Sumber daya PKK , LPMD, RT/RW,

Karang Taruna dan masih minim Se Kalipucang Wetan

Kegiatan PKK, LPMD,RT/RW, Karang

Taruna dan Kurang aktif. Se Kalipucang Wetan

1.16 Kepegawaian

Masih rendahnya kesejahteraan pegawai

Desa Khususnya. Pem. Desa

1.17 Pemberdayaan Masyarakat Desa

Gotong royong masyarakat kurang Se Kalipucang Wetan

Kelembagaan di Desa kurang berperan Se Kalipucang Wetan

Peternak dan petani kurang trampil Se Kalipucang Wetan

1.18 Kearsipan

Belum terdapat Ruang Kearsipan di Desa Pem. Desa

2 Urusan Pilihan

2.01 Pertanian

Kelangkaan pupuk dan harga mahal Gapoktan Sri Rejeki

dan Sri Murni

Hama tanaman menyerang tanaman petani Gapoktan Sri Rejeki

dan Sri Murni

Pemupukan di lahan sawah belum maksimal Gapoktan Sri Rejeki

dan Sri Murni

Irigasi untuk mengairi lahan sawah belum

maksimal

Gapoktan Sri Rejeki

dan Sri Murni

Pola Tanam Monoton Gapoktan Sri Rejeki

dan Sri Murni

Minimnya Jalan usaha tani Gapoktan Sri Rejeki

dan Sri Murni

2.02 Perikanan

Warga Belum memaksimalkan budi daya

ikan lele Se Kalipucang Wetan

2.03 Perindustrian

Terdapat pengusaha Konveksi celana jeans

RT. 01,02,03 RW. 02

sepanjang Jl. Mataram

III

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1 Visi dan Misi

4.1.1 Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan

masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan

desa. Penyusunan Visi Desa Kalipucang Wetan. ini dilakukan

dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang

berkepentingan di Desa Kalipucang Wetan seperti pemerintah desa,

BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan

masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di

desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan. Maka

berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Kalipucang Wetan

adalah:

“ MEWUJUDKAN TATANAN KEHIDUPAN MASYARAKAT

KALIPUCANG WETAN YANG HARMONIS DENGAN

LINGKUNGAN HUNIAN YANG

SEHAT,TERTIB,SELARAS,PRODUKTIF,BERJATI

DIRI,ASRI DAN LESTARI “

4.1.2 Misi

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang

memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar

tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan

visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di

operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun

dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan

pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Kalipucang Wetan ,

sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Kalipucang

Wetan adalah:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian dan jalan.

2. Meningkatkan keamanan lingkungan

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Memupuk rasa persatuan dan kebersamaan dalam membangun

6. Meningkatkan Mutu Pendidikan Masyarakat

7. Meningkatkan rasa solidaritas antar sesama pemeluk agama

8. Meningkatkan ketaatan aturan dan supremasi hukum

4.2 Kebijakan Pembangunan

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Untuk menjabarkan strategi dan agenda pembangunan yang

telah ditetapkan maka diperlukan arah kebijakan agar dapat menjadi

pedoman bagi pemerintah maupun stakeholder dalam melaksanakan

pembangunan serta sebagai dasar untuk menentukan indikasi

program sesuai tugas dan kewenangannya. Arah kebijakan

pembangunan Desa Kalipucang Wetan adalah :

a. Peningkatan pemahaman nilai-nilai luhur agama dan budaya serta

penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat dan

berpemerintahan;

b. Pembangunan Kesehatan, untuk menwujudkan Desa Kalipucang

Wetan Sehat Tahun 2014 kebijakan pembangunan diarahkan

pada :

1. Mengembangkan upaya promosi kesehatan

2. Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat melalui

pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat

(UKBM) seperti Posyandu, dan Desa Siaga.

3. Meningkatkan kegiatan penyuluhan Keluarga Berencana

c. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang

berkualitas melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan,

peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kependidikan,

peningkatan sarana/prasarana pendidikan dan penuntasan wajar

dikdas 9 tahun;

d. Peningkatan kinerja pembangunan desa, melalui peningkatan

kapasitas pemerintahan desa, peningkatan keberdayaan

masyarakat desa, pengembangan ekonomi dan pembangunan

desa.

e. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai upaya

mendukung percepatan pembangunan, peningkatan keterpaduan

pemanfaatan ruang dan pusat pertumbuhan, peningkatan gairah

aktivitas ekonomi;

f. Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan untuk

memberikan pelayanan yang prima.

g. Peningkatan insfrastruktur pendukung pembangunan Desa

4.2.2 Potensi dan Masalah

Bahwa berdasarkan analisa permasalahan di Bab sebelumnya maka

di Desa Kalipucang Wetan terdapat permasalahan yang harus segera

dicarikan solusi pemecahan masalahnya dengan melihat potensi

yang ada antara lain :

A. Masalah

1. Urusan pendidikan masih kurang perhatian disegala bidang

khusunya masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memperoleh

pendidikan yang memadai dengan masih tingginya anak yang tidak

melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi dan

kesejahteraan guru pendidikan non formal masih kurang layak.

2. Urusan kesehatan masih rendah dengan masih banyaknya

masyarakat yang belum mengerti arti hidup sehat dan belum adanya

alat transportasi pendukung untuk mengantar orang khususnya

rumah sakit luar daerah.

3. Urusan pekerjaan Umum masih banyak sarana dan prasarana

penunjang ekonomi masyarakat yang harus dibenahi antara lain jalan

yang sudah banyak yang rusak serta saluran – saluran air banyak

yang harus dilakukan perbaikan-perbaikan. Dan prasarana

pendukung peribadatan belum maksimal serta irigasi untuk

pengairan lahan sawah yang masih kurang sehingga menghambat

produksi hasil pertanian.

4. Urusan Perumahan masih terdapat 127 KK yang masih tidak

layak huni.

5. Urusan Perencanaan Pembangunan belum ada Dokumen

perencanaan Pembangunan Desa Lima tahunan dan Dokumen

rencana pembangunan Tahunan

6. Urusan lingkungan hidup, belum semua pekarangan rumah

dimanfaatkan untuk tanaman obat ( Toga ) maupun tanaman sayurar-

sayuran sebagai sumber obat tradisional /obat herbal untuk

meningkatkan kesehatan masyarakat. Dan penangan sampah yang

belum maksimal

7. Urusan Pertanahan masih belum tertibnya bukti kepemiilikan

tanah sehingga sulit untuk menentukan besaran perolehan Pajak

Bumi Bangunan mengingat data yang ada telah berumur 15 tahunan

yang memerlukan evaluasi dan pendataan secara langsung sehingga

administrasi pertanahan bisa berjalan sesuai data dan fakta yang ada.

8. Urusan kependudukan , bahwa sampai saat ini masih rendah

kesadaran masyarakat untuk memiliki Dokumen kependudukan

seperti KK,KTP dan Akte kelahiran sehingga sering menghambat

proses pelayanan admistrasi di instansi lain seperti persaratan proses

Jamkesmas Dll.

9. Urusan KB, bahwa Program KB di Desa Kalipucang Wetan

telah berjalan baik dan kesadaran masyarakat untuk ber KB sangat

tinggi, namun masih terdapat 78 Rumah Tangga Miskin usia subur

yang memerlukan bantuan penyuluhan untuk ber KB mengingat

kondisi pengetahuan yang kurang.

10. Urusan Sosial, bahwa di Desa Kalipucang Wetan masih

terdapat Rumah Tidak Layak Huni yang memerlukan bantuan

pemugaran mengingat Rumah Tangga miskin yang tidak

berpenghasilan tetap sehingga tidak akan mampu untuk mewujudkan

tempat tinggalnya menjadi Rumah yang Layak Huni.

11. Urusan Ketenaga kerjaan, bahwa sampai saat ini masih

terdapat angkatan kerja yang belum mempunyai pekerjaan tetap

yang memerlukan perhatian dan pembukaan lapangan kerja baru

dengan harapan akan dapat menyerap tenaga potensial yang ada

sehingga pendapatan perkapita dapat meningkat.

12. Urusan UKM dan Industri Kecil, bahwa di Desa Kalipucang

Wetan belum adanya Koperasi yang mewadai UKM dan Industri

kecil yang ada sehingga peningkatan mutu dan produksi hasil

Industri belum berkembang yang juga diakibatkan masih rendahnya

modal usaha.

13. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dan

hukum masih rendah dan sisitem keamanan lingkungan kurang

aktifdan rasa nasionalisme dan kebangsaan menurun

14. Urusan Pemerintahan Umum, bahwa masih rendahnya

Sumber Daya Aparatur yang ada sehingga sering menghambat

kinerja Pemerintahan Desa, juga Fasilitas Gedung Pemerintahan

yang sudah harus diperbaiki mengingat sudah banyak rangaka

bangunan yang telah berusia diatas 15 tahun.

15. Urusan Kepegawaian , masih rendahnya kesejahteraan bagi

perangkat Desa yang mengakibatkan menurunya gairah kerja.

16. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa , masih rendahnya

data profil desa, gotong royong masyarakat kurang, kelembagaan

desa kurang berperan dan peternak dan petani kurang trampil.

17. Urusan Kearsipan belum trerdapat ruangan guna

penyimpanan arsip – arsip desa, baik menyangkut administrasi

perkantoran atau administrasi pembanguan.

18. Urusan Pertanian, bahwa sampai saat ini harga pupuk mahal,

fasilitas pengairan/Irigasi yang ada berupa Irigasi masih kurang

tertata dan jalan usaha tani yang belum memadai sehingga biaya

produksi mahal serta kesulitan transportasi pasca panen yang

mengakibatkan tidak ada peningkatan produksi hasil panen dan

sering terjadi gagal panen.

B. Potensi yang ada

Bahwa dari keseluruhan basalah yang ada merupakan tantangan

bagi Pemetintah Desa untuk memecahkan masalah tersebut diatas

dengan potensi yang ada antara lain.

1. Potensi Sumber Daya Manusia

2. Potensi Sumber Daya Alam

3. Potensi Bahan Baku baik untuk Industri Rumah Tangga

maupun Bahan Baku pembangunan Insfrastruktur lainya.

4. Swadaya Masyarakat

5. Fasilitas dan Prasarana

4.2.3 Program Pembangunan Desa

Rencana Program yang dirancang untuk mencapai visi dan misi pembangunan

desa adalah :

Urusan Wajib

Urusan Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pendataan anak putus sekolah

Program pendidikan BTA

Urusan Kesehatan Program Ambulans desa

Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Mengefektifkan FKD tentang tanggap

darurat pasien dan konsultan kesehatan

desa

Program penyuluhan bahaya HIV/AID

Urusan Pekerjaan Umum Pengaspalan Jalan Mataram Raya,aspal

jalan yang ada rusak parah

Talud sepanjang Jalan Mataram Raya

Penerangan Jalan Mataram

Pengaspalan jalan penghubung ke desa

Kalipucang kulon

Pengaspalan Jalan Mataram V

Peninggian Jalan Mataram Raya

Pavingisasi Jalan Tembus

Saluran pembuangan limbah keluarga

banyak yang rusak

Masih banyak warga Desa yang belum

memiliki jamban keluarga yang sesuai

dengan standar kesehatan

Saluran air tersier belum semuanya di

bangun, Petani sering mengalami

kekurangan air pada musim kemarau

Renovasi Jembatan

Pengerukan sungai

Pembangunan gapura di setiap gang

masuk desa

Pembangunan Jalan Makam Siwungu

Renovasi rumah geranda

Penambahan ruang balai desa

Pembuatan Plengsengan

Jalan pertanian Siwungu

Pembuatan TPS /tempat Pembuangan

sampah

Urusan Perumahan Program bedah rumah

Urusan Perencanaan Pembangunan Pembuatan Pogram pembanguan lima

tahunan dan tahunan

Urusan Lingkungan Hidup Penyuluhan tentang pemanfaatan tanah

pekarangan

Urusan Pertanahan Program pengajuan sertikat massal

( Prona )

Urusan Kependudukan dan Catatan

sipil Penyuluhan tentang pentingnya data

kependukan

Program pengajuan Akte massal

Penertiban data kependudukan

Urusan Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera Program penyuluhan tentang Keluarga

Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program Pemasangan alat kontrasepsi

secara gratis

Urusan Sosial Pendataan rumah tidak layak huni

Pendataan anak putus sekolah

Pendataan anak penyandang masalah

Pemuda dan Olah raga Memberikan sport serta dukungan olah

raga unggulan desa, Bola

Voli,badminton

Urusan Tenaga Kerja Bekerjasama dengan Dinas Tenaga

kerja dan transmigrasi mengadakan

pelatihan/kursus

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah Program pembentukan Koprasi d desa

Pemberdayaan UKM

Urusan Kesatuan Bangsa dan

Politik Dalam Negeri dan hukum Program peyuluhan tentang hukum

Membentuk forum Advokasi hukum

Urusan Pemerintahan Umum Pembinaan Aparatur desa tentang

Tupoksi, untuk memaksimalkan

pelayanan masyarakat

Penyegaran/reorganisasi lembaga-

lembaga desa

Urusan Kepegawaian Meningkatkan kesejahteraan perangkat

desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Membuat Profil desa yang Falid dan

akurat

Meningkatkan partsipasi masyakat

dalam pembangunan desa

Penyuluhan kepada petani dan peternak

Urusan Kearsipan Membuat ruang untuk menyimpan

arsip

Urusan Pilihan

Urusan Pertanian Program Peningkatan Kesejahteraan

Petani

Urusan Perikanan Program penyuluhan/pelatihan budi

daya ikan lele

Urusan Perindustrian Pendataan usaha industri yang ada di

desa Kalipucang Wetan

Bekerja sama dengan pengusaha untuk

menciptakan lapangan kerja warga

desa Kalipucang Wetan

4.2.4 Strategi Pencapaian

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

merupakan penjabaran dari visi dan misi pemerintahan desa yang

akan menjadi panduan dan rujukan bagi penyelenggaraan

pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintahan desa,

yang ditempuh dengan mendorong pemberdayaan dan partisipasi

masyarakat selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Oleh

karena itu, substansi RPJM Daerah mencakup seluruh urusan yang

telah dilimpahkan oleh Bupati kepada Kepala Desa.

Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi

pembangunan desa, maka ditempuh 5 ( lima ) Strategi

Pembangunan Desa Kalipucang Wetan, Kecamatan Batang

Kabupaten Batang Tahun 2013 - 2018, sebagai berikut :

1. Strategi Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Dasar

Kesehatan dan Pendidikan serta Sarana dan Prasarana

Penunjang Aktivitas Ekonomi.

2. Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sejalan dengan

Pengembangan Suasana Agamis dan Kekeluargaan yang Sejuk

dan Damai.

3. Strategi Peningkatan kebersamaan dan kegotong-royongan

dalam segala bentuk pembangunan Desa.

4. Strategi Pemenuhan Pelayanan yang prima dengan Peningkatan

Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa sejalan dengan

tuntutan proses percepatan pelayanan.

Strategi Pertama, dimaksudkan untuk mengembangkan dan

meningkatkan kapasitas dan kualitas manusia, serta penguatan

ekonomi daerah yang dipandang sangat penting dalam upaya

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kapasitas dan

kualitas manusia mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan

eksistensi pribadi seorang manusia, meliputi: kondisi jasmani,

termasuk kesehatan, kecerdasan, penguasaan ilmu pengetahuan dan

ketrampilan serta kondisi rokhani, termasuk keimanan dan

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha esa.

Dengan meningkatnya kapasitas dan kualitas manusia akan

meningkatkan kemampuan dan daya saing untuk berperan serta

dalam berbagai aktivitas sosial dan ekonomi serta meningkatkan

kemampuan akses terhadap berbagai sumberdaya dalam rangka

memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan.

Meningkatnya kapasitas dan kualitas manusia dengan sendirinya

juga akan meningkatkan kemampuan seseorang untuk berinteraksi,

bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya,

sehingga diharapkan juga akan mendorong terwujudnya harmoni

kehidupan sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

Demikian RPJM Desa Kalipucang Wetan ini dibuat untuk menjadi

pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Kalipucang Wetan

Kecamatan Batang Kabupaten Batang tahun 2013-2018 yang selanjutnya setiap

tahun akan dijabarkan dalam RKP Desa.

Semoga segala bentuk harapan dan strategi arah Pembangunan Desa

Kalipucang Wetan ini dapat menjadikan Pemerataan dalam membangun

manusia dan membangun sarana prasarana aktifitas sosial,ekonomi sehingga

diharapkan terwujudnya pembangunan yang adil dan merata menuju

kesejahteraan bagi seluruh komponen masyarakat Desa Kalipucang Wetan

KEPALA DESA

KALIPUCANG WETAN

TTD

M U N D A K I R

naskah rencana pembangunan jangka menengah desa...

Documents