naskah akademis_2

7/23/2019 NASKAH AKADEMIS_2

1/33

0

D A F T A R I S IUNDANG-UNDANG TENTANG ARSITEK

I. RENCANA UNDANG-UNDANG ARSITEK ................................................ 1

1. Latar belakang 12. Maksud dan Tujuan 23. Metode penulisan 24. Lingkup bahasan 35. Definisi umum 4

II. KONDISI DAN PERMASALAHAN 4

1 Umum2 Peranan Arsitek3 Arsitek dan kelembagaannya4 Persyaratan Arsitek

5 Praktik Arsitek6 Permasalahan yang dihadapi

III. ARAH KEBIJAKAN BANGSA 17

1. Perubahan lingkungan strategis

2. Visi dan Misi Pembangunan Nasional RI

3. Pembangunan SDM ahli bidang Jasa Konstruksi

4. Kebijakan pengunaan tenaga ahli Arsitek

5. Strategi pelaksanaan kebijakan

IV. ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT 24

DENGAN RENCANA UNDANG-UNDANG ARSITEK

1 Deskripsi peraturan perundang-undangan2 Analisis undang-undang terkait masalah Arsitek3. Analisi peraturan organisasi Arsitek Internasional

V. HAL-HAL POKOK PADA UNDANG-UNDANG ARSITEK 27

1. Maksud, Tujuan dan Azas2. Pengertian Arsitek3. Lingkup praktik arsitek4. Persyaratan keahlian5. Pembinaan

6. Peran masyarakat7. Larangan dan sanksi

VI. PENUTUP 29Kesimpulan dan saran


2/33

1

I. RENCANA UNDANG-UNDANG TENTANG ARSITEK

1. Latar Belakang

Pembangunan manusia seutuhnya, telah menjadi salah satu tujuan utama bangsaIndonesia untuk memperkuat sektor sumber daya manusia (SDM) sebagai kekuatan utamamencapai keberhasilan dalam membangun dan mengejar ketertinggalan dengan negara-

negara lain di dunia. Salah satu kendala yang masih belum maksimal dilakukan olehbangsa ini adalah memberikan pengakuan peran dan kesempatan kepada berbagai profesikeahlian yang telah tumbuh berkembang di dalam negeri agar memiliki kemampuan dayasaing. Keahlian di bidang jasa konstruksi yang antara lain terdapat profesi Arsitek sebagaisalah satu potensi bangsa, diharapkan dapat memberi manfaat dalam melakukanpembangunan infra struktur, bangunan gedung dan lingkungan binaannya, pemanfaatanfungsi penataan ruang dan pelestarian sumber daya alam, serta perlindungan terhadapbudaya Indonesia, untuk meningkatkan harkat dan martabat kehidupan umat manusia yanglebih berkualitas, sesuai dengan cita-cita nasional mencapai masyarakat adil, makmur dansejahtera.

Arsitek merupakan profesi yang sangat spesifik, karena dalam melakukan praktikarsitektur harus mampu menangkap suatu pesan atau keinginan dari pengguna jasanyauntuk diwujudkan menjadi suatu karya berupa bangunan gedung beserta lingkungan binaandi sekitarnya yang fungsional dan indah. Menciptakan dari yang tidak ada sebelumnyamenjadi ada. Suatu keahlian yang tidak mudah dilakukan oleh semua orang tanpa dasarpendidikan dan pengalaman. Arsitek dalam melakukan profesinya selain harus melayanikeinginan pengguna jasanya, juga harus memperhatikan kondisi sekitar tempat pekerjaanarsitektur tersebut akan dibangun; apakah tidak merugikan manusia lain atau lingkunganhidup lainnya termasuk potensi sumber daya alam maupun akar kearifan budaya lokal yangharus dilestarikan. Karena hanya keahlian Arsiteklah yang dianggap mampu melakukan haltersebut di atas, untuk menjadikan karya-karya arsitektur lebih baik dan memberikan nilaitambah bagi kehidupan manusia dan lingkungannya. Oleh karenanya keahlian di bidangarsitektur senantiasa menjadi ujung tombak suatu proses pembangunan, dan memiliki

peran sangat penting dan menuntut peningkatan agar mampu menghadapi

perubahaan strategis dunia yang akan terus terjadi.

Di Indonesia, peran keahlian di bidang kearsitekturan telah ada sejak zaman pra-sejarah yang ditunjukkan dengan hasil karya adiluhung peninggalan para arsitektradisional seperti situs candi-candi dan berbagai bangunan tradisional dan kawasanbersejarah. Kemudian menyusul era pembangunan gedung serta penataan kota modernyang dibawa oleh Arsitek di masa kolonial Belanda. Keberadaan Arsitek dan keinsinyuranIndonesia sendiri baru dikenal sekitar tahun 1950-an, ketika perguruan tinggi InstitutTeknologi Bandung (ITB) meluluskan beberapa sarjananya yang pertama, dan diikutidengan berdirinya bebrapa organisasi keprofesian yang mengorganisasikan kegiatanprofesi Arsitek dan keinsinyuran. Tumbuhnya keahlian ini kemudian diikuti dengan lahirnyasejumlah keahlian terkait lainnya yang lebih bersifat spesialisasi.

Kini peran profesi tersebut di Indonesia telah banyak mewarnai pembangunan fisikdi negeri ini dan keilmuannya pun berkembang pesat. Tidak sedikit karya ahli Indonesiaturut berlaga di manca negara dan tidak kalah dari karya bangsa lain, sehingga banyakpenghargaan telah diperoleh sebagai bentuk pengakuan dunia internasional padakemampuan putra-putra Indonesia. Kegiatan keahlian ini tidak hanya dinikmati olehkalangan masyarakat mampu saja, tetapi telah merambah dalam membantu memfasilitasipembangunan bagi masyarakat kurang mampu di lingkungan daerah kumuh, serta fasilitasperumahan dan permukiman korban bencana alam. Meningkatnya apresiasi masyarakatpada perkembangan keahlian merupakan hal positif yang kian tumbuh menjadi andalanuntuk melakukan pembangunan ekonomi melalui pembangunan sarana dan prasana yangsemakin memadai.


3/33

2

Belum memadainya peraturan perundang-undangan tentang profesi yangmencakup sampai kepada pelaku pembangunan di bidang Jasa Konstruksi (arsitek dankeinsinyuran) menyebabkan pertumbuhan pembangunan yang pesat masih disertai denganadanya perilaku kurang terpuji sejumlah oknum dan badan usaha yang memanfaatkankelemahan peraturan yang ada. Tidak sedikit hasil pembangunan telah merugikanmasyarakat, lingkungan dan pengguna jasa, bahkan kadang sampai menghilangkan situsbangunan dan lingkungan bersejarah yang seharusnya dipelihara sebagai cagar budaya.

Seiring dengan pesatnya kesempatan membangun, penyimpangan yang dilakukan olehoknum ahli atau yang mengaku ahli makin tidak terkendali dan berpotensi meluas, yangsemua itu tidak bisa hanya diatur oleh peraturan suatu organisasi yang tidak dapatmenjangkau pihak-pihak lain.

Harus diakui bahwa peran Arsitek bersama keahlian terkait lainnya telah terbuktimemiliki andil dalam memberi hasil pembangunan di berbagai perkotaan dan pelosokdaerah menjadi lebih maju, sehingga sudah selayaknya pula profesi Arsitek juga harus bisalebih tersebar keseluruh daerah dan mendapatkan pengakuan dalam bentuk konstitusinegara sebagaimana peran profesi lainnya seperti dokter, advokat, akuntan, notaris, dosendan guru, agar bisa menghasilkan karya-karya yang lebih bermanfaat bagi pengguna jasaserta lingkungan binaannya.

Untuk membantu mengejar ketertinggalan pembangunan nasional danpenyebarannyayang lebih merata dan lebih terencana dengan hasil yang betul-betulmampu memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi umat manusia sesuai dengankarakteristik Indonesia, kita perlu segera memiliki undang-undang keprofesian tentangArsitek (dan keinsinyuran) sebagaimana yang telah dimiliki oleh semua negara. Sebuahundang-undang yang mengarahkan penyelenggaraan pembangunan bisa dilakukan secaralebih tertib, lebih profesional dan dapat dipertanggungjawabkan oleh semua pelakupembangunan yang terlibat, termasuk Arsitek dari dalam negeri maupun dari negara lainyang berpraktik arsitektur di Indonesia.

2 Maksud Dan Tujuan

Naskah Akademik ini merupakan langkah awal dengan maksud menghadirkansebuah gagasan anak bangsa tentang perlunya Undang-Undang (UU) tentang Arsitekdalam mengiringi pembangunan nasional Indonesia yang berkesinambungan. UU Arsiteksebagaimana juga undang-undang tentang keahlian lainnya hadir sebagai suatupersyaratan melengkapi beberapa peraturan perundang-undangan yang telah ada. Denganmengetahui latar belakang perlunya pengaturan tentang tenaga ahli pembangunankhususnya Arsitek dan penggunaan jasa Arsitek sebagaimana yang telah dimiliki olehnegara lain, diharapkan semua pihak dapat lebih mudah mencerna manfaat keberadaanundang-undang ini bagi kepentingan pembangunan yang diharapkan menyejahterakankehidupan masyarakat luas..

UU tentang Arsitek secara nasional bertujuan untuk memberikan kepastian hukumkepada Arsitek dalam melakukan praktik arsitektur, dan bagi masyarakat untuk

mendapatkan hasil pembangunan yang lebih tertib, lebih baik dan dipertanggungjawabkansecara profesional serta dalam rangka mendukung pembangunan nasional yangberkelanjutan. UU ini juga untuk meningkatkan kualitas keahlian Arsitek Indonesia agarmemiliki kemampuan daya saing menghadapi persaingan global dalam memanfaatkanpenataan ruang nusantara, sumber daya alam, lingkungan hidup, serta nilai-nilai kearifanbudaya lokal. Di sisi lain SDM Arsitek dalam berpraktik arsitektur akan lebih tersebar keseluruh pelosok daerah, sehingga pembangunan nasional yang merata dengan hasil yangbaik akan menjadi perekat kebhinekaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.


4/33

3

3 Metode Penulisan

Dalam penulisan naskah untuk menghadirkan UU tentang Arsitek ini digunakanpendekatan komprehensif integral, agar memudahkan semua pihak yang belummengetahui lebih jauh tentang profesi Arsitek arsitektur kearsitekturan yang telahberlangsung di Indonesia selama ini, dan bagaimana kondisi praktik arsitektur yang terjadidi negara lain. Apa saja manfaat undang-undang ini diterbitkan dalam mendukungpembangunan nasional ke depan terutama dalam menghadapi pasar global Asia maupun

internasional yang di dalamnya juga meliputi perdagangan jasa termasuk jasa di bidangarsitektur. Naskah ini juga menyoroti bagaimana negara tetangga terdekat kita mengeloladan membina tenaga ahli Arsiteknya melalui penerapan undang-undang arsitek (ArchitectsAct) yang mampu memberikan hasil praktik arsitektur baik dan sangat dibanggakannegaranya.

Dengan mengetahui secara rinci lingkup penyelenggaraan praktik arsitektur dansistim pengaturan yang menaungi profesi Arsitek untuk dapat berpraktik dengan baik dalammelayani pengguna jasanya, para pihak dapat melakukan dialog bagaimana seharusnyaUU tentang Arsitek bisa diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, mengingat tantangan yangakan dihadapi adalah peran Arsitek nasional di dalam negeri yang terlanjur kurangterkontrol maupun kehadiran Arsitek asing yang mulai banyak berpraktik di Indonesia

4 Lingkup Bahasan

Lingkup bahasan dalam penulisan naskah akademis ini dibuat dalam tahapan sebagaiberikut :a. Rencana Undang-Undang tentangArsitek;

Merupakan gambaran singkat untuk menyamakan persepsi agar lebih memudahkanpembahasan yang berkaitan dengan latar belakang, maksud dan tujuan sertapengertian untuk menghadirkan UU tentang Arsitek.

b. Keadaan dan Permasalahan;Memberikan gambaran tentang pentingnya UU tentang Arsitek dalam mendukungpembangunan nasional yang berkelanjutan terkait kepentingan bangsa, masyarakat,pengguna jasa arsitek, perkembangan keprofesian, praktik arsitek dan kendala-kendalayang dihadapi peran arsitek selama ini.

c. Arah Kebijakan;Adalah gambaran bagaimana peran Arsitek dalam menghadapi perubahan lingkunganstrategis, visi, dan program pembangunan nasional ke depan yang berkesinambungan,termasuk kebijakan SDM dan strategi penggunaan keahlian khususnya Arsitek.

d. Analisa Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Rencana UU tentangArsitek;Mengungkap materi beberapa peraturan perundang-undangan yang telah ada danterkait dengan arsitektur serta peran Arsitek baik di dalam negeri maupun pengaruhnya

dari luar negeri.

e. Hal-hal Pokok Dalam UU tentangArsitek;Adalah gambaran umum tentang hal-hal penting yang perlu diatur di dalam UU tentangArsitek yang akan diterbitkan.

5. Definisi Umum

Sebagai undang-undang yang membahas tentang suatu keahlian yang memilikikekhususan yang cukup rumit di bidang ke arsitekturan, maka diperlukan pemahaman atas


5/33

4

beberapa kata atau kalimat yang akan dimaksud di Naskah Akademik ini maupun di UUtentang Arsitek.

a) Arsitek adalah seorang ahli yang dinyatakan kompeten di bidang arsitektur.

b) Arsitektur adalah wujud hasil perencanaan dan perancangan di bidang jasa konstruksimeliputi tata ruang, tata bangunan dan lingkungan, yang memenuhi kaidah fungsi,konstruksi dan estetika mencakup faktor keselamatan, kesehatan,kenyamanan dankemudahan.

c) Praktik arsitektur adalah rangkaian kegiatan kerja yang dilakukan Arsitek, orangperseorangan maupun badan usaha di dalam bidang arsitektur.

d) Kompetensi adalah kemampuan Arsitek melaksanakan pekerjaan atas dasar ilmupengetahuan, ketrampilan dan keahlian serta sikap kerja.

e) Sertifikat adalah bukti pengakuan keahlian Arsitek setelah memenuhi persyaratankompetensi untuk menjalankan praktik arsitektur.

f) Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Arsitek.

g) Lisensi adalah izin bekerja yang diberikan oleh Pemerintah daerah bagi Arsitek yangmelakukan praktik arsitektur di wilayahnya

h) Dewan Arsitek adalah lembaga yang bersifat independen untuk menyelenggarakan

undang-undang ini.

i) Organisasi adalah Ikatan Arsitek Indonesia yang diakui oleh Negara dan komunitasArsitek internasional sebagai satu organisasi profesi Arsitek.

j) Badan Sertifikasi adalah penyelenggara sertifikasi yang dibentuk oleh Dewan Arsitek

k) Badan Pendidikan adalah pembuat ketentuan pendidikan keprofesian arsitek yangdibentuk oleh Dewan Arsitek.

l) Pengguna Jasa adalah perorangan, instansi, atau kelompok masyarakat yangmenggunakan jasa Arsitek untuk melakukan pekerjaan arsitektur dan diikat dalamsuatu hubungan kerja.

m) Badan usaha adalah usaha praktik arsitektur yang dilakukan secara orang

perseorangan maupun badan usaha lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

n) Menteri adalah Menteri yang membawahi Departemen yang mengatur dan membinajasa konstruksi.

o) Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dalam hal ini diwakili Kementerian yangbertanggung jawab di sektor Jasa Konstruksi

II. KONDISI DAN PERMASALAHAN

1 Umum

Sampai dengan hari ini pengaturan tentang profesi Arsitek dan praktik arsitektur diIndonesia masih belum terlalu jelas dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan yangada. Baru pada tahun 1999 terbitlah UU No.18 / 1999 tentang Jasa Konstruksidan UUNo.28 / 2002 tentang Bangunan Gedungsebagai pengganti undang-undang sejenis darimasa kolonial Belanda, mulai ada titik terang berkaitan dengan peran Arsitek nasional.Sayangnya konstitusi tersebut hanya menjelaskan ketentuan tentang praktik Arsitek dalambentuk definisi yang berbunyi sebagai penyedia layanan jasa perencanaan dan jasapengawasan bangunan seperti yang juga termuat pada beberapa Peraturan Pemerintahantara lain dalam pengadaan barang dan jasa, tanpa memperinci lebih lanjut siapa yang


6/33

5

dimaksud dengan penyedia jasa tersebut. Pada bagian ketentuan keahlian yangdipersyaratkan, ternyata tanggung jawab profesi masing-masing ahli di bidang jasakonstruksi inipun dianggap sama rata, bahkan penerapannya terbatas hanya untukbangunan dan fasilitas milik negara saja.

Dengan peraturan perundang-undangan yang belum menyentuh penyelenggaraanpembangunan di sektor swasta yang cakupan kegiatannya jauh lebih luas, membuat kitaharus menerima kenyataan hasil pembangunan baik gedung maupun lingkungan binaan di

kota/daerah sangat jauh dari kualitas diharapkan. Tidak sedikit dampak kegiatan tersebutakhirnya merugikan kepentingan orang banyak, dan menimbulkan banyak permasalahanpembangunan. Peraturan yang seharusnya lebih detail mengatur arah pembangunan suatudaerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan tataruangnya tidak memiliki panduanpenyelenggaraan pembangunan, terutama dalam mengimplementasikan peran penyediajasa dan peran masyarakat sebagai pengguna jasa.

Kekurangfahaman banyak pihak tentang kegiatan Arsitek dan praktik arsitektur,menyebabkan masih samarnya peran dan tanggung jawab profesi Arsitek dalam hiruk-pikukpenyelenggaraan pembangunan. Terlebih lagi dengan masih belum jelasnya pengertiantentang profesi dan tentang pemberian gelar kesarjanaan untuk bidang keteknikan danarsitektur di negeri ini yang memiliki banyak sebutan. Kondisi belum lengkapnya peraturanperundang-undangan di bidang jasa konstruksi yang perlu didukung dengan pengaturan

tentang pelakunya yaitu Arsitek (dan keinsinyuran), telah dimanfaatkan oleh banyak pihakmelakukan pembangunan secara semena-mena. Akibatnya ada pihak-pihak terutamamereka yang sebetulnya hanya mengenal sedikit teknik bangunan sudah bisa menganggapdirinya berhak melakukan praktik arsitektur. Masyarakat sebagai pengguna jasa Arsitektentu dapat dirugikan apabila akhirnya memperoleh hasil karya arsitektur yang tidak laikbangun, membahayakan keselamatan manusia, dan merugikan lingkungan sekitarnyaakibat dilaksanakan bukan oleh seorang ahli yang kompeten di bidang arsitektur

Pembangunan di daerah yang belandaskan penyelenggaraan Otonomi Daerahsebagaimana diatur dalam UU No. 32 / 2004, jelas sangat membutuhkan dukunganundang-undang yang dapat menyebarkan SDM ahli termasuk layanan jasa Arsitek keseluruh daerah guna membantu pemerataan hasil pembangunan, agar bisa didapat hasilpembangunan yang benar dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan serta martabatmasyarakatnya daerah. Hasil pembangunan di setiap daerah tidak perlu harusdiseragamkan, mengingat kekhasan masing-masing merupakan potensi budaya lokal yangpatut dikembangkan. Pada tahun 1982 sebuah organisasi keprofesian Arsitek di Indonesiapernah menggelar sebuah seminar nasional dengan tema Menuju Arsitektur Indonesia, haltersebut mencerminkan kerinduan akan tumbuhnya karya-karya arsitektur (Indonesia)menjadi lebih dikenal luas di dunia dengan kekhasannya.

Pentingkah hal ini?Barangkali dari sudut pandang Arsitek Indonesia memang penting, seperti halnya dikenalkekhasan arsitektur Jepang atau arsitektur Cina di seluruh dunia. Sedangkan dari sudutpandang yang lain, keberadaan eksistensi arsitektur Indonesia dapat juga dibaca sebagaieksistensi Arsitek Indonesia. Artinya, selain (akan) dikenal karena budaya tradisional

arsitektur-nya yang khas, juga tersimpan potensi sebagai bekal bahwa Arsitek Indonesiajuga mampu bersaing di tingkat regional dan internasional.

Dalam masalah persaingan di tingkat regional dan internasional, Menteri NegaraPerencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS, selaku koordinator pelaksanaanreformasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah pada periode pemerintahan yanglalu, dalam rangka merumuskan posisi Indonesia di forum World Trade Organization(WTO)yang lalu, telah menyatakan bahwa Indonesia akan membuka diri dan meratifikasiGovernment Procurement Agreement atau GPA dalam jangka waktu 5 (lima) sampai 7(tujuh) tahun mendatang. Fakta ini menunjukkan bahwa pada akhirnya Indonesia ke depantidak bisa lagi menghindar dari kejaran globalisasi dan hanya berlindung pada proteksi.


7/33

6

Pembukaan diri terhadap pasar di Asia Pasifik pada tahun 2010 dan dunia tahun2020 nanti mengharuskan kita menata diri dengan aturan main yang jelas, seimbang dansetara terhadap aturan main dunia. Tidak saja pada aspek bisnis dan kesempatan meraihpeluang pekerjaan, tetapi juga pada pengaturan dan persyaratan (kompetensi) para pelakudi bidang jasa, termasuk profesi Arsitek.

Pertanyaan berikutnya, seberapa kesiapan Indonesia untuk menghadapiketerbukaan yang telah disepakati tersebut?

Sudah adakah pranata yang siap mengatur Arsitek yang setara negara lain? mengingatsampai dengan tahun ini hanya tinggal Indonesia satu-satunya diantara negara-negara Asia yang belum memiliki Undang-Undang tentang Arsitek.

Belum ada angka yang pasti tentang berapa besar jumlah berapa banyak sarjanaarsitektur di Indonesia saat ini yang telah berpraktik sebagai Arsitek dan siap menghadapipasar global. Dari data keanggotaan Arsitek di satu organisasi keprofesian ArsitekIndonesia, tercatat angka lebih dari 12.000 orang, namun belum terlalu banyak yang dalamberpraktik arsitektur memiliki sertifikat keahlian dan lisensi kerja. Sedangkan dari hasilpertemuan-pertemuan dengan perguruan tinggi arsitektur (yang tergabung dalam AsosiasiPerguruan Tinggi Arsitektur Indonesia - APTARI) diperoleh perkiraan angka antara 18~20%sarjana arsitektur yang berpraktik sesuai dengan jalur pendidikannya. Angka ini jelas bukanmerupakan prosentase yang cukup besar bila dibandingkan dengan jumlah lulusan sarjana

arsitektur yang sudah jutaan orang. Barangkali ini dapat dijadikan gambaran, bahwa profesiArsitek di Indonesia masih belum menjadi salah satu profesi yang dianggap menjanjikanmasa depan (dari sudut materi).

2.2 Peranan Arsitek dan Arsitektur

Selama ini keberadaan peran Arsitek dan praktik arsitektur di Indonesia sebagian diaturmelalui pengaturan penyelenggaraan pembangunan nasional, antara lain :- UU No.18/1999 tentang Jasa Konstruksi- PP No. 28,29 dan 30/2000 tentang Jasa Konstruksi- UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung- PP No. 36/2005 tentang Bangunan Gedung- Keppres 18/2000 tentang Pengadaan Barang & Jasa- Perubahan Keppres 18/2000 tahun 2002- Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara - Kep Menkimpraswil

nomor 332/KPTS/M/2002- Surat Edaran Bersama Deputi Ketua Bidang Pembiayaan dan Pengendalian

Pelaksanaan Bappenas dan Dirjen Anggaran Departemen Keuangan No.604/D.VI/02/1998 dan No. SE-35/A/21/0298

Pada hakekatnya kaidah dan akidah profesi adalah upaya mencari nafkah denganmengabdikan keahlian sebagai pelayanan untuk kepentingan masyarakat, sehingga tujuanpengabdian profesi Arsitek hanyalah satu, yaitu: memberikan karya yang terbaik yang

dapat dihasilkan bagi sebesar-besarnya manfaat dan perlindungan kepada masyarakat.Arsitek dalam melakukan tugas profesinya lebih dari sekedar bekerja (okupasi) danpanggilan (vokasi), melainkan harus selalu bersumber pada bagian yang terdalam dari dirimanusia. Maka ketika Arsitek melakukan praktik arsitektur harus merupakan manifestasidari panggilan nurani untuk berkarya dan mengamalkan ilmu serta keahliannya sebagaisuatu pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Berangkat dari pengertian tersebut diatas, jelas bahwa pengertian peranan profesiArsitek mengandung makna yang jauh lebih besar dan sangat dalam dari sekedarpendapat masyarakat yang mengira bahwa Arsitek adalah hanya sebagai tukang gambardan tukang membangun saja. Karena jasa yang ditawarkan Arsitek adalah jasa keahlian


8/33

7

untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan yang menyangkut fungsi, kenyamanan,keselamatan pengguna, keindahan dan estetika termasuk keserasian arsitektur lingkungandi sekitarnya hingga tercipta lingkungan binaan (buatan yang tertata). Dengan kata laindapatl dinyatakan, bahwa bidang (arsitektur) merupakan cerminan budaya suatu bangsayang berjalan sesuai kondisi jaman.

Arsitek dan karyanya bukanlah sekedar komoditas niaga. Arsitektur yang berakar

pada seni budaya bangsa yang tinggi sangat membutuhkan pengaturan yang khas untukdapat berkembang dengan baik sesuai jamannya. Perkembangan arsitektur di Indonesiaharus dipahami akan menjadi cermin budaya masyarakat Indonesia secara keseluruhanyang akan mewakili apresiasi masyarakat internasional akan latar belakang budaya,keahlian membangun dan mampuan dalam menata dan mengembangkan potensibangsanya.

Arsitektur di Indonesia selama ini masih lebih banyak hanya dilihat dari sisiproduknya saja. Produk yang dihasilkan melalui proses pemilihan perencana dan menjaminbahwa akan dikerjakan dengan baik dan hasilnya diukur sebagai komoditi yang harusdijaga sampai puluhan tahun, masih dianggap seperti produk biasa yang dapat dijual-belikan begitu saja. Padahal, Arsitek bekerja bukan sekedar untuk kepentingan client-nyasaja, melainkan terutama untuk ultimate client yaitu masyarakat luas. Setiap rancangan

yang dibuat selalu mempertimbangkan, apakah rancangan tersebut tidak merugikankepentingan masyarakat luas.

Arsitektur sebagai suatu seni dan bagian dari budaya dinyatakan secara jelas dalamsikap bangsa Indonesia, yang melalui UU No.5 / 1992 tentang Cagar Budaya maupunperaturan perundang-undangan lainnya jelas-jelas wajib melindungi, merawat, merelokasibahkan mengadaptasi sebagai peninggalan bersejarah budaya bangsa. Dalam hal inihanya Arsitek yang jelas memiliki peran paling penting menjaga karya seni budaya tersebut,bahkan dalam aturan organisasinya juga dinyatakan akan menindak tegas Arsitek yangdalam melakukan profesinya tidak mengindahkan keberadaan bangunan-bangunan danlingkungan bernilai sejarah dan dilindungi.Demikian juga dengan kegiatan perencanaan pada bangunan dan fasilitas ruang yangbersifat umum, dalam karya arsitekturnya, Arsitek harus memikirkan masalah-masalahkeselamatan pemakai bila terjadi musibah pada bangunan dan lingkungannya, termasukmenyediakan sarana bagi orang lanjut usia dan penyandang cacat tubuh. Karena kelalaianmenyediakan sarana tersebut dapat menjadi kesalahan berakibat fatal yang bisaditimpakan kepada Arsitek perencananya.

Dengan semangat sosial seperti itu dapat diketahui bahwa proses merancang tidaksekedar menggambar untuk menghasilkan bangunan yang kuat dan indah. Dalammewujudkan gagasannya Arsitek harus mempelari bagaimana kondisi setempat,bagaimana kontribusinya pada tata ruang kota, apakah bangunannya cukup baik danmenyediakan sarana sosial bagi seluruh pemakai, apakah penggunaan bahan dan banyakhal lainnya bisa menyatu dengan kebiasaan hidup setempat. Sesungguhnyalah sukar luarbiasa pekerjaan seseorang penyandang keahlian Arsitek harus melaksanakan proses ideal

ini, yang merupakan standar penciptaan karya arsitektur. Dengan demikian jelas sangatdiperlukan pengaturan dan peraturan agar Arsitek melakukan kegiatan praktik arsitekturnyasesuai dengan etika dan kaidah profesi seperti tersebut di atas.

Pengalaman negara tetangga Singapura menarik untuk dipelajari mengenaibagaimana peran Arsitek dan perkembangan arsitektur sejak awal dipertimbangkan dalamproses pembangunan nasional sampai akhirnya memperoleh tempat yang sesungguhnya.Melalui suatu sayembara internasional untuk desain sebuah high rise high densityapartment, secara jelas dipaparkan bagaimana penerapan kualitas arsitektur bangunan diSingapura dikaitkan dengan program perumahan rakyat.


9/33

8

Program penyediaan perumahan untuk rakyat Singapura dimulai sejak tahun 60-an,awalnya dilakukan dengan pola pengadaan berdasarkan kuantitas dan tidakmemperhatikan arsitektur bangunan. Program ini berlanjut dan pada tahun 70-an sudahmemasukkan standar bangunan dan fungsi-fungsi yang manusiawi. Pada era tahun 80-an,persyaratan perumahan rakyat, termasuk apartemen, bertambah dengan keharusanmenggunakan material berkualitas untuk memenuhi persyaratan keamanan dankeselamatan pengguna bangunan. Dan sejak tahun 90-an pemerintah Singapuramengharuskan setiap bangunan yang dibangun di negara ini mempunyai tampilan

arsitektur yang baik dan indah.

Dari contoh tersebut terlihat bagaimana peran Arsitek sangat penting untuk selaluserta dalam setiap proses pembangunan arsitektur yang berkualitas dan memberipembelajaran pada masyarakat tentang bagaimana cara hidup layak. Arsitek tidak sekedarprofesi keahlian, tetapi menjadi pedoman untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak,lebih tertib dengan memperhatikan keselamatan pengguna dan lingkungannya danberkonotasi keindahan.

2.3 Arsitek dan Kelembagaannya

Sifat kerja Arsitek yang spesifik sebagai penyedia jasa konstruksi di bidang

arsitektur yang mencakup perancangan kota, arsitektur bangunan, dan lingkungan binaan,lazimnya seperti di negara lain diatur terpisah dari penyedia jasa lain, misalnya bidangkeinsinyuran (engineering) seperti ahli konstruksi, ahli mekanikal dan elektrikal ataupelaksana pembangunan/kontraktor. Kesalahkaprahan dalam pemberian gelar akademikbagi sarjana Arsitek yang sebagian juga menggunakan gelar insinyur, seakanmenyederhanakan ruang lingkup dan tanggung jawab masing-masing keahlian sama rata,yang sesungguhnya sangat berbeda-beda.

Bidang kearsitekturan telah jelas mengatur dirinya sebagai ahli di bidang arsitekturdengan sebutan Arsitek, yaitu bila seorang lulusan pendidikan tinggi arsitektur, telahdinyatakan kompeten berpraktik dalam bidang arsitektur, dan memiliki sertifikat. Tanpa

proses pemagangan dan mengajukan permohonan sertifikat keahlian yang diregisterasi,

maka seorang sarjana arsitektur dengan gelar apapun walau mampu melakukan layananpraktik arsitektur layaknya Arsitek, belumlah bisa disebut sebagai Arsitek sebagaimanakesepakatan komunitas profesi Arsitek internasional yang dimaksud dalam setiap peraturanperundang-undangan.

Secara internal masyarakat profesi Arsitek melalui Organisasinya perlu secaraterus menerus tekun menata dan membekali diri dengan mengikuti program-programpeningkatan kompetensi dan keprofesiannya termasuk kode etik dan pedoman tata lakuberprofesi (ethics and code of conduct) Arsitek. Dengan kata lain, usaha peningkatankualitas dan integritas diri para Arsitek seyogyanya dilakukan dengan didampingi dandidukung oleh kepranataan legal formal (peraturan perundang-undangan) dalam usahamemelihara pengembangan dan pemantapan potensi SDM Arsitek di dalam negeri, agarmemiliki kemampuan bersaing dengan keahlian Arsitek mancanegara yang berpraktik di

Indonesia maupun dalam melakukan praktik arsitektur di luar negeri.

Peran wadah organisasi profesi Arsitek sebagaimana yang di amanatkan di dalamUU No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi menjadi sangat penting bukan hanya untukmengatur tentang etika dan kompetensi Arsitek saja, tetapi juga menjembatani hubunganArsitek dengan masyarakat luas terutama pengguna jasa Arsitek, pemerintah, institusiterkait di dalam negeri maupun di luar negeri. Ketentuan tentang tugas dan bentukkelembagaan organisasi Arsitek di seluruh negara tidaklah sama dan tidak diatur olehkesepakatan komunitas profesi Arsitek secara internasional. Namun setidaknya seperti jugaorganisasi keprofesian lainnya, kelembagaan organisasi Arsitek harus memiliki sekurang-kurangnya ;


10/33

9

a. Dewan Arsitek (Board of Architects), setara lembaga Konsil di organisasikeprofesian lain, sebagai instansi independen tertinggi di luar badan kepengurusanOrganisasi, yang berkompeten memberikan sertifikat keahlian dan melakukanregistrasi, serta menetapkan berbagai peraturan penting tentang praktik arsitektur.

b. Badan-Badan di bawah Dewan Arsitek yang membantu tugas Dewan melaksanakansertifikasi, registrasi, menerima pengaduan, menetapkan sistim pendidikankeprofesian berkelanjutan.

c. Badan Organisasi eksekutif yang kepengurusannya bersifat nasional, bertugas

menyelenggarakan program pembinaan keprofesian anggotanya dan melakukankomunikasi dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.

d. Lembaga Musyawarah/rapat-rapat pengurus maupun anggota yang bersifat nasionale Memiliki pranata berupa :

- Anggaran Dasar- Anggaran Rumah Tangga- Kode Etik Arsitek- Pedoman Tata Laku berprofesi Arsitek- Pedoman hubungan kerja dengan pemberi tugas- Standar kinerja dan hasil karya- Standar imbalan Jasa

f. Memiliki program tetap tentang :- Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan

- Pemagangan Arsitek

Dari susunan kelembagaan tersebut, kedudukan Dewan Arsitek sebagai Board ofArchitectssangat penting dan strategis di dalam sistem kelembagaan Arsitek di setiapnegara, sehingga pimpinan dan keanggotaan Dewan Arsitek dipilih dari Arsitek profesionaldan unsur perwakilan pilihan masyarakat. Sebagai instansi independen yang bertanggungjawab kepada publik dan negara, maka keanggotaan Dewan Arsitek sangat pantasditetapkan oleh Presiden selaku kepala Negara, serta mendapatkan pembiayaan kerja darianggaran Negara.Sedangkan Badan Kepengurusan Organisasi atau yang disebut sebagai Organisasi Profesimerupakan lembaga eksekutif yang memiliki legitimasi dari seluruh anggotanya dandiakui komunitas Arsitek internasional. Keputusan tertinggi dari Kepengurusan Organisasiadalah Musyawarah/Rapat anggotanya yang bersifat nasional dan dilakukan secara berkalatetap.

Di Indonesia yang dimaksud dengan Organisasi profesi Arsitek yang memenuhipersyaratan kelembagaan sebagaimana tersebut di atas, adalah hanya satu yaitu IkatanArsitek Indonesia (IAI) yang telah terlibat aktif dalam perannya di dalam negeri maupun diinternasional mewakili komunitas profesi Arsitek Indonesia sejak tahun1959. Organisasi inimenyelenggarakan sistim pembinaan keprofesian Arsitek untuk dapat eksis untuk dapatbersaing dengan Arsitek manca negara, dan merupakan bagian dari komunitas organisasikeprofesian Arsitek dunia, yaitu UIA (International Union of Architects) dan ARCASIA(Architects Regional Council Asia di Asia. Kedua Organisasi Arsitek internasional danregional tersebut telah mengkoordinasikan sistim berprofesi arsitektur dari negara-negara di

dunia, serta sangat aktif dalam menjaga etika dan tata laku berprofesi Arsitek dalammelaksanakan praktik arsitek di seluruh dunia. Secara rutin pula keduanyamenyelenggarakan pertemuan untuk mengevaluasi berbagai kejadian yang berkaitandengan masalah Arsitek dan arsitektur.

Dalam memberikan pedoman, pengaturan praktik arsitektur serta pembinaankeprofesian Arsitek di Indonesia selama belum adanya payung hukum undang-undangtentang Arsitek sebagaimana yang dipersyaratkan oleh komunitas Arsitek dunia, IAImelakukannya melalui berbagai kepranataan organisasi yang cukup lengkap untuk sebuahorganisasi profesi, antara lain:- Forum Musyawarah Nasional, Daerah dan Cabang


11/33

10

- Rapat Kerja Nasional,- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga- Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Keprofesian Arsitek- Janji Arsitek,- Kepengurusan di tingkat Nasional, Daerah/Provinsi dan Cabang/Kabupaten- Dewan Kehormatan Nasional dan di Daerah- Dewan Keprofesian Arsitek- Dewan Pendidikan Arsitek

- Badan-badan organisasi:. Sistem Informasi Arsitektur. Penghargaan dan Sayembara Arsitektur. Pengembangan Profesi. Pengabdian Profesi. Pelestarian Arsitektur

- Program sertifikasi dan registrasi- Program pendidikan keprofesian,- Program Pengenalan karya, bahan dan sistem arsitektur- Program penghargaan untuk karya dan prestasi- Media Website- Penerbitan media cetak bulanan- Penerbitan buku rekaman penghargaan karya

- Penerbitan buku-buku rekaman Karya Arsitek Indonesia

Dengan keberadaan anggota serta kepengurusan organisasi Arsitek di seluruhIndonesia, sangat diharapkan peran Arsitek dapat mendampingi masyarakat sertaPemerintah dalam mengembangkan potensi daerah sesuai kewenangan otonomi yangdiberikan. Namun karena penyelenggaraan praktik arsitek belum dilengkapi payung hukumsebagaimana keberadaan profesi lainnya, maka peraturan perundang-undangan di tingkatdaerah yang langsung terkait dengan penyelenggaraan pembangunan belum semua bisamenyertakan peran Arsitek dalam membantu mengamankan rencana pembangunan sesuaitata ruang dan pengolahan potensi sumber daya alam yang dampaknya langsung pada tatakehidupan masyarakat.

Contoh penyertaan peran Arsitek yang sudah berjalan baik adalah yang dilakukanoleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Kepulauan Riau denganmenerapkan sistem Lisensi bekerja bagi Arsitek sebagai ahli di bidang arsitektur padasetiap permohonan ijin mendirikan bangunan (IMB), Dengan cara demikian masyarakatpengguna jasa dan lingkungannya terlindungi dari kemungkinan ekses praktik arsitek yangnakal (mal-praktik)atau dari praktik Arsitek yang tidak profesional.

2.4 Persyaratan Arsitek

Arsitektur memiliki lingkup yang berhubungan dengan bangunan gedung ataukelompok bangunan gedung, interior bangunan dan eksterior lingkungan sekitar bangunan.Seorang Arsitek mempelajarinya sejak tingkat pertama di pendidikan tinggi bidang

arsitektur selama sekurang-kurangnya 8 (delapan) semester, bagaimana menghasilkanlingkungan binaan yang baik, termasuk tentang bangunan gedung dan lingkungannya,yang akan berfungsi baik bagi penggunanya sekaligus mempunyai nilai seni arsitektur yangtinggi. Setelah selesai sekolah, Arsitek masih diwajibkan magang sekurang-kurangnya 2(dua) tahun di bawah bimbingan arsitek senior, sebelum dirinya dinyatakan kompetensebagai Arsitek profesional untuk melakukan praktik arsitektur.

Tidak ada disiplin ilmu lain di seluruh negara selain bidang arsitektur yangmempelajari khusus tentang bangunan dan kelompok bangunan. Ini meliputi tidak hanyamasalah ilmu teknik membangun tetapi pengetahuan pada pengorganisasian ruang,hubungan antar ruang secara tiga dimensi, hubungan antar bangunan serta sikapbangunan terhadap lingkungannya. Tidak dapat dikesampingkan pula bahwa perancangan


12/33

11

arsitektur seperti hal diatas juga perlu mengangkat nilai-nilai estetika yang abstrak menjadiwujud kongkrit yang bisa dinikmati oleh banyak orang seperti bangunan yang indah, warnayang menawan dan gaya bangunan yang menyenangkan. Kehadiran kepranataan Arsitekdalam bentuk UU tentang Arsitek (Architects Act) diperlukan selain untuk mengakuikeberadaan Arsitek sebagai ahli dalam bidang arsitektur dan lingkungan binaan sesuaidengan pendidikan yang diterimanya, juga untuk memenuhi hak masyarakat untuk hidupdalam suatu hasil rancangan arsitektur serta lingkungan binaan yang baik, aman, nyamandan terjangkau.

Seperti juga yang terjadi di negara lain, suatu UU tentang Arsitek setidaknya nantiharus komplementer dan lebih spesifik dari UU No.18 / 1999 tentang Jasa Konstruksi, yangsecara tegas menetapkan klasifikasi dan persyaratan, bahwa hanya orang yang ahli padabidang arsitekturlah yang bisa mengerjakan dan bertanggung jawab untuk pekerjaanarsitektur. Undang-undang ini dibuat dengan menguraikan tiga hal utama bagi persyaratanArsitek, yaitu tentang:1) pendidikan yang diperoleh,2) pengalaman praktik, pengembangan keprofesian berkelanjutan dan3) kompetensi profesional (termasuk didalamnya pengertian terhadap kode etik dan

kaidah tata laku profesi).

Melalui keutamaan ini kelak dapat diharapkan bahwa Arsitek akan lebih mampu

meningkatkan kualitas suatu lingkungan binaan secara komprehensif. Suatu jawaban yangsangat terkait pada aspek kebudayaan, yang jauh lebih rumit daripada sekedar kalkulasidagang dan jual-beli gambar.

a. Terdaftar

Secara prinsip, organisasi telah menetapkan siapapun yang akan melakukan praktikarsitek perlu mengetahui dengan pasti langkah-langkah dalam proses kerja praktikarsitektur serta mengetahui hal-hal yang bisa dilakukan dan yang dilarang sesuai dengankopetensi Arsitek. Untuk itulah di kalangan Arsitek ada klasifikasi yang memisahkan antaraperan sarjana arsitektur yang berpraktik arsitek dan sarjana arsitektur yang tidak melakukanpraktik arsitek. Kemudian diantara Arsitek praktisipun diklasifikasi keahliannya untuk bisa

menangani pekerjaan spesifik dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda.Jadi meski lulus perguruan tinggi bidang arsitektur dan menyandang gelar sarjanaarsitektur, tidak serta-merta yang bersangkutan bisa dinyatakan kompeten melaksanakanpraktik arsitektur, apabila tidak memenuhi berbagai persyaratan layak praktik oleh institusiyang kompeten, yakni organisasi keprofesian arsitek.

Salah satu persyaratan administratif untuk melakukan pekerjaan sebagai Arsiteksesuai UU No.18 / 1999 tentang Jasa Konstruksi, adalah para ahli harus tergabung danterdaftar pada organisasi profesinya. Bahkan di dalam peraturan organisasi juga telahdiatur, bagi Arsitek asing yang akan praktik arsitektur di Indonesia haruslah Arsitek yangtelah memiliki sertifikat keahlian dan terdaftar (Registered ) lembaga yang ditunjuk mewakilinegara.

Pentingnya Arsitek terdaftar, adalah untuk :- mendata keberadaan Arsitek yang berpraktik,- membina dan mengembangkan keprofesian Arsitek,- meneguhkan terus menerus prinsip berprofesi yang beretika,- membantu melindungi hak-hak Arsitek- menjaga kepentingan pengguna jasa Arsitek,- mencegah terjadinya pelanggaran/mal-praktik arsitek- melestarikan nilai-nilai budaya yang terkait dengan kegiatan arsitektur- menjaga kepentingan aset nasional yang harus dilindungi.


13/33

12

b. Menegaskan siapa yang berhak berpraktik arsitektur

Setelah diketahui jenjang pendidikan yang harus dilalui oleh seorang Arsiteksehingga memiliki cukup ilmu dan pengetahuan tentang kearsitekturan, pada gilirannyamasyarakat yang akan menggunakan jasanya perlu melakukan pemilihan / seleksi. Arsitekditetapkan untuk menjadi penyedia jasa (dapat melalui proses penunjukan langsung,sayembara maupun penilaian proposal), dan tugas pertama yang harus dijalankan, adalahmengumpulkan data-data teknis antara lain: peta lokasi, kondisi tanah, iklim setempat, infra

struktur yang tersedia, pola lalu lintas sekitar dan peraturan bangunan. Bila penetapannyatidak langsung dilakukan untuk merancang, maka ia akan melakukan survey dan atau studibanding untuk menyiapkan feasibility study. Ia juga harus mengetahui peraturanmembangun, ketersediaan teknologi dan bahan bangunan, visi dan misi pengguna jasanya,kebiasaan pengguna bangunan, sampai tujuan perancangan.

Proses perancangan dimulai dengan tahap conceptual design, dimana Arsitekmencoba menyampaikan gagasan dan apresiasinya. Tahap ini umumnya berisi arah dankonsep perancangan untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa. Setelah tahap inidisetujui, dilanjutkan dengan tahap preliminary design. Arsitek mulai menawarkan bentuk-bentuk nyata melalui sketsa-sketsa, gambar perspektif maupun maket perancangan.Walaupun sifatnya preliminary, Arsitek sudah mulai mempertimbangkan sistim struktur,sistim mekanikal dan elektrikal, konsepsi desain interior dan arsitektur lansekapnya yang

akan dipakai, pilihan teknologi dan bahan serta perkiraan biaya bangunan.

Setelah memperoleh persetujuan dari pengguna jasa, tahap ini dilanjutkan dengantahap design development, dimana semua aspek perancangan disiapkan dengan rinci dandigambar dengan lengkap. Banyak keputusan sudah dianggap final dalam tahap ini, karenasegera akan diteruskan dengan penyiapan construction documentsuntuk digunakan dalamproses konstruksi. Gambar-gambar dari seluruh disiplin, spesifikasi teknis dari bahan danteknologi yang digunakan, serta perkiraan biaya bangunan yang sangat rinci.Seluruh tahap tersebut berjalan tidak linier karena proses perancangan selalu berjalanbolak-balik agar tercapai kualitas perancangan yang konsisten. Bayangkan, misalnyasebuah denah lantai bangunan diubah pada tahap design development, maka Arsitek haruskembali sampai konsep awal apakah perubahan ini masih menjawab masalah perancangansemula. Seandainya hal ini terjadi pada rancangan bangunan delapan lantai, perubahanseperti ini akan merubah begitu banyak rancangan dan bukan tidak mungkin menyia-nyiakan ribuan jam kerja dan ratusan gambar.

Lingkup pekerjaan Arsitek yang rumit tersebut, masih harus ditambah dengan peranmengkoordinasi berbagai profesi keahlian lain terkait antara lain bidang arsitektur sendiri,struktur, mekanikal, elektrikal, interior dan arsitektur lansekap. Koordinasi ini perlu dilakukanagar perancangan dapat berjalan sesuai jadwal, menghasilkan rancangan yang berkualitasdan tidak bermasalah saat mulai dibangun. Selain itu, pada masa konstruksi, Arsitek wajibmelakukan pengawasan berkala untuk memastikan bahwa rancangannya dibangun dengansempurna. Pengawasan berkala ini diluar pengawasan sehari-hari yang sifatnya memeriksabahwa konstruksi dilakukan tepat seperti gambar dan spesifikasi teknisnya.

Melihat kompleksitas pekerjaan perancangan dan tanggung jawab berat seorangArsitek, jelas bahwa praktek Arsitek tidak dapat dilakukan oleh sembarang ahli apalagibukan ahlinya. Ahli haruslah mempunyai latar belakang pendidikan arsitektur danpengalaman kerja. Makin banyak pengalaman, makin tinggi keahlian dan kompetensinyasecara profesional. Hal-hal inilah yang harus diakui secara legal-formal melalui UU tentangArsitek sebagai pengakuan dan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasanya.


14/33

13

2.5 Praktik Arsitektur

Meski belum memiliki payung hukum tentang Arsitek di Indonesia, namun praktikarsitektur telah berjalan sejak lama dan jutaan bangunan telah berdiri baik yangmenggunakan jasa keahlian Arsitek maupun tidak. Melihat hasil pembangunan fisik yangsampai hari ini dilihat dan dirasakan, dapatlah disimpulkan bahwa penyelenggaraan praktikarsitektur di Indonesia belum berjalan sebagaimana mestinya. Kesemerawutan

pembangunan yang terjadi, antara lain karena penerapan hukum yang ada belum berjalanbaik dan banyak pihak yang mengklaim bisa membangun seperti Arsitek masih dibiarkanterjadi di negeri ini. Akibatnya bisa terlihat banyak bangunan yang dibuat asal jadi, kurangmemperhatikan keselamatan pengguna, banyak melanggar ketentuan pembangunan tataruang kota / wilayah, pemakaian bahan bangunan dan sistem yang kurang layak,penggunaan fasilitas kota tidak pada tempatnya, yang semua itu memberi kontribusi besarbagi kumuhnya suatu kawasan/kota. Lemahnya pengawasan pada penyelengaraanpembangunan banyak dimanfaatkan oleh oknum penyedia jasa maupun pemberi ijin untukmelakukan pelanggaran.

Berdasarkan pengalaman selama ini tidak sedikit hasil praktik arsitektur yang jugabermasalah, karena sanksi pada peraturan perundang-undangan yang ada tidakmenyentuh sampai kepada pelaku yang dimaksud dengan penyedia jasa, pengguna jasa

maupun otoritas pemberi perijinan. Dapat dibayangkan bagaimana hasil pekerjaanarsitektur di seluruh Indonesia ke depan apabila negara ini tidak segera menetapkan siapayang berhak melakukan praktik arsitektur, mengingat siapapun yang bukan ahlinya bisamembangun semaunya, termasuk juga Arsitek mancanegara yang bisa berpraktiksesukanya dan mentransfer budaya lain melalui karya arsitektur yang jelas mempengaruhiketahanan budaya nasional.

Akibat praktik arsitektur yang kurang terkendali secara benar, masyarakat penggunabangunan hasil pekerjaan Arsitek setidaknya akan dapat dirugikan oleh hal-hal sebagaiberikut :- Pengguna jasa tidak mendapatkan advis tentang kearsitekturan yang cukup dari

ahlinya, dan mengakibatkan bangunan dibuat tanpa konsep dan kajian menjadikurang baik, kurang layak guna bahkan cenderung asal jadi.

- Pembangunan arsitektur banyak menyalahi persyaratan teknis bangunan dan tatakota yang berakibat dapat terkena sanksi, berupa pembongkaran bangunan

- Proyek bangunan sering bermasalah atau tidak terselesaikan dengan baik, karenaArsiteknya tidak memiliki integritas dan tanggungjawab profesional.

- Beberapa peristiwa akibat kelalaian praktik arsitektur mulai dari perencanaan danpelaksanaan yang diselenggarakan tidak profesional, selain merugikan pemilikbangunan/pengguna jasa dan lingkungan, juga dapat menyebabkan jatuh korbanyang sampai merenggut nyawa manusia (contohnya akibat bangunan runtuh,kebakaran, kebocoran saluran gas, kecerobohan sistem listrik dan lain-lain)

Rambu-rambu untuk lebih berhati-hati menghadapi praktik arsitektur liar maupunkenakalan yang tidak bertanggung jawab sudah dilakukan, namun masih sebatas pada

pengaturan pelaksanaan pembangunannya, bukan pada persyaratan pelakunya yangmemang diharuskan ahli. Akibatnya masih banyak bangunan dan kawasan yang menjadikumuh karena bangunan yang didirikan dilaksanakan tanpa perencanaan yang totaldengan memperhatikan banyak aspek. Sehingga harapan mendapatkan hasilpembangunan berupa bangunan, lingkungan binaan, tata ruang kota dan wilayahsebagaimana di negara lain, masih jauh tertinggal.

Saat ini komposisi pengguna jasa dapat dikatakan hampir sama besar antara sektorpemerintah dan sektor swasta. Sektor pemerintah membangun fasilitas yang bersifat publicservice seperti antara lain infra stuktur, perumahan rakyat dan fasilitas kesehatansedangkan sektor swasta pada proyek-proyek yang bersifat komersial. Yang perlu


15/33

14

diperhatikan dalam hal ini adalah bahwa selama ini pemilihan Arsitek masih dilakukanseperti tender kontraktor yang lebih menekankan pada persaingan biaya/imbalan jasadaripada performance dan tanggung jawab Arsitek. Terobosan-terobosan kecil untukmenjadi lebih baik sudah dilakukan dengan melalui cara sayembara desain ataupresentasi gagasan melalui undangan, khususnya untuk perencanaan bangunan-bangunan pemerintah yang berskala besar dan bersifat penting, misalnya kantor walikotaatau bangunan pelayanan publik lainnya. Cara ini dianggap lebih menjamin keterbukaan,berkurangnya KKN dan kemungkinan peran serta masyarakat lebih besar, sehingga lebih

memungkinkan munculnya persaingan yang sehat dan memacu gagasan-gagasan karyaarsitektur yang lebih kreatif.

Indonesia adalah negara yang sangat luas, dan harus diakui selama inipenyelenggaraan pembangunan belum merata dilakukan di seluruh pelosok daerah.Akibatnya juga terjadi kesenjangan pengalaman antara Arsitek di kota-kota besar denganArsitek di daerah. Perbedaan pengalaman kerja pada gilirannya terwujud dalam perbedaantingkat kompetensi Arsitek. Di kota-kota besar, misalnya, sudah banyak Arsitek yangpernah merancang bangunan tingkat tinggi, atau bekerjasama dengan Arsitek asing,sementara di daerah kecil Arsiteknya masih berkutat dengan bangunan standar. Kondisi iniakan sangat memprihatinkan pada saat diberlakukannya pasar bebas tahun 2010 nanti.

2.6 Imbalan Jasa

Dalam hal penetapan besaran honorarium bagi penyedia jasa di bidang keteknikandan arsitektur di Indonesia khususnya di sektor pemerintah masih jauh dari memadai biladikaitkan dengan perkembangan pembangunan lebih didominansi oleh proyek-proyek disektor swasta. Sampai dengan hari ini, Pemerintah hanya menetapkan standar imbalanjasa ahli termasuk arsitek dengan spesifikasi bangunan tidak terlalu mewah. Sementaraimbalan jasa yang diberikan oleh pengguna jasa dari proyek swasta / umum belum memilikipedoman yang jelas dan bisa diterapkan sesuai dengan layanan jasa yang diberikansecara profesional oleh para ahli. Dampaknya banyak dari pengguna jasa akhirnya ikutmemilih menggunakan standar pemerintah meskipun untuk proyek swasta, karena para ahlilain di luar Arsitek juga belum bisa menetapkan besaran imbalan jasa bagi profesinyasendiri.

Dari sudut pandang masyarakat Arsitek, pemberian imbalan jasa berupa honorariumyang diterima Arsitek seharusnya dikaitkan dengan besarnya tanggung jawab yang menjadikewajiban arsitek. Dalam UU No.18/ 1999 tentang Jasa Konstruksi telah disyaratkantanggung jawab yang menjadi kewajiban ahli, sehingga menjadi penting untuk para Arsitekmemperoleh jaminan pembayaran honorarium yang tepat jumlah dan tepat waktu. Hal initentu ke depannya perlu didukung dengan keberadaan sistem asuransi bagi pelakuprofesi ( professional indemnity insurance) yang bersifat universal sebagai salah satupendukung praktik berprofesi di Indonesia.

Imbalan jasa untuk Arsitek telah lama dimasyarakatkan oleh organisasi profesiberdasarkan kriteria pekerjaan yang harus dibuat dan ditanggungnya secara profesional.

Praktik arsitek yang lebih dapat diuraikan lingkup pekerjaannya memudahkan penetapanbesaran imbalan jasanya dan menjadi ketentuan organisasi yang wajib dilaksanakanArsitek. Penetapan imbalan jasa merupakan bagian dari Pedoman Hubungan Kerja antaraArsitek dengan Pemberi Tugas yang sampai hari ini berjalan dan telah dapat diterima olehmasyarakat pengguna jasa Arsitek. Diharapkan dengan adanya UU tentang Arsitekmendatang, segala ketentuan tentang pemberian imbalan jasa bagi praktik arsitektur dapatlebih dikuatkan.


16/33

15

2.7 Permasalahan yang dihadapi

a. Kurangnya kesadaran hukum

Melalui berbagai media massa sering diberitakan tentang peristiwa robohnyabangunan, kebakaran bangunan, tidak berfungsinya bangunan termasuk pelanggaranbangunan, serta manipulasi izin pembangunan yang menyebabkan dampak kesemrawutankota dan kemacetan lalu lintas. Kejadian tersebut pada umumnyaakibat dari penggunaan

jasa oknum atau instansi yang memang bukan ahli di bidang arsitektur, atau bisajuga akibat kenakalan profesi (mal-praktik)Arsitekyang memanfaatkan kekosonganhukum serta ketidaktahuan masyarakat akan hak dan kewajiban dalam menggunakanjasa Arsitek. Namun sebaliknya juga ada bagian masyarakat pengguna jasa yangmemaksakan kehendaknya kepada Arsitek dengan kekuatan kekuasaan atau uangnyauntuk membangun dan melakukan pelanggaran peraturan yang ada, sehingga bisamenimbulkan hal-hal yang merugikan seperti tersebut di atas.

Kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat dan kalangan ahli sendiri terhadappermasalahan pembangunan baik sengaja maupun tidak sengaja, jelas sangat berdampakmerugikan dunia pembangunan dan jasa konstruksi Indonesia, terutama untuk publikasipersaingan dengan Arsitek asing dan keahlian dari luar negeri. Akibat yang ditimbulkanbukan hanya kerugian perseorangan saja, tetapi dapat lebih besar berupa kerusakan

lingkungan dan kualitas kehidupan manusia baik harta atau bisa nyawa manusia.

b. Perlunya pengakuan ahli

Kendati bangsa Indonesia telah berhasil mengganti undang-undang pemerintahankolonial Belanda dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia seperti UUtentang Jasa Konstruksi dan UU tentang Bangunan Gedung, namun perubahan ini belumsemua praktis memenuhi kebutuhan yang sebenarnya dituntut oleh kondisi bangsa gunapembangunan daerah yang lebih cepat dan merata, lebih tertib dan terencana. Sesuaidengan lingkupnya kedua undang-undang tersebut memang hanya mengatur perikatankerja antar pihak dan mengatur tentang aturan bangunan gedungnya sebagai obyekhukum. Tentang siapa tenaga ahli penyedia jasa sebagaimana yang dimaksud olehundang-undang tersebut tidak tersurat secara jelas, yang merugikan bagi pengakuan bagitenaga ahli nasional di bidang Jasa Konstruksi.

Di Indonesia masih terdapat kerancuan dalam menetapkan tentang apa dan siapayang dimaksud dengan profesi, profesional dan profesionalisme. Belum lagi masalah gelaryang menyebabkan berbagai peraturan perundang-undangan menjadi tidak jelas denganmenyamaratakan keahlian dengan ketenagakerjaaan biasa. Salah satunya negara belummemiliki institusi khusus yang menangani masalah keahlian (keprofesian) yang jelas-jelasberbeda dengan lingkup yang ditangani oleh Departemen Tenaga Kerja.Profesi bidang jasa konstruksi termasuk Arsitek memang menganut paham independen,sehingga dirinya tidak perlu berada atau diatur oleh Peraturan Pemerintah, sebagaimanajuga di negara lain. Tetapi karena keahlian ini juga adalah potensi SDM yang dimiliki

bangsa untuk mampu bersaing dengan keahlian dari negara lain, maka perlu adapengakuan dan pengaturan berupa undang-undang tentang keprofesian, antara lain UUtentang Arsitek .

c. Praktik Arsitek ilegal

Seiring dengan belum adanya pengakuan terhadap tenaga profesi di bidang jasakonstruksi termasuk Arsitek di Indonesia, maka praktik arsitektur yang terjadi di seluruhpelosok negeri ini masih lebih banyak dilakukan dengan tanpa landasan keahlian danhukum, apalagi yang harus setara dengan keahlian bangsa lain. Pengaturan praktik


17/33

16

arsitektur yang lebih tertib dengan mempertimbangkan segi keahlian, keselamatan manusiadan lingkungan serta dilandasi etika berprofesi yang benar, saat ini hanya bisa dilakukandan diharapkan kepada sekelompok Arsitek yang terdaftar pada organisasi keprofesiansaja. Sementara peraturan organisasi Arsitek tidak menjangkau pelaku praktik arsitekturlainnya yang bukan anggota organisasi tersebut.

Selama negara ini tidak memiliki UU tentang Arsitek, makatidak ada ketentuanyang melarang terjadinya praktik arsitektur ilegal yang tidak melindungi masyarakat

serta lingkungan secara tidak bertanggungjawab. Masyarakat khususnya penggunajasa Arsitek tidak memiliki payung hukum untuk melakukan tuntutan atas kinerja Arsitekatau pelaku praktik arsitektur yang tidak sesuai dengan perikatan kerjanya. Masyarakatluas termasuk lingkungan juga tidak dapat terlalu menuntut hasil praktik arsitektur yangmerusak keseimbangan kehidupan alam, sumber daya alam, budaya setempat dan tataruangnya.

Praktik Arsitektur yang telah berjalan sampai saat ini telah dilakukan oleh banyak pihak,dengan kondisi sebagai berikut :- oleh Arsitek, yang dianggap sebagai ahli dan kompeten,- oleh Arsitek asing datang ikut satu paket dalam bantuan investor asing- oleh Sarjana Arsitek pendidik/birokrat, yang menyambi praktik arsitektur- oleh Sarjana Teknik bukan bidang arsitektur karena sekedar tau arsitektur

- oleh Tenaga trampil (mahasiswa dan SMK) arsitektur yang coba berpraktik- olehTukang yang berdasarkan pengalaman mengerjakan bangunan- oleh Badan usaha / biro arsitek yang kompeten,- oleh Badan usaha yang tidak memiliki tenaga ahli Arsitek- oleh Instansi Pemerintah yang kompeten dan yang tidak kompeten- oleh Masyarakat umum yang sedikit mengerti arsitektur,- oleh Toko bahan bangunan yang menservis pembeli secara berlebihan- dan oleh lain-lain pihak yang tidak jelas

d. Pembinaan Arsitek

Sehubungan dengan ketidakpastian hukum tentang keprofesian khususnya bidangjasa konstruksi, saat ini bermunculan banyak institusi/organisasi yang mengklaimsebagai organisasi profesi dengan mengaku memiliki keanggotaan cukup banyak dibidang jasa konstruksi. Akreditasi yang telah dilakukan menyebabkan organisasi profesiyang tidak didukung oleh persyaratan keprofesian juga mengklaim berhak melakukansertifikasi keahlian termasuk untuk ahli bidang arsitektur. Adanya sertifikat bagi tenaga ahlibidang arsitektur dari organisasi yang bukan oganisasi profesi Arsitek sebagaimanadimaksud UU tentang Jasa Konstruksi maupun komunitas profesi Arsitek internasional,jelas sangat meresahkan dunia jasa konstruksi khususnya arsitektur.

Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) sebagai institusi keprofesian Arsitek yang independendan berafiliasi pada komunitas organisasi arsitek internasional, jelas memiliki hakmenyatakan anggotanya layak melakukan praktik arsitektur atau tidak. Organisasi profesi

Arsitek tersebut sesuai amanat UU No.18 / 1999 tentang Jasa Konstruksi, telah diakreditasisebagai organisasi keprofesian Arsitek di Indonesia yang berhak melakukan pembinaandan pengembangan profesi Arsitek. Dalam hal menetapkan klasifikasi keahlian danmenerbitkan sertifikasi keahlian Arsitek anggotanya saat ini masih dikerjasamakan denganLPJK-N (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi - Nasional) yang ditunjuk Negara.

Kehadiran UU tentang Arsitek, juga diharapkan masyarakat akan terlindungi olehpraktik-praktik pemberian sertifikat aspal (asli tapi palsu) yang diberikan tanpa melaluiproses pengkajian, penelitian, pemberian pendidikan keprofesian, peninjauan danpengujian kompetensinya sebagaimana yang seharusnya dilakukan dalam pembinaanprofesi Arsitek. Proses pembinaan keprofesian Arsitek yang harus independen masih


18/33

17

dipermasalahkan agar menjadi bagian yang dapat diatur oleh pemerintah. Pemerintahsendiri seharusnya lebih mengedepankan masalah pembinaan dan penerapan hukum daripenyelenggaraan undang-undang, serta mempercayakan tugas pengawasan keahliankepada organisasi profesi dan masyarakat sebagaimana dilakukan di banyak negara.

e. Peran masyarakat

Peluang/momentum penyelenggaraan pembangunan di sektor swasta dan eraotonomi daerah dengan melibatkan keahlian arsitek harus bisa digunakan sebaik-baiknyauntuk mengembangkan pembangunan yang terencana dan terintegrasi sesuai tuntutankebutuhan, potensi budaya serta sumber daya setempat. Kecenderungan yangmemungkinkan terjadi berupa penyimpangan pembangunan harus bisa segera diantisipasiterutama pada daerah yang tidak memiliki tenaga ahli, karena di daerah tersebut akandengan mudah ekses pembangunannya akan mengeksploitasi seluruh potensi sumberdaya alamnya, pembangunan tanpa pola induk yang jelas, dan mudah menanggalkan jatidiri hanya karena ingin ikut-ikutan daerah lain yang nyata-nyata berbeda budaya dankemampuannya.

Peran masyarakat sebagai pengguna jasa arsitek, hendaknya juga tidak bolehberdiam diri dalam mengkritisi berbagai dampak pembangunan yang jelas-jelas salah dan

melanggar baik peraturan maupun kearifan adat dan tradisi setempat. Kurang beraninyamasyarakat berbicara kritis, dapat menghilangkan banyak pusaka daerah yang dilindungi,dan memaksakan alih budaya yang kurang tepat dengan alasan moderenisasi. Masyarakatperlu diajak serta dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup, wawasanbudaya dan wawasan kebangsaan dengan tidak selalu harus menolak segala yang berbaumodernisasi. Masyarakat sendiri juga harus mau dan tunduk pada peraturan perundang-undangan tentang pembangunan sektor jasa konnstruksi, sehingga tidak bisa dengansemena-mena bisa memerintahkan Arsitek atau instansi lain merencanakan pembangunanyang melanggar peraturan/adat istiadat setempat..

f. Arsitek bekerja lintas batas

Sebagai negara yang telah memilih jalan untuk ikut meratifikasi berbagaikepentingan dunia termasuk industri, jasa dan perdagangan, Indonesia juga menjadinegara yang terbuka untuk kegiatan jasa termasuk penyedia jasa arsitektur. Indonesiatermasuk salah satu dari tujuan banyak arsitek asing bekerja, baik oleh mereka yang benar-benar mendapatkan pekerjaan dengan bersaing secara profesional maupun yang ikutmendompleng pada paket proyek yang dibiayai oleh dana-dana luar negeri. Untuk diketahuisaat ini banyak arsitek mancanegara yang bekerja di Indonesia tidak sesuai denganketentuan hukum maupun keahlian. Mereka hanya hanya memanfaatkan visa kunjunganwisata sambil bekerja, dengan domisili yang kurang jelas sehingga akan menyulitkanpenyidikan bila diperlukan.Untuk mengantisipasi kegiatan Arsitek yang bekerja lintas batas, salah satunya telah

dilakukan antar negara di tingkat regional ASEAN dengan membuat kesepakatan bersamayang dikenal dengan MRA (Mutual Recognation Arrangement), dimana negara-negara diAsean membuka kesempatan dalam berpraktik arsitektur antar negara dengan pengakuankompetensi yang setara, saling menguntungkan dan berdasarkan pada kebersamaan.Indonesia termasuk yang dituntut segera mempersiapkan pranata undang-undangnya untukbidang arsitektur.

Dengan peraturan perundang-undangan yang belum lengkap mengatur tentangpraktik arsitektur, Indonesia akan begitu mudahnya menarik dan diserbu banyak Arsitekmancanegara bekerja tanpa kendali sebagaimana di negara lain yang memperlakukannyabagi Arsitek pendatang. Kita berharap Indonesia tidak akan menjadi ajang praktik arsitektur


19/33

18

global yang tidak berkualitas, tetapi juga memberi perlindungan dan kesempatan padaArsitek nasional berkembang agar mampu bersaing dengan Arsitek mancanegara dalampengaturan yang setara (azas resiprositas).

Dalam waktu dekat (tahun 2010) Indonesia sudah harus melaksanakankesepakatan pasar global dimana diantaranya keahlian bidang jasa konstruksi juga ikutterkena. Sementara sampai hari ini Indonesia masih merupakan satu-satunya negaradi Asia yang belum memiliki UU tentang Arsitek, yang bukan hanya mengatur masalah

kearsitekan dalam negeri saja, tapi juga mengatur bagaimana Arsitek asing melakukanpraktik arsitektur di Indonesia.Apabila tenaga ahli asing datang untuk mengejar devisa dari Indonesia, sementara di dalamnegeri sendiri keberadaan tenaga ahli jasa konstruksi termasuk Arsitek masih disibukandengan mencari pengakuan untuk hidup dan belum bisa menjadi tuan rumah yangsebenarnya di negeri sendiri, maka peluang untuk menunjukan kemampuan ArsitekIndonesia yang sudah mendunia akan terkendala.

III. ARAH KEBIJAKAN

3.1 Perubahan Lingkungan Strategis

Patut disyukuri bahwa sektor jasa konstruksi saat ini telah memiliki beberapalandasan hukum nasional yang dipayungi oleh UU tentang Jasa Konstruksi dan UU tentangBangunan Gedung. Kedua konstitusi yang saling terkait tersebut untuk sementara ini telahdigunakan melandasi kegiatan praktik penyelenggaraan pembangunan sejauh tidakmemberikan persyaratan kompetensi keahlian kepada pelaku pembangunannya, baik diaArsitek, insinyur maupun tenaga trampil.

Ketika kemudian sistem politik pemerintahan di negeri ini memilih pembangunannasional dengan penyelenggaraan otonomi daerah untuk mengejar pemerataankesempatan ke seluruh daerah, maka diperlukan penyesuaian berbagai peraturan termasukpengaturan tentang keahlian yang sampai saat ini masih terdapat kesenjangan cukup jauh,terutama antara pulau Jawa dan luar pulau Jawa. Belum meratanya fasilitas pendidikanyang menjadi sumber daya manusia pembangunan di daerah, merupakan salah satupenyebab tertinggalnya daerah-daerah dalam pembangunan infrastruktur maupunperekonomian.Dalam waktu yang bersamaan pula perubahan ekonomi global telah menuntut Indonesiaharus mau membuka diri terhadap masuknya berbagai komoditi termasuk bidang jasakonstruksi. Kehadiran mega proyek yang menyerbu kota-kota besar yang dananyamerupakan bantuan pihak asing atau investasi asing dapat dipastikan akan menyertakanpula kehadiran Arsitek/insinyur asing. Bisa dibayangkan bagaimana kesiapan daerahmembangun dan menghadapi fenomena akibat perubahan lingkungan strategis ini.

Menghadapi penyelenggaraan otonomi daerah yang sudah menjadi kesepakatanbangsa, sangat diperlukan peninjauan kembali tata ruang melalui implementasi

pelaksanaan UU tentang Penataan Ruang, agar kekhawatiran akan habisnya potensiSumber Daya Alam daerah karena pembangunan yang tidak terencana oleh orang-orangyang tidak memiliki kompetensi perencanaan jangan sampai terjadi. Keinginan untukmembangun yang hanya karena ingin ikut-ikutan daerah lain yang seharusnya belum perlu,harus dapat diredam dengan suatu hasil kajian para ahli pembangunan dan ekonomi agartidak mubazir karena kepentingan politik sesaat.Penyebaran SDM ahli arsitektur menjadi sangat diperlukan untuk membantu pembangunanwilayah lebih cepat, dan kehadiran peraturan perundang-undangan yang mengatur sepertipraktik arsitek ini secepatnya akan menjadi payung hukum agar para Arsitek di daerahdapat berprofesi secara benar sekaligus memberi perlindungan terhadap konsumenpengguna jasa mereka. Indonesia sudah tidak bisa lagi hanya berlindung di belakang politik


20/33

19

proteksi keahlian, tetapi sudah harus berpikir untuk mampu bersaing secara profesional dankesetaraan menghadapi proses globalisasi yang yang mau tidak mau harus dihadapi dalamwaktu dekat. Pengakuan dan pengembangan SDM ahli harus menjadi prioritas utama agarbangsa ini tidak dijajah kembali oleh bangsa-bangsa lain.

3.2 Visi dan Misi Pembangunan Nasional

Berdasarkan kondisi saat ini, tantangan yang akan dihadapi 25 tahun mendatang,maka visi dan misi pembangunan nasional Indonesia yang telah dicanangkan dalam UURencana Pembangunan Jangka Panjang mengarah pada pencapaian tujuan nasionalsebagaimana tertuang pada UUD 1945. Visi pembangunan nasional tersebut harus terukuragar dapat mengetahui tingkat kemajuan, kemandirian dan keadilan yang akan dicapai.Keahlian di bidang arsitektur juga harus dapat memenuhi kebutuhan pembangunannasional lebih jelas dan terukur, agar kontribusinya kepada kemajuan bangsa dan Negaraterasa lebih konkrit dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut, telah diputuskan akandicapai melalui misi pembangunan jangka panjang, yang isinya antara lain :

- Mewujudkan Daya Saing Bangsa;dengan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan masing-masingwilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistemproduksi, distribusi dan pelayanan di dalam negeri; mengedepankan pembangunanSDM (Sumber Daya Manusia) berkualitas dan berdaya saing; meningkatkanpenguasaan, pemanfaatan dan penciptaan iptek; pembangunan infrastruktur yangmaju; serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara.

- Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum ;dengan memantapkan lembaga demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peranmasyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjaminpengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikankepentingan masyarakat melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkanbudaya, serta menegakan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif; danmemihak pada rakyat kecil.

- Mewujudkan Indonesia Aman, Damai dan Bersatu;dengan membangun kekuatan TNI hingga melampaui kekuatan esensial minimumserta disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuandan meningkatkan profesionalisme Polri agar mampu melindungi dan mengayomimasyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas;membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalampenciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan,komponen pendukung pertahanan, dan kontribusi industri pertahanan nasional

dalam sistem pertahanan semesta.

- Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan;dengan meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosialsecara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok danwilayah/daerah yang masih lemah, menanggulangi kemiskinan secara drastis,menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanansosial serta sarana dan prasarana ekonomi, termasuk menghilangkan diskriminasidalam berbagai aspek termasuk gender.


21/33

20

- Mewujudkan Indonesia Asri dan Lestari;dengan memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjagakeseimbangan antara pemanfaatan dan berkelanjutan keberadaan dan kegunaanSDA dan lingkungan hidup, dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dankenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatanruang yang serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial danekonomi, dan upaya konservasi;pemanfaatan ekonomi SDA dan lingkungan yangberkesinambungan; pengelolaan SDA dan lingkungan hidup untuk mendukung

kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; danpemeliharaan serta pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasarpembangunan.

- Mewujudkan Masyarakat Bermoral, Beretika dan Berbudaya;dengan memperkuat jati diri dan karakter bangsa yang bertaqwa kepada TuhanYang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modalsosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan memiliki kebanggan sebagaibangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etikpembangunan bangsa.

- Mewujudkan Indonesia Berperan Penting dalam Pergaulan Dunia

Internasional;dengan memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkankepentingan nasional, melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukanidentitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorongkerjasama internasional, regional dan bilateral antar masyarakat, antar kelompok,serta antar lembaga di berbagai bidang.

3.3 Pembangunan SDM ahli bidang Rancang Bangun

Terwujudnya daya saing bangsa untuk mencapai masyarakat yang lebih makmurdan sejahtera antara lain ditunjukkan dengan terbangunnya struktur perekonomian yangkokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Selain sektorpertanian, pertambangan dan manufaktur yang akan menjadi motor penggerakperekonomian, maka di sektor jasa juga diharapkan perannya meningkat dengankualitas pelayanan lebih bermutu dan memiliki kemampuan daya saing. Dalammemperkuat perekonomian domestik dengan orientasi dan berdaya saing global, arahkebijakan pasar didorong untuk dapat menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja danmeningkatkan kesejahteraan pekerja. Dukungan bagi program-program pelatihan yangstrategis untuk efektivitas dan efisiensi peningkatan kualitas keahlian dan tenaga kerja,dilakukan sebagai bagian integral dari investasi SDM. Sebagian besar SDM akan dibekalidengan pengakuan kompetensi profesi sesuai dengan dinamika persaingan global.

Jasa, termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan

kebijakan pengembangan ekonomi nasional agar mampu mendukung peningkatanproduksi dan daya saing dengan menerapkan sistem dan standar pengelolaan sesuaidengan praktek internasional, yang mampu mendukung kepentingan strategis dalampengembangan SDM di dalam negeri dan keprofesian, penguasaan dan pemanfaatanteknologi nasional, dan pengembangan jasa keprofesian tertentu.

Demi percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis, akandidorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dalam satu sistemwilayah pengembangan ekonomi yang sinergis dengan mempertimbangkan keterkaitanproses industri dan distribusi. Upaya ini dilakukan melalui pengembangan produk unggulan


22/33

21

daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasamaantarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, profesi dan masyarakat.

Untuk mengendalikan pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan akandilakukan dalam sistem pembangunan yang kompak, nyaman, efisien pengelolaan, danpertimbangan pembangunan berkelanjutan, antara melalui ;- Penerapan manajemen perkotaan yang meliputi optimasi dan pengendalian

pemanfatan ruang serta pengamanan zona penyangga dengan penegakkan hukum

yang tegas dan adil, pembangunan kota kecil sekitarnya manjadi kota yang mandiri.- Mengembangkan kegiatan ekonomi kota yang ramah lingkungan seperti industri-

industri jasa, termasuk diantaranya penyedia jasa rancang bangun dalam upayameningkatkan kemampuan pendapatan keuangan daerah perkotaan tersebut.

Dalam pengadaan barang/jasa bagi fasilitas pemerintah saat ini, ternyata peranuntuk penyedia jasa (termasuk jasa Arsitek/konsultan) telah masuk dan mencakup nilaiyang sangat besar [1]. Tidak kurang dari 25% APBN dan APBD di seluruh Indonesia,termasuk pengadaan untuk seluruh BUMN/BUMD dan instansi-instansi yang sahamnyadimiliki pemerintah memberikan peluang bagi adanya peran jasa Arsitek melalui jasakonsultansi. Sayangnya hingga saat ini peraturan untuk pengadaan barang/jasa belumsama dan setara, sehingga penggunaan peran profesi Arsitek dalam berbagai kegiatanpembangunan tidak didukung oleh kepastian hukum.

3.4 Visi penggunaan tenaga ahli Arsitek

Di dalam negeri, UU No.18 / 1999 tentang Jasa Konstruksi dan PP nomor 28, PPnomor 29 dan PP nomor 30 / tahun 2000 , secara rinci telah mengatur tentang peranmasyarakat jasa konstruksi, tentang penyelenggaraan jasa konstruksi, serta tentangpembinaan jasa konstruksi. Dalam PP nomor 28/ tahun 2000, yang dianggap paling terkaitdengan profesi Arsitek, berisikan aturan rinci tentang hak dan tanggung jawab penyediajasa dan pengguna jasa dalam hubungan kerjasama kedua pihak. Tetapi tidak ada uraiandan pengaturan tentang, misalnya, ahli apa yang kompeten melakukan pekerjaan bidangarsitektural, kompetensi seperti apa yang dibutuhkan, asosiasi mana yang boleh diharapkanmenjadi tempat berkumpul dan menempa diri, dan yang lebih substansial adalah tidakadanya pengertian mendasar tentang arsitektur itu sendiri.

Kehadiran LPJKN (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional) sebagailembaga independen yang turut melakukan sertifikasi keahlian, telah membantumemperkuat pentingnya peran Arsitek dalam bidang teknis jasa konstruksi. Denganprogram dan kerjasama yang baik antara LPJK dengan berbagai organisasi profesi,keahlian bidang jasa konstruksi telah diregistrasi (registered) dan disusun klasifikasikeahlian yang direkomendasi untuk dapat berpraktik. Saat ini penggunaan jasa para ahliyang bersertifikat resmi telah mulai marak dan menjadi persyaratan untuk mengikutiberbagai kegiatan pembangunan. Untuk itu perlu segera didorong kehadiran peraturanperundang-undangan yang mewajibkan semua pemegang sertifikat keahlian yang layakberpraktik senantiasa menjaga kompetensi dan tanggungjawabnya melalui pembinaan

keprofesian di organisasi masing-masing.

UU No.28 / 2002 tentang Bangunan Gedung, sudah menyediakan celah pengakuankarya arsitektur melalui Bagian Ketiga, Paragraf 3 Pasal 14 tentang Persyaratan ArsitekturBangunan Gedung. Artinya, aspek arsitektur bangunan sebagaimana yang ada di dalam

[1]Dana Publik yang pengelolaannya seyogyanya dilakukan dengan aturan "government procurement"

(APBN, APBD, dana BUMN/BUMD, serta Bank Indonesia) diperkirakan setiap tahunnya antara Rp.125 triliunsampai dengan Rp.150 triliun Pidato Menko Perekonomian pada Lokakarya Nasional Bidang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, Tgl. 20 Agustus 2003.


23/33

22

bunyi UU tersebut sudah dianggap penting dan sangat terkait dengan peran siapa yangbertanggungjawab terhadap tampilan arsitektur itu.

Beberapa Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur/Kepala Daerah bahkan telahmewajibkan untuk mencantumkan nama Arsitek sebagai penanggung jawab sebuah proyekdalam setiap proses pengurusan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) dan harus menyertakanfotocopy lisensi IPTB (Ijin Pelaku Teknik Bangunan) Arsitektur dari Arsitek bersangkutan.Penyertaan nama Arsitek dalam formulir IMB dan pemberian Lisensi IPTB Arsitektur oleh

Pemerintah Daerah merupakan wujud pengakuan masyarakat dan pemerintah akankeberadaan profesi Arsitek sebagai ahli yang dipercaya.Lebih jauh di beberapa kota besar seperti Ibukota Jakarta, Pemerintah Daerah dengannyata menempatkan profesi Arsitek sebagai bagian dari TPAK (Tim Penilai Arsitektur Kota),suatu lembaga yang dibentuk khusus oleh Kepala Daerah untuk ikut membantu menyeleksidan mengkaji rencana suatu bangunan baru atau program perubahan lingkungan yangterkait dengan penataan arsitektur kota. Seperti juga di negara lain, wujud bangunan/arsitektur sangat dipahami tidak berdiri sendiri sebagai sebuah monumen, tapi kehadiranmelekat dan akan memberikan kontribusi sosial budaya pada lingkungan sekitarnya.

Bagaimana kemudian organisasi keprofesian Arsitek Indonesia ingin dapatmempertanggungjawabkan pembinaan keprofesiannya dan menempatkan peran Arsitekdalam tatanan peraturan perundang-undangan, terlihat dalam bagan sebagaimana yang

diharapkan.Terlampir setelah halam ini.


24/33

23

Arsitek Profesional

Latar Belakang Pendidikan Formal

ULTIMATE GOALGood Governance

InArchitecture Practice

InternationalRecognition & Reciprocity

Kerjasama denganOtoritas Setempat

Kompetensi ArsitekSebagai Pelaku

PengakuanLegal - Formal

Ujian / AssessmentUntuk

Sertifikat Profesional

PengembanganKeprofesian

Berkelanjutan

Pemagangan /Praktek Kerja /

Pengalaman Kerja

PenataranKeprofesian

Kode Etikdan

Kaidah Tata Laku

RegistrasiLPJK-N

Anggota IAI

(non profesional)Anggota IAI(profesional)

UUJK18/1999

UUBG28/2002

UUPerlindungan Konsumen

ProfessionalIndemnity Insurance

UUArsitek

NaskahAkademis

PP28/200029/200030/2000

PP

UU Hak AtasKekayaan Intelektual

4 th +1 th Pend.

Keprofesian

4 th +2 th Pend.Magister

Pend.Jalur D3

4 th5 th

RUUArsitek

Jalur Khusus:Otodidak / tanpa

pendidikan formal


25/33

24

Beberapa catatan yang lebih memeperkuat mengapa Indonesia perlu memiliki UU yangmengatur tentang profesi Arsitek terlihat dari beberapa pengalaman pertemuaninternasional yang diikuti oleh perwakilan Arsitek Indonesia :

Di kota Darwin, Australia pada tahun 1999 pernah diadakan kongres Arsitek danpendidikan arsitektur. Kongres tersebut dihadiri oleh 12 negara yang pantainya dibasahioleh samudera Pasifik, termasuk Indonesia. Tercatat pada kongres itu bahwa Indonesiaadalah satu-satunya negara peserta yang belum mempunyai Architect Act.Indonesia

diharapkan dapat segera memiliki undang-undang tentang Arsitek, bukan hanya untukkepentingan Indonesia sendiri melainkan juga untuk kepentingan arsitektur secara luas.

Tahun 1999, Beijing, di Kongres UIA -organisasi Arsitek dunia- sepakat menerimaUIA Accord and Guidelines untuk profesi Arsitek. Kesepakatan ini merupakan langkahbesar yang memberikan kriteria universal tentang peran pendidikan arsitektur dankompetensi profesional Arsitek. Kesepakatan tersebut berhasil diujudkan melalui prosespanjang selama lebih dari 3 tahun, dan diarahkan untuk kesiapan Arsitek menghadapipasar terbuka globalisasi. Indonesia yang diwakili IAI (Ikatan Arsitek Indonesia) sudahdiingatkan tentang rencana pasar bebas yang termasuk penggunaan jasa Arsitek.

Pada tahun 2001, di Singapura dilaksanakan forum tahunan ARCASIA, yaitu forum

organisasi Arsitek dari seluruh negara Asia. Hadir 16 negara dan kembali Indonesiatercatat kembali sebagai satu-satunya negara Asia yang belum mempunyai ArchitectAct. Untuk yang kesekian kalinya Indonesia disarankan segera memiliki undang-undangtentang Arsitek.

Indonesia yang juga ikut aktif kegiatan WTO dalam lingkup GATT, khususnya dalam hal iniGATS General Agreement on Trade and Services- dan diikuti oleh AFTA melalui AFAS Asean Free trade Area on Services. Turut menyetujui kesepakatan dunia dan regionaldalam pasar terbuka dimana jasa arsitek termasuk yang akan menjadi komoditi bebas.

Pada tahun 2004 di lingkungan negara Asean, telah dibuat kesepakatan tentangpraktik arsitek regional di wilayah Asean yang disebut dengan Mutual RecognitionAgreement (MRA). Kesepakatan ini juga menuntut persiapan masing-masing negaradengan berbagai peraturan dan perundang-undangannya agar MRA dapat terselenggara

dengan baik dan mampu menciptakan kondisi yang kondusif. Indonesia merupakansatu-satunya Negara yang belum memiliki peraturan perundang-undangan tentang Arsitek yangsetara dengan Negara Asean lainnya.

Ilustrasi di atas telah dapat menggambarkan bagaimana pentingnya Indonesiamempunyai peraturan perundang-undangan yang setara dengan negara lain. Perjanjianbilateral maupun multilateral cepat atau lambat akan terjadi dan bila hal itu menjadikenyataan, maka Indonesia harus siap dengan peraturan yang kuat, sah dan berlakunasional. Hampir mustahil, misalnya, membuat pengaturan bagaimana Arsitek asingberpraktek di Indonesia hanya dengan aturan dari sebuah organisasi profesi saja.

3.5 Strategi

a. Bentuk kepranataan arsitektur

Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, maka bentuk kepranataan yanglayak adalah pengakuan legal formal tentang keberadaan profesi Arsitek di Indonesiadalam bentuk undang-undang sebagaimana juga yang telah dilakukan oleh negara lainterhadap profesi Arsitek di negerinya. Walaupun demikian, secara keseluruhan strategipengaturan kepranataan arsitektur menyangkut aspek-aspek lain yang juga perludikembangkan antara lain introspeksi diri untuk terus meningkatkan kompetensi profesional


26/33

25

Arsitek, membuka jejaring kerja nasional dan internasional serta mengembangkanpendidikan arsitektur.

UU tentang Arsitek merupakan pranata untuk membantu terwujudnya praktikarsitektur yang sehat sekaligus pada gilirannya membantu pencapaian arsitektur Indonesiake taraf yang baik dan bernilai tinggi. Hal ini sangat penting bukan untuk kepentinganArsitek melainkan lebih kepada memberikan jaminan dan garansi kepada masyarakat luasbahwa mereka akan memperoleh bangunan yang sehat, aman, nyaman, memberi

kemudahan dan juga indah. UU tentang Arsitek akan melengkapi berbagai sanksi danperaturan lain yang selama ini dianggap kurang tepat untuk dikenakan kepada Arsitek.Lebih daripada itu, kehadiran undang-undang ini amat bernilai untuk dilihat sebagaipengakuan masyarakat terhadap tenaga ahli bangsa sendiri. Pada umumnya pengakuanbersifat mengenali hak-hak serta sekaligus meminta tanggung jawab atas hak yang dimilikioleh Arsitek yang akan memaksa Arsitek Indonesia bekerja sekuat tenaga untukmenghasilkan karya arsitektur yang terbaik, yang kemudian pada gilirannya akan membuatiklim berprofesi menjadi sehat dan kompetitif.

Pengaturan kepranataan arsitektur harus mempunyai visi good governance inarchitecure practice dengan pilar-pilar pendukung dari aspek hukum, kompetensiprofesional dan jejaring kerja. Dengan visi tersebut diatas dan usaha untuk membangundunia profesi arsitektur yang sehat dan liat, maka misi yang dibawa adalah usaha untuk

memelihara dan mengangkat kebudayaan Indonesia ke tingkat dunia melalui karya seniarsitektur di Indonesia.

UU tentang Arsitek menjadi salah satu alat untuk mensejajarkan diri dalam tata pergaulandan dunia profesi arsitek internasional dengan menggunakan nilai-nilai dan kelaziman yangberlaku.

b. Peningkatan kompetensi

Guna memenuhi kemampuan bangsa untuk dapat bersaing dengan keahlian darinegara lain, maka tidak ada cara yang lebih tepat kecuali dengan cara mandirimeningkatkan kemampuan dan kompetensi Arsitek Indonesia. Upaya tersebut harusmenjadi program kerja yang wajib dijalankan oleh masyarakat Arsitek sendiri melaluiorganisasi profesinya. Sampai saat ini program yang sudah diselenggarakan dan berjalandengan baik dan bermanfaat oleh organisasi profesi Arsitek dalam hal ini IAI, meliputibeberapa program dasar yaitu:- Penataran Kode Etik dan Pedoman Tata laku keprofesian- Penataran Keprofesian Berjenjang tentang Praktik Arsitek- Program Pemagangan dan Praktik kerja- Assessment berupa ujian/wawancara untuk sertifikasi profesional- Program Keprofesian Berkelanjutan untuk memperpanjang sertifikat profesional

(dengan pola pengumpulan Nilai Kumulatif/Kum)

Organisasi Arsitek Indonesia ini dalam turut memperjuangkan kompetensi Arsiteksebagai landasan melakukan praktik arsitektur yang benar, juga telah menerapkan sanksiorganisasi terhadap anggotanya yang bersalah. Sanksi dimulai dari teguran sampaipembekuan keanggotaan dan bila dianggap keterlaluan diberhentikan keanggotaan yangberarti tidak direkomendasi untuk berpraktik, merupakan bagian yang telah mewarnaikegiatan praktik arsitektur sampai dengan hari ini di Indonesia. Setiap Arsitek yangberpraktik wajib mengindahkan Kode Etik Arsitek dan Pedoman Tata Laku KeprofesianArsitek, di samping tunduk pada peraturan perundang-perundangan yang berlaku dalammelakukan praktik arsitektur.


27/33

26

c. Jejaring institusional

Selain mengasah kompetensi diri, Arsitek harus terus memelihara dan membangunjejaring kerja dengan berbagai institusi, antara lain dengan pemerintah daerah, lembaga-lembaga pemerintahan dan masyarakat. Networkingini harus terjadi karena akan menjadiwujud dari kerjasama yang menyeluruh dalam usaha menjadikan masyarakat luas sebagaiultimate client.

d. International recognition and reciprocity

Dikenal dan diakui secara internasional menjadi salah satu kebutuhan Arsitek dimasa depan. Era pasar bebas yang transparan dan terbuka harus dijawab tidak denganproteksi melainkan dengan kesiapan diri dan kemampuan bersaing merebut kesempatankerja. Keahlian individual Arsitek Indonesia sudah cukup dikenal, tetapi untuk membukapeluang kerja di berbagai pelosok dunia diperlukan usaha mencapai recognitioninternasional.Di lain sisi, sebagai aset bangsa, seni arsitektur masih sangat perlu diangkat lebih tinggisehingga dapat memperkuat landasan budaya Indonesia sebagai salah satu landmarkdalam kancah globalisasi.

e. Pendidikan arsitektur

Hal penting dalam aspek pendidikan arsitektur adalah pada usaha untuk melakukanakreditasi sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang terkait dengan dunia praktik.Dengan kata lain, para praktisi memberikan masukan yang dianggap penting untukdilakukan oleh perguruan tinggi bidang arsitektur sehubungan dengan perkembangan dandinamika dunia praktik. Di sisi lain, perguruan tinggi, yang tidak seluruh lulusannya akanmenjadi Arsitek perlu tetap konsisten dengan pendidikan arsitektur yang baik dan gayutdengan dunia praktik. Interface antara praktik dan pendidikan adalah proses akreditasiyang berjalan terus menerus saling berkaitan.

IV. ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAITDENGAN RENCANA UNDANG-UNDANG ARSITEK

4.1 Deskripsi Materi Peraturan Perundang-UndanganSeperti telah disebutkan terdahulu, peraturan dan perundang-undangan yang

secara langsung berkaitan dengan jasa arsitek adalah:- UU No.18/1999 tentang Jasa Konstruksi- PP No. 28,29 dan 30/2000 tentang Jasa Konstruksi- UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung- PP No. 36/2005 tentang Bangunan Gedung

Sedangkan beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak langsung terkait,namun memiliki hubungan dengan kinerja arsitek sebagai pelaku pembangunan di sektorjasa konstruksi, adalah ;- UU No 26 / 2007 tentang Penataan Ruang.- UU No 4 / 1992 tentang Perumahan Permukiman- UU No 5 / 1992 tentang Cagar Budaya- UU No 16 / 1985 tentang Rumah Susun- UU No 19 / 2002 tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual- UU No 4 / 1982 tentang Lingkungan Hidup- UU No 8 / 1999 tentang Perlindungan Konsum

naskah akademis_2

Documents