musrenbang dr. h. wahidin halim, m.si. h. andika hazrumy ... · pemberdayaan usaha mikro kecil dan...
TRANSCRIPT
Dr. H. Wahidin Halim, M.Si. H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP.Gubernur Banten Wakil Gubernur Banten
MUSRENBANGRANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
SERANG, 14 APRIL 2020
BAPPEDA PROVINSI BANTEN
5 (LIMA) FOKUS KERJA PRESIDEN TAHUN 2019-2024(RAKORNAS DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
BOGOR-SENTUL, 13 NOVEMBER 2019)
2. Pembangunan Infrastruktur dengan prioritas utama:
Menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan
distribusi;
Mempermudah akses ke kawasan wisata;
Mendongkrak lapangan kerja baru; dan
Mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DENGAN PRIORITS UTAMA:
Membangun SDM yang pekerja keras, dinamis,
terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
Mengundang kerja sama dengan talenta-talenta
global;
Mengoptimalkan kerja sama dengan industri; dan
Penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke
seluruh pelosok negeri;
BAPPEDA PROVINSI BANTEN
Lanjutan...
5. Transformasi ekonomi dengan prioritas utama transformasi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi
kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seleluruh rakyat Indonesia.
4. Penyederhanaan birokrasi dengan prioritas utama:
Pemangkasan prosedur dan birokrasi;Penyederhanaan eselonisasi dan diganti dengan
jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi; dan
Serius dalam penciptaan tujuan program pembangunan.
3. Penyederhanaan regulasi dengan peroritas utama
Menerbitkan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); dan
Merevisi undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM.
VISI DAN MISI BANTEN TAHUN 2017-2022
VISIBANTEN YANG MAJU, MANDIRI,
BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH
MISI 1 MISI 2 MISI 4 MISI 5MISI 3
MENCIPTAKAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD
GOVERNANCE)
MEMBANGUN DAN MENINGKATKAN
KUALITAS INFRASTRUKTUR
MENINGKATKAN AKSES DAN
PEMERATAAN PELAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS
MENINGKATKAN AKSES DAN
PEMERATAAN PELAYANAN KESEHATAN
BERKUALITAS
MENINGKATKAN KUALITAS
PERTUMBUHANDAN PEMERATAAN
EKONOMI
BAPPEDA PROVINSI BANTEN
TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN RPJMD PROV. BANTEN 2017 -2022
2020 2021 2022
T R RN T R RN T R RN T T T
IPM 71.35 71.42 70.81 71.77 71.95 71.39 72.20 72.44 71.92 72.75 73.21 73.68
LPE 5.70 5.71 5.07 6.00 5.82 5.17 6.20 5.53 5.02 5.80 5.95 6.10
Penduduk Miskin 5.25 5.59 10.12 5.13 5.25 9.66 5.00 4.94 9.22 5.12 5.06 5.00
TPT 8.69 9.28 5.50 8.45 8.52 5.34 8.20 8.11 5.07 8.19 8.03 7.84
Tingkat Inflasi 4.00 3.98 3.61 3.70 3.42 3.13 4.20 3.30 2.72 3.70 3.70 3.70
Gini Ratio 0.400 0.390 0.404 0.390 0.367 0.384 0.390 0.361 0.380 0.370 0.365 0.360
URAIAN INDIKATOR2017 2018 2019
Note: T=Target, R=Realisasi, dan RN=Realisasi Nasional 4 DARI 6 INDIKATOR MAKRO DIATAS CAPAIAN NASIONAL DAN TERBAIK DIANTARA 6 PROVINSI LAIN DI PULAI JAWA
Sumber : BPS Provinsi Banten
BAPPEDA PROVINSI BANTEN
SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2021
Tingkat Kemiskinan
(persen)
5,06Capaian 2019: 4,94
Gini Rasio
(indeks)
0,365Capaian 2019: 0,361
Tingkat PengangguranTerbuka (TPT) (persen)
8,03Capaian 2019: 8,11%
Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) (nilai)
73,21Capaian 2019: 72,44
Pertumbuhan Ekonomi
(persen)
5,95Capaian 2019: 5,53
3Sumber :1. RPJMD Prov. Banten 2017 -2022 2. BPS Provinsi Banten
BAPPEDA PROVINSI BANTEN
RETARGETING DAMPAK COVID-19
PROVINSI BANTEN TAHUN 2021
Tingkat Kemiskinan
(persen)
5,32
Gini Rasio
(indeks)
0,365
Tingkat PengangguranTerbuka (TPT) (persen)
8,75
Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) (nilai)
73,21Pertumbuhan Ekonomi
(persen)
4,85
3
Asumsi Hasil Perhitungan Bappeda Provinsi Banten
BAPPEDA PROVINSI BANTEN
ISU STRATEGIS PROVINSI BANTEN TAHUN 2021
TATA KELOLA PEMERINTAHAN
TRANFORMASI EKONOMI
DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
BAPPEDA PROVINSI BANTEN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD) PROVINSI BANTEN TAHUN 2021
Rancangan Tema:“Akselerasi Daya Saing Daerah melalui Peningkatan Kualitas
Sumber Daya Manusia dan Pemantapan Infrastruktur”
Peningkatan Kualitas
Sumber Daya Manusia
yang berdaya saing
Melalui Pembangunan
Akses & Mutu Pelayanan
Kesehatan, Pendidikan
dan Life Skill
PP
Penguatan Daya
Saing
Perekonomian
Reformasi Birokrasi Melalui
Pemantapan 8 ( Delapan ) Area
Perubahan ( Manajemen
Perubahan, Panataan Peraturan,
Penataan dan Penguatan
Organisasi, Penataan
Tatalaksana, Penataan Sistem
Manajemen SDM , Penguatan
Akuntabilitas, Pengawasan,
dan Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik ).
PPRKPD 2021
BANTEN
PP PP
Penguatan
Interkonektivitas
melalui Pembanguan
Infrastruktur
*) PP= PRIORITAS PEMBANGUNAN
infocorona.bantenprov.go.id
10 LANGKAH PEMPROV BANTEN DALAM PENANGANAN COVID-19
PENETAPAN KEBIJAKANKLB
GUGUS TUGASBIDANG KESEHATAN
SFH/WFHBIDANG KEUANGAN
JPSPSBB
KOMUNIKASI RESIKO
PELAYANANBIDANG KESEHATAN
UPAYA PREVENTIF
REFOCUSING ANGGARAN
DAMPAK EKONOMI
JARING PENGAMAN SOSIAL
94 5 6 7 8321 10
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
BANTUAN PEMERINTAH PUSAT,
SWASTA DAN MASYARAKAT
PENYIAPAN LAHAN PEMAKAMAN
PENETAPAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PENETAPAN KLB
PEMBENTUKAN
GUGUS TUGAS
Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.114-Huk/2020 Tanggal 13
Maret 2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Corona (COVID-19) Di
Wilayah Provinsi Banten.
Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.130-Huk/2020 Tanggal 3
April 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 Provinsi Banten (Pencabutan Keputusan
Gubernur Banten Nomor 443/Kep.120-Huk/2020 Tanggal 17 Maret 2020
tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) Provinsi Banten).
BIDANG KESEHATAN
Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.118-Huk/2020 Tanggal 17
Maret 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penyakit Infeksi
Emerging COVID-19 Di Provinsi Banten
PENETAPAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
WFH / SFHInstruksi Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 14 Maret 2020
tentang Waktu Libur Proses Mengajar Belajar di Sekolah
Instruksi Gubernur Banten Nomor 2 Tahun 2020 Tanggal 27 Maret 2020
tentang Perpanjangan Waktu Libur Proses Mengajar Belajar di Sekolah
Surat Edaran Gubernur Banten Nomor 420/786-DINDIKBUD/2020 Tanggal 27
Maret 2020 tentang Proses Belajar Mengajar Selama Darurat COVID-19
kepada Kepala SMA/SMK/SKH
BIDANG KEUANGAN
Surat Edaran Gubernur Banten Nomor 440/760-DINKES/2020 Tanggal 20 Maret
2020 tentang Penggunaan Bantuan Keuangan Dalam Rangka Penanganan Kejadian Luar
Biasa (KLB) Penyebaran COVID-19 Di Provinsi Banten
Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2020 Tanggal 20 Maret 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2019 tentang Standar
Satuan Harga Tahun Anggaran 2020
Peraturan Gubernur Banten Nomor 9 Tahun 2020 Tanggal 20 Maret 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020
Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 420/1070-DINDIKBUD/2020
Tanggal 28 Maret 2020 tentang Perpanjangan Waktu Belajar di Rumah
PENETAPAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SURAT GUBERNUR BANTEN KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERIHAL
LAPORAN PENANGANAN COVID-19
SURAT GUBERNUR BANTEN KEPADA MENTERI DALAM NEGERI PERIHAL
REFOCUSING ANGGARAN PENANGANAN COVID-19 PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGATAN 2020
BIDANG KEUANGAN
SURAT GUBERNUR BANTEN PERIHAL PERUBAHAN MEKANISME PENGELOLAAN
DAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN
SURAT GUBERNUR BANTEN KEPADA BUPATI/WALIKOTA PERIHAL
PENANGANAN BERSAMA COVID-19
SURAT GUBERNUR BANTEN KEPADA DPRD PROVINSI BANTEN PERIHAL
PEMBERITAHUAN PERUBAHAN APBD DALAM PENANGANAN COVID-19
PENETAPAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
JARING PENGAMAN
SOSIAL
Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2020, Tanggal 20 Maret 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat
Miskin Di Provinsi Banten.
PSBB
Surat Gubernur Banten kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
440/853-Dishub/2020 Tanggal 8 April 2020 Permohonan Penetapan
Pembatasan Sosial Bersekala Besar Wilayah Tangerang Provinsi Banten
LAINNYA
Surat Keputusan Bersama Tim Pembina SAMSAT Provinsi Banten antara Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Banten dengan Kepolisian Daerah Banten dan PT.
Jasa Raharja Nomor 973/24-BAPENDA/2020; B/653/III/2020/DITLANTAS;
KEP/8/2020 tentang Penutupan Sementara Layanan Kantor Bersama SAMSAT
dalam Upaya Pencegahan COVID-19
KOMUNIKASI RESIKO
SECARA LANGSUNG SECARA TIDAK LANGSUNG
SEMINAR TENAGA KESEHATAN
RAPAT KOORDINASI : FORKOMPINDA,
KEPALA DAERAH KAB/KOTA, ORGANIASI
PROFESI, DPRD, STACHOLDER
PENYULUHAN MASYARAKAT
MEDIA LUAR RUANG
MEDIA CETAK
MEDIA ELEKTRONIK/ONLINE
MEDIA SOSIAL
YOUTUBE
WEBSITE https://infocorona.bantenprov.go.id/
APLIKASI PENGADUAN
CALL CENTER
SMS
ELECTRONIK MAIL
VIDEO CONFERENCE
PELAYANAN BIDANG KESEHATAN
Puskesmas & Rumah Sakit
Menyiapkan 243 Puskesmas sebagaipenjaringan ODP dan Pemantauan Karantinarumah selama 14 hari
Menyiapkan 108 rumah sakit sebagaipenjaringan ODP dan PDP ringan sertakarantina RS untuk PDP ringan
Rumah Sakit Rujukan
2 rumah sakit rujukan Covid
SK Kemenkes : RS Kab. Tangerang & RS DP Kab. Serang
Penambahan 3 rumah sakit rujukan covid SK Gubernur : RS Balarja, RS Siloam Kelapa dua& RS Banten sebagai RS Khusus rujukan covid
Penambahan 1 RS rujukan covid SK Walikota : RSUD Kota Tangerang
Laboratorium
Mengusulkan Lab RSUD Kab. Tangerang menjadi Lab rujukan covid selain lab yang telah ditunjuk kemenkes
Mengusulkan Labkesda Provinsi Bantensebagai lab rujukan covid
PENYIAPAN FASILITAS KESEHATAN
1 2 3
PENETAPAN RS RUJUKAN COVID-10
SK Kementerian SK GUBERNUR SK WALIKOTA
• RSUD Kab.Tangerang
[10 tempat tidur]
• RSUD Kab. Serang
[10 tempat tidur]
• RSUD BANTEN
[250 tempat tidur]
• RSUD Balaraja
[11 tempat tidur]
• RSUD Siloam
[40 tempat tidur]
• RSUD Kota Tangerang
[26 tempat tidur]
TOTAL TT
348
TENAGA KESEHATAN
PERAWATPENUNJANG
MEDIS
• Karantina Hotel Le-dian & Le-Semar
• Makan 3x• Extra Fooding• Vitamin• Kendaraan antar jemput• Checkup berkala• Insentif
1 DOKTER UMUM 50.000.000
2 DOKTER SPESIALIS 75.000.000
3 TIM ADVOKASI DAN ETIK 27.000.000
4 KEPALA PERAWAT 27.000.000
5 PERAWAT ICU 20.000.000
6 KEPALA PERAWAT RUANGAN 22.000.000
7 PERAWAT RUANGAN 17.500.000
8 PENUNJANG MEDIS DAN NON MEDIS 15.000.000
9 SATPAM, OB & SUPPORTING STAFF 5.000.000
FASILITAS
INSENTIF
SURVAILAN
• Sistem kewaspadaandini dan respon cepat
• Pemetaan kasus ODP, PDP dan Confirm
TRACING KONTAK
• Anggota Keluarga KasusPositif COVID-19
• Petugas Kesehatan yang merawat Kasus PositifCOVID-19
• Teman dekat kasus PositifCOVID-19
PENJARINGAN
• Rapid test untuk ODP, PDP, Tenaga Kesehatankontak erat
MELAKUKAN PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI
HASIL PEMAKAIAN RAPID DIAGNOSTIC TEST (RDT) COVID-19 DI KABUPATEN / KOTA
SAMPAI DENGAN TANGGAL 10 - April - 2020
NO TANGGAL LOKASI RDT SASARAN
JUMLAH HASIL RDT
INVALID SISAKETERSEDIAANREAKTIF NON REAKTIF
1 10/04/2020 Kabupaten Serang
- Kasus PDP
- Kasus ODP
- Tenaga kesehatan
(Kontak PDP dan
Konfirm)
1.260 4 490 0 766
2 09/04/2020 Kabupaten Tangerang 2.740 113 1057 0 1570
3 10/04/2020 Kabupaten lebak 800 2 96 1 701
4 10/04/2020 Kabupaten Pandeglang 1.240 3 218 9 1.010
5 09/04/2020 Kota Tangerang 5000 101 2658 5 2.236
6 10/04/2020 Kota Cilegon 560 2 247 3 308
7 10/04/2020 Kota Serang 840 0 283 2 555
8 10/04/2020 Kota Tangsel 2.740 35 921 1 1.783
JUMLAH 15.180 260 5.970 21 8.929
1. Kota Tangerang : Kunciran Indah, kec. Pinang-. Kelapa Indah. , kec. tangerang-. Poris Plawad Indah, kec. Cipondoh
2. Kab. Tangerang : Pagedangan, kec. Pagedangan-. Gelam Jaya, kec. Pasar Kemis-. Bencongan, kec. Kelapa dua
3. Kota Tangsel : Pondok Aren, kec. Pondok Aren-. Jombang, kec. Ciputat -. Lengkong gudang timur, kec. Serpong
4. Kota Serang : Unyur, kec. Serang- Banjar Agung, kec. Cipocok Jaya
5. Kab. Serang : Nambo Ilir, kec. Kibin
RENCANA RAPID TEST MASAL
Pelaksanaan : Sabtu 18 April 2020, lokasi :
1. Lokasi pasien positif meninggal [Tangerang Raya]
2. Lokasi pasien pesebaran kasus positif terbanyak [Tangerang Raya]
3. Lokasi pasien positif [Kab. dan Kota Serang]
Pertimbangan pemilihanlokasi rapid test
KENDALA DALAM RESPON PENGENDALIAN COVID-19 DI PROVINSI BANTEN
Sulitnya mendapatkan masker N95
Terbatasnya obat chloroquine, oseltamivir, BHP dan
harga yang tidak rasional/berubah setiap saat
Terbatasnya sarana pengambilan spesimen dan
ketersediaan reagen
Lamanya proses pemeriksaan hasil lab di Litbangkes dan BBTKL
Belum tersedianya ambulance yang sesuai dengan
standar kegawatdaruratan
UPAYA PREVENTIF
PENYEMPROTAN DESINFEKTAN
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN BAHAN PANGAN APRIL S.D OKTOBER
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
Beras Gula Pasir*) Minyak Goreng Daging Sapi Daging Ayam Telur Ayam Susu**) Sayuran danBuah-Buahan
LPG Garam***)
APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER
1. Ketersediaan Pangan sampai 3
Bulan Kedepan Aman.
2. Panen Bulan April, diproyeksikan
s.d Oktober surplus beras
160.132 Ton.
3. Stok beras Bulog DKI-Banten
Sebesar 85.803 Ton.
4. Bulog hanya dapat menyerap
17.000 Ton Beras Petani (7,05%).
INDUSTRI
INDUSTRI KECIL MENENGAH/IKM
PUSAT PERBELANJAAN
(MALL)
SEKTOR PARIWISATA
PERHOTELAN DAN
RESTAURANT
SEKTOR INFORMAL
PASAR TRADISIONAL
20 Mall Tutup
31.487 org dirumahkan
3.109 org PHK
120 unit tutup
400 tenaga kerja
Rp 377.138 kerugian
5.164 PHK
41.995 dirumahkan
Harga sembako naik
Pembeli menurun 60%
Omset menurun
hingga 40%
Okupansi menurun
hanya 5-10%
DAMPAK
COVID-19
50% tdk bekerja
5500 Tenaga Kerja
DAMPAK COVID-19 TERHADAPEKONOMI BANTEN
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DATA KARTU PRA KERJA
SEKTOR INDUSTRI
9.180 ORANG
SEKTOR RETAIL
34.596 ORANG
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
REFOCUSING ANGGARAN TAHAP I
1,071
TRILYUN
PENANGANAN KESEHATAN
105,15 MILYAR
JARING PENGAMAN
SOSIAL
934,60
MILYAR
- OBAT
- APB
- BHP
- INSENTIF TENAGA MEDIS
- MAKAN MINUM PASIEN & PETUGAS
- TEMPAT TINGGAL PETUGAS
ALOKASI UNTUK :
- 670.000 KK Rp. 500.000 selama 2
bulan = 670.000.000.000, dan
- Rp264.603.153.218,00 untuk 1 (satu)
bulan berikutnya.
PENANGANAN DAMPAK
EKONOMI
32 MILYAR
STIMULAN PEMULIHAN EKONOMI
2.050 IKM/UKM SEBESAR
Rp32.950.000.000
TOTAL DANA COVID
MENJADI
1,22 T
REFOCUSING ANGGARAN TAHAP II
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
ALOKASI REFOCUSING ANGGARAN DALAM RANGKA
PENANGANAN COVID-19 (DALAM MILYAR RUPIAH)
934.60
161.26105,15
32,00
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PENGARUH PENURUNAN DANA TRANSFER PUSAT KE
PROVINSI BANTEN1. Semula : Rp4.4 Trilyun
2. Turun : Rp339.4 Milyar (34%)
3. Menjadi : Rp4.06 Trilyun
Penurunan tersebut berpengaruh terhadap postur APBD Provinsi Banten Tahun 2020.
Mengalokasikan Social Safety net/jaring pengaman sosial(baru 3 bulan) sebesar Rp934,6 Milyar yaitu mengcover670 ribu KK sebesar Rp. 500 ribu per bulan.
Penyaluran dana jaring pengamanan social direncanakanakan diberikan dalam bentuk BANTUAN LANGSUNG TUNAI lebih aman,efektif dan efisien, dan diharapkanada multi player efek dalam menggerakan ekonomi
Saat ini Pemerintah Provinsi Banten sedangmerekonstruksi APBD TA. 2020, seiring denganpenurunan dana transfer pusat tersebut dan juga penurunan dari PAD yang diprediksi sebesar 21,39%
PENDAPATAN BELANJA DAERAH PEMBIAYAAN DAERAH
12.609.363.396.38813.214.391.206.388
605.027.810.000
10.520.978.406.277
11.415.816.012.535
894.837.606.258
STRUKTUR P-APBD PROVINSI BANTEN TA 2020
Refocusing Tahap 1 Refocusing Tahap 2
(2.088.384.990.111)
-16,56%
(1.798.575.193.853)
-13,61%
289.809.796.258
47,90%
PENAMBAHAN /
(PENGURANGAN)
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DANA PERIMBANGAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
8.154.745.690.388
4.404.115.987.000
50.501.719.000
6.410.258.578.376
4.064.648.280.801
46.071.574.100
TARGET PENDAPATAN DAERAH
Refocusing Tahap 1 Refocusing Tahap 2
(1.796.942.861.117)(1.744.487.112.012)
-21,39%
(339.467.706.199)
-7,71%
430.171.900
8,77%
PENAMBAHAN /
(PENGURANGAN)
*Angka dalam proses
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG
8.228.455.725.428
4.985.935.480.960
8.811.161.384.656
2.604.654.627.879
ALOKASI BELANJA DAERAH
Refocusing Tahap 1 Refocusing Tahap 2
Perubahan Belanja dalam Rangka
Penanganan Covid 19
582.705.659.228
7,08%
(2.381.280.853.081)
-47,76%
PENAMBAHAN /
(PENGURANGAN)
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
655.027.810
50.000.000.000
924.837.606.258
30.000.000.000
ALOKASI PEMBIAYAAN DAERAH
Refocusing Tahap 1 Refocusing Tahap 2
269.809.796.258
47,90%
20.000.000.000
40%
PENAMBAHAN /
(PENGURANGAN)
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
STRUKTUR PERUBAHAN PENJABARAN APBD TA 2020
KODE URAIAN PERDA
APBD TA 2020
HASIL PERGESERAN
APBD TAHAP II
BERTAMBAH/
(BERKURANG) PERSEN
1 2 3 4 5 = 4 -3 6 = 5 / 3 *100
4 PENDAPATAN 12.609.363.396.388 10.520.978.406.277 (2.088.384.990.111) (16,56)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 8.154.745.690.388 6.410.258.578.376 (1.744.487.112.012) (21,39)
4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 7.748.115.000.000 6.139.342.201.412 (1.608.772.798.588) (20,76)
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 20.700.708.000 10.350.354.000 (10.350.354.000) (50,00)
4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 51.511.432.000 49.966.089.040 (1.545.342.960) (3,00)
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 334.418.550.388 210.599.933.924 (123.818.616.464) (37,03)
4.2 DANA PERIMBANGAN 4.404.115.987.000 4.064.648.280.801 (339.467.706.199) (7,71)
4.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 510.061.378.000 392.747.261.060 (117.314.116.940) (23,00)
4.2.2 Dana Alokasi Umum 1.159.302.397.000 1.043.372.157.300 (115.930.239.700) (10,00)
4.2.3 Dana Alokasi Khusus 2.734.752.212.000 2.628.528.862.441 (106.223.349.559) (3,88)
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 50.501.719.000 46.071.547.100 (4.430.171.900) (8,77)
4.3.1 Pendapatan Hibah 6.200.000.000 6.200.000.000 - -
4.3.2 Dana Insentif Daerah 44.301.719.000 39.871.547.100 (4.430.171.900) (10,00)
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
KODE URAIAN PERDA
APBD TA 2020
HASIL PERGESERAN
APBD TAHAP II
BERTAMBAH/
(BERKURANG) PERSEN
1 2 3 4 5 = 4 -3 6 = 5 / 3 *100
5 BELANJA DAERAH 13.214.391.206.388 11.415.816.012.535 (1.798.575.193.853) (13,61)
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.228.455.725.428 8.811.161.384.656 582.705.659.228 7,08
5.1.1 Belanja Pegawai 2.483.527.717.300 2.483.527.717.300 - -
5.1.4 Belanja Hibah 2.333.530.401.200 2.333.530.401.200 - -
5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 80.979.000.000 66.979.000.000 (14.000.000.000) (17,29)
5.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota 2.783.518.606.928 2.200.707.140.938 (582.811.465.990) (20,94)
5.1.7Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah
Daerah/Pemerintahan Desa dan Partai Politik 501.900.000.000 501.900.000.000 - -
5.1.8 Belanja Tidak Terduga 45.000.000.000 1.224.517.125.218 1.179.517.125.218 2.621,15
5.2 BELANJA LANGSUNG 4.985.935.480.960 2.604.654.627.879 (2.381.280.853.081) (47,76)
2.2.1 Belanja Pegawai 76.746.725.000 76.746.725.000 - -
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.880.428.063.605 1.938.968.399.887 (941.459.663.718) (32,68)
2.2.3 Belanja Modal 2.028.760.692.355 671.703.474.992 (1.357.057.217.363) (66,89)
SURPLUS/(DEFISIT) (605.027.810.000) (894.837.606.258) (289.809.796.258) 47,90
6 PEMBIAYAAN DAERAH 605.027.810.000 894.837.606.258 289.809.796.258 47,90
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 655.027.810.000 924.837.606.258 269.809.796.258 41,19
6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya 655.027.810.000 924.837.606.258 269.809.796.258 41,19
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 50.000.000.000 30.000.000.000 (20.000.000.000) (40,00)
6.2.1 Penyertaan Modal 50.000.000.000 30.000.000.000 (20.000.000.000) (40,00)
SILPA / (SIKPA) - - - #DIV/0!
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR
HK.01.07/MENKES/249/2020 TANGGAL 12
APRIL 2020 TENTANG PENETAPAN
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI
WILAYAH KABUPATEN TANGERANG, KOTA
TANGERANG DAN KOTA TANGERANG
SELATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN COVID-19
Sosialisasi Bahaya
Mudik dan Physical
Distancing
Penyediaan Fasilitas
Kesehatan di Transportasi
Pengawasan Lapangan
Menghambat
Penyebaran
COVID-19
Sarana dan
Prasarana
Transportasi
Penegak Hukum
PENGENDALIAN MUDIK
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
CONTOH PHYSICAL DISTANCING DI KENDARAANKABIN PESAWAT KERETA API BUS/KAPAL MINI BUS MOBIL DAN MOTOR
7 SEAT
5 SEAT
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
0
100
200
300
400
500
600
Terminal Rangkasbitung
Kend Datang Pnp Datang Kend Brkt Pnp Brkt
0
100
200
300
400
500
600
700
Terminal Labuan
Kend Datang Pnp Datang Kend Brkt Pnp Brkt
DATA KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN PENUMPANG
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Kendaraan
-
50.000
100.000
150.000
Lalulintas Kendaraan Di Jalan Tol Tangerang - Merak
Kendaraan
ARUS LALULINTAS KENDARAAN
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PEMBATASAN PELAYANAN ANGKUTAN KERETA API
1. Penghentian Operasional KA Lokal
Rangkasbitung – Merak (Mulai 1 April)
2. Pengurangan Waktu Operasi KRL Rangkasbitung –
Tanah Abang (Mulai 6 April)
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
#BANTENLAWANCOVID-19
TERIMA KASIH