muhammad nur jamaluddin (mnj) jawaban … · prosedur dan syarat pendirian pt terbaru yang wajib...
TRANSCRIPT
1
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
JAWABAN TUGAS HUKUM PERUSAHAAN
VERSI REFERENSI I
Prosedur dan Syarat Pendirian PT Terbaru Yang Wajib Anda Ketahui
Sejak awal tahun 2016, Pemerintah terus berupaya untuk mempermudah
prosedur memulai usaha. Selain jumlah pengusaha di Indonesia yang masih sangat
sedikit dibandingkan negara tetangga, mendirikan usaha baru dinilai memberikan
nilai tambah karena membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan
menggerakkan perekonomian lokal. Salah satu inisiatif yang dilakukan Pemerintah
adalah dengan mempermudah pendirian Perseroan Terbatas (PT). Berikut ini kami
paparkan prosedur dan syarat pendirian PT terbaru yang wajib anda ketahui bila
ingin memulai atau mengembangkan bisnis.
1. Modal Untuk Mendirikan PT
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (“UUPT”), modal dasar PT adalah sebesar Rp 50 juta dengan
minimal 25% nya disetorkan sebagai modal disetor PT. Persyaratan ini
kerap menjadi kendala bagi mereka yang ingin mendirikan PT tapi
modalnya pas-pasan. Padahal mereka paham bahwa mendirikan PT yang
memiliki badan hukum dapat mengurangi risiko berbisnis di kemudian hari.
Pemerintah kemudian mengeluarkan aturan baru dimana besaran
modal dasar untuk pendirian PT tergantung pada kesepakatan para
pendirinya. Hal ini disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29
Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (“PP
29/2016”). Meski demikian, persyaratan modal ini hanya berlaku bagi
UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Untuk mempelajari lebih lanjut
mengenai modal dan kemudahan persyaratan lain untuk mendirikan PT ini
bisa dipelajari di tautan berikut ini.
2. Domisili Usaha di Virtual Office
Sebagian customer Easybiz yang ingin mendirikan PT di wilayah
Jakarta terhalang dengan kendala domisili usaha. Hal ini kurang lebih
dipengaruhi oleh adanya Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun
2
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Adanya
aturan ini membagi wilayah Jakarta ke dalam zona-zona seperti zona
pemukiman, zona campuran, dan sebagainya. Tanpa domisili usaha yang
sesuai peruntukannya, sebuah badan usaha tidak akan bisa mendapatkan
selembar kertas Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP). Padahal
SKDP ini penting untuk mendapatkan dokumen legalitas usaha lainnya
seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan, Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) atau izin usaha lainnya, dan Tanda Daftar Perusahaan
(TDP).
Rata-rata mereka belum punya cukup biaya untuk menyewa ruang
kantor yang sesuai zonasi untuk domisili usaha. Oleh karena itulah,
berdomisili usaha di Virtual Office menjadi opsi yang lebih hemat bagi
usaha yang ingin berdomisili di Jakarta. Memang akan ada persyaratan
tambahan bila anda menggunakan Virtual Office sebagai domisili usaha.
Salah satunya adalah keharusan adanya salah satu direksi PT yang akan
didirikan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jakarta.
Memang penting bagi anda untuk mengetahui persyaratan domisili
di daerah yang akan anda jadikan sebagai domisili usaha untuk mendirikan
PT. Hal ini karena kerap kali terdapat perbedaan persyaratan antara daerah
yang satu dengan yang lain. Misalnya, jika domisili usaha Anda di Bogor
dan Tangerang, maka Anda bisa menggunakan rumah sampai batasan
tertentu. Sementara jika di Depok, anda harus menggunakan bangunan
yang peruntukannya dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah
sebagai tempat usaha, bukan rumah tinggal. Selain itu, tak jarang diminta
Undang-Undang Gangguan (UUG atau HO) sebagai persyaratan tambahan,
misalnya di Depok dan Bogor.
3. Menentukan Bidang Usaha Sesuai KBLI Terbaru Tahun 2015
Dalam menentukan bidang usaha, setidaknya poin-poin berikut
perlu anda perhatikan:
a. Anda bisa memilih bidang usaha apapun, kecuali yang tertutup dan
yang dilarang oleh peraturan.
3
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
b. Bidang usaha yang anda pilih harus dimasukkan dan tertera dalam
akta pendirian PT.
c. Bidang usaha yang anda pilih akan menentukan jenis izin usaha
yang perlu anda miliki.
d. Bidang usaha yang anda pilih sebaiknya spesifik dan sesuai KBLI
terbaru. Jika anda ingin berbisnis perdagangan umum (general
trading), anda perlu spesifik komoditas apa yang akan anda jual,
misalnya untuk perdagangan pakaian eceran ada di kode 4771.
e. Anda juga perlu memperhatikan kode KBLI dengan teliti karena hal
ini akan terkait erat dengan prosedur pengurusan izin usaha bagi
bisnis anda.
KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) merupakan
klasifikasi aktivitas atau kegiatan ekonomi yang menjadi rujukan bagi
instansi terkait untuk melihat kode bidang usaha yang akan menentukan
jenis izin usaha yang sesuai. Untuk usaha perdagangan umum, kode
bidang usaha ini akan dimuat dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
Lebih lanjut kode bidang usaha dari bisnis utama anda akan dicantumkan
di Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
Merujuk pada praktik di lapangan, ada 2 (dua) jenis KBLI yang
masih digunakan yaitu KBLI Tahun 2009 dan KBLI Tahun 2015. KBLI 2009
merujuk pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun
2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, sementara KBLI
2015 merujuk pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95
Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. KBLI 2015
merupakan pemuktakhiran data lapangan usaha dari KBLI 2009 dengan
melihat pada pergerakan perubahan pola dan perkembangan ekonomi
Indonesia.
Berdasarkan analisa Easybiz, terdapat perbedaan redaksional dalam
uraian kode bidang usaha di KBLI 2009 dan KBLI 2015. Dalam KBLI 2009,
tiap kode disebutkan secara spesifik dan jumlah kode bidang usaha yang
dapat diadopsi ke dalam SIUP lebih sedikit. Sementara KBLI 2015 tampak
berusaha menggeneralisir bidang usaha. Selain itu, lebih banyak kode
4
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
bidang usaha dalam KBLI 2015 yang dapat diadopsi ke dalam SIUP. Hal ini
untuk memudahkan bagi pelaku usaha, terutama UMKM, dalam
menentukan bidang usahanya.
Anda tidak perlu bingung mengenai hal ini. Biasanya tiap
Pemerintah Daerah sudah membuat bentuk sederhana dari kode KBLI yang
bisa dijadikan rujukan dalam mengurus izin usaha di daerah bersangkutan.
Misalnya untuk di Jakarta, anda bisa melihat pada Keputusan Kepala BPTSP
DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2016 jika bisnis anda hanya memerlukan
SIUP sebagai izin usahanya. Hubungi Easybiz bila Anda mengalami
kesulitan dalam menentukan bidang usaha yang anda inginkan sesuai
dengan KBLI.
4. Persyaratan BPJS Ketenagakerjaan Untuk Mendirikan PT
Meski terkesan sederhana, persyaratan BPJS untuk mendirikan PT
ini kerap menjadi kendala. Pengurusan online masih memakan waktu lebih
lama ketimbang pengurusan secara manual. Berdasarkan pengalaman
kami, prosedur manual dimana pemohon datang langsung ke kantor BPJS
pun belum dapat diselesaikan pada hari yang sama. Kenapa BPJS
Ketenagakerjaan ini penting? Di beberapa wilayah, misalnya Jakarta,
adanya sertifikat BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu persyaratan
untuk dapat mengurus SKDP. Jika anda menyimak poin 2 diatas, tanpa
SKDP akan sulit untuk mendapatkan dokumen legalitas usaha lainnya
seperti NPWP badan, SIUP atau izin usaha lainnya, dan TDP. Untuk
mengurus BPJS Ketenagakerjaan, berikut dokumen yang perlu anda
siapkan:
a. Formulir yang sudah diisi;
b. Akta pendirian PT;
c. Surat pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM
(bagi PT); dan
d. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP dari karyawan PT yang
didaftarkan.
Setelah permohonan anda terverifikasi, anda akan mendapat email
penetapan besaran iuran pertama. Kemudian akan ada formulir online yang
5
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
perlu diisi kembali sebelum anda mendapatkan lembar kode iuran. Dengan
berbekal kode iuran tersebut, anda melakukan penyetoran iuran pertama
BPJS Ketenagakerjaan, dan akhirnya anda bisa mengambil sertifikat BPJS
Ketenagakerjaan atas nama PT anda di kantor BPJS.
5. NPWP Direktur dan NPWP Perusahaan
Dalam pengurusan NPWP badan bagi PT saat ini, Kantor Pajak
memberikan aturan main baru.
Pertama, NPWP direktur PT yang bersangkutan harus sudah
dalam format terbaru yaitu format tahun 2015. Ciri khas dari format terbaru
ini adalah adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP direktur
bersangkutan yang tertera di kartu NPWP pribadinya. Selain NIK, alamat
yang tertera di kartu NPWP pribadi tersebut harus sama dengan alamat
yang tertera dalam KTP yang masih berlaku.
Kedua, untuk meningkatkan ketaatan pajak, direktur PT sebaiknya
tidak memiliki tunggakan pajak. Jika ada tunggakan SPT Tahunan, maka
yang bersangkutan harus terlebih dahulu membayar tunggakan pajak
tersebut beserta dengan denda keterlambatannya. Biaya denda mulai dari
Rp 100 ribu per tahun, tergantung pada seberapa tepat waktu anda dalam
melunasi tunggakan beserta denda tersebut.
6. SIUP dan TDP Online
Untuk anda yang ingin mendirikan PT yang bergerak di
perdagangan umum, maka izin usahanya adalah Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP). Untungnya bagi anda yang ingin mendirikan PT di
Jakarta, sekarang dapat menggunakan layanan untuk mendapatkan SIUP
dan TDP secara online dan simultan. Namun layanan ini masih
membedakan antara SIUP kecil dengan SIUP menengah dan besar.
Bagi PT dengan SIUP menengah dan besar, artinya modal disetor
PT diatas Rp 500 juta, dapat mengajukan permohonan SIUP dan TDP
secara online dan simultan. Artinya, dengan sekali login dan pengisian
formulir online, anda akan mendapatkan SIUP dan TDP sekaligus.
Bagi PT dengan SIUP kecil, artinya modal disetor PT berkisar dari
Rp 50 juta sampai Rp 500 juta, tidak dapat simultan. Setidaknya anda perlu
6
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
2 (dua) kali login, pertama saat mengajukan SIUP secara online. Kedua,
saat mengajukan permohonan TDP secara online setelah SIUP terbit.
Berdasarkan pengalaman Easybiz menggunakan fitur layanan SIUP
dan TDP online, dari waktu ke waktu telah ada perbaikan layanan. Jam
terbang akan berpengaruh pada kesuksesan anda dalam menggunakan
fitur ini. Mudah-mudahan fitur layanan online ini dapat ditiru oleh daerah
lain agar dapat membantu mempermudah prosedur pendirian PT.
Bandung, 8 Oktober 2017
Penulis,
Yovy Aprilah
7
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
DAFTAR PUSTKA
A. Buku-buku
Fuady, Munir. 2003. “Perseroan Terbatas Paradigma Baru”, Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti.
Kansil, CST. 2001. Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam
EKonomi) Bagian I. Jakarta: Pradnya Paramita.
Rahardo, Handri. 2009. Hukum Perusahaan. Yogyakarta: Pustaka
Yustisia.
Sumantoro, &bSutantyo R. Hadikusumo, 1991. Pengertian Pokok
Hukum Perusahaan, Jakarta: Rajawali Press.
Charlesworth and Morse, Company Law ELBS, Fourteenth, 2009. Dalam
Bukunya M. Yahya Harahap S.H, Hukum Perseroan Terbatas.
Corporation, Aspen Law and business, 2009. Dalam Bukunya M. Yahya
Harahap, S.H Hukum Perseroan Terbatas.
A, James Barros JD cs, Law For Business Law, Irwin, Boston, 2009.
Dalam Bukunya M. Yahya Harahap, S.H Hukum Perseroan Terbatas.
B. Perundang-undangan
Indoesia, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van
Koophandel voor Indonesie S.1847-23).
Indoesia, Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas.
Indoesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas.
Indoesia, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
Indoesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar
Perusahaan.
Indoesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen
Perusahaan.
Indoesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha
Milik Negara.
8
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
C. Sumber Lain
http://artonang.blogspot.co.id/2016/02/pengertian-unsur-unsur-ciri-
ciri.html. Diakses 8 Oktober 2017.
http://artonang.blogspot.co.id/2015/12/badan-hukum.html. Diakses 8
Oktober 2017.
9
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
JAWABAN TUGAS HUKUM PERUSAHAAN
VERSI REFERENSI II
A. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas (PT)
Adapun yang menjadi syarat umum pendirian Perseroan Terbatas
adalah sebagai berikut:
1. Fotokopi Kantu Tanda Penduduk (KTP) para pemegang saham dan
pengurus, minimal 2 orang;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) penanggung jawab / direktur;
3. Nomor Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penanggung jawab;
4. Pas foto penanggung jawab ukuran 3X4 (2 lembar berwarna);
5. Fotokopi PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan;
6. Fotokopi surat kontrak/sewa kantor atau bukti kepemilikan tempat
usaha;
7. Surat keterangan domisili dari pengelola gedung jika berdomisili di
gedung perkantoran;
8. Surat keterangan RT/RW (jika dibutuhkan, untuk perusahaan yang
berdomisili di lingkungan perumahan) khusus luar Jakarta;
9. Kantor berada di wilayah perkantoran/plaza, atau ruko, atau tidak
berada di wilayah pemukiman; dan
10. Siap disurvei.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas adalah sebagai berikut:
1. Pendiri minimal 2 orang atau lebih (Pasal 7 ayat 1);
2. Akta Notaris yang berbahasa Indonesia;
3. Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam
rangka peleburan (Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3);
4. Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri kehakiman dan diumumkan
dalam BNRI (Pasal 7 ayat 4);
5. Modal dasar minimal Rp. 50 juta dan modal disetor minimal 25% dari
modal dasar (Pasal 32 dan Pasal 33);
10
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
6. Minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris (Pasal 92 ayat 3 & Pasal
108 ayat 3)
7. Pemegang saham harus WNI atau badan hukum yang didirikan
menurut hukum Indonesia, kecuali PT PMA.
B. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas (PT)
Untuk mendirikan PT, harus dengan menggunakan akta resmi ( akta
yang dibuat oleh notaris ) yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari
perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain.
Akta ini harus disahkan oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman). Untuk mendapat izin dari menteri
kehakiman, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. Perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan
kesusilaan;
2. Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-Undang; dan
3. Paling sedikit modal yang ditempatkan dan disetor adalah 25% dari
modal dasar. (sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1995 & UU No. 40 Tahun
2007, keduanya tentang perseroan terbatas).
Bilamana seseorang akan mendirikan perseroan terbatas, maka
para pendiri, yang biasanya terdiri dari 2 orang atau lebih, melakukan
perbuatan hukum sebagai yang tersebut di bawah ini:
1. Para pendiri datang di kantor notaris untuk diminta dibuatkan akta
pendirian Perseroan Terbatas. Yang disebut akta pendirian itu termasuk
di dalamnya anggaran dasar dari Perseroan Terbatas yang
bersangkutan. Anggaran dasar ini sendiri dibuat oleh para pendiri,
sebagai hasil musyawarah mereka. Kalau para pendiri merasa tidak
sanggup untuk membuat anggaran dasar tersebut, maka hal itu dapat
diserahkan pelaksanaannya kepada notaris yang bersangkutan;
2. Setelah pembuatan akta pendirian itu selesai, maka notaris
mengirimkan akta tersebut kepada Kepala Direktorat Perdata,
Departemen Kehakiman. Akta pendirian tersebut juga dapat dibawa
sendiri oleh para pendiri untuk minta pengesahan dari Menteri
11
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
Kehakiman, tetapi dalam hal ini Kepala Direktorat Perdata tersebut
harus ada surat pengantar dari notaris yang bersangkutan. Kalau
penelitian akta pendirian Perseroan Terbatas itu tidak mengalami
kesulitan, maka Kepala Direktorat Perdata atas nama Menteri
Kehakiman mengeluarkan surat keputusan pengesahan akta pendirian
Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Kalau ada hal-hal yang harus
diubah, maka perubahan itu harus ditetapkan lagi dengan akta notaris
sebagai tambahan akta notaris yang dahulu. Tambahan akta notaris ini
harus mnedapat pengesahan dari Departemen Kehakiman. Setelah itu
ditetapkan surat keputusan terakhir dari Departemen Kehakiman
tentang akta pendirian Perseroan Terbatas yang bersangkutan;
3. Para pendiri atau salah seorang atau kuasanya, membawa akta
pendirian yang sudah mendapat pengesahan dari Departemen
Kehakiman beserta surat keputusan pengesahan dari Departemen
Kehakiman tersebut ke kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang
mewilayahi domisili Perseroan Terbatas untuk didaftarkan. Panitera
yang berwenang mengenai hal ini mengeluarkan surat pemberitahuan
kepada notaris yang bersangkutan bahwa akta pendirian PT sudah
didaftar pada buku register PT;
4. Para pendiri membawa akta pendirian PT beserta surat keputusan
tentang pengesahan dari Departemen Kehakiman, serta pula surat dari
Panitera Pengadilan negeri tentang telah didaftarnya akta pendirian PT
tersebut ke kantor Percetakan Negara, yang menerbitkan Tambahan
Berita Negara RI. Sesudah akta pendirian PT tersebut diumumkan
dalam Tambahan Berita Negara RI,maka PT yang bersangkutan sudah
sah menjadi badan hukum.
5. Setelah mendapat pengesahan, dahulu sebelum adanya UU mengenai
Perseroan Terbatas (UU No. 1 tahun 1995) Perseroan Terbatas harus
didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat, tetapi setelah berlakunya
UU NO. 1 tahun 1995 tersebut, maka akta pendirian tersebut harus
didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Perusahaan (sesuai UU Wajib Daftar
Perusahaan tahun 1982) (dengan kata lain tidak perlu lagi didaftarkan
12
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
ke Pengadilan negeri, dan perkembangan tetapi selanjutnya sesuai UU
No. 40 tahun 2007, kewajiban pendaftaran di Kantor Pendaftaran
Perusahaan tersebut ditiadakan juga. Sedangkan tahapan
pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia ( BNRI ) tetap
berlaku, hanya yang pada saat UU No. 1 tahun 1995 berlaku
pengumuman tersebut merupakan kewajiban Direksi PT yang
bersangkutan tetapi sesuai dengan UU NO. 40 tahun 2007 diubah
menjadi merupakan kewenangan/kewajiban Menteri Hukum dan HAM.
6. Setelah tahap tersebut dilalui maka perseroan telah sah sebagai badan
hukum dan perseroan terbatas menjadi dirinya sendiri serta dapat
melakukan perjanjian-perjanjian dan kekayaan perseroan terpisah dari
kekayaan pemiliknya.
7. Modal dasar perseroan adalah jumlah modal yang dicantumkan dalam
akta pendirian sampai jumlah maksimal bila seluruh saham dikeluarkan.
Selain modal dasar, dalam perseroan terbatas juga terdapat modal
yang ditempatkan, modal yang disetorkan dan modal bayar. Modal
yang ditempatkan merupakan jumlah yang disanggupi untuk
dimasukkan, yang pada waktu pendiriannya merupakan jumlah yang
disertakan oleh para persero pendiri. Modal yang disetor merupakan
modal yang dimasukkan dalam perusahaan. Modal bayar merupakan
modal yang diwujudkan dalam jumlah uang.
Bandung, 8 Oktober 2017
Penulis,
Dendinar Badrusalam
13
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
DAFTAR PUSTKA
A. Buku-buku
Fuady, Munir. 2003. “Perseroan Terbatas Paradigma Baru”, Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti.
Kansil, CST. 2001. Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam
EKonomi) Bagian I. Jakarta: Pradnya Paramita.
Rahardo, Handri. 2009. Hukum Perusahaan. Yogyakarta: Pustaka
Yustisia.
Sumantoro, &bSutantyo R. Hadikusumo, 1991. Pengertian Pokok
Hukum Perusahaan, Jakarta: Rajawali Press.
Charlesworth and Morse, Company Law ELBS, Fourteenth, 2009. Dalam
Bukunya M. Yahya Harahap S.H, Hukum Perseroan Terbatas.
Corporation, Aspen Law and business, 2009. Dalam Bukunya M. Yahya
Harahap, S.H Hukum Perseroan Terbatas.
A, James Barros JD cs, Law For Business Law, Irwin, Boston, 2009.
Dalam Bukunya M. Yahya Harahap, S.H Hukum Perseroan Terbatas.
B. Perundang-undangan
Indoesia, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van
Koophandel voor Indonesie S.1847-23).
Indoesia, Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas.
Indoesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas.
Indoesia, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
Indoesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar
Perusahaan.
Indoesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen
Perusahaan.
Indoesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha
Milik Negara.
14
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
C. Sumber Lain
http://artonang.blogspot.co.id/2016/02/pengertian-unsur-unsur-ciri-
ciri.html. Diakses 8 Oktober 2017.
http://artonang.blogspot.co.id/2015/12/badan-hukum.html. Diakses 8
Oktober 2017.
15
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
JAWABAN TUGAS HUKUM PERUSAHAAN
VERSI REFERENSI III
Indonesia memasuki babak baru lalulintas perdagangan, pasca reformasi
pertumbuhan ekonomi dalam negeri menunjukan trend positif. Sektor bisnis
tumbuh pesat dan memberikan angin segar yang berdampak kesejahteraan
masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang pesat juga didukung oleh adanya
kepastian hukum bagi pelaku-pelaku bisnis. Pemerintahan era reformasi mulai
menerapkan kebijakan ekonomi terbuka, tidak diskriminatif dan berkepastian
hukum. Ini dilihat Negara memberikan kemudahan lewat kebijakan yang
dimanifestasikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Salah satu kebijakan pemerintah Indonesia yang bertujuan mendorong
kemajuan ekonomi nasional, dibentuknya Undang-Undang no 40 tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan Undang-Undang no 1 tahun 1995
tentang Perseroaan Terbatas, karena dianggap tidak relevan dengan
perkembangan zaman dan arus lalu lintas perdagangan baik nasional maupun
internasional. Peraturan Perseroan Terbatas ini mengadopsi perkembangan yang
terjadi dalam aktivitas usaha dengan cara baik berupa penambahan ketentuan
baru, perbaikan, penyempurnaan maupun mempertahankan beberapa ketentuan
Undang-Undang No.1 tahun 1995 yang dinilai masih relevan dengan keadaan saat
ini.
Para pelaku usaha dimudahkan lewat terbentuknya Undang-Undang no 40
tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kemudahan nampak jelas sejak awal
pendirian Perseroan Terbatas. Syarat ataupun ketentuan mendirikan Perseroan
Terbatas lebih ramah dengan usaha memajukan ekonomi nasional. Adapun
beberapa syarat pendirian perseoran terbatas menurut Undang-Undang no 40
tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, akan diuraikan dalam tulisan ini.
Pasal 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menyebutkan, Perseroan
didirikan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan yang tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban
umum dan/atau kesusilaan. Ketentuan diatas jadi benteng bahwa Perseroan
didirikan harus dengan maksud dan tujuan yang tidak boleh menyimpang dari
16
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
aturan hukum berlaku, khususnya Undang-Undang no 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas dan tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat atau
sesuai koridor ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan suatu perjanjian, oleh sebab itu
untuk mendirikan sebuah Perseroan Terbatas paling sedikit harus ada dua orang
yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat
1 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang
menjelaskan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan
hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam
saham memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta
peraturan pelaksananya.
Ini di pertegas juga dipasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan bahwa Perseroan didirikan oleh 2
(dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
Undang-Undang tidak memberikan batasan mengenai berapa jumlah maksimal
pihak (orang) untuk mendirikan Perseroan Terbatas. Mengenai jumlah maksimum
pihak (orang) diserahkan secara bebas kepada pihak-pihak yang membuat
perjanjian atau kesepakatan Pendirian Perseroan Terbatas. Selain itu pasal 7 ayat
2 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
menjelaskan Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat
Perseroan didirikan.
Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas juga merupakan guidance bahwa pendirian Perseroan Terbatas dibuat
berdasarkan perjanjian dengan format khusus atau harus melalui pejabat yang
berwenang, dalam hal ini Notaris. Ketentuan ini menjelaskan bahwa pembentukan
Perseroan Terbatas tidak bisa berdasarkan kesepakatan para pihak dibawah
tangan. Pendirian Perseroan Terbatas harus dibuat berdasarkan akta Notaris.
Dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa Akta pendirian memuat anggaran dasar
dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan. Ayat 2 menjelaskan
17
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 memuat sekurang-
kurangnya:
1. Identitas para pendiri Perseroan Terbatas
2. Identitas anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali
diangkat
3. Identitas para pemegang saham, rincian jumlah saham dan nilai
nominal saham yang ditempatkan dan disetor.
Sedangkan content pembuatan Anggaran Dasar yang jadi bagian Akta
Pendirian Perseroan Terbatas, di pasal 15 ayat 1 Undang-Undang no 40 tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas, menjelaskan harus memuat sekurang-
kurangnya:
1. Nama dan tempat kedudukan Perseroan Terbatas
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan
3. Jangka waktu berdirinya Perseroan
4. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor
5. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham
untuk setiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham dan
nilai nominal setiap saham
6. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris
7. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS
8. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 diatas, anggaran
dasar dapat memuat ketentuan-ketentuan yang lain selama tidak
bertentangan dengan Undang-Undang ini. Namun pasal 15 ayat 3 Undang-
Undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, memberikan
batasan bahwa ada dua klausul tidak boleh dicantumkan dalam Anggaran
Dasar antara lain yaitu ; a. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap
atas saham dan b. ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada
pendiri atau pihak lain.
18
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
Pendirian Perseroan Terbatas juga harus mendapatkan Keputusan
Menteri Hukum dan HAM mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan.
Para pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa
teknologi informasi sistem admministrasi badan hukum secara elektronik
kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-
kurangnya:
1. Nama dan tempat kedudukan Perseroan
2. Jangka waktu berdirinya Perseroan
3. Maksud dan Tujuan serta kegiayan usaha Perseroan
4. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor
5. Alamat lengkap Perseroan
Format isian untuk dapatkan Keputusan Menteri tentang
Pengesahan Badan Hukum Perseroan sebagaimana diuraikan diatas, diatur
dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas. Pengisian format isian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat
1 harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan, sebagaimana diatur
dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas. Pendiri tidak perlu mengajukan sendiri permohonan untuk
mendapatkan Keputusan Menteri mengenai Pengesahan Badan Hukum
Perseroan, pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada Notaris,
sebagaimana diatur pasal 9 ayat 3 Undang-Undang no 40 tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas.
Secara lebih teknis mengatur tata cara atau prosedur Pengesahan
Badan Hukum Perseroan Terbatas, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
menerbitkan Peraturan Menkumham No. 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan
Perubahan Data Perseroan (“Permenkumham No. 4/2014”).
Permenkumham No. 4 tahun 2014mengatur persetujuan maupun
penolakan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas oleh
Menkumham disampaikan secara elektronik kepada
pemohon. Notaris mencetak sendiri keputusan dari Menkumham
19
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
tersebut. Selain itu, pemohon berkewajiban menyampaikan dokumen
pendukung dalam mengajukan permohonan, maka si pemohon diwajibkan
menyampaikan surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan
bahwa dokumen pendukung telah lengkap. Sedangkandokumen-dokumen
pendukung bentuk fisik disimpan oleh Notaris.
Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai
Pengesahan Badan Hukum Perseroan harus diajukan kepada Menteri paling
lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian
ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung, hal
ini sebagaimana diatur pasal 10 ayat 1 Undang-Undang no 40 tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas.
Demikianlah syarat-syarat yang diperlukan untuk mendirikan
Perseroan Terbatas, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Penjabaran materi Undang-Undang no 40 tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menkumham No. 4 Tahun
2014 memberikan gambaran bahwa Pemerintah berusaha keras melakukan
upaya memajukan lalu lintas perekonomian nasional, dengan memberikan
kemudahan kebijakan salah satunya diterbitkan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas.
Adapun secara singkatnya, yaitu:
A. Persyaratan Pendirian Peseroan Terbatas (PT)
Menurut Undang-Undang no. 40 tahun 2007, syarat untuk
mendirikan PT terdiri dari 2 macam yaitu syarat umum dan syarat formal.
Adapun syarat-syarat umum tersebut antara lain:
1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik saham dan
pengurus dengan masing-masing minimal sebanyak 2 orang.
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) direktur atau penanggung jawab
perusahaan.
3. Foto berwarna milik penanggung jawab perusahaan ukuran 3×4 cm
sebanyak 2 lembar.
20
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penanggung jawab perusahaan
(Baca Juga: Jenis Pajak Penghasilan).
5. Foto copy surat-surat kepemilikan perusahaan (surat tanah dan
sebagainya) atau surat perjanjian sewa perusahaan.
6. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir sesuai
dengan domisili perusahaan. (Baca juga : Fungsi Budgeter Pajak).
7. Surat keterangan dari RT/RW untuk perusahaan yang berdomisili di
area perumahan atau perkampungan.
8. Surat keterangan domisili dari pengelola gedung jika perusahaan
berdomisili di sebuah gedung perkantoran.
9. Foto kantor perusahaan tampak depan dan dalam ruangan yang
berisi meja, kursi, unit komputer beserta 1-2 orang karyawan.
10. Stempel perusahaan. Jika belum memiliki yang resmi, harus sudah
memiliki stempel sementara guna mengurus perijinan.
11. Kantor perusahaan berada di area perkantoran, plaza, atau ruko
dan tidak berada di area pemukiman penduduk.
12. Siap dilakukan survei. (Baca juga : Fungsi Produksi dalam
Perusahaan)
Sedangkan syarat-syarat formal pendirian PT adalah sebagai
berikut:
1. Pendiri perusahaan minimal 2 orang atau lebih (sesuai pasal 7 ayat
1).
2. Masing-masing pendiri perusahaan harus mengambil bagian atas
modal saham, kecuali dalam rangka peleburan (sesuai pasal 7 ayat
2 dan 3).
3. Akta notaris berbahasa Indonesia (Baca Juga: Jenis Jenis Pajak
Pusat).
4. Akta pendirian perusahaan harus disahkan Menteri Kehakiman,
yang kemudian diumumkan dalam Berita Acar Negara Republik
Indonesia (sesuai pasal 7 ayat 4).
21
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
5. Perusahaan memiliki minimal 1 orang direktur dan 1 orang
komisaris sebagai penanggung jawab perusahaan (sesuai pasal 92
ayat 3 dan pasal 108 ayat 3).
6. Pemilik saham harus Warga Negara Indonesia (WNI) atau badan
usaha yang didirikan menurut hukum dan perundangan Indonesia,
kecuali perusahaan swasta asing.
7. Modal dasar perusahaan minimal Rp 50.000.000 dengan modal
disetor minimal 25% dari modal dasar tersebut (sesuai pasal 32 dan
33).
Yang dimaksud dengan modal dasar adalah modal yang
jumlahnya dicantumkan dalam akta pendirian perusahaan. Modal
disetor adalah modal berwujud aset non kas yang dimasukkan dalam
perusahaan yang kemudian digunakan untuk operasional
perusahaan.(Baca Juga: Ciri Pasar Modal , Jenis Instrumen Pasar
Modal)
Selain modal dasar dan modal disetor, terdapat 2 jenis modal
lain dalam struktur modal Perseroan Terbatas (PT). yaitu modal yang
ditempatkan dan modal bayar. Modal yang ditempatkan adalah modal
yang jumlahnya masih ditangguhkan atau disanggupi untuk
dimasukkan dalam perusahaan, di mana ketika pendirian perusahaan
modal tersebut merupakan jumlah yang disertakan oleh pendiri
perusahaan. Sedang modal bayar ialah modal yang diwujudkan dalam
bentuk uang atau kas yang dibayarkan pada perusahaan.
B. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas (PT)
1. Dalam mendirikan sebuah PT, harus menggunakan akta resmi yang
telah dibuat oleh notaris. Di dalam akta tersebut tercantum hal-hal
seperti nama perusahaan, bidang usaha, alamat, jumlah modal, dan
sebagainya.
2. Selanjutnya akta pendirian resmi tersebut harus disahkan oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dulu bernama Menteri
Kehakiman dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
22
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
a. Perusahaan tidak bertentangan dengan ketertiban umum maupun
kesusilaan.
b. Akta pendirian perusahaan memenuhi syarat-syarat yang
ditetapkan undang-undang yang berlaku.
c. Minimal modal perusahaan yang ditempatkan dan disetor sebesar
25% dari modal dasar. Ketentuan ini sesuai dengan Undang-
Undang nomor 1 tahun 1995 juga Undang-Undang nomor 40 tahun
2007. (Baca juga : Fungsi Lembaga Keuangan)
3. Setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM,
selanjutnya Menteri Hukum dan HAM memiliki kewajiban untuk
mengumumkan perihal pendirian Perseroan Terbatas tersebut dalam
Berita Acara Negara Republik Indonesia (BNRI).
4. Usai diumumkan pada BNRI, maka perusahaan tersebut telah sah
sebagai entitas usaha berbadan hukum dan bisa memulai kegiatan
operasionalnya.
Besar biaya pengurusan pendirian Perseroan Terbatas (PT) kurang
lebih berkisar Rp 15.000.000 tergantung dari skala usaha perseroan. Biaya
tersebut adalah jika menggunakan jasa konsultan pihak ketiga.
Demikian penjelasan tentang mekanisme Syarat mendirikan
Perseroan Terbatas (PT) yang perlu diketahui oleh para calon pelaku bisnis
khususnya yang ingin berkecimpung dalam BUMS berbentuk PT.
Bandung, 8 Oktober 2017
Penulis,
Ahmad Taufik Hidayat
23
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
DAFTAR PUSTKA
D. Buku-buku
Fuady, Munir. 2003. “Perseroan Terbatas Paradigma Baru”, Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti.
Kansil, CST. 2001. Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam
EKonomi) Bagian I. Jakarta: Pradnya Paramita.
Rahardo, Handri. 2009. Hukum Perusahaan. Yogyakarta: Pustaka
Yustisia.
Sumantoro, &bSutantyo R. Hadikusumo, 1991. Pengertian Pokok
Hukum Perusahaan, Jakarta: Rajawali Press.
Charlesworth and Morse, Company Law ELBS, Fourteenth, 2009. Dalam
Bukunya M. Yahya Harahap S.H, Hukum Perseroan Terbatas.
Corporation, Aspen Law and business, 2009. Dalam Bukunya M. Yahya
Harahap, S.H Hukum Perseroan Terbatas.
A, James Barros JD cs, Law For Business Law, Irwin, Boston, 2009.
Dalam Bukunya M. Yahya Harahap, S.H Hukum Perseroan Terbatas.
E. Perundang-undangan
Indoesia, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van
Koophandel voor Indonesie S.1847-23).
Indoesia, Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas.
Indoesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas.
Indoesia, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
Indoesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar
Perusahaan.
Indoesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen
Perusahaan.
Indoesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha
Milik Negara.
24
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
F. Sumber Lain
http://artonang.blogspot.co.id/2016/02/pengertian-unsur-unsur-ciri-
ciri.html. Diakses 8 Oktober 2017.
http://artonang.blogspot.co.id/2015/12/badan-hukum.html. Diakses 8
Oktober 2017.