mpplh uas

NAMA : ARIESTA WIBISONO ANDITYA NPM : 1206307795 MATA KULIAH : MPPLH DOSEN : 1. Sri Mamudji, S.H., M.L.L. 2. Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H.

UNIVERSITAS INDONESIA

Aplikasi Tele-Conference Terhadap Relaas Akta Perseroan Terbatas di Jakarta, Ariesta Wibisono Anditya, MKN FHUI, 2013

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kemajuan teknologi dan berkembangnya kebutuhan manusia

mempengaruhi tata cara kehidupan dalam masyarakat, pemerintah sebagai

pendukung kelancaran kehidupan bermasyarakat tersebut mencoba merumuskan

peraturan yang melindungi segala pihak yang memanfaatkan perkembangan

teknologi tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris harus mengikuti

perkembangan tersebut, oleh karenanya Notaris harus siap menghadapi perubahan

agar dapat terus mempertahankan perannya sebagai pejabat umum yang

berwenang membuat akta otentik.

Untuk mendukung kelancaran dalam menjalankan pemerintahan dan

kehidupan bersama, pemerintah mengakomodir kemajuan tersebut dengan

peraturan perundang-undangan. Hal ini terbukti dari disahkannya Undang-undang

nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tanggal

25 Maret 2008. Dengan diundangkannya Undang-undang nomor 11 Tahun 2008

tersebut, pemerintah berharap dapat mengakomodir perlindungan bagi siapapun

yang melakukan segala jenis kegiatan yang berhubungan dengan informasi

elektronik, transaksi elektronik dan kegiatan yang memanfaatkan sistem informasi

elektronik lainnya.

Dengan perkembangan akomodasi informasi dan transaksi elektronik yang

sedemikian pesatnya, Notaris sebagai pejabat umum yang bertugas melayani

masyarakat diharapkan juga mengikuti kemajuannya sesuai kebutuhan. Konsep

Notaris yang memanfaatkan sistem informasi elektronik pernah diperkenalkan

sejak tahun 1995 sebagai Cyber Notary. Cyber Notary adalah konsep yang

memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris untuk membuat akta otentik

dalam dunia maya serta menjalankan perannya terutama untuk membantu

kemajuan perusahaan melalui pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara

Tele-conference. Pada prinsipnya, konsep cyber notary ditujukan untuk




2

mempermudah transaksi antara para pihak yang tinggalnya berjauhan, sehingga

jarak bukan menjadi masalah lagi.

Namun demikian, untuk dapat menerapkan Cyber notary di Indonesia

tidaklah mudah. Masih banyak hambatan-hambatan serta kendala yang ditemui

untuk mengimplemntasikannya. Hambatan-hambatan tersebut muncul antara lain

dari pertentangan antara media transaksi elektronik dengan kegiatan Notaris yang

dibatasi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan perundang-

undangan yang mengatur bidang kenotariatan di Indonesia diatur didalam

Undang-undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Profesi Notaris sudah diakui keberadaannya sejak abad II pada masa

Romawi kuno, dimana mereka dikenal sebagai tabelionis atau notarius. Pada

masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato. Istilah notaris

diambil dari nama pengabdinya, Notarius, yang kemudian menjadi istilah/titel

bagi golongan orang penulis cepat atau stenografer. Notaris adalah salah satu

cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia.1

Lembaga Notariat itu sendiri menurut sejarahnya, timbul atas kebutuhan

dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti baginya

mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara

mereka; suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan

umum untuk dimana dan apabila undang- undang mengharuskan sedemikian atau

dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai

kekuatan otentik.2

Di Indonesia sendiri, pengaturan mengenai lembaga notariat berawal pada

tahun 1860, dimana Pemerintah Belanda pada waktu itu menganggap perlu untuk

menyesuaikan peraturan-peraturan mengenai jabatan notaris di Indonesia dengan

yang berlaku di negeri Belanda dan karenanya sebagai pengganti dari peraturan-

peraturan yang lama diundangkanlah Peraturan Jabatan Notaris (Notaris

Reglement) pada tanggal 26 Januari 1860 (Stb. No.3) mulai berlaku pada tanggal

1 Juli 1860.3

1 G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: PT Erlangga), 1983, hal.2 2 ibid. 3 ibid, hal.20




3

Seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia, maka Peraturan

Jabatan Notaris tersebut juga harus diperbaharui. Menyikapi hal tersebut, pada

tanggal 6 Oktober 2004, mulai di undangkan UUJN. Sejak peraturan perundangan

ini berlaku, maka sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi :

1. Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie (Stbl.1860 : 3)

sebagaimana telah diubah terakhir dalam lembaran Negara 1954 Nomor 101;

2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;

3. Undang-undang nomor 33 tahun 1954;

4. Pasal 54 Undang-undang nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan atas

undang- undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum;

5. Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 1949 tentang sumpah/janji Jabatan

Notaris.4

Menurut Pasal 1 Undang-undang nomor 30 tahun 2004 yang dimaksud

dengan Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta

otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang.

Tugas Notaris secara umum yaitu memberikan bukti tertulis atas peristiwa hukum

yang terjadi di dalam masyarakat. Notaris diberikan kewenangan untuk membuat

alat bukti yang diinginkan para pihak yang bersangkutan.

Kemudian diatur juga dalam Pasal 15 UUJN, kewenangan Notaris adalah :

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,

perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk

dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta,

menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu

sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan

kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.5

2. Notaris berwenang pula :

a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di

bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

4 Pasal 91 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 5 Santia Dewi dan R.M. Fauwas Diradja. Panduan Teori & Praktik Notaris, (Yogyakarta:

Pustaka Yustisia), 2011, hal. 10.




4

b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku

khusus;

c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang

memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang

bersangkutan;

d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

g. membuat akta risalah lelang.

h. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),

Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan.

Di Indonesia sendiri, eksistensi lembaga Notaris muncul sebagai salah satu

upaya negara dalam menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota

masyarakat. Hal ini mengingat bahwa dalam wilayah hukum privat atau perdata,

negara menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam

membuat akta otentik, untuk kepentingan pembuktian ataupun alat bukti. Oleh

karena itu dibutuhkan alat bukti tertulis otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau

perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui jabatan tertentu, yaitu oleh notaris

sebagai pejabat umum.

Pengertian Akta Otentik menurut Pasal 1868 KUHPerdata yaitu suatu akta

yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan

pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Agar dapat

dinyatakan sebagai akta otentik, suatu akta Notaris harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut :

1. Akta harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang.

2. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.

3. Akta dibuat oleh yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat.6

6 Ibid., hal 12.




5

Akta Notaris dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu akta yang dibuat

oleh Notaris atau Akta Relaas atau dinamakan akta pejabat serta Akta yang dibuat

dihadapan atau yang dinamakan Akta Partij.

Akta Relaas adalah akta yang dibuat dalam jabatannya. Notaris atas

permintaan para pihak menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan

ataupun suatu keadaan yang dilihat, disaksikan oleh Notaris itu sendiri dalam

Notaris tersebut menjalankan jabatannya. Akta tersebut memuat uraian dari

Notaris akan sesuatu yang dialami, dilihat, dan disaksikannya.

Sedangkan akta yang dibuat dihadapan Notaris atau Akta Partij, yaitu akta

yang memuat secara otentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang

bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu. Notaris mengkonstatir keterangan-

keterangan para pihak dan disusun redaksinya sesuai dengan keinginan para pihak

yang bersangkutan.7

Salah satu fungsi akta yang penting adalah sebagai alat pembuktian. Akta

otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan

ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang

dimuat dalam akta tersebut. Akta Otentik merupakan bukti yang mengikat yang

berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh

hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak

ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Menurut Pasal 1857

KUHPerdata, jika akta dibawah tangan tanda tangannya diakui oleh orang

terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, maka akta tersebut dapat merupakan

alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para

ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya.

Berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi melalui internet

belakangan ini menyebabkan banyak transaksi yang dilakukan secara elektronik

dengan menggunakan data digital sebagai pengganti kertas. Sama dengan

transaksi pada umumnya yang menggunakan kertas, dokumen yang digunakan

untuk transaksi ditandatangani oleh dan atau untuk dan atas nama pihak yang

7 Ibid, hal 33.




6

melakukan transaksi dengan tujuan bahwa dokumen tersebut benar-benar berasal

dari dan telah disetujui oleh orang yang membubuhkan tanda tangan tersebut.

Dengan ketentuan pasal 5 ayat 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008

yang mengakui dokumen digital sebagai alat bukti, dikaitkan dengan keadaan

sekarang, maka tidak ada perbedaan lagi antara akta yang dibuat dihadapan atau

oleh notaris dengan akta elektronis yang dibuat sesuai Undang-undang Nomor 11

tahun 2008.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, sangatlah penting bagi notaris untuk

mengetahui mengenai perkembangan Cyber Notary di Indonesia terutama kaitan

antara Relaas Akta dengan Tele-conference. Tentunya Notaris juga harus

mengacu pada Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

dan Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris untuk

diselaraskan dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik mengingat bahwa pelaku usaha terutama Perseroan Terbatas

menginginkan efektivitas dan kemudahan melalui teknologi yang ada dewasa ini.

Berkaitan dengan hal tersebut penulis berkeinginan untuk melakukan

penelitian dan menyusunnya dalam tesis dengan judul Aplikasi Tele-conference

Terhadap Relaas Akta Perseroan Terbatas di Jakarta.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka perumusan

masalah dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dampak dari penerapan Tele-conference terhadap sifat otentik

dan keabsahan Relaas Akta yang dibuat oleh Notaris disesuaikan dengan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris.

2. Mengapa penerapan Tele-conference dalam pembuatan Relaas Akta

Perseroan Terbatas oleh Notaris di Jakarta belum banyak digunakan?

C. Metode Penelitian

Penelitian tentang Aplikasi Tele-conference Terhadap Relaas Akta

Perseroan Terbatas di Jakarta merupakan suatu penelitian hukum normatif, yaitu




7

pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan penelusuran asas-asas hukum

umum, untuk kemudian membuat suatu interpretasi terhadap peraturan hukum

umum. Selanjutnya akan dilakukan pengujian hasil interpretasi terhadap teori dan

atau prinsip- prinsip hukum umum.8

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bermaksud

untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat

teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Juga guna

mengetahui gambaran mengenai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan

yang diajukan.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

sekunder yaitu data yang diperoleh langsung melalui penulusuran kepustakaan

atau dokumentasi. Sehingga penelitian ini menggunakan macam bahan hukum

primer sebagai norma dasar, bahan sekunder sebagai bahan yang memberikan

informasi yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya, serta

menggunakan bahan hukum tersier sebagai pemberi petunjuk (pelengkap)

terhadap sumber primer dan sekunder.9

Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang diperlukan dalam penelitian

ini adalah data sekunder. Dimana Data sekunder tersebut diperoleh melalui

sumber kedua, yaitu melalui studi kepustakaan, yaitu dari data- data yang sudah

tersedia. Data Sekunder terdiri dari :

a. Bahan hukum primer yaitu bahanbahan hukum yang mengikat, dan terdiri

dari: Norma atau kaedah dasar, yakni Pembukaan UUD 1945, Peraturan

Dasar, yakni Batang Tubuh UUD 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan,

seperti UU dan peraturan yang setaraf, Keputusan Presiden dan peraturan

yang setaraf, Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf, Peraturan-

Peraturan Daerah, Bahan Hukum yang tidak dikodifikasikan, Yurisprudensi,

Traktat, serta Bahan hukum yang masih berlaku hingga sekarang.

b. Bahan Hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Misalnya rancangan undang-

8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia), 2005,

hal. 51. 9 Ibid., hal 33.




8

undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari ahli hukum atau sarjana hukum

serta dari kalangan hukum.

c. Bahan Hukum Tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah

kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.10

Dalam Penelitian ini, penulis akan menggunakan bahan hukum primer

berupa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris, Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, juga

menggunakan bahan hukum sekunder yang berupa hasil karya ilmiah para penulis

sebelumnya, dalam hal ini karya ilmiah yang berhubungan langsung dengan judul

penulis dan menggunakan bahan hukum tertier yang berupa penjelasan dari kamus

atau ensiklopedia yang terkait dengan topik penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu, penelitian

yang menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum

tertulis dan atau wawancara dengan informan serta narasumber. Studi kepustakaan

dilakukan dengan mengacu pada buku-buku, dan peraturan perundang-undangan

dari perpustakaan. Dalam penulisan ini, bentuk penelitian hukum yang digunakan adalah dengan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

Data hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara mengambil

kesimpulan disesuaikan dengan informasi data yang paling faktual. Keseluruhan

kesimpulan hasil penelitian akan dikemukakan dan akhirnya menjawab pokok

permasalahan dari penelitian ini.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini terdiri dari tiga bab dan tiap bab

dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika setiap bab adalah sebagai

berikut:

BAB I Pendahuluan

10 Ibid.




9

Dalam bab ini berisikan antara lain mengenai latar belakang masalah, pokok

permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan. Pembahasan dibatasi

agar tidak menyimpang dari pokok pembahasannya. Dalam bab ini juga diuraikan

mengenai latar belakang, pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika

penulisan.

BAB II Pembahasan

Dalam bab ini berisikan antara lain mengenai teori umum tentang jabatan

Notaris, siapakah Notaris, bagaimanakah kewenangan Notaris dalam membuat

akta, teori umum mengenai akta, apa yang disebut dengan akta, apa yang

dimaksud dengan akta otentik, ketentuan mengenai otentisitas akta, kemudian

teori umum Tele-conference sebagai media teknologi dan sarana yang

memanfaatkan sistem informasi elektronik, serta teori umum dan analisis

mengenai penerapan Tele-conference dalam Relaas Akta Perseroan Terbatas, apa

saja kendala yang ditemui jika menggunakan teknologi Tele-conference dalam

pembuatan Relaas Akta Perseroan Terbatas, Penulis akan memberikan jawaban

atas semua pokok permasalahan yang dipertanyakan pada bab sebelumnya.

BAB III Penutup

Pada bab terakhir ini, penulis akan menyajikan suatu kesimpulan dan saran

dari segala penguraian dan pembahasan dari seluruh isi judul tesis tersebut.

E. Daftar Pustaka

BUKU REFERENSI G.H.S Lumban Tobing. Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: PT Erlangga, 1983. Harahap, M. Yahya. Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Nadapdap, Binoto. Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang

No.40 Tahun 2007, Jakarta: Permata Aksara, 2012. Naja, H.R. Daeng. Teknik Pembuatan Akta (Buku Wajib Kenotariatan),

Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.




10

Santia Dewi dan R.M. Fauwas Diradja. Panduan Teori & Praktik Notaris,

Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan

Singkat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011. Sudikno Mertokusumo. Penemuan Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta:

Penerbit Liberty, 2009.

UNDANG-UNDANG Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik. Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. ARTIKEL Cyber Notary. Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin. 2009. Pemerintah dan INI Bahas Konsep Cyber Notary. Hukum Online.

www.hukumonline.com, 2011.

KAMUS Kamus Hukum. J.CT. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo. Jakarta:

C.V. Madjapahit, 1972.

mpplh uas

Documents