modul.mercubuana.ac.id · web viewdalam bab ini, kita akan membalas tentang negara, bak menyangkut...
TRANSCRIPT
MODUL PERKULIAHAN
NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN
POKOK BAHASAN:
Latar Belakang Perlunya Negara, Pengertian dan Definisi Negara, Asal Usul Terjadinya Suatu Negara, Unsur-Unsur Negara, Klasifikasi Negara, Sifat Organisasi Negara, Fungsi Negara, Tujuan Negara, Elemen Kekuatan Negara, Elemen Kekuatan
Negara, Hubungan Negara dengan Warga Negara, Sistem Pemerintahan, Sistem Pemerintahan, dan Kajian kasus Untuk Negara dan Sistem Pemerintahan
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun OlehFEB Manajemen 01 33012 Syamsunasir, S.Sos,
MM
Abstract KompetensiMateri ini membahas tentang Negara dan Sistem Pemerintahan
Mahasiswa mampu, mengetahui, memahami dan Menjelaskan tentang Negara dan sistem Pemerintahan
2015 1
KewarganegaraanPusat Bahan Ajar dan eLearning
Syamsunasir, S.Sos, MM. http://www.mercubuana.ac.id
NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN
A. Latar Belakang Perlunya NegaraDi Indonesia, Individu yang sudah berumur 17 tahun keatas akan mendapatkan Kartu
Tanda Penduduk (KTP). KTP menunjukkan bahwa anda adalah warga Negara Indonesia yang
bertempat tinggal di wilayah kecamatan tertentu. Secara sadar anda keluar negeri, maka anda
akanbanyak dapat pertanyaan, anda berasal dari Negara mana? Demikian pula apabila kita
menonton piala Dunia, maka banyak kesebelasan yang berasal dari berbagai Negara seperti
Agertina,Brazil, Korea dan sebagainya. Dalam bab ini, kita akan membalas tentang Negara, bak
menyangkut alas an terbentuknya Negara, fungsi, dan hubungan antara warga Negara dengan
Negara.
Menurut ahli tata Negara Sokrates, Aristoteles, dan Plato (SPA), adanya Negara dimulai
400 tahun sebelum masehi. Keberadaan Negara di dalam masyarakat menurut Thomas Van
Aquino didorong oleh dua hal yaitu manusia sebgai mahluk social (animal social) dan manusia
sebagai mahluk politik (animal politicum).
Manusia sebgai mahluk social mempunyai sifat tidak bias hidup sendiri dan juga sebagai
mahluk politik memiliki naluri untuk berkuasa. Oleh karena itu, menurut Thomas Hobbes,
keberadaan Negara sangat diperlukan sebagai tempat berlindung bagi individu, kelompok, dan
masyarakat yang lemah dari tindakan individu, kelompok, dan masyarakat maupun penguasa
yang kuat (otoriter), karena menurutnya manusia dengan manusia lainnya memiliki sifat seperti
serigala (homoni lupus).
Salah satu dampak yang merugikan dari globalisasi adlaah menipisnya rasa kebanggan
serta nasionalisme sebagai anak bangsa karena nilai budaya dan teknologi informasi dan
komunikasi. Ancaman lain juga timbul dari adanya penerapan system Negara kesatuan yang
bersifat desentralisasi yang berintikan pada pemberian otonomi kepada daerah tingkat
kabupaten dan kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Reuplik Indonesia (NKRI).
Bentuk ancamannya adalah apabila komitmrn dan konsisten penyelenggara Negara oleh
penguasa (pemerintah) tidak memberi kesejahteraan secara adil dan merata kepada seluruh
rakyat, maka dapat melahirkan ancaman yang dapat membahayakan disintegrasi (perpecahan)
bangsa dan Negara.
2015 2
KewarganegaraanPusat Bahan Ajar dan eLearning
Syamsunasir, S.Sos, MM. http://www.mercubuana.ac.id
B. Pengertian dan Definisi NegaraNegara berasal dari kata State (Inggris), Staat (Belanda), dan Etat (Prancis). State, Staat,
Etat berasal dari bahasa latin Status atau Statum yang berarti keadaan yang tegak dan tetap
atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap
Kata Status atau Statum lazim diartikan sebagai standing atau station (kedudukan). Istilah
ini dihubungkan dengan kedudukan persekutuan hidup manusia, yang juga sama dengan istilah
status civtatis atau status republikae. Dari pengertian inilah kata status pada abad ke-16
dikaitkan dengan kata Negara.
Dalam perkembangan selanjutnya, negara diartikan suatu wilayah di permukaan bumi yang
kekuasannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya yang diatur oleh
pemerintah yang berada di wilayah tersebut, pengertian tersebut memiliki makna bahwa negara
memiliki pemerintahan yang mengendalikan segenap aspek yang terdapat dalam negara
tersebut.
Secara hitoris pengertian Negra senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi
masyarakat pada saat itu. Pada zaman Yunani Kuno para ahli filsafat Negara merumuskan
pengertian Negara secara beragam. Aristoteles yang hidup pada tahun 384-322 S. M.
merumuskan Negara dalam bukunya Politicia, yang disebutkan sebagai Negara polis, yang
pada saat itu dipahami Negara disebut sebagai Negara Hukum, yang did dalamnya terdapat
sejumlah warga Negara yang ikut dalam permusyawaratan. Oelh karena itu menurut Aristoteles
keadilan merupaka syarat mutlak bagi terselenggaranya Negara yg baik, demi terwujudnya cita-
cita seluruh warganya. Pengertian Negara modern yang dikemukakan oleh para tokoh antara
lain:
a. Roger H. Soltau, mengemukakan bahwa Negara adalah sebagai alat agency atau
weweang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama
masyarakat (soltau, 1961).
b. Harold J.lasky, bahwa Negara adalah merupakan suatu masyarakat yang diintegrasikan
karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung
dari pada individu atau kelompok, yang merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri,
c. Max weber mengemukakan bahwa Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai
monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah(Weber,
1858:78).
2015 3
KewarganegaraanPusat Bahan Ajar dan eLearning
Syamsunasir, S.Sos, MM. http://www.mercubuana.ac.id
d. Mc. Iver menjelaskan bahwa Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan
penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan system
hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang demi maksud tersebut diberi
kekuasaan memaksa (Iver, 1955:22).
Negara adalah suatu organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang bersama-
sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya pemerintahan yang mengurus
tata tertib dan mengakui adanya satu pemerintah yang mengurus tata tertib serta
keselamatan sekelompok manusia tersebut.
C. Asal Usul Terjadinya Suatu Negara1. Pendekatan factual
Pendekatan factual sangat menenkankan pada kenyataan sejarah. Kenyataan
sejarah menunjukkan bahwa suatu Negara dapat dibentuk, antara lain disebabkan
oleh:
a. Suatu wilayah atau daerah belum ada yang mengausai, kemudian diduduki oelh
suatu bangsa, maka daerah itu berubah menjadi suatu Negara.
b. Suatu wilayah atau daerah yang semula termasuk wilayah Negara tertentu,
kemudian melepaskan diri dari Negara itu dan menyatakan kemerdekaannya.
c. Beberapa Negara mengadakan peleburan (fusi) dan menjadi suatu Negara baru,
d. Suatu Negara pecah dan lenyap, kemudian di atas bekas wilayah Negara itu timbul
negara-negara baru.
2. Pendekatan TeoretisPendekatan teoretis adalah pendekatan yang menggunakan kerangka dugaan-
dugaan yang logis dalam melihat dan menerangkan asal mula terjadinya suatu negara.
Di antara teori-teori tersebut adalah:
a. Teori KetuhananMenurut Teori ini bahwa segala kejadian di jagat raya ini terjadi karena kehendak
Tuhan. Jadi, negara terbentuk berdasarkan kehendak Tuhan.
b. Teori Hukum Alam
2015 4
KewarganegaraanPusat Bahan Ajar dan eLearning
Syamsunasir, S.Sos, MM. http://www.mercubuana.ac.id
Hukum alam bukan merupakan hukum buatan negara, melainkan hukum yang
berlaku menurut keadaan alam. Para penganut teori ini menganggap bahwa di
dalam alam ini ada hukum yang berlaku abadi atau “universal”, yaitu tidak berubah,
berlaku dala setiap waktu dan tempat.
c. Teori KekuasaanRaja yang pertama adalah prajurit yang berhasil. Penggalan kalimat di atas dibuat
Voltaire (1694-1778). Untuk menggambarkan bahwa negara itu terbentuk tidak lain
karena kekuasaan atau kekuatan. Menurut Karl Max negara adalah hasil
pertarungan antara kekuatan-kekuatan ekonomis dan negara merupakan alat
pemeras bagi mereka yang lebih kuat terhadap yang lemah, dan negara akan lenyap
kalau perbedaan kelas itu tidak ada.
d. Teori Perjanjian masyarakatTeori perjanji9an masyarakat bertitik tolak pada anggapan bahwa sebelum ada
negara, manusia hidup secara sendiri-sendiri, dan berpindah-pindah dari satu
tempat ke tempat lain. Manusia dengan anugerah akal yang dimilikinya melakukan
perkumpulan untuk membentuk sebuah permufakatan bersama dalam rangka saling
memelihara keselamatan hidup dan kepemilikan harta. Permufakatan itu disebut
“perjanjian masyarakat: (Contact social). Salah satu permufakatan bersama adlah
pendirian “organisasi kekuasaan bersama” yaitu sebuah negara.
e. Teori OrganisTeori organis menyatakan bahwa negara adalah suatu organisme. Teori ini
beranggapan bahwa kelahiran dan terbentuknya negara sama seperti kelahiran
mahluk hidup lainnya.
f. Teori Garis KekeluargaanTeori menerangkan bahwa negara dapat terbentuknya dari perkembangan suatu
keluarga yang menjadi besar kemudian bersatu membentuk negara. Adakalanya
garis kekeluargaan berdasarkan garis ayah (patriarchal) dan garis ibu (matriarchal).
Teori ini disebut Teori Perkembangan Suku. Orang-orang yang mempunyai
hubungan darah (kekeluargaan) berkembang menjadi suatu suku (tribe) lalu
berkembang lagi sehingga membentuk suatu negara.
2015 5
KewarganegaraanPusat Bahan Ajar dan eLearning
Syamsunasir, S.Sos, MM. http://www.mercubuana.ac.id
D. Unsur-Unsur negaraTerbentuknya negara dapat terjadi karena adanya beberapa unsur. Unsur-unsur
pembentuk negara tersebut adalah sbb:
1. RakyatRakyat suatu negara adalah semua orang yang secara nyata berada dalam
wilayah suatu negara yang tunduk dan patuh pada peraturan dalam negara tersebut.
Rakyat suatu negara dapat dibedakan atas:
a. PendudukPenduduk adalah semua orang yang berdomisili serta menyatakan kesepakatan diri
ingin bersatu.
b. Bukan penduduk, yaitu mereka yang berada dalam suatu negara tidak secara menetap atau tinggal di suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu.
2. WilayahNegara memiliki batas/territorial yang jelas atas darat, laut dan udara di atasnya.
Wilayah Indonesia terletak diantara dua benua yaitu benua Asia dan Benua Australia,
dan dua Samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak ini membuat
Indonesia berada pada posisi strategis yang menjadi jalur lintas transportasi dunia.
Yang dimaksud wilayah adalah tempat tinggal bagi rakyat dan pemerintah dalam
menjalankan kedaulatan. Luas atau sempitnya wilayah suatu negara yang merdeka
dan berdaulat tidak menjadi persoalan, karena yang merdeka dan berdaulat tetap
mempunyai status sama dalam hukum Internasional. Wilayah suatu negara meliputi
wilayah daratan, lautan dan uidara.
a. DaratanDaratan sebagai wilayah negara dibatasi oelh daratan negara tetangga atau
dibatasi wilayah perairan engaranya sendiri. Pembatasan suatu wilayah suatu
negara sangat penting, karena menyangkut pelaksanaan kedaulatan suatu negara
dalam segala bentuk, seperti:
2015 6
KewarganegaraanPusat Bahan Ajar dan eLearning
Syamsunasir, S.Sos, MM. http://www.mercubuana.ac.id
1) Berkuasa penuh terhadap kekeyaan yang ada di dalamnya.
2) Berkuasa mengusir orang-orang yang bukan warga negaranya dalam wilayah
tersebut bila tidak memiliki izin dari negara tersebut.
b. LautanWilayah laut suatu negara ialah semua perairan, lautan danau dan sungai yang
beradda dalam batas-batas negara itu. Maslah laut menjadi masalah internasional,
karena ada dua konsep kelautan yang bertentangan, yaitu:
1) Res Nullius yaitu lautan dapat dimiliki oleh negara karena tidak ada yang
memiliki.
2) Res Kommunis yaitu laut merupakan milik bersama masyarakat dunia, oelh
karena itu tidak dapat dimiliki oelh siapapun.
Pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan
Deklarasi Djuanda, yang isinya lebar laut wilayah Indonesia adlaah 12 mil. Lebar
tersebut diukur dari garis yang menghubungkan titik terluar pulau-pulau Indonesia
yang terluar.
c. Wilayah UdaraWilayah udara suatu negara dapat diklaim berdasarkan perjanjian antarnegara.
Perjanjian Internasional yang pernah disepakati mengenai wilayah udara suatu
negara dalah Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944.
Dalam Konvensi Paris dinyatakan bahwa negara-negara merdeka dan berdaulat
berhak mengadakan eksplorasi dan ekploitasi wilayah udaranya. Ada dua teori
konsepsi wilayah udara yang dikenal saat ini, yakni:
1) Teori Udara Bebas (Air Freedom Theory)
Penganut teori ini terbagi dalam dua aliran, yakni:
a) Aliran Kebebasan ruang udara tanpa batas
b) Aliran kebebasan udara terbatas.
2) Teori Negara Berdaulat di Udara (The Air Sovereignty) Teori ini terbagi atas:
a) Teori Keamanan
b) Teori pengawasan Cooper
2015 7
KewarganegaraanPusat Bahan Ajar dan eLearning
Syamsunasir, S.Sos, MM. http://www.mercubuana.ac.id
c) Teori Udara Schater.
d. Wilayah EkstrateritorialBerdasarkan ketentuan hukum internasional, yang termasuk wilayah
Ekstrateritorial adalah wilayah dimana kapal-kapal laut yang berbendara negara
tertentu sedang berlayah di lautan bebas, pesawat-pesawat terbang yang sedang
mengangkasa di atas lautan bebas di bawah identitas negara tertentu dan tempat
atau gedung perwkilan diplomatic suatu negara tertentu.
3. Pemerintah yang BerdaulatPemerintah yang berdaulat merupakan syarat berdirinya suatu negara serta
mengandung pengertian sebagai pemerintah yang berkuasa atas pemegang kekuasan
tertinggi dalam negara atau wilayah dan rakyatnya. Syarat-syarat pemerintah yang
berdaulat emempunyai ciri-ciri, antara lain:
a. Kedaulatan ke dalam, artinya kekuasaan pemerintah itu diakui dan mempunyai wibawa
terhadap rakyatnya(ditaati rakyatnya).
b. Kedaulatan ke luar, artinya kekuasaan pemerintah untuk mempertahankan
kemerdekaan dari campur tangan ancaman negara-negara lain serta memiliki
kebebasan untuk mengadakan hubungan diplomatic dengan negara lain.
Pemerintah yang berdaulat mempunyai arti:
a. Dalam arti luas merupakan gabungan antara lembaga legislative, eksekutif dan
yudikatif.
b. Dalam arti sempit, hanya mencakup lembaga eksekutif.
Sistem pemerintah yang dianut oelh Indonesia adalah system pemerintah Presidensial.
Unsur yang sangat penting atau pokok/mutlak yang harus dimiliki/ada pada saat negara
didirikan atau disebut dengan unsur konstitutif. Ketiga unsur tersebut adalah rakyat,
wilayah dan pemerintah yang berdaulat. Unsur lain yang harus dipenuhi tetapi tidak bersifat
muhtlak adalah unsur deklaratif. Adapun unsur deklaratif adalah pengakuan dari negara
lain dan kesiapan/kemampuan untuk mengadakan kerjasama dengan negara lain.
E. Klasifikasi NegaraKlasifikasi negara dapat berdasarkan beberapa indicator seperti jumlah orang yang
berkuasa, bentuk negara, dan asas pemerintahan.
2015 8
KewarganegaraanPusat Bahan Ajar dan eLearning
Syamsunasir, S.Sos, MM. http://www.mercubuana.ac.id
1. Jumlah Orang yang Berkuasa dan Orientasi Kekuasaan.Berdasarkan jumlah orang yang berkuasa dan orientasi kekuasaan terdapat enam
bentuk klasifikasi negara.
a. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang (raja) untuk
kepentingan keseluruhan rakyat (bentuk positif)
b. Tirani adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin olehs atu orang penguasa saja
(bentuk negatif)
c. Aristokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa orang untuk
kepentingan keseluruhan rakyat (bentuk positif)
d. Oligarkiadalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa orang, namun
untuk kepentingan beberapa orang tersebut (bentuk negative)
e. Demokrasi adalahbentuk pemerintahan yang dipimpin oleh banyak orang untuk
kepentingan keseluruhan rakyat (bentuk positif)
f. Mobokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh banyak orang untuk
kepentingan penguasa saja (bentuk negative)
2. Bentuk Negaraa. Negara Kesatuan
Negara yang terdiri atas beberapa daerah dan dikuasai oleh pemerintah pusat.
b. Negara Serikat atau FederasiNegara yang terdiri atas beberapa negara bagian yang dikuasai oleh pemerintah
pusat.
c. Serikat negara-NegaraSuatu perserikatan yang anggota-anggotanya terdiri atas beberapa negara.
d. Negara UniDua Negara atau lebih yang dikuasai oleh seorang kepala negara (raja atau
presiden).
e. Negara CommonwealthTerjadinya negara commonwealth tidak dapat dipisahkan dari terjadinya negara
dominion. Negara dominion adalah negara negara jajahan Inggris yang telah
dimerdekakan, sehingga tidak lagi dijajah.dalam perkembangannya negara-negara
tersebut mengadakan ikatan dan bergabung dengan negara induk yaitu Inggris.
2015 9
KewarganegaraanPusat Bahan Ajar dan eLearning
Syamsunasir, S.Sos, MM. http://www.mercubuana.ac.id
Penggabungan ini dikenal dengan nama The British Commonwealth of Nationatau
negara-negara persemakmuran yang sering disebut negara Commonwealth.
f. Negara protectoralSuatu negara yang berada di bawah perlindungan negara lain, karena negara
tersebut belum kuat untuk berdiri sendiri, sebagaimana negara-negara merrdeka
pada umumnya.
g. Negara MandatDaerah-daerah bekas jajahan Jerman dan Turki sebelum perang Dunia I. sebagai
negara yang kalah dalam perang dunia I, maka Jerman dan Turki harus melepaskan
daerah jajahannya untuk dijadikan daerah mandat. Contoh:Kamerun dan Prancis.
h. Negara TrusteeDaerah-daerah trustee yang kelak akan menjadi negara-negara yang berdiri sendiri
sebagai negara merdeka.
i. Negara JajahanSuatu negara atau daerah yang dikuasai dan diperintah oleh negara lain. Negara
jajahan tidak mempunyai hak sama sekali untuk mengurus dan mengatur rakyatnya.
Ditinjau dari konsep dan teori modern:
a. Negara kesatuanNegara kesatuan adalah negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu
pemerintah usat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah.
b. Negara SerikatNegara serikat adalah bentuk negara yang merupakan gabungan dari beberapa
negara bagian dari negara serikat.
3. Asas Penyelenggara kekuasan, yaitu berbagai tipe negara Menurut kondisinya, seperti:
a. Menurut Ekonomi. Negara agraris, negara industry, negara berkembang dan
sebagainya.
2015 10
KewarganegaraanPusat Bahan Ajar dan eLearning
Syamsunasir, S.Sos, MM. http://www.mercubuana.ac.id
b. Menurut Politik. Negara demokratis, negara otoriter, negara totaliter, dan
sebagainya.
c. Menurut Sistem Pemerintah. Sistem pemerintah presidential, parlementer, dan
sebagainya.
d. Menurut ideogi Bangsa. Negara Sosial, negara liberal, negara komunis dan
sebagainya.
F. Sifat Organisasi Negara
1. Sifat memaksaSetiap negara dapat memaksakan kehendak dan kekuasaannya, baik melalui jalur hukum
maupun jalur kekuasaan atau kekerasan.
2. Sifat MonopoliSetiap negara menguasai hal-hal tertentu demi tujua negara tanpa ada saingan.
3. Sifat Totalitas (mencakup semua)Semua hal tanpa kecuali mencakup kewenangan negara, misalnya semua orang harus
membayar pajak, semua orang wajib membela negara dan sebagainya.
G. Fungsi NegaraSecara umum setiap negara memiliki empat fungsi utama bagi bangsanya, yaitu:
1. Fungsi Pertahanan dan KeamananNegara melindungi rakyat, wilayah dan pemerintahan dari ancaman, tantangan,
hambatan dan gangguan, baik dari dalam maupun dari luar yangd apat mengganggu
pertahanan dan keamanan NKRI.
2. Fungsi Pengaturan dan Ketertiban
2015 11
KewarganegaraanPusat Bahan Ajar dan eLearning
Syamsunasir, S.Sos, MM. http://www.mercubuana.ac.id
Negara menciptakan undang-undang (UU) dan peraturan pemerintah (PP), serta
menjalankan demi terwujudnya tatanan kehidupan bermasyaraka, berbangsa dan
bernegara.
3. Fungsi Kesejahteraan dan KemakmuranNegara melakukan upaya eksporasi sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya
manusia (SDM) untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga terwujudnya
kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat.
4. Fungsi Keadilan Menurut Hak dan KewajibanNegara menciptakan dan menegakkan hukum secara tegas tanpa pilih kasih menurut
hak dan kewjajiban yang telah dikontribusikan kepada bangsa dan negara.
H. Tujuan NegaraTujuan negara harus dimiliki oleh setiap negara, karena tujuan negara merupakan pedoman
atau arah bagi penyelenggaraan negara untuk menjalankan pemerintahannya. Sebagaimana
termuat dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4.
1. Teori Tujuan Negara adalah mencapai KekuasaanTeori ini dikemukakan oleh Shang yang dari Tiongkok dan Machiavelli dari Italia.
Menurut Shang Yang, Tujuan negara adlaah memperoleh kekuasaan sebesar-besarnya
dengan cara menjadikan rakyatnya miskin, lemah dan bodoh. Sedangkan menurut
Macchiavelli tujuan Negara adalah Kekuasaan tetapi kekuasaan tersebut digunakan
untuk mencapai kebesaran dan kehormatan negara, walaupun dalam mencapai
kekuasaan tersebut, raja harus bertindak kejam dan liicik.
2. Teori Tujuan Negara adalah Perdamaian DuniaTokoh dari teori ini adalah Dante Allegri. Menurutnya, tujuan dibentuknya negara adalah
untuk menciptakan perdamaian dunia yang dapat dicapai apabila seluruh negara berada
dalam satu kerajaan dunia (imperium) dengan undang-undang yang seragam bagi
semua negara
3. Teori Tujuan Negara adalah jaminan Atas Hak dan KebebasanTokoh dari teori ini adalah Immanuel Kant dan Kranenburg. Immanuel Kant
menganjurkan bahwa negara hukum yang dibentuk adalah negara hukum dalam arti
2015 12
KewarganegaraanPusat Bahan Ajar dan eLearning
Syamsunasir, S.Sos, MM. http://www.mercubuana.ac.id
sempit, artinya, negara hanya berfungsi penjaga malam yg bertugas menjaga keamanan
dan ketertiban. Negara tidak berkewajiban mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.
Sementara Kranenburg menganjurkan bahwa negara hukum yang terbentuk sebaiknya
adlaah negara hukum modern, artinya selain menjaga ketertiban dan keamanan, negara
berkewajiban mewujudkan dan memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya.
I. Elemen Kekuatan Negara1. Sumber Daya Manusia
Kekuatan negara tergantung pada jumlah penduduk, tingkat pendidikan warga, nilai
budaya masyarakat, dan kondisi kesehatan masyarakat.
2. Teritorial NegaraKekuatan negara juga tergantung seberapa luas wilayah negara yang terdiri atas darat,
laut dan udara, letak geografis dan situasi negara tetangga.
3. Sumber Daya AlamKekuatan negara tergantung pada kondisi alam atau material buminya, berypa
kandungan mineral, kesuburan, kekayaan laut dan hutan.
4. Kapasitas Pertanian dan IndustriSektor pertanian mempengaruhi kekuatan negara, karena pertanian seperti memasok
kebutuhan pokok.
5. Kekuatan Militer dan MobilitasnyaKekuatan militer dan mobilitasnya sangat menentukan kekuatan negara. Negara yang
mempunyai jumlah anggota militer, dan kualitas personel dan peralatan yang baik akan
meningkatkan kemampuan militer dalam mempertahankan kedaulatan negara.
6. Elemen Kekuatan yang tidak berwujudSegala factor yang mendukung kedaulatan negara, berupa kepribadian dan
kepemimpinan, efisiensi birokrasi, persatuan bangsan dan sebagainya.
J. Hubungan Negara dengan Warga NegaraNegara sebagai lembaga dan warga negara sebagai penghuni lembaga harus
mempunyai hubungan yang baik. Negara berkewajiban melindungi kepentingan
keseluruhan rakyat tanpa kecuali.
2015 13
KewarganegaraanPusat Bahan Ajar dan eLearning
Syamsunasir, S.Sos, MM. http://www.mercubuana.ac.id
K. Sistem Pemerintahan NegaraSistem pemerintahan adalah meliputi seluruh lembaga pemerintahan negara yanga da,
yaitu badan Legislative, badan Eksekutif, dan badan Yudikatif. Menurut teori Trias Politika,
ketiga badan tersebut memiliki fungsi sbb:
1. Badan LegislatifBadan legislatf adalah badan yang berfungsi sebagai pembuat undang-undang (UU)
atau peraturan daerah (Perda) yang pengesahannya dilakukan bersama dengan presiden
atau kepla daerah. Meliputi DPR, DPRD I, dan DPRD II.
2. Badan EksekutifBadan Eksekutif adalah yang berfungsi menjalankan undang-undang yang mendapat
persetujuan secara bersama-sama antara DPR dengn presiden. Meliputi Presiden, Wakil
Presiden, para menteri departemen dan non departemen dan sebagainya.
3. Badan YudikatifBadan Yudikatif adalah badan yang berfungsi mengadili penerapan undang-undang.
Meliputi Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (YK).
L. Sistem Pemerintahan1. Sistem pemerintahan PresidensilPresidensil cenderung memisahkan kepala eksekutif dari desan perwakilan rakyat. Dalam
sistem presidensil, pemilu diadakan dua macam. Pertama untuk memilih anggota parlemen
dan kedua untuk memilih presiden. Presiden inilah yang dengan hak prerogatifnya
menunjuk pembantu-pembantunya, yaitu menteri-menteri di dalam kabinetnya.
2. Sistem pemerintahan ParlementerDalam system Parlementer, warganegara tidak memilih kepala negara secara langsung.
Mereka meilih anggota-angota dewan perwakilan rakyat, yang diorganisasikan ke dalam
satu atau lebih partai politik.
Dalam bentuk pemerintahan parlementer, pemilu hanya diadakan satu macam yaitu untuk
memilih anggota parlemen. Hal yang menarik adalah anggota-anggota parlemen yang
menjadi oposisi membentuk semacam cabinet bayangan. Jika cabinet pemerintah jatuh,
maka cabinet bayangan inilah yang akan menggantikannya lewat pemilu yang diperce[pat
atau pemilihan perdana menteri baru.
M. Kajian kasus Untuk Negara dan Sistem Pemerintahan
2015 14
KewarganegaraanPusat Bahan Ajar dan eLearning
Syamsunasir, S.Sos, MM. http://www.mercubuana.ac.id
Berdirinya Indonesia merupakan monumen sejarah perubahan peradaban umat manusia di
muka bumi. Monumen awal keruntuhan penjajahan dan berlakunya tatanan dunia baru yang
berdasarkan kemerdekaan, perdaimaian abadi dan keadilan social. Maka, sebenarnya
Indonesia adalah negara dan bangsa baru yang berdaulat dan belum pernah dijajah.
Saat ini mayoritas warga negara Indonesia adalah generasi yang lahir setelah Indonesia
berdiri. Dengan demikian, sudah semestinya mental kaum jajahan sudah tidak berlaku lagi.
Mental kaum jajahan diantaranya adalah mental pengemis, mental korup, mental
penghambatan. Faktanya Indonesia selama ini diampu (dikelola) oleh mayoritas oknum yang
mewarisi mental kaum jajahan tersebut.
Perjalanan Indonesia memang tidak mulus, namun ada pasang surutnya. Kadang terlihat
berada di lintasan yang benar, namun kadang perlu berzig-zag. Kadang berlari sprint, namun
juga pernah berbalik dulu kebelakang. Maka kalau kita guratkan garis lurus sebagai lintasan
perjalan Indonesia. Maka sebenarnya garis lurus itu kenyataannya berupa gelombang
sinusoide. Lintasan sinusoide itu akan terus berlanjut mengikuti dinamika dan romantika bangsa
Indonesia.maka sebenarnya kesadaran akan hal ini akan memandu kita semua menjalani
sejarah selanjutnya, bergantung pada pribadi kita masing-masing mau ikut berperanan atau
sekedar ikut arus.
2015 15
KewarganegaraanPusat Bahan Ajar dan eLearning
Syamsunasir, S.Sos, MM. http://www.mercubuana.ac.id