modul revisi dipa
DESCRIPTION
rekrutmenTRANSCRIPT
1
2
REVISI DIPA
Latar belakang1. Adanya perbedaan yang signifikan antara asumsi ekonomi
yang digunakan dalam penyusunan APBN dengan realisasinya;
2. Adanya perubahan kebijakan pemerintah termasuk perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
3. Adanya perubahan indikator, kriteria atau ukuran yang dipakai pada saat menyusun perencanaan;
4. Adanya faktor-faktor yang kurang atau belum diperhitungkan pada ssaat perencanaan;
5. Adanya keadaan darurat/mendesak (force major).
3
REVISI DIPA
TUJUAN REVISI DIPA
Untuk menghindari adanya kemacetan atau terhentinya kegiatan atau untuk menghindari suatu resiko sosial, politik.
4
REVISI DIPA
DASAR HUKUM REVISI DIPA
UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 27 ayat 3;
UU APBN;
UU APBN P Tahun bersangkutan;
Peraturan Presiden tentang RABPP.
Peraturan Menteri Keuangan.
5
REVISI DIPA
PERUBAHAN/REVISI ANGGARAN meliputi :
1. Revisi RABPP yang merupakan kewenangan DJA
2. Revisi DIPA yang merupakan kewenangan PA/KPA yang disahkan oleh Dirjen PBN/Kepala Kanwil Ditjen PBN
6
REVISI DIPA
DEFINISI
REVISI RABPP
adalah perubahan/pergeseran rincian anggaran menurut alokasi SAPSK.
7
REVISI DIPA
REVISI RABPPMeliputi :
1. Pergeseran anggaran belanja : antar unit organisasi dalam satu Bagian Anggaran; antar kegiatan dalam satu program; antar jenis belanja dalam satu kegiatan.
2. Perubahan anggaran belanja PNBP;3. Perubahan pagu PHLN akibat luncuran atau percepatan penarikan
maupun akibat perubahan kurs setelah kontrak ditandatangani;4. Perubahan penggunaan anggaran belanja PNBP untuk Perguruan
Tinggi Non BHMN;5. Perubahan anggaran Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi untuk
kegiatan dalam satu propinsi/kabupaten/kota;6. Perubahan anggaran antar propinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan
di kantor pusat atau daerah;
8
REVISI DIPA
LARANGAN REVISI RABPPmeliputi :
1. Pengurangan : Belanja mengikat; Pembayaran segala jenis tunggakan; Rupiah Murni pendamping PHLN; Dana kegiatan multi years; Dana kelompok keluaran/subkegiatan/kegiatan yang
telah dikontrakkan/dana yang telah direalisasikan.2. Penggunaan dana optimalisasi untuk kegiatan-kegiatan
yang dilarang dalam Keppres No. 42 Tahun 2002.
9
REVISI DIPA
TATA CARA REVISI RABPP
1. Sekjen/Sekretaris Utama/Pejabat Eselon I Kementerian Negara/Lembaga selaku PA/KPA menyampaikan usulan Revisi RABPP kepada Menteri Keuangan cq. DJA dengan tembusan kepada DJPBN yang dilengkapi dengan data pendukungnya;
2. DJA melakukan penelaahan usulan revisi RABPP bersama dengan Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan;
3. DJA menetapkan persetujuan Revisi RABPP dengan menandatangani perubahan SAPSK bersangkutan;
4. DJA menyampaikan perubahan SAPSK kepada Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan dan DJPBN paling lambat 5 (lima) hari setelah usulan revisi RABPP diterima secara lengkap berikut data pendukungnya;
10
REVISI DIPA
lanjutan ………
5. Berdasarkan SAPSK tersebut Sekjen/Sekretaris Utama/Pejabat Eselon I Kementerian Negara/Lembaga selaku PA/KPA menyusun Revisi DIPA dan usulan pengesahan Revisi DIPA untuk disampaikan kepada Ditjen Perbendaharaan;
6. Perubahan SAPSK menjadi dasar penelaahan dan pengesahan Revisi DIPA Kementerian Negara/Lembaga oleh Ditjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan.
11
REVISI DIPA
Dalam hal DIPA memerlukan perubahan, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat melakukan revisi DIPA untuk selanjutnya diajukan pengesahannya kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
12
REVISI DIPA
DEFINISI
REVISI DIPA
adalah perubahan/pergeseran rincian anggaran dalam DIPA.
13
REVISI DIPA
REVISI DIPA Terdiri dari :1. Revisi DIPA yang memerlukan Revisi RABPP
(SAPSK) dan pengesahan Ditjen PBN;2. Revisi DIPA yang tidak memerlukan revisi
RABPP (SAPSK) tetapi tetap memerlukan pengesahan Ditjen PBN;
3. Revisi DIPA yang tidak memerlukan Revisi yang tidak memerlukan Revisi RABPP (SAPSK) dan pengesahan Ditjen PBNRABPP (SAPSK) dan pengesahan Ditjen PBN dilakukan PA/KPA.
14
REVISI DIPA
1.Pergeseran anggaran belanja : Antar unit organisasi dalam satu bagian anggaran; Antar kegiatan dalam satu program sepanjang
pergeseran tersebut merupakan hasil optimalisasi; Antar jenis belanja dalam satu program.
2.Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP;3.Perubahan pagu PHLN sebagai akibat dari luncuran dan percepatan penarikan PHLN;
REVISI DIPA yang memerlukan Revisi RABPP (SAPSK) dan Pengesahan Ditjen PBN meliputi :
15
REVISI DIPA
lanjutan …..
5.Perubahan anggaran sepanjang masih dalam satu propinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Tugas Pembantuan atau dalam satu propinsi untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Dekonsentrasi6.Perubahan anggaran antar propinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat maupun oleh instansi vertikalnya di daerah;7.Pencairan blokir/tanda bintang (*) yang dicantumkan oleh DJA;8.Perubahan pagu PHLN sebagai akibat perubahan kurs sepanjang perubahan tersebut terjadi setelah kontrak ditandatangani.
16
REVISI DIPA
1. Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi;2. Perubahan kantor bayar (KPPN);3. Perubahan anggaran antar propinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan
operasional yang dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat maupun oleh instansi vertikalnya di daerah sepanjang digunakan untuk kode Akun yang sama;
4. Perubahan alokasi dana antar sub kegiatan termasuk menambah sub kegiatan baru dalam satu kegiatan, satu program, satu jenis belanja dan satu satker, sepanjang sasaran program dan/atau volume keluaran kegiatan/sub kegiatan telah dicapai dan tidak mengurangi alokasi dana belanja mengikat (Kegiatan 0001 dan Kegiatan 0002) kecuali dalam rangka memenuhi kegiatan operasional;
REVISI DIPA yang tidak memerlukan Revisi RABPP (SAPSK) tetapi tetap memerlukan Pengesahan Ditjen PBN meliputi :
17
REVISI DIPA
lanjutan …..
5.Perubahan volume keluaran pada sub kegiatan sepanjang sasaran program dan volume keluaran kegiatan telah dicapai tanpa mengubah alokasi dana pada kegiatan, program, jenis belanja dan satker;6.Pencairan dana yang diblokir/bertanda bintang (*) sepanjang dicantumkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, apabila persyaratan telah dipenuhi;7.Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP diatas pagu APBN untuk Perguruan Tinggi Non Badan Hukum Milik Negara (PT Non BHMN).
18
REVISI DIPA
1. Tidak mengakibatkan perubahan DIPA;2. Tidak mengurangi belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada
gaji;3. Tidak mengurangi/merealokasi belanja mengikat;4. Masih dalam kelompok pengeluaran yang sama.
Revisi dimaksud adalah dengan mengubah dokumen RKAKL berkenaan dalam hal ini yang boleh dirubah adalah Akun keluaran dalam satu kelompok Akun keluaran dan POK-nya, dan selanjutnya menyampaikan ADK perubahan RKAKL dimaksud kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kanwil Ditjen PBN setempat untuk dilakukan pemutakhiran data DIPA dan tembusan disampaikan kepada KPPN bersangkutan.
REVISI DIPA yang tidak memerlukan Revisi RABPP (SAPSK) dan Pengesahan Ditjen PBN, dilakukan oleh PA/KPA meliputi :
19
REVISI DIPA
KEWENANGAN PENGESAHAN REVISI DIPA
1. Revisi DIPA untuk DIPA Satker Pusat yang berlokasi di DKI Jakarta, disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan;
2. Revisi DIPA untuk : DIPA Satker Pusat yang berlokasi di daerah (di
luar DKI Jakarta); DIPA Satker Vertikal; DIPA Dekonsentrasi; DIPA Tugas Pembantuan;
Baik yang diterbitkan di pusat maupun di daerah, disahkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat
20
REVISI DIPA
JENIS PENGESAHAN REVISI DIPA Surat Pengesahan Revisi DIPA warna KUNING
merupakan surat pengesahan Revisi DIPA warna kuning pada halaman depan DIPA yang diikuti dengan pencetakan DIPA baru disebabkan adanya perubahan SRAA maupun perubahan DIPA yang hampir mencakup seluruh data yang ada dalam DIPA bersangkutan;
Surat Pengesahan Revisi DIPA warna PUTIHmerupakan surat pengesahan Revisi DIPA dengan menggunakan kertas warna putih, dikarenakan tidak banyak merubah data yang ada dalam DIPA.
21
REVISI DIPA
TATA CARA PENGESAHAN REVISI DIPA 1. DJPBN/Kanwil DJPBN menerima usulan permintaan pengesahan
Revisi DIPA dari PA/KPA dengan dilampiri data pendukung (TOR, RAB dll);
2. Usulan pengesahan Revisi DIPA yang disampaikan menggunakan format yang telah ditentukan;
3. DJPBN/Kanwil DJPBN melakukan penelaahan terhadap kebenaran pengajuan usulan pengesahan Revisi DIPA tersebut bersama-sama dengan satker bersangkutan;
4. DJPBN/Kanwil DJPBN melakukan pengesahan dengan menandatangani surat pengesahan berwarna kuning atau berwarna putih;
5. DJPBN/Kanwil DJPBN menyampaikan surat pengesahan Revisi DIPA tersebut kepada Kementerian Negara/Lembaga/Satker bersangkutan.
22
REVISI DIPA
BATAS WAKTU PENYELESAIAN PENGESAHAN REVISI DIPA
Penyelesaian pengesahan revisi DIPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah usulan pengesahan revisi serta data pendukung diterima secara lengkap.
PELAPORAN REVISI DIPA
Revisi DIPA yang disahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q Direktur Pelaksanaan Anggaran secara bulanan beserta arsip data komputernya.
Nomor : S- tanggal ………………………….
Lampiran : …………………………Perihal : Permohonan Pengesahan Revisi DIPA TA. …..
No. ………. Tanggal …………………………..
Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan / Kepala Kanwil ……. Ditjen Perbendaharaan ……………….Jl. ………………………………….
Sehubungan dengan DIPA TA. … Nomor ……. Tanggal …….., dengan ini kami mengajukan permohonan revisi DIPA sebagai berikut :
Semula :
23
Contoh Format Surat Usulan Pengesahan RevisiKOP SURAT
Kode Keg/SubKeg/JenBel(Kel. Akun)
UraianKeg/SubKeg (Kel. Akun)
Belanja
Barang (Rp) Modal (Rp)
XXXX.XXXX.XXXX ………………………………………………
……………………
…………………….
Menjadi :
Adapun alasan permohonan pengesahan revisi DIPA dimaksud adalah sebagai berikut :1. …………………………………………. ,2. ………………………………………….
Sebagai bahan pertimbangan, terlampir dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut :1. ………………………………………. ,2. ……………………………………….
Demikian permohonan usulan revisi DIPA kami ajukan, untuk mendapatkan persetujuan/pengesahan.
Kuasa Pengguna Anggaran,
ttd
24
Kode Keg/SubKeg/JenBel
(Kel. Akun)Uraian
Keg/SubKeg (Kel. Akun)Belanja
Barang (Rp) Modal (Rp)
XXXX.XXXX.XXXX ……………………………………………..
…………………….
……………………
25