modul 6 - pelaksanaan pengadaan jasa lainnya
DESCRIPTION
Modul 6 - Pelaksanaan Pengadaan Jasa LainnyaTRANSCRIPT
-
5/27/2018 Modul 6 - Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya
1/33
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYAMODUL
6
1LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LKPPLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
MODUL
2010
6
Pelatihan Pengadaan
Barang /Jasa PemerintahTingkat Dasar/Pertama
PELAKSANAANPENGADAAN
JASA LAINNYA
Kembali ke Halaman Utama
-
5/27/2018 Modul 6 - Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya
2/33
Daftar Isi 2
Daftar Gambar 3
Tujuan Umum 4
Tujuan Khusus 4
A. Pendahuluan 5
B. Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana 7
B.1 Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi
Sistem Gugur 9
B.2 Pelelangan Umum Secara Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi
Sistem Nilai dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis 11
B.3 Pelelangan Umum Prakualifikasi Metode Dua Tahap Dan Evaluasi Sistem Nilai
dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis 13
B.4 Pelelangan Sederhana 15
C. Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung 16
C.1 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya Melalui Penunjukan Langsung Untuk
Penanganan Darurat 16
C.2 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya Melalui Penunjukan Langsung Bukan
Untuk Penanganan Darurat 17
C.3 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya Melalui Pengadaan Langsung 17
D. Sayembara 20
E. Pelelangan Gagal dan Tindak Lanjutnya 23
F. Penyusunan dan Persiapan Pelaksanaan Kontrak 24
F.1 Menyusun Kontrak 24
F.1.1 Surat Perjanjian atau Kontrak 24
F.1.2 Surat Perintah Kerja 27
F.2 Persiapan Pelaksanaan Kontrak 28
G. Pelaporan dan Penyerahan Pekerjaan 29
G.1 Pelaporan 29
G.2 Penyerahan Pekerjaan 30
H. Latihan Kelompok dan Tes 32
DAFTAR ISI
2 LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
-
5/27/2018 Modul 6 - Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya
3/33
-
5/27/2018 Modul 6 - Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya
4/33
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYAMODUL
6
4 LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Memahami pelaksanaan pemilihan penyedia jasa lainnya.
Setelah modul ini selesai diajarkan diharapkan peserta mampu :
1. Memahami proses pelaksanaan pemilihan penyedia jasa lainnya dengan pelelangan
umum.
2. Memahami proses pelaksanaan pemilihan penyedia jasa lainnya dengan pelelangansederhana.
3. Memahami proses pelaksanaan pemilihan penyedia jasa lainnya dengan penunjukan
langsung dan pengadaan langsung.
4. Memahami proses pelaksanaan pemilihan penyedia jasa lainnya dengan sistem
sayembara.
5. Memahami tatacara pemilihan penyedia jasa lainnya dengan latihan kelompok untuk
melakukan koreksi beberapa prosedur.
TUJUAN UMUM
TUJUAN KHUSUS
-
5/27/2018 Modul 6 - Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya
5/33
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYAMODUL
6
5LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
A. PENDAHULUAN
Pada modul ini menguraikan tata cara pelaksanaan sistem pengadaan(metode pemilihan penyedia,
metode kualifikasi, metode penyampaian dokumen dan metode evaluasi penawaran) yang digunakan
untuk proses pemilihan penyedia, khusus untuk Penyedia Jasa Lainnya.
Pada Modul Persiapan sudah dijelaskan bagaimana memilih dan menetapkan sistem pengadaan
melalui penyedia barang/jasa. Untuk mengingatkan kembali bahwa JASA LAINNYA adalah jasa
yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalamsuatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan
atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi dan pengadaan Barang.
Contoh-contoh yang termasuk Jasa Lainnya adalah sebagai berikut :
1. Jasa boga (catering service);
2. Jasa layanan kebersihan (cleaning service);
3. Jasa penyedia tenaga kerja;
4. Jasa asuransi, perbankan dan keuangan;5. Jasa layanan kesehatan, pendidikan, pengembangan SDM, kependudukan;
6. Jasa penerangan, iklan/ reklame, film, pemotretan;
7. Jasa percetakan dan penjilidan;
8. Jasa pemeliharaan/perbaikan;
9. Jasa pembersihan, pengendalian hama(pest control)dan fumigasi;
10. Jasa pengepakan, pengangkutan, pengurusan dan penyampaian
11. Barang;
12. Jasa penjahitan/konveksi;
13. Jasa impor/ekspor;
14. Jasa penulisan dan penerjemahan;
15. Jasa penyewaan;
16. Jasa penyelaman;
A. Pendahuluan B. PelelanganC. Penunjukkan Langsung
dan Pengadaan LangsungE. Pelelangan Gagal dan
Tindak LanjutnyaE.Penyusunan dan Persiapan
Pelaksanaan KontrakG. Pelaporan dan Penyerahan
Pekerjaan
H. Latihan Kelompok
dan Tes
D. Sayembara
-
5/27/2018 Modul 6 - Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya
6/33
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYAMODUL
6
6 LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
17. Jasa akomodasi;
18. Jasa angkutan penumpang;
19. Jasa pelaksanaan transaksi instrumen keuangan;
20. Jasa penyelenggaraan acara (event organizer);
21. Jasa pengamanan;
22. Jasa layanan internet;
23. Jasa pos dan telekomunikasi;
24. Jasa pengelolaan aset.
Sedangkan sistem pengadaan yang dapat digunakan untuk pemilihan penyedia barang adalah
sebagai berikut :
1. Pelelangan umum secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur.
2. Pelelangan umum secara prakualifikasi metode dua sampul dan evaluasi sistem nilai dan sistem
penilaian biaya selama umur ekonomis.3. Pelelangan umum prakualifikasi metode dua tahap dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya
selama umur ekonomis.
4. Pelelangan sederhana secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur.
5. Pelaksanaan pengadaan jasa lainnya melalui penunjukan langsung untuk penanganan darurat.
6. Pelaksanaan pengadaan jasa lainnya melalui penunjukan langsung bukan untuk penanganan
darurat.
7. Pelaksanaan pengadaan jasa lainnya melalui pengadaan langsung.
8. Sayembara.
Tata cara pelaksanaan masing-masing sistem pengadaan tersebut akan diuraikan satu persatu pada bab-bab
berikut ini.
-
5/27/2018 Modul 6 - Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya
7/33
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYAMODUL
6
7LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
B. Pelelangan
Pelelangan umum dan pelelangan sederhana diuraikan pada bab sama karena di antara keduanya
ada beberapa langkah yang sama. Langkah-langkah Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhanadigambarkan secara diagram yang dapat dilihat pada gambar 1, dimana Gambar 1 tersebut meng-
gambarkan langkah-langkah untuk sistem pengadaaan sebagai berikut :
1. Pelelangan umum secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur.
2. Pelelangan umum secara prakualifikasi metode dua sampul dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian
biaya selama umur ekonomis.
3. Pelelangan umum prakualifikasi metode dua tahap dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian
biaya selama umur ekonomis.
4. Pelelangan sederhana secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur.
A. Pendahuluan B. PelelanganC. Penunjukkan Langsung
dan Pengadaan LangsungE. Pelelangan Gagal dan
Tindak LanjutnyaE.Penyusunan dan Persiapan
Pelaksanaan KontrakG. Pelaporan dan Penyerahan
Pekerjaan
H. Latihan Kelompok
dan Tes
D. Sayembara
-
5/27/2018 Modul 6 - Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya
8/33
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYAMODUL
6
8 LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengumuman Pascakualifikasi
. Pendaftaran dan PengambilanDokumen Pengadaan
Pemberian Penjelasan
Pemasukan Dokumen Penawaran
Pembukaan Dokumen Penawaran
Evaluasi Penawaran
Evaluasi Kualifikasi
Mulai
Pengumuman Prakualifikasi
Pendaftaran Pengambilan DokumenKualifikasi
Pemasukan dan Evaluasi Dokumen
Kualifikasi
Pembuktian Kualifikasi
Penetapan Hasil Kualifikasi
Pengumuman Hasil Kualifikasi
Sanggahan Kualifikasi
Pengambilan Dokumen Pemilihan
Undangan kepada Peserta yang Lulus
Kualifikasi
Pemberian Penjelasan
Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul
I (Administrasi dan Teknis)
Pemberitahuan/Pengumuman kepadaPeserta yang Lulus Evaluasi Sampul I
Pembukaan Dokumen Sampul II(Harga)
Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul
II (Harga)
Pembukaan Dokumen PenawaranSampul I (Administrasi dan Teknis)
Pemasukan Dokumen Penawaran
Mulai
Pemasukan Dokumen PenawaranTahap I (Administrasi dan Teknis)
Penetapan Peserta yang Lulus
Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap I
Pemberitahuan/Pengumuman kepadaPeserta yang Lulus Evaluasi Tahap I
Pembukaan Dokumen PenawaranTahap II (Harga)
Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap
II (Harga)
Pembuatan Berita Acara HasilPelelangan (BAHP)
Penetapan Pemenang
Pengumuman Pemenang
Sanggahan Banding
Sanggahan
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap I(Administrasi dan Teknis)
Pembukaan Dokumen PenawaranTahap I (Administrasi dan Teknis)
Selesai
Pemasukan Dokumen Penawaran
Tahap II (Harga)
Pembuktian Kualifikasi
2 3
2 31 2 3
1 4
4
1: Pelelangan umum secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur2: Pelelangan umum secara prakualifikasi metode dua sampul dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis3:Pelelangan umum prakualifikasi metode dua tahap dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis4: Pelelangan sederhana secara pascakualifikasi metode satu sampu dan evaluasi sistem gugur
Gambar 1 Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya Menggunakan Metode Lelang Umum dan Lelang
Sederhana
-
5/27/2018 Modul 6 - Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya
9/33
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYAMODUL
6
9LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
B.1 Pelelangan Umum Secara Pascakualifkasi Metode Satu Sampul dan
Evaluasi Sistem Gugur
Pelelangan umum secara pascakualifikasi metode satu sampul danevaluasi sistem gugur terdiri dari sejumlah tahapan yaitu :
1. Pengumuman pascakualifikasi.
2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan.
3. Pemberian penjelasan.
4. Pemasukan dokumen penawaran.
5. Pembukaan dokumen penawaran.
6. Evaluasi penawaran.
7. Evaluasi kualifikasi.8. Pembuktian kualifikasi.
9. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP).
10. Penetapan pemenang.
11. Pengumuman pemenang.
12. Sanggahan.
13. Sanggahan banding.
14. Penunjukan penyedia barang/jasa.
Langkah-langkah tersebut dapat dikelompokkan kedalam beberapa
bagian besar yaitu :
1. Proses kualifikasi.
Terdiri dari langkah 1,7, dan, 8.
2. Proses penawaran dan evaluasi penawaran.
Terdiri dari langkah 2,3,4,5, dan 6.
3. Proses penentuan pemenang.
Terdiri dari langkah 10, 11, 12, 13, dan 14.
Langkah-langkah pelaksanaan pemilihan penyedia jasa lainnya dengan sistem
pengadaan ini HAMPIR SAMA DENGAN langkah-langkah PEMILIHAN PE-
NYEDIA BARANG (lihat MODUL 4) dengan sistem pelelangan umum
secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem
gugur.
Hal-hal yang berbeda adalah :
1. Langkah 6 Evaluasi Penawaran
Persyaratan penawaran yang memenuhi syarat teknis (lihat Modul 4,
sub-bab B.1. Pelelangan Umum Pascakualifikasi Metode Satu SampulDan Evaluasi Sistem Gugur, Langkah 6 butir 9.c.ii)yang harus dipenuhi
untuk Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya yang menggunakan sistem ini,
B.1 Pelelangan UmumSecara
Pascakualifikasi
Metode Satu Sampul
dan Evaluasi Sistem
Gugur
B.2 Pelelangan Umum
Secara Prakualifikasi
Metode Satu Sampul
dan Evaluasi
Sistem Nilai dan
Sistem Penilaian
Biaya Selama Umur
Ekonomis
B.3 Pelelangan Umum
Prakualifikasi
Metode Dua Tahap
dan Evaluasi SistemNilai dan Sistem
Penilaian Biaya
Selama Umur
Ekonomis
B.4 Pelelangan
Sederhana
-
5/27/2018 Modul 6 - Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya
10/33
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYAMODUL
6
10 LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
disamping syarat teknis seperti pada pemilihan penyedia barang, ditambahkan persyaratan berikut :
Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan yang
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila diperlukan);
2. Langkah 7 Evaluasi Kualifikasi
Hal yang berbeda lainnya adalah pada persyaratan penilaian kualifikasi. Untuk Pemilihan Penyedia Jasa
Lainnya, persyaratan lain untuk lulus kualifikasi adalah sebagai berikut :
a. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas, peralatan dan personil yang diperlukan.
b. Menyampaikan daftar pekerjaan yang sedang dilakukan
c. Untuk usaha non-kecil memiliki KD minimal untuk usaha yang sejenis dan kompleksitas yang setara
pada 10 tahun terakhir, yaitu KD = 3 x NPt. Tata cara perhitungan sama dengan tata cara menghitung
KD pada Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi.
d. Mempunyai Sisa Kemampuan Pekerjaan (SKP) = KP jumlah paket yang sedang dikerjakan
dengan tata cara perhitungan sama dengan tata cara menghitung SKP pada PemilihanPenyedia Pekerjaan Konstruksi.
Selebihnya sama dengan pelaksanaan pada pemilihan penyedia barang dengan sistem pengadaan
yang sama.
-
5/27/2018 Modul 6 - Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya
11/33
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYAMODUL
6
11LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pelelangan umum secara prakualifikasi metode dua sampul dan
evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur
ekonomis terdiri dari sejumlah tahapan sebagai berikut :
1. Pengumuman prakualifikasi.
2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi.
3. Pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi.
4. Pembuktian kualifikasi.
5. Penetapan hasil kualifikasi.
6. Pengumuman hasil kualifikasi.
7. Sanggahan kualifikasi.8. Undangan kepada peserta yang lulus kualifikasi.
9. Pengambilan dokumen pemilihan.
10. Pemberian penjelasan.
11. Pemasukan dokumen penawaran.
12. Pembukaan dokumen penawaran sampul I (administrasi dan teknis).
13. Evaluasi dokumen penawaran sampul I (administrasi dan teknis).
14. Pemberitahuan/pengumuman kepada peserta yang lulus evaluasi
sampul I.
15. Pembukaan dokumen sampul II (harga).16. Evaluasi dokumen penawaran sampul II (harga).
17. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP).
18. Penetapan pemenang.
19. Pengumuman pemenang.
20. Sanggahan.
21. Sanggahan banding.
22. Penunjukan penyedia barang/jasa.
Langkah-langkah tersebut dapat dikelompokkan kedalam beberapabagian besar yaitu :
1. Proses kualifikasi.
Terdiri dari langkah 1 sampai dengan langkah 8. Langkah-langkah
tersebut sama dengan langkah yang telah dijelaskan pada bab Pemilihan
Penilaian Kualifikasi Pengadaan di modul II.
2. Proses penawaran dan evaluasi penawaran.
Terdiri dari langkah 9 sampai dengan langkah 16.
3. Proses penentuan pemenang.
Terdiri dari langkah 17 sampai dengan langkah 22. Langkah-langkah
tersebut sama dengan langkah yang telah dijelaskan pada pelelangan
umum secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem
gugur.
B.2 Pelelangan Umum Secara Prakualifkasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi
Sistem Nilai Dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis
B.1 Pelelangan Umum
Secara
Pascakualifikasi
Metode Satu Sampul
dan Evaluasi Sistem
Gugur
B.2 Pelelangan
Umum Secara
Prakualifikasi
Metode SatuSampul dan
Evaluasi
Sistem Nilai dan
Sistem Penilaian
Biaya Selama Umur
Ekonomis
B.3 Pelelangan Umum
Prakualifikasi
Metode Dua Tahapdan Evaluasi Sistem
Nilai dan Sistem
Penilaian Biaya
Selama Umur
Ekonomis
B.4 Pelelangan
Sederhana
-
5/27/2018 Modul 6 - Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya
12/33
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYAMODUL
6
12 LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Langkah-langkah pelaksanaan pemilihan penyedia jasa lainnya dengan sistem pengadaan ini
HAMPIR SAMA DENGAN langkah-langkah PEMILIHAN PENYEDIA BARANG (lihat MODUL 4)
dengan sistem pelelangan umum secara prakualifikasi metode dua sampul dan evaluasi
sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.
Hal-hal yang berbeda adalah :
1. Langkah 3 Pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi.
Hal yang berbeda adalah persyaratan penilaian kualifikasi. Untuk Pemilihan Penyedia Jasa
Lainnya, disamping syarat kualifikasi seperti pada pemilihan penyedia barang, ditambahkan
persyaratan kualifikasi berikut ini :
a. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas, peralatan dan personil yang diperlukan.
b. Menyampaikan daftar pekerjaan yang sedang dilakukan
c. Untuk usaha non-kecil memiliki KD minimal dengan ketentuan dan tata cara perhitungan
sama seperti menghitung KD pada Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi. d. Mempunyai Sisa Kemampuan Pekerjaan (SKP) = KP jumlah paket yang sedang dikerjakan
dengan tata cara perhitungan sama dengan taca cara menghitung SKP pada Pemilihan
Penyedia Pekerjaan Konstruksi.
2. Langkah 13 Evaluasi dokumen penawaran sampul I (administrasi dan teknis).
Persyaratan penawaran yang memenuhi syarat teknis (lihat Modul 4, sub-bab B.2. Pelelangan Umum
Secara Prakualifikasi Metode Dua Sampul Dan Evaluasi Sistem Gugur, Langkah 13 butir 4.e.)yang harus
dipenuhi untuk Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya yang menggunakan sistem ini, disamping syarat
teknis seperti pada pemilihan penyedia barang, ditambahkan persyaratan berikut : a. Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan substantif sesuai
yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan diyakini menggambarkan penguasaan
dalam penyelesaian pekerjaan;
b. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan
yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila diperlukan);
Selebihnya sama dengan pelaksanaan pada pemilihan penyedia barang dengan sistem pengadaan
yang sama.
-
5/27/2018 Modul 6 - Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya
13/33
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYAMODUL
6
13LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
B.3 Pelelangan Umum Prakualifkasi Metode Dua Tahap Dan Evaluasi Sistem
Nilai Dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis
Pelelangan umum dengan sistem pengadaan ini pada dasarnya samadengan pelelangan umum metode dua sampul. Perbedaannya,
pada sistem dua sampul baik sampul I maupun sampul II diserah-
kan secara bersama-sama. Sedangkan pada metode dua tahap, sampul II
diserahkan setelah evaluasi Tahap I (sampul I) sudah ada hasilnya dan yang
boleh menyampaikan sampul II (penawaran harga) adalah peserta yang
lulus pada tahap I dan diundang untuk memasukan dokumen sampul II.
Tahapan-tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Pengumuman prakualifikasi.2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi.
3. Pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi.
4. Pembuktian kualifikasi.
5. Penetapan hasil kualifikasi.
6. Pengumuman hasil kualifikasi.
7. Sanggahan kualifikasi.
8. Undangan kepada peserta yang lulus kualifikasi.
9. Pengambilan dokumen pemilihan.
10. Pemberian penjelasan.
11. Pemasukan Dokumen Penawaran Tahap I (Administrasi dan Teknis).
12. Pembukaan Dokumen Penawaran Tahap I (Administrasi dan Teknis).
13. Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap I (Administrasi dan Teknis).
14. Penetapan Peserta yang Lulus Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap I.
15. Pemberitahuan/Pengumuman kepada Peserta yang Lulus Evaluasi
Tahap I.
16. Pemasukan Dokumen Penawaran Tahap II (Harga).
17. Pembukaan Dokumen Penawaran Tahap II (Harga).
18. Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap II (Harga).
19. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP).
20. Penetapan pemenang.
21. Pengumuman pemenang.
22. Sanggahan.
23. Sanggahan banding.
24. Penunjukan penyedia barang/jasa.
Langkah-langkah tersebut dapat dikelompokkan kedalam beberapa
bagian besar yaitu:
1. Proses kualifikasi. Terdiri dari langkah 1 sampai dengan langkah 8. Langkah-langkah tersebut
sama dengan langkah yang telah dijelaskan pada bab Pemilihan Penilaian
B.1 Pelelangan UmumSecara
Pascakualifikasi
Metode Satu Sampul
dan Evaluasi Sistem
Gugur
B.2 Pelelangan
Umum Secara
Prakualifikasi
Metode Satu
Sampul dan
Evaluasi
Sistem Nilai dan
Sistem Penilaian
Biaya Selama Umur
Ekonomis
B.3 Pelelangan Umum
PrakualifikasiMetode Dua Tahap
dan Evaluasi Sistem
Nilai dan Sistem
Penilaian Biaya
Selama Umur
Ekonomis
B.4 Pelelangan
Sederhana
-
5/27/2018 Modul 6 - Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya
14/33
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYAMODUL
6
14 LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kualifikasi Pengadaan di modul II.
2. Proses penawaran dan evaluasi penawaran.
Terdiri dari langkah 9 sampai dengan langkah 18.
3. Proses penentuan pemenang.
Terdiri dari langkah 19 sampai dengan langkah 24. Langkah-langkah tersebut sama dengan langkah
yang telah dijelaskan pada pelelangan umum secara pascakualifikasi metode satu sampul dan
evaluasi sistem gugur.
Langkah-langkah pelaksanaan pemilihan penyedia jasa lainnya dengan sistem pengadaan ini SAMA
DENGAN langkah-langkah PEMILIHAN PENYEDIA JASA LAINNYA (MODUL INI Bab B.2) dengan
sistem pelelangan umum secara prakualifikasi metode dua sampul dan evaluasi sistem nilai dan
sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.Perbedaannya adalah pada sistem ini
ditambahkan langkah :
1. Penetapan peserta yang lulus evaluasi tahap I setelah evaluasi Dokumen Penawaran Administrasidan Teknis. Ketentuan dan tata cara langkah ini sama dengan langkah pada Pemilihan Penyedia
Barang (MODUL 4, Bab B.3. Langkah 14) dengan sistem pelelangan umum secara prakualifikasi
metode dua tahap dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.
2. Pemasukan Dokumen Penawaran Tahap II (Harga) setelah langkah pemberitahuan/pengumuman ke-
pada peserta yang lulus evaluasi tahap I. Ketentuan dan tata cara langkah ini sama dengan langkah
pada Pemilihan Penyedia Barang (MODUL 4, Bab B.3. Langkah 16) dengan sistem pelelangan umum
secara prakualifikasi metode dua tahap dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama
umur ekonomis.
Selebihnya sama dengan pelaksanaan pada pemilihan penyedia jasa lainnya dengan sistem pelelangan
umum secara prakualifikasi metode dua sampul dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya
selama umur ekonomis.
-
5/27/2018 Modul 6 - Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya
15/33
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYAMODUL
6
15LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
B.4 Pelelangan Sederhana
Proses pelaksanaan Pelelangan Sederhana SAMA DENGAN proses
pelaksanaan Pelelangan Umum secara Pascakualifikasi dengan
metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur (lihat Gambar 1)
KECUALIwaktu penayangan pengumuman dilakukan paling kurang 3 (tiga)
hari kerja melalui website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman
resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE dan KD
tidak diberlakukan.
B.1 Pelelangan UmumSecara
Pascakualifikasi
Metode Satu Sampul
dan Evaluasi Sistem
Gugur
B.2 Pelelangan
Umum Secara
Prakualifikasi
Metode Satu
Sampul dan
Evaluasi
Sistem Nilai dan
Sistem Penilaian
Biaya Selama Umur
Ekonomis
B.3 Pelelangan Umum
PrakualifikasiMetode Dua Tahap
dan Evaluasi Sistem
Nilai dan Sistem
Penilaian Biaya
Selama Umur
Ekonomis
B.4 Pelelangan
Sederhana
=Pelelangan umum
Pasca Kualifikasi
Sistem Gugur
Pelelangan Sederhana
Ingat..Waktu Pengumuman bisa 3 hari saja !!!
-
5/27/2018 Modul 6 - Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya
16/33
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYAMODUL
6
16 LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
C. Penunjukan Langsung dan Pengadaan
Langsung
C.1 Pelaksanaan
Pengadaan Jasa
Lainnya Melalui
Penunjukan
Langsung Untuk
Penanganan Darurat
C.2 Pelaksanaan
Pengadaan Jasa
Lainnya Melalui
Penunjukan
Langsung Bukan
Untuk Penanganan
Darurat
C.3 PelaksanaanPengadaan Jasa
Lainnya Melalui
Pengadaan
Langsung
C.1 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya Melalui Penunjukan
Langsung Untuk Penanganan Darurat
Langkah-langkah pelaksanaan pemilihan penyedia jasa lainnya
dengan sistem pengadaan ini SAMA DENGAN langkah-langkah
PEMILIHAN PENYEDIA BARANG (lihat MODUL 4) dengan sistem
penunjukan langsung untuk penanganan darurat. Untuk mengingat-
kan kembali, proses tersebut dapat dilihat pada gambar 2 berikut yangada pada halaman 18 dari modul ini.
A. Pendahuluan B. PelelanganC. Penunjukkan Langsung
dan PengadaanLangsung
E. Pelelangan Gagal danTindak Lanjutnya
E.Penyusunan dan PersiapanPelaksanaan Kontrak
G. Pelaporan dan PenyerahanPekerjaan
H. Latihan Kelompok
dan Tes
D. Sayembara
-
5/27/2018 Modul 6 - Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya
17/33
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYAMODUL
6
17LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
C.2 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya Melalui Penunjukan Langsung
Bukan Untuk Penanganan Darurat
C.3 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya Melalui Pengadaan Langsung
Sama dengan untuk penanganan darurat di atas, langkah-langkah pelak-
sanaan pemilihan penyedia jasa lainnya dengan sistem pengadaan ini
SAMA DENGAN langkah-langkah PEMILIHAN PENYEDIA BARANG (lihat
MODUL 4) dengan sistem penunjukan langsung bukan untuk penanganan
darurat. Untuk mengingatkan kembali, proses tersebut dapat dilihat pada
gambar 2 yang ditampilkan pada halaman 18 dari modul 6 ini.
Pelaksanaan pemilihan penyedia jasa lainnya melalui Pengadaan langsungdijelaskan secara diagram yang dapat dilihat pada gambar 3 yang kami tampil-kan pada halaman 19 dalam modul ini.
C.1 PelaksanaanPengadaan Jasa
Lainnya Melalui
Penunjukan Langsung
Untuk Penanganan
Darurat
C.2 Pelaksanaan
Pengadaan Jasa
Lainnya Melalui
Penunjukan
Langsung Bukan
Untuk Penanganan
Darurat
C.3 Pelaksanaan
Pengadaan Jasa
Lainnya Melalui
Pengadaan Langsung
C.1 Pelaksanaan
Pengadaan Jasa
Lainnya Melalui
Penunjukan
Langsung Untuk
Penanganan Darurat
C.2 Pelaksanaan
Pengadaan JasaLainnya Melalui
Penunjukan Langsung
Bukan Untuk
Penanganan Darurat
C.3 Pelaksanaan
Pengadaan Jasa
Lainnya Melalui
Pengadaan Langsung
-
5/27/2018 Modul 6 - Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya
18/33
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYAMODUL
6
18 LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Opname pekerjaan di lapangan dilakukan bersama antara
PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan penyedia (apabila
diperlukan);
PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan penyedia membahasjenis, spesifikasi teknis , volume pekerjaan dan waktu
penyelesaian pekerjaan;
ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan Dokumen
Pengadaan sesuai hasil pembahasan;
PPK menyusun dan menetapkan HPS untuk diserahkan
kepada ULP/Pejabat Pengadaan;
Dokumen Pengadaan disampaikan kepada penyedia;
Penyedia menyampaikan Dokumen Penawaran dalam 1
(satu) sampul yang berisi: dokumen administrasi, teknisdan harga kepada ULP/Pejabat Pengadaan.
ULP/Pejabat Pengadaan membuka Dokumen Penawarandan melakukan evaluasi administrasi , teknis dan harga;
Dalam melakukan evaluasi, ULP/Pejabat Pengadaan dapat
melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis serta hargauntuk mendapatkan harga yang wajar serta dapat
dipertanggungjawabkan;
Apabila hasil evaluasi dinyatakan tidakmemenuhi syarat, ULP/Pejabat
Pengadaan mengundang penyedialain;
ULP/Pejabat Pengadaan menyusun Berita Acara yangmemuat :(1) nama dan alamat penyedia;
(2) harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negoisasi;(3) Nomor Pokok Wajib Pajak;
(4) unsur-unsur yang dievaluasi;(5) keterangan lain yang dianggap perlu; dan(6) tanggal dibuatnya berita acara.
ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan penyediaberdasarkan hasil evaluasi ;
ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil penetapan
penyedia yang ditunjuk di website K/L/D/I dan papanpengumuman resmi untuk masyarakat;
Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada APIPK/L/D/I yang bersangkutan apabila dalam proses
Penunjukan Langsung menemukan indikasi penyimpanganprosedur dan/atau KKN;
PPK menerbitkan SPPBJ dan segera mempersiapkanproses Kontrak/SPK.
Selesai
Mulai
1
2
1
ULP/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi kualifikasiseperti pada Pelelangan Umum
ULP/Pejabat Pengadaan memberikan penjelasan kepada
penyedia yang memenuhi kualifikasi
Mulai
2
ULP/Pejabat Pengadaan mengundang sekaligus
menyampaikan Dokumen Pengadaan untuk PenunjukanLangsung kepada penyedia yang dinilai mampu dan
memenuhi kualifikasi untuk mengerjakan pekerjaan
tersebut
Penyedia yang diundang memasukkan DokumenKualifikasi.
1. Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya MelaluiPenunjukan Langsung untuk Penanganan Darurat
2. Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya Melalui
Penunjukan Langsung Bukan Untuk Penanganan Darurat
Gambar 2 Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya Menggunakan Metode Penunjukan Langsung
-
5/27/2018 Modul 6 - Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya
19/33
-
5/27/2018 Modul 6 - Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya
20/33
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYAMODUL
6
20 LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
D. Sayembara
Gambar 4 Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya Menggunakan Metode Sayembara
Pemilihan penyedia jasa lainnya dengan menggunakan metode sayembara diuraikan dalam bentuk
gambar seperti yang dapat dilihat pada gambar 4 berikut ini.
Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan
Jasa Lainnya dan harga melalui media elektronikmaupun non-elektronik;
Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan
kualitas paling sedikit dari2 (dua) sumber informasiyang berbeda
Pejabat Pengadaan mengundang calon penyedia yang
diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran
administrasi, teknis, dan harga;
Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar
serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan
jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
Penyedia yang diundang menyampaikan penawaranadministrasi, teknis, dan harga secara langsung sesuai
jadwal yang telah ditentukan dalam undangan;
Pejabat Pengadaan membuka, mengevaluasi,
melakukan klarifikasi teknis, dan negosiasi hargauntuk mendapatkan harga yang wajar;negosiasi
dilakukan berdasarkan HPS;
Dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan
kesepakatan, maka Pengadaan Langsung dinyatakan
gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang;
Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil
Pengadaan Langsung yang terdiri dari:
(1) nama peserta;(2) harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi;
(3) unsur-unsur yang dievaluasi;
(4) keterangan lain yang dianggap perlu; dan
(5) tanggal dibuatnya Berita Acara.
Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acarakepada PPK;
PPK melakukan perjanjian dan mendapatkan bukti
perjanjian dengan ketentuan:(1) untuk Pengadaan Langsung yang bernilai sampai
dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berupa
kuitansi; atau
(2) untuk Pengadaan Langsung yang bernilai sampai
dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berupaSurat Perintah Kerja (SPK).
Mulai
Selesai
Pejabat Pengadaan mengundang calon penyedia yangdiyakini mampu untuk menyampaikan penawaran,
administrasi, teknis dan harga
A. Pendahuluan B. PelelanganC. Penunjukkan Langsung
dan PengadaanLangsung
E. Pelelangan Gagal danTindak Lanjutnya
E.Penyusunan dan PersiapanPelaksanaan Kontrak
G. Pelaporan dan PenyerahanPekerjaan
H. Latihan Kelompok
dan Tes
D. Sayembara
Pejabat Pengadaan mencari informasi terkaitpekerjaan Jasa Lainnya dan harga melalui media
elektronik maupun non elektronik
Penyedia yang diundang menyampaikan penawaranadministrasi, teknis, dan harga secara langsung sesuai
jadwal yang telah ditentukan dalam undangan
Pejabat Pengadaan membuka, mengevaluasi, melakukanklarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan
harga yang wajar, negosiasi dilakukan berdasarkan HPS
Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambarserta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan
jenis pekerjaan yang dibutuhkanPPK melakukan perjanjian dan mendapatkan bukti
perjanjian dengan ketentuan :
(1) untuk Pengadaan Langsung yang bernilai sampai dengan
Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) berupa kuitansi;
atau
(2) untuk Pengadaan Langsung yang bernilai sampai dengan
Rp, 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) berupa Surat
Perintah Kerja
-
5/27/2018 Modul 6 - Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya
21/33
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYAMODUL
6
21LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Penjelasan langkah tersebut adalah sebagai berikut :
1. Pengumuman Sayembara
2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Sayembara
3. Pemberian Penjelasan
Ketiga tahapan di atas memiliki langkah-langkah yang sama dengan langkah-langkah pada tahapan
pemilihan penyedia barang dengan menggunakan metode kontes.
4. Pemasukan Proposal
1) Metode pemasukan dan tata cara pembukaan proposal harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan
dalam Dokumen Sayembara.
2) Pemasukan Proposal yang berisi persyaratan administrasi, proposal teknis dilakukan pada
tempat, hari, tanggal, dan waktu sesuai yangditentukan dalam pengumuman.
3) Peserta sayembara dapat menyampaikan lebih dari 1 (satu) proposal.
4) Dokumen proposal terdiri persyaratan administrasi, dan proposal teknis :
a. Persyaratan administrasi meliputi :
Proposal ;
Salinan kartu indentitas untuk perorangan/kelompok, akte pendirian badan usaha, atau
surat keputusan pembentukan lembaga atau surat identitas lainnya ; dan
Salinan NPWP.
b. Proposal teknis, berisi :
Rancangan pekerjaan yang disayembarakan ;
Keterangan tentang spesifikasi dan metode pembuatan/pelaksanaannya.
5) Proposal disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap, yang terdiri dari proposal asli 1 (satu) rangkap dansalinannya 1 (satu) rangkap ditandaiASLI dan REKAMAN.
6) Semua proposal dimasukkan dalam sampul penutup dan ditulisProposal Sayembara, nama
paket pekerjaan, nama dan alamat peserta,serta disampaikan kepada ULP/Pejabat Pengadaan.
7) Peserta menyampaikan langsung proposal kepada ULP/PejabatPengadaan sesuai jadwal yang
ditetapkan.
8) Peserta dapat menyampaikan proposal melalui pos/jasa pengiriman dengan ketentuan sudah
diterima ULP/Pejabat Pengadaan sebelum batasakhir pemasukan proposal dan segala risiko
keterlambatan dankerusakan menjadi risiko peserta.
9) Dalam hal proposal disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, maka sampul penutup dimasukkanke dalam sampul luar yang hanya mencantumkan alamat ULP/Pejabat Pengadaan
10) Untuk proposal penawaran yang diterima melalui pos/jasa pengiriman :
a. ULP/Pejabat Pengadaan mencatat waktu dan tanggal penerimaan proposal pada sampul luar
dan memasukkan ke dalam kotak ; dan
b. Apabila diterima terlambat, proposal tidak diikutkan dalam sayembara.
11) ULP/Pejabat Pengadaan membuat tanda terima proposal.
12) ULP/Pejabat Pengadaan menolak semua proposal yang masuk setelah batas akhir pemasukan
proposal.
13) Berbeda dengan cara pelelangan, pada metode sayembara proposal yang telah diterima, TIDAK
DAPAT ditarik/diganti/diubah/ditambah oleh peserta sayembara setelah batas akhir pemasukan
proposal.
-
5/27/2018 Modul 6 - Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya
22/33
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYAMODUL
6
22 LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
14) Pada batas akhir pemasukan proposal, salah satu anggota pokjaULP/Pejabat Pengadaan menutup
daftar tanda terima proposal denganmencoret tepat dibawah daftar peserta sayembara terakhir
sertamembubuhkan tanda tangan.
15) ULP/Pejabat Pengadaan menyatakan dihadapan para peserta bahwa saat pemasukan proposal telah
ditutup, menolak proposal yang terlambat dan/atau tambahan proposal, kemudian dilanjutkan denganrapatpembukaan proposal.
16) ULP/Pejabat Pengadaan dilarang mengubah tempat dan batas akhir pemasukan proposal, kecuali
terjadi keadaan kahar di lokasi pemasukan proposal.
17) Perubahan batas akhir pemasukan proposal karena terjadi keadaan kahar dituangkan dalam
Adendum Dokumen Sayembara dandisampaikan kepada seluruh peserta.
5. Pembukaan Proposal
1) Pembukaan proposal pada hari yang sama segera setelah batas akhir pemasukan proposal.
2) ULP/Pejabat Pengadaan tidak boleh menggugurkan proposal pada waktu pembukaan kecualiuntuk peserta yang terlambat menyampaikan proposal.
3) Setelah pembukaan proposal, ULP/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi terhadap persyaratan
administrasi berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Sayembara.
6. Pemeriksaan Persyaratan Administrasi dan Penilaian Proposal
Teknis
7. Pembuatan Berita Acara Hasil Sayembara (BAHS)
8. Penetapan Pemenang Sayembara
9. Pengumuman Pemenang Sayembara
Keempat tahapan di atas (6, 7, 8, dan 9) memiliki langkah-langkah yang
sama dengan langkah-langkah pada tahapan pemilihan penyedia ba-
rang dengan menggunakan metode kontes.
10. Penunjukan Pemenang Sayembara
1) PPK mengeluarkan Surat Penunjukan Pemenang Sayembara
(SPPS).
2) Dalam hal peserta sayembara yang bersangkutan tidak berse-
dia ditunjuk sebagai pemenang (mengundurkan diri), maka Hak
Cipta peserta tersebut menjadi hak negara dan kepada peserta tersebut tidak dapat menuntut
kerugian dalam bentuk apapun.
3) SPPS harus dibuat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang dan
segera disampaikan kepada pemenang.
4) Salah satu tembusan dari SPPS disampaikan sekurang-kurangnya kepada APIP K/L/D/I yang
bersangkutan.
11. Surat Perjanjian
Surat perjanjian ditandatangani paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya SPPS.
-
5/27/2018 Modul 6 - Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya
23/33
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYAMODUL
6
23LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
E. Pelelangan Gagal dan Tindak Lanjutnya
Kewenangan untuk menyatakan dan menetapkan Pelelangan Gagal beserta ketentuan-ketentuannyaSAMA DENGANketentuan yang ada pada Pemilihan Penyedia Barang pada MODUL 4.
A. Pendahuluan B. PelelanganC. Penunjukkan Langsung
dan Pengadaan LangsungE. Pelelangan Gagal dan
Tindak LanjutnyaE.Penyusunan dan Persiapan
Pelaksanaan KontrakG. Pelaporan dan Penyerahan
Pekerjaan
H. Latihan Kelompok
dan Tes
D. Sayembara
-
5/27/2018 Modul 6 - Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya
24/33
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYAMODUL
6
24 LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
F. Penyusunan dan Persiapan Pelaksanaan
Kontrak
F.1 Menyusun Kontrak
F.1 Menyusun Kontrak
F.2 Persiapan Pelaksanaan
Kontrak
Bentuk-bentuk perjanjian atau dalam Perpres 54/2010 disebut sebagai
bukti perjanjian terdiri dari 4 (empat) jenis dan hal ini sudah dijelaskan
pada Modul 2 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian
1. Ketentuan-ketentuan dalam menyusun kontrak dapat dilihat pada Modul
2 tersebut. Pada bagian ini akan diuraikan tentang isi atau materi yang harus
tertuang dalam kontrak.
F.1.1 Surat Perjanjian atau Kontrak
Isi Surat Perjanjian atau Kontrak untuk pengadaan pekerjaan konstruksi
hampir sama dengan isi kontrak pada pengadaan barang. Perbedaannya
terletak pada syarat-syarat umum kontrak.
Bagian-bagian dari kontrak terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu :
a. Pokok Perjanjian, sama dengan Pokok Perjanjian pada Kontrak
Pengadaan Barang.
b. Syarat-syarat Umum Kontrak
Syarat-syarat umum kontrak secara rinci (termasuk isi kontrak dan ba-
gian-bagian lain dari kontrak) dapat dilihat pada Peraturan Kepala LKPP
Nomor 6 tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah. Berikut merupakan ringkasan dari materi syarat-
syarat umum kontrak, yaitu :
A. Pendahuluan B. PelelanganC. Penunjukkan Langsung
dan PengadaanLangsung
E. Pelelangan Gagal danTindak Lanjutnya
E.Penyusunan danPersiapanPelaksanaan Kontrak
G. Pelaporan dan PenyerahanPekerjaan
H. Latihan Kelompok
dan Tes
D. Sayembara
-
5/27/2018 Modul 6 - Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya
25/33
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYAMODUL
6
25LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1) Definisi
Uraian definisi dan istilah yang digunakan dalam kontrak.
2) Penerapan
Menguraikan ketentuan bahwa syarat-syarat umum dalam Kontrak ini diterapkan secara luas tetapi
tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kontrak.
3) Standar (Untuk Barang/Jasa Lainnya)
Menguraikan ketentuan Barang yang disediakan oleh penyedia harus sesuai dengan standar dalam
spesifikasi teknis.
4) Asal Material/Bahan dan/atau Jasa (untuk Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya)
Ketentuan tentang asal usul material/bahan dan/atau jasa yang digunakan.
5) Pengepakan (untuk Barang/bila diperlukan untuk Jasa Lainnya)
Ketentuan bagaimana penyedia harus melakukan pengepakan.
6) Pengiriman (untuk Barang/jasa lainnya)
Ketentuan mengenai pengiriman Barang yang harus dilakukan penyedia.7) Transportasi (untuk barang/jasa lainnya)
Ketentuan mengenai transportasi yang harus digunakan.
8) Pemeriksaan dan Pengujian (untuk barang/jasa lainnya)
Ketentuan tentang hak PPK untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian dengan tata cara tertentu.
9) Layanan Tambahan (untuk barang/jasa lainnya)
Ketentuan mengenai penyedia untuk melaksanakan beberapa atau semua layanan lanjutan.
10) Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi
Ketentuan mengenai penggunaan dokumen-dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang
berhubungan dengan Kontrak.11) Hak Kekayaan Intelektual
Ketentuan yang mengatur kewajiban penyedia untuk menjamin tidak akan ada permasalahan HKI yang
timbul.
12) Jaminan
Ketentuan mengenai jaminan yang harus disediakan oleh penyedia.
13) Asuransi
Ketentuan mengenai asuransi yang harus disediakan oleh pihak penyedia.
14) Pembayaran
Ketentuan mengenai cara-cara dan tahapan pembayaran serta mata uang yang digunakan.
15) Harga
Ketentuan mengenai harga yang harus dibayarkan oleh PPK.
16) Personil (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya)
Ketentuan mengenai PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil atau
tenaga ahli.
17) Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya)
Ketentuan mengenai PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil
pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.
18) Penemuan-penemuan (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya)
Ketentuan mengenai bila ditemukan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan
kekayaan yang menurut Undang-Undang dikuasai oleh negara di lokasi pekerjaan pada masa
pelaksanaan kontrak.
-
5/27/2018 Modul 6 - Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya
26/33
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYAMODUL
6
26 LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
19) Kompensasi (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya)
Ketentuan mengenai kompensasi yang dapat diberikan kepada penyedia bilamana dapat dibuktikan
merugikan penyedia. dalam hal tertentu yang bukan disebabkan kesalahan penyedia.
20) Penangguhan (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya)
Ketetentuan dan tata cara penangguhan hak pembayaran apabila penyedia tidak melakukan
kewajiban sebagaimana mestinya.
21) Hari Kerja (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya)
Ketentuan hari kerja, jam kerja dan waktu cuti bagi tenaga kerja dan tenaga ahli yang terlibat.
22) Pedoman Pengoperasian dan Perawatan (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya)
Ketentuan bahwa penyedia wajib memberikan pedoman untuk cara mengoperasikan dan merawat
hasil pekerjaan konstruksi.
23) Penyesuaian Harga (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya)
Ketentuan mengenai harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanya
penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.24) Perubahan Kontrak
Ketentuan mengenai amandemen Kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak
dengan syarat-syarat yang sesuai ketentuan.
25) Hak dan Kewajiban Para Pihak
Ketentuan mengenai hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan
para pihak.
26) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
Ketentuan tentang jadwal rinci pelaksanaan pekerjaan.
27) Pengawasan dan Pemeriksaan Ketentuan tentang kewenangan PPK melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap
pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
28) Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Ketentuan bila terjadi keterlambatan pekerjaan.
29) Keadaan Kahar
Ketentuan mengenai keadaan kahar yang meliputi pengenaan sanksi dan perubahan kontrak serta
tindakan yang diambil untuk mengatasi keadaan kahar.
30) Itikad Baik
Menguraikan bahwa dalam pelaksanaan kontrak, para pihak bertindak berdasarkan asas saling
percaya.
31) Pemutusan Kontrak
Ketentuan mengenai kapan Kontrak dapat diputuskan.
32) Penyelesaian Perselisihan
Ketentuan mengenai cara penyelesaian perselisihan atau sengketa.
33) Bahasa dan Hukum
Bahasa dan hukum adalah ketentuan mengenai bahasa dan hukum yang digunakan dalam Kontrak.
34) Perpajakan
Ketentuan mengenai perpajakan yang berlaku di Indonesia.
35) Korespondensi
Ketentuan mengenai semua korespondensi yang dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili
dan alamat tujuan para pihak.
-
5/27/2018 Modul 6 - Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya
27/33
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYAMODUL
6
27LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
36) Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil
Ketentuan dalam melibatkan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil.
c. Syarat-syarat Khusus Kontrak
Ketentuan yang merupakan perubahan, tambahan, dan/atau penjelasan dari ketentuan yang ada pada
syarat-syarat umum Kontrak.
d. Dokumen Lainnya Yang Merupakan Bagian Dari Kontrak
Dokumen berikut ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kontrak, yaitu :
1) SPPBJ ;
2) Dokumen Penawaran ;
3) Spesifikasi umum ;
4) Spesifikasi khusus ;
5) Gambar-gambar brosur ;6) Adendum Dokumen Pemilihan (apabila ada) ;
7) Daftar kuantitas dan harga ;
8) Jaminan Pelaksanaan ; dan
9) Dokumen lainnya yang diperlukan.
F.1.2 Surat Perintah Kerja
Isi Surat Perintah Kerja pada dasarnya sama dengan isi Perjanjian atau Kontrak yang isinya sama dengan
SPK untuk pengadaan barang.
-
5/27/2018 Modul 6 - Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya
28/33
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYAMODUL
6
28 LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
F.2 Persiapan Pelaksanaan Kontrak
Setelah surat perjanjian ditandatangani PPK dan penyedia barang/
jasa, selanjutnya PPK melakukan langkah-langkah persiapan untuk
melaksanakan kontrak. Langkah-langkah yang harus dilakukan PPK
untuk persiapan sebelum pelaksanaan kontrak adalah sebagai berikut :
a. Membuat Surat Perintah Memulai Kerja (SPMK)
b. Menyusun program mutu
c. Melakukan rapat persiapan pelaksanaan kontrak
d. Melakukan Mobilisasi
e. Melakukan pemeriksaan bersamaf. Melakukan inspeksi pabrikasi
g. Pembayaran uang muka.
Langkah-langkah tersebut sama dengan langkah-langkah persiapan
pelaksanaan kontrak pada pengadaan pekerjaan konstruksi. Bedanya,
pada pengadaan jasa lainnya ditambahkan langkah melakukan inspeksi
pabrikasi, yaitu :
1. PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK dapat melakukan inspeksiatas proses pabrikasi peralatan khusus.
2. Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi harus sesuai ketentuan
dalam Kontrak.
3. Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam harga Kontrak.
F.1 Menyusun Kontrak
F.2 Persiapan
Pelaksanaan Kontrak
-
5/27/2018 Modul 6 - Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya
29/33
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYAMODUL
6
29LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
G. Pelaporan dan Penyerahan Pekerjaan
G.1 Pelaporan
G.1 Pelaporan
G.2 Penyerahan PekerjaanS
istem pelaporan dan tata cara pelaporan sama dengan pelaporan
pada pengadaan barang melalui penyedia barang (Lihat Modul 4).
Hal yang membedakan adalah laporan hasil pekerjaan. Pada Pekerjaan
Jasa Lainnya adalah sebagai berikut :
Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk
menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan
pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan
dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan
pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan
dicatat sebagai bahan laporan pekerjaan yang berisi rencana dan
realisasi pekerjaan.
Laporan berisi :
1. Jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
2. Penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
3. Jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
4. Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan; 5. Faktor-faktor berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan;
6. Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
Laporan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh
konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan, PPK membuat foto-
foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan.
A. Pendahuluan B. PelelanganC. Penunjukkan Langsung
dan Pengadaan LangsungE. Pelelangan Gagal dan
Tindak LanjutnyaE.Penyusunan dan Persiapan
Pelaksanaan KontrakG. Pelaporan dan
PenyerahanPekerjaan
H. Latihan Kelompok
dan Tes
D. Sayembara
-
5/27/2018 Modul 6 - Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya
30/33
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYAMODUL
6
30 LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
G.2 Penyerahan Pekerjaan
G.1 Pelaporan
G.2 Penyerahan Pekerjaan Pada dasarnya proses serah terima pekerjaan jasa lainnya sama dengan
proses serah terima barang, yaitu dilakukan secara bertahap :
1. Provisional Hand Over(PHO), yaitu proses serah terima pekerjaan berupa
pekerjaan jasa lainnya dari Penyedia kepada Panitia Penerima Pekerjaan.
2. Final Hand Over(FHO), yaitu proses serah terima pekerjaan jasa lainnya dari
Penyedia kepada Panitia Penerima Pekerjaan setelah masa pemeliharaan.
3. Serah terima barang dari PPK kepada Kuasa Pengguna dengan tata
cara dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan
yang berlaku.
Proses penyerahan pekerjaan jasa lainnya dari penyedia jasa lainnya
kepada pengguna jasa lainnya sebagai tanda telah selesainya pekerjaan
penyedia jasa lainnya dilakukan melalui Panitia/Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan akan memeriksa/
menguji apakah jasa lainnya telah selesai dan sesuai dengan yang tercantum
dalam Kontrak. Apabila hasil pemeriksaan/pengujian telah diterima maka
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan membuat dan menandatangani
Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
Apabila pada tahapan ini diperlukan keahlian teknis khusus untuk
memeriksa/menguji barang, maka dapat dibentuk tim/tenaga ahli yang
akan ditetapkan oleh PA/KPA untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
Langkah-langkah dalam proses serah terima untuk pekerjaan jasa lainnya
adalah sebagai berikut :
1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan
permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PA/KPA menugaskan Panitia/
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
3. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap
hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat
kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib
memperbaiki/menyelesaikannya.
4. PPK menerima penyerahan pekerjaan atau penyerahan pertama
pekerjaan (yang memerlukan masa pemeliharaan) setelah seluruh
hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrakdan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
5. Apabila dilakukan penyerahan pertama pekerjaan, maka :
-
5/27/2018 Modul 6 - Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya
31/33
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYAMODUL
6
31LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
a. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak,
sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau
pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia
harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.
b. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap
seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan;
c. Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada
PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan;
d. PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya
selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak
yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
e. Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka
PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau
mencairkan Jaminan Pemeliharaan.
-
5/27/2018 Modul 6 - Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya
32/33
-
5/27/2018 Modul 6 - Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya
33/33
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYAMODUL
6
33LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LKPPLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah