Model Pengelolaan Hutan Negara yang Mensejahterakan Rakyat

Aji Sahdi SutisnaSekjend Paguyuban Petani Hutan

Jawa (PPHJ)

Peta Kawasan Hutan Kab. Ciamis

1. Luas Kawasan Hutan Ciamis adalah 29.857,12 Ha atau (11,66%) dari luas daratan kabupaten Ciamis yaitu 255.910 Ha.

2. Luas Areal Hutan dikelola oleh Perum Perhutani = 29.857,12 Ha.

GAMBARAN WILAYAH

1. Desa Kalijaya, Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat merupakan wilayah Desa Hutan yang berada di dalam hamparan wilayah BKPH Parigi kurang lebih 350 Ha dan BKPH Pangandaran seluas kurang lebih 50 Ha;

2. Wilayah tersebut bersebelahan dengan wilayah Desa hutan lainnya, yaitu :

- Desa Pasawahan Kecamatan banjarsari;

- Desa Bojong Kecamatan Langkaplancar;

- Desa Jadikarya Kecamatan Langkaplancar;

- Desa Selasari Kecamatan Parigi

PROFIL DESA

Luas desa 702.483 Ha

Jumlah penduduk : 3.108 orang dengan 912 KK

Kondisi geografis : pegunungan dan berada di ketinggian 450 MDPL

Kepemilikan Tanah :

- Tanah Sawah : 149 orang

- Tanah Ladang : 94 orang

- Buruh Tani : 1.196 orang

Struktur Kepemilikan Tanah :

- 0,1 – 0,5 Ha : 508 orang

- 0,5 – 1,5 Ha : 228 orang

- 1,5 – 3,0 Ha : 95 orang

- > 3,0 Ha : 50 orang

Sejarah Tanah ( 1900 – 1918) Wilayah hutan Desa Kalijaya merupakan tanah

adat dan sejak tahun 1900 sudah berpenghuni sekitar 122 Kk dan masuk dalam wilayah administratif pemerintahan Desa Pasawahan, Kec, Banjarsari.

Lokasi tersebut berupa sawah,ladang dan pemukiman berada di : Blok Kaliwuluh, Blok Bojong Longok Jagrag, Blok Patrol dan Kalibelet, Karang Tengah, Karang Jambe, Cigondok dan Cikacang;

Bukti-bukti yang ada hanya berupa : Tanda-tanda bekas pemukiman, makam, dan saksi hidup.

Tahun 1918 atas intruksi Pemerintah Hindia Belanda, bukti-bukti kepemilikan tanah yang ada (Cap Singa), dikumpulkan oleh Kepala Desa Pasawahan bernama Bapak Amsen dan tidak dikembalikan lagi kepada pemiliknya;

Pada Tahun 1948- 1958 Dengan alasan keamanan dari Pemberontakan DI /TII, masyarakat yang tinggal di hutan di ungsikan ke daerah banjarsari, padaherang, cilacap dan banjar;

Sejarah Tanah ( 1918 – 1958)

Tahun 1960-1963, dijalankannya UUPA olehpemerintah dan dilakukan nasionalisasi, Namundengan mempolitisasikan “NASIONALISASI”pemerintah melarang masyarakat untuk masuk kehutan mereka dengan alasan tanah tersebut harusdihutankan kembali oleh jawatan kehutanan saat itu;

Tahun 1965-1968 warga yang masihmempertahankan tanahnya dituduh PKI dan diusirsecara paksa;

Tahun 1970 peralihan pengelolaan dari jawatankehutanan ke Perhutani, dan lokasi hutan sudahsteril dari klaim warga;

Sejarah Tanah ( 1960 – 1970)

Tahun 1978 Perhutani berdiri secara resmi;

Tanggal 4-7-2003, Keluar Surat Keputusan Menhut no 195/Kpts-II/2003, tentang pengukuhan kawasan hutan di jawa Barat;

Sejarah Tanah ( 1978 – 2003)

Tahapan Pengelolaan Pengelolaan sebelum tahun 1998 dilakukan dengan

sistem tumpang sari, Jenis tanaman pokok : Jati dan Mahoni sementara tanaman masyarakatnya : padi, pisang, jagung, dll. Dengan Sistem bayar cuke/ prosentase dari hasil tanaman tumpangsari dibayarkan melalui mandor Perhutani 60:40/ 70:30;

1998 krisis ekonomi memicu terjadinya pembalakan liar di wilayah hutan Kalijaya yang dilakukan banyak pihak : aparat, mandor dan masyarakat, namun yang banyak ditangkap dari pihak masyarakat dengan tuduhan pencurian kayu, penjarahan (UU 41/99);

1999-2000 situasi hutan rusak dan gundul namun cenderung dibiarkan terlantar sehingga mengancam terjadinya longsor dan bencana alam;

Upaya Pengelolaan

Menghindari ancaman bencana alam,pada tahun2001 masyarakat melakukan penggarapan di hutan seluas +/- 250 Ha dengan model agroforestry. Dan proses ini banyak menimbulkan ketegangan antara perhutani dan masyarakat;

Tahun 2000-2001 hampir seluruh gubuk dan lahan garapan dibakar dan dibabat oleh Mandor, aparat dan LSM Pecinta Lingkungan (bentukan Perhutani), tokoh petani ditahan, intimidasi dsb;

Atas hal ini memicu gerakan perlawanan dengan berbagai cara salah satunya Demontrasi baik di Jakarta, Bandung dan Ciamis.

Momentum Pendukung 2001 Disahkannya Tap MPR No. 11 Tahun 2001 tentang RA

dan PSDA;

Tahun 2001 Di Kab. Ciamis terbentuk Tim terpadu Penyelesaian Konflik yang merupakan forum multi pihak yang difasilitasi oleh Bupati Ciamis yang terdiri dari ( DPR, Pemda, Kadishutbun, BPN, Kapolres, Dandim, SPP, Farmaci, )

Bupati Ciamis saat itu, Bapak Oma Sasmita mengeluarkan Surat Penunjukan Garapan (SPG) tujuannya agar meminimalisir konflik antara masyarakat penggarap dengan perhutani

Sejak tahun 2002 sampai saat ini lahan sudah dikuasai dan digarap oleh masyarakat namun ketegangan dengan perhutani masih terus terjadi;

Model Pengelolaan1. Tidak ada kerjasama dengan Perhutani

(PHBM), dengan alasan sistem PHBM tidak berpihak kepada masyarakat;

2. Lahan dikelola secara mandiri dalam wadah organisasi Rakyat;

3. Dikelola dengan model Agroforestry dengan ditanaman kayu, buah-buahan dan tanaman pangan (sengon, duren, kopi, kapulaga dll)

4. Pendanaan pengelolaan dilakukan dengan cara swadaya/iuran dan tidak mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah/swasta

Pengaturan Bagi Hasil

• Tidak ada bagi hasil (100% untuk penggarap);

• Kontribusi penggarap berupa iuran anggota sebesar Rp 400.000/ha/Tahun dan digunakan untuk : Dana Organisasi, dana kesehatan, kematian, dana pembangunan desa, sumbangan sekolah SPP, dan Kegiatan lain;

• Sistem pengaturan modal dan hasil pertanian anggota dikelola oleh Koperasi;

Lokasi dan Luas Garapan

Lokasi Garapan Luas Wilayah

PenggarapKK

Keterangan

Desa Kalijaya ( Dsn. Jagrag dan Munggangerang)

130 Ha 145

Desa Bojong 25 24

Desa Jadikarya 27 17

Desa Bangunkarya 33,5 67

Jumlah 256 287

Hasil Hutan• Kayu sengon :

Ya = 10/21 Ga

= 10/21 x 6.927

= 3.299 ≈ 3.300 m3/tahun

• Kayu campuran :

Ya = 0,15 Ga

= 0,15 x 469

= 70 m3/tahun

Sumber : Hasil Kajian PKHR UGM tahun 2012

Potensi Jumlah Pohon Sengon

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

Jum

lah

Po

ho

n (

btg

)

< 10 10-19 20-29 > 30

Kelas diamater (cm)

Jumlah Pohon seluruh kawasan kelola SPP

Jumlah Pohon

Kelas Diamater

Jumlah Pohon

< 10 39,654

10-19 17,517

20-29 5,170

Potensi Volume (m³) Pohon Non Sengon

-

50

100

150

200

250

Vo

lum

e (

m3

)

<10 10-19 20-29 > 30

Kelas Diamater (cm)

Standing stock seluruh kawasan kelola SPP

Kayu Perkakas Kayu Bakar

Kelas Diamater

Kayu Perkakas

Kayu Bakar

<10 19 8.21

10-19 223 95.63

Luas Produksi Hasil Hutan non kayu (Ha)

Kelayakan Usahatani Agroforestri

STRATA Luas (ha)

Suku bunga 6,45%

BCR IRRPendapatan/T

h

Kelayakan di tingkat keluarga petani

Biaya (Rp)Pendapatan

(Rp)NPV

I (1-3 kapling) 0,5-1,5 194.198.761 399.472.411 205.273.650 2,06 53% 21.756.911 100%

II (4-6 kapling) 2,0-3,0 478.509.197 1.157.635.881 679.126.684 2,42 65% 71.980.495 100%

III (6-12 kapling) 3,5-6,0 2.618.270.087 7.566.231.834 4.947.961.747 2,89 72% 524.433.428 100%

Sumber : Hasil Kajian PKHR UGM tahun 2012

Kontribusi Hutan terhadap Pendapatan Petani

STRATA Luas (ha) Kontribusi Min Max < Rerata

I(1-3 kapling) 0,5-1,5 61% 21% 100% 7 klg

II (4-6 kapling) 2,0-3,0 80% 53% 100% 2 klg

III (6-12 kapling) 3,5-6,0 98% 98% 100% 1 klg

Sumber : Hasil Kajian PKHR UGM tahun 2012

Kondisi Masyarakat dan Perkembangannya (12 Tahun)• Masyarakat sudah mengelola lahan dan sudah mendapatkan

peningkatan ekonominya;

• 2012- Dari 250 penggarap sudah pergi haji (dari hasil kayu dan kopi) 12 orang;

• Masyarakat sudah terorganisir dan dinamis dalam menyikapi berbagai persoalan terutama agraria;

• Masyarakat sudah berkontribusi terhadap pembangunan desanya;

• Tidak ada lagi pencurian kayu, dan kondisi hutan semakin hijau dan baik;

• Mendorong upaya penyelesaian Konflik oleh Tim terpadu penyelesaian sengketa Kabupaten Ciamis;

Pendapat Penggarap

Untung (52) Warga Karangpete, Bangunkarya, Kec. Langkaplancar

Sapten (63) warga Kalijaya, Kec. Banjarsari Caimis

Sapten (63) warga Kalijaya, Kec. Banjarsari Caimis

Untung (52) Warga Karangpete, Bangunkarya, Kec. Langkaplancar

Catatan Akhir

• Sikap Perhutani yang pasif, membiarkan masyarakat menggarap dengan modelnya sendiri, tidak ada penangkapan dan pengusiran petani telah mendorong meningkatnya ekonomi masyarakat penggarap, hutan semakin hijau dan tidak ada pencurian kayu;

• Pola pendekatan keamanan dalam penyelesaian konflik kehutanan hanya akan menambah persoalan baru;

Kembali ke Hutan =Kembali dalam Kedaulatan