mimpi kita, cita-cita kita, di tahun 2045...mimpi kita, cita-cita kita, di tahun 2045 a. indonesia...
TRANSCRIPT
Mimpi kita, Cita-cita kita, di Tahun 2045
a. Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah
dan Indonesia telah menjadi Negara Maju
b. Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai 7 triliun dollar AS dan
Indonesia sudah masuk 5 besar Ekonomi Dunia dengan
kemiskinan mendekati nol persen
1. Membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis
2. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan UU Cipta Kerja
yang menjadi Omnibus Law untuk merevisi puluhan UU yang
menghambat penciptaan lapangan kerja dan yang menghambat
pengembangan UMKM.
3. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan dan
prosedur yang panjang harus dipotong
ARAHAN PRESIDEN 5 tahun ke depan yang akan dikerjakan (antara lain):
Pidato Presiden RI Pada Sidang Paripurna MPR RI Dalam Rangka
Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019-2024,
20 Oktober 2019
1. Terdapat lebih dari 7 Juta orang yang belum mendapatkan pekerjaan
(Pengangguran).
2. Setiap tahun, angkatan kerja baru bertambah sebanyak 2 Juta orang.
3. Setiap 1% pertumbuhan ekonomi akan menyerap 400 Ribu pekerja*.
4. Pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata 5% dalam 5 tahun terakhir.
5. Jumlah Pekerja Informal mendominasi, yaitu = 74,1 juta pekerja (57,26 %) di tahun
2019, Pekerja Formal = 55,3 Juta (42,74%).
6. Dominasi Pekerja Informal disebabkan perkembangan ekonomi digital yang memacu
wiraswasta secara online dan mandiri, serta karakteristik kaum milennial yang
cenderung memilih jam kerja fleksibel.
1. Pemerintah harus memacu pertumbuhan ekonomi 6% atau lebih per tahun, untuk
membuka lapangan kerja baru guna menampung 2 Juta Pekerja baru dan 7 Juta
Pengangguran yang ada.
2. Pertumbuhan ekonomi memerlukan investasi baru sebesar Rp 4.800 Triliun (setiap
1% pertumbuhan ekonomi, memerlukan Rp 800 Triliun).
Kondisi saat ini
Investasi untuk Penciptaan Lapangan Kerja
Sumber Data: BPS
3
1. Pemerintah menjaga keseimbangan antara kebutuhan Perluasan Lapangan Kerja
(yang memerlukan Investasi dll), dan upaya Perlindungan Pekerja (existing).
2. Untuk penciptaan lapangan kerja baru, dan peningkatan perlindungan bagi pekerja,
diperlukan reformasi regulasi secara menyeluruh, termasuk sektor ketenagakerjaan.
Perluasan Lapangan Kerja & Perlindungan Pekerja
fa
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan
2. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Penggunaan TKA
3. Permenaker Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penggunaan TKA
4. Permenaker Nomor 20 tahun 2019 tentang
Penatausahaan PNBP yang Bersumber dari dana
Kompensasi Penggunaan TKA
5. Kepmenaker Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan
Tertentu yang Dapat Diduduki oleh TKA
6. Kepmenaker Nomor 349 Tahun 2019 tentang Jabatan
Tertentu yang Dilarang Diduduki oleh TKA
Sebelum UU Cipta Kerja
fa
a. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG
CIPTA KERJA diundangkan tanggal 2 November 2020
b. Penggunaan TKA diatur dalam Pasal 81 UU Cipta Kerja
(perubahan Pasal 42 s.d 49 UU 13 Tahun 2003)
c. Mengamanatkan pembentukan PERATURAN PEMERINTAH
TENTANG PENGGUNAAN TKA
d. RPP Penggunaan TKA saat ini dalam proses finalisasi dan
telah dilakukan pembahasan dengan SP/SB dan
Kadin/Apindo
Setelah UU Cipta Kerja
SUBSTANSI POKOK-POKOK PENGGUNAAN TKA
DALAM UU CIPTA KERJA
Pendidikan dan pelatihan bagi TKA
dan Tenaga Kerja Pendamping
Penyederhanaan Prosedur Perizinan
TKA melalui Pengesahan RPTKA
Pengecualian RPTKA
a. Direksi dan Komisaris (pemilik
modal) dan Pemegang saham
b. Diplomatik dan Konsuler
c. TKA untuk darurat dan mendesak,
startup, vokasi, kunjungan bisnis,
dan penelitian
Sanksi administratif pelanggaran
norma penggunaan TKA
1
3
4
5
2
TKA dapat dipekerjakan oleh Pemberi
Kerja untuk jabatan Tertentu dan Waktu
tertentu
4 RPP BIDANG KETENAGAKERJAAN AMANAT UU CIPTA KERJA
RPP BIDANG
KETENAGAKERJAAN
1 2
3 4
a. Pengesahan RPTKA
b. Vitas dan Itas untuk
bekerja
RPP PENGGUNAAN TKA
a. Dewan Pengupahan
b. Upah Minimum Provinsi
c. Upah Minimum
Kabupaten/Kota
d. Penetapan Upah Minimum
RPP PENGUPAHAN (REVISI PP
NOMOR 78 TAHUN 2015)
a. Hubungan Kerja dan PHK
b. Waktu Kerja dan Waktu Istirahat
RPP PELAKSANAAN KETENAGAKERJAAN
a. Prinsip penyelenggaraan JKP
b. Cakupan pekerja/buruh yang
dapat mengikuti JKP
c. Manfaat JKPd. Masa kepesertaane. Pendanaan
.
RPP PENYELENGGARAAN JKP
PERMOHONAN
VITAS & ITAS
KANTOR PERWAKILAN RI DI LN
PEMBERI
KERJA
Permohonan
RPTKARPTKA
PENGESAHAN
NOTIFIKASI
TKA
BAYAR
DKP TKA
O N L I N E S I S T E M
ALUR PROSES PENGESAHAN RPTKA
(UU CIPTA KERJA)
SISTEM TKA ONLINE
SISTEM KEIMIGRASIAN
PERMOHONAN
VITAS & ITAS
KANTOR PERWAKILAN RI DI LN
Permohonan
RPTKA
RPTKA
PENGESAHAN
PENILAIAN
KELAYAKAN
SISTEM KEIMIGRASIAN
PEMBERI
KERJA
SISTEM TKA ONLINE
LAMA BARU
Pemberi Kerja yang telah siapdata calon TKA dapatmenyampaikan dalampermohonan RPTKA
Penilaian Kelayakan dikecualikaninstansi pemerintah, badaninternasional, dan perwakilannegara asing
2 hari
2 hari
2 hari
2 hari
KONSEPSI RPP PENGGUNAAN TKA
1. Substansi RPP Penggunaan TKA
a. Konsepsi perizinan TKA melalui Pengesahan RPTKA;
b. Substansi Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 yang masih berlaku
(existing);
c. Pengintegrasian peraturan Keimigrasian dan peraturan perundang-
undangan lainnya seperti KEK.
2. Meminimalkan pendelegasian amanat RPP penggunaan TKA
a. Permenaker mengenai juknis tata cara penggunaan TKA;
b. penerbitan vitas dan itas untuk bekerja sesuai dengan peraturankeimigrasian;
c. Kepmenaker mengenai jabatan TKA (simplifikasi)
(jabatan yang dapat diduduki TKA, jabatan yang dilarang untuk personalia,jabatan yang dikecualikan RPTKA, rangkap jabatan bagi TKA, dan jabatanyang dibebaskan DKPTKA)
LANJUTAN….
3. Proses Penerbitan Pengesahan RPTKA dan Jangka Waktu RPTKA
Jenis RPTKA
1) RPTKA umum (> 6 bulan) diberikan paling lama 2 th dan
dapat diperpanjang
2) RPTKA Sementara (< 6 bulan ) diberikan paling lama 6 bln
dan tdk diperpanjang
3) RPTKA nonDKPTKA diberikan paling lama 2 th dan dapat
diperpanjang
4) RPTKA KEK diberikan paling lama 5 th dan dapat
diperpanjang
4. Pengecualian RPTKA
Darurat, Kunjungan Bisnis, Penelitian, untuk kegiatan star-up
dan vokasi (paling lama 3 bln)
5. Pembayaran DKP-TKA berdasarkan Pengesahan RPTKA
Penerimaan DKPTKA
1) PNBP untuk RPTKA baru, dan RPTKA perpanjangan yang
bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) provinsi, RPTKA KEK;
2) penerimaan daerah provinsi (retribusi) untuk pengesahan
RPTKA perpanjangan yang bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu)
kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan
3) penerimaan daerah kabupaten/kota (retribusi) untuk
pengesahan RPTKA perpanjangan yang bekerja di lokasi
dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
6. Permohonan dan penerbitan Vitas Kerja
Tata cara permohonan dan penerbitan Vitas Kerja dan Itas Kerja
sesuai dengan ketentuan peraturan keimigrasian.
7. Pendidikan dan pelatihan bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA
dan Pelatihan Bahasa Indonesia bagi TKA difasilitasi pemberi
kerja
8. Pengawasan TKA dan Pemberi Kerja oleh Pegawai Pengawas
Ketenagakerjaan dan Pengawas Keimigrasian sesuai dengan
kewenangannya
9. Sanksi administratif
a. Peringatan tertulis;
b. Penghentian sementara (penundaan pelayanan);
c. Denda administratif; dan
d. Pencabutan pengesahan RPTKA.
LANJUTAN….
TENAGA KERJA KONSTRUKSI ASING
DATA TKA KONTRUKSI
NO
JABATAN JUMLAH
1. Profesional 38.866
2. Advisor/Consultant 21.642
3. Manager 20.563
4. Direksi 10.057
5. Supervisor 3.261
6. Komisaris 781
TOTAL 95.170
DATA TKA PER 4 NOVEMBER 2020
NO
JABATAN JUMLAH
1. Profesional 7.327
2. Advisor/Consultant 3.202
3. Manager 2.435
4. Teknisi 428
5. Supervisor 417
6. Direksi 319
7. Komisaris 35
TOTAL 14.163
DATA TKA KONSTRUKSI
PER 4 NOVEMBER 2020
Pengaturan Tenaga Kerja Konstruksi AsingUU Jasa Konstruksi dan UU Cipta Kerja
Pasal 5 ayat (4) huruf j Pemerintah
Pusat memiliki kewenangan “untuk
menyelenggarakan penyetaraan
tenaga kerja konstruksi asing”
KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT
UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2017
Substansi yang diatur dalam Pasal 74, yaitu:
1. Perizinan bagi Tenaga Kerja Konstruksi Asing
sesuai dengan ketentuan peraturan bidang
ketenagakerjaan
2. Surat tanda registrasi bagi Tenaga Kerja
Konstruksi Asing oleh Menteri PU
SARAN
1. Kementerian PU mengatur terkait tata cara
STR bagi Tenaga Kerja Konstruksi Asing
2. Persyaratan dan jenis jabatan sektor
konstruksi disampaikan kepada Menteri
Ketenagakerjaan untuk ditetapkan oleh
Menteri Ketenagakerjaan
Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 74 (dihapus)
UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Terima Kasih