mewujudkan pengelolaan das terpadu untuk … · koordinasi dalam pengelolaan das • kelemahan...
TRANSCRIPT
Oleh:
Sulistya Ekawati,
MEWUJUDKAN PENGELOLAAN DAS TERPADU UNTUK
MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM:
TINJAUAN DARI SISI KELEMBAGAAN
INDONESIA DAN PERUBAHAN IKLIM
Indonesia negara kepulauan rentan terhadap dampak Perubahan Iklim
TREN PENINGKATAN BENCANA
P
E
N
D
A
H
U
L
U
A
N
Pendahuluan
Tren Jumlah Kejadian Bencana dan Korban Meninggal dan Hilang
Selama 10 Tahun Terakhir
BENCANA BANJIR DAN LONGSOR • Tahun 2003 ada 266 kejadian dan tahun 2013 meningkat menjadi 822 kejadian • Tahun 2003-2013 sebanyak 6.288 kejadian atau 572 per tahunnya.
FAKTOR MANUSIA
FAKTOR ALAM : PERUBAHAN
IKLIM
TREND PENINGKATAN
BENCANA
PENGELOLAAN DAS
TERPADU
adaptasi dan mitigasi
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAS
TERPADU DI INDONESIA
SEJARANG PENGELOLAAN DAS DI INDONESIA
• Jaman Belanda : praktek pengelolaan hutan satuannya DAS
• 1961 PPN di Gunung Mas, Bogor
• 1981 pengelolaan DAS terpadu di DAS Citanduy
Prinsip prinsip one river, one plan and one management
Implementasi one river, multi plan and multi management
Ada 16 institusi yang terkait dalam pengelolaan DAS yang tugas pokok dan
fungsinya saling bersinggungan.
Bentuk kelembagaan pengelolaan DAS bermacam-macam : Forum, Sekretariat
Bersama dsb
KONSEP KOORDINASI
Faktor koordinasi
• Komunikasi
• Tindakan bersama
• Pembagian kerja
• Disiplin
Azas koordinasi: scalar principle (hierarki)
Sumber : Pulzl, 2008 Sumber : Pulzl, 2008 Sumber : Pulzl, 2008
Ciri koordinasi
• Berkelanjutan
• Pengaturan oleh kelompok bukan individu
• Kesatuan tindakan
• Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama
• Tanggungjawab koordinasi terletak pada
pimpinan
KOORDINASI DALAM PENGELOLAAN DAS
• Kelemahan pembangunan sektoral spesialisasi efisiensi, tapi bersifat
reductionist
• Koordinasi sebagai masalah utama pengelolaan DAS terpadu
• Pengelolaan DAS di Indonesia : koordinasi negatif (bilateral)
Sumber : Pulzl, 2008 Sumber : Pulzl, 2008 Sumber : Pulzl, 2008
Sumber : Pulzl, 2008
PENGATURAN KOORDINASI DALAM
PENGELOLAAN DAS
Sumber : Pulzl, 2008 Sumber : Pulzl, 2008 Sumber : Pulzl, 2008
• Keppres no 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim
Koordinasi Kebijaksanaan Pendayagunaan Sungai dan
Pemeliharaan Kelestarian Daerah Aliran Sungai
• Kepres No.123 Tahun 2001 tentang Pembentukan Tim
Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air
• PP 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS mengatur
tentang Forum Koordinasi Pengelolaan DAS.
PEMBIAYAAN PENGELOLAAN DAS
• Banyak contoh mekanisme imbal jasa lingkungan di Indonesia
(hulu Barugae, Kabupaten Maros; Telaga Remis, Kabupaten
Kuningan; kompensasi PT INALUM untuk konservasi Danau Toba;
DAS Segara, NTB; Sumberjaya, Lampung Barat, dsb.
• Sebagian responden belum bersedia membayar jasa lingkungan
• Implementasi imbal jasa lingkungan perlu aturan pendukung
dari UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
• Finalisasi RPP tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
BAGAIMANA MEMBANGUN KELEMBAGAAN
DAS DI INDONESIA ?
• Peningkatan bencana apakah menjadi kebutuhan untuk membangun
kelembagaan DAS ?
• Hambatan membangun kelembagaan DAS: sulitnya merumuskan tujuan
sosial, belum terwakilinya keanggotaan DAS dan belum disepakatinya
aturan main yang jelas dsb
• Alternatif bentuk kelembagaan pengelolaan DAS, yaitu : 1) Badan
Koordinasi, 2) Badan Otorita, 3) Badan Usaha (dalam bentuk BUMN atau
BUMD), 4) Forum DAS dan bentuk kelembagaan lainnya
• Tindakan kolektif lebih berhasil pada skala yang lebih kecil, tetapi
permasalah hidrologi akan lebih baik hasilnya bila menggunakan
pendekatan pada level skala yang lebih besar (Kerr, 2007)
• Pengelolaan sumberdaya alam berbasis lokal dalam skala kecil jauh lebih
berhasil (Easterly, 2006)
BAGAIMANA MEMBANGUN KELEMBAGAAN
DAS DI INDONESIA ?
• Selama ini pendekatan macro watershed, pendekatan micro
watershed-nya kurang begitu diperhatikan
• Harus ada pendekatan bersarang (nested) /berjenjang (hierarkhi)
dalam kelembagaan pengelolaan DAS, dari tingkat sub DAS
sampai ke tingkat DAS
• Koordinasi (coordination ) adalah suatu istilah yang mengandung
pengertian kerjasama (cooperation)
• Cooperation ada unsur kesukarelaan (voluntary attitude),
• Coordination bersifat kewajiban (compulsory)
COLLABORATIVE
COMPLIMENTARY
COORDINATIVE
CONSULTATITIVE
CRITICAL
CO MANAGEMENT
Sumber : Fernandez, 2000
Penggabungan pendekatan polycentric dan monocentric
BAGAIMANA MEMBANGUN KELEMBAGAAN
DAS DI INDONESIA ?
• Masing-masing mempunyai kedudukan setara
• Ada role sharing
• Kontrol pusat : perencanaan dan monev;
kebijakan imbal jasa lingkungan
monocentric polycentric
• One river,one plan, multi
management
• Terlalu kompleks
perlu arahan pusat
• Banyak pihak yang
terlibat
• Keterkaitan hulu - hilir