MetodologiSamarinda, 4 Oktober 2018

Penyusunan Dokumen dan Raperda Rencana Pembangunan dan

Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Provinsi Kalimantan Timur

PENDAHULUANMETODOLOGI

RP3KP

BUKU

RENCANA

BUKU

ANALISIS

BUKU

PROFIL PKPPENUTUP

MATERI DISKUSI

UUD 1945 - Pasal 28 H

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan

batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan

lingkungan hidup yang baik dan sehat.

UU 28 Tahun 2002 - BG

UU No. 26 Tahun 2007 - TARU

UU No. 1 Tahun 2011 - PKP

UU No. 20 Tahun 2011 - RUSUN

UU No. 23 Tahun 2014 - PEMDA

PP No. 14 Tahun 2016 – PP

PERMEN 2 Tahun 2016 - KUMUH

RUMAHKU ADALAH SURGAKU

Muatan Buku Analisis

1.Analisis implikasi kebijakan PKP

2.Analisis karakteristik sosekbud

3.Analisis karakteristik PKP

4.Anslisis kebutuhan PSU & Fas

5.Anslisis daya dukung & daya tampung

6.Analisis kemampuan keuangan

Muatan Buku Profil PKP

1.Profil Kebijakan PKP

2.Profil Sosekbud

3.Profil PKP dan PSU

4.Profil Lahan

5.Profil Biaya & Kelembagaan

6. Isu dan Permasalahan

Muatan Buku Rencana

1.VMTS

2.Perencanaan PKP

3.Arahan WasDal

4. Indikasi Program

5. \Insentif & Disentif

K E D U D U K A N R P 3 K P

K E W E N A N G A N P R O V I N S I

1 . K S P

2 . L I N TA S W I L A Y A H

3 . K U M U H 1 0 - 1 5 H A

4 . A R A H A N K A B / K O TA

Arahan RPJP Prov. Kaltim

Penataan Ruang dan Kawasan Perbatasan

Perumahan dan PemukimanPermukiman Transmigrasi

Lingkungan Hidup

Penataan Ruang :• Pengembangan struktur ruang sesuai

RTRW. • Peningkatan interaksi pemasaran kota

kecil sampai dengan kota besar.• Penyediaan sarana dan prasarana

pendukung sosial ekonomi dalam mengembangkan kawasan strategis.

• Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah berdasarkan fungsi kawasan dalam menopang daya dukung lingkungan dalam jangka panjang.

Kawasan Perbatasan:• Percepatan pembangunan kawasan

perbatasan sebagai kawasan andalan yang mandiri dan pusat kegiatan ekonomi.

• Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana permukiman pada kawasan perbatasan.

• Peningkatan upaya pembinaan politik untuk meningkatkan nasionalisme dan rasa kebangsaan pada kawasan perbatasan.

• Pembangunan perumahan dan permukiman yang berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan masyarakat(MBR), pemerataan kebutuhan hunian bagi masyarakat (Hunian Berimbang), serta mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh (RLH) dengan melibatkan peran serta swasta.

• Penyediaan hunian yang layak huni (RLH) untuk transmigran.

• Peningkatan Kegiatan usaha yang bernilai ekonomis tinggi (KTM).

• Pembentukan permukiman transmigran yang mandiri (KSP, Kawasan satuan Permukiman).

• Pengembangan kerangka dasar pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan.

• Pengelolaan lingkungan hidup dalam mewujudkan kelestarian lingkungan.

• Pengelolaan lingkungan hidup berbasis mitigasi bencana alam.

Str

ate

gi

Pe

mb

an

gu

na

n

Mewujudkan Pembangunan yang Terpadu dan Serasi dengan

Pendekatan Pengembangan Wilayah Berbasis Ekonomi dan

Ekologi.

Arahan Kebijakan RPJPD trkait PKP

Sub Urusan Pemerintah Pusat Daerah Provinsi Daerah Kab/Kota

Perumahan 1. Penyediaan rumah bagi masyarakatberpenghasilan rendah (MBR).

2. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana nasional.

3. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasiprogram Pemerintah Pusat.

4. Pengembangan system pembiayaan perumahan bagi MBR.

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi.

2. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program PemerintahDaerah Provinsi.

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota.

2. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

3. Penerbitan izin pembangunan dan Pengembangan perumahan.

4. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).

Kawasan Permukiman

Perumahan dan KawasanPermukiman Kumuh

1. Penetapan system kawasan permukiman.

2. Penataan dan peningkatan kualitaskawasan permukiman kumuh dengan luas 15 (lima belas) ha ataulebih.

Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampaidengan di bawah 15 (lima belas) ha.

1. Penerbitan izin pembangunan danpengembangan kawasanpermukiman.

2. Penataan dan peningkatan kualitaskawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.

3. Pencegahan perumahan dankawasan permukiman kumuh

Prasarana, Sarana, danUtilitas Umum (PSU)

Penyelenggaraan PSU di lingkungan hunian dan kawasan permukiman.

Penyelenggaraan PSUpermukiman.

Penyelenggaraan PSUperumahan.

Sertifikasi, Kualifikasi,Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan danKawasan Permukiman

Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bagi orang atau badanhukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah sertaperencanaan PSU tingkat kemampuan besar.

Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan danperencanaan rumah sertaperencanaan PSU tingkatkemampuan menengah.

Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakanperancangan danperencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umumPSU tingkat kemampuan kecil.

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN ANTARA PEMERINTAH PUSATDAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (UU 23/2014)

D. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Peraturan/Kebijakan Pemerintah Pusat Daerah Provinsi Daerah Kab/Kota

Penyelenggaraan Perumahan

(Pasal 19 – 55)

1. Perencanaan

2. Pembangunan

3. Pemanfaatan

4. Pengendalian

1. merumuskan dan menetapkan kebijakan

nasional tentang penyediaan Kasiba dan

Lisiba

2. menyelenggarakan fungsi

operasionalisasi & koordinasi

pelaksanaan kebijakan nasional

penyediaan rumah & pengembangan

lingkungan hunian & kawasan

permukiman

3. memfasilitasi penyediaan perumahan

dan permukiman bagi masyarakat,

terutama bagi MBR

4. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah

bertanggung jawab dalam

pembangunan rumah umum, rumah

khusus, dan rumah negara

1. merumuskan dan menetapkan

kebijakan penyediaan Kasiba dan

Lisiba lintas kab/kota

2. menyusun rencana pembangunan &

pengembangan perumahan & kaw

permukiman lintas kab/kota

3. memfasilitasi pengelolaan PSU

perumahan dan kawasan permukiman

pada tingkat provinsi

4. memfasilitasi penyediaan perumahan

dan kawasan permukiman bagi

masyarakat, terutama bagi MBR

5. menyusun dan menyediakan basis data

perumahan dan kawasan permukiman

pada tingkat provinsi

6. memfasilitasi peningkatan kualitas

terhadap perumahan kumuh dan

permukiman kumuh pada tingkat

provinsi

1. menyusun rencana pembangunan dan

pengembangan perumahan dan kawasan

permukiman pada tingkat kabupaten/kota

2. menyelenggarakan fungsi perasionalisasi

dan koordinasi terhadap pelaksanaan

kebijakan kabupaten/kota dalam

penyediaan rumah, perumahan,

permukiman, lingkungan hunian, dan

kawasan permukiman

3. melaksanakan pengelolaan PSU

perumahan dan kawasan permukiman

4. memfasilitasi penyediaan perumahan dan

permukiman bagi masyarakat, terutama

bagi MBR

5. menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba

6. menyusun dan menyediakan basis data

perumahan dan kawasan permukiman

pada tingkat kabupaten/kota

7. rencana penyediaan kaveling tanah untuk

perumahan sebagai bagian dari

permukiman

Penyelenggaran Kawasan

Permukiman (Pasal 56 –85)

1. Arahan Pengembangan

2. Pengembangan yg ada

3. Pembangunan Baru

4. Pembangunan Kembali

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan

kewenangannya bertanggung jawab dalam

penyelenggaraan pengembangan lingkungan hunian

perkotaan/ pedesaan, pembangunan lingkungan hunian

baru perkotaan, dan pembangunan kembali lingkungan

hunian perkotaan/ pedesaan

1. pengembangan lingkungan hunian perkotaan & pedesaan;

2. pembangunan lingkungan hunian baru perkotaan & pedesaan;

3. pembangunan kembali lingkungan hunian perkotaan & pedesaan

4. Perencanaan kawasan permukiman

Prasarana, Sarana, dan

Utilitas Umum (PSU)

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan perbaikan PSU di perumahan,

permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman

Pemeliharaan sarana dan utilitas umum untuk

lingkungan hunian & kawasan permukiman wajib

dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah,

dan/atau badan hukum.

Pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan, dan

permukiman wajib dilakukan oleh emerintah daerah dan/atau setiap orang

PEMBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN TERKAITUU NO. 1 TAHUN 2011

Peraturan/Kebijakan Pemerintah Pusat Daerah Provinsi Daerah Kab/Kota

Penyelenggaraan Perumahan

(Pasal 6 – 15)

1. RP3

2. Jenis Rumah

3. Bentuk Rumah

Pembangunan Perumahan

(Pasal 20 )

1. Pembangunan Baru

2. Peningkatan Kualitas

-

1. RKP pada KSP

2. Harga sewa bagi Rumah sewa yang

pembangunannya memperoleh

kemudahan dari Pemerintah dan

Pemerintah Daerah ditetapkan oleh

kepala daerah sesuai Kewenangannya

1. RKP & RP3

2. Pembangunan Perumahan skala besar yang

dilakukan oleh Badan Hukum wajib mewujudkan

Hunian Berimbang dalam satu hamparan.

3. Dalam hal pembangunan Perumahan dengan

Hunian Berimbang tidak dalam satu hamparan,

pembangunan Rumah umum harus dilaksanakan

dalam satu daerah kabupaten/kota, khusus untuk

DKI Jakarta dalam satu provinsi.

4. Pengendalian Perumahan pada tahap pemanfataan

dalam bentuk perizinan dilakukan melalui

pemberian arahan penerbitan sertifikat laik fungsi.

Penyelenggaran Kawasan

Permukiman (Pasal 47 – 57)

1. RKP

2. Lingkungan Hunian

Kawasan Perkotaan

3. Lingkungan Hunian

Kawasan Pedesaan

Pembangunan kawasan

Permukiman sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Pemerintah,

Pemerintah Daerah, dan/atau

Badan Hukum.

1. mencakup 2 (dua) atau lebih lingkunan

hunian perkotaan/pedesaan pada

wilayah kabupaten/kota pada satu atau

lebih wilayah provinsi.

Pembangunan kawasan Permukiman terdiri :

1. Lingkungan Hunian perkotaan termasuk tempat

kegiatan pendukung perkotaan;

2. Lingkungan Hunian perdesaan termasuk tempat

kegiatan pendukung perdesaan.

Lingkungan Hunian

(Pasal 58 – 74)

1. Lingkungan Hunian baru skala besar dengan Kasiba; dan

2. Lingkungan Hunian baru bukan skala besar dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

arahan penyediaan tanah Permukiman baru perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah

Daerah dan/atau setiap orang; dan

Lokasi pembangunan Lingkungan Hunian

baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

Pencegahan dan

Peningkatan Kualiats PKPK

(Pasal 102

a. bangunan gedung;

b. jalan lingkungan;

c. penyediaan air minum;

d. drainase lingkungan;

e. pengelolaan air limbah;

f. pengelolaan persampahan; dan

g. proteksi kebakaran.

KEWENENANGAN PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN PP No. 14 Tahun 2016

KEWEN AN G AN RP3KP PROV I N S I

K E W E N A N G A N P R O V I N S I

1 . L I N TA S W I L A Y A H

2 . K S P

3 . K U M U H 1 0 - 1 5 H A

4 . A R A H A N K A B / K O TA

Deleniasi Wilayah - PSU

1. Perumahan - Kab/Kota

2. Permukiman - Provinsi

3. Lingkungan Hunian

4. Kawasan Permukiman

P R I N S I P A M O E B A

P K P

=

H I R A R K I /

S T R U K T U R R U A N G

PERUMAHAN

PERMUKIMAN

PERUMAHAN

PERMUKIMAN

LINGKUNGAN HUNIAN

KAWASAN PERMUKIMAN

LINGKUNGAN HUNIAN

PRINSIP AMOEBA PKP

HIRARKI – STRKTUR RUANG PKP

• Perumahan dan Kawasan Permukiman di KSP

• Kawasan Permukiman

• Lingkungan Hunian

• Permukiman

• Perumahan

• Perumahan dan Kawasan Permukiman Lintas Wilayah Kab/kota• Kawasan Permukiman• Lingkungan Hunian• Permukiman• Perumahan(deleniasi batas desa/kelurahan)

• Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab/Kota Itu sendiri• Kawasan Permukiman• Lingkungan Hunian• Permukiman• Perumahan

• Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh• Ruang Lingkup Berdasarkan KSP dan Lintas Wilayah serta luasan Kumuh 10-15 Ha di

Kab/Kota)

> 400 ha120 ha – 400 ha = Kasiba 3000 – 10.000)40 ha – 120 ha = Lisiba 1000 - 3000)< 40 ha)

Deleniasai Kelurahan/Desa

KEWENANGAN : PKP - PSU

Ko

nsu

ltas

iPu

blik

-9

No

vem

be

rDiskusiRencana4 Oktober

RAPAT TEKNIS +

DiskusiAnalisa

28 September

RAPAT TEKNIS +

DiskusiProfil PKP

31 Agustus

Tahap I

Tahap II

Tahap

Awal

Tahap III

Tahap IV

Tahap V

Tahap

Akhir

Pra . . .

INVENTARISASI DATA

PRIMER & SEKUNDER :

• data dasar

• Tabulasi data/entry data

• Evaluasi kualitas data

• Input data spasial dengan

metode menggunakan

ArcGIS

ANALISA & KONSEP RP3KP

Kompilasi dan Penyusunan

data hasil survey

Analisa Daya Tampung

Analisa Kebutuhan

Pengembangan Permukiman

Analisa Kebutuhan

Pengembangan Infrastruktur

Analisa Kelembagaan

Analisa SWOT

PENYUSUNAN KONSEP

PERENCANAAN

• Perumusan kebijakan

pembangunan perumahan

dan permukiman

• Penentuan arahan lokasi

pembangunan perumahan

dan permukiman

• Perumusan rincian program.

• Penentuan skala prioritas dan

indikasi pentahapan kegiatan

• Pengaturan kelembagaan

dan mekanisme

penyelenggaraan perumahan

dan permukiman

• Perumusan rincian

pembiayaan dan sumber

pendanaan

• PEMBAHASAN

LAPORAN AKHIR

• FINALISASI

LAPORAN AKHIR

• Draftr Perda

INISIASI PROGRAM :

Survey Primer

Kajian Kebijakan

Kajian Pedoman

Kajian Teori

Pengumpulan Data

Awal / Eksisting

Waktu pelaksanaan untuk pekerjaan ini adalah 180

Tahap Pelaksanaan Pekerjaan

Skema Pelaksanaan Pekerjaan

Buku Profil PKP Buku Analisis

Permasalahan di Daerah1. KSP2. Lintas Wilayah3. Kab/kota

Detail Pelaksanaan Pekerjaan

B u k u R e n c a n a & A l b u m P e t a

Output Teknik Analisis

DESKRITIP

1) Visi dan Misi 1) Identfikasi permasalahan serta target tahun pencapaian

2) Identifikasi potensi, peluang, tantangan,dan hambatan

3) Analisis SWOT

4) Menyusun Strategi pencapaian

DESKRITIP - KUANTITATIF

1) Jumlah unit rumah yang mampu dibangun melalui APBN, APBD

provinsi, APBD kab/kota, dan developer swasta per tahun

2) Jumlah unit rumah yang dibangun masyarakat berbagai

golongan baik dana sendiri maupun melalui fasilitas pinjaman

maupun bantuan/subsidi pemerintah

3) Tipologi masyarakat berdasarkan tingkat & jenis pendapatan (fix,

non fix income) dan jenis pekerjaan.

1) Mempertemukan sisi supply dan sisi demand

Sisi supply: land based financing untuk menekan elemen-elemen

biaya produksi (perijinan, nilai lahan, teknologi, PSU, konstruksi

rumah, dll.)

Sisi demand: meningkatkan affordability (micro finance, multi

finance)

1) Operasionalisasi skema pembiayaan yang cocok dengan kondisi

daerah, golongan pendapatan, jenis pendapatan.

2) Arahan bagi Kab/Kota untuk menggunakan pendekatan kelompok

(community based): income generating, income smoothing (bikin

koperasi)

DESKRITIP - KUANTITATIF

1) List pihak terkait penyediaan PKP di provinsi (tanah, pembiayaan,

bahan bangunan, teknologi, dll.)

2) Pemetaan potensi dan perannya masing-masing dalam pembangunan

PKP

Analisis kelembagaan perumahan dan kawasan permukiman di daerah Provinsi

PERAN ASOSIASI dan TREND

METODE ANALISIS

Analisis ini menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif,dengan kegiatan analisis yg digunakan, meliputi :

Lakukan analisis implikasi kebijakan sebagai berikut :• Kaji implikasi penetapan arahan kebijakan struktur ruang

Kota/Kabupaten berdasarkan RTRW Prov. Kaltim terhadap permasalahan permukiman yang mungkin timbul.

• Kaji implikasi tersebut di atas terhadap kebutuhan penanganan perumahan dan permukiman di RTRW Prov. Kaltim tersebut.

Keluaran Analisis

Implikasi Semua Kebijakan Terkait PKP

isu Pembangunan Sektor Perumahan dan Permukiman. (Seperti Permukiman Nelayan, Perumahan Taman nasional

Harapan dan Tantangan Pembangunan Perumahan dan Permukiman.

Implikasi Kebijakan Tata Ruang terhadap Pengembangan Perumahan dan Permukiman

Analisis Implikasi Kebijakan terhadap Pengembangan Permukiman

UU dan Peraturan Terkait PKP• Setiap Orang Berhak hidup sejahtera lahir dan batin,

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidupyang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan(UUD 1945 pada pasal 25H ayat (1))

• Setiap Orang Berhak untuk bertempat tinggal ataumenghuni rumah (UU No 1 Tahun 2011)

• Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah urusanpemerintah wajib (UU no 23 tahun 2014)

Proyeksi Kependudukan

Pertumbuhan penduduk suatu kawasan pada umumnya dipengaruhi oleh dua faktor yaitu perpindahan penduduk dan pertambahan penduduk alami (kelahiran dan kematian). Dalam menentukan prakiraan jumlah penduduk dapat dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu :

Target Oriented:

prakiraan pertumbuhan penduduk ditentukan dengan mengarahkan tingkat kepadatan penduduk wilayah perencanaan mengikuti ketetapan yang telah digariskan kebijakan sebelumnya (hirakhi yang lebih tinggi).

Trend Oriented:

prakiraan pertumbuhan penduduk dihitung dengan mengikuti kecenderungan pertumbuhan penduduk dalam wilayah perencanaan;

Model Linier

Pn = Po + n . a

Dimana :

Pn = jumlah penduduk pada tahun ke n

Po = jumlah penduduk pada tahun dasar

N = periode waktu

a = jumlah pertambahan penduduk pertahun

Model Bunga Berganda

Pt = Po (1 + r) t

Dimana :

Pt = jumlah penduduk pada tahun ke t

Po = jumlah penduduk

R = p / 100 (p = prosentase pertumbuhan penduduk pertahun)

T = periode waktu

Model Regresi Linier

Px = a + b . x

Dimana :

Px = jumlah penduduk pada tahun ke x

a dan b = konstante yang diperoleh dari rumus, sebagai berikut :

22

X2

x)( - xN.

Px. - xP. = a

MIGRASI PENDUDUK

Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah

Gunakan hasil kompilasi data mengenai luas dan sebaran permukiman, data luas dan kesesuaian lahan permukiman yang dapat dikembangkan berdasarkan ketentuan kesesuaian lahan di Provinsi Kalimantan Timur.

Gunakan metode kuantitatif untuk menghitung luasan daya tampung wilayah, dan kualitatif menjelaskan sebaran daya tampung wilayah dengan penggunaan peta sebagai alat bantu.

Tabulasikan hasil hitungan luas lahan yang sesuai untuk permukiman dan infrastruktur baru

Hitung luas dan sebaran ketersediaan lahan permukiman dan infrastruktur baru di lahan yang sesuai untuk peruntukan permukiman dan masih belum terbangun per Kab/ Kota

Identifikasi lokasi lahan permukiman yang dapat dikembangkan dan sesuai dengan peruntukan permukiman.

Keluaran

Analisis

• Wilayah Terlarang untuk Pembangunan Perumahan (Negative List)

• Kesesuaian Lahan Peruntukan Perumahan dan Permukiman

Contoh Analisis

Analisis Kesesuaian Fisik dan Daya Dukung Kawasan

Metode yang digunakan dalam melakukan analisa kesesuaian fisik kawasan adalah sebagai berikut :

Super Impose:

Merupakan penggabungan beberapa peta yang menjadi variabel untuk dijadikan unsur dalam menentukan Studi Kelayakan Lahan (SKL) yang direncanakan. Adapun variabel-variabel tersebut antara lain adalah:

Topografi/kelerangan;

Hidrologi;

Geologi;

Jenis tanah;

Rencana Tata Ruang (guna lahan)

Kawasan Rawan Bencana, dll

Studi Kelayakan Lahan :

Merupakan usaha seleksi terhadap suatu kawasan dalam upaya merencanakan suatu kawasan tersebut, dimana hasilnya nanti adalah adanya suatu kawasan (lokasi tanah) yang layak untuk direncanakan, layak terbatas serta tidak layak untuk dikembangkan.

Estimasi Kebutuhan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan & Permukiman

Estimasi Kebutuhan berdasarkan Proyeksi

Penduduk dan Backlog Perumahan

Perhitungan Backlog Perumahan (a)

Perhitungan Kebutuhan Rumah Akibat Pertambahan Penduduk (b)

Perhitungan Kebutuhan Rumah Total

• Gunakan hasil kompilasi data mengenai data jumlah rumah tangga tahun ke-X (tahun terakhir) dan jumlah rumah tahun ke-X utk tiap Kabupaten dan total Prov. Kaltim

• Gunakan metode kuantitatif dengan penggunaan rumus backlog kebutuhan rumah

• Gunakan data jumlah rumah tangga/KK tahun ke-X, hasil perhitungan proyeksi jumlah rumah tangga/KK tahun ke-X s.d tahun ke-X+10, utk tiap Kabupaten dan total Prov. Kaltim

• Gunakan metode kuantitatif dengan penggunaan rumus kebutuhan rumah akibat pertambahan penduduk

• Gunakan hasil perhitungankebutuhan rumah akibat pertumbuhan penduduk dan backlog utk tiap Kabupaten dan total Prov. Kaltim

• Gunakan metode kuantitatif dengan penggunaan rumus kebutuhan rumah total

Backlog = Jumlah Rumah Tangga/KK tahun ke-X –Jumlah Rumah tahun ke-X

Kebutuhan Rumah th ke i= Proyeksi jml KK th ke i – Jmlh KK th

ke-X / Jumlah Rumah thn ke-X

Kebutuhan Rumah Total (th ke-X+10)= a + b / Jumlah Rumah thn ke-X

Ke

gia

tan

An

ali

sis

Ru

mu

s

KEPEMILIKAN - DIHUNI

RT - KEPALA KELUARGA

Estimasi Kebutuhan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan & Permukiman

Estimasi Kebutuhan berdasarkan Segmentasi

Segmentasi

Pendapatan

Penduduk

Proporsi

Rumah

Berimbang

3 : 2 : 1

Kemampuan dalam

Membangun Rumah &

Karakteristik Umum Kawasan

Perkim yang Ditempati

Lokasi KawasanArahan

Penanganan

Miskin /

Kurang Mampu

3 Ketidakmampuan

masyarakat membeli rumah

Rendahnya daya beli dan

kemampuan untuk

memperbaiki rumah

Terbatasnya akses ke

lembaga keuangan yang

menyediakan fasilitas kredit

mikro

Masalah kemiskinann

perkotaan

Rumah pada lokasi rawan

bencana

Lingkungan permukiman

yang kumuh

Perkotaan

Pada kawasan khusus

perkim :

kawasan kumuh

perkotaan

kawasan kumuh

metropolitan

kawasan industri

kawasan

pelabuhan

kawasan khusus

lain sesuai

karakter propinsi

Rumah Sewa

Rusunawa

Penanganan

kantong-kantong

kemiskinan

perkotaan (P2KP/

PNPM, NUSSP,

Masyarakat

Berpendapatan

Rendah

3 Rendahnya daya beli dan

kemampuan untuk

memperbaiki rumah

Terbatasnya akses ke

lembaga keuangan yang

menyediakan fasilitas kredit

mikro

Masalah kemiskinann

perkotaan

Rumah pada lokasi rawan

bencana

Lingkungan permukiman

yang kumuh

Perdesaan

Pada kawasan khusus

perkim :

pertanian –

agropolitan

pertambangan

pariwisata

rawan bencana

perbatasan

kawasan kumuh

nelayan

kawasan khusus

lain sesuai

karakter kawasan

Transmigrasi

Peningkatan

kualitas, baik

hunian (rumah)

maupun

lingkungan

permukiman

(PKP, KTP2D)

Masyarakat

Berpendapatan

Menengah - Atas

1 dan 2 Masyarakat memiliki daya

beli dan kemampuan

membeli rumah

Masyarakat memiliki akses

ke lembaga keuangan yang

menyediakan fasilitas kredit

Perkotaan

Perdesaan Rumah swadaya

Rumah developer

(Real Estate)

Gunakan hasil kompilasi data mengenai jumlah penduduk berdasarkan segmentasi pendapatan (Miskin, MBR, berpendapatan menengah - atas) tahun ke-x (tahun terakhir)

Gunakan metode kuantitatif untuk menghitung kebutuhan rumah berdasarkan segmentasi pendapatan.

Lakukan estimasi kebutuhan berikut : • Identifikasi jumlah penduduk

berdasarkan segmentasi. • Proyeksikan jumlah rumah tangga /

KK berdasarkan segmentasi tersebut untuk Tahun ke-X+10.

Keluaran Analisis• Estimasi kebutuhan pembangunan dan

pengembangan perumahan dan permukiman berdasarkan proyeksi penduduk dan backlog.

• Estimasi kebutuhan pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman berdasarkan segmentasi.

Kriteria Kemampuan Penduduk dlm Pembangunan Rumah dan Arahan Penanganan

MODEL PROYEKSI KEBUTUHAN

PENINGKATAN KUALITAS PSU

Perumahan Perumahan

PSUKab/Kota

Permukiman

Perumahan Perumahan

PSUKab/Kota

Permukiman

PSUProvinsi

LINGKUNGANHUNIAN

PSUPUSAT

KONSEP STRUKTUR RUANG – PKP PSU (UU No. 1 2011 & No. 23 2014)

KAWASAN PERMUKIMAN

MODEL PENENTUAN SKALA PRIORITAS

PENANGAN PKP - PROVINSI

Variabel :

1. Pendekatan ke ruangan

2. Pendekatan dampak yang ditimbulkan

3. Jumlah sebaranmasyarakat MBR

4. Jumlah sebaran RTLH

5. Kawasan KumuhPerkotaan

6. Desa miskin – TNP2K

Prioritas Lokasi Penangan :

1. Prioritas I : KSP + Lintas Wilayah

2. Prioritas III : Lintas Wilayah

3. Prioritas II : KSP

Kabupaten/ Kota

Lokasi Penanganan Provinsi Kalimantan Timur

Prioritas I

KSP+LW

Prioritas II

Lintas Wilayah

Prioritas III

KSP

Samarinda

Balikpapan

Kutai Kartanegara

Bontang

Kutai Timur

Berau

Kutai Barat

PPU

Paser

Mahakam Hulu

Terima Kasih

Saran dan Masukan...

Penyusunan Dokumen dan Raperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Provinsi Kalimantan Timur