menteri negara badan usaha milik negara yang …lilik/seminar/keynote_mentbumn_anroes...

20
MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG DIWAKILI OLEH: ROES ARYAWIJAYA DEPUTI MENTERI NEGARA BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI STRATEGIS, ENERGI DAN TELEKOMUNIKASI

Upload: duonghanh

Post on 13-Mar-2019

214 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG …lilik/seminar/Keynote_MenTBUMN_anRoes Aryawijaya.pdf · `Jumlah tenaga kerja PT. Telkom, ... Koordinasi Kebijakan Pemasaran 3. Koordinasi

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

YANG DIWAKILI OLEH:

ROES ARYAWIJAYA

DEPUTI MENTERI NEGARA BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI STRATEGIS, ENERGI DAN TELEKOMUNIKASI

Page 2: MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG …lilik/seminar/Keynote_MenTBUMN_anRoes Aryawijaya.pdf · `Jumlah tenaga kerja PT. Telkom, ... Koordinasi Kebijakan Pemasaran 3. Koordinasi

Kondisi Pengelolaan Energi, Ketenagalistrikan dan TelekomunikasiMasalah Pengelolaan Energi, Ketenagalistrikan dan TelekomunikasiSaran

Page 3: MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG …lilik/seminar/Keynote_MenTBUMN_anRoes Aryawijaya.pdf · `Jumlah tenaga kerja PT. Telkom, ... Koordinasi Kebijakan Pemasaran 3. Koordinasi

sumber data BP Statistic

Harga minyak dunia cenderung naik karena semakin terbatasnya cadanganHarga minyak dunia juga sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi perekonomian dangeopolitik

Harga Tahun 2007= US$ 65-75/Bbl

2000-07

Kondisi Pengelolaan Energi, Ketenagalistrikandan Telekomunikasi

Page 4: MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG …lilik/seminar/Keynote_MenTBUMN_anRoes Aryawijaya.pdf · `Jumlah tenaga kerja PT. Telkom, ... Koordinasi Kebijakan Pemasaran 3. Koordinasi

0

100

200

300

400

500

600

Jepang OECD Thailand Indonesia Malaysia North Am. Germany

inde

ks (J

epan

g =

100)

Intensitas Energi Energy Per Kapita

• Intensitas Energi(toe per juta US$ PDB)

Jepang : 92,3Indonesia : 470

• Konsumsi Energi per Kapita(toe per kapita)

Jepang : 4,14Indonesia : 0,467

(sumber data Pusat Informasi Energi)

IndonesiaBorosEnergi

Kondisi Pengelolaan Energi, Ketenagalistrikandan Telekomunikasi

Page 5: MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG …lilik/seminar/Keynote_MenTBUMN_anRoes Aryawijaya.pdf · `Jumlah tenaga kerja PT. Telkom, ... Koordinasi Kebijakan Pemasaran 3. Koordinasi

20

3131

18

24

3033

05

101520253035404550

2001 2002 2003 2004 2005 2006 KPI2007

2008 2009 2010

tahu

n

Cadangan thd Produksi

Semakin Menurun

Kondisi Pengelolaan Energi, Ketenagalistrikandan Telekomunikasi

Page 6: MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG …lilik/seminar/Keynote_MenTBUMN_anRoes Aryawijaya.pdf · `Jumlah tenaga kerja PT. Telkom, ... Koordinasi Kebijakan Pemasaran 3. Koordinasi

77.18 74.17

33.72 35.4931.08

51.0759.55

64.79

74.1280.93

22.1128.04

35.1830.6030.21

34.49

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Audit 2001 Audit 2002 Audit 2003 Audit 2004 Audit 2005 Audit 2006 Prog 2007 RKAP2008

Biaya BBM/Total Biaya Bahan BakarProduksi MWH dari BBM/Total MWH ProduksiLinear (Biaya BBM/Total Biaya Bahan Bakar)Linear (Produksi MWH dari BBM/Total MWH Produksi)

Kondisi Pengelolaan Energi, Ketenagalistrikandan Telekomunikasi

Page 7: MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG …lilik/seminar/Keynote_MenTBUMN_anRoes Aryawijaya.pdf · `Jumlah tenaga kerja PT. Telkom, ... Koordinasi Kebijakan Pemasaran 3. Koordinasi

0

20

40

60

80

100

120

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

BBM Listrik

Subsidi oleh Pemerintah

Rp. T

riliu

n

Subsidi > Cicilan Hutang

LN

Kondisi Pengelolaan Energi, Ketenagalistrikandan Telekomunikasi

Page 8: MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG …lilik/seminar/Keynote_MenTBUMN_anRoes Aryawijaya.pdf · `Jumlah tenaga kerja PT. Telkom, ... Koordinasi Kebijakan Pemasaran 3. Koordinasi

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

Q1-04 Q2-04 Q3-04 Q4-04 Q1-05 Q2-05 Q3-05 Q4-05 Q1-06

ribu

rupi

ah p

er b

ulan

ISAT T-Sel XL sumber : BUMN

Kondisi Pengelolaan Energi, Ketenagalistrikandan Telekomunikasi

Page 9: MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG …lilik/seminar/Keynote_MenTBUMN_anRoes Aryawijaya.pdf · `Jumlah tenaga kerja PT. Telkom, ... Koordinasi Kebijakan Pemasaran 3. Koordinasi

0

10

20

30

40

50

60

Q1-04 Q2-04 Q3-04 Q4-04 Q1-05 Q2-05 Q3-05 Q4-05 Q1-06

pers

en

Indosat Telkomsel Excelcomsumber : BUMN

Kondisi Pengelolaan Energi, Ketenagalistrikandan Telekomunikasi

Page 10: MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG …lilik/seminar/Keynote_MenTBUMN_anRoes Aryawijaya.pdf · `Jumlah tenaga kerja PT. Telkom, ... Koordinasi Kebijakan Pemasaran 3. Koordinasi

Bisnis Seluler di Indonesia menunjukkan tingkatpertumbuhan yang tinggi, akan tetapi ARPU menurun.BUMN Telekomunikasi yang diwakili PT. Telkomseldan PT. Telkom, Tbk. masih menjadi market leader pada pasar seluler dan telepon tetap.Peran PT. Telkomsel lebih dominan dari PT. Telkom, Tbk.Jumlah tenaga kerja PT. Telkom, Tbk. tidakproporsional terhadap perkembangan revenue

Page 11: MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG …lilik/seminar/Keynote_MenTBUMN_anRoes Aryawijaya.pdf · `Jumlah tenaga kerja PT. Telkom, ... Koordinasi Kebijakan Pemasaran 3. Koordinasi

1. Tarif Dasar Listrik ditentukan oleh Pemerintah.2. Komposisi Fuel Mix Pembangkit Listrik yang masih banyak

menggunakan BBM khususnya Solar.3. Belum dipisahkannya Laporan tentang Kegiatan PSO dan Non

PSO.4. Harga Beli Listrik PT PLN (Persero) dari Independent Power

Producer (IPP) masih ditentukan oleh regulator.

A. Pengelolaan Energi1. Kebijakan energi masih dominan kepada pemanfaatan

energi tidak terbarukan.2. Kebijakan subsidi BBM & Listrik masih mengacu pada

subsidi harga.

B. Ketenagalistrikan

Page 12: MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG …lilik/seminar/Keynote_MenTBUMN_anRoes Aryawijaya.pdf · `Jumlah tenaga kerja PT. Telkom, ... Koordinasi Kebijakan Pemasaran 3. Koordinasi

c. Telekomunikasi1. Kesetaraan Persaingan

Pemain yang lama (incumbent) memiliki sarana yang lebih besar sehingga menyulitkan pemain baru untukmasuk.Operator yang memiliki sarana enggan membuka aksesjaringannya.

2. Aksesibilitas fasilitas telekomunikasiTingkat penetrasi jaringan dan jasa telekomunikasimasih rendah di lingkungan regional Asia.Biaya per satuan sambungan dan tarif telekomunikasilebih tinggi di lingkungan regional Asia.

3. Tumpang tindih regulasiPeraturan belum sinkron dengan situasi bisnistelekomunikasi (kasus VOIP, kasus duopoly, kasusterminasi dini dan kasus pemberian lisensi).Pengawasan belum efektif.

Page 13: MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG …lilik/seminar/Keynote_MenTBUMN_anRoes Aryawijaya.pdf · `Jumlah tenaga kerja PT. Telkom, ... Koordinasi Kebijakan Pemasaran 3. Koordinasi

1. Perlu pengelolaan sumber daya alam yang mengutamakan nilai tambah dan pemanfaatansumber daya energi terbarukan

2. Kebijakan energi harus diperbaiki untukmeningkatkan pemanfaatan energi terbarukan.

3. Perlu penerapan kebijakan domestic market obligation (DMO) untuk mendukung kebutuhanenergi tak terbarukan dalam negeri.

4. Melakukan Audit Energi untuk menurunkanpemakaian BBM.

5. Restrukturisasi Korporat PT PLN (Persero) danPT PERTAMINA (Persero)

Page 14: MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG …lilik/seminar/Keynote_MenTBUMN_anRoes Aryawijaya.pdf · `Jumlah tenaga kerja PT. Telkom, ... Koordinasi Kebijakan Pemasaran 3. Koordinasi

5. Restrukturisasi Telekomunikasi:Right Sizing• Penyesuaian ukuran perusahaan terhadap ukuran bisnisnya.• Outsourcing pada bidang-bidang usaha yang tidak efisien.Transformasi menuju budaya coopetition dan orientasikepada pelayanan• Belajar dari negara lain • Menerapkan sistem reward and punishmentSharing infrastruktur• Pembangunan dan pemakaian bersama jaringan backbone

misalnya fibre optic, corporate service, satellite, space segment.

• Kode akses dibuka secara bertahap bagi seluruh operator.Penyempurnaan regulasi• Mendorong industri dan memberikan kepastian hukum

kepada para operator• Membuat a level and fair playing field dan equal access• Membuat keseimbangan antara pemerintah, operator dan

pelanggan

Page 15: MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG …lilik/seminar/Keynote_MenTBUMN_anRoes Aryawijaya.pdf · `Jumlah tenaga kerja PT. Telkom, ... Koordinasi Kebijakan Pemasaran 3. Koordinasi

100

0Tahun

NEGARA BERKEMBANG NEGARA MAJU

ENERGITERBARUKAN

ENERGI TDKTERBARUKAN

PROFILE IDEAL PENGELOLAAN ENERGIPROFILE IDEAL PENGELOLAAN ENERGI

Page 16: MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG …lilik/seminar/Keynote_MenTBUMN_anRoes Aryawijaya.pdf · `Jumlah tenaga kerja PT. Telkom, ... Koordinasi Kebijakan Pemasaran 3. Koordinasi

OrientasiNilai Tambah

Manajemen Alokasi Sumber Daya Alam

Ekspor Domestik

Energi yang tidak dapat diekspor, diutamakan untuk listrik

PanasBumi

BatubaraKalori

Rendah(Mine mouth Power Plant)

Air

Page 17: MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG …lilik/seminar/Keynote_MenTBUMN_anRoes Aryawijaya.pdf · `Jumlah tenaga kerja PT. Telkom, ... Koordinasi Kebijakan Pemasaran 3. Koordinasi

Perlu perubahan paradigma !

Sekarang Ke DepanEkspor Oriented Value Added Oriented

(Khususnya untukekspor energi non-renewable)

Page 18: MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG …lilik/seminar/Keynote_MenTBUMN_anRoes Aryawijaya.pdf · `Jumlah tenaga kerja PT. Telkom, ... Koordinasi Kebijakan Pemasaran 3. Koordinasi

BahanBahan BakarBakar PembangkitPembangkit TenagaTenaga ListrikListrik((REALISASI DAN PROYEKSI)

35% 34% 33% 38% 41% 40% 42% 47%60% 70% 71%

30% 29% 26%26% 18% 19% 19%

24%

20%17% 15%

3% 3% 4%6% 5% 5%

6%

6% 6% 7%

11% 12%10%

8% 8% 6%9%

9%

8% 8% 8%21% 22% 28% 24% 27% 30% 24%15%

6% 5% 5%

4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Coal Gas Geothermal Hydro Oil / Fuel

Memperkecil kapasitas pembangkit listrik dengan BBM Tujuan

Page 19: MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG …lilik/seminar/Keynote_MenTBUMN_anRoes Aryawijaya.pdf · `Jumlah tenaga kerja PT. Telkom, ... Koordinasi Kebijakan Pemasaran 3. Koordinasi

INVESTMENT/ STRATEGIC HOLDING

SUB HOLDING

HOLDING COMPANYDIREKSI + KOMISARIS

SUB HOLDINGHULU

DIREKTUR

SUB HOLDINGHILIR

DIREKTUR

OPERATOR / ANAK PERUSAHAAN

TUGAS:1. Alokasi investasi ke Sub Holding2. Koordinasi Kebijakan Pemasaran3. Koordinasi Kebijakan IT & SDM

FUNGSI:1. Pengontrol Investasi2. Kontributor dividen/ total pajak

ke Pemegang Saham/Pemerintah

TUGAS:1. Alokasi investasi ke Anak

Perusahaan2. Manajemen Operasi

FUNGSI:1. Pengawas Pelaksanaan Operasi2. Kontributor Dividen

ke Perusahaan Induk

TUGAS:Melaksanakan Kegiatan Operasi

FUNGSI:Penghasil LabaKontributor Dividen

Restrukturisasi Korporat Dilakukan sesuai UU No. 22/ 2001 Tentang MIGAS

APBisnis Inti

APBisnis

Penunjang

APBisnis Inti

APBisnis

Penunjang

Page 20: MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG …lilik/seminar/Keynote_MenTBUMN_anRoes Aryawijaya.pdf · `Jumlah tenaga kerja PT. Telkom, ... Koordinasi Kebijakan Pemasaran 3. Koordinasi