menteri negara badan usaha milik negara surat … · 2017. 1. 17. · menteri negara badan usai ia...
TRANSCRIPT
Keiala Biro P dan SD
MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
Kepada Para KomisarisiDewan Pengawas dan Direksi BUMN
SURAT — EDARAN
Nornor : SE- ii /MBUI2010
TENTANG
LARANGAN UNTUK MENERIMA HADIAH TERKAIT HARI RAYA
Menindaklanjuti surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor : B.2087101-13/08/2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Himbauan Penerimaan Hadiah terkait Had Raya, dengan ini diinstruksikan kepada Saudara/Saudari dan para pejabat di lingkungan BUMN masing-masing untuk tidak menerima hadiah, berupa uang, bingkisan/parsel maupun pemberian Iainnya dari bawahan, rekan kerja dan/atau rekanan atau pengusaha.
Berkaitan dengan hal tersebut agar para Direktur Utama BUMN dapat melakukan pendataan, pemantauan dan pengkoordinasian pelaporan penerimaan gratifikasi bagi Pejabat BUMN bersangkutan, yang terpaksa atau talc terhindarkan menerima hadiah untuk disampaikan kepada KPK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penerimaan hadiah tersebut (format terlampir).
Khusus terhadap penerimaan bingkisan makanan yang dikhawatirkan kadaluwarsa, dapat disalurkan ke Panti Asuhan, Panti Jompo dan tempat-tempat lainnya yang membutuhkan, dengan rincian harga dan dokumentasi untuk disampaikan kepada KPK.
Demikian agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Jakarta, 2 September 2010
MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
Tembusan Yth 1. Presiden RI ; 2. Wakil Presiden RI ; 3. Pimpinan KPK.
Jalan:Mcdan Merdeka Selatan No 13 Jakarta t 101 10.
MENTERI NEGARA BADAN USAI IA MILIK NEGARA
Kepada Yth Para Komisaris/Dewan Pengawas dan DireksI BUMN
SURAT — EDARAN
Nomor SE- 11 /MBU/20 0
TENTANG
LARANGAN UNTLIK MENERIMA HADIAH TERKAIT HARI RAYA
Menindakianjuti surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor : B.2087/01-1310812010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Himbauan Penerimaan Hadiah terkait Han Raya, dengan ini diinstruksikan kepada Saudara/Saudari dan para pejabat di Iingkungan BUMN masing-masing untuk tidak menerima hadiah, berupa uang, bingkisaniparsel maupun pemberian lainnya dari bawahan, rekan kerja dan/atau rekanan atau pengusaha.
Berkaitan dengan hal tersebut agar para Direktur Utama BUMN dapat melakukan pendataan, pemantauan dan pengkoordinasian pelaporan penerimaan gratifikasi bagi Pejabat BUMN bersangkutan, yang terpaksa atau tak terhindarkan menerima hadiah untuk disampaikan kepada KPK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penerimaan hadiah tersebut (format terlampir).
Khusus terhadap penerimaan bingkisan makanan yang dikhawatirkan kadaluwarsa, dapat disalurkan ke Panti Asuhan, Panti Jcipo dan tempat-tempat lainnya yang membutuhkan, dengan rincian harga dan dokumentasi untuk disampaikan kepada KPK.
Demikian agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Jakarta, 2 September 2010
MENTERI NEGARA 8ADAN USAHA MILIK NEGARA
Tembusan Yth : 1. Presiden RI ; 2. Wakil Presiden RI ; 3. Pimpinan KPK.
Jalan:Medan Merdeka Selatan No 13 Jakarla Pusat 10
MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
Kepada Yth : Para Komisar Dewan Pengawas dan Direksi BUMN
SURAT — EDARAN
Nomor : SE- 11 /MBU/2010
TENTANG
LARANGAN UNTUK MENERIMA HADIAH TERKAIT HARI RAYA
Menindaklanjuti surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B.2087/01-13/08/2010 tanggat 20 Agustus 2010 tentang Himbauan Penerirnaan Hadiah terkait Had Raya, dengan ini diinstruksikan kepada Saudara/Saudari dan para pejabat di Iingkungan BUMN masing-masing untuk tidak menerima hadiah, berupa uang, bingkisan/parsei maupun pemberian Iainnya dari bawahan, rekan kerja dan/atau rekanan atau pengusaha.
Berkaitan dengan hal tersebut agar para Direktur Utama BUMN dapat melakukan pendataan, pemantauan dan pengkoordinasian pelaporan penerimaan gratifikasi bagi Pejabat BUMN bersangkutan, yang terpaksa atau tak terhindarkan menerima hadiah untuk disampaikan kepada KPK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penerimaan hadiah tersebut (format terlampir).
Khusus terhadap penerimaan bingkisan makanan yang dikhawatirkan kadaluwarsa, dapat disalurkan ke Panti Asuhan, Panti Jompo dan tempat-tempat Iainnya yang membutuhkan, dengan rincian harga dan dokumentasi untuk disampaikan kepada KPK.
Demikian agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Jakarta, 02 September 2010
MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
Tembusan Yth : 1. Presiden RI ; 2. Wald' Presiden RI ; 3. Pimpinan KPK.
Jalan:Medan Merdeka Selatan No 13 Jakarta Pusat 1