MENTERI BADAN MIL iK NEGARA EPUBLIK INDWE STA.

SALINAN KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SK- 39 /MBU/02 /2017

TENTANG

MANDAT MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA KEPADA PEJABAT ESELON I DAN ESELON II

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI BADAN USAHA MILIK•NEGARA

MENANDATANGANI/MENETAPKAN KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN/ATAU NASKAH DINAS

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan percepatan penyelesaian tugas-tugas Menteri Badan Usaha Milik Negara, telah ditetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-35/MBU/02/2016 tentang Pemberian Kuasa Sebagian Kewenangan Menteri BUMN Kepada Pejabat Eselon I dan Eselon II di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

b. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas dan percepatan penyelesaian tugas-tugas Menteri Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan dalam rangka menyesuaikan ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-35/MBU/02/2016 tentang Pemberian Kuasa Sebagian Kewenangan Menteri BUMN Kepada Pejabat Eselon I dan Eselon II di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Mandat Menteri Badan Usaha Milik Negara kepada Pejabat Eselon I dan Eselon II di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Untuk dan Atas Nama Menteri Badan Usaha Milik Negara Menandatangani/ Menetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan/atau Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 76);

MEN-MU BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

-2-

4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1379);

5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG MANDAT MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA KEPADA PEJABAT ESELON I DAN ESELON II DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA MENANDATANGANI/MENETAPICAN KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN/ATAU NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.

KESATU : Menetapkan pelimpahan kewenangan dalam bentuk mandat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selanjutnya disebut Mandat, kepada Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian BUMN untuk dan atas nama Menteri BUMN menandatangani/menetapkan Keputusan Menteri BUMN dan/atau Naskah Dinas di lingkungan Kementerian BUMN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Mandat Menteri BUMN kepada Pejabat Eselon I dan II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak dapat diteruslimpahkan kepada pejabat lain di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau pihak lainnya.

KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-35/MBU/02/2016 tentang Pemberian Kuasa Sebagian Kewenangan Menteri BUMN Kepada Pejabat Eselon I dan Eselon II di Lingkungan Kementerian BUMN, dicabut dan dinyatak'n tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Ke a1a Biro Hukum,

7202131999031001

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

-3-

Salinas Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Sekretaris Kementerian BUMN; 2. Deputi Bidang Usaha Industri Agro clan. Farmasi 3. Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata 4. Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media; 5. Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Samna dan Prasarana Perhubungan; 6. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan; 7. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha; 8. Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Februari 2017

MENTER1 BADAN USAHA MILIK NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RINI M. SOEMARNO

Lampiran Keputusan Menteri BUMN Nomor : SK-39/MBU/02/2017 Tanggal : 24 Februari 2017

MENTERI AAA MILIK NEGARA REPUB JK NDONESIA

MANDAT ATAU KUASA KEWEN, tNG,ONT MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA KEPADA, SEICRETARIS Kl:MENTERIAN BUMN, DAN DEPUTI/DEPUTI

TEKNIS SERTA ESELON II DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BUMN

No Jabatan Et wenangan yang dimandatkan/dikuasakan 1. Sekretaris Kementerian

BUMN 1. Penetapan tim clan/atau panitia dalam rangka pelaksanaan

DIPA Kementerian BUMN dalam lingkup tugasnya atas nama Menteri 13UMN,

2. Penunjuk an Pejabat Pelaksana Tugas di bawah eselon II di lingkungt.n Kementerian BUMN.

3. Perbaikai' atas Keputusan Menteri BUMN terkait hal-hal yang bersifat rc daksion,t 1.

4. Penegasat Keputusan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham atau RUPS apabila diperlukan dalam rangka pengesaha 1 atau pelaporan kepada instansi yang berwenang.

5. Penetapan Standard Operating Procedure (SOP) baru. 6. Perubahai pencabu t an Standard Operating Procedure (SOP). 7. Penyampatm Kebijakan Menteri BUMN dalam rangka

pembinaan BUMN. 8. Secara sen liri-sendiri atau bersama Deputi dan/atau Deputi

Teknis, melakukan pemberitahuan (pemanggilan) kepada Anggota 3ireksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas baik secara lisan atau tertulis dalam hal Anggota Direksi d , n/atau Amggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas ak an diberhentikan sewaktu-waktu.

9. Permintaan c. ata dan informasi kepada BUMN.

2. Deputi/Deputi Teknis 1. Penyampaian kebijakan Menteri BUMN dalam rangka pembinaan B LIMN.

2. Menetapkan tim dan/atau panitia dalam rangka pelaksanaan DIPA Kementerian BUMN dalam lingkup tugasnya atas nama Menteri BUM N.

3. Secara sendir, -sendiri atau bersama Sekretaris Kementerian BUMN dan 'atau Deputi Teknis/Deputi, melakukan pemberitahuan (pemanggilan) kepada Anggota Direksi dan/atau Dewar Komisaris/Dewan Pengawas baik secara lisan atau tertulis d clam hal Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komharis/Dewan Pengawas akan diberhentikan sewalctu-waktu

4. Penyampaian k ijian bersama penambahan Penyertaan Modal Negara kepada Menteri Keuangan (Pejabat Eselon I yang membawahi res rukturisasi).

5. Pemberian/penc (akan ijin terkait perjalanan dinas keluar negeri bagi A iggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris/Dew in Pengawas.

6. Pemrosesan terhadap penyertaan bakal calon (pernyataan pemenuhan persyaratan formal dan persyaratan Lain) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang terbukti tidak benar (Eselon I yank membawahi fungsi manajemen SDM Eksekutif BUMN ).

. 7. Permintaan data dan informasi kepada BUMN.

97202131999031001

rr

MENTERI.BADAN U:;AHA MILIK NEGARA REPUBLIK IND .:)NESIA

No Jabatan Kewen angan yang dimandatkan/dikuasakan 3. Eselon II di 1. Menandatan an i kai 1 an bersama dalam rangka Penyertaan

Kedeputian/Kedeputian Modal Nal_ ra day /atau 'perubahan struktur permodalan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor

44 Tahun .1005 t , ntang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahw n Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan , 'erseroaa Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Perot ran Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016.

2. Permintaan da a clan in formasi kepada BUMN. 3. Pemrosesan tarbadap penyertaan bakal calon (pernyataan

pemenuhan pe •syaratan formal dan persyaratan Lain) Dewan Komisaris/Dev an Pen Tawas yang terbukti tidak benar (Eselon II y mg membawahi fungsi manajemen SDM Eksekutif BUN N).

)itetapkan di Jakarta

I ada tangga1 24 Februari 2017

tENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RINI M. SOEMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,