Menjiwai Sukma Sistem Ekonomi Pancasila

Sebagai Motor Menghadapi ASEAN Economic Community 2015

“Sistem Ekonomi Indonesia adalah jalan lurus atau jalan khas, Gidden menyebutnya jalan

ketiga, bukan jalan tengah antara kiri-kanan” Sri Edi Swasono.

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 33 menegaskan ekonomi kita adalah ‘ekonomi

jalan ketiga’. Yang dalam Istilah kita, sistem ‘Demokrasi Ekonomi’ atau ‘jalan khas’, jalan

lurus yg hanya menempatkan kepentingan masyarakat/rakyat sebagai primus. Konsep ini

dipikirkan oleh M. Hatta sejak tahun 1930 yang kemudian dirumuskan dalam konstitusi pada

tahun 1945. Namun, demokrasi ekonomi belum sepenuhnya terimplementasi dalam sistem

perekonomian Indonesia hingga saat ini.

Inggris

Apa yang terjadi pada tahun 1800-an di Inggris merupakan satu langkah terbaik yang

dilakukan seorang manusia pada zamannya. Robert Owen (1771) seorang pendiri Co-

operative memangkas waktu kerja buruh dari 18 jam/hari menjadi 8 jam/hari, menolak

mempekerjakan anak-anak dibawah umur 10 tahun, lalu membagikan hartanya untuk

kesejahteraan para pegawai-nya. Owen memilih untuk bekerjasama dalam suasana kolektif

dan membagikan keuntungan serta saham-nya kepada para buruh pabriknya. Ia membentuk

komunitas bersama dalam penyediaan kebutuhan masyarakat. Owen mempelopori

sosialisme Inggris dan pemikirannya yang moderat ini dituangkan dalam sebuah tulisan “A

New View of Society, an Essay on the Formation of Human Character” (1813). Setengah

abad setelah gerakan yang diciptakan oleh Owen barulah Co-operative menjamur

diberbagai negara-negara.

Skotlandia

H. L. Mencken seorang wartawan dan kritikus budaya AS pernah berkata, “Tak ada lagi buku

yang lebih memikat dalam bahasa inggris”. Arnold Toynbee selaku sejarawan dunia

menyambut perkataan tersebut dengan, “The Wealth of Nations dan mesin uap telah

meghancurkan dunia lama dan menciptakan dunia baru”. Kekaguman kedua orang ternama

tersebut hanyalah penggalan petikan dari jutaan umat manusia. Buku An Inquiry into the

Nature and Causes of the Wealth of Nations yang biasa disingkat The Wealth of Nations

buah karya John Adam Smith (1723) merupakan buku pertama yang menggambarkan

sejarah perkembangan Industri dan perdagangan di Eropa yang menjadi dasar-dasar

perkembangan perdagangan bebas dan Kapitalisme Laissez-Faire. Smith mengangkat paham

individualisme (kebebasan alamiah) dalam kerangka pemikirannya. Bahwa setiap orang

berhak untuk mengejar kepentingan masing-masing, adanya persaingan bebas akan

menjamin bahwa masyarakat secara keseluruhan akan menerima benefit. Dalam doktrin

perekonomian liberal harmoni sosial justru bisa timbul dari konflik individu-individu. Setelah

abad 18-19, mekanisme pasar bebas dan persaingan sempurna, dari individualisme,

liberalisme, kapitalisme hingga masuk ke neo-liberalisme saat ini menjadi sistem ekonomi

yang digunakan oleh banyak negara di dunia yang dimotori oleh negara-negara barat.

ASEAN dan Indonesia

Negara-negara di Asia Tenggara memiliki karakteristik yang khas baik dari kondisi sosial-

kultur, sejarah, politik dan ekonomi. Berawal dari negara-negara jajahan Inggris, Spanyol,

Portugis, dan Belanda (kecuali Thailand) negara-negara kawasan Asia Tenggara

mendeklarasikan diri pada tahun 1967 di Bandung sebagai Asia South East of Association

Nations. Tujuan dibentuknya ASEAN adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi,

kemajuan sosial dan pengembangan budaya. Indonesia sebagai salah satu dari lima negara

pelopor memiliki peran strategis dalam mengelola IGO. Tahun 1992 Indonesia dan negara

ASEAN lainnya bersepakat membuat perdagangan bebas di kawasan. Baru pada Bali

Concord II menyatakan dengan tegas bahwa 2015 ASEAN Economic Community harus

terlaksana di kawasan. Mengadopsi framework Masayarakat Ekonomi Eropa memacu

negara kawasan meningkatkan pembangunan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat

kawasan.

Indonesia pada tahun 80-90an dikenal sebagai Macan baru Asia langsung tertunduk lesu

karena krisis ekonomi yang menghatam wilayah kawasan di tahun 1997-1998 yang masih

terasa hingga saat ini akibat penyerahan sistem pada mekanisme pasar. Tahun 2014, Angka

disparitas ekonomi 0,41 merupakan kesenjangan terbesar dalam sejarah berdirinya bangsa

Indonesia. Hanya 0,2 persen penduduk Indonesia yang menikmati angka pertumbuhan

ekonomi Indonesia 5,2 % sementara 28 juta penduduk Indonesia dalam katagori penduduk

miskin dengan pendapatan dibawah US 2 dollar/hari. Ketimpangan distribusi pendapatan

menghadirkan permasalahan ekonomi yang menjadi Pekerjaan Rumah (PR) pemerintah

dalam menyambut ASEAN Economy Community 2015.

Demokrasi Ekonomi

Mengingat visi-misi dan janji kampanye Jokowi-Jk yang secara jelas ingin mewujudkan

demokrasi ekonomi disamping demokrasi politik, maka menjalankan demokrasi ekonomi

berarti adalah menggeser paradigma pembangunan, kembali kepada perintah konstitusi.

Demokrasi ekonomi merupakan paradigma pembangunan ekonomi yang ingin meletakkan

dasar bahwa rakyatlah yang menjadi subyek dari seluruh pembangunan ekonomi.

Melaksanakan perintah konstitusi yang tertuang pada Pasal 33 UUD 1945 bak menegakkan

benang basah bila pemerintah dan masyarakat serta praktisi belum memahami jiwa sistem

ekonomi Indonesia. Negara ini harus tegak berdasarkan konstitusi. Andaikata konstitusi

dibiarkan, terabaikan, maka itu sama dengan melakukan likuidasi terhadap keberadaan

negara itu sendiri. Pemahaman akan Sistem Ekonomi Pancasila adalah alat pendorong

untuk membendung paham-paham yang bertentangan dengan sistem ekonomi kita.

Sistem Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang khas. Pada Pasal 33 ayat (1)

disebutkan, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas

kekeluargaan”. Prof. Sri Edi Swasono yang merupakan Guru Besar Ilmu Ekonomi UI

memaknai kata “disusun” sebagai tidak dibiarkan tersusun sendiri. Dalam pemikiran

ekonomi, apa yang dikatakan disusun adalah ditata, tidak dibiarkan tertata sendiri oleh

mekanisme pasar, tidak dibiarkan tertata oleh selera pasar. Yang disebut selera pasar adalah

selera the have, selera dari mereka yang berpunya yang mempunyai tenaga beli. Inilah

selera pasar dan selera pasar telah mempurukkan bangsa ini (bisa kita lihat krisis moneter).

Dengan selera pasar, maka daulat pasar telah menggusur daulat rakyat.

Bila kita melihat perdebatan Mr. Wilopo dengan Widjojo Nitisastro (1955) maka dapat

dikatakan bahwa Pasal 33 kita sesungguhnya anti-pasar. Untuk itu, bila hari ini ASEAN

Economy Community yang identik dengan perdagangan bebas dimana kendali ada di Pasar

(invisible hand) maka pemerintah harus turun tangan dan pemerintah mengendalikan pasar,

tetapi juga Pemerintah harus berinisiatif untuk mengatur pasar pada kondisi apa pun bukan

hanya pada saat ada masalah, namun setiap waktu pemerintah harus terjun langsung

mengatur mekanisme pasar.

Suroto P.H. mengatakan membangun Kedaulatan Ekonomi Untuk membangun kerangka

dasar dari sistem demokrasi ekonomi tersebut, maka kita harus mampu membangun

imajinasi baru tentang Republik ini. Persoalan ekonomi tidaklah hanya berkutat pada analisa

statistikal dan rekomendasi rinci dari kebijakan fiskal dan moneter, tapi bagaimana

membangun konstruksi pembangunan secara fundamental.

Indonesia harus ikut mendesain globalisasi bukan saja ikut arus globalisasi. Ratifikasi ASEAN

Charter harus menjadi langkah strategis untuk menjadi The Leader of Region not The

Follower. Regulasi Pemerintah pasca ASEAN Economy Community harus memperkuat dan

mem-protect Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perusahan dan Pabrik-Pabrik Nasional

dari gempuran spekulan nakal. Penciptaan lapangan kerja, peningkatan Sumber Daya

Manusia, pembagian kue-kue ekonomi secara adil, menyejahsterakan rakyat dan

penjaminan akan penghidupan yang layak harus tertuang dalam peraturan perundang-

undangan dan terimplementasi ke setiap sektor pemerintahan. Terutama, free trade

agreement harus selaras dengan Pasal 33 bila tidak selaras maka kita bisa Reservation,

Suspension, Denunciation, Amendment, or Modification (Vienna Convention 1969).

Penting bagi sebuah bangsa back to basic. Demokrasi Ekonomi. Mengakar dan

memprovokasi kembali arah kebijakan negara pada konstitusi. Kita memang bukan Inggris

yang memiliki Robert Owen dimana pemikirannya didukung oleh Lasalle dan Proudhon, atau

Skotlandia yang memiliki Adam Smith dengan pendukung-pendukung fanatiknya Jean Baptis

Say, F. Hayek hingga George Soros. Tetapi, kita punya Bung Hatta yang memiliki landasan

yang jelas dalam sistem ekonomi, dimana titik tolak nya ada pada melindungi segenap

rakyat Indonesia dan tumpah darah Indonesia. We have to begin!

Elisa Sugito

E1A011167