No. 73 TAHUN VIIAG

AWARDING - SHARING - fXHISITION

Jakarta, 27 Agustus 2013

IRACKPT BANK TABT'NGAI\I

NEGARA (Persero) Tbk

LANGKAHSTRATEGIS

MENUJUBANK

KEI.ASDUNIA

MARY6'{SDirektur l",ltamaPT B;nk Tabunganl\egara {Perserc) Tbk

TONGGAK BARUDI KUALA NA"[/IU

INOVASI PRODUKPERTAMAXDALAM KALENG

PANSIPUTtrSrt-

tssN 2088.83't7

WWW

WWw

W

lq

0eraoo^

llillilllxill[Llllil[iil

Mengkaji UUKoperasi Yang BaruDan PengaruhnyaBagi Koperasi dUMN

ada 30 Oktober 2012Pemerintah telah

mengundangkan peraturan

perundangan bidangperkoperasian yang baru yakni UUKoperasi No. 17 Tahun 2012. Didalam penjelasan umum undang-undang tersebut, Pemerintahmenjelaskan bahwa lembaga Koperasidipandang belum berperan secara

signifikan kontribusinya terhadapperekonomian nasional. PembangunanKoperasi diarahkan pada penguatankelembagaan dan usaha agar lembagaKoperasi menjadi sehat, kuat, mandiri,tangguh, dan berkembang melaluipeningkatan kerj asama, potensi,dan kemampuan ekonomi Anggora,serta peran dalam perekonomiannasional dan global. Salah satu

faktor penghambat, dijelaskan

oleh Pemerintah, adalah peraturanperundang-undangan. Undang-Undang Nomor 25 Tahtn 1992tentang Perkoperasian dianggap sudah

tidak memadai lagi untuk digunakansebagai instrumen pembangunan

Koperasi. Memperingatai HariKoperasi 12 Juli, melalui tulisan inipenulis ingin menyampaikan kajiansingkat te rhadap UU Koperasi yang

baru tersebut dan apa pengaruhnya

bagi koperasi yangada di setiap

perusahaan BUMN ("Koperasi

BUMN").UU Koperasi yang baru

memberikan definisi baru mengenailembaga koperasi yakni badan

hukum yang didirikan oleh orang

perseorangan atau badan hukumKoperasi,dengan pemisahan kekayaanpara anggotanya sebagai modaluntuk menjalankan usaha, yangmemenuhi aspirasi dan kebutuhanbersama di bidang ekonomi, sosial,

dan budaya sesuai dengan nilai danprinsip Koperasi. Sedangkan UUKoperasi yang lama, mendefinisikanKoperasi sebagai badan usaha yangberanggotakan orang-seorang arau

badan hukum Koperasi denganmelandaskan kegiatannya berdasarkanprinsip Koperasi sekaligus sebagai

gerakan ekonomi r akyat y ang berdasar

atas asas kekeluargaan . Pengaruhnya

lang pertama, adalah bahwa anggotaKoperasi BUMN, yang notabene

adalah karyawan perusahaan BUMN,masih harus menyisihkan lagi sebagian

kekayaannya untuk disetorkan ke

koperasi sebagai modal dan tidakmemiliki keterkaitan dengan hak suara

dalam rapat anggota (Pasal 1 angka

1 juncto Pasal 69 ayat 1). Mengenai

tata cara pendirian danlatau anggaran

dasar koperasi juga diatur kembalioleh UU Koperasi yang baru. Dahulu,pendirian koperasi cukup dibuatkanakta pendirian yang memuat anggaran

dasar tanpa adanya keharusan secara

notariil. Namun saat ini, setiap

pendirian dan/atau anggaran dasar

koperasi harus dengan akta pendiriandan/atau anggaran dasar yang dibuatoleh notaris dalam bahasa Indonesia(Pasal 9 ayat 1). Pengaruhnla yang

kedua, adalah bahwa Koperasi BUMNharus menyesuaikan akta pendirian

54 | BUMN TRACK I ruo.Zg rntUN Vil AGUSTUS 2ot3

danlatar anggaran dasarnya dengan

ketentuan baru tersebut yakni dibuat

secara notariil. Namun sayangnya,

penulis tidak menemukan adanya

ketentuan sanksi didalam UUKoperasi yang baru apabila Koperasi

BUMN tidak melakukan penyesuaian

akta pendirian dan/atau anggaran

dasarnya secara notariil tersebut.

Dalam UU Koperasi yang baru

tidak dijumpai lagi istilah "Ca1on

Anggota' sebagaimana yang tercantum

di dalam UU Koperasi yang lama.

Pasal 18 ayat2UU No.2511992

menyebutkan bahwa Koperasi dapat

memiliki anggota luar biasa yang

persyaratan, hak, dan kewajiban

keanggotaannya ditetapkan dalam

Anggaran Dasar. Ketentuan inilah yang

seperrinya dijadikan pintu gerbang atas

kemungkinan masyarakat umum dapat

menjadi anggota pada suatu Koperasi

BUMN. Pada Koperasi BUMN penulis

memiliki keyakinan bahwa sebagian

besar atau bahkan seluruh anggotanya

adaiah karyawan perusahaan BUMNyang bersangkutan. Di lingkungan

perusahaan BUMN penulis bekerja

pun anggota koperasi seluruhnya

adalah karyawan perusahaan.

Pengaruhnya yang ketiga, bahwa

Koperasi BUMN seyogyanya iuga

memberikan kesempatan bagi

masyarakat umum di lingkungan

wilayah Koperasi BUMN berdomisili

untuk dapat menjadi anggota pada

Koperasi BUMN dengan memenuhi

persyaratan dan ketentuan yang telah

ditetapkan. Mengenai perangkat

organisasi koperasi tidak ada perubahan

dengan hadirnya UU Koperasi yang

baru ini, namun demikian apabila

dikaitkan dengan keanggotaan

sebagaimana tersebut di atas maka

sangat dimungkinkan di masa yang

akan datang pengurus dan/atau

pengawas dipilih dan diangkat dari

anggota koperasi yang bukan karyawan

perusahaan BUMN yang bersangkutan.

Aspek permodalan koperasi

mengalami perubahan yang signifikan

dengan dikeluarkannya UU Koperasi

yang baru ini. Dahulu menurut UUKoperasi yang lama (Pasal 41), modal

koperasi terdiri dari modal sendiri

dan modal pinjaman. Modal sendiri

dapat berasal dari simpanan pokok,

simpanan wajib, dana cadangan, dan

lain-lain. Sedangkan modal pinjaman

dapat berasal dari anggota, koperasi

lainnya dan/atau anggotanya, bank

dan lembaga keuangan Iainnya.

penerbitan obligasi dan surat hutang

lainnya, maupun sumber lain

yang sah. Selain modal tersebut,

koperasi dapat pula melakukan

pemupukan modal yang berasal dari

modal penyertaan (Pasal 42 ayat t).Berdasarkan Pasal 66 UU Koperasi

yang baru ditetapkan bahwa modal

koperasi terdiri dari Setoran Pokok

dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai

modal awal. Selain modal tersebut,

modal koperasi dapat berasal dari:(a). Hibah; (b). Modal Penyertaan;

(c). modal pinjaman yang berasal

dari: Anggota, Koperasi lainnya dan/

atau Anggotanya, bank dan lembaga

keuangan lainnya, penerbitan obligasi

dan surat hutang lainnya, danlatatt

Pemerintah dan Pemerintah Daerah,

dan/atau sumber lain yang sah yang

tidak bertentangan dengan Anggaran

Dasar dan/atau ketentuan peraturan

perundang-undangan. Pengaruhnya

yang keempaL bahwa Koperasi BUMNmelakukan konversi (pengalihan

status) atas simpanan pokok,

simpanan wajib, dan/atau simpanan

sukarela (bila ada) milik para anggota

agar disesuaikan dengan ketentuan

permodalan koperasi menurut UUKoperasi yang baru. Namun terlebih

dahulu Koperasi BUMN tersebut

menetapkan besaran nilai Setoran

Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi

untuk diladikan acuan bagi proses

konversi (pengalihan status) atas

simpanan-simpanan milik anggotanya.

Dengan demikian, anggota koperasi

tidak lagi dipotong atau menyetorkan

kepada koperasi untuk simpanan wajib

dan/atau simpanan sukarela yang pada

umumnya dilakukan setiap bulan.

UU Koperasi yang baru

me mberikan penegasan aras jenis

koperasi yang akan mencerminkan

usahanya, yang sebelumnya tidak

dijumpai dalam UU Koperasi yans

lama. Pasal 83 UU Koperasi yane

baru menegaskan bahwa jenis kope ra-'i

terdiri dari: (a). Koperasi konsumen,

(b). Koperasi produsen; (c). Koperas:

jasa; dan (d). Koperasi simpan pinla:::

Koperasi konsumen menyelenggarak::

kegiatan usaha pelayanan di bidang

penyediaan barangkebutuhan anggot:

dan non-anggota. Koperasi produsen

menyelenggarakan kegiatan usaha

pelayanan di bidang pengadaan sarana

produksidan pemasaran produksi

yang dihasilkan anggota kepada

anggota dan non-anggota. Koperasi

jasa menyelenggarakan kegiatan usaha

pelayanan iasa non-simpan piniam

yang diperlukan oleh anggota dan

non-anggota. Sedangkan koperasi

simpan pinjam menjalankan usaha

simpan pinjam sebagai satu-satunya

usaha yang melayani anggota.

Pengaruhnya ltang kelima, bahwa

Koperasi BUMN perlu mengambil

keputusan untuk penegasan diri atas

jenis koperasi yang dipilih menurut

UU Koperasi yang baru ini. Penulis

menunggu hadirnya peraturan

pelaksana atas ketentuan tersebut di

atas mengingat bahwa pada sebagian

Koperasi BUMN, termasuk KoPerasi

BUMN di perusahaan BUMNpenulis bekerja, menjalankan kegiatan

usaha yang sangat beragam meliputi

kebutuhan konsumen (anggota dan/

atau non anggota), pelayanan jasa, dan

simpan pinjam bagi anggota. Tentunya

diharapkan keberlakuan ketentuan

tersebut tidak menyebabkan Koperasi

BUMN harus melepaskan salah satu

kegiatan usaha yang telah dijalankan

dan mendatangkan keuntungan yang

tidak sedikit. I

No.73 TAHUN Vll AGUsrUs 20 I BUMN TRACK | 55