Page 1 of 7

MENGGUGAT PERDA PROV. NTT NO. 4 TAHUN 2006,

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN1) Oleh. Paul SinlaEloE

2)

CATATAN PENGANTAR

Dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa: Indonesia adalah negara hukum. Sebagai konsekwensi dari suatau negara hukum, maka segala aspek kehidupan kemasyarakatan,

kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain dibidang

pembentukan peraturan perundang-undangan. Tertib Pembentukan peraturan perundang-

undangan harus dirintis sejak perencanaan sampai dengan pengundangannya.

Dalam hal pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang baik (baik itu di tingkat

pusat maupun di level daerah), para pengambil kebijakan (legislatif dan eksekutif) telah

membentuk UU No. 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,

yang disahkan pada tanggal 22 Juni 2004 dan telah diundangkan dalam LN-RI Tahun 2004 No.

53, Tambahan LN-RI No. 4389, yang mana materinya telah secara lengkap dan terpadu

mengatur tentang proses penyiapan, pembahasan pengesahan dan pengundangan dari suatu

peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya juga telah diatur mengenai sistem, jenis,

materi dan asas berkaitan dengan pembuatan suatu peraturan perundang-undangan.

Walaupun Indonesia telah memiliki UU. No. 10 Tahun 2004, yang harus dijadikan acuan dasar

pada saat membentuk suatu peraturan perundang-undangan, ironisnya para pengambil kebijakan

(legislatif dan eksekutif) di NTT tidak menghiraukan amanat yang terkandung dalam UU. No. 10

Tahun 2004 ini, ketika mereka membentuk Perda Prov. NTT No. 4 Tahun 2006, tentang

Retribusi Pelayanan Kesehatan, yang di tetapkan pada tanggal 6 Februari 2006 dan di undangkan

dalam Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2006, NOMOR 004 SERI C NOMOR 001.

DASAR HUKUM PENOLAKAN PERDA PROV. NTT NO. 4 TAHUN 2006

Bahwa pasal 4 ayat (1) TAP MPR No. III/MPR/2000, tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan

Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan: Sesuai dengan tata urutan Perundang-undangan ini, maka setiap aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih

tinggi.

ALASAN-ALASAN PENOLAKAN PERDA PROV. NTT NO. 4 TAHUN 2006

Bahwa didalam pasal 2 TAP MPR No. III/MPR/2000, tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan

Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan: Pertama, Tata urutan peraturan perundang-

undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan dibawahnya. Kedua, Tata urutan

1) Materi ini dipresentasikan dalam diskusi publik, PRO KONTRA PEMBERLAKUAN PERDA PROV. NTT NO. 4 TAHUN

2006, TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN, yang diselenggarakan oleh Forum Peduli NTT Sehat, di Aula Kampus Univ. Kristen Artha Wacana, Kota Kupang, pada Tanggal 16 Februari 2007.

2) Staf Div. Anti Korupsi PIAR NTT

Page 2 of 7

peraturan perundang-undangan Republik Indonesia secara berturut-turut mulai dari yang

tertinggi adalah: Undang-Undang Dasar 1945 (UUD), Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat Republik Indonesia. (TAP MPR), Undang-Undang. (UU), Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang. (PERPU), Peraturan Pemerintah. (PP), Keputusan Presiden.

(KEPRES), Peraturan Daerah. (PERDA).

Bahwa pada tanggal 6 Februari 2006, telah disahkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah

Provinsi NTT Tahun 2006, NOMOR 004 SERI C NOMOR 001, Perda Prov. NTT No. 4 Tahun

2006, tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Bahwa Perda Prov. NTT No. 4 Tahun 2006, tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, telah

mengabaikan prinsip-prinsip hukum hingga melanggar, bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni: Pertama, Bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar 1945. (Lihat Lampiran). Kedua, Bertentangan dengan TAP MPR No. III/MPR/2000,

tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Ketiga, Bertentangan

dengan UU No. 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lihat

Lampiran).

CATATAN PENUTUP

a. Bahwa, Perda Prov. NTT No. 4 Tahun 2006, tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, yang disahkan pada tanggal 16 Februari 2006 dan di undangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi

NTT Tahun 2006, NOMOR 004 SERI C NOMOR 001 bertentangan dengan Asas Kejelasan

Rumusan. Asas ini mengharuskan setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus

memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga

sistematikanya maupun terminologi dan bahsa hukumnya jelas sehingga tidak menimbulkan

interpretasi ganda.

b. Bahwa, Perda Prov. NTT No. 4 Tahun 2006, tentang Retribusi Pelayanan, pada tanggal 16 Februari 2006 dan di undangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2006,

NOMOR 004 SERI C NOMOR 001 bertentangan dengan Asas Lex Superior Derogate Lex

Inferiori (Asas tata susunan peraturan perundang-undangan) adalah asas yang mewajibkan

peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi.

c. Bahwa Perda Prov. NTT No. 4 Tahun 2006, tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, yang disahkan pada tanggal 16 Februari 2006 dan di undangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi

NTT Tahun 2006, NOMOR 004 SERI C NOMOR 001 bertentangan dengan TAP MPR No.

III/MPR/2000, tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

d. Bahwa Perda Prov. NTT No. 4 Tahun 2006, tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, yang disahkan pada tanggal 16 Februari 2006 dan di undangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi

NTT Tahun 2006, NOMOR 004 SERI C NOMOR 001 bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar 1945.

e. Bahwa Perda Prov. NTT No. 4 Tahun 2006, tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, yang disahkan pada tanggal 16 Februari 2006 dan di undangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi

NTT Tahun 2006, NOMOR 004 SERI C NOMOR 001 bertentangan dengan UU No. 10

Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang disahkan pada

tanggal 22 Juni 2004 dan telah diundangkan dalam LN-RI Tahun 2004 No. 53, Tambahan

LN-RI No. 4389.

Page 3 of 7

f. Bahwa, berdasarkan argumen sebagaimana yang terdapat dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, maka secara yuridis Perda Prov. NTT No. 4 Tahun 2006, tentang Retribusi

Pelayanan Kesehatan, yang disahkan pada tanggal 16 Februari 2006 dan di undangkan dalam

Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2006, NOMOR 004 SERI C NOMOR 001 harus

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kupang, 15 Februari 2007 Ahli Hukum Yang Paling Mahir Adalah Bukan Sarjana Hukum Yang Pintar

Dalam Teknik-Teknik Hukum Saja, Tapi Harus Juga Memahami Kepentingan Massa-Rakyat

---------------------------------------------------------------------------------------------

DAFTAR BACAAN:

1. H. Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Penerbit Mandar Maju, Jakarta, 1998.

2. Hadi Setia Tunggal, Pedoman Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Penerbit Harvarindo, Jakarta, 2000.

3. Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1998.

4. Undang-Undang Dasar 1945. 5. TAP MPR No. III/MPR/2000, tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan

Perundang-undangan.

6. UU No. 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 7. Perda Prov. NTT No. 4 Tahun 2006, tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Page 4 of 7

LAMPIRAN: 1. KONTRADIKSI PERDA PROV. NTT NO. 4 TAHUN 2006 DENGAN UUD 1945

A. Dalam pasal 8 ayat (1) Perda Prov. NTT No. 4 Tahun 2006, disebutkan bahwa: Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan, dimaksudkan untuk

menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dan tidak bertujuan mencari laba serta

ditetapkan berdasarkan asas gotong-royong, adil dengan mengutamakan kepentingan

masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan dalam Pasal 28 H UUD 1945, diamantkan bahwa: Setiap penduduk berhak atas pelayanan kesehatan. (Catatan Kontradiksi: Pertama, bahwa pasal 28 H UUD 1945 menganut asas equality before the

law/persamaan di hadapan hukum tanpa membedakan penduduk berdasarkan strata

penghasilan, namun para petinggi di NTT menafsirkan secara salah amanat 28 H UUD

1945 sehingga pasal 8 ayat (1) Perda Prov. NTT No. 4 Tahun 2006 hanya mengutamakan

pelayanan kesehatan hanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kedua, Bahwa di

NTT masih terdapat masyarakat yang tidak berpenghasilan, masyarakat yang

berpenghasilan sedang dan masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Ketiga, bahwa

bertolak dari argument yang demikian, maka dapat ditarik satu titik simpul bahwa pasal 8

ayat (1) Perda Prov. NTT No. 4 Tahun 2006 bertentangan dengan Pasal 28 H UUD

1945).

B. Dalam pasal 8 ayat (2) Perda Prov. NTT No. 4 Tahun 2006, disebutkan bahwa: Biaya penyelenggaraan pelayanan di RSUD dipikul bersama antara pemerintah dan masyarakat

dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara dan keadaan sosial ekonomi

masyarakat. (Catatan Kontradiksi: Pertama, Bahwa Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, mewajibkan untuk: Negara bertanggungjawab atas pelayanan kesehatan. Kedua, Bahwa Konsep tanggungjawab negara sebagimana yang terdapat dalam Pasal 34 ayat (3)

UUD 1945 UUD 1945, dipahami secara salah oleh para petinggi di NTT sehingga di

reduksi menjadi konsep partisipasi masyarakat sebagaimana yang tertera dalam pasal 8

ayat (2) Perda Prov. NTT No. 4 Tahun 2006.

Ketiga, bahwa bertolak dari argument yang demikian, maka dapat ditarik satu titik

simpul bahwa pasal 8 ayat (2) Perda Prov. NTT No. 4 Tahun 2006 bertentangan dengan

Pasal 34 ayat (3) UUD 1945).

2. KONTRADIKSI PERDA PROV. NTT NO. 4 TAHUN 2006 DENGAN UU NO. 10 TAHUN 2004

A. Dalam Perda Prov. NTT No. 4 Tahun 2006, Ketentuan pidana diatur dalam Bab XV sedangkan Ketentuan Penyidikan diatur dalam Bab XVI. Itu berarti dalam sistematika

penulisan Perda Prov. NTT No. 4 Tahun 2006, ketentuan pidana ditempatkan sebelum

ketentuan penyidikan. (Catatan Kontradiksi: Pertama, Bahwa Dalam UU No. 10

Tahun 2004, khususnya lampiran Bab II HAL-HAL KHUSUS, poin B PENYIDIKAN,

angka 182, disebutkan bahwa:Ketentuan penyidikan ditempatkan sebelum ketentuan pidana atau jika dalam Undang-undang atau Peraturan Daerah tidak diadakan

pengelompokan, ditempatkan pada pasal (-pasal) sebelum ketentuan pidana. Kedua, bahwa dengan sistematika ketentuan pidana ditempatkan sebelum ketentuan penyidikan

sebagaimana yang tertera dalam Perda Prov. NTT No. 4 Tahun 2006, maka Secara

yuridis, status Perda Prov. NTT No. 4 Tahun 2006 adalah cacat hukum karena

bertentangan dengan UU No. 10 Tahun 2004, khususnya lampiran Bab II HAL-HAL

KHUSUS, poin B PENYIDIKAN, angka 182, yang mengharuskan bahwa dalam

Page 5 of 7

sistematika penulisan suatu peraturan perundang-undangan, ketentuan penyidikan harus

ditempatkan sebelum ketentuan pidana, ...)

B. Dalam Perda Prov. NTT No. 4 Tahun 2006, istilah wajib retribusi dipergunakan sebanyak 7 (tujuh) kali, yakni terdapat dalam Bab IX TATA CARA PEMBAYARAN pasal 15 ayat

(1), pasal 15 ayat (3), Bab X TATA CARA PENAGIHAN pasal 17 ayat (2), Bab XII

SANKSI ADMINISTRASI pasal 20, Bab XII KADALUWARSA pasal 21 ayat (1) dan

ayat (2), dan Bab XV KETENTUAN PIDANA pasal 23 ayat (1). (Catatan Kontradiksi:

Pertama, Bahwa Dalam UU No. 10 Tahun 2004, khususnya lampiran Bab I

KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, poin C.1 KETENTUAN

UMUM angka 74 huruf b disebutkan bahwa: Ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi dan singkatan atau akronim yang digunakan dalam suatu peraturan. Kedua, Bahwa Dalam UU No. 10 Tahun 2004, khususnya lampiran Bab I KERANGKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, poin C.1 KETENTUAN UMUM angka

78 disebutkan bahwa: Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang kali di dalam pasal (-pasal) selanjutnya. Ketiga, Bahwa Dalam UU No. 10 Tahun 2004, khususnya lampiran Bab III RAGAM

BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, poin A BAHASA BAHASA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN angka 214 disebutkan bahwa:Jika kata atau frase tertentu digunakan berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan rumuan

dalam peraturan perundang-undangan, kata atau frase sebaiknya didefinisikan dalam

pasal yang memuat arti kata, istilah, pengertian atau digunakan singkatan atau akronoim. Keempat, Bahwa Dengan mempergunakan istilah wajib retribusi sebanyak 7 (tujuh) kali

dan istilah wajib retribusi ini tidak didefinisikan serta tidak ditempatkan dalam bab

KETENTUAN UMUM, maka secara yuridis Perda Prov. NTT No. 4 Tahun 2006, adalah

cacat hukum karena bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, yakni UU No. 10

Tahun 2004, khususnya: Pertama, Lampiran Bab I KERANGKA PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN, poin C.1 KETENTUAN UMUM angka 74 huruf b.

Kedua, lampiran Bab I KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,

poin C.1 KETENTUAN UMUM angka 78. Ketiga, Lampiran Bab III RAGAM

BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, poin A BAHASA BAHASA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN angka 214).

C. Dalam Perda Prov. NTT No. 4 Tahun 2006, terdapat 8 (delapan) pasal yang mengatur tentang pendelegasian wewenang, yakni: pasal 2 ayat (3), pasal 9 ayat (3), pasal 15 ayat

(2), pasal 16 ayat (3), pasal 18, pasal 19 ayat (2), pasal 21 ayat (3), dan pasal 25.

(Catatan Kontradiksi: Pertama, bahwa Dalam UU No. 10 Tahun 2004, khususnya

lampiran Bab II HAL-HAL KHUSUS, poin A PENDELEGASIAN WEWENANG,

angka 165 disebutkan bahwa: Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada peraturan perundang-

undangan yang lebih rendah. Kedua, Bahwa Dalam UU No. 10 Tahun 2004, khususnya lampiran Bab II HAL-HAL KHUSUS, poin A PENDELEGASIAN WEWENANG,

angka 166 dijelaskan bahwa pendelegasian kewenangan mengatur, harus menyebut

dengan tegas ruang lingkup materi yang diatur dan jenis peraturan perundang-undangan.

Ketiga, Bahwa Kecuali pasal 2 ayat (3), seluruh pasal dari Perda Prov. NTT No. 4 Tahun

2006, yang mengatur tentang pendelegasian wewenang, adalah cacat hukum karena

bertentangan dengan UU No. 10 Tahun 2004, khususnya lampiran Bab II HAL-HAL

KHUSUS, poin A PENDELEGASIAN WEWENANG angka 166 yang mengharuskan

Page 6 of 7

bahwa pendelegasian kewenangan mengatur, harus menyebut dengan tegas ruang lingkup

materi yang diatur dan jenis peraturan perundang-undangan).

D. Dalam Perda Prov. NTT No. 4 Tahun 2006, Bab XVIII KETENTUAN PENUTUP, pasal 26, disebutkan bahwa: Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peeraturan daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama

Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi

Pelayanan Kesehatan dinyatakan tidak berlaku lagi. (Catatan Kontradiksi: Pertama, Bahwa Dalam UU No. 10 Tahun 2004, khususnya lampiran Bab I KERANGKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, Poin C.5 KETENTUAN PENUTUP,

angka 118, disebutkan bahwa: Rumusan pencabutan diawali dengan frase Pada saat Undang-Undang (NB. Disesuaikan dengan jenis eraturan perundang-undangan) ini

mulai berlaku, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan oleh peraturan perundang-

undangan pencabutan tersendiri. Kedua, Bahwa Dalam UU No. 10 Tahun 2004, khususnya lampiran Bab I KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,

Poin C.5 KETENTUAN PENUTUP, angka 120, disebutkan bahwa:Untuk mencabut Peraturan Perundang-Undangan yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku,

gunakan frase dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketiga, Bahwa dalam UU No. 10 Tahun 2004, khususnya lampiran Bab II HAL-HAL KHUSUS, Poin C PENCABUTAN,

angka 187, disebutkan bahwa:Jika Peraturan Perundang-undangan baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan Peraturan

Perundang-undangan itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari

Peraturan Perundang-undangan yang baru dengan menggunakan rumusan dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku. Keempat, Bahwa Secara yuridis pasal 26 Perda Prov. NTT No. 4 Tahun 2006, ini adalah cacat hukum karena bertentangan dengan aturan yang lebih

tinggi, yakni UU No. 10 Tahun 2004, Khususnya: Pertama, Lampiran Bab I

KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, Poin C.5 KETENTUAN

PENUTUP, angka 118. Kedua, Lampiran Bab I KERANGKA PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN, Poin C.5 KETENTUAN PENUTUP, angka 120 Jo.

lampiran Bab II HAL-HAL KHUSUS, Poin C PENCABUTAN, angka 187).

3. CACAT BAWAAN PERDA PROV. NTT NO. 4 TAHUN 2006 A. Pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif (Pengobatan)

dan pelayanan kesehatan yang bersifat prefentif (pencegahan). Ironisnya, Perda Prov.

NTT No. 4 Tahun 2006, tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, hanya mengatur tentang

pelayanan yang bersifat Kuratif (Pengobatan).

B. Secara yuridis, Sebelum Perda Prov. NTT No. 4 Tahun 2006, tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, dibentuk para petinggi di NTT membentuk terlebih dahulu Perda

Prov. NTT, tentang Pelayanan Kesehatan. Ironisnya, sampai dengan saat ini Perda Prov.

NTT, tentang Pelayanan Kesehatan belum ada atau belum di bentuk oleh para petinggi di

NTT.

C. Dalam Perda Prov. NTT No. 4 Tahun 2006, tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, tidak diatur tentang komplain dari subyek retribusi berkaitan dengan pelayanan kesehatan di

RSUD W. Z. Johannes Kupang. Secara yuridis, produk hukum yang demikian sangat

Page 7 of 7

bertentangan dengan asas keadilan. Dalam ilmu hukum, KEADILAN harus dipahami

sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban.

D. Dengan diberlakukannya Perda Prov. NTT No. 4 Tahun 2006, tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, maka para pengambil kebijakan di NTT telah menaikan tarif

retribusi pelayanan kesehatan di RSUD W. Z. Johannes Kupang sebesar 666,67%.

Pertanyaannya apakah benar dibutuhkan peningkatan PAD dari sumber RSUD untuk

menutupi biaya penyelenggaran RSUD, sehingga tarif harus dinaikkan..? fakta

membuktikan bahwa dalam APBD Prov. NTT TA 2006 disebutkan dengan jelas bahwa:

PAD dari RSUD W. Z. Johannes Kupang sebesar Rp.15.472.500.000,- sedangkan

BIAYA PENYELENGGARAAN RSUD W. Z. Johannes Kupang sejumlah

Rp.59.238.645.425,- Ini berarti terjadi DEFISIT sebanyak Rp.43.766.145.425,-. Namun

perlu diingat bahwa DANA ALOKASI UMUM UNTUK RSUD W. Z. Johannes Kupang

telah dialokasikan sebesar Rp.48.892.795.050,-. Jadi sebenarnya, defisit PAD sudah

ditutupi oleh DAU dari Pemerintah Pusat. Bahkan alokasi DAU melebihi defisit PAD

sebesar Rp. 5.126.649.625,- (NB: hitungan ini belum termasuk dana dekon sejumlah Rp.

11M lebih dan dana bantuan pemerintah Jepang sebesar Rp. 10M).