Mencegah Disintegrasi Bangsa

Pengertian :

Separatisme politis adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan

memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia (biasanya kelompok dengan

kesadaran nasional yang tajam) dari satu sama lain (atau suatu negara lain). Istilah ini

biasanya tidak diterima para kelompok separatis sendiri karena mereka menganggapnya

kasar, dan memilih istilah yang lebih netral seperti determinasi diri.

Disintegrasi

1. Keadaan tidak bersatu padu; keadaan terpecah belah; hilangnya keutuhan atau

persatuan; perpecahan

2. (Fis) sebarang transformasi, baik spontan maupun terimbas oleh radiasi, yang

dibarengi dengan pemancuran zarah atau foton

Faktor penyebab :

Pertama, faktor ideologis dapat muncul sejalan dengan hadirnya pemahaman baru

tentang tatanan kehidupan. Kegagalan negara-negara sekular dalam menata kehidupan

manusia mendorong orang untuk mencari ideologi alternatif. Dekadensi moral dan

pembusukan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi buah dari tatanan masyarakat sekular

telah mengecewakan berbagai pihak. Mereka pada akhirnya mencari ideologi alternatif

yang lebih baik, lebih adil, dan lebih mensejahterakan. Runtuhnya nilai-nilai kemuliaan

manusia menjadi nilai-nilai materialistik dan individualistik, imperialisme gaya baru yang

dibungkus dengan label globalisasi, yang merupakan strategi dan kandungan ideologi

kapitalis yang masih eksis saat ini, juga membuat orang kecewa dan mencari ideologi

lain.

Contohnya, dalam kasus GAM di Aceh, sulit dikatakan sepenuhnya bahwa

perjuangannya  bermotif ideologi seperti keinginan untuk menegakkan syariah Islam.

Kedua, faktor kezaliman politik. Pemerintahan yang totaliter tidak memberi ruang yang

cukup bagi warga negaranya untuk mengekspresikan tuntutan dan kepentingan

politiknya. Kalaupun ada ritual pemilihan umum, ia cenderung dijadikan alat untuk

melanggengkan dan membenarkan rezim yang berkuasa. Rezim politik yang seperti ini

sering menekan aspirasi dan keinginan sekelompok masyarakat, tetapi kadang juga

mengeksploitasi sebagian besar masyarakat. Tekanan politik yang sedemikian berat itu,

pada tingkatan tertentu, akan memicu lahirnya gerakan-gerakan separatisme.

Bisa juga adanya krisis politik berupa perpecahan elite di tingkat nasional, sehingga

menyulitkan lahirnya kebijakan yang utuh dalam mengatasi krisis ekonomi.

Krisis politik juga bisa dilihat dari absennya kepemimpinan politik yang

mampu membangun solidaritas sosial untuk secara solid menghadapi krisis

ekonomi. Dalam situasi di mana perpecahan elite pusat makin meluas dan

kepemimpinan nasional makin tidak efektif, maka kemampuan pemerintah dalam

memberi pelayanan publik akan makin merosot. Akibatnya kepercayaan

masyarakat kepada pemerintah akan semakin menipis.

Keadaan ini biasa menjadi pemicu lahirnya gerakan-gerakan massal

anti-pemerintah yang terorganisasi. Bila gerakan-gerakan itu menguat dan

pada saat sama lahir gerakan massa tandingan yang bersifat kontra terhadap

satu sama lain-apalagi jika terjadi bentrokan fisik yang intensif di antara

mereka, atau antara massa dengan aparat keamanan negara-maka perpecahan di

antara top elite di pusat kekuasaan makin tak terhindarkan. Jurang

komunikasi akan makin lebar. Dalam situasi di mana kebencian dan saling

curiga antarkelompok sudah amat mengental, tidak ada satu pihak pun yang

memiliki legitimasi untuk memprakarsai upaya rekonsiliasi.

Contohnya , Penyatuan Aceh ke dalam wilayah Sumatera Utara pada awal tahun 50-an

mendorong Abu Daud Beureueh angkat senjata.

Ketiga, faktor ekonomi. Krisis di sektor ini selalu merupakan faktor amat signifikan

dalam mengawali lahirnya krisis yang lain (politik-pemerintahan, hukum, dan sosial).

Secara garis besar,krisis ekonomi ditandai merosotnya daya beli masyarakat akibat inflasi

dan terpuruknya nilai tukar, turunnya kemampuan produksi akibat naiknya biaya

modal, dan terhambatnya kegiatan perdagangan dan jasa akibat rendahnya daya

saing. Muara dari semua ini adalah tutupnya berbagai sektor usaha dan

membesarnya jumlah penganggur dalam masyarakat. Pada awal masa reformasi,

beberapa daerah kaya penghasil minyak dan hasil hutan menuntut sikap adil pemerintah.

Dalam masa Orde Baru, daerah-daerah kaya ini menjadi sapi perah pemerintah pusat.

Kepentingan ekonomi masyarakat lokal bukan satu-satunya motif yang bisa mendorong

separatisme. Kepentingan ekonomi negara asing juga memainkan peranan penting dalam

gerakan separatisme di banyak negara.

Contohnya , sebagaimana kita ketahui, di Aceh (Arun-Lhokseumawe) terdapat cadangan

LNG (gas alam cair) yang disebut-sebut terbesar di dunia. Eksploitasi ladang gas tersebut

saat ini ditangani oleh Exxon-Mobil (AS).

Keempat, intervensi internasional yang bertujuan memecah-belah, seraya

mengambil keuntungan dari perpecahan itu melalui dominasi pengaruhnya

terhadap kebijakan politik dan ekonomi negara-negara baru pascadisintegrasi.

Intervensi itu bergerak dari yang paling lunak, berupa pemberian advis yang

membingungkan kepada pemerintah nasional yang pada dasarnya sudah kehilangan

arah; ke bentuk yang agak kenyal, berupa provokasi terhadap

kelompok-kelompok yang berkonflik; hingga yang paling keras, berupa suplai

kebutuhan material untuk memperkuat kelompok-kelompok yang berkonflik itu.

Mantan direktur intelejen BAKIN, Dr. AC Manullang, dalam wawancara dengan Koran

Tempo, mengatakan bahwa ada keterlibatan dinas intelejen AS, CIA, dalam berbagai

kerusuhan seperti di Aceh, Sampit, Pangkalan Bun, Ambon, Irian, dan daerah lainnya.

Tujuannya adalah agar Indonesia terjadi kekacauan.

Contohnya , GAM versi Tengku Hasan di Tiro lebih berbau primodialisme. Hal ini

terungkap dalam pernyataan Hasan Tiro saat diwawancarai oleh TV2, sebuah stasiun TV

Swedia, ketika menjawab pertanyaan, “Apa yang Anda inginkan dari pemerintah RI?”

Jawabannya, “Keluar dari Aceh! Orang Jawa harus pergi!” (Al-Waie, No. 17/II/01/2002).

Secara politis, keinginan GAM adalah lepas dari Indonesia.

Kelima, krisis sosial dimulai dari terjadinya disharmoni dan bermuara pada

meletusnya konflik kekerasan di antara kelompok-kelompok masyarakat (suku,

agama, ras). Jadi, di kala krisis ekonomi sudah semakin parah, yang

akibatnya antara lain terlihat melalui rontoknya berbagai sektor usaha,

naiknya jumlah penganggur, dan meroketnya harga berbagai produk, maka

kriminalitas pun akan meningkat dan berbagai ketegangan sosial menjadi sulit

dihindari. Dalam situasi seperti ini, hukum akan terancam supremasinya dan

kohensi sosial terancam robek. Suasana kebersamaan akan pupus dan rasa

saling percaya akan terus menipis. Sebagai gantinya, eksklusivisme, entah

berdasar agama, ras, suku, atau kelas yang dibumbui sikap saling curiga yang

terus menyebar dalam hubungan antarkelompok. Bila berbagai ketegangan ini

tidak segera diatasi, maka eskalasi konflik menjadi tak terhindarkan. Disharmoni sosial

pun dengan mudah akan menyebar. Modal sosial berupa suasana saling percaya, yang

merupakan landasan bagi eksistensi sebuah masyarakat bangsa, perlahan-lahan akan

hancur.

Solusi

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa masih banyak faktor yang menyebabkan

separatisme di Indonesia masih marak terjadi, maka dari itu berbagai cara pun dilakukan

untuk menghilangkan separatisme. Salah satu solusinya yaitu bangsa Indonesia harus

memiliki ketahanan politik yang tangguh, untuk itu diperlukan adanya konsep dan

implementasi secara terpadu, meliputi aspek intelijen, pertahanan dan keamanan, hukum,

politik, ekonomi dan juga sosio-budaya. Kegiatan multi aspek tersebut dapat efektif

apabila berada dalam manajemen yang terkoordinasi. Dengan kata lain berada dalam satu

komando, seperti saat Inggris menangani saparatisme Irlandia Utara. Semua kegiatan

operasi berada dibawah satu manajemen yang dipimpin Mendagri.

Lalu yang lebih utama sebenarnya adalah mencari upaya-upaya lain yang dapat

dilakukan secara sinergis antar Pemda, juga antara pemda dan pusat, yang dapat

meningkatkan nilai-nilai integritas itu sendiri. Banyak upaya yang bisa dilakukan.

Misalnya dengan menyelenggarakan pertukaran mahasiswa antar daerah. Mahasiswa

Aceh kuliah di Papua, dibiayai oleh pemda Papua. Begitu juga sebaliknya mahasiswa

atau siswa Papua kuliah atau sekolah di Aceh, dan dibiayai oleh pemda Aceh, begitu

seterusnya. Demikian juga dengan kelompok tani, dapat saling tukar dan saling isi

mengisi antara pemda yang satu dengan lainnya.

Cara lain yaitu dengan memegang teguh Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-

nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila harus ditanam dan ditumbuhkan lagi di

dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan menjaga keutuhan nasional maka

bangsa Indonesia tidak akan mudah terpecah belah dan tetap akan menjadi 1 kesatuan

yaitu NKRI.

Kebijakan Penanggulangan.

Adapun kebijakan yang diperlukan guna memperkukuh upaya integrasi nasional adalah

sebagai berikut :

a. Membangun dan menghidupkan terus komitmen, kesadaran dan kehendak untuk

bersatu.

b. Menciptakan kondisi yang mendukung komitmen, kesadaran dan kehendak untuk

bersatu dan membiasakan diri untuk selalu membangun konsensus.

c. Membangun kelembagaan (Pranata) yang berakarkan nilai dan norma yang

menyuburkan persatuan dan kesatuan bangsa.

d. Merumuskan kebijakan dan regulasi yang konkret, tegas dan tepat dalam aspek

kehidupan dan pembangunan bangsa, yang mencerminkan keadilan bagi semua pihak,

semua wilayah.

e. Upaya bersama dan pembinaan integrasi nasional memerlukan kepemimpinan yang

arif dan efektif.

Strategi Penanggulangan

Adapun strategi yang digunakan dalam penanggulangan disintegrasi bangsa antara lain :

a. Menanamkan nilai-nilai Pancasila, jiwa sebangsa dan setanah air dan rasa

persaudaraan, agar tercipta kekuatan dan kebersamaan di kalangan rakyat Indonesia.

b.    Menghilangkan kesempatan untuk berkembangnya primodialisme sempit pada setiap

kebijaksanaan dan kegiatan, agar tidak terjadi KKN.

c.   Meningkatkan ketahanan rakyat dalam menghadapi usaha-usaha pemecahbelahan dari

anasir luar dan kaki tangannya.

d.    Penyebaran dan pemasyarakatan wawasan kebangsaan dan implementasi butir-butir

Pancasila, dalam rangka melestarikan dan menanamkan kesetiaan kepada ideologi

bangsa.

e.   Menumpas setiap gerakan separatis secara tegas dan tidak kenal kompromi.

f.    Membentuk satuan sukarela yang terdiri dari unsur masyarakat, TNI dan Polri dalam

memerangi separatis.

g.    Melarang, dengan melengkapi dasar dan aturan hukum setiap usaha untuk

menggunakan kekuatan massa.

Upaya Penanggulangan.

Dari hasil analisis diperlukan suatu upaya pembinaan yang efektif dan berhasil,

diperlukan pula tatanan, perangkat dan kebijakan yang tepat guna memperkukuh integrasi

nasional antara lain :

a. Membangun dan menghidupkan terus komitmen, kesadaran dan kehendak untuk

bersatu.

b.  Menciptakan kondisi dan membiasakan diri untuk selalu membangun consensus.

c. Membangun kelembagaan (pranata) yang berakarkan nilai dan norma yang

menyuburkan persatuan dan kesatuan bangsa.

d.   Merumuskan kebijakan dan regulasi yang konkret, tegas dan tepat dalam aspek

kehidupan dan pembangunan bangsa yang mencerminkan keadilan bagi semua pihak,

semua wilayah.

e.   Upaya bersama dan pembinaan integrasi nasional memerlukan kepemimpinan yang

arif dan bijaksana, serta efektif.

Saran.

Untuk mendukung terciptanya keberhasil suatu kebijaksanaan dan strategi pertahanan

disarankan :

a. Penyelesaian konflik vertikal yang bernuansa separatisme bersenjata harus diselesaikan

dengan pendekatan militer terbatas dan professional guna menghindari korban dikalangan

masyarakat dengan memperhatikan aspek ekonomi dan sosial budaya serta keadilan yang

bersandar pada penegakan hukum.

b. Penyelesaian konflik horizontal yang bernuansa SARA diatasi melalui pendekatan

hukum dan HAM.

c. Penyelesaian konflik akibat peranan otonomi daerah yang menguatkan faktor

perbedaan, disarankan kepemimpinan daerah  harus mampu meredam dan

memberlakukan reward and punishment dari strata pimpinan diatasnya.

d. Guna mengantisipasi segala kegiatan separatisme ataupun kegiatan yang berdampak

disintegrasi bangsa perlu dibangun dan ditingkatkan institusi inteligen yang handal.

Kesimpulan

Dari hasil analisis penelitian tersebut diatas dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Disintegrasi bangsa, separatisme merupakan permasalahan kompleks, akibat akumulasi

permasalahan politik, ekonomi dan keamanan yang saling tumpang tindih sehingga perlu

penanganan khusus dengan pendekatan yang arif serta mengutamakan aspek hukum,

keadilan, sosial budaya.

b. Pemberlakuan Otonomi Daerah merupakan implikasi positif bagi masa depan daerah di

Indonesia namun juga berpotensi untuk menciptakan mengentalnya heterogental dibidang

SARA.

c. Pertarungan elit politik yang diimplementasikan kepada penggalangan massa yang

dapat menciptakan konflik horizintal maupun vertical harus dapat diantisipasi.

d. Kepemimpinan dari elit politik nasional hingga kepemimpinan daerah sangat

menentukan meredamnya konflik pada skala dini.  Namun pada skala kejadian diperlukan

profesionalisme aparat kemanan secara terpadu.

e. Efek global, regional dengan faham demokrasi yang bergulir saat ini perlu diantisipasi

dengan penghayatan wawasan kebangsaan melalui edukasi dan sosialisasi.

Tugas Kewarganegaraan

Mencegah Disintegrasi Bangsa

Oleh:

Baby Indriani – 2010620127

Debora Shanice – 2010130070

Dewi Gloriana – 2010620083

Monica Juliana – 2010130092

Susana Sutanto – 2010620067

Universitas Katolik Parahyangan

Bandung

2010