memperlancar penyaluran dan pencairan dana desa - bbl - ppt... · tahun anggaran 2015 2016 2017...
TRANSCRIPT
Memperlancar Penyalurandan Pencairan Dana Desa
(DD)Studi Pemantauan UU Desa
23 Agustus 2017
• Studi Implementasi UU Desa
• Penelitian kualitatif
Konteks Studi
No Provinsi Kabupaten Desa (nama samaran)
1 Jambi Batang
Hari
a. Tiang Berajo (TBJ)
b. Kelok Sungai Besar
(KSB)
Merangin a. Sipahit Lidah (SPL)
b. Pinang Merah
(PNM)
2 Jawa
Tengah
Wonogiri a. Kalikromo (KLK)
b. Beral (BRL)
Banyumas a. Deling (DLG)
b. Karya Mukti (KYM)
3. NTT Ngada a. Ndona (NDO)
b. Lekosoro (LKS)
BaselineSept–Nov ‘15
Endline
April 2018
PemantauanSatu Pemantau per
Kabupaten
Konteks Studi Pendahuluan Evaluasi Kemenkeu Pembelajaran 1 Pembelajaran 2 Pembelajaran 3 Pembelajaran 4 Kesimpulan Rekomendasi
Perkembangan Kebijakan Penyaluran DD dan Permasalahannya
• DD disalurkan sejak 2015 ke +/- 74ribu desa
• Mekanisme transito Peran Kabupaten sangatpenting
Tahun Anggaran 2015 2016 2017
Jumlah disalurkan Rp 20,8 T Rp 46,98 T Rp 60 T
Tahap Penyaluran 3 tahap 2 tahap 2 tahap
Pengelola Penyaluran Dikelola DJPK Dikelola DJPK Dikelola DJA
melalui KPPN
Daerah
Syarat Kinerja Penyaluran Tidak ada 50% tahap 1
terserap
75% tahap 1
terserap dan
output 50%
tercapai
Konteks Studi Pendahuluan Evaluasi Kemenkeu Pembelajaran 1 Pembelajaran 2 Pembelajaran 3 Pembelajaran 4 Kesimpulan Rekomendasi
Alur Penyaluran dan Pencairan DD
Konteks Studi Pendahuluan Evaluasi Kemenkeu Pembelajaran 1 Pembelajaran 2 Pembelajaran 3 Pembelajaran 4 Kesimpulan Rekomendasi
Evaluasi Kementerian Keuangan danFaktanya (1)
• November 2016• Penyaluran DD TA 2015 dan 2016 telah lebih dari 90%
• Faktanya, kelambatan penyaluran terus menjadiisu• 2015: Hingga November 2015, hanya 37% daerah
menyalurkan 100% DD ke Rekening Kas Desa (Article 33, 2016)
• 2016: Pada Juli 2016, penyaluran tahap I hanya Rp 26,9T dari total Rp 46T (sedikit > 50%) (FITRA, 2016)
• DD hanya soalan menghabiskan anggaran?
Konteks Studi Pendahuluan Evaluasi Kemenkeu Pembelajaran 1 Pembelajaran 2 Pembelajaran 3 Pembelajaran 4 Kesimpulan Rekomendasi
Evaluasi Kementerian Keuangan danFaktanya (2)
Kabupaten DesaDD 2015 DD 2016 DD 2017
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 1 Tahap 2 Tahap 1 Tahap 2
NgadaNdona 3-Aug-15 27-Nov-15 22-Dec-15 15-Aug-16 9-Dec-16 27-Jul-17
Bel
um
ada
dat
a
Lekosoro 5-Aug-15 26-Nov-15 22-Dec-15 28-Jul-16 30-Nov-16 5-Jul-17
WonogiriKalikromo 18-Jun-15 8-Sep-15 17-Dec-15 18-May-16 20-Oct-15 24-May-17
Beral 18-Jun-15 28-Sep-15 20-Dec-15 10-May-16 20-Oct-15 24-May-17
Banyumas
Deling 22-May-15 26-Aug-15 11-Dec-15Tahap I (40%) : 13-Apr-16Tahap I (20%) : 28-Jun-16
5-Oct-16 27-Apr-17
Karyamukti 22-May-15 26-Aug-15 11-Dec-15Tahap I (40%) : 13-Apr-16Tahap I (20%) : 28-Jun-16
5-Oct-16 27-Apr-17
Batanghari
Tiang Berajo 28-Jun-16 24-Oct-16 21-Jun-17
Kelok Sungai Besar
21-Jun-16 20-Oct-16 16-Jun-17
MeranginSipahit Lidah 30 Juni & 18 Juli 2016 15-Nov-16 16-Jun-17
Pinang Merah 26-Jul-16 15-Nov-16 16-Jun-17
Konteks Studi Pendahuluan Evaluasi Kemenkeu Pembelajaran 1 Pembelajaran 2 Pembelajaran 3 Pembelajaran 4 Kesimpulan Rekomendasi
• Tanggal Penyaluran DD ke RKD tiap desa
Faktor Penyebab Keterlambatan
1. Adanya persyaratan tambahan oleh kabupatenatau kecamatan,
2. Lemahnya kapasitas administrasi desa,
3. Adanya perubahan kepemimpinan di kabupatendan di desa, dan
4. Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat
Konteks Studi Pendahuluan Evaluasi Kemenkeu Pembelajaran 1 Pembelajaran 2 Pembelajaran 3 Pembelajaran 4 Kesimpulan Rekomendasi
Pertama: Persyaratan Tambahan dalamPencairan Dana Desa (1)
• Persoalan• Menyita banyak waktu,
untuk menyelesaikansyarat-syarat tambahantersebut
• Biaya lebih besar• Bolak-balik ke kota
kabupaten (WON)
• Muncul jasa percaloan(MER)
• Terbatasnya kapasitasperangkat desa (jumlahdan kualitas) sehingga
Penyelesaian persyaratan pencairan DD dilakukan bersama-sama di salah satu
kecamatan di Batanghari sejak pagi hinggadini hari berikutnya
Konteks Studi Pendahuluan Evaluasi Kemenkeu Pembelajaran 1 Pembelajaran 2 Pembelajaran 3 Pembelajaran 4 Kesimpulan Rekomendasi
Pertama: Persyaratan Tambahan dalamPencairan Dana Desa (2)
• Alasan:• Pemkab atau kecamatan beralasan bahwa tambahan
dokumen persyaratan tersebut sangat penting untukmenjaga prinsip kehati-hatian.• Kesan: makin banyak persyaratan semakin baik tata kelolanya
• Mempertahankan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dariBadan Pengawas Keuangan (BPK).
“Ibaratnya, kabupaten itu ingin selalu mempertahankan WTP, tapimengabaikan kalau di desa orang kesulitan.”
(Keluhan salah satu kepala desa studi)
Konteks Studi Pendahuluan Evaluasi Kemenkeu Pembelajaran 1 Pembelajaran 2 Pembelajaran 3 Pembelajaran 4 Kesimpulan Rekomendasi
Pertama: Persyaratan Tambahan dalam PencairanDana Desa (3)
Dokumen tambahan
Kabupaten
Analisis
BN
YW
ON
NG
AM
ERB
HR
Dokumen Terkait Perencanaan& Penganggaran
1
RPJMDes v v
Tidak semua desa memilikinya dan mampu membuatnya. Kegiatan desa
dalam RKPDes bisa tidak sesuai dengan RPJMDes. RPJMDes terkesan
menjadi dokumen formalitas yang bahkan untuk sekadar merevisinya
menyita waktu lama sehingga menghambat desa
2RKPDes v v v
RKPDes sudah digunakan sebagai alat verifikasi ketika penyusunan
RAPBDes. Seharusnya tidak perlu menjadi syarat pencairan DD.
3
Copy Rencana Anggaran belanja (RAB) v v v v
Dokumen ini pasti dibutuhkan untuk proses pelaksanaan kegiatan.
Dokumen ini sudah bisa dipenuhi oleh semua desa studi, kecuali di
Kabupaten Merangin
4 SK Kades penunjukan Tim Pengelola
Kegiatan (TPK) dan pengelola keuangan
desa
v v v Dokumen ini mudah dibuat dan bisa dipenuhi semua desa
5Desain Bangunan v v
Perlu asistensi intensif bagi desa karena tidak mudah dilakukan oleh
sumber daya manusia di desa
Administrasi Transaksi (juga terlampir pada Permendagri 113)
6
Surat Pengantar Camat v v
Ini bisa mempersulit bila kecamatan bersifat predatory: menetapkan
syarat tambahan lagi. Harus ada penegasan peran kecamatan yaitu wakil
kabupaten dalam memastikan kelengkapan administratif desa
7 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) v v Perlu sebagai alat kontrol akuntabilitas dan mudah dikerjakan
8 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja v v v Mengacu pada Permendagri No. 113/2014. Ini menjadi lampiran SPP
Tidak seluruhnya penting dan mudah
Konteks Studi Pendahuluan Evaluasi Kemenkeu Pembelajaran 1 Pembelajaran 2 Pembelajaran 3 Pembelajaran 4 Kesimpulan Rekomendasi
Pertama: Persyaratan Tambahan dalamPencairan Dana Desa (4)
• Variasi lainnya:• Di Banyumas, lampiran bukti transaksi kegiatan dijadikan sebagai
syarat pencairan.
• Transaksi belum terjadi desa kebingunganmembuka ruangmanipulasi
• Di Wonogiri, desa diminta perkades tentang penjabaran APBDes.
• Di Merangin, untuk menerbitkan SPP, desa harus mengirim suratpermintaan penerbitan SPP kepada BPMPD.
• Di Ngada, desa harus membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) per kegiatan
REKOMENDASIPenambahan dokumen persyaratan tidak diperlukan karena telah diaturdalam PMK dan Permendagri dan dipandang cukup untuk menjagaprinsip akuntabilitas dan kesederhanaan
Konteks Studi Pendahuluan Evaluasi Kemenkeu Pembelajaran 1 Pembelajaran 2 Pembelajaran 3 Pembelajaran 4 Kesimpulan Rekomendasi
Pertama:Persyaratan Tambahandalam Pencairan Dana Desa (5)
• Tambahan persyaratanmenyalahi prinsipkesederhanaan
• Banyak dari persyaratan bahkan tidak diperlukanuntuk pengawasan maupun akuntabilitas.
“Yang paling penting simpel, sederhana, tapi gampang dicek, gampang dikontrol, gampang diawasi. Prinsip di situ. Enggak usah
laporan bertumpuk-tumpuk tapi duitnya juga hilang. Untuk apalaporan itu, untuk apa, engga ada gunanya.”
Presiden Joko WidodoDalam pidato pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan
Internal Pemerintah tanggal 18 Mei 2017,
Konteks Studi Pendahuluan Evaluasi Kemenkeu Pembelajaran 1 Pembelajaran 2 Pembelajaran 3 Pembelajaran 4 Kesimpulan Rekomendasi
Kedua: Peran Kabupaten dan Kecamatan dalamPeningkatan Kapasitas Administrasi Desa (1)
• Persoalan• Persyaratan tambahan tidak sebanding dengan kapasitas dan/atau
jumlah perangkat di desa.• Kualifikasi pendidikan, dan
• Pengetahuan regulasi yang terbatas
• Peran Kabupaten:• Pemda dapat membentuk tim ad-hoc.
• Ngada: asistensi desa mulai dari merencanakan - menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
• Banyumas: Kelompok Kerja Tujuh (Pokja 7) yang beranggotakan OrganisasiPemerintah Daerah (OPD).
• Di kabupaten studi lainnya, fungsi koordinasi dilaksanakan sendiri oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).• Tidak efisien, sulit ditelusuri jika terjadi masalah dan rawan konflik. • Sementara, desa terjauh berjarak hampir 100 km.
Konteks Studi Pendahuluan Evaluasi Kemenkeu Pembelajaran 1 Pembelajaran 2 Pembelajaran 3 Pembelajaran 4 Kesimpulan Rekomendasi
Kedua: Peran Kabupaten dan Kecamatan dalamPeningkatan Kapasitas Administrasi Desa (2)
• Praktik Baik• Kecamatan yang sudah mendapat pelimpahan
kewenangan membantu desa dalam penyusunan APBDes (Batanghari dan Banyumas)*
• Penerapan Sistem Informasi Keuangan Desa (siskeudes) sejak 2016 di Batanghari penerapannya tak langsungmudah
• Perekrutan petugas operator desa memakai ADD Rp 750.000/bulan di Ngada.
Konteks Studi Pendahuluan Evaluasi Kemenkeu Pembelajaran 1 Pembelajaran 2 Pembelajaran 3 Pembelajaran 4 Kesimpulan Rekomendasi
Siskeudes di Batanghari15
Konteks Studi Pendahuluan Evaluasi Kemenkeu Pembelajaran 1 Pembelajaran 2 Pembelajaran 3 Pembelajaran 4 Kesimpulan Rekomendasi
Ketiga: Pengaruh Pemilihan KepalaDaerah dan Kepala Desa
• Daerah yang melaksanakan Pilkada serentak cenderungmengalami keterlambatan penyaluran DD.• Kepala daerah terpilih terlambat mengesahkan perbup yang
mengatur tata cara pembagian DD.• Pjs. Bupati tidak melantik Pjs. Kades yang mengakibatkan perdes
APBDes tidak bisa ditandatangani.
• Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak. Pjs. Kadescenderung menghindari urusan APBDes agar menjaditanggung jawab Kades baru.
• Absence of Authority• Enggan bertanggung jawab• Lag/kelambatan memproduksi kebijakan penting
REKOMENDASIKewenangan pelaksana tugas dalam penyaluran dan pencairan DD ketikaterjadi pilkada/des, atau dalam kondisi darurat perlu diperjelas dandiatur dalam permendagri terkait keuangan desa
Konteks Studi Pendahuluan Evaluasi Kemenkeu Pembelajaran 1 Pembelajaran 2 Pembelajaran 3 Pembelajaran 4 Kesimpulan Rekomendasi
Keempat: Pengaruh Perubahan KebijakanPemerintah Pusat
• Penyaluran DD diubah dari tiga menjadi dua tahap (PMK No. 49/2016).• Penetapan tidak bertepatan dengan timing penetapan
aturan di daerah penyaluran DD terlambat.• Kabupaten Banyumas sudah terlanjur menerbitkan perbup
penyaluran DD tiga tahap.
• Tahap 1 (60%) menjadi 2 sub-tahap (40% dan 20%)
REKOMENDASIPeraturan penyaluran DD tidak perlu diubah setiap tahun. Perubahan bisa dilakukan, misalnya, tiap tiga tahun. PMK tersebut juga harus dikeluarkan paling lambat tiga bulansebelum TA baru, sehingga pemda memiliki cukup waktu untuk menyesuaikan peraturanpelaksanaannya.
Konteks Studi Pendahuluan Evaluasi Kemenkeu Pembelajaran 1 Pembelajaran 2 Pembelajaran 3 Pembelajaran 4 Kesimpulan Rekomendasi
Kesimpulan
• Peran pemerintah kabupaten sangat penting dalamkelancaran penyaluran dan pencairan DD.
• Tambahan dokumen persyaratan vs. rendahnyakapasitas administrasi pemerintah desa menjadipenyumbang utama kelambatan penyaluran danpencairan DD.
• Walaupun demikian, telah muncul beberapainovasi pemda yang perlu dilanjutkan dandiperkuat.
• Di sisi lain, pemerintah pusat bisa menyebabkanketerlambatan penyaluran DD.
Konteks Studi Pendahuluan Evaluasi Kemenkeu Pembelajaran 1 Pembelajaran 2 Pembelajaran 3 Pembelajaran 4 Kesimpulan Rekomendasi
Rekomendasi
• Penambahan dokumen persyaratan tidak diperlukan karenatelah diatur dalam PMK dan Permendagri dan dipandang cukupuntuk menjaga prinsip akuntabilitas dan kesederhanaan
• Peningkatan kapasitas administrasi desa harus menjadi prioritaspemerintah daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui koordinasiantarOPD dan peningkatan peran kecamatan, serta penggunaanteknologi informasi. Peran OPD dan kecamatan perlu diatur dalamkebijakan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
• Kewenangan pelaksana tugas dalam penyaluran dan pencairanDD ketika terjadi pilkada/des, atau dalam kondisi darurat perludiatur dalam permendagri terkait keuangan desa
• Peraturan penyaluran DD tidak perlu diubah setiap tahun. Perubahan bisa dilakukan, misalnya, tiap tiga tahun. PMK tersebutjuga harus dikeluarkan paling lambat tiga bulan sebelum TA baru, sehingga pemda memiliki cukup waktu untuk menyesuaikanperaturan pelaksanaannya.
Konteks Studi Pendahuluan Evaluasi Kemenkeu Pembelajaran 1 Pembelajaran 2 Pembelajaran 3 Pembelajaran 4 Kesimpulan Rekomendasi
Terima Kasih