ITAilTOR III'IN'UZULISFLI ilAsUTIOT{ & REI{AI{

AdYokat & B*'nsultan HukumJl. Nibung II No. 56, .Medan, 20112 Indonesia

Ptrone {06U 4L57782, Fax (f}61)a576930Email : zul-rrst sh@5rahoo.com

Kepada Yang Terhormat,KETUA MAIII(AMAH AGUNG R.Idi-JAKARTA. ...

Melalui :

KETUA PENGADILAN NEGERII{ELAS I-A PekanbaruDi-Pekan Baru.

Hal : MEMORI PENINJAUAIT I(EMBALI ATAS PUTUSAI{

PERIGRA PIDANA Reg. No. tolPtd.Sus/2Ol I/PN-PBRa

Tanggal 22 Desembet 2OL2.

Dengan Hormat,Yan[ bertanda tangan dibawah ini :

..

1. Ir. zlIr,IKIFlLr NASUTION, SH.MH.2. FAISAL SAIDTSH. '

3. ROTUA GIILTOII,'SII. r',' :i , i - ' ,. , ,

4. HARYAIII NASUTION; SH.

Advokat-Advokat / Konsrrltan Hukum pada,, ,' .', : : ' Kantor Hukurn , r-.

ZVLKJTFLI NASUTION & REI(AN

berkantor di Jalan Nibung II No.56 Medan, Tel. (061) 4157782, Fax (061)

4576930, Email : zul nstsh(4ahoo.com bertindak baik bersama-salna

maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April

z}L2,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Hukum

klien kami yang bernama :

Na-ma lengkap

Tempat lahir

Lfmr/r-nq8rnl l,ahir

*lhfu Urn-"-;-

H. ARWIN AS, SH.

Bengkalis

59 Tahun/ 10 Juni 1952

Laki-laki

Indonesia

Jl. Raya Kecik No. 3 Siak Sri Indrapura

atau Jalan Singgalang , Pekanbaru.

'i?= .ffi

Negaraan

Agama

Pr:kcrinatr

Pencllellkn,n

1. Bahwa klien kami tersebui

: Islam

r Ms"ntnn ISuPnl"i $ink,

lS* L

;.:r,;i"'ii'il pefkara Pidana Reg.

lo/Pid.sus/2O11/F3{-PSR b*s"status sebagai Terdakwa dan

pgngadilan Negeri Kelas ' ,", i)ekan Baru pada tanggal 22 Desember

telah diperiksa dan diL:. "ri'dengan amar putusannya sebagai berikut :

4]'.

s).

No.

oleh

2011

1). Menyatakan Terdakwa H.ARWIN AS, SH. Tetah terbukti secara sah dan

...,,diqiyakink3ni;bersalah melalmkan tindak pidana KoRUPSI SECARA

BERSAMA-SAMA;

2), Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 4 (emPat) tahun; '

3).Menenapkanmasapena!.r4nanyangtelahdijalaniTerdakwadikurangkanseluruhnyadaripidanayangdijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp'

2OO.oOO.OOO,- ( dua ratus juta rupiah ), apabila denda tidak dibayar

diganti (subsider) dengan pid.ana kurungan selama 2 (dua) bulan;

6). Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp'

85O.OOO.OOO,-(delapan ratus lima puluh juta rupiah) ditambah us $

2OOO.- (dua ribu dollar Amerika Serikat), dengan ketentuan apabila

Terdakrva tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam

r*,aktu 1 (satu) bulan sesudah perkaranya memperoleh putusan

pcngaclilan yang berkekuatan hultum tctap, mokil hut'ltr l-rcttclttttyit

akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti

tersebut. Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi

untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan

pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

=1. Menetapkan borang-bararlg bukti ben-rpn :

{1,}. uang Tunai sebanyak Rp. 3OO.OOO.OOO,- (tiga ratus juta rupiah)

]rang dislta dari SUNARIYO pada tanggal 25 Februari 2010 (BI3-

7s$y,

(2l.uang tunai seba,nyak Rp.20o.ooo.ooo,- (dua ratus juta rupiah)

:: , yang disita dari lSuNARIyO pada tanggal 26 April 2010 (BB-799);

DiramPas untuk Negara

: Barang b,uk"tt benlPa :

(3). Surat K*putusan Menteri ll:i:iam Negeri dan Otonomi Daerah

Nomor ',.3L24-i?4 t:Lhun 2001, dan seterusnya sampai dengan

nomor (llz2lyaitu padri hal -nan 363 sampai dengan halaman 467\

putusan pengadilan Negeri itelas I-A Fekan Baru Register Perkara

, No. 1O/Pid"Sus/2O1IIPN-FSR tersebuU

, g).. Mengkr.rkum i. . iakwa ,"tembayar biaya perkara sebesar Rp' 10'000'-

(sePti r'ibu n-rnrnh)'

2. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Pekanbam Register

perkara No. 1OlPid.sus/2O11/PN-PBR tersebut telah diajukan dan

dimintakan permohonan Banding pada tanggal 27 Desember 201 1' sesuai

dengan akta permohonan Banding Nomor: 09/Akta,Pid'Sus/ 2OIl I

PN.PBR, dan kemudian.terhadap permohonan Banding ini telah dicabut

pada tanggal 17 Januar{ 2011 dengan Akta Nomor: O9/Akta,Pid'Sus/

2OII/PN.PBR, dan Klien kami H.ARWIN AS,SH. telah melaksanakan isi

putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A, Pekanbaru Register Perkara No'

10/ Ptd.s ns | 2oLu PN-PBR tersebuq

3. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Peninjauan Kembali yang

diajukan oleh Klien Kami H.ARWIN AS, SH. tanggal 3O April 2O12, cian

tclrlr clielrrftnplcnn prrelrr l(elrturitcrulr.u-t l)etrgrrc'lilr,rtt Ncg',eri lirlrrll lA I'r:l<rttt

Baru No 0l /t lrt susllsl{/2012/l'N,FBI{ tnnggnl 03 Mci :tOl?, tct'ttyttltt

klien kami H.ARWIN AS, SH. tidak sependapat dan sangat keberatan serta

menolak dengan tegas terhadap penerapan hukum Pulusan Pengadilan

Negeri Kelas I-A Pekan Baru dalam Register Perkara No'

lo/pld.Sus11ALL|PN-PBR tersebut, dan selain itu adanya bukti baru

tlfOVOEUl. serta disamping itu juga putusan tersebut tidak didasarkan

pg'da pertimbangan hukum yang benar yang didasarkan pada fakta-fakta

persidangan melainkan hanya melegitimasi surat dakwaan dan tuntutan

Ilbnunnrt Umum, serta tidak menerapkan cara-cara mengadili yang benar

sUsgaimana gimaksud dalam pasal 160 ayat I huruf c jo. Pasal 185 ayat

, .l WipT:Undang-Undang No 8 tatrun 1981 maka oleh karena itu

ililtilt{"

II#!

fr,flNl

I

Futusan Pengadilan Negt: i Kelas I-A Pekan Baru Register Perkara No.

lolpid.sue | 2ot1 / PN-PB].I tersebut haruslah DIBATALI(AN;

4. Bahwa adapun r,"LA'IAItr-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI terhadap

putusan Pengadilarr Negeri Kelas I-A Pekan Baru dalam Register Perkara

No, 1olPid.Sus/2(31l/Plf'PBR tersebut, kami ajukan dalam MEMORI

PENINJAUAN KEI\tBAr,i rni disusun dengan aiasan-alasan hukum

berdasarkan pasal 1263 oY':i1 2 KUHAP sebagai berikut :

.:. BAB-I: KEAL: }:A iIU; YANG MENIMBULKAN DUGAAN KUAT,

BAI.I:"JA JIFIA KFADAAN ITU SUDAH DIKETAHUI PADA

i\ lU fill- ilc BF:RTANGSUNG' HASILNYA AKAN BtrRUPA

PUTUSA: i,IIBAS ATAU PUTU$AN I,NPAS DN RI SI'GAI,N

TUNTU'|AN HUKUM ( NOVOEM );

* BAB-II: KEAI] ,{Iq SEBAGAI DASAR DAN ALASAN PUTUSAN YANG

TEL,*l} TERBUKTI ITU, TERI'IYATA TELAH BERTENTANGAN

.i. BAB-TIi:

SNTU DENGAN LAIN;

PF:O'IERAPAN HUKUM PUTUSAN TERSEBUT DENGAN JELAS

MFJMPERLIHATKAN SUATU KEKHILAFAN MAJELIS HAKIM

ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA;

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN.* .BAB-IV:

BAB-I

KEADAAT{ BARU YA}IG MENIMBULI{AN DUGAAII KUAT, BATIWA JII{AreADAAN ITU SUDA}I DII{ TA}IUI PADA WAKTU SIDAI{G BERLAIYGSUNG,EASILITYA AKAil BERUPA PUTUSAIY BEBAS ATAU PUTUSAT{ LEPAS DARI: -

SEGALA TUNTUTAMUKTTM { NOVOEM I:

1) Bahwa Keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika

keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang berlangsung hasilnya

akan bempa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan

hukum terhadap Klien kami H.ARWIN AS, SH. dalam Putusan

Pengadilan Negeri Kelas I-A Pekanbaru Register Perkara No.

1O/Pid.Susl2Al 1/PN-PBR tersebut, yaitu kami mengajukan Salinan

putr-rsan Mlhkamah Agung R.l No. 746 KlPid Sus/2OOg tanggal 3

egushl>2{09 dalam perkara H. TENGKU AZMUN JAAFAR, SH. sebagai

bukti baru ( Nov'.r*m ) dalam Peninjauan Kembali terhadap putusantersebut; .,

'

2) Bahwa d.nlam p :tusan Mahkamah Agung R.I No. 746 K/pid susl2009tanggal 3 Agustus 2009 dalam perkara H. TENGKU AZMUN JAAFAR, sHpada hak:man 135 1 sampai dengan 1368 telah mempertimbangkankeberatan yang dilakr ikan oleh PT. Mitra Hutani Jaya dan PT. SatriaPerkasa *Agung, yang mengajukan Io (sepuluh) alasan hukum ke

Mahkamah Agung R.I, dari 10 {sepuluh} alasan hukum tersebut ad,a 2

(dua) alasan, hukum yang pada pokoknya sama dengan perkara Klienkami H.ART$/I}; f.iri, $H. dalam Putusan. Pengadilan Negeri Kelas I-APekantr*i-;,r Register Perkara No. 1O/Pid.Sus/2Ol 1/PN-PBR tersebutyaiiu ? Bahuta'd"ari 15 $itma belas) ruPHHK-HT Aang diterbitkan BupatiPelalawa.n.' ,.sebagaimana : dakwaan Penunfut (Jmum B (delapan)

diantarangal |termasuk . Pemblwn, tceberatan telah memperoleh uerifikasidaritMenton Kettatanan R,.I sesuai dengan prosedur d.a6 tata cara d.alam

Perntenhitt::.; No. , p.05/ Menhut-Il/ 2005 jo. permenhut No. p.o1/ Menhut-

II/2006 teitang uerifikasi ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kagu pad.a

Hutan AIam dan atau pada Hutan Tanaman Vang d"iterbitkan olehGubentur atau Etupati/Walilcota '(eopg terlampir). Bahkan kemud.ian

I

ruPHIIK-HT .!an7 diterbitkan Bupati sebelumnga diperbaharui dandigantik:an d.engan SK Mentei Kehutanan R.I, hal mana menimbulkanimptikast bahwa secara guridi.s penerbitan MPHHK-HT bagi pemohon

lceberatan telah tepat dan benar menurut hulum kehutanan, sehinggalceputusan otoritas tertinggi bidang kehutanan tersebut merupakandiskresi gang tidak tepat dinilai/diuji oleh pengaditan pid.anna. Demikian

wlq lcepufitsan Pengadilan Tinggi aang mengqmaratakan ke j Sperus alwan ters e but s ang atlah tid ak b erke ad.ilan, karena s e akan - ak antidak menglwrgai / mengakui upava / niat baik perusahaan Aang telahtwengajukan uerifikasi bahkan telah memperoleh pengesahan d.ari otoitastertinggi bidang kehutanan atas rupHHK-HT aang diperolehnya. sehinggaterlccsan pihak Aang telah taat hulstm d.alam mengiktti proses uerifikasitidak memperoleh perlindungan hulwm maupun kepastian hukum.,, danalasan selanjutnya yaitu : " Kepmenhut No. io.I/ Menhut-Il/ 2ooo danKepmenlut No. 2L/Xnfn/2OOj tidak memiliki kelstatan mengikat begiPenwhon Xe@ pertimbangan putttsan pT Tipikor halaman836'alfuta,. 7 M wlahatoh l-S t:rntcnhn,-t,t ttona-,L

-.,

pemohon keberatan) belum memenuhi ketenfiian Kepmenhut

No.10.1/Meinhut-Il/2000 dan Kepmenltut No. 21/Kpts-II/2001.

Pertimbangan mana menurut hemat Pemohon Keberatan tidaklah tepat,

karena keberadaan kedua Kepmenhut tersebut sebagai pedoman bagi

Kepala Daerah dalam menerbitkan IUPHHK-HT ( bersifat mengikat bagi

Kepala Daerah) dan bukan mengikat bagi publik termasuk pemohon

keberatan. Terlebih keberadaan kedua Kepmenhut tersebut hinggasaat ini1

belum pemah didafiarkan dalam Berita Negara, Aang seeara guridis

berakibat tid.ak memiliki,kelqatan mengikdt bagi publik. Selain itu juga

Kepmenlant mana hangalah merupakan KTUN Umum bukan termasuk

katagori perundang-undangan sesuaf Tap MPR tahun 2OOO ( Aang

terendah adalah Keppres dan Perda ) oleh karenanga keberadaan kedua

Kepmenhttt tersebut secara guridis tidak dapat dijadikan dasar dalam

memidanakan (memerintahkan perampasan) bagi Pemohon Keberatan

selalu pihak swasta/ publik. Bahuta demikian pula bila mengaal

Perund.ang-und.angan diatasnga, dalam hal ini UU No. 41 iahun 1999 dan

PP No. 6 tahun 1999 (tercantum dalam konsideran kedua Kepmenhut)

tertihat bahwa krite:ia hutan tanaman Aang diatur dalam kedua

Kepmenhut justru bertentangan dengan undang-undang Vang diatasnga.

Dimana dalam Penjelasan umum (bagian tJmum) W No.41 tahun 1999,

kriteria areal hutan tanaman dipioritaskan pada hutan Alam tidak

produktif, sedang pada pasal 12 PP No. 6 tahun 1999 kiteria hutan

tanaman berad.a pada areal Vang tidak dibebani hak. HaI mana

bertentangan dengan isi kedua Kepmenfutt Aang mengatakan areal hutan

tanaman berada pada areal Non ltutan ( semak betukar, padang alang-

alang, dan tanah kosong ). Kedua Kepmenhut tersebut secara substansijustru telah bertentangan dengan undang-undang diatasruta dan

karenanya 86c;a.ra lt,u.ltu"rn, l,klctk merndlCki kekurilan. rnuttlikttl, tt:rlt,ltilt Iihtdipergunakan untuk memidanakan (merampas hasil kagu) Pentel'tort

keberatan. Bahwa dalam perkembangannAa Menteri KeLuttanan sendiri

telah mencabut kedua Kepmenhut tersebut secara bersamaan melalui

Kepmentutt No. 32/ Kpts II/ 2003 tanggal 5 Februari 2Affi FopA terlampir),

sehingga dalam kontelcs pidana seharusnga diterapkan

Icetenfuan"/ perafiiran Aang menguntungkan sebagaimana petnberlakuanz

ctzas transitpmVa dala7n pasal 1 agat 2 KUHPktarLa."

1I

Li

'l

i

;

I

l

3) Bahwa terhadap ?..:isa.l: keberatan tersebut dalam putusannyaMahkamah Agung rt.I No. 746 Ki rlid sus/2009 tanggal 03 Agustus2oo9 dalam perka. a H. TENGKU AZMUN JAAFAR, sH. pada halaman1368 pada alinea 2 dan 3 telah mempertimbangkan dan menerimaalasan keberatan F rnohon Keberatan sebagai berikut :

* " Menimbang, b'zhwa +ekalipun surat lceberatan pihak ketiga tersebutdiatas diajukc t dtluar alasan-alasan kasasi akan tetapi telahmengajukan kr lrqtan telah sesuai d.an memenuhi ketentuan(diajukan da'!nn; ,,:"nggang waktu) sesuai d.engan w 3 j tahun rgggJo. llr.i N. ') tartun 2001, maka Mahkamah Agung berpend.apatbahwa permohonr.;, dapat dipertimbangkan d.alam konteksperlindungan huktm terhadap kepentingan pihak ketiga gangberitikad baik]'

* " Menimbang sebagaimana dikemukakan pad.a prinsipngaperampasan harta bend.a secara pidana sebagai tambahan (ad.ditionalpunishment) tid'ak bole*t, mengganggu / merugikan kepentirtgan pilrty.ketiga aang beritikad baih harus dimaknai bahwa sekalipun terha4appittak ketiga selainnga tidak mengajukan keberatan, akan tetapi demilntktm pihak ketiga , lang ', beritikad baik perlu ditindungikepentingannya." " ..

4) Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung R.lNo. 746 K/pid Sus/2O09 tanggal OB Agustus 2009 dalam perkara H.TENGKU AZMUN JAAFAR, sH. dapat dimaknai dari ls perusahaan yangmernperoleh IUPHHK-HT di Kabupaten pelalawan, g (delapan)Perusahaan pemegang IUPHHK-HT yang telah dilakukan verifikasimendapat perlindungan dengan kuatifikasi beritikac baik;

5) Bahwa jika dihubungkan dengan perkara Klien kami H.ARWIN AS, SH.d*11* h:tusan Pengadilan Negeri Kelas I-A pekanbaru Register perkaraNo' 10/Pid'Sus/2o11/PN-PBR tersebut maka dari seluruh perusahaanyang telah mendapat IUPHHK-HT dari Bupati siak, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut umum telah memperoleh verifikasi dariKemeqrterian Kehutanan yaitu :

\i' er ) uauonar Trmber and Forest product mendapatkan surat

kfutusan tentang Pemberian Hak Ijin usaha pemanfaatan HasilHutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) dari Bupati Siak

dengan . unat Keputusan Bupati Siak Nomor:o6lrrrpHHKr nr2wg/ tanggar 3 Febmart 2oo3 tentang pemberranHek IUpHHK-HT seluse + 9.200 (derapen rrbu du' rntuef hcktardi Kabupat.*- stak ditandatangani H. ARWIN As, sH, telahdiperbarui '- i Menteri h"ehutanan R.I yaitu izin yT.Nasional TimberAnd Forest r lduci, ..lengan Surat Keputusan Menteri Kehutan No.sK2r /Menh. t-rr/2ao7 ta::;,;,,;mt 0s Januari 200;, *;;;, KepurusanMenteri Kei fanan No. rK2l/Menhut _rr/2oor tanggal os JanuariQ.OO7, rrlLii<;-; uerraku Fr.: ;"k tanggar 3 Februari 2003, merupakanpenguatan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor:O6lIUpHHIKltt/ZG*B raaggal B F.ebruari 2OO3;ii' pr. seraya sraxnber r,,estari mendapatkan IUPHHK_HT berdasarkanKeputusan Bupati siak, Nomor: o3/IupHH:KlllzOOg tanggal 27Januari zoog tentang pemberian Hak Ijin Usaha pemanfaatp.n

Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman seluas r16.g75 Ha diKab. Siak .' rr Uin pT Seraya Sumber IIr4en reri lretrutanan R, r, dengan il ;JJr::;T::f iffi::No' sK22/Menhut -itlzooz tanggal 0s Janua ri 2oa.,dan dinyatakan

:::1":: j€iak 27 Janua!, 2oos, merupakan verfikasi Keputusan''::::o'*siak' Nomor: o3lrupHilxttt2oos tanggar 2z Januari2003;

iii' pf' Bina Dayd Bintara memperoreh surat Keputusan Bupati siakNomor ozrrv'.*H*rrr2oo' tanggal ro Januari 2oo3 tentang IjinUsaha pemanfaatan Has' Hutan Kayu (IU'HHI{) Hutan Tanamanseluas * g.O0O Ha di Kabupaten Siak r }lang ditandatangani olehBupati siak H. ARwrN As, sH. terah aiu.rnriu"' ;;-;menterianKehutanan dan diberikan surat Keputusa" ,.;;.; il;;T""sK6a/Menhut-rr/2007 tanggal 23 pebruari 2007 dan dinyatakan, berlaku sejak tanggal lg Januari 2003 merupakan verfikasiKeputusan Bupati siak, l\Iomor: ozllvrln]HjKluzxxg tanggal 1gJanuari 2OO3:

iv' PT'BaIai Kayang Mandiri menerima surat Keputusan No.o4/rupHHK/rr/2o03 tanggar 03 Februari 2003, ten;;;;" usahaPemanfaatan Has' Hutan Kayu (IU'HHK) Hutan Tanaman diT5o::i"n

siak, vans ditanda tangani oreh Bup"r, *,"u1^0",, tcralr

llrnnli:i oreh Kementerian Kehutanan dan diberi surar Keputusan

fenteri Kehuhnan No. sK2'/Me nhut-Il/2ooz tanggar 05 Januari

\

2w7 dan Uin dinl"atarran berlalm sejak 03 Februari 2003,menrpakan verlikasi dari Keputusan Bupati siak, Nomor:O4IIIIPHIil,K,|[U2(X)3 tanggal,0S tr ebruari 2OOg.

v. FD- Rimba Mendau Lestari, menerima surat Keputusan Nomor :

O5/IUPH HK/lI/2oo3, tangga' 3 Pebruari 2oog tentang pemberianHak IUPHHI., Huta'r tar irn?an kepada pr. RIMBA MANDAULESTARI ',,.r"ras * 6..,t0U hektar di Kabupaten $iak yangdttandetang"ini oleh f'1, ;'r,RWIN, A.S., gH. Dan tiin tersebut telahdivorilikasi dan dipe:-i.rxrui dengan Surat Keputusan Menteri KehutanNo. sKss2/Me': i: rt-ll/ 2006 tanggal 22 Desember 2006, dandinyatakan mui:*i berlaku sejak 03 Februari 2oos, merupakanverfikasi dari Surat Keputusan Bupati siak, rvomor:OS/IUPHHK/:[/2OOg tanggal OB Februari 2OOO.

6l Bahwa oleh karena dalam putusan perkara Klien kami H.ARWIN AS, SH.dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Pekanbaru Register perkaraNo. lolPid.sus/2Oll/pN-pBR tersebut pada haraman g44 sd. 34spertimbangan hukumnya menyebutkan:

' Menimbang, bahwa rangkaian 'perbuatan Terdakwa menerbitkanIUPHHK-HT telah mengakibatkan kerugian keuangan negarasebagaimana diterangkan ahli NASRUL wATHoN, Ak dari BpKp dalampersidangan perkara ini sejumrah Rp.3or.653.7g9.o9r,gg (tiga ratussatu miliar enam ratus lima puluh tiga juta tu.luh ratus delapan puluhsembilan ribu sembilan puluh satu rupiah koma delapan puluhdelapan sen) yang berasal dari

setelahdikurangkan setoran propvisi sumber Daya Hutan (psDH) dan danaReboisasi (DR), serta sebngaim&n& sllrAt nomor : $R- lc)17 /n6/01 /2010lqltggsl l{J lJ€cOml"ret' 2010 perihal lnpornn lrusil Arlrlir rlrrlirrr rirr;4r'rperhitungan kerugian keuangaR negara/ daerah clalam pcncr-bit*n lzirrusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK_HT) tahun 2001 sd. 2o0g diwilayah Kabupaten siak kepada sejumrahperusahaan yang diikuti dengan penerbitan Rencana Kerja TahunanfRlfi) periode 2OOg sd. 2OO7,

halaman 351 pertimbangan hukumnya menyebutkan :

bahwa dari fakta yuridis sebagaimana diuraikan diatas,telah' did{nva -,- merak.kan beberapa perbuatan yang

li|i

ir

hi

i:irj,;

'l

Il

':

,t

I{t

sebenarnya masing-ilr*sing perbuatan tersebut diancam dengan

hukuman tersen<Iiri, 'yaitu dengan diterbitkannya IUPHHK-HT oleh

Terdalara terhadap sdi:'i perusahaanpun sebenarnya sudah merupakansatu tindak pirl- ra yang diancam dengan hukuman tersendiri, karena

terpenuhinya ru& unsur rr:':dak pidana korupsi yang didakwakan,

akan tetapi pa;ur kenyataa:irrya Terdakwa menerbitkan IUPHHKHT

tersebut terhadap lima 1,rrlrsahaan. Dengan demikian penerbitan\..

kelima IUPHHKHT. tggs

keJahatan. akan tetapi Terdakwa atas perbuatan-perbuatannya tersebut

diajukan didepan Pengadilan secara bersamaan dalam satu surat

dakwaan;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Pekanbaru Register Perkara

No. 10/Pid.Sus/2O11/PN-PBR tersebut tidak mempertimbangkan

tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan

Tanaman yang telah diverifikasi dan diperbarui oleh Pemegang otoritas

tertinggi dibidang Kehutanan yaitu Menteri Kehutanan R.I sebagai ltikad

baik, sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah

Agung R.I No. 746 K/Pid Sus/2009 tanggal O3 Agustus 2OO9 dalamperkaia H. TENGKU AZMUN.nnf'ARl SH.\.

Bahwa dengan demikian jika keadaan sebagaimana tersebut diatas itusudah cliketahui pada walctu aiclang bcrlangsung hnsilnya nl<nrr bcnrl:lrputusan 'bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukunrterhadap Klien kami H.ARWIN As, sH. dalam Putusan Fengadilan Negeri

Kelas I-A Pekanbam Register Perkara No. to/pid.sus/2o1I/pN-pBRtersebut;

iO) Bahwa oleh karena itu sangat beralasan hukum bukti baru ataukeadaan banr ( Novoem ) yang kami ajukan pada yang Mulia Ketua

Mahkamah Agung R.l yang memeriksa perkara ini dapat menerima danmenjadikan dasar pertimbangan untuk melepaskan Klien kamiH.ARWIN AS, Sg. dari segala tuntutan hukum;\

\\

l

ll

t.

!i

8)

e)

BAB - II

KEAI'AAIY SEBAGAI DASAR DAIT ALASAIY PUTUSAN YAI{G TELATI

'TEnsuKTr rru, TERIryATA TtLl$r BtRTENTAt{eAt{ sATU DENeanT

LAINITYA.

I. PERTIMBANGAN HUKUM TPT,ETT BERTENTAI{GAIT SATU DEIVGANI.,AINIYYA :

tr - Pada halanm.n 338 alinea 3, 4 dan 5 Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A

Pekan Baru No. 1O/Pid.Sus/201 1/PN-PBR tersebut, menyebutkan : _

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalcrrn Nc;ta

Pembelaannya mengatakan bahwa sebagaimana pendapat Ahli Dr. ChairulHuda, SH, MH, mengatakan pendapat Ahli Prof. Muhammad Abduh, SH,

yang mengatakan bahwa IUPHHK - HT yang diterbitkan oleh Bupati Siak

suatu beschiking yang bersifat heteronom artinya izin tersebut baik dalam

proses penerbitannya maupun daya berlakunya tidak mutlak berdiri

sendiri, izin tersebut tidak dapat dioperasionalkan atau diberlakukan tanpa'4.

adanya izin operagional dari Dinls Keh3rtanan Propinsi Riau dalam bentuk

Rencana Kerja,,Tahunan (RKT) i .. :

Menimbang, bahwa terhadap .pandapat Penasihat Hukum Terdakwa

tersebut Majelis memandang bahwa Keputusan Pemberian Hak IUPHHK-HT

merupakan dasar dari Penerbitan ijin operasional berupa UBKT dan atauRKf, sebab kalau tidak ada terbit IU|HHK-HT maka tidak diterbitkanLJBI'.ff dan atau RKT pada lokasi IUPHHK-HT tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwadatam Nota Pembelaannya yang mengatakan bahwa bahagian huruf Eangka 2 tentang Pelestarian Alam dalam lampiran Keputusan pemberian

hak IUPHHK - HT adalah Kewajiban untuk membuat Enclave yang terdapatd.elarn Izin tersebut, Mqielis tidak sependapat oleh karena yang wajib diEnclave adalah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan MenteriKehutanan Nomor 10.1/Kpts-ll/2000 Pasal 3 ayat T yatg berbunyi, ,,

bagian-bagian yang masih bervegetasi Hutan alam di dalam areal usahaHutnn tanaman, di Enclave sebagai blok Konscrvasi lrr"rl.ul< r.lin<lnl<ur.r

IElrgamanan oleh Pemegangrzin usaha hutan tanaman yang bersangkutandari gangguan, sehingga dapat berkembang menjadi hutan alamyang dalam hal mana juga diterangkan Ahli Dr. Ir. sugeng widodo

il

{I

:lt

ItI

dalam

Bahwa periimbangan hukum tersebut diatas sangat nyata adanya

pertentanga.n satu dengan lainnya, yaitu :

l.l. Bahwa clisatu pihak Majelis Hakim mengakui Pemberian Hak

IUPHHK-IIT mertrpakan dasar dari Penerbitan ijin operasional berupa

UBKT dan 411;', I{KT, akan, tetapi disatu pihak tidak sependapat

d,..:gan pendapat Ahli Dr. Chairul Huda, SH, MH, mengatakan

pendapart Ahli Prcf. Muhammad Abduh, SH, yang mengatakan bahwa

IUFHI-IK ]'ftf ..ang diterbitkan oleh Bupati Siak suatu beschiking

yang $*irsifat hetelono* u:!i:-y1.rtttt tersebut baik dalam pro:es

-" -':penerbitannya. m aupun, daffbeilakunyd;tidak mutlak berdiri sendiri ;

1,-2. Bahwa disatn pihak Majelis Hakim mengakui Pemberian Hak

IUpHHK-HT rnerupakan dasd,dari Penerbitan ijin operasional berupa

:inya'sebagai sebuah putusan, akan tetapi

disatu pihak Majelis Hakim tidak mengakui maksud dari IUPHHK-

HT tentang bahagian huruf E angka 2 tentang Pelestarian Alam

dalam lampiran Keputusan pemberian hak IUPHHK-HT adalah

Kewajiban untuk membuat Enclave yarrg terdapat dalam lzin tersebut

yang tersebut dalam lampirannya, Majelis telah menilai atau

membantahnya dengan Keputus,an Menteri Kehutanan Nomor

1o.1/Kpts-ll/200o Pasal 3 ayat 7 yar:rg berbunyi, " bagian-bagian

yang masih bervegetasi Hutan alam di dalam areal usaha Hutan

tanaman, di Enclave sebagai blok Konservasi untuk diadakan

pengamanan oleh Pemegang izin' usaha hutan tanaman yang

bersalgkutan dari berbagai gangguan, sehingga dapat berkembang

menjadi hutan alam yang baik", dalam hal mana juga diterangkan

, e! Dr. Ir. Sugeng Widodo dalam Persidangan perkara ini, dimana

yang menjadi dasar penilaian atau bantahan Majelis Hakim tersebut

menrpakan pedoman Enclave yang terdapat dalam Izin tersebut yang

tersebut dalam lamPirannYa;

MLJB, Eliatrwa disatu pihak Majelis Hakim mengakui Pemberian Hak

ILJPHHK-HT merupakan dasar dari Penerbitan rjin operasional,

menlandung makna Majelis Hakim mengakui sebagai sebuah\

putu$an tata usatra Negara, akan tetapi dilain pihak Majelis Hakim

Elat mengakui UBlff dan RKT s€bagai iiin.operasional, padahal ijin

operasional Jia?'iii dinrarksrrd oleh Majelis Hakim tidak ada

diperintahkar: atau dirr.aksutiiair aAam Pemberian Hak IUPHHK-HT;

Ashsa' Pada halan:an 337 tirlea ke3 dan halaman 338 alinea 1 Putusan

*ogadilan Negeri Kel:rs I-A 'ekan Baru No. 1O/Pid.Sus/2011/PN-PBR

tffiaruebut menyebutkan :

Dlenimbang, bai I ke1"

XNI.IPHHK-HT lGlima perusa l- i tersebut ;r*lrla menimbang huruf (b)

mmyi o bahwa dalar.n rangka F,r,;i,.,cirikan kepastian hukum dan agar

pnfaatan hutan di 'rksai:.al(an sesuai dengan ketentuan peraturan

pcrundang-undang:ln y,ng berlaku";

ilcrrimbang, bah'.',:l butir kedua belas keputusan-keputusan tentang

kmbaharran IUPHHK-HT ke lima perusahaan tersebut mengatakan

ncprusan tentang pemberian IUPHHK-HT yang diterbitkan oleh Bupati

SSnh dimaksud tidak berlaku lagi;

&rilfrmbangan hukum diatas jika dihubungkan dengan Pertimbangan

ffiuhrm pada halaman 339 alinea 2, menyebutkan :

Mcrrimbang, baiiwa Majelis tidak sependapat dengan Penasihat Hukum

Tbrdafrsa dalam Nota Pembelaanlya dengan mensitir pendapat Ahli Dr.

@uI Huda, SH, MH, mengatakan perbuatan hukum dalam bidang

h;*rrrranarl .terlebih dahulu diselesaikan dengan peraturan aslinya yaitu

[Jl@dang:undang nomor 4L Tahun \1999 tentang Kehutanan untukmlrmncmtukan predikat perbuatannya dan tidak dapat langsungrnnnmmssunakan Pasal 2 maupun pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahunUltttl mclainkan Undang-undang nomor 4L tahun lggg, yang berlakuilddah Azas Lex specialis derogat sistematik derogat generalis, oleh karena

Tmnn-k pidana kehutanan yang diatur dalam Undang-undang nomor 41

lM!fom f999 tentang Kehutanan tidak dapat diterapkan terhadap perbuatan

Uhldokma yang menerbitkan IUPHHK HT kepada lima perusahaan

sehingga dalam hal ini tidak tepat menerapkan Azas lex specialis

fu%Et sistematik derogat generalis;

Ma pertimbangan hukum tersebut diatas sangat nyata adanya

Irtniangan satu dengan lainnya, yaitu :

I-Ir. *ry" disatu pihak M4jelis Hakim mengakui Pemberian Hak

n 'P1iHX-HT dan pembaman IUPHHK-HT tunduk kepada ketentuanj

rsuhdang-undangan yang berlaku, dalam pembaharuan IUpHHK-

HT oleh-Menteri Kehutanan dan )rang menjadi dasar dari Penerbitan

pembaharut. I ijin kepada pemsahaan-perusahaan dimaksud adalahUndang-undang teni.u.g Kehutanan, akan tetapi dalam pertimbanganberikutnya Ma-ielis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Ahli Dr.chairul Huda, :iH, MH, mengatakan perbuatan hukum d.alam bidangkehutanan te: :bih riahulu diselesaikan dengan peraturan aslinyayairu undang-ur:dar:g na::nor 41. Tahun rggg tentang Kehutananuntuk menentukan predikat perbuatannya;

4,2- Bah*a selain it'.r disatu pihak pertimbangan hukum Majelis Hakimmengakui ten:ang pembaharuan IUPHHK-HT, yaitu tentang butirkedua belas keputusan-keputusan tentang Pembaharuan IUpHHK-HT ke lima nerusahaan tersebut mengatakan keputusan tentangpemberian IUPHHK-HT yang diterbitkan oleh Bupati Siak dimaksudtidak berlaku lagi, akan tetapi tentang butir TIGA BELAS mengenaidaya berlaku Ijin pembaharuan IUPHHK-HT tidak dipertimbangkan,sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim hanya bersiflat parsial(sepotong-sepotong) tidak diambil secara keseluruhan;

Bohra pertimbangan hukum pada halaman 333 alinea 2, halaman 340e''tea ke 2 dan halaman 341 alinea 2, dihubungkan dengan Pertimbanganumurkl:m pada halaman g42 alinea ke 2 dan dihubungkan denganffimangan Saksi Agus syamsir pada halaman l2g s/d t3s, saksim@erlvo, halaman 135 s/d 138, saksi samuel soengiadi pada halaman[34 s/d 140, saksi H.ASRAL RACHMAN,SH. pada halaman tSo s/d 158,smbqi supendi alias Teng {juan pada halaman 164 s/d 16s, saksi pINNA

1".1t4,il[GtrA pada halaman 173, saksi Merry pada halaman lz5 s/d 116,$m,ilrsi ANISA uroMo pada halaman lg2 s/d 1g3, saksi surRISNo pada.h,rmriL,*man 183 s/d 185, serta dihubungkan dengan petitum paclei 111gka 7

ilmryrrsi putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Pekan Baru No. lg/pid.Sus/JmlIl,"PN-PBR tersebut, sangat nyata pertimbangan hukum tersebut tidakiMrcsuaian yaitu :

s, 1- tsahwa pertimbangan hukum pada halaman g42 alinea 2 yangdisimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa dari rangkaian pcrbuatanTerdakwa telah memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp.

ts5o.ooo.ooo,-(delapan ratus lima puluh juta rupiah) ditambah us $\tPO.- (dua ribu dollar Amerika Serikat), adalah saling bertentangankArena dalam pertimbangan hukum pada halaman 333 alinea 2

Majelis Hakim menya.€.kan penerbitan sK IUPHHK-HT pada bulan1'anuari tahun 2ao3, sedangkan keterangan saksi-saksi hanya satuorang yaitu Agus syamsir dan dana yang katanya diserahkan adalahuntuk bantuan M'fe i Musabaqah Tilawatil eur,an di Kabupaten siakpada tahun 2ctit, dan jika dihubungkan dengan petitum pada angka7 (rujuh) Majeirs Hakim n. ,mutuskan merampas barang bukti berupauang T\rnai sebanyak Rp. 3oo.ooo.ooo,- (tiga ratus juta rupiah) yangdisita dari SUNARIY* pada tanggal 25 Februari 2o1o (BB-798) danuang tunai sebanyak Rp.2o0.ooo.ooo,- (dua ratus juta rupiah) yangdisita dari suivARIYo p]da

S_les4z6 npfl 2o\o (BB-zee), dirampasuntuk Negara; l:t

'j _

,':

ml*?- Elahwa dari uraian tersebut sangat

tersebut telah bertentangan satupert]qbalg"l hu,fum yang demikian

.:l

bersesuaian satu dengan'lainnya; :

nyata pertimbangan hukumdengan lainnya, sehingga

telah ilapat dikualifikasi tidak

EE{TTilG OPINION DALAM PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN:

Bahwa dalam Putusan pengadilap Negeri Kelas I_A pekan Baru No.lzotllPlY-PBR tersebut, terdapat perbedaan pandangan yangdalam disenting opinion oreh 2 (dua) orang Hakim yaitu Hakim H.

M. ARIF, SH.MH. dan Hakim pASTI TARIGAN, SH.

tsa.Lrwa Hakim H. ISNURUL M. ARIF, SH.MH. dan Hakim PASTI, sH, sependapat dengan argumen hukum penasihat Hukum yang

mlbstansinya menyatakan tidak ada perbuatan melawan hukum dalamIUPHHKHT dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan, dengan

httkum bahwa Ijin usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan0UPHHKHT) yang diterbitkan oleh Bupati tersebut, tidak dapat

tanpa berpedoman pada lampiran Ijin usaha pemanfaatanHutan Tanaman (IUPHHKHT) yang diterbitkan orehyang menjelaskan secara detail, mekanisme

$Iutan Kayu

nya dan dalam lampiran rjin dimaksud, dengan demikianadi penebangan terhadap potensi kayu alam diareal hutan

tanggung jawab hukum bukan pada orang yangtjin hutan tanaman, melainkan tanggung jawab hukum

tersebut

penebangan kayu alam berada pada pemegang ijin dimaksud;

t.

BAB - IIIPEIERAPAry HUIfi'U PUTUS^'I TERSEBUT DENGAN JELASUTUPTRLIIIATI*IT SUAiU

-IiUrAUr,GArV iil^rcIr' IIAKIM ATAUIiEI(ELIRUAII YAIVG rWEiE

UAJELIS IIAKIIW TIDAK MENERAPKAN PASAL 160 (U HURUF C UU&ri"rffiS""H:t yArfi--'ffinl"hervpe'rcen snr.uRUH

t l*y" Pemohon peninjauan Kembari H. ARWIN,AS, sH didakwaberdasarkan surat Dakwaan sebagaimana tersebut daram suratDakwaan NoMoR : DAK-20 /24/og/20'I tangg at o4 Agustus 2orr,atas nama Terdakwa H.ARWIN AS, sH. berdasarkan hasil penyidikanyang tersusun dalam BERKAS

'ERKARA NO : Bp / 14 / 23 / N /2oL1' tanggal ol April 2orl atas nama Tersangka H.ARwrN ns, sFLdan berkas dimaksud menjadi pedoman dalam persidangan

persidangan perkara aquo ;

2' Bahwa saksi-saksi sebagai mana tercantum dalam BERKA' 'ERKARANo : BP / 14 / 2g / N / 2ott tanggal ot Aprit 2ort atas namaTersangka H.AR*IN AS, sH. yang terah diterima perimpahannya orehPengadilan Negeri pekan Baru 'adalah

sebanyak 72 (tujuh puluh dua)orang yang merupakan saksi fakta dan 4 F*;;"orang yangmerupakan Ahli, adarah merupakan kewajiban hukum bagi MajerisHakim yang memeriksa dan mengadili persidangan ini untukmendengar seluruh saksi-saksi tersebut seberum dijatuhkannyirputusan, sebagaimana yang dimaksud dengan pasar 160 (r) huruf cundang-undang No. g tahun l9g2;

3. Bahwa oleh karena dalam pasal 160 (1) huruf 9 KUHAP yangtercantum adalah kata *AJIB , artinya secara imperatif menjadikeharusan untuk dilaksanakan oreh M4ieris Hakim daram persidanganperkara aquo' artinya adanya kewajiban Hakim untuk mendengarkanketerangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam berkas yangmenjadi pegangan dalam persidangan, dengan lain perkataan karena

:(,u't* kewqiiban hakim rr,rrrA.r.gJrk"" k.;:;; ;;;si makad{* perkara pidana untuk mencari kebenar\ .^rv'vcrrr r.cuenaran materil Majelis Hakim*litl* aktif dan memiliki kekuasaan penuh yang bersifat memaksaunru'k memerin penuntut umum menghadirkan saksi_saksi

dalam persidangan sebagaimana yang tercantum dalam pelimpahan

perkara untuk didengar keterangannya;

4. Bahwa oleh karena Saksi-saksi yang didengar keterangannya hanya 32

(tiga puluh dua) orang Saksi, sedangkan 40 (empat puluh) orang saksi

tidak didengar keterangannya, maka dengan demikian sangat

beralasan hukum pertimbangan putusan perkara aquo tidak lengkap

dali telah dapat dikualifikasi sebagai Pertimbangan hukum yang tidak

benar oleh Majelis Hakim dalam membuktikan H. ARWIN AS' SH

bersalah; '. .

5, I3ahwn clleh karens itLl Putusan Pengaclilan Negcri Kelas I-A Pcl<un

lSuru Register Pcrkarat No. LO/Pld,Sur/2Oll/IlN-l'tsIf lt:r'sc:ltttt

haruslah DIBATALKAN dan:melepaskan Terdakwa dari segala tutrtutart

hukum;

b. PERTIMBAITGAN HUIfiIM PUTUSAN TELATIPERATURAN YANG SUDAII TIDAK BIRLAKU;

MENERAPI{AN

1. Bahwa fakta persidangan terbukti Kepmenhut No. 1O.1/Kpts-II/2OOO

tanggal 6 Nopember 2OOO telah dicabut dengan Kepmenhut No. g2

/Kpts-II/2OOg tanggal 5 Februari.2oO: tentang pencabutan kewenangan

Gubernur, Bupati'atau Walikota sebdgaimana yang tersebut dalam pasal

2t yang menyatakan : : \','l.',-.'.','"i.',.:i..+.'.|.''::1.'.'..:'..Dengan ditetapkannga kepu;/lu,d,an',ini,' m,aka' keputusan-kepuhtsan

sebagai berilcut :

a, Keputusian Menteri Kelutanan d.an Perkebunan No. 3I3/Kpts-II. :. ". ,' .:

tentang'" tata Uu*;:' ,peftawdrdn 'dalam pelelangan Hak

Pengusahaan hutan;

b. Keputusan Menteri Kehutanan No.10.1/ KptsJI/ 2000 tentang

pedoman Pembeia,n' izin usaha Pemanfaatan Kagu Hutan

Tanaman;

c. Kepufitsan Menteri Keluttanan No.21/ Kpts-II/ 200O tentang

Kiteia dan stand.ar lzin Usaha pemanfaatan hasil hutan kagu

pada hutan Produlcsi;

Dlngotako;n tldak berlaku lagl.

2. Bahwa selanjutnya untuk mengatur terhadap izin-izin yang telahataupun belum diterbitkan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota makaKementerian Kehutanan menerbitkan Kemenhut No.33/Kpts-ll/2003tanggal 5 Februari 2005, tentang Tata cara penyelesaian HakPengusahaan Hutan Alam atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman yang

telah mendapat persetujuan prinsip berdasarkan Permohonan, adalahmerupakan peraturan yang bersifat peralihan kewenangan dariGubernur, Bupati atau Walikota kepada Menteri Kehutanan;

3. Bahwa berdasarkan Kepmenhut No. g2 /Kpts-ll/2003 tanggal 5

Februari 2003 jo. I{epmenhut No. 33 /Kpts-ll/2003 tanggal S Ircbruar.i2OO3, tentang waktu pelaksanaan verifikasi adalah merupakan otoritasatau kewenangan Menteri Kehutanan, dan kedua Peraturan tersebutweiih, diartikan sebagai beralihnya tanggung jawab hukum terhadapIUPHHK-HT yang diterbitkan oleh Bupati / Walikota atau Gubernur,kepada Menteri Kehutanan, artinya pada saat beralihn]ra kewenansan

Bupatl tersebut

Bahwa dengan demikian Menteri Kehutanan yang menyatakan ,rtld.ak

berlq.ku laglo kedua Kepmenhut tersebut adalah . sesuai dengan

kewenangan yang dimilikinya berdasarkan UU' 41 tahun Iggg tentangKehutanan ( contraies acfits similler fit ), yang menurut HukumAdministrasi Negara pernyataan Menterri Kehutanan yang menyatakankedua Kepmenhut tidak berlaku lagi artinya tidak cJapat cliberlakul<1nlagi atau su.rna dcngan trdq,k m&mpunyd;l lcelcuatq,n martglkut luglpulten effect ctolleu)

Bahwa sesuai dengan pendapat Bagir Manan ( Hulatm positif Ind.onesia,satu lcajiart teoitik , FHUU Pness, Falvltes Hulanm uII, yogjakarta 2004,

D.

lulaman s6-sg ) terhadap suatu ketentuan yang sudah dicabut, benarp€rbuatan pidana yang d'akukan pada masa berrakunya ketentuanhukum tersebut "tidak pernah dapat dihapus", akan tetapi sifat pidanadari perbuatan itu hapus akibat pencabutan ketentuan hukum tersebut.Hal demikian sejalan dengan adanya kewqiiban untuk menggunakanhukum yang lebih baru sesuai dengan €.,as ,rex post"iort d,erogaatlegr prtori" ( pasar I ayat 2 KUH') dan pendapat Bagir Manan tersebutsesuai dan sejalan dengan putusan Mahkamah Agung R.I yaitu putusanMARI No' S2Klpid/rggr tanggar 22 Januan 199g yang menyebutkan"Jud,etc' factt tetah sqro,h mcnerapkan huk.,tnt, kqrenq. d,q.kw..andld,,sqrkan pada trndang-undang gang tebh dtngatarcen ttdakberrarat wL sehtngso, perulnriqai^J" i*k dapat dttertmd.

. ' :i

6' Bahwa dalam persidangan telah dapat dibuktikan Menteri KehutananR'I berdasarkan kewenangannya blah memberlakukan azas ,Iex

lostertort 'etogaat bgt prlo,rtD vaitu Kepmenh;; ;. 82 /Kpts_II/?aW hnggal 5 Februari 2O0g jo.iKepmenhut No. 33 /Kpts_IIl2003tanggal 5 Febmari 2oo3 a*g"r, *"ruirru", verifikasi terhadapIUPHHK-HT yang diterbitkan . oleh Bupati Kabupaten siak danpembaruan atas IU'HHK-HT tersebut mempunyai daya berlaku seperti

IUP'HHK-HT yang diterbitkan oreh Bupati Kabupat"r, siat y"it,, ,

keputusan tentang Pemberian Hak Ijin Usah" ,"*".rfaatanHasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IU'HHKHT) dariBupati siak dengan surat Keputusan Bupati siak Nomor:o6llupH*'ttrrt2o,o,gr tanggal 3 Februari 2.,.,3 tentangPemberlan Hak rupHHK-H? seluas + g.2OO (delapan ribudua ratusf hektar di Kabupaten siak ditandatangani H.AR*IN AS, sH, telah diperbarui oleh Menteri Kehutanan R.Iyaitu izin yr. Nasionar Timber And Forest product, dengansurat Keputusan Menteri Kehutan No. sK2r/Menhu t_Ir/2oo1tanggal 05 Januari 2007, surat Keputusan MenteriKehutanan No. sK2l/Menhut-II/zooT tanggar os ,rnrru'r.i2007, murai berraku sejak tanggar 3 Februari 2003,merupakan penguatan surat Keputusan Bupati siat Nomor:o6lrupHrrK I tt|2Oas t-nggial 3 Febnrarl 2fi)3;

Pf.Seraya Sumber Lestari mendapatkan IUpHHK-HT

berdasarkan Keputusan Bupati Siak, Nomor:O3/IUPHIfl/If.|L|2OO} tanggal 27 Januari 2OOg tentangPemberian Hak ljin usatia Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu(IUPHHK) Hutan Tanaman seluas r16.8zs Ha di Kab. siakdan ijin PT seraya sumber Lestari telah diperbarui oleh

Menteri Kehutanan R.l, dengan Surat Keputusan Menteri

Kehutanan No. SK22 /Menhut-ll / 2007 tanggal 0S Januari2OO7, dan dinyatakan berlaku sejak 2T Januari 2OOS,

merupakan verfikasi Keputusan Bupati Siak, Nomor:O3/IUPHIilIKII I 2OO3 tanggal 27 Januari 2OO3;

Pf, Bina Daya Bintsra memperoleh Surat Keputusan BupatiSiak Nomor O2IIUPHHKIU?OOS tanggat 10 Januari 2OOg

tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Flutan I(ayu(IUPHHK) Hutan fanaman seluas t 8.000 Ha di Kabupaten

Siak , yang ditandatangani oleh Bupati Siak H. ARWIN AS,

SH. telah diverfikasi oleh Kementerian Kehutanan dandiberikan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.

SK64/Menhut-Il/20O7 tanggal 23 Pebruari ZOOT dan

dinyatakan berlaku - sejak tanggal 18 Januari 2003

merupakan verfikasi Keputusan Bupati Siak, Nomor:OZllVPHH,K/llzOOS tanggal 18 Januari 2OO3:

PT.Balai Iftyang Mandiri menerima Surat Keputusan No.

04/IUPHHK/LI/2003 tanggal 03 Februari 2003, tentang IjinUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) HutanTanaman di Kabupaten Siak, yang ditanda tangani olehBupati siak, dan telah diverifikasi oleh KementerianKehutanan dan diberi surat Keputusan Menteri Kehutannn

Nn. $K20/Mcnhut-ll/2007 tonggal 05 .teinur.vi '2o0rr rrrrrr ijirrdrnyatrlran lrrlakrr orJnk O.3 lreltrttnrl',i0()il, tllt.t^ltgrrrlrrrrr

wrfikasi dari Keputusan Bupati Siak, Nomor:O+/IUPEET Inlz0f,lf3 ta-qgal OO Februart 2OOg.

PT- Rinbe fandau Lestari, menerima surat KeputusanNomor: O5/IUPHHK/LL/2003, tanggal g pebruari 2OO3

tentang Pernberian Hak IUPHHK Hutan tanaman kepada pr.RIMBA MANDAU LESTARI seluas r 6.400 hektar di

,

.,.I(abupatsn Siak yang ditandatangani oleh H. ARWIN. A.S-

$H, Dan ijin tersebut lelah diverifikasi dan diperbarui dengan

, surat Keputusan Menteri Kehutan No. sK552/Menhut-

11/2006 tanggal 22 Desember 2006, dan dinyatakan mulai

berlaku sejak 03 Februari 2003, merupakan verfikasi dari

surat Keputusan Bupati siak, Nomor: oS/IUPHH.K,llllzoos

tanggal 03 Februarl 2OO3.

Z. Bl,11wa sangat nyata pertimbangan hukumnya putusan perkara aquo

tidak mempertimbangkan atau mengenyampingkan fakta atau bukti

surat berupa Kepmenhut No. 32 lKpts-IIl2OO3 tanggal 5 Februari 2003

jo. Kepmenhut No. 33 /Kpts-II/ 2OO3 tanggal 5 Februari 2003 yang telah

dijadikan bukti dalam persidangan ini;

B. Bahwa oleh karena itu sangat beralasan hukum Putusan Pengadilan

Negeri Kelas I-A Pekan Baru Register Perkara No' 1O/Pid.Sus/2O1llPN-

pBR tersebut haruslah DIBATALI{AN dan melepaskan Terdakwa dari

segala tuntutan hukum;

c. PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN'TIDAK MENERAPI(AN HUKUMADMINISTRASI NEGARA

1.. Bahwa dalam persidangan dapat dibuktikan telah mengadili surcrt

keputttsan tq.ta usq.ha Negora gang na.slh berlo'ku yaitu IUPHHK-

HT yang diterbitkan oleh Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Siak,

yang pengesahannya telah dilakukan oleh Menteri Kehutanan R.l

selaku pemegang otoritas tertinggi dibidang kehutanan di Negara

Republik Indonesia, yang sampai dengan memori banding ini diajukan

ijin-ijin tersebut tidak pernah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku

baik oleh Menteri Kehutanan atau putusan Pengadilan yang"i

berwenang untuk itu;

2. Bahwa dalam Hukum Tata Usaha Negara berlaku azas " bahwa selama

euatu koputuean Tata Ueeha Nogara ltu tldak dlgugat, maka

keputusan itu selalu dianggap sah menunrt hukum" ( Indro Harto,

SH. Usaln memahnmi tJndang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, htstaka Sinar Harapan, jakarta 1993 hal-27)

3. Bahwa sangat nyata pertimbangan hukumnya putusan tersebut telah

mengenyampingkan azas hukum Tata Usaha Negara ini, karena dalampersidangan telah disampaikan berupa bukti surat bahwa IUPHHKHT

tersebut masih berlaku dan tetap dijalankan oleh Pemegang ijin yaitu :

Pf National Timber and Forest Product mendapatkan Suratkeputusan tentang Pemberian Hak Ijin Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) dari

Bupati Siak dengan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor:

O6IIUPHHK/ tllzOOgl tanggal 3 Februari 2q)3 tentangPemberian Hak IUPHHK-HT seluas + 8.2OO {delapan ribudua ratusf hektar dl Kabupaten Siak ditandatangani H.

ARWIN AS, SFI, telah cliperbarui olelr Mentc;ri lie;lrrrtrrnrur ti,lyaitu izin W. Nasional Timber And Forest Product, dengan

Surat Keputusan Menteri.Kehutan No. SK2 l/Menhut-Il I 2OO7

tanggal 05 Januari 2OO7, Surat Keputusan Menteri

Kehutanan .No. SK2llMenhut-ll/zoo7 tanggal OS Januari2OO7, mulai berlaku sejak tanggal 3 Februari 2OO3,

merupakan penguatan Surat Keputuean Bupati Siak Nomor:O6IIUPHIHIIK|ttlzilAg ta.Sgd 3 Febnrari 2fi)B;Pl.Seraya Sumber Lestari mendapatkan IUPHHK-HTberdasarkan Keputusan Bupati Siak, Nomor:O3/IUPHIilK/U2OO3 tanggal 27 Januarl 2OOg tentangPemberian Hak ljin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu(IUPHHK) Hutan Tanaman seluas t16.87S Ha di Kab. Siakdan ijin PT Seraya Sumber Lestari telah diperbarui oleh

Menteri Kehutanan R.I, dengan Surat Keputusan Menteri

Kehutanan No. SK22/Menhut-ll/2007 tanggal OS Januari2OO7, dan dinyatakan berlaku sejak 2T Januari 2003,

merupakan verfikasi Keputusan Bupati Siak, Nomor:O3IIUPHH.K,III 2OOO tanggal 27 Januart 2OO3;

PT. Blna Daya Blntara memperoleh Surat Keputusan Bupati

Siak Nomor O2IIUPHHK|L|2OOS t4nggal 1O Januart 2fi)Btentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

(IUPHHK) Hutan Tanaman seluas t 8.000 Ha di Kabupaten

Siak , yang ditandatangani oleh Bupati Siak H. ARWIN AS,

SH. telah diverfikasi oleh Kementerian Kehutanan dan

diberikan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.

SK64/Menhut-ll/2007 tanggal 23 Pebruari 2OOT dan

dinyatakan berlaku sejak tanggal 18 Januari 2003

merupakan verfikasi Keputusan Bupati Siak, Nomor:

O2IIUPHIJK,|L|?OO3 tanggal 18 Januari 2OO3:

PT.Balai Kayang Mandlri menerima Surat Keputusan No.

04/IUPHHK/II/2A03 tanggal 03 Februari 2O03, tentang IjinUsaha Pemanflaalan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) HutanTanaman di Kabupaten Siak, yang ditanda tangani oleh

Bupati Siak, dan telah diverifikasi oleh Kementerian

Kehutanan dan diberi Surat Keputusan Menteri KehutananNo. SK2o/Menhut-ll/2OO7 tanggal O5 Januari 2OO7 dan ijindinyatakan berlaku sejak 03 Februari 2OO3, merupakan

verfikasi dari Keputusan Bupati Siak, Nomor:

O4lIUPHH.lUlll2OOS tanggal OB Febmari 2OO3.

PT. RIMBA MAIYDAU LESTARI, menerima Surat

Keputusan "Nomor : 05/IUPHHK/IL/2003, tanggal 3 Pebruari

2003 tentang-Pemberian Hak IUPHHK Hutan tanaman kepada,..

PT. RIMBA MANDAU LESTARI seluas + 6.400 hektar diKabupaten Siak y?ng ditandatangani oleh H. ARWIN, A.S.,

SH Dan rjin tersebu*t lefah:diverifrkasi dan diperbarui dengan

Surat Keputusan Menteri Kehutan No. SKs52/Menhut-1112006 tanggal 22 Desember 2O06, dan dinyatakan mulaiberlaku sejak 03 Februari 2003, merupakan verfikasi dariSurat Keputusan Bupati,,,Siak, Nomor: OS/IUpHIFIlKllll ZOO}tanggal O3 Februarl ,2OO3.

4" Elahwa sangat nyata pertimbangan hukumnya putusan perkara aquoEidak mempertimbangkan atau mengenyampingkan fakta atau buktiflrmt imupa ILPHHKHT ( Surat Keputusan Tata Usaha Negara ) yang

o@noffi berlalnr lrang telatr disampaikan dan, dibuktikan dalamptmgm Gta Nkpmenhut No. 32 /Kpts-II/2OO3 tanggal 5 FebruariSoog jo- rcpconut No. 33 /Kpts-II/2003 tanggal 5 Februari 2o03,tmtang rektu pelaksanaan verifikasi adalah merupakan otoritas atauhesenanrgan Menteri Kehutanan, tidak menjadi pertimbangan dalamputllsan tersebut, yaitu pada saat beralihnva kewenanean danmgarasan dari Bupati kepada Menteri Kehutanan berdasarkan

ijir IUPTIHK-HT b"l** *.reop"r."ior"lk* iii' t"r""b.rt. ".hi.ree.

Buoutl tersebit

5' Bahwa oleh kaiena itu sangat beralasan hukum putusan pengadilanNegeri Kelas I-A pekan Bam Register perkara No.1olPid'sus/2o11lPN-PBR tersebut haruslah DIBATALKAN danmelepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

d" PERTIMBANc{liLY,[9Si-P.uTusArv TIDAI( MENERAPT(AN uu 4tTArruN rgss TE lilA C rrinur/iullr.1. Bahwa dalam dalnvaanrry.'p"rrrrrtut umum telah mendakwa H.Arwin' AS 'sebagai Bupati siak secara melawan hukum telah menerbitkan

IUPHHK-HT, dan IUPHHKHT ' yang' diterbitkan oleh Bupati KabupatenSiak tersebut telah diverihkasi ,oleh otoritas tertinggi dibidangkehutanan, Verifikasi oreh Kementerian Kehi:tanan R.I yaitu denganditerbitkan surat Pembahaman IUPHHK-HT oleh Menteri Kehutananyaitu pada : PT. Bina Daya Bintara, Keputusan Menteri Kehutanan No.sK64/Menhut-il/.2oor tanggal 2s pebruari 2ooz dan dinyatakanberlaku tanggal 2g Februari 2oog, pr. Seraya sumber Lestari,Keputusan Menteri Kehutan No. sr{22/Menhut-rl/2007 tanggal 05Januari 2ooz dan dinyatakan berlaku tanggar 0s Januari 2oo3, H.Balai Kayang Mandiri, Keputusan Menteri .Kehutanan

No.sK2o/Menhut-rr/2007 tanggal 0s Januari 20or , vr. Rimba Mandaukstari, Keputusan Menteri Kehutanan No. sKssz/Menhut-il/ 2006tanggal 22 Desember 2O06, PT. Nasional Timber And Forest product,Keputusan Menteri Kehutan No. sK2r/Menhut-Ir/2oor tanggar 0sJanuari 2OOT.

2- Bahwa akan tetapi dilain pihak dakwaan penuntutmenyebutkan p€megang IUpHHK-HT telah melakukandilatran ILTPHHKHT yang diterbitlan oleh Bupati

Umum tersebutpenebangan liar

Kabupaten Siak

i,

tt

I

ilrI

f

ll

I

{

@ffirt, dengan perhitungan penebangan kayu telah merugikan Negara

lml fibulctikan sebagaimana hasil audit BPKP yang dilakukan olelrnmst{lL wATl{oN dan kawan kawan sebagai Illegal loging (penebangan

tuf yainu

a. PT. Bina Daya Bintara sejumlah Rp. 1i0.ss8.410.272,s6,-(vrafiis sepuluh milgar lima ratus tiga putuh delapan juta empat

- --:rafirs sepullllj,:;;1ibu;dua,IflU,;.slAtjiih;,puluh dua rupiah lima puluhanam sen)

-. D- PT. seraya sumber Lestari sejumlah Rp. s2.610.g07.s80,22,- (limapuluh tltiuh milgar enam rgttts sepuluh juta delapan rahts tujuhribu lima ratus delapan puluh rupiah dua puluh dua sen).

c. PT. Balai Kayang Mandirilsejumlah Rp. 48. 064.20s.16.1,- (empatputuh delapan milgar eiam putuh empat juta dua ratus tiga ribuseratus enam puluh safu rupiah).

d. PT. Rimba Mandau Lestari sejumlah Rp. JS. 040.7s1.642,68,- ftimabelas milgar empat puluh juta tujuh ratus ltma puluh satu ribuenam rafits empat puluh d4a rupiah enam puluh delapan sen).

e. PT. National Timber And Forest product sejumlah Rp.70.399.616.435,88,- (tujuh puluh milgar tiga ratus sembilanpuluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu empat ratus tigaputuh lima rupiah d.elapan puluh delapan sen)

3- Bahwa oleh karena Pemegang ljin telah melakukan penebangan kayusecara Illegal di areal IUPHHK-HT maka instrumen yang digunakanadalah UU No.41 tahun lggg tentang Kehutanan jo. Instruksi presiden

Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2005 tentang 'pemberantasan

Penebangan Secara Illegal di kawasan Hutan, dengan demikian sangatjelas dan tegas yang dipergunakan adalah Instrumen sebagaimana yangtercantum dalam undang-undang Kehutanan, baik penyidikan, maupunPcnuntutannya, dengan kata lain Penyidik dan Penunt.ut. Umum lfl,l(tidak memiliki kewenangan secara hukum tentang illegal loging;

l' Bulrwtr jilcu clihubunglcun clengnn ltttwntqnn htrtan lrrnrrmrrrr selrrrplrrirrrrrrryang ijinnya dipegang oleh pemsahaan tersebut maka yang harusdibuktikan adalah Penebangan Liar dikawasan hutan tanaman tersebut,

karcna sanget jelas IUPHHKHT adalah untuk hutanro*prmorn' ,an IUPHHKHT tersebut tidak untuk melakukanb-ruAlsm5rang ada cii kawasan hutan tanaman.

kayu hasil

penebangan

5" pnmnn dE.gan demikian yang wajib dibuktikan adalah penebangan liareM mctal loging yang terjadi di kawasan Hutan Tanaman yaitu dengannrnnnrr&nkan penebangan terhadap karu Alam diareal IUPHHKHT tersebut.f,qnE*n menggunakan instmmen undang-undang kehutanan, apakahddem p&ebangan dimaksud ada keterlibatan H.Arwin AS, sH;

6. Bahwa sangat nyata pertimbangan hukumnya putusan perkara aquotidak mempertimbangkan atau mengenyampingkan fakta atau buktisurat berupa hasil auditor BPKP dan keterangan Ahli Nasrul Wathon,jika yang terjadi adalah Negara dirugikan akibat terjadinya penebanganliar dikawasan hutan tanam6.n, dan instrumen yang digunakan adalahUU No'41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Instruksi presidenr i'

Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2005 tentang pemberantasanPenebangan Secara Illegal di kawasan Hutan;

7' Rahwa oleh karena itu sangat beralasan hukum putusan pengadilanNegeri Kelas I-A pekan Baru Register perkara No. 1o/pid.sus/2o11lpN-PBR tersebut haruslah DIBATALKAN dan melepaskan Terdakwa darisegala tuntutan hukum;

C. PERTIMBANGAH HUKUIII PUTUSAIT TIDAK MENERAPIqN AZASKETERTIBAN HUKUM.

1' Bahwa konsekwensi dari sebuah negara hukum yang demokratis setiaptindakan Pemerintah (Badan/Pejabat Tata Usaha Negara) rr.r.r"t^t,berdasarkan atas hukum yang diperoleh atas dasar atribusi ( orisinillegislation atau delegated legislation ) sebagai sumber kewenanganmelakukan tindakan tersebut yang kemudian aza$ (wetmatigeheicl vanbestuur), oleh karenanya untuk dapat menyatakan sebuah produkpemerintah merupakan hukum haruslah ditelusuri atau diuji sumberkewenangannya (Attribusi); , '-:'

2. Bahwa sangat jelas KepmenhutNopember 2OOO bersumber pada

No. 10.1/Kpts-II/2OOO tanggal 6

' UU No.4l tatrun lggg tentang

r

Kehutanan yang sebagian kewenangannya diberikan kepada Bupati atas

dasar atribusi ( orisinil legislation atau delegated legislation ), kemudian

ker*,enangan tersebut dicabut kembali oleh yang memberikan

kev,'enangan, maka dengan demikian kewenangan dimaksud kembali

kepaCa sumber kewenangan tersebut berasal;

S, frh66 dnr,xq'nlli pcrsnaang3n telah disampaikan dan dibuktikan yaitu

m-mr.*n-- ErFnrwrlnrt F{o, 32 /Kpts-IU2OO3 tanggal 5 Februari 2003

fp, rmu"'nmr'-,r m- 33 /Kru-tr/zfi)3 tangal 5 Februari 2003 telah

&thifrflnpmEmehrtYaitu:D' FTlhrItlHrrrril eccd Prroduc{ mendapatkan Surat

tpnrrm btang Femberian Hak Ijin Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) dari

Bupati siak dengan surat Koputusan Bupati slak Nomor:

o6llltPHHKttLlzoogl ta"ggal 3 Februari zoag tentang

Pemberian Hak IITPHHK:HT seluas + 8.2OO (delapan ribu

dua ratusf .hektar dt Kabupaten Siak ditandatangani H.

ARWIN AS, SH, telah diperbarui oleh Menteri Kehutanan R.l

yaitu izin Yl. Nasional Timber And Forest Product, dengan

Surat Keputusan Menteri Kehutan No. SK21/Menhut-lll2OO7' tanggal 05 Januari 2OO7, , Surat Keputusan Menteri

Kehutanan No. SK21/Menhut-ll/2OOT tanggal 05 Januari

2OO7, mulai berlaku sejak tanggal 3 Februari 2003,

merupakan penguatan Surat Keputusan Bupati Slak Nomor:

O6IIUPHHK/ l tlzOl0lg tanggal 3 Febmart 2OO3;

berdasarkan Keputusan Bupati Siak, Nomor:

O3/IUPHIilK/ltzOOg tanggal 27 Januari 2OOg tentang

Pemberian Hak ljin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

(IUPHHK) Hutan Tanaman seluas t16.875 Ha di Kab. Siak

dan ijin PT Seraya Sumber L,estari telah diperbarui oleh

Menteri Kehutanan R.I, dengan Surat Keputusan Menteri

Kehutanan No. SK22 /Menhut-ll/2007 tanggal 05 Januari

2OO7, dan dinyatakan berlaku sejak 27 Januari 2003,

merupakan verfikasi Keputusan Bupati Siak, Nomor:

O3/IUPHHIf.|L|?OO3 tsngggl 27 Januarl 2OO3;

PT. Blna Daya Biutara memperoleh Surat Keputusan Bupati

Siak Nomor O2IIITPHHKIUZooS tanggat 1O Januari 2(X)3

tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

(IUPHHK) Hutan Tanaman seluas t 8.000 Ha di Kabupaten

Siak r yang ditandatangani oleh Bupati Siak H. ARWIN AS,

SH. telah diverfikasi oleh Kementerian Kehutanan, dan

diberikan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.

SK6a/Menhut-lll2o07 tanggal 23 Pebruari 2OO7 dan

dinyatakan berlaku sejak tanggal 18 Januari 2003

merupakan verlikasi Keputusan Bupati Siak, Nomor:

O2IIUPHH,K.III?OOB tanggal 18 Januari 2OO3:

Pl.Balai Kayang Mandiri menerima Surat Keputusan No.

04/lUPHHKlll/2003 tanggal 03 Februari 2003, tentang IjinUsaha Pemanfaatan FIaSil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan

Tanaman di Kabupaten ,Siak, yang ditanda tangani oleh

Bupati Siak,- dan telah". ,diverifikasi oleh Kementerian

Kehutanan .dan diberi, Surat,Keputusan Menteri Kehutanan

No. SK2O/Menhut-ll/2OO7 tanggal 05 Januari 2OAT dan ijin

dinyatakan berlaku 'sejak 03 Februari 2OO3, merupakan

verfikasi dari Keputusan Bupati Siak, Nomor:

O4IIUPHH,Id.fiII z0o3:tanggal 03 Februari 2OO3.

>.. . PT. ,: T.IMBA. MANDAU i:LESTARI, menerima- \"Keputtrsan Ndmon,rn05/IUPHHK/LU 2003, tanggal 3 Pebruari

2OO3 tentang pembedan Hak IUPHHK Hutan tanaman kepada

PT. nttUen MANDAU LESTARI seluas * 6.400 hektar di

Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh H. ARWIN, A.S.,

SH. Dan ijin tersebut telah diverifikasi dan diperbarui dengan

Surat Keputusan Menteri Kehutan No. SKss2/Menhut-

11/2006 tanggal 22 Desember 2006, dan dinyatakan mulai

berlaku sejak O3 Februari 2003, merupakan verfikasi dari

Surat Keputusan Bupati Siak, l{omor: O5/IUPHHK/I||2OO3

tnuggnl O$ Fobrunrl 2OOS. '

4. Bahwa verifikasi dan pemberian ijin pembaruan atas IUPHHKHT yang

diterbitkan oleh Bupati Siak membuktikan kewenangan dimaksud

kembali kepada sumber kewenangan tersebut berasal yaitu Menteri

Kehutanan, oleh karenanya IUPHHKFIT yang diterbitkan oleh Menteri

Surat

l|4il] 1rq11l,rurr't,lHlrlflu tW,,fitll$ r-llLtrrlltldl16 HelJHgAl bcltl flr.rtsrtllrrrrl _l.rtn1i li,l<rlr ,lrrlrrrl.niuthnfir[i[lil ,rr'grn IUPHHKHT yang terlebih dahulu diterbitkan olchRmmnrnr S*

ffi- h & pertimbangan putusan perkara aquo telahnnriilrrrf*iml'anskan IUPHHKHT yang diterbitkan oleh Menteri

fum s'cara limitatif yaitu tertttama tentang ketentuan butlr 12

1 rl ludltu tentang dlctum gdng m.encqhut IWHHKIIT gangffica oleh Bupatl slctc dengan mengengamptngkan buttr 13i F t:,tos) scbagal berlakunga IWIIHITIIT gqng dtterbttkan olehffi,tr'ehutanan tersebut,

6- Bahwa dengan menggunakan "ketentttan butlr 72 (duabetas) galtutarf,ang dlctum gang fircncahut IWHHKIIT gang dtterbttkan oleh

*rtpcf s{a&F melea putusen perkare equo mennpertimbangkanIUPHHKHT yang diterbitkan oleh Bupati Siak tersebut telah dicabut danoleh karenanya penebangan ka;ru alam sebelum adanya IUPHHKHT oleh

Menteri Kehutanan adalah akibat diterbitkannya IUPHHKHT oleh BupatiSiak;

7- Bahwa'sangat nyata pertimbangan 'hukumnya

putusan perkara aquo

tidak mempertimbangkan atau mengenyampingkan tertib hukum yang

berlaku, sehingga pertimbangan yang demikian tidak memberikankepastian hukum dalam sistem peradilan maupun dalam negara yangberdasarkan atas'hukum ( Rechtstaat );

8. Bahwa oleh karena itu sangat beralasan hukum Putusan pengadilan

Negeri Kelas I-A Pekan Baru Register Perkara No. 1O/Pid.Sus/2O1llpry-PBR tersebut haruslah DIBATALKAN dan melepaskan Terdakwa darisegala tuntutan hukum;

T TMKIIILAFAN PERTIMBAITGAN HUKUM YANG TIDAI( MENERAPI(ANFAKTA PERSIDANGAII .

Keterangan Saksi-saksi :

X) Agus Syamslr sekitar tahun 2OO4 pernah menerima uang clari Supendlsebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah ) diserahkan padaH.Anrin As, sH. dimmahnya, saksi tidak ingat lagr waktu yang

pcry;grblqn" pada tahun 2OO4 Saksi mengambil dana dari Panca

Dffinp.2OO.OOO.0O0,- (dua ratus juta rupiah ) diserahkan pada

mffi fi, $H. juga tempat dan waktw ( bulan, minggu, hai, tanggal

I saksi tidak ingat lagi, dan pada tahun 2005 Saksi atas

Asral Rahman, SH. telah menyerahkan dana yang

dari 5 (lima) perusahaan sebesar Rp.350.O00.0OO,- (tiga

prrluh juta rupiah) juga tempat & waktu ( bulan, minggu, hari,

dwt jamnya ) penyerahan saksi tidak ingat lagi, serta pada

2OO5 Saksi menerima uang sejumlah Rp. 40O.000.000,- (empat

juta rupiah) dari SUNARIYO dalam bentuk 2 (dua) lembar Bilyet

BNI yang masing-masing Rp.100.000.000,- (seratus juter rupiah)

diuangkan diserahkan pada H.Arwin AS, SH sedangkan yang Rp.

,000,-(tiga ratus juta rupiah) diserahkan pada Saksi Asral

, akan tetapi ketika ditanyakan pada Saksi karena jawaban

konsisten baik dalam BAP jawaban selalu berubah ubah akhirnya

i mengatakan dana tersebut disumbangkan untuk kegiatan MTQ

nsi Riau yang diselenggarakan di Kabupaten Siak;

akhir

Direktur PT National Timber & Forest Product menerangkan

tahun 2OO4 waktu PT National Timber & Forest Product

RKT di Dinas Kehutanan Propinsi Riau diminta oleh Saksi

Asral Rahman via telepon agar menyerahkan uang kepada Saksi Agus

Syamsir sebesar Rp, 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), untukbiaya operasional kemudian saksi menyerahkan dana dalam bentuk 2

(dua) lembar Bilyet Giro BNI yang masing-masing Rp.100.0O0.000,-

(seratus juta nrpi"itl drn Rp. 300.000,000,-(tiga ratus juta rupiah) yang

baru dapat diuangkan pada tanggal 25 Maret 2OOS dan tanggal 1 April

2005, saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa dana tersebut, saksijuga menerangkan Bupati H.Arwin AS, SH tidak pernah meminta uang

pada Saksi, tentang tulisan dibonggol cek yang ditulis oleh saksi Pina

Liangita (keuangan di PT NT&FP) yaitu "pemda StaH adalah perintah

Saksi, dan Saksi Sunariyo tidak ada memberikan dana lain selain yang

Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut, dan Saksi

pernah memberikan USD 2.OOO.- sebagal bantuan naik herjl paelcr

H.Arwin AS, SH.

3) SAUIIEL SOEIYCnIADf, Direktur Utama PT. Seraya Sumber Lestari, saksi

tidak pernah membcrikan ueng epapun pada ll.Arwin AS, sH. dan saksi

pcrmnfu iilsrfgr.'frahui saksi supendi menyerahkan uang pada Agus@dr umtuk pembelian tanah;

dmiilr -m 4Em mErrrAR zAzoFiLL Direktur Utama pr. Bina Dayam?iltrrnitn ' dflam pengrrrusan maupun setelah IUPHHKHT diterbitkanffi Wd Siak H-Arwin AS, SH. tidak pernah memberikan dana atauffihfl[ ryE$nrn Pada H.Arwin AS, SH.

W R f,lFn0, Direktur Utama PT. Rimba Mandau Lestari, dalamI Sursar maupun setelah IUPHHKHT diterbitkan oleh Bupati Siak

Unsrrfr AS, SH. tidak pernah memberikan dana atau hadiah apapunFde H-Arqdn AS, SH.

4 n-ItE[,TA Direktur PT. Seraya Sumber Lestari menerangkan dalampengurusan maupun setelah IUPHHKHT diterbitkan oleh Bupati SiakH-Arnrin AS, SH. tidak pernah memberikan dana atau hadiah apapunpada H.Arwin AS, SH.

4 6'rAI'RAWI SE; Direktur PT. Balai Kayang Mandiri menerangkan dalampengurusan maupun setelah IUPHHKHT diterbitkan oleh Bupati SiakH.Arwin AS, SH. tidak pernah memberikan dana atau hadiah apapunpada H.Arwin AS, SH.

8) HERTYAIITO' Direktur PT National Timber & Forest productmenerangkan bahwa IUPHHKF{T diterbitkan pada akhir tahun 2003,saksi tidak mengetahui proses pengurusannya karena yang mengurusijin tersebut adalah SUNARIYO, dan saksi mengetahui SUNARIyo adamemberikan dana pada AGUS SYAMSIR sebesar Rp. 4oo.oo0.oo0,_(empat ratus juta rupiah), untuk biaya operaslonal kemudian saksimengetahui suNARIyo menyerahkan dana dalam bentuk 2 (dua)lembar Bilyet Giro BNI yang masing-masing Rp.loo.o0o.oo0,_ (seratusjuta rupiah) dan Rp. 300.000,000,-(tiga ratus juta rupiah) yang barudapat diuangkan pada tanggal 25 Maret 2005 dan tanggal 1 April 200s,saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa dana tersebut;

9) H'Asral Rachman sH. mantan Dinas Kehutanan propinsi Riaumenerangkan tidak ada memerintahkan saksi Agus Syamsir untukmenyerahkan dana kepada Bupati Siak H.Arwin AS, SH, dan saksi tidakada menerima dana selain Rp. so.ooo.0oo,- (lima puluh juta rupiah),saksi pernah menemani SUNARIYO kerumah Bupati Siak H.Arwin AS,sH, untuk menanyakan tentang ijin yang diurus oleh saksi sunariyo;

lo) sttPElIDI Direktur PT. Seraya Sumber Lestari, menerajrgkan tidakpernah memberikan uang pada Bupati siak H.Arwin AS dan tidak

_ l,l

pe=a-t"i bertemu, tentang adanya pengakuan Agus Syamsir mengenai

pengeluaran uang sebesar Rp.350'000'000,- (tiga ratus lima puluh juta)

dan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak ada dan mengenai

pengakuan Agus Syamsir menerima uang Rp.200.000.000,- (dua ratus

juta rupiah) melalui Samuel Soengjadi dan Rp.1O0.OOO.0O0,- (seratus

':a :'!:a.hl nelalui Roy alias Apui di kantor PEBBI/PT'SSL tidak ada

fsrri:-;: S,:;':-* :.:;. d,an saksi pernah memberikan dana pada Agus

Sire-,s: set,fsa:' R;"200.CC0.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk acara

';ek: xs;=- :' ?s=:a Slak' karena saksi punya pabrik kelapa sawit,\

Eidak menggu::ah?: prcposai :a,pi 1-ang datang adalah Agus Syamsir;

PINA LIAIIGITA Kabag Keua-ngan PT. Siak Raya Timber, menerangkan

saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Bupati Siak

H.Arwin AS, pengeluaran voucher untuk Dinas Kehutanan semuanya

ditanda tangani oleh saksi SUNARIYO, dan bantuan baltuan yang

dibukukan katanya untuk Bupati, dan pencatatannya diperintah oleh

SUNARIYO, dan pengakuan dalam BAP juga atas perintah SUNARIYO;

ANISAII UTOMO, -menerangkan pernah membantu Agus Syamsir

menguangkan Bilyet Giro sebesar Rp. 300.0OO,OOO,-(tiga ratus juta

rupiah), setelah dana tersebut diberikan saksi ticiak tahu dana tersebut

digunakan untuk apa;

SUTRISNO, Wakil Direktur Utama PT. Siak Raya Timber, menerangkan

membantu Agus Syamsir menguangkan Bilyet Giro BNI yang

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan menukar Bilyet Giro

clengan uang teman saksi, Bilyet Giro tersebut diketahui dari

SUNARIYO, saksi tidak mengetahui kegunaan uang tersebut;

Dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas jika dihubungkan dengan

:,r-rnbangan hukum Majelis hakim maka telah terjadi kekeliruan dan

+ :,:::.aian yang nyata yaitu :

, Banu'a dari rangkaian keterangan saksi-saksi yang berjurnlah 42 (ernpat

: *- *:r dua) orang hanya pengakuan Agus syamsir seorang yang

-,ia:a*-akan telah menyerahkan uang atau dana sebesar Rp.

:,:.: ::1.100,-(delapan ratus lima puluh juta rupiah) pada Bupati Siak

:: -!--n;:: -.L3, SH dan tentang tempat (locus delicti) dan waktu/tempoes

c.=.-c-; , buian minggu, hari, tanggal dan jamnga ) saksi Agus Syamsir

riiak ir:rgat lagi, sedangkan dari rangkaian keterangan saksi saksi

reisehut dapat disimpulkan yang diakui oleh saksi SUNARIYO ada

^_2)

i3)

memberikan dana pada AGUS SYAMSIR sebesar Rp.4o0.oo0.ooo,_(empat ratus juta rupiah), untuk biaya operasional kemudian saksimengetahui suNARIyo menyerahkan dana daram bentuk 2 (dua)lembar Bilyet Giro BNI yang masing-masing Rp.100.000.000,_ (serarusjuta rupiah) dan Rp. 3oo.ooo,o0o,-(tiga ratus juta rupiah) yang baruJ

=_,= _ j--. , -''--'='- **a:rgkan pada tanggar 25 Maret2005 dan tanggal l April 2005,

*nrinql s:-li-4'-Rf''o :de-k ::aengetahui digunakan untuk apa dana tersebut,d%d&[sum eengak-ta .{gus s1-amsir Rp.10o.oo0..o0o,_ (seratus jutarupdsb,l mfiEr *-uE:sh: ciiscraHca,r pada H.Aru,in AS, sH sedangkan]E,ug b- 300-ooo,oo0,*;:JEa rah,.rs jura nlpiah.) diserahkan pada saksiAsral Rachman, artinya yang menjadl pokok perrnasalahan uang yangRp'100'o00'000,- (seratus juta rupiah) tersebur apakah ada diberikanotreh Agus syamsir kepada H.Arurin AS, sH, oleh karena Agus Syamsirsendiri dalam persidangan dana'tersebut digunakan untuk sumbanganMTQ (Musabaqah Tilawatil'Qur'an) di Kabupaten siak;

2" Bahwa dengan demikian fakta persidangan telah dapat dibuktikan jikaH'Arwin AS, sH, tidak ada menerima dana sebagaimana yang dikatakanoleh saksi Agus syamsir dan selain itu yang mengetahui danmemberikan bantuan sebesar usD 2.000.- untuk bantuan haji H.ArwinAS, sH adarah hanya suNARIyo tanpa ada keterangan saksi lainnyayang bersesuaian,' dan terhadap bantuan naik Haji ini pemohon pKmembantah dengan keras terah menerima bantuan tersebut, artinyahanya l(satu) orang saksi yang mengatakan yaitu Sunariyo , m.aka.ot:n:: demtktan dtkuattfrkast sebagar sarn orq.ng saksd bukansclcsl ( Ilnus testds nulus testts );

Ilqlrwn tlnlarrl lrclilrrurl.cgeu SAAAffg AUIf;TTdarl SUNARfIO. yaitu

1tt'tlttnnn parlir nrrgrra'r (rrlfrrrr) n'rrgirr ir:rirn rrrrrrusns ngbunnr .Rp,$CI0,0$t ,0$0,_ y$.rts rlitsito

ratus juta rupiah) yang disitaFebruari 2OlO;

ratus juta rupiah) yang disitaApril 2010;

sebanyak Rp. 3OO.OOO.OOO,_ (tigadari SUNARIYO pada tanggal 25

sebanyak Rp. 2OO.OOO.OOO,_ (duadari SUNARIYO pada tanggal 26

Dirampas Untuk Negara;'

4. Bahwa telah dapat dibuktikan uang tunai Rp. 3OO.OOO.OO0,- ( tiga

ratus juta, mpiah dan uang tunai Rp. 20o.ooo.oo0,- ( Dua ratus jutarupiah ), adalah merupakan barang bukti dalam perkara aquo yang

eada tahun 2O7O berada ditangan Saksi Sunariyo, tidak pernah,diftmimc oilch Peaoohon Peninjauan Kembali H.ARWIN AS, SH.;

\-lffi Mhm "nt''m,- &l"nrilrian pcrtinbangan hukum Majelis Hakim pada

ffim $ffi rlinea 2 p- Halanan 342 aJinea 2 Putusan Pengadilan

W%!ri r"do* I-A kkan Baru Register Perkara No. 10/Pid.Sus/20i1

/PN-PBR tangal 22 Desember 2orr, tidak menerapkan faktapersidangan dan telah beralasan hukum pertimbangan hukum Majelis

Hakim dikualifikasi sebagai nyata-nyata telah terjadi kekhilafan;

6. Bahwa oleh karena itu dangat beralasan hukum Putusan Pengadilan

Negeri Kelas I-A Pekan Baru Register perkara ItIo.

1O/Pid.Sue/2O1 UPN-PBR tersebut haruslah DIBATALKAN danmelepaekan Terda.kwc,t dari aegaln tuntutan hr-rkurn;

MATRII( TEITTAT{G UAITG PENGGAITTIRP. 85O.OOO.OOO,- dan USD 2.OOO.-

YAITG TIDAI( SESUAI DEI{GAIIFAKTA PERSTIDANGAN

NO. ., ,., FAI(TAPTRSIDAIVGATT DAIIWAAN TITNTUTAN PUTUSAN

1. Keterangan Saksi AgusSyamsir terima dari:1. Supendi

Rp.2OO.0OO.0O0,-2. Panca Eka

Rp.200.000.000,-3, 5 Perusahaan

Rp.350.000.000,-4. Sunaryo

Rp,400,000,000,'dan Rp.400.000.000,-diserahkan padaH.ARWIN, AS, SH.

Didasarkan padaKeterangan SaksiAgus Syamsirterima dari:1. Supendi

Rp,2OO.000.000,-2. Panca Eka

Rp.200.000.000,-3. 5 Perusahaan

Rp,350,000.000,.4. Sunaryo

Rp.a00.000.000,-danRp.400.000.000,-diserahkan padaH.ARWIN, AS, SH.

Didasarkan padaSurat Dakvraan ygberpedoman padaKeterangan SaksiAgus Syamsirterima dari:l. Supendi

Rp.2o0.oO0.ooq-2. Panca Eka

Rp.200.000.000,-3. 5 Peiusahaan

Rp.350.OOO.0OO,-4. Sunaryo

Rp.40O.000.0O0,-danRp.400.000.000,-diseratrkan padaH.ARWTN, AS, SH.

Didasarkan pada SuratTuntutan ygberpedoman padaKeterangan Saksi AgusSyamsir terima dari:1. Supendi

Itp.2OO.OO0.O0O, -

2. Panca EkaRp.200.000.000,-

3. 5 PerusahaanRp.350.000.000,-

4. SunaryoRp.4O0.00O.OOO,-

dan Rp.400.000.000,-diserahkan padaH.ARWIN, AS, SH.

2. SttItARIYO Direktur PTNational Timber &Forest Product,menyerahkan uangkepada Saksi AgusSyamsir sebesar Rp.4OO.0OO.OOO,- (empatratus juta rupiah),untuk bleyaoperaslond, saksi jugamenerangkan BupatiH.Arwin AS, SH tidakpernah meminta uangpada Saksi dan Saksitidak ada memberiuang pgda H.Arwin AS,SH. ha-iya memberikanUSD 2.OOO.- eebagaibantuan naik haji padaH.Arwin AS, SH.

SAMI'TL SOENG.'ADI,Direktur Utama PT.Seraya Sumber l,estari,saksi tidak pernahmemberikan uangapapun pada H.ArwinAS, SH. dan Saksipernah mengetahui ' .

Saksi Supendi ,,. :. '- .

menyeiahkan I u'aniiu$*'-..pada Ague syameir '.-,.' -

untuk peniitetidn tanhh.

II.H.FICI(Y ZOEFIKAR?.lrZORl,,l, Direktur ' ,

Utama Pl.',Bina DayaBintara ; dalampengurusan maupunsetelah IUPHHKHTditerbitkan oleh BupatiSiak H.Arwin AS, SH.tidak pernahmemberikan dana atauhadiah apapun padaH.Anpin AS, SH.

IR- PRAPIO, DirekturUtama PT. RimbaMandau Lcstari, dalamPengurusan maupunsetelah IUPHHKHTditerbitkan oleh BupatiSiak H.Anrin AS, SH.t&hk grcnultncmbcrikan dana atauharlirh apapun padaH*{rrvin AS, SH.

IR.DELTA DirekturPT. Seraya SumberLestari menerangkan

Hanya mengikutidakwaan dan tuntutanJPU dan Tidakmempertimbangkanketerangan Saksi yangtidak bersesuaiandengan Saksi AgusSyamsir dan USD2000.- dibantah olehH.Arwin AS,SH tidakdipertimbangkan.

Tidak dipertimbangkan

Tidak dipertimbangkan

Tidak dipertimbangkan

3.

4.

15.I

{

l

6.

ddam

Tidal< dipertimbtrngkan

maupun seteT;E--IUPHIIKHT diterbitkanoleh Bupati SiJH.Aryin AS, SH. tidak4t9*.h memberikanqana atau hadiah

i3:3H pada H;enun

sYax.RAU[ st^_Direktur pf. ealaiKayang Mandirimenerangkan dalampengurusan maupun:-e.terih IUPHHKHT

$i{?ltrffl%:*"memberikan dana atauljgr.h apapun padarr.rrrwrn AS, SH.

trffiffi?:ffIH'rorest product

SUNARIYO, A"n Jt"i

operrsioral.

AS, SH, untuk

m,engetahui SUNARIYOaol mgmberikan danapaoa AGus SYAMSIRsebesar Rp.

,1133,'"',:tr;,liTo"untu& blaya

Tidak dipertimbang

Tidak dipertimbangka

Tidak dipertimbangkan

itffililifixl,:*ffi"l_ada. +!ir tahun 2OOA,saksi tidak mengetahui,l::"" p€ngums€urnya

53,rena yang mengurusUrn tersebut adalah

II.Asral Rachrral gg.mantan DinasKehutanan propinsiruau menerangkantrdak ada

tr*'$,ffi,lT;if;'menyerahkan danaF?"d" Bupati Siakn-Arsin AS, SH, danrihta tilak art,

imffi,.ffiPuruh juta runiafri

Wffif.n;lL""i::ryI siak H.Anvin

,1:nanfakan tentangUtn y€ng diums olehsarcsi Sunariyo;

Tidak diPertimbangkan

Tidak dipertimbangkan

I

lii:;i:i

Berdasarkan Matrix tersebut diatas sangat nyata dan jelas pertimbanganHukum Majelis Hakim perkara tersebut tentang uang pengganti Rp.85o'(xxt.(xx)r- 'tq" usD 2.(xx',- Hdat drrr-rqfi-r pada htta

!

I

Persidangan akatr tetapi hanya dtdasarkaa pada Surat llakwaan dansurat Tuntutan JPU yaitu uang Pengganti Rp. 8so.qx).ooo,-berpedoman pada pengakuan AGUS SYAIIISIR tanpa adanya dukunganbulrtl lain, dan usD 2.ooo.- berpedonan pada pengakuan suNARryotanpa bukti pendukung serta tidak .mempertimbangkan bantahanH.ARWINAS,SH. : ' : ,::1,

Bahwa oleh karena itu sangat beralasan hukum Putusan Pengadilan Negeri

Kelas I-A Pekan Baru Register Perkara No. 1o/Ptd.sus/2o11lpN-pBRtersebut hamslah DIBATALI(AN dan melepaskan Terdakwa dari segala

tuntutan hukum;

.-

v. KnsYp[IIlUt :

-. .

Dari uraiah-uraian yang- i*kemukakan tersebut diatas, maka

kami berkesimpulan , "

1. tslbre Terdakwa H. ARWIN AS'SH tidak terbukti aecara ssh danueyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana diat4r dan diancam pidana dalam Pasal 2arat (11 io pasal 18 undang-undang Nomor g 1 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatclq,h diubah dengan undang-undang Nomor zo rahun 2oo1tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 joPasel 55 ayat (1| ke - I KUH Pidana Jo pasar 6s ayat (lf KUHPidqna sebagaimana dalam dalwaan Primair";

2' Bahwa sangat nyata pertlmbangan hukum Putusan PengadilanItegeri Kelae I-A Pekan Baru Regieter porkara No.

Io/Pid.susl2oL1/PN-PBR tersebut telah bertentangan dengankoadaan baru atau buktt bnnr ( Novoem I yang pomohon peniqfaunn

hclrrbnll qfukan, lertn lleRfrnpnn llrrktrur pertlrnlrcrrgr{rr lnr[.urrrrrynnnllng llel'ttltlulgillr ;Hhl dengan lnitrrtye rlrut Jrrgu telulr ter.fnrn

kekhllafan MqJoltc Haklm dalam portlmbangan hukumnya;

3. Bahwa akibat putusan yang diJatuhkan oleh pengadilan NegeriKelas'r-A Pekanbanr tersebut, mengallbatkan H.ARwIl{ As, sH.,

I

sebsgs3 Peuohoa Pe-iqjauen Kembali tetah dijatuhi pidaaa penjara

cctarnt 4 ( capat I tehua dlpotong eelana dqlattt tehanan, dan

denda sejumlah Rp. 2OO.(XX).OOO'- ( dua ratus Juta nrpiah ), serta

diwaJibkan membayar uang pergganti sebesar Rp. 85O.OOO.OOO'-

(delapan ratus lima puluh Juta rupiahf dan US $ 2.OOO,- {dua ribu

dollar Amerika serikat!, hal mana hulnrman tersebut seharusnya

ttdak diJatuhkan kepada Pemohon Penlnjauan Kembali apablla

putusan dalam perkara aquo berdasarkan pertlmbangan hukum

yang obJeKtf dalam koridor Hak Azasi Manusia yang berpatokan

pada theory hukum dan azas atzaa hukum yaDg berlaku;

V. PERMOHOIYAIT

Berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati

Kami memohon kiranya Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung R.l. cq. Majelis

Hakim Agung Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo

berkenan mengambil keputugan yang didasarkan pada pertimbangan hukum

dan hati nurani, dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon

Peninjauan Kembali H.Arwin AS, SH. untuk seluruhnya;

2. Iv{engabulkan seluruh alasan-alasan hukum Pemohon Peninjauan

Kembali H.Ar.win AS, SH.

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Pekan Barr Register

Perkara to. 1O/Pid.Sus/2O1L|PN-PBR tanggal 22 DegteDlber 2O11.

Memulihkan nama baik

serta kedudukannya di

terdahra' ' '

5. Membebankan

negara;

Demikian alasan-alasan

diajukan beserta lampiran

Republik Indonesia No. 746:" 1". ., :r,-.. :,.. :;. r :.. ii

terdakwa dan mengembalikan harkat, martabat

masyarg.kat dengan merehabilitasi nama baik

4.

seluruh biaya ,yang timbul dalam perkara ini kepada. : ''.'..

hukum Permohonan Peninjauan Kembali ini

berupa bukti Surat yaitu Putusan Mahkamah

K/Pid Sus/2009 tanggal 3 Agustus 2009 dalami:r'

40

TOR HUKUM

tlllflflilil$llil0lt&nffiAdvokat & lbnsultan HukumH-A,'IXXFIJ NASUTIO

perkara H. TENGKU AZMUN JAAFAR, SH. yang merupakan satu kesatuandengan Memori peninjauan Kembali ini.

Dengan mengucap rasa syukur kepada T\.rhan yang Maha Esa, dandengan suatu keyakinan bahwa yang Mulia Ketua Mahkamah Agung R.r. cq.Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquoakan nemberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbanganhukum dan $ati nurani yang bersih, kiranya Alllah swr, T\rhan yang MahaEsa meridhoiNya.

Terima l(a,eih

Pekan Baru, O3 Mei 2OI2Hormat Kami,

H. ARWIN AS, SH.

Kuasa Hukumnya,

-

ION, SH.