memerangi korupsi di indonesia yang terdesentralisasi · 2016. 7. 14. · memerangi korupsi di...
TRANSCRIPT
MEMERANGI KORUPSIdi INDONESIA
YANG TERDESENTRALISASI
May 2007
Taufik RinaldiMarini PurnomoDewi Damayanti
Studi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintahan Daerah
43641
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Daftar Singkatan iii
DAFTAR SINGKATAN
APBD : AnggaranPendapatandanBelanjaDaerahBawasda : BadanPengawasDaerahDAU : DanaAlokasiUmumDPC : DewanPengurusCabangDPR : DewanPerwakilanRakyatDPRD : DewanPerwakilanRakyatDaerahDR : DanaReboisasiGeRAKIndonesia : GerakanAntiKorupsiIndonesiaICW : IndonesianCorruptionWatchJPU : JaksaPenuntutUmumKejagung : KejaksaanAgungKejari : KejaksaanNegeriKejati : KejaksaanTinggiKPK : KomisiPemberantasanKorupsiMA : MahkamahAgungMTI : MasyarakatTransparansiIndonesiaNGO : NonGovernmentOrganizationLBH : LembagaBantuanHukumLP3ES : LembagaPenelitian,Pendidikan,danPeneranganEkonomiSosialLSM : LembagaSwadayaMasyarakatPAD : PendapatanAsliDaerahPanggar : PanitiaAnggaranPanja : PanitiaKerjaPemda : PemerintahDaerahPemkab : PemerintahKabupatenPerda : PeraturanDaerahPermendagri : PeraturanMenteriDalamNegeriPN : PengadilanNegeriPP : PeraturanPemerintahPSDH : ProvisiSumberDayaHutanPT : PengadilanTinggiRANPK : RencanaAksiNasionalPemberantasanKorupsiRAPBD : RancanganAnggaranPendapatandanBelanjaDaerahSE : SuratEdaranSekda : SekretarisDaerahTI : TransparencyInternationalUU : Undang-UndangUUDP : UangUntukDipertanggungjawabkan
Kurs : Sebagai gambaran jumlah kerugian negara jika dikurskan dalam USdollar,1USD=kuranglebihIDR9000
Ucapan Terima Kasih
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
iv
UCAPAN TERIMA KASIH
PenelitianLocalGovernmentCorruptionStudy(LGCS)inimerupakansalahsatukegiatanpenelitian tim Justice for the Poor Program, Social Development Unit, Bank Dunia diIndonesia. Laporan ini disusun berdasarkan sejumlah studi kasus tentang upaya aktorpendorongditingkatlokaldalammelakukanpengungkapandanmendorongpenyelesaiankasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh lembaga eksekutif dan legislatif di daerah.TimJusticemenyampaikanucapanterimakasihkepadaseluruhwargamasyarakat,tokohmasyarakat,NGOantikorupsidankoalisiantikorupsi,aparathukum,pejabatpemerintah,KejaksaandanPengadilanyangtelahberpartisipasidalampenelitianini.
Laporan ini hanya dapat disusun atas kerja keras dan penuh dedikasi dari tim penelitiLGCS yang melakukan studi kasus di 5 propinsi. Tim tersebut terdiri dari : Adriani,DemanHuri,DiniL.Nafi’ati,ErvynKaffah,HendraMakmur,RosmalaNur,SaidAmin,SigitIkhsanWibowodanUmarAchmadSeth.Atasdukungandansumbangsihnyapenulismenyampaikan penghargaan dan terima kasih. Seluruh anggota Tim Justice, Alpian,BambangSoetono,DewiNovirianti,PeriUmarFarouk,MattStephens,PhilippaVenning,Matt Zurstrassen, dan Samuel Clark ikut memberi kontribusi dalam mengembangkankerangka penelitian, review temuan lapangan, dan berbagai masukan penting mengenaianalisa dan rekomendasi penelitian. Tak lupa kami ucapkan pula terima kasih ataskerjasamanya kepada Merry Magdalena sebagai editor studi kasus dan Rahma YunitasebagaipenerjemahkedalambahasaInggris.SaniaSuriaWijaya,RaniMaharanidanNinaHerawatimemberikankontribusiyangsangatpentingbagiterlaksananyaberbagaikegiatanseminar,workshopdanjadwalkunjunganlapanganuntukkepentinganstudiini.Terimakasihjugakamisampaikankepadanarasumberyangtelahmelakukanreviewdanmasukanbagiperbaikandraftlaporanini:LeniDharmawan,VishnuJuwono,PaulMcCarthy,MochamadJasin,GeorgeJ.Aditjondro,SaldiIsradanHarlansM.Fachra.SecarakhusustimJusticemenyampaikanterimakasihkepadaDaanPattinasarany,WilliamE.Wallace,Joel Hellman, Pieter Evers, dan Scott Guggenheim atas dukungan dalam penyusunanlaporaninisertaatasdukunganterhadapprogramkerjatimJusticeyanglebihluas.
Pertanyaan-pertanyaanyangberkaitandenganlaporaniniharapditujukankepadaTaufikRinaldi([email protected],[email protected])danMariniPurnomo([email protected])
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Ringkasan Eksekutif v
RINGKASAN EKSEKUTIF
Desentralisasi dan korupsi di Indonesia.Sejaktahun2002lalutelahterjadigelombangpengungkapan kasus dugaan korupsi DPRD di berbagai daerah berawal dari maraknyapemberitaan tentangkorupsiDPRDpropinsiSumateraBaratdanmenjalarkeberbagaiwilayahlainsepertiSulawesiTenggara,KalimantanBarat,Lampungdankemudianhampirmeratadiberbagaiwilayah Indonesia lainnya. Belakangankecenderungankorupsiolehpihakeksekutifdidaerahsemakinmeningkatdengantajam.Penelitian Korupsi Pemerintahan di tingkat Lokal. Fenomena pengungkapan dugaankorupsidalamjumlahdancakupanwilayahsebesarinibelumpernahterjadidiIndonesiasebelumnya. Adalah penting bagi Indonesia untuk mengambil kesempatan gunamendapatkan beberapa pembelajaran dari fakta maraknya pengungkapan kasus dugaankorupsiditingkatlokal:faktorapayangmendorongpengungkapankorupsiditingkatlokal?Siapayangberperanpentingdalammelakukanpengungkapankorupsidanapasajaupayayangsudahmerekalakukan?Faktorapayangmendukungaktortersebutdalammendorongupaya penyelesaian kasus korupsi? Berbagai pertanyaan tersebut dirumuskan dalam 3tujuanpenelitianyaitu:i)untukmendokumentasikandinamikaparapelakuditingkatlokaldalammendorongpenyelesaiankasusdugaankorupsi; ii)untukmengidentifikasimodusoperandikorupsisertaaksidanstrategiaktorpendorongpenyelesaiankasuskorupsidaniii)untukmengidentifikasipeluangkeberhasilandankegagalanpenanganankasuskorupsiditingkatlokal.
Penelitian kualitatif dilakukan terhadap 10 kasus dugaan korupsi yang terjadi di 5 propinsi di Indonesia;SumateraBarat,KalimantanBarat,JawaTimur,SulawesiTengahdanNusaTenggaraBarat.Daritotal10studikasusterdapat4kasusdugaankorupsilembagaLegislatif di tingkat Kabupaten; 4 kasus dugaan korupsi lembaga eksekutif di tingkatKabupaten;dan2kasusdugaankorupsilembagalegislatifditingkatpropinsi.StudikasusdilakukanpadabulanMeisampaiNopember2006denganmelakukanin-depthinterviewkepadalebihdari200respondendan13FocusGroupDiscussionyangmelibatkankuranglebih150pesertameliputi:wargamasyarakat,aparatpenegakhukum, tersangkakorupsidanpengacaranya,aktorpendorongdanmediamassa.
Peluang dan modus operandi korupsi pemerintahan di tingkat lokal. Desentralisasimembawa implikasi pada terjadinya pergeseran relasi kekuasaan pusat – daerah danantarlembagadidaerah.Berbagaiperubahanmembukapeluangmaraknya‘moneypolitics’oleh kepala daerah untuk memperoleh dan mempertahankan dukungan dari legislatif,pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan oleh anggota legislatif sebagai setoran bagipartaipolitikserta–yangpalingumum,adalahkeinginanuntukmemperkayadirisendiri.Peluangkorupsisemakinterbukadenganadanyaperbedaan/inkonsistensiperaturanyangdikeluarkanolehpemerintahpusatdandaerah,‘kerjasama’antara legislatifdaneksekutifsertaminimnyaporsipartisipasidanpengawasanpublik.Sebenarnya,tidakadayangterlalubarudalammodusoperandikorupsipemerintahandaerah.
Ringkasan Eksekutif
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
vi
Modus operandi korupsi.KasuskorupsiLegislatifdalamstudikasusiniditandaidenganmodus antara lain: i)memperbanyakdanmemperbesarmata anggaran; ii)menyalurkandanaAPBDbagilembaga/yayasanfiktif;daniii)manipulasiperjalanandinas.Sementaradilembagaeksekutifterjadimoduskorupsisebagaiberikut:i)penggunaansisadana(UUDP)tanpaprosedur;ii)penyimpanganprosedurpengajuandanpencairandanakasdaerah;iii)sisaAPBDdaniv)manipulasidalamprosespengadaan.
Pola pengungkapan kasus korupsi di tingkat lokal.
NGO sebagai wadah perlawanan.Temuanadanyaindikasikorupsiberasaldarimasyarakatdanbukandaribadanpengawasatauinstansipenegakhukum.Temuantersebutdilaporkanolehmasyarakatdesa,hasilkajianaktorpendorong(NGO/koalisiNGO),dankelompok‘barisansakithati’.Darimanapunlaporanindikasikorupsiberasal,NGOataukoalisiNGOselaludipakai sebagaiujung tombakdalampengungkapandanmendorongpenyelesaiankasusdugaankorupsi.Karakteristik keberhasilan aktor pendorong. Aktor pendorong adalah orang dan atauorganisasi masyarakat (NGO, koalisi NGO) yang baik sendiri-sendiri atau bersama-samamelakukanupayapengungkapankasus,pelaporandanpemantauanterhadapprosespenyelesaiankasus.Karakteristikkeberhasilanaktorpendorongdalammengungkapkasus:i)pengetahuandasarmengenaiperaturan/isukorupsi;ii)tersedianyaaksesterhadapdokumenanggaran/pengadaan/laporanpertanggungjawaban;iii)mediamassaterlibatdalamkoalisiaktorpendorong;iv)pelibatanberbagaielemenkelompokmasyarakatsipil.
Aksi dan strategi aktor pendorong.Yangterjadiditubuhaktorpendorongditingkatlokalpadadasarnyaadalahproses‘learningbydoing’dimanapengalamandancontohdarikasuslain dalam menangani kasus korupsi sangat terbatas. Aksi yang dilakukan lebih banyakmerupakanreaksispontanatasjalannyaproseshukumterhadapsuatukasusdanterbataspadatahapketikaproseshukummasihberlangsungditingkatlokal.Strategiaktorpendorongyangdapatdiidentifikasidaristudikasusantaralaini)membangunkonstituensiataubasis-basisantikorupsiditingkatdesaataukomunitas;ii)membentukkoalisisementaradenganmenggabungkanberbagai elemendanorganisasimasyarakat; iii)membangunkesadarandankepedulianmasyarakatuntukmendesakantuntutanadanyaproseshukumyangadildanterbuka;sertaiv)membangunkerjasamadenganaparatpenegakhukumyangreformis.Dariberbagaistrategitersebut,pelibatanmediamassamerupakankuncikeberhasilanaktorpendoronguntukmelakukantekananselamaproseshukumberlangsung.
Bagaimana mengukur keberhasilan aktor pendorong?Aktorpendorongdipercayaolehmasyarakatuntukmengungkapdanmendorongpenyelesaiankasusmelaluiproseshukum.Meskikapasitasdalammelakukankajiananggarandan investigasikasusmasih terbatas,namun laporan aktor pendorong selalu menjadi kunci dimulainya proses hukum.Tidakbanyak kasus yang ditangani oleh aktor pendorong berhasil diselesaikan melalui proses
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Ringkasan Eksekutif vii
hukum.Kalaupunadasedikityangakhirnyaselesaiditandaidengansanksiyanglemahataueksekusiyangtidakkunjungterlaksana.Namunhalitutidakberartibahwaaktorpendorongtelahgagal.Keberhasilanaktorpendorongsebaiknyadilihatdariperspektifjangkapanjangdimana berbagai aksi dan strategi dalam penyelesaian kasus berdampak signifikan bagipenguataninisiatiftatapemerintahanyangbaik(goodgovernance)ditingkatlokal.
Penegakan Hukum
Proses hukum, satu-satunya pilihan penyelesaian, mulai menjanjikan perubahan.Proses hukum adalah satu-satunya pilihan bagi aktor pendorong dalam menyelesaikankasusdugaankorupsi.Studikasusinimemperlihatkanmunculnyabeberapaindikasiyangmembawaharapanterjadinyaperbaikanupayapenegakanhukumdi tingat lokal seperti:Pertama, terlihat adanya kecenderungan instansi penegak hukum untuk lebih responsifdan adanya kesediaan aparat penegak hukum untuk membangun kerjasama yang lebihkuatdenganaktorpendorong.Kedua,meskitidakterjadipadasemuakasus,namunsecaraumumdimanaterdapatsekelompokaktorpendorongyangkuatmakaakanditemuiproseshukumyangcenderungberjalandenganlebihtransparandanrelatiflebihcepat.
Kelemahan utama penegakan hukum. Di sisi lain, instansi penegak hukum di tingkatlokalmasih sulitmenghilangkanbeberapakelemahanmenahun:kekurangansaranadanprasarana, diskriminasi dalam proses hukum dan rentan terhadap suap serta tekananpolitik. Lebih jauh, kemampuan aktor pendorong untuk melancarkan tekanan terhadapproseshukumhanyabisaterjadiselamaprosesberlangsungditingkatlokal.SelepastahapdiKejaksaandanPengadilanNegeri,aktorpendoronghanyabisaberharappadajaringankerjayangmerekamilikiditingkatpropinsiataupusat.Situasiiniberdampakpadakeluaranproseshukumyangdinilaibelumadil:sanksiyanglemahdaneksekusiyangsangatsulituntuk dijalankan. Dengan kata lain, aktor pendorong berhasil membuat proses hukumberjalanlebihresponsif,terbukadanrelatifcepatnamunbelumtentuadil.
Rekomendasi
Desentralisasi perlu dilengkapi dengan jaminan pengawasan masyarakat.PentinguntukmemastikanadanyajaminanhukumatasperansertamasyarakatsebagaimanayangtelahdiaturdalamPeraturanPemerintahNo.71Tahun2000 tentangTataCaraPelaksanaanPeranSertaMasyarakatdanPemberianPenghargaandalamPencegahandanPemberantasanTindakPidanaKorupsidalambentukPerda.
Penyusunan platform anti korupsi di tingkat lokal. Penelitian ini menunjukan bahwakeberhasilanpenanganankorupsiditentukandenganadanyakerjasamaantarapemerintahdaerah,aparathukumdanaktorpendorong.Olehkarenaitu,pentinguntuksetiapdaerahmemiliki visidan strategibersamadalammencegahdanmenanganikasuskorupsi yangterjadi. Berbagai pelajaran dari pengalaman aktor pendorong dalam mengungkap dan
Ringkasan Eksekutif
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
viii
menangani kasus korupsi dapat menjadi dasar yang sangat berguna bagi perumusanplatformantikorupsiditiap-tiapdaerah.
Penguatan inisiatif anti korupsi di tingkat lokal.Berbagaikelompok/organisasimasyarakatdalam penelitian ini telah berhasil memulai langkah penanganan terhadap korupsi.Keberhasilantersebutberdampaksignifikanbaikbagipenguataninisiatiftatapemerintahanyangbaikmaupundalampenegakanhukumditingkatlokal.Masihdiperlukanberbagaidukungan agar kelompok/organisasi masyarakat di tingkat lokal bisa terus melanjutkaninisiatif anti korupsi seperti: i) dukungan untuk meningkatkan pengetahuan tentangpengelolaanbudgetlokal,proseshukumsertaketerampilaninvestigasikorupsidanadvokasi;ii)dukunganbagipenguatanjaringankerjaantaraorganisasiantikorupsiditingkatlokaldanjaringankerjadenganberbagaibadandanorganisasiantikorupsiditingkatnasional;iii)dukunganberupapembagianperanbagiorganisasiantikorupsinasionaluntukmelanjutkanpemantauandantekanandalamproseshukumyangtelahdidorongolehaktorlokal.
Reformasi hukum di tingkat lokal. Untuk mendukung berjalannya penegakan hukumataskorupsiyanglebihadildananti-korupsidibutuhkanbeberapaperubahanbagiinstansipenegak hukum di tingkat lokal antara lain: i) memperkuat kerjasama antara instansipenegak hukum dan organisasi anti korupsi di tingkat lokal dengan melibatkan aparathukum dalam kegiatan pendidikan hukum dan anti korupsi bagi kelompok masyarakatdampingan; ii) menetapkan indikator lama proses hukum pada tiap-tiap tahap selamaproseshukumberlangsung;iii)suratedarandariKejaksaanAgungagarKejaksaanNegeriwajibmelaksanakangelarperkaraatassuatukasusdugaankorupsibersamaorganisasiantikorupsi serta memfasilitasi organisasi masyarakat untuk menyelenggarakan eksaminasipublikterhadapputusanpengadilan.
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Executive Summary ix
EXECUTIVE SUMMARY
Decentralization and corruption in Indonesia.Ayearafterregionalautonomyenteredintoforcein2001,awaveofcorruptioncasessweptacrossIndonesia’snewlyempoweredregionalparliaments.CommencingwiththemoststoriedcaseinWestSumatrain2002,otherregionsfollowedsoonthereafter–SouthEastSulawesi,WestKalimantan,Lampung.Ultimatelyvirtuallyallregionssawallegationsofcorruptionemerge.Andmorerecentlystill,thetrendhasspreadfromregionallegislaturesintotheexecutive.
Local Government Corruption Study.ThedisclosureofcorruptioncasesonthisscaleisanunprecedentedphenomenoninIndonesia.Thatcorruptionitselfoccurredwasneitherunusualnorunexpected.Whathasdistinguishedthelandscapeoverthelastfiveyearsispreciselythatthesecasescametolightatall.Furthermore,manyhavegonetotrialthroughthelocalcourts. Somepowerfulfigureshavebeenconvicted. It is important,therefore,forIndonesiatotaketheopportunitytolearnsomelessonsfromthisphenomenonatthelocallevel:whatfactorsledtothecloakofsecrecyovercorruptionatthelocallevelbeinglifted?Whoplayedanimportantroleinbringthecasestolight,andwhatstrategiesdidtheyemploy?Whatfactorssupportedtheminpromotinganti-corruption?Thosequestionsframe this Local Governance Corruption study, which was launched with three majorresearchobjectives:i)todocumentthedynamicsatthelocalleveltobothreportandresolvecorruptioncases;ii)toidentifythemodusoperandiofcorruption,aswellasthestrategiesdevelopedbylocalactorstosettlecorruptioncases,andiii)toidentifysuccessfactorsandongoingweaknesses in theeffortsof localactors tohandlecorruptioncasesat the locallevel.
Qualitative research was conducted of ten corruption cases in 5 provinces in Indonesia: WestSumatra,WestKalimantan,East Java,CentralSulawesiandWestNusaTenggara.Fromthetencases,4involvelegislativecouncilsatthedistrictlevel;4concerngovernmentofficials from theExecutive atdistrict level; andfinally1 case in eachof theprovinciallevelexecutiveandlegislativeinstitutions.CasestudyresearchwasconductedfromMaytoNovember2006throughkeyinformantinterviewswithmorethan200respondentsandthirteen Focus Group Discussions engaging approximately 150 participants comprisingcommunitymembers,lawenforcers,corruptionsuspectsandtheirlegaladvisors,localanti-corruptionactorsandmediarepresentatives.FindingsweredisseminatedthroughaseriesofregionalseminarsineachresearchlocationthroughMayandJune2007.
Opportunity and modus operandi of local government corruption.Decentralizationhasbroughtaboutshiftsinpowerrelationsnotonlybetweenthecentreandtheregions,butalsobetweenthebranchesofgovernmentatregionallevel. Someofthesechangeshavegivenrisetorampant‘moneypolitics’–byDistrictHeadsseekingtogainandmaintainsupport from the legislature; and legislators exploiting their newly acquiredpower overlocalbudgetstosecurefinancingfortheirpoliticalparties.But,mostcommonly,allsides
Executive Summary
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
x
havetakenthechancetoembezzlefundsforself-enrichment.Opportunitiesforcorruptionhave been opened up further by the enactment of inconsistent regulations governinglocalbudgetsbythenationalandregionalparliaments,regular‘cooperation’betweenthelegislativeandexecutivebodiesaswellaslowlevelsofpublicparticipationandcontrolinlocalgovernance.
Modus operandi of corruption. Legislative corruption cases take three main forms: i)mark-upofbudgetlines;ii)channelinggovernmentbudgettofictitiousinstitutions;andiii)manipulatingofficialtripsforpersonalgain.Intheexecutive,themainmodusoperandiis as follows: iv) utilizing unspent budget inconsistently with procedures; v) breachingregulationsgoverningthesubmissionandchannelingoflocalbudget;andvii)manipulationofprocurementprocesses.Onbalance,themorethingschange,themoretheystaythesame–therehasbeennothingreallynewinthemodusoperandioflocalgovernmentcorruption.
Strategies and successes at the local level
NGOs as a pool of resistance. The corruption cases studies were without exceptionreportednotbyoversightorjusticesectorinstitutions,butcommunitygroups.Partieswhodiscoveredandreportedthecaseincludeordinaryvillagers,NGOsandNGOcoalitions)and,prominently, theaggrievedanddisaffected: companies thatmissedouton lucrativecontracts, politicians overlooked for pre-selection and competition from rivals seekingpoliticaladvantage.Regardlessfromwheretheinitialreportsoriginated,NGOsorNGOcoalitionswerethedrivingforceforpublicdisclosureandresolutionofthecasesstudied.InPontianakforexample,contractorgroupwhofoundtheindicationofcorruption,preferredtogivethedatatheyhadtolocalNGOsthanblewupitbythemselves.Characteristics of success of local anti-corruption actors. Local actors that weresuccessfully able to identify, report and see cases through to resolution tended to becharacterizedbythefollowingsuccessfactors:i)understandingofthelaw:theyhadstudiedandmasterednationalandlocalregulationsrelatedtobudgetmanagementandcorruption;ii)accesstodocumentation:freedomofaccesstoregionalbudgets,documentationrelatedto procurement and government accountability reports was crucial; iii) informing thepublic:engagingthemediatoinformthepublicandgeneratecommunityactionwasalsoimportant;andiv)engagingabroad-crosssectionofdifferentelementsofcivilsocietyinthecase.
Action and strategies of local anti-corruption actors. Local anti-corruption actors consistently reported that they were inspired by examplesfromotherprovinces. Success inWestSumatra ledNGOs inWestNusaTenggara totakeactiontoaddresscorruptionintheirownregion.Butthestrategiesemployedremainlargelyundefinedandundocumentedanddisseminationoftheseprocesseslimited.Whathappenedinternallyamonglocallevelactorswasessentiallya‘learningbydoing’process.
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Executive Summary xi
Actions taken were predominantly reactive – spontaneous reactions to the trajectory oflegalproceedingsthroughthepolice,prosecutorsandcourts.Thatsaid,theresearchwasable to identify some consistent core elements of the strategies employed: i) utilizing aprominentcasetobuildanti-corruptionconstituenciesatthevillageorcommunitylevel;ii)establishinga‘temporarycoalition’ofvariouscivilsocietyelementsaroundeachcase;iii)raisingcommunityawarenessanddemandfortheformallegalprocesstobejustandopen;and iv) cooperating with reformers in the justice sector. Among the different strategiesemployed,engagingthemassmediawasakeysuccessfactorinpushingthelegalsystemtofunction.
What constitutes “success”? Only two cases (Blitar and Madiun) for this paper weresuccessfullyresolvedthroughlegalproceedingsuntiltheverdictexecutedbytheDistrictGeneralAttorney.Thosecaseswhereacriminalconvictionwassecuredoftensufferedfromlightweightsanctionsthatwere,inturn,oftennotexecuted.
Whilethishighlightstheneedforgreaterandmoreintensiveeffortstoaddresscorruption,itdoesnotsignifythatlocalanti-corruptionmovementshavefailed.Althoughtheircapacitytoreviewlocalbudgetdocumentsandinvestigatecasesremainslimited,complaintsfiledbyanti-corruptionactorswereinallinstancesthedrivingforcebehindthecasescomingtopublicattention.Theytakenewskillsandexperienceswiththemforthefuture.Inthepastthesecaseswouldnothavecometolight.Thisprocesshasbeguntounderminethedeeplyentrenched culture of impunity which has long characterized governance in Indonesia.Hence,thesuccessoflocal-levelactorsshouldbetterbeseenfromalonger-termperspective.Solongastheanti-corruptionmovementsarefurtherdevelopedandstrengthened,thesepioneering cases of the early regional autonomy era could have significant longer-termimpactstostrengthengoodgovernanceattheregionallevel.
The Formal Legal Process
Legal proceedings, the only option for settlement, begin to provide hope for change.Formallegalproceedingsaretheonlyoptionfortheresolutionofcorruptioncases.DespitetheweaknessesnotedaboveandthedirereputationoftheIndonesianjusticesector,thesetencasestudiesdemonstratetheemergenceofseveralindicationsthatlawenforcementatthelocallevelisimproving.First,thereisatendencyamonglawenforcementinstitutionstobemoreresponsive topublicoversight. There is likewisemorewillingnessamongtobuildstrongerpartnershipswithlocalcivilsocietycoalitionstoaddresscorruption.Second,althoughnotevidentinallcases,inmanycasestheresearchrevealedadirectcorrelationbetweenthelevelsofstrengthofpublicoversightandthepaceandtransparencyofformaljustice.
One step forward, two steps back. Despite the promising indications of progress, theformal justice sector institutionsstill face significantchallenges to improveperformance
Executive Summary
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
xii
andenforcethelawconsistently:alackofinfrastructure,discriminationinlegalproceedingsandapropensityforbriberyandpoliticalinterference.Atleastinthestudy,therearestrongindicationofbriberyoccurredinPontianakandLombokTengah.Furthermore,localanti-corruptioncoalitionswereonlyabletoexerteffectiveoversightwhilethecaseswerebeinginvestigatedorheardatdistrictlevel. OncethecorruptorsappealedtheirconvictionstoprovincialHighCourtor theSupremeCourt in Jakarta (whichhappened inalmost allcaseswhentheDistrictCourtsentencedtheverdicts),districtlevelactorswerereliantontheir networks at higher levels. As oversight weakened, the impact was clear – lightersentencesandnon-existentexecutionofverdicts.Armedwiththisknowledge,corruptorsknowtheycanhanginforthelonghaulandseeoutpublicscrutinyandattentionastheircaseswindtheirwaythroughanoftenlengthyappealsprocess.Inotherwords,locallevelanti-corruptionactorscanpushtheinitiallegalprocesstobemoreresponsiveandfast,buttheycannotyetguaranteeajustoutcome.
Recommendations
The report recommends a number of practical actions to both prevent corruption andaddresshighprofilecasesoncetheyemerge. Investigationandresolutionof thesecasescan begin to break down impunity and mobilize public action for social accountability,ultimatelyleadingtoimprovedlocalgovernance.
The recommendations build on the success factors identified in the study and relate to(i) improving legal frameworks to institutepublicparticipation in local governance; (ii)improvingstate-civilsocietyrelationstoaddresscorruption;and(iii)continuingeffortstostrengthencivilsocietyoversightofthelegalprocess.
Decentralization needs to be accompanied with guarantees for community control.District governments need to pass regional regulations to guarantee the existence ofcommunityparticipationtoeradicatecorruptionasstipulatedbyGovernmentRegulationNumber71/2000onthe“ProceduresforImplementationofCommunityParticipationandRewardsforPreventionandEradicationofCorruptionCrimes”.
Development of a local level anti corruption platform.Themost fundamentalfindingofthisresearchisthatsuccessinhandlingcorruptioncasesisdeterminedbycooperationbetweenlocalgovernment,lawenforcersandlocalanti-corruptionactors.Therefore,itisimportant thateachregionhasa sharedvisionandstrategy inpreventingandhandlingcorruptioncases.Lessonslearnedfromtheexperienceofanti-corruptionactorsinthesetencasescanbeusedasafoundationfortheformulationofajointgovernment-civilsociety-communityanti-corruptionplatformineachregion.
Strengthening of local level anti-corruption initiatives. Various community groups/organizations in this research have been successful in starting the measures to address
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Executive Summary xiii
corruption.Moreneedstobedonetodocumentanddisseminatethesuccessfulstrategies.Effortsneedtobeintensifiedwhereweaknessesexist,suchaswithrespecttoexecutionofjudicialverdicts.Specifically,additionalsupportneedstobeprovidedtolocalcivilsocietygroupstobuildonandenhanceanti-corruptioninitiatives:i)supporttoimproveknowledgeon local budget procedures, the legal process and skills in corruption investigation andadvocacy; ii) support to strengthen networks between anti-corruption organizationsat the local levelwith their better resourcednational level counterparts; and iii) greaterconcentrationfromprovincialandnationalleveltocontinuemonitoringandscrutinyoflegalproceedingsoncetheymoveupthejudicialhierarchyonappeal.
Local level legal and judicial reform.Fairerandmoreeffectivelawenforcementrequiresseveral changes in the law enforcement institutions at local level: i) strengtheningcooperationbetweenlawenforcementinstitutionsandanti-corruptionorganizationsatthelocallevelbyengaginglawenforcersinlegalandanti-corruptioneducationactivitiesforthepublic;ii)establishingandenforcingbenchmarksforthedurationofeachphaseofthelegalproceedingsinordertospeedupresolutionandpreventbriberyaimedatstretchingoutthelegalprocess;iii)acircularletterfromtheAttorneyGeneral’sOfficethatrequiresDistrictProsecutors’Officestoholdcasepresentationsforanti-corruptionorganizationsandfacilitatecommunityorganizationstoconductpublicexaminationoncourtverdicts.
Together these recommendations can complement ongoing anti-corruption initiativesgeared more towards prevention of embezzlement and abuse of power. Building onsuccess,addressingthesecasescanhelpreduceendemiccorruption,institutionalizesocialaccountabilityandstabilizelocaldemocracysothattheprocessofregionalautonomycandeliver on its promise of better public services and good governance for the people ofIndonesia.
Daftar isi
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
xiv
DAFTAR ISI
Daftar Singkatan iiiUcapan Terima Kasih ivRingkasan Eksekutif vExecutive Summary ixDaftar Tabel dan Boks xvi
Bagian 1. Pendahuluan 1I. KorupsiditingkatLokal 2II. StudiKorupsiPemerintahanditingkatLokal 3III. RingkasanStudiKasus 8
Bagian 2. Desentralisasi & Korupsi 13IV. LokaldalamTransisi 14V. Peluang&ModusOperandiKorupsi 18 Bagian 3. Lokal Bergerak 23VI. AktorPendorong 24VII. PenangananKasusDariPersfektifAktorPendorong 28VIII.Aksi&StrategiAktorPendorong 34IX. BagaimanaMengukurKeberhasilanAktorPendorong 39Bagian 4. Penegakan Hukum 47X. KonteksHukumPidanaKorupsi 48XI. PenangananKasusdariPerspektifHukum 50XII. ProsesHukum:PeluangatauHambatan? 58
Bagian 5. Kesimpulan & Rekomendasi 65
Lampiran 73
Lampiran1.TabelModusOperandiKorupsiPemerintahanDaerah 74Lampiran2.TabelDakwaan&Vonis 76
Daftar Referensi 85
Studi Kasus1. MenyibakBajuLinmas,MenguakMegaKorupsi (StudiKasusKorupsiAPBD2002-2004PemkabBlitar) 89 2. KoalisiYangRapuh (StudiKasusKorupsiYayasanBestaridiKab.Pontianak) 107
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Daftar Tabel & Daftar Boks xv
3. KetikaRakyatMenggugat (StudiKasusKorupsiAPBD2000-2003diKabupatenTolitoli) 1254. KeadilanYangSulitDiraih (StudiKasusKorupsiAPBD2002KabupatenKepulauanMentawai) 1415. MembangunKiatPengungkapKorupsi (StudiKasusKorupsiDPRDKab.Madiun) 1596. KorupsiIbaratPenyakitMenular (StudiKasusKorupsiPengadaanTanah2001/2002DiKab.LombokTengah) 175
Daftar Tabel & Daftar Boks
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
xvi
Daftar Tabel & Boks
TabelTabel1. PerubahansetelahDesentralisasi 14Tabel2. MotifAktorPendorong 27Tabel3. PerbandinganLamanyaProsesHukum(s/dNopember2006) 60Tabel4. PerbedaanProsesHukumTersangkaKorupsi 62 BoksBoks1. DimanaBawasda? 30Boks2. BagaimanaJikaTidakTerdapatLSMyangKuatdiKabupaten? 31Boks3. GoodPractice,DesaMelawanKorupsi 34Boks4. PerpecahandiTubuhAktorPendorong 37Boks5. GoodPractice;MediadanPartisipasiPublik 38Boks6. JaminanHukumatasPerandanPartisipasiAktorPendorong 44Boks7. JikaGubernurMenjadiTersangkaKorupsi-KasusNTB 51Boks8. DelikTindakPidanaKorupsidanBeberapaDefinisiKorupsi 53Boks9. PengakuanPengacaraTerdakwa 59Boks10. PerlakuanIstimewaterhadapKetuaDPRDDonggala 61Boks11. Corruptor’sFightBack 69
Bagian I
Pendahuluan
Pendahuluan
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
�
I. Korupsi di Tingkat Lokal
“Korupsi tidak berdiri sendiri...ada organisasinya dan dilakukan oleh orang-orang yang punyajabatandimanasaja;di lembagapemerintahanatauswastajugasepanjangmerekapunyakuasauntukmenentukanbagaimanabisadapatuangsebesar-besarnyalewatkekuasaanya”
AktorPendorong,PontianakSejak tahun 2002 lalu telah terjadi gelombang pengungkapan kasus dugaan korupsiDPRDdi berbagai daerahberawal darimaraknyapemberitaan tentangkorupsiDPRDpropinsiSumateraBaratdanmenjalarkeberbagaiwilayahlainsepertiSulawesiTenggara,KalimantanBarat,LampungdankemudianhampirmeratadiberbagaiwilayahIndonesialainnya.BerdasarkandataKejatiseluruhIndonesiasampaidenganbulanSeptember2006terdapat265kasuskorupsiDPRDdenganjumlahtersangka/terdakwa/terpidanasebanyak967oranganggotaDPRDyangditanganioleh29Kejati.Padaperiodeyangsama,telahdikeluarkanijinpemeriksaanuntukanggotalegislatif:327oranganggotaDPRDpropinsidan735DPRDkabupatenkota.1
BilasebelumnyalaporankorupsididominasiolehkorupsiDPRD,belakangankecenderungankorupsi oleh pihak eksekutif semakin meningkat. Berdasarkan catatan ICW, jika padatahun2004terdapatmasing-masing48kasuskorupsiDPRDdaneksekutif,padatahun2005korupsieksekutifmenempatiposisiteratasdengan47kasus.Padatahun2006,angkakorupsiekskutifmeningkattajammenjadi69kasus.2DaridataKejariseluruhIndonesia,terdapatkasuskorupsikepaladaerahsebanyak46kasusdenganjumlahtersangka/terdakwa/terpidana 61 orang dimana 43 kasus ditangani oleh Kejati dan 3 kasus oleh Kejagung.Sementara itu, data Mendagri menyebutkan bahwa selama periode tahun 2004 – awal2006telahdikeluarkanijinpemeriksaanatasdugaankorupsiterhadap7Gubernurdan60Bupati/Walikotaatauwakilnya.
Bisa dikatakan bahwa fenomena pengungkapan kasus korupsi di tingkat lokal dalamjumlah dan cakupan wilayah seluas saat ini belum pernah terjadi dalam sejarah diIndonesia.Mengapa?Berbagaikalanganberanggapanbahwakebijakandesentralisasitelahmenyuburkankorupsidi tingkat lokal.Maraknyadugaankasuskorupsi terjadi tak lamasetelahditerapkannyakebijakanotonomidaerahataudesentralisasipemerintahan.DengandikeluarkannyaUndang-UndangNo.22Tahun1999tentangPemerintahanDaerahyangmenggantikan Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah,lembagapemerintahandaerahmemilikikekuasaanlebihbanyakterutamadalammengaturpengelolaan budget yang berimplikasi pada semakin terbukanya peluang terjadinyakorupsi.
1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Laporan PelaksanaanTugas Panja Penegakan Hukum dan PemerintahanDaerah,20062Kompas,KecenderunganKorupsi;EkskutifdiPosisiTeratas,25Januari2007.
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Pendahuluan �
Dengandemikian,adalahsangatrelevanuntukmenguakkorelasiantaraberbagaidimensidesentralisasi(konstitusional,politikdanfiskal)dengantinggiataurendahnyakorupsididaerah.Berbagaitemuandanhasilstudidariberbagainegaramenyediakanjawabanyangtidakselalukonsisten–jikatidakkontradiktif-dalammenjawabapakahdenganditerapkannyadesentralisasitelahmempertinggiataujustrumengurangikorupsi.Haltersebutnampaknyadiakibatkanadanyaperbedaandimensidesentralisasiyangdipakaipadatiappengamatdanpeneliti. Meski demikian, pada umumnya terdapat 3 dimensi desentralisasi yang secaraempirismemilikikaitandengangejalakorupsiditingkatlokalyaitu:desentralisasifiskal,konstitusionaldandesentralisasipolitik.3
Namun jikakitamasukdalamkonteks Indonesia, tidak tepatuntukmengatakanbahwakorupsididaerahbarusajaterjadisetelahditerapkannyakebijakandesentralisasi.DisadaribahwatidakterdapatcukupdatamenyangkutkasusdugaankorupsididaerahyangterangkatkepermukaanselamapemerintahanOrdeBarumengingatkuatnyadominasibirokrasidanlemahnya penegakan hukum.Tapi adalah naif mengatakan bahwa tidak terjadi korupsipadamasatersebut.Desentralisasisangatmungkintelahmemberilatarbarubagipentaskorupsidi tingkat lokal, entahmenyangkutbergesernya relasikekuasaanpusat–daerahataueksekutif–legislatifyangmemunculkanpelakukorupsibaruataulatarbelakangdanmodusoperandikorupsiyangsemakinbervariasi.
Dengankata lain,praktekkorupsisecarakonsistenterjadisejak lamasebelumkebijakandesentralisasi diterapkan. Yang baru dan fenomenal adalah fakta bahwa dalam 5 tahunterakhirterjadifenomenaterungkapnyadugaankasuskorupsidanmunculnyaaktor-aktordarimasyarakatyangsecarakonsistenmendorongdanmenuntutagarkasus-kasustersebutdapatdiselesaikan.JikamerujukpadapandanganKarklinsdimana,“Anti-corruptionworkamongpublicadministratorandhighlevelofficialcanhelp,butinthelongrun,themobilizationof democratic forces from below and the forging of civil society is the decisive way to containcorruptionindemocraticsociety”,4makadapatdisimpulkanbahwaberdasarkanpengalamanberbagainegara,terlepasdarisistempemerintahanyangditerapkan,menguatnyapartisipasipublikakanberdampakpadaterjadinyatransparansidanakuntabilitaspemerintahan.
II. Studi Korupsi Pemerintahan di Tingkat Lokal
Terlepas dari diskursus menyangkut korelasi antara desentralisasi dan korupsi, adalahpenting bagi Indonesia untuk mengambil kesempatan guna mendapatkan beberapapembelajarandari faktamaraknyapengungkapankasusdugaankorupsidi tingkat lokal:faktorapayangmendorongpengungkapankorupsiditingkatlokal?Siapayangberperanpentingdalammelakukanpengungkapankorupsidanapasajaupayayangsudahmereka3SebastianFreille,Federalism,DecentralizationandCorruption,www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/ACLitSurvey4Karklins,Rasma,Anti-CorruptionIncentivesandConstituenciesinthePost-CommunistRegion,PaperforWorkshop1:CreatingaTrustworthyState,CollegiumBudapest,Draft,September2002,p.1
Pendahuluan
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
�
lakukan?Faktorapayangmendukungaktortersebutdalammendorongupayapenyelesaiankasus korupsi? Dan, faktor apa yang melemahkan upaya masyarakat di daerah dalammemberantaskorupsi?BerbagaipertanyaandiatasmemilikirelevansidenganstrategiJusticeforthePoorProgram( J4P) – Bank Dunia, yang sejak tahun 2002 memfokuskan kegiatan pada penguatanreformasi hukum di tingkat lokal. Kasus korupsi digunakan sebagai pendekatan umumdalammemotret interaksimasyarakatdansistemhukumkarenaterdapatpartisipasidaninteraksi masyarakat dengan berbagai peraturan dan lembaga penegak hukum dalammendorongpenyelesaiankasus.Padatahun2003timJustice telahmelakukanpenelitianmengenai penyelesaian kasus korupsi oleh masyarakat yang terjadi di tingkat desa dankecamatan (Village Justice Paper, 2003) dengan beberapa kesimpulan dan rekomendasiuntukmemperkuatperanmasyarakatdanreformasihukumditingkat lokal.Pendekatanyang sama juga perlu dilakukan seiring dengan diterapkannya kebijakan desentralisasidimana terjadiberbagaiperubahan signifikandalamstrukturkekuasaandanpenguatankelompokmasyarakatsipilditingkatpropinsidankabupaten.
Dalamtiap-tiapkasuskorupsiditingkatlokalterdapatketerlibatanberbagaielemenlokalseperti: pelaku korupsi, partai politik, organisasi masyarakat, asosiasi profesi, akademisi,LSMantikorupsi,mediamassadanjugainstitusipenegakhukumsertaparapelakukorupsiitusendiri.Responmasing-masingaktorlokaldalammenyikapikorupsiakanmembentukpengalamanbarudanmembangunpersepsiterhadapprosespenegakanhukumdiIndonesia.Pada gilirannya, pengalaman tersebut akan membentuk pola karakteristik penanganankasusdugaankorupsidalamlanskapsebuahIndonesiayangterdesentralisasi.
Denganlatarbelakangtersebut,sejakMei2006timJusticeforThePoorProgram,BankDunia, mulai melakukan Studi tentang Korupsi Pemerintahan diTingkat Lokal (LocalGovernmentCorruptionStudy/LGCS)di5propinsidiIndonesia.Tujuanutamapenelitianiniadalahuntukmendokumentasipengalamanberbagaiaktorditingkatlokaltersebutdalammengungkapdanmenyelesaikanlaporandugaankorupsiyangdilakukandipemerintahandaerah,baikolehLegislatifmaupunEksekutif.
Tujuan Penelitian • Mendokumentasikan dinamika para pelaku di tingkat lokal dalam proses penyelesaiankasuskorupsiyangmelibatkanlegislatifmaupunpihakeksekutif • Mengidentifikasi modus operandi dan peluang korupsi oleh pemerintahan di tingkatlokaldan; • Mengidentifikasi peluang keberhasilan dan kegagalan penanganan korupsi di tingkatlokal
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Pendahuluan �
Metodologi
Untuktujuantersebut,dalamstudiinidilakukanstudikasusterhadapkasus-kasusdugaankorupsibaikyangdilakukanolehlembagaeksekutifmaupunlembagalegislatifditingkatlokal.Kriteriaberikutyangdipakaidalammemilihkasusmanayangakanditelitidalamstudikasus: i) DugaankorupsiterhadapdanaAPBDTahunAnggaran2001-2004 ii) Kasussedangatautelahdiselesaikanmelaluiproseshukumformal iii)Terdapat keterlibatan masyarakat (aktor pendorong) dalam mengungkap dan mendorongpenyelesaiankasus.
Setelahdatakasusyangmemenuhikriteriadiatasterkumpul,kemudiandilakukanpemilihanlokasi penelitian dengan pertimbangan seperti: sebaran geografis, sampel kasus korupsitingkatkabupaten–propinsi,sampelkasuskorupsilegislatif–eksekutif.Selainitu,lokasipenelitianjugadiarahkanpadalokasidimanaterdapatkegiatantimJusticeagarterdapatmanfaatpraktisdaripenelitianiniterhadapberbagaikegiatanJ4Pyangsudahada.Lokasipenelitianyangterpilihadalah5propinsidiIndonesiayaitu:SumateraBarat,KalimantanBarat,SulawesiTengah,JawaTimurdanNusaTenggaraBaratdengan2sampelstudikasusditiappropinsi.
Studidilakukandenganpendekatankualitatifdimanapengambilandatadilakukanmelaluibeberapacarasebagaiberikut: a. Review terhadap dokumen terkait seperti pemberitaan media massa, hasil penelitian, dokumentasi aktor pendorong dan dokumen hukum seperti dakwaan, tuntutandanvonispengadilan b. Wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap responden dari berbagai kalangan,sepertiLSM,koordinatoraliansiLSM,wartawan,tersangkakorupsiatau kuasahukumnya,kelompokpendukungtersangkasertaaparathukumyangterlibat dalam proses hukum. Selain itu dilakukan pula wawancara terhadap anggota DPRDdanlembagaeksekutifsetempat.Dariseluruhstudikasusterdapatsekitar 200respondenyangtelahdiwawancarai. c. Focus Group Discussion (FGD). Untuk melengkapi temuan-temuan dari review dokumendanwawancara,makadilakukanFGDbersamadenganaktorpendorong, tersangka,akademisidanaparathukumsetempat.Dalampenelitianinidilakukan 13FGDyangdiikutisebanyak150peserta.
Studi kasus dibagi dalam beberapa tahap. Pertama, tahap penyusunan kronologi kasusmulai dari pengungkapan hingga pelaksanaan keputusan hukum. Output dari tahap iniadalahkronologikasusyangmenunjukanlangkah-langkahpenyelesaiankasusserta‘aksi-reaksi’ antara aktorpendorongdanproseshukum.Dataperjalanankasusdicatathinggabulan November 2006. Kedua, setelah kronologi kasus selesai disusun, maka penelitimengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan menyangkut ‘mengapa’ dan ‘bagaimana’, baik
Pendahuluan
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
�
dengancaramelakukanwawancaramaupunmelaluiFGD.Ketiga,setelahdata-datatersebutterkumpul,penelitiakanmelakukananalisaterhadapkasusyangditelitiuntukmenjawabpertanyaandantujuanpenelitian.
Sesuaidengantujuanpenelitian,respondenutamadalampenelitianiniadalahparaaktorpendorong di tingkat lokal yang memiliki peranan dalam pengungkapan kasus ataumendorongproseshukumataudalamkeduanya.Dalamsetiapkasusyangditeliti,terdapatbanyaksekaliaktorpendorongyangmelakukanberbagaiaksibaiksecarabersama-samaatausendiri-sendiripadasebagianatauseluruhrangkaiankronologikasus.Karenaketerbatasanwaktu penelitian, tidak semua aktor pendorong tersebut dapat dilibatkan dalam prosespenelitian. Dengan demikian, penyebutan aktor pendorong utama dalam studi kasustidak berarti menutup peran atau kontribusi aktor pendorong lain yang mungkin tidakteridentifikasiselamapenelitianberlangsung.
Apa yang dibahas dalam laporan ini?
Laporaninimerupakansintesaanalisadari10studikasusyangdilakukanselamapenelitianberlangsung yangdiarahkanpada3 kelompok temuanpokok studi yaitu; i)modusdanpolakorupsipemerintahandaerah;ii)aksidanstrategiaktorpendorongdan;iii)jalannyaproses hukum terhadap kasus dugaan korupsi. Ketiga hal tersebut, pada akhirnya akanmengarahkanlaporaninipadakesimpulanpenelitiandanmenjadilandasanpokokdalampenyusunanserangkaianrekomendasikerjabagiberbagaikalanganpemerhatiinisiatifantikorupsidiIndonesia.
Mengingatterbatasnyalokasidanjumlahkasuspenelitian,tentusajakesimpulanpenelitianinitidakbisadigeneralisiruntukmenjelaskanbanyaknyakasusserupayangterjadidiberbagaidaerahdiIndonesia.Meskidemikian,diharapkanpola-polaumumyangdiidentifikasidalampenelitiandapatmengarahkanparapelakuditingkatlokaldalammemperkuatinisiatifantikorupsidiwilayahnyamasing-masing.Juga,yangtakkalahpentingadalahharapanbahwastudiinidapatmendukungpemerintahIndonesiadalammelakukanpencegahanperilakukorupsi,perbaikansistemhukumsertapenguatanpartisipasimasyarakat.Selainitu,pentinguntukdiperhatikanbahwapenelitianinimengambilfokuspadaupayapenanganan kasus korupsi oleh aktor pendorong di tingkat lokal. Penekanan terhadapaspekdesentralisasidipakaisejauhuntukmenjelaskankontekslokaldimanainisitifaktorpendorongbekerja;situasidimanaterjadiproses‘pencariantitikkeseimbanganbaru’bagipelakupolitik(termasukjugaaktorpendorong)yangsebagaimanabisadilihatkemudian,sangatberpengaruhpadaupayapembongkarankasuskorupsi.Demikianpulamenyangkutaspekhukumyangdalamlaporaninidicermatisejauhdalaminteraksiantaraaktorpendorongdaninstansipenegakhukum.Ringkasnya,desentralisasidanproseshukumdipakaiuntukmengidentifikasi faktor-faktor penguat atau pelemah gerakan aktor pendorong dalammenangani kasus. Dengan demikian, penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai kajian
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Pendahuluan �
khususmenyangkutkelemahanyangterkandungdalampaketkebijakandesentralisasiataupenilaianatasperaturandansanksipidanasebagaikeluaranproseshukumformalatassuatukasuskorupsi.
Bagianpertamalaporaninimenyajikanlatarbelakang,metodologidantujuandaripenelitian.Untukmemberigambaranlebihrincimenyangkutkasus-kasusyangditeliti,bagianinijugamemuatringkasanstudikasus
Bagiankedua,memuatsedikitgambarantentangdimensidesentralisasidalamkonteksUUNo22tahun1999yangberimplikasipadapergeseranrelasikekuasaanditingkatlokaldarieksekutif ke legislatif. Bagian ini juga menyajikan sedikit gambaran tentang kebijakan-kebijakandaninisiatif-inisiatifgerakanantikorupsiditingkatlokalmaupunnasional,sertamoduskorupsipemerintahanditingkatlokalbaikoleheksekutifmaupunlegislatif.
Bagian ketiga, mencoba untuk memetakan dan menyajikan informasi tentang aktorpendorong, profil, motif serta aksi dan strategi kerjanya. Selain itu juga disajikan pulakronologi penanganan kasus dari perspektif aktor pendorong, mulai dari sebelumterungkapnyakasus, sampaidi laporkannyakasuskeproseshukum.Mengingat terdapatkeragamandarisatukasuskekasusyanglain,disampingmenyajikanbenangmerahdarikeseluruhan kasus, pada bagian ini terdapat pula berbagai kutipan dan rujukan singkatmengenai situasi spesifik yang terjadi untuk menghindari penyeragaman yang mungkindapatmemiskinkananalisadankesimpulanstudi.
Bagiankeempatlaporanini,khususmenyajikantentangprosespenanganankasusdalamkonteks hukum, sejak dari penyelidikan di kepolisian dan kejaksaan hingga ke tingkatMahkamah Agung dan eksekusi. Selanjutnya keseluruhan dari laporan ini dirangkumdalamBagiankelimamengenaikesimpulandanrekomendasipenelitian.Mengapa laporan ini penting?
Setidaknyaterdapat3alasanmengapapenelitiantentangkorupsipemerintahditingkatlokalmenjadipenting.Pertama,Indonesiaselamainidikenalsebagaisalahsatunegaradenganangkakorupsiyangpalingtinggididunia.Olehkarenaitu,setiapinisiatifdalammemerangikorupsimenjadipentinguntukdicermatisebagaipenandabahwapadakenyataanyaperangmelawankorupsiitutelahdanterusberlangsung.Apalagi,analisastudidisusunberdasarkanpengalaman langsung aktorpendorong yang relatif genuine danbelumbanyakpresedensebelumnya.Dengandemikianlaporaninidiharapkanakanmemberikontribusipadaupayapenguataninisiatifanti-korupsiditingkatlokal,baikuntukIndonesiaataunegaralain.
Kedua,berbedadenganbeberapapenelitiansebelumnya,potretdinamikaaktorlokaldalamstudi ini diambil dalam sebuah lanskap Indonesia yang terdesentralisasi dimana terjadiperubahanstrukturkekuasaanditingkatlokalsehinggaterbukapeluangyangbesarbagi
Pendahuluan
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
�
partisipasimasyarakatdanperbaikandalamprosespenegakanhukumditingkatlokaldalamupaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Dengan demikian,pengalamanaktorpendorongdalamkonteksperlawananterhadapkorupsiakanmemberigambaranyangsignifikantentangpeluanginisiatifgoodgovernanceditingkatlokal.
Ketiga,sejalandengantujuanJ4PprogramdiIndonesia,berbagaiinisiatifaktorpendorongdankinerjainstansipenegakhukummenggambarkanpeluangpenguatanaksesmasyarakatterhadaphukumdankeadilanyangmenandakanadanyareformasihukumditingkatlokal.Peluang-peluang perbaikan instansi hukum di tingkat lokal dapat diidentifikasi ketikamempelajariresponmerekaterhadapkasuskorupsiyangterjadi.
III. Ringkasan Studi Kasus
Dari10kasusyangditelititerdapat2kasuskorupsiDPRDditingkatpropinsiyaitukorupsiDPRD Propinsi Sumatera Barat dan NusaTenggara Barat; 4 kasus korupsi DPRD ditingkat kabupaten yaitu korupsi DPRD Kabupaten Madiun, Kabupaten Pontianak,KabupatenToli-TolidanKabupatenDonggala;4kasuskorupsilembagaeksekutifditingkatkabupatenyaitu:korupsiSekretarisDaerahKabupatenMentawai,korupsiBupatiKapuasHulu, korupsi Bupati Blitar dan korupsi Panitia PengadaanTanah di LombokTengah.Dokumentasilebihlengkapdapatdibacadalamlaporanstudimasing-masingkasus.Sumatera Barat
Kasus korupsi DPRD propinsi Sumatera Barat periode 1999/2004 (Legislatif – Propinsi).KasuskorupsiDPRDpropinsiSumbarmerupakanpioneryangmengawalikemunculanberbagaikasusserupadiIndonesia.DimulaidariinisiatifbeberapaLSMsertaakademisisetempat(belakanganmembentukForumPeduliSumateraBarat-FPSB)yangsecararegulermelakukankajianterhadapRAPBD2002danmulaimenemukandugaankorupsiDPRDdimanaterdapattotal27mataanggaranbagitunjangandanpembiayaananggotaDPRDdenganperkiraankerugiannegarasebesarRp5,9miliar.HalinidianggapsebagaitindakkorupsidanbertentangandenganPP110/2000.Setelah sebelumnyaperingatanmerekadiabaikanolehDPRD,aktorpendorongkemudianmendorongdimulainyaproseshukumatas dugaan tersebut. Semula Kejaksaan Tinggi Sumbar menyatakan akan melakukan‘edukasi’kepadaDPRDmeskikemudiankasusdiprosessecarahukum.PerlawananDPRDcukupserius, salahsatunyadenganmengajukanhakujimateril (judicialreview)atasPP110/2000 ke Mahkamah Agung. Para terdakwa kemudian dijatuhkan putusan bersalah.Meski telah dikeluarkan putusan kasasi, namun hingga saat ini eksekusi terhadap paraterdakwabelumdilaksanakan.Kasus korupsi Sekretaris Daerah Kabupaten Mentawai (eksekutif – kabupaten).Mulaipertengahan tahun 2002, beberapa LSM yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Pendahuluan �
Mentawai (AMM) mulai melakukan pengkajian terhadap jalannya pembangunan diKabupaten yang baru berdiri pada tahun 1999 ini. Merasa telah menemukan beberapaindikasikorupsiolehDPRDdanKepalaDaerah,AMMmemintabantuankepadaLBHUmanta untuk secara khusus melakukan kajian hukum terhadap dugaan korupsi yangdiperkirakantelahmerugikannegarasebesarRp7,6miliar.DiwarnaidenganpenolakanDPRDterhadap laporanpertanggungjawabBupati,AMMkemudianmelaporkankasuskepada Kejaksaan Tinggi Sumbar yang kemudian menetapkan Sekretaris Daerah danbeberapapejabat/stafKabupatensebagaitersangkakorupsi.MeskidalamprosespersidangandiPNPadangyangberjalanselama11bulantersangkaterbuktimelakukanpenyimpanganpengelolaananggaran,namunMajelisHakimmembebaskantersangkadariseluruhtuntutanhukumdengan alasan“yangdilakukan tersangka adalahuntukkepentingandinas-dinasdaninstansidiKabupatenMentawaisertatidakterbuktiadanyaunsurmemperkayadirisendiri”.KejaksaankemudianmengajukanKasasikeMahkamahAgungyangmenguatkankeputusanPNPadang.Sejalandenganlamanyaproseshukum,tekanandariaktorpendorongkianmelemah–bahkanbeberapa tokohutama aktor pendorong saat ini telahmenjabatsebagaianggotaDPRD.
Kalimantan Barat
Korupsi Yayasan Bestari, DPRD Kabupaten Pontianak (legislatif – kabupaten).Lewatbeberapa pertemuan informal, Bupati dan Pimpinan DPRD sepakat untuk memberidanakepadaYayasanBestaridalamAPBD2002.SetelahAPBDdicairkan,danatersebutdibagikankepada45oranganggotaDPRDdalam2tahap,tahapIsebesarRp1,13Milyardan tahap II sebesar Rp 1,7 Milyar. Meski praktek itu telah berjalan beberapa waktu,namunmulaiOktober2003sekelompokkontraktoryangmerasadiperlakukantidakadildalamprosestenderpembangunanmelaporkandugaankorupsikepadaKejaksaanNegerisetempat.Kasus inimelibatkanLSMdanasosiasimasyarakatdalamjumlahyangcukupbesar, setidaknya terdapat 37 organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, pengacara, danakademisidengantotal332pemberitaandimediamassa.Bahkan,KeratonAmantubillahmelakukandukungansecaraterbukabagipenjatuhansanksihukumkepadapelakukorupsi.Sayangnyakoalisi aktorpendorongdigerogotiolehpolitisasi golongan/sukudanadanyasuapterhadapbeberapatokohLSM.Tanggal12Mei2005,tigatersangkadalamkasusinidiputusbebas.JPUsudahmengajukanmemorikasasikeMahkamahAgungnamunhinggapenelitianiniberakhirbelumadakejelasantentangkeputusanyangdiambilolehlembagahukumtertinggiitu
Korupsi dana Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) Bupati Kapuas Hulu (eksekutif – kabupaten).MenyusuldikeluarkannyaSKMenteriKehutanan05.1/Kpts-II/2000 yang memberikan kewenangan Bupati di seluruh Indonesia untukmemberikan ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) 100 hektar, Bupati KapuasHulusegeramengeluarkanSKyangmengaturagarPSDH–DRdisetorkankekasdaerah.Belakangan, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi mempublikasikan bahwa terdapat dana
Pendahuluan
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
10
reboisasiyangtidakdisetorkankenegaralebihdariRp150miliar.IndikasiinikemudianditindaklanjutiolehLSManti-korupsidananti ilegal loggingdiKalimantanBaratyangmeyakinibahwadanatersebuttidakhanyaditahantapijugadigunakanuntukkepentinganpribadiBupatisehinggapadaDesember2004kasusinidilaporkankePoldaKalimantanBarat dan dilanjutkan dengan penyelidikan oleh KejaksaanTinggi. Namun PengadilanNegeri Putussibau menolak dakwaan JPU dengan alasan dakwaan tersebut kabur. JPUdikabarkan mengajukan kasasi ke MA namun hingga penelitian lapangan ini berakhir(November2006)belumadaketerangantindaklanjutdalampenanganankasusini.
Sulawesi TengahKorupsi APBD DPRD Kabupaten Toli-Toli periode 1999-2004 (legislatif – kabupaten). BermuladarikajianAPBDyangdilakukanolehLSMDopalakditemukanindikasiadanyakorupsiDPRDdalampenyusunanAPBDtahun2002dimanaterjadipenggelembungananggaranbagikepentingantunjangandanbiayaDPRDsenilai lebihdari3%dariPAD,sehinggamerugikannegara senilaiRp4,5milyar.Dopalakberhasilmenarikkepeduliansebagianbesarelemenmasyarkatmiskinsepertitukangbecak,tukangojekdanmahasiswayangmelakukanberbagaiaksimenolakAPBDtersebut.Aktorpendorongmemanfaatkanmomentum Pilkada untuk ‘mengadu domba’ para tersangka agar masing-masing maumengeluarkanbukti-buktidugaankorupsipihakyangberseterudalampemilihantersebut.Untuk menampung antusiasme masyarakat yang ingin mengikuti perkembangan kasus,persidangan dilakukan di sebuah gedung olah raga. PengadilanTinggi yang kemudianmenambah sanksipidana terhadappara terdakwa.Setelahdimintakankasasi,keputusanMAternyatamenguatkanputusanPengadilanTinggiSulawesiTengah.Kasusiniditandaidenganadanyadiskriminasidimanahanya14orangdari16oranganggotaPanitiaAnggaranyangdijadikan tersangka sementara tidakadakejelasanproseshukumterhadap2orangyangberasaldariTNIyangdikembalikankeinstitusinya.Korupsi APBD DPRD Kabupaten Donggala periode 1999/2004 (legislatif – kabupaten). BerawaldaribedahanggaranyangdilakukanolehbeberapaaktifisKoalisiRakyatMenggugat(KRM)–LSManti-korupsiyangberkedudukandikotaPalu-yangmenemukanindikasikorupsi dengan menambah mata anggaran bagi tunjangan dan fasilitas DPRD dalamAPBDdengankerugiannegaraditaksirsebesarRp5,2miliar.StrategiaktorpendorongyangmemanfaatkanperpecahanditubuhpartaipolitikdanPemerintahdaerahhdilengkapidenganadanyadukungandari lembagaantikorupsi tingkatnasionalmembuatkasus inidapat didorong penyelesaianya melalui jalur hukum. Pengadilan Negeri dan PengadilanTinggimemutusbersalah.NamunhinggahariinibelumadaketeranganyangjelasmengenaiputusanMAatasupayakasasiyangdilakukanolehpihakterdakwadalamkasusini.
Jawa TimurKorupsi Pemerintah Kabupaten Blitar (eksekutif – kabupaten).BupatiBlitardibantuoleh
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Pendahuluan 11
beberapastafnyamelakukankorupsidengancaramemanipulasiAPBDBlitar2002–2004sebesar97milyardengankerugiannegarasekitarRp73miliar.Inisiatifpenyelesaiankasusmunculdaritingkatdesadenganadanyakoalisi7KepalaDesahinggatingkatkabupatenoleh koalisi LSM (Somasi dan KRPK) dan bahkan terdapat tim-11 yang terdiri dariunsuraparatbirokrasiyangtidakpuasdengankepemimpinanBupatiyangmengungkapdugaankasuskepublik.MeskipunproseshukumberhasilmenjeratBupatidanbeberapastafyanglain,namunterdapatdiskriminasimengingatwakilbupati(kemudianmenjabatsebagaibupati)lolosdarijerathukum.AktorpendorongkasusiniberuntungkarenaadanyadukungandariradioswastasetempatyangberinisiatifuntukbekerjasamadenganPengadilanNegeriuntukmenyiarkansecaralangsungjalannyapersidangan.DukunganjugadiperolehdariinstansihukumditingkatnasionalsepertiKejaksaanAgungdanMahkamahAgungyangmelakukansupervisiterhadapjalannyaproseshukumditingkatlokal.
Korupsi APBD DPRD Kabupaten Madiun periode 1999 – 2004 (legislatif – kabupaten).Korupsi dana APBD 2002 – 2004 dengan terdakwa Ketua dan para Wakil KetuaDPRDterjadikarenapenyusunananggaranyangsengajatidakmengikutiketentuanPP110/2000dimanadibuatmataanggaranbarudanmarkup terhadapmataanggaran lainuntukkepentinganDPRDdengankerugiannegaradidugasebesarRp8,8miliar.Aktorpendorong utama dalam kasus ini adalah Madiun Corruption Watch (MCW) denganmemakai pendekatan kooperatif dengan instansi penegak hukum selama proses hukumberjalan. Meski tidak membentuk koalisi aktor pendorong, namun MCW secara tepatmelakukan pemetaan aktor-aktor lokal yang berkepentingan terhadap kasus (termasukkelompok pendukung koruptor yang memprotes diskriminasi selama proses hukum)untukbekerjasamamengawasidanmendesakkanproseshukumyangadilterhadapsemuatersangka. Meskipun vonis MA terhadap Ketua DPRD telah dieksekusi, namun proseshukumbandingterhadap3wakilpimpinanDPRDhinggakinibaru1orangyangtelahmendapatputusandariPT.
Nusa Tenggara Barat
Korupsi ABPD DPRD propinsi NTB 1999 - 2004 (legislatif – propinsi). DugaankorupsiDPRDawalnyadimunculkanolehorganisasimahasiswayangmenilaitelahterjadipelanggaranterhadapPP110/2000dengankerugiannegaraditaksirsebesarRp17,5miliar.Upaya mendorong penyelesaian kasus melibatkan banyak sekali organisasi masyarakatdan LSM setempat. Meski demikian, politisasi kasus selama berjalannya proses hukumsangatmengemukamengingatKetuaDPRDyangmenjaditersangkakemudianmenjadiGubernur NTB. Intervensi kepentingan politik mengakibatkan perpecahan di kalanganaktorpendorongyangberakibatpadamandegnyaproseshukum.Kasusiniditandaipuladenganaksikekerasanyangdilakukanolehkelompokpendukungtersangkayangmelakukanpengrusakan terhadap kantor Kejaksaan Tinggi NTB. Kinerja Kejaksaan menyimpanmasalah seperti praktek menutupi nama-nama dan jumlah tersangka dan perbedaanperlakuanhukumterhadapbeberapatersangka.Setelahmelaluiprosespersidanganselama
Pendahuluan
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
1�
11bulan,padabulanJuni2006majelishakimmemutuskanbahwadakwaanJPUtidakdapatditerima.JPUmengajukanbandingkePengadilanTinggisementarapengacaratersangkamengajukankasasikeMahkamahAgung.
Korupsi Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (eksekutif – kabupaten).Diawali adanyakonflik antara salah satu anggotamasyarakat yang curigakarenaharusmenandatanganikwitansikosong,kasusdugaankorupsipanitiapengadaantanah Pemda Loteng meruak. Kecurigaan tersebut diikuti dengan sikap pemda yangsangattertutupmenyangkutdataanggarandanplafonhargatanahyangsudahditetapkan.Dilatarbelakangi persoalan pribadi dengan tersangka utama, seorang wartawan lokalkemudianmelakukaninvestigasimendalamterhadapkinerjapanitiasehinggaditemukansemakinbanyakindikasiadanyakorupsi.IsuinidisambutolehsalahsatupartaipolitikyangdipimpinolehseorangmantanJaksaSeniordiKejaksaanNegerisetempatyangmendorongkasusinikelembagaDPRDuntukmemintapertanggungjawabanpihakeksekutif.Proseshukum diwarnai dengan sempat dipeti-eskannya kasus oleh Kepala Kejaksaan Negerisetempat dan baru dibuka kembali setelah ada pergantian Kepala Kejaksaaan Negeri 8bulan kemudian. Selain itu, menurut pengakuan pengacara tersangka, jelas sekali telahterjadipraktiksuapkepadapihakkejaksaandanmajelishakimyangmenyidangkankasusini.Terbukti,vonisyangdijatuhkankepadaparatersangkajauhdi luarperkiraan.Salingsilang hubungan kekerabatan antara para tersangka, pimpinan partai politik dan aparatpenegakhukummembuatprosespenyelesaiankasusinimenjadipotretburampenegakanhukumdalamkulturkekerabatandiIndonesia.
Bagian II
Desentralisasi & Korupsi
Desentralisasi & Korupsi
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
1�
IV. Lokal dalam Transisi
“Persoalanmendasaradalahe..sebagianbesaranggotaDPRDitupunyamasalahkeuangan.Nah,begitudilantikmerekaterbebaniutang-utangdimasalalupadasaatkampanyepenyusunandaftardipartaiuntukbisamenang...begitudilantikyangterpikiradalahbagaimanamengembalikanuangyang‘diinvestasikan’..”.
AnggotaDPRDPropinsiNTB
A. Desentralisasi: Pergeseran Relasi Kekuasaan & Anatomi Korupsi di Daerah
DesentralisasimerupakansalahsatupenandayangpentingbagidimulainyaupayareformasidiIndonesia.Inisiatifdesentralisasi lahirdarisemangatmengembangkanprinsip-prinsipdemokrasilokalyangdiabaikanselamaOrdeBarudengandikeluarkannyaUndang-UndangNo.22Tahun1999tentangPemerintahanDaerahmenggantikanUndang-Undangyangberlaku sebelumnya yaitu Undang-Undang No.5 tahun 1974 tentang Pemerintahan diDaerah.
Perubahan yang paling penting dengan adanya UU 22/1999 ini adalah pelimpahankewenangan pemerintah pusat kepada daerah menyangkut sektor pelayanan publik.5Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/ Kota meliputi:pekerjaanumum,kesehatan,pendidikandankebudayaan,pertanian,perhubungan,industridanperdagangan,penanamanmodal,lingkunganhidup,koperasidantenagakerja.6
Tabel 1. Perubahan Setelah Desentralisasi.7
5 Sebagaimana tertuang dalam pasal 7 UU 22/1999: “Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidangpemerintahankecualidalambidangpolitikluarnegeri,pertahanankeamanan,peradilan,moneterdanfiskal,agama...”.6Pasal11ayat(2)UU22/19997YayasanHabibieCentre,2003,“OtonomiDaerah;ProyeksidanEvaluasi”,YHB,Jakarta,hal.194-195
No. Item Perubahan UU 15/1974 UU 22/19991.2.
3.4.
5.
6.
7.
StrukturPemdaPemilihanKepalaDaerah
PengawasanHakDPRD
AnggaranDPRD
PanggilanDPRDkepadapejabatataumasyarakatEksplorasiSumberDayaAlamdaerah
DPRDbagiandariEksekutifHakprerogatifpemerintahpusatEksekutifmengawasiDPRDHakDPRDdibedakandariHakanggotaDPRDDitentukandandikelolaeksekutifDiwakilkanpadabawahanatauditolakDPRDtidaktahumenahutentangperjanjianmenyangkuteksploitasiSDAdaerah
DPRDberdirisendiriHakprerogatifDPRD
DPRDmengawasieksekutifHakDPRDsekaligusadalahhakanggotaDPRDDitentukandandikelolaDPRDDPRDdapatmengenakansanksibagiyangmenolakDPRDdiberikewenanganuntukmemberipendapatdanpertimbangan
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Desentralisasi & Korupsi 1�
DimensidesentralisasiyangpalingmenonjoldalamUU22/1999iniantaralain:desentralisasikeuangan,politikdanhubunganantaralembagapemerintahditingkatlokalyangditandaidengan kuatnya kedudukan lembaga legislatif dibandingan lembaga eksekutif. DPRDmemiliki wewenang untuk memilih dan memberhentikan Kepala Daerah serta KepalaDaerahwajibmenyampaikanlaporanpertanggungjawabankepadaDPRD.
PenguatanposisiDPRDpadagilirannyaberimplikasipadapergeseranrelasikekuasaanditingkatlokaldimanaseseoranguntukbisamenjadiKepalaDaerahdanmempertahankanposisinyaharusdapat‘bekerjasama’denganDPRD.Pergeseranrelasikekuasaaninididugamendorongterjadinyalocuskorupsiditingkatlokaldimana‘transaksi’politikbanyakterjadidigedungdewan.8 Praktekkorupsididaerahbahkansudahdimulaisebelumseseorangdudukdalam jabatankepaladaerah;untukbisamendapatdukungan suaradari anggotaDPRD, calon kepala daerah melakukan suap kepada anggota DPRD –praktek yanglebih dikenal sebagai ‘money politic’. Dalam penelitiannya di wilayah Poso, AditjondromengungkapkannilaisuarayangharusdibayarkanolehseorangcalonbupatikepadasetiapanggotaDPRDsenilaiRp20juta.Pentinguntukdicatat,bahwaseoranganggotaDPRDtidakhanyamenerimadarikandidatyangakhirnyamenangmelainkanjugamenerimadarikandidatyangkalah.9
Padatitikini,anatomikorupsididaerahtidakbisalagidilihatterbatasdarikacamata‘lokal’.Untukmemenuhi‘pembiayaanpolitik’dalamprosespemilihan,seorangcalonkepaladaerahperlu mencari dukungan pembiayaan dari kelompok kepentingan dan pelaku politik ditingkatnasional.Pelakuditingkatnasionalmemilikikepentingankhususdenganapayangterjadiditingkatlokal.Aditjondromenengaraibahwaparapelakubisnisditingkatpropinsidannasionalmemilikikepentingantersendiriuntukmendukungseorangcalonyangpadagilirannya harus ‘dibayar’ ketika kelak ia menduduki posisi tersebut. Hal ini mengingatberdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, seorang kepala daerah memilikiotoritasuntukmenyetujuirencanainvestasipelakubisnisdidaerahnya.10Dalamkontekstersebut,Aditjondromenyimpulkanbahwa sumberutamakorupsipemerintahandaerahsebagaiberikut:
8.
9.
10.
HakpenyelidikanDPRD
Pelaksanaanaspirasimasyarakat
FraksiDPRD
TidakpernahdigunakankarenatidakpernahadaUUyangmengaturnyaDPRDhanyamenampungdanmenyampaikankepadaeksekutifHanyaada3fraksi
HaktersebutdiatursendiriolehDPRDdalamTataTertibDPRDDPRDmendapattugasmenampungdanmenindak-lanjutiaspirasimasyarakatBisaterdapatlebihdari5fraksi
8ErvynKaffah,2007,PergeseranRelasiKuasadiDaerah,,tidakdipublikasikan9GeorgeJ.Aditjondro,,April2007ReviewLocalGovernmentCorruptionStudyReport,tidakdipublikasikan.10GeorgeJ.Aditjondro,idem.
Desentralisasi & Korupsi
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
1�
a. ManipulasidanayangterjadiselamaproseskampanyeseorangKepalaDaerahdan ‘donasi’ yang dipakai untuk membayar partai politik atau anggota DPRD oleh calonkepaladaerahyangmelanggarperaturanmengenaibantuandanabagipartai politik. b. Manipulasi sumberpendanaandaripusatkepadadaerah, terutamadalambentuk DAU,yangmelibatkanpejabatdananggotadewanditingkatlokaldankroniyang bekerjapadapemerintahpusat. c. BiayayangdikeluarkanolehKepalaDaerahkepadakelompokkepentinganbisnis yang sebelumnya telah mengongkosi kampanye dan suap kepada anggota dewan danpartaipolitikpendukungnya.B. Penguatan Organisasi Masyarakat di tingkat Lokal.
Kendati lokal menjadi locus korupsi yang lebih terbuka, desentralisasi juga membawaimplikasilainyaituterjadinyapenguatankelompokmasyarakatsipilditingkatlokal.Sejakpenerapan kebijakan desentralisasi adalah berkembangnya organisasi masyarakat sipildan media massa yang semakin bebas dan terbuka –meski tidak berarti perkembanganitudiikutidenganmeningkatnyakapasitasdanperanpolitikorganisasitersebutditingkatlokal.DaricatatanLP3ESpadatahun2003sajadiperkirakanterdapat450LSMyangaktifmengusung berbagai isu di masyarakat. Bila dihitung dengan berbagai LSM yang baruberdiri, angka tersebut sangatmungkinmembesarbeberapakali lipatmengingatbahwamemangtidakadakeharusanmelakukanpendaftaranataupendirianmelaluibadannegarasecaraformal.11
Perkembanganyangsamajugaterjadipadamediamassabaikditingkatnasionalmaupundi tingkat lokal. Selain menyangkut jumlah yang meningkat secara drastis, perubahanjugaterjadidalamhalsemakinterbukanyapemberitaanterutamamenyangkutkebijakanpemerintahdandinamikapolitikyangterjadiditingkatlokal.Dibeberapawilayahbahkanpemerintah daerah merupakan pemilik saham terbesar dalam usaha penerbitan koransetempat.
C. Kebijakan Anti-Korupsi & Penegakan Hukum
Reformasiditandaipuladenganmunculnyainisiatifpencegahandanpenanganankorupsidi tingkatpusat.Selamaperiode1998hingga2006terdapatsedikitnya13regulasiyangberkaitandenganpemberantasankorupsi.12Dariberbagaiperaturankebijakananti-korupsitersebut, yang memiliki kaitan dengan penanganan hukum terhadap kejahatan korupsiantaralain:
11TimLindsey,2002,“Anti-corruptionandNGOsinIndonesia,”inStealingfromthePeople:TheClampDown:inSearchofNewParadigms,Book4,Jakarta,AksaraFoundationforPartnershipforGovernanceReforminIndonesia,pgs35-42.12 Soren Davidsen, Vishnu Juwono, David G.Timberman, 2006, Curbing Corruption in Indonesia 2004 – 2006, Jakarta,USINDOCSIS.
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Desentralisasi & Korupsi 1�
a. UU No 31 tahun 1999, yang diubah dengan UU No 20/2001 tentang PemberantasanTindakPidanaKorupsi b. UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK merupakan institusi penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Lembaga ini bertugasuntukmenyelidikikasuskorupsidengankerugiandiatas1milyarrupiah dan menarik perhatian publik, melakukan koordinasi supervisi penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi, memonitor para penyelenggara negara, melakukan penyelidikan dan penuntutan kasus korupsi serta berbagai upaya pencegahanterhadapkorupsi. c. Instruksi Presiden No 5 tahun 2004 tentang Percepatan Upaya Pemberantasan Korupsi d. SuratEdaranJaksaAgungNo007/A/JA/11/2004tentangPercepatanPenanganan Korupsi se-Indonesia. Dalam peraturan ini disebutkan secara jelas agar perkara korupsi yang masih ada di seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dituntaskandalamwaktu3bulan e. Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) 2004 – 2009 yang merumuskan rencana-rencana aksi pemerintah dalam pemberantasan korupsi dikelolaolehBappenasberkoordinasidenganMenteri/LembaganonDepartemen terkait,unsurmasyarakatdanKPK f. Surat Edaran Dirtipikor Kabareskrim Mabes Polri No.Pol.:B/345/III/2005 tentangPengutamaanPenangananKasusKorupsi
Sejakterpilihsebagaipresidenpadatahun2004lalu,SBYmenjadikanagendapemberantasankorupsisebagaisalahsatuprioritasdalam“agenda100hariSBY-JK”yangharusdijalankanolehpemerintahdanaparathukum.Hal inimembawa implikasibaik langsungmaupuntidaklangsungbagiinstansipenegakhukumditingkatlokalagarlebihresponsifdanlebihcepatdalammemproseskasuskorupsi.
Inisiatif Anti-Korupsi di Daerah.
InisiatiftersebutdiataskemudiandiikutiolehsebagiandaerahdenganterbitnyaberbagaiPeraturanDaerahyangmemperkuatjaminanatasketerbukaandanpartisipasimasyarakatdalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Misalnya, jaminan hak kepada publikuntuk mengetahui informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah anggaran sejakperencanaan,penetapan,pemanfaatanhinggapertanggungjawabannya,LaporanKeteranganPertanggungjawaban Kepala Daerah, Proses Pengawasan mulai dari perencanaan objekyangdiawasi,pelaksanaansampaihasilaudit,prosestenderdansebagainya.Jugamemberijaminan kepada publik untuk berpartisipasi dalam perumusan/penyusunan kebijakanpublik,termasukpartisipasidalampenyusunanAPBD.13Sampaisaatini,palingtidaksudah
13DicuplikdariPerdaKabupatenSolokNo5tahun2004tentangTransparansiPenyelenggaraanPemerintahandanPartisipasiMasyarakatBabIIIpasal3,4;BabIV,pasal5
Desentralisasi & Korupsi
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
1�
dikeluarkanPerdaTransparansidanPartisipasidi19propinsisepertihalnyadiKabupatenSolok,SumateraBaratdenganPerdaNo.5/2004TentangTransparansiPenyelenggaraanPemerintahan.14
Selainhallegalformaldiatas,ditingkatmasyarakatsendirisebenarnyasudahdikembangkanbeberapainisiatif,sebagaigerakanalternatifpencegahankorupsi,sepertiyangdigalakkanolehGerakanBersamaAntiKorupsiNU-Muhammadiyahyangdikembangkansejaktahun2003, Pakta Integritas yang diinisiasi oleh Transparency Internasional Indonesia sejaktahun2002dankemudiandikembangkanolehTigaPilar(dalamkoalisibersamaKADIN,MenteriPemberdayaanAparaturNegara,danMTI).Saatinitercatatpalingtidaksudahlebihdari30kabupaten/kota,4kementerian,5BUMN,5PerusahaanSwasta,danMPR/DPR-RIyangsudahmenandatanganikomitmenPaktaIntegritas,baikyangdiinisiasiolehTransparencyInternational-IndonesiamaupunolehTigaPilar.15Tentunyadiluaritu,secarainformalmasihbanyaklagigerakan-gerakanyangdiinisiasiolehmasyarakatdalamupayapencegahan/pemberantasankorupsi.
Khusus untuk penggalakan gerakan anti korupsi di DPR/DPRD, muncul inisiatifpembentukanKaukusParlemenyangdiprakarsaiolehPartnershipforGovernanceReforminIndonesia (Kemitraan).Kaukus inimerupakanupayamembangunkomitmenbersamauntukmembangungerakanantikorupsidiantaraanggotalegislatifditingkatpusatmaupundaerah,dalamrangkamewujudkantatapemerintahanyangbaikdanbersih(goodandcleangovernance).Saat inipaling tidak ada anggotaDPRDdi7Kabupaten/Kota/PropinsidiIndonesiayangsudahmembuatkomitmendalamKaukusParlemen.16
V. Peluang & Modus Operandi Korupsi
DPRD: i) memperbanyak/memperbesarmataanggaranuntuktunjangandanfasilitasbagi pimpinandananggotadewan ii) menyalurkandanaAPBDbagikeperluananggotadewanmelaluiyayasanfiktif iii)manipulasibuktiperjalanandinas
Ekekutif: iv)penggunaansisadana(UUDP)tanpadipertanggungjawabkandantanpaprosedur v) penyimpanganprosedurpengajuandanpencairandanakasdaerah vi)manipulasisisaAPBD vii)manipulasidalamprosespengadaan
14Kompas,25November2006,TransparansiDapatCegahKorupsi15TransparencyInternationalIndonesiadanTigaPilar16WawancaradenganSaldiIsra
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Desentralisasi & Korupsi 1�
Korupsi DPRD
Peluang korupsi lembaga DPRD salah satunya terjadi pada saat penyusunan anggaranAPBD. Dalam penyusunan anggaran akan dibentuk panitia anggaran (panggar) yangunsurnya terdiri dari anggota DPRD dan pemerintah daerah. Modus operandi yangditemukandalamstudikasusantaralainsebagaiberikut:
• Panggar memperbanyak atau memperbesar mata anggaran untuk tunjangan dan fasilitasbagipimpinandananggotaDPRD.
ContohkasusDPRDpropinsiNTB.Berdasarkanketentuan,untukpropinsidengan PADRp10–100miliarbiayapenunjangkegiatandewanminimalRp625jutaatau maksimal1%dariPAD.DenganPADNTBtahun2002sebesarRp98miliar,maka biayapenunjangkegiatandewanmaksimal sebesarRp984 juta.Padakenyataannya, APBDmengalokasikanbiayapenunjangkegiatandewansebesarRp11,7miliaratau hampir 12 kali lebih besar dari seharusnya. Penyimpangan dilakukan dalam bentuk ‘uang paket’ atau ‘pos tunjangan kesejahteraan untuk pemeliharaan dan pengobatan kesehatan’.
Contoh kasus DPRD propinsi Sumatera Barat. DPRD tidak hanya memakai PP 110/2000 melainkan menambah mata anggaran dewan dengan memakai Peraturan Tata Tertib DPRD sehingga dalam APBD terdapat total 27 mata anggaran bagi kepentingan dewan. Korupsi terjadi dengan cara: i) satu mata anggaran dipecah menjadi beberapa mata anggaran seperti ‘tunjangan kesehatan’ dipecah menjadi ‘tunjanganpemeliharaankesehatan’,‘premiasuransikesehatan’dan‘biayacheckup’, ii) melakukan duplikasi anggaran seperti menetapkan ‘biaya pemeliharaan kesehatan’ namun juga menetapkan adanya ‘anggaran untuk premi asuransi kesehatan’, iii) membuat jenis penghasilan lain seperti: dana ‘tunjangan kehormatan’ (Rp 600 juta), ‘tunjangan beras’ (Rp 62,8 juta), ‘biaya tunjangan pembinaan daerah asal pemilihan’ (Rp137,5juta),‘paketstudibanding’(Rp797,5juta)danlain-lain.
Praktek mark up dan penambahan mata anggaran ini di Toli-Toli dikenal dengan ‘rapat setengah kamar’ di mana terbuka peluang negosiasi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam merevisi anggaran yang tidak terbuka bagi publik untuk melakukankontroldanpengawasanketikakeputusan rapat setengahkamar tersebut menjadikeputusanformal.
• MenyalurkandanaAPBDbagianggotaDPRDmelaluiyayasanfiktif.
Contoh kasus Yayasan Bestari (YB). Yayasan ini dibentuk memang dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dewan pada tahun 1998. Belakangan diketahui bahwa YB tidak memiliki perangkat yayasan seperti stempel, sekretariat,
Desentralisasi & Korupsi
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
�0
program kerja serta tidak pernah melakukan rapat pengurus yayasan. Sumber dana satu-satunyabagiYBadalahdanaAPBDdari‘posbantuanorganisasi’.Padakasusdi kab.Pontianak,sebelumnyaterjadi2kalipertemuaninformalantaraanggotaDPRD (yang juga menjabat sebagai pengurus YB) dan bupati serta bawahannya. Tujuan pertemuan tersebut adalah untuk menegosiasikan besarnya dana APBD dari ‘pos bantuanorganisasi’bagiYB.Hasilnya,ketikaAPBDdisahkan,YBmendapatbantuan pertama sebesar Rp 1,1 miliar yang langsung diperintahkan oleh pimpinan dewan untuk dibagi-bagikan kepada 45 orang anggota dewan masing-masing: ketua mendapat Rp 30 juta, wakil ketua mendapat Rp 27,5 juta dan anggota mendapat Rp25juta.
• Melakukanperjalanandinasfiktif.
SebagaimanadiungkapkanolehsalahseoranganggotaDPRDSumbaryangkemudian mengundurkan diri, di lembaganya sering terjadi praktek adanya Surat PertanggungjawabanPerjalananDinas(SPPD)fiktif,“Adaanggaran14 jutasetahun bagi tiap anggota dewan untuk perjalanan dinas ke Jakarta. Namun kenyataannya, tidakadayangpergi,hanyakuitansi”.
Korupsi Eksekutif
“Kitabagaimengendaraibisyangdicegatpolisi;polisigakbakaltahukalausopirnyagakpunyaSIMkecualikalauadapenumpangyangkasihtahu...”
TerdakwakorupsiPemkabBlitar
PentinguntukdicermatibahwamodusoperandikorupsiDPRDsebagaimanadiuraikandi atas selalu melibatkan pihak eksekutif seperti panitia anggaran dan kepala daerahyang menyetujui RAPBD yang memuat beragam mata anggaran bagi tunjangan danpembiayaananggotadewan.Olehkarenaitu,padahampirsetiaplaporandugaankorupsiselalumencantumkanpihakpemerintahdaerahsebagaisalahsatutersangka.
Modusoperandikorupsipihakeksekutifyangdiperolehdalamstudikasusantaralain:
• Penggunaan sisa dana untuk dipertanggungjawabkan (UUDP) untuk kepentingan pribadiatauuntukkepentinganlainnamuntanpabisadipertanggungjawabkan.
Contoh dalam kasus korupsi Pemkab Mentawai terjadi beberapa praktek penyimpangan UUDP seperti: i) mengeluarkan memo dan kuitansi fiktif untuk keperluan membeli furniture rumah dinas Bupati dan stafnya sebesar Rp 412 juta ii) memakai dana UUDP untuk kepentingan mensukseskan Laporan PertanggungjawabanBupatiiii)Bupatimemintabendaharauntukmengeluarkandana
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Desentralisasi & Korupsi �1
sebesar Rp 270 juta untuk kepentingan operasional, perjalanan dinas dan menjamu tamutanpadisertaisuratdankuitansiresmi.
• Penyimpanganterhadapmekanismepengeluarandanpemakaiandanakasdaerah
Contoh kasus Blitar dimana Bupati sering mengajukan permintaan dana untuk kegiatannya secara pribadi kepada bendahara kas daerah (total dana yang diminta sebesar Rp 68 miliar). Karena permintaan tersebut diluar pos APBD, maka staf keuangan mensiasati dengan mengeluarkan nota pengeluaran kode D dimana dana yangdikeluarkanbukandaripos‘pasalpengeluaran’melainkandari‘ayatpenerimaan’ berupapenerimaanatasDanaAlokasiUmum(DAU)yangseharunyadigantidengan pemasukanPendapatanAsliDaerah(PAD).
• Pemindahbukuandanakasdaerahkerekeningpribadikepaladaerah
ModusiniterjadidalamkasusdugaankasuskorusiBupatiKapuasHulu.
• ManipulasiterhadapjumlahsisaAPBD
Masih dengan contoh kasus Blitar, Bupati bekerja sama dengan bagian keuangan untuk memanipulasi sisa APBD 2002 sebesar Rp 24 miliar dengan cara Bupati memintabagiankeuanganuntuk‘mengatur’agarsisaAPBD‘hanyasebesarRp4miliar saja’ untuk kemudian dibuatkan pos pengeluaran fiktif yang dititipkan pada pengeluarandinas-dinas.
• Manipulasidalamprosespengadaan.
Contoh kasuskorupsiPanitiaPengadaanTanahPemkabLombokTengahdimana Sekretarispanitia ikut terlibatdalammelakukannegosiasidantransaksiharga tanah tanpa melibatkan panitia secara keseluruhan. Sekretaris juga melakukan berbagai upayamanipulasisepertimemintawargayangdibelitanahnyauntukmenandatangani blankokuitansiyangmasihkosongsebelumterjadinyapenyerahanuangpembayaran.
Bagian III
Lokal Bergerak
Lokal Bergerak
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
��
VI. Aktor Pendorong
”Mereka(aktorpendorong)sangatberartibuatkami,kamimerasadikontrol,diawasi.Jadikalaukamimacam-macamadayanglangsungmengingatkan.Kamitidakberani...”
KepalaPengadilanNegeri,Blitar
Dalamstudikasusterdapatbeberapapelakuutamasebagaiberikut:
a. Aktor pendorong.Aktorpendorongadalahorangdanatauorganisasimasyarakat (LSM, koalisi LSM) yang baik sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan upaya pengungkapan kasus, pelaporan dan pemantauan terhadap proses penyelesaiankasus.Aktorpendorongtidakselaluberkedudukandikabupatenyang bersangkutan melainkan ada juga yang berkedudukan di Ibukota propinsi yang menjalinkerjasamadenganaktorpendorongditingkatlokal. b. Lembaga penegak hukum. Sejak dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan hingga Pengadilan. Jika di kejaksaan dikenal adanya Jaksa Penuntut Umum ( JPU) yang dibentukuntukmenanganikasus,dipengadilandikenaladanyamajelishakimyang menyidangkanperkara. c. Pelaku korupsi:perseoranganataulembagapemerintahandidaerahyangdiduga telah melakukan tindakan korupsi.Terdapat perbedaan antara pelaku korupsi di DPRD dan di lembaga eksekutif. Dalam kasus korupsi DPRD, pada dasarnya seluruhjajaranpimpinandananggotadewanadalahpelakukorupsikarenasemua terlibat dalam memutuskan dan menerima dana dari APBD tersebut. Pada kenyataannya,hanyakasusSumbar saja yang semua anggotadewannyadiproses sampai pengadilan. Dalam studi kasus, wawancara dilakukan terhadap tersangka korupsidanataukuasahukummerekadipengadilan. d. Kelompok Pendukung tersangka.Sebagaitokohpolitikataukepaladaerah,para tersangkatentusajamemilikikelompokmassapendukungbaikberdasarkanikatan partai politik, suku dan kedaerahan atau organisasi massa lainnya. Kelompok pendukung biasanya aktif melakukan tekanan baik terhadap aktor pendorong maupunterhadapinstansipenegakhukum.
Profil Beberapa Contoh Aktor Pendorong
Berikutiniadalahprofilbeberapaaktorpendorongpenyelesainkasusdugaankorupsiyangditemuidalamstudikasus:
Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB), Koalisi akademisi – NGO
KemunculanaktorpedorongutamadalamkasuskorupsiDPRDpropinsiSumateraBaratiniberawaldarikegiatandiskusiberbagaiaktifisLSMseperti:LBHPadang,KisiAnak
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lokal Bergerak ��
NagariSumbar,WalhiSumbar,LBHAPIK,LSMSopandanLKBHKWRI termasukbeberapa praktisi hukum mantan pengurus LBH Padang, dosen, tokoh pengusaha danbudayawan. Mulai tahun 2001, diskusi mengarah pada mengkritisi APBD yang dinilaiboros dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Ketika kasus mulai bergulir kepublik,kelompokdiskusitersebutmerasaperluuntukmembentuklembagayangmewadahikegiatanmerekadengannamaFPSB.Denganlatarbelakangtokoh-tokohnya,FPSBlebihbanyakmengembangkanbasisdikalanganperguruantinggidanorganisasikemahasiswaansepertidengancaramelakukanroad-showkekampus-kampusuntukmendiskusikanhasiltemuanindikasikorupsianggotadewan.DanakegiatanFPSBsemulaberasaldarikocekpribadiparaaktifisnya.NamunsejakkasuskorupsiDPRDSumbarmenjadiisunasional,berbagaidukungandatangdarilembagadonordiJakarta.
Pimpinan Partai Politik
HLSadalahpimpinansalahsatupartaipolitikyangcukupberpengaruhdipentaspolitikKabupaten Lombok Tengah. Ditambah pula dengan pengalamannya sebagai mantanJaksaSeniordiKejaksaanNegerisetempat,HLSmemilikipengetahuanhukumyangbaikmengenai kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah PemkabLombokTengah.KasuskorupsiitumunculmenjelangPemilutahun2004sehinggaHLSmemiliki kepentingan untuk memperkuat citra bersih dan reformis bagi partainya,salahsatunya dengan secara serius mendorong pengungkapan kasus meskipun ia merupakanbagiandarikerabatdaritersangkautama.Hubungankekeluargaanitucukupmenyulitkankarena banyaknya tekanan dari pihak keluarga untuk ‘meredam’ kasus tersebut. Namun,karenaadanyalatarbelakangpersainganpolitikdenganBupatiLoteng,HLSdanpartainyamengusung pengungkapan kasus melalui lembaga DPRD di mana mereka memiliki 4wakilyangduduksebagaianggotadewan.
Tim 11 Pemkab Blitar (oposisi birokrasi)
Hinggahariini,tidakadaseorangpunpejabatPemkabBlitaryangsecaraterang-teranganmengakuibahwadirinyaadalahbagiandariTim11.Timyangmerahasiakanidentitasnyainiberperanbesardalammenyuplaidata-datapentingmenyangkutcarutmarutpengelolaandana kas daerah Pemkab Blitar. Menurut aktifis LSM dan wartawan yang seringberhubungandengan anggota tim, kelompok ini terdiri dari pejabat terasPemkab yangmerasadiperlakukantidakadilolehBupatiterpilihdalamrotasidanpromosijabatan.
Tim 7 Kepala Desa – Tokoh Desa
Timiniterdiridari7orangkepaladesadiwilayahKabupatenBlitar.DimotoriolehKadesJambewangi,begitumendapatinformasiadanyamarkuppengadaanseragamLinmasolehPemkab,ke-7kepaladesatersebutsegeraberangkatkeJakartauntukmenemuiSBY(waktuitubelumdilantik sebagaiPresiden terpilih)dan tokohmasyarakatBlitar yangmenjadi
Lokal Bergerak
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
��
pejabatterasdilingkunganKejaksaanAgung.Merekamelaporkandugaankorupsitersebutdanmemintaagarpemerintahdaninstansihukummenanganikasussecarabersungguh-sungguhmengingatdampaknyabagipelaksanaanpembangunandidesa-desadiwilayahKabupatenBlitar.Dalammelakukanberbagaiupaya tersebut,parakadesmemakaidanadari kantung pribadi. Meski demikian, tetap saja mereka mendapat kecaman keras darirekan-rekansesamakepaladesakarenadianggapsudahmelampauitugaspokokdanfungsikepaladesadenganmempersoalkandugaankorupsiBupati.
Madiun Corruption Watch (MCW) – NGO lokal
LSM anti-korupsi ini mulai didirikan sejak Juli 1999 dengan kegiatan utama untukmelakukanmonitoringdanpendidikananti-korupsikepadamasyarakatdiwilayahMadiun.Lembaga inimemiliki jaringankerja yangkuatdi tingkatnasional seperti ICW,GerakIndonesia dan Watch Terminal. Untuk memperkuat jaringan kerja di kelompok basis,lembaga ini menerbitkan tabloid 2 mingguan “BENAR” yang memuat kegiatan danlaporan-laporandugaankorupsidiwilayaheks-keresidenanMadiun.TabloiditumendapatsambutancukupbaikdarimasyarakatyangbersediamembelitabloidBENARsetiapkaliterbit.
Kelompok Kontraktor – organisasi profesi
KasuskorupsidanaYayasanBestariolehDPRDKabupatenPontianakmencuattaklamasetelahterjadiperseteruanantarabeberapaanggotaDPRDdengansekelompokkontraktorlokal.ParakontraktormerasageramkarenaketerlibatananggotaDPRDdalampengurusanproyekpembangunanpemdadaridanaAPBDyangmenyebabkanmerekasulitmemenangitenderproyektersebut.KelompokinikemudianmempertanyakankekayaananggotaDPRDdan mulai mencium adanya skandal Yayasan Bestari. Mereka kemudian mendapatkansalinanbuktipenerimaanuangdariYayasanBestariolehanggotadewanMerekalahsumbersalinandokumenyangberisi tandatangan anggotadewanyangmenerimadanaYayasanBestari.SalinanDokumenitudidapatdariinternalkelompokmerekasendiri.
Keraton Amantubillah (Mempawah) – Lembaga Adat
Doronganpihakkeratondalammemobilisasigerakanmassabesar-besaranselamaproseshukum dugaan korupsi Yayasan Bestari sangat besar. Keraton menggerakan LaskarOpu Daeng Manambon untuk mengajak anggotanya melakukan aksi tekanan kepadapihakpengadilan.Keraton jugadipakaisebagai tempatkonsolidasigerakankoalisiaktorpendorongdanSultansendiriikutmemberiarahanbagipenyelesaiankasus.Ketikamajelishakimmemutuskanparaterdakwabebasdarisegalatuntutanhukum,Sultanmemimpindo’auntukmenjatuhkanazab(siksa)kepadatujuhturunananggotadewanyangmerekayakinitelahmelakukankorupsiyangmerugikanmasyarakat.
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lokal Bergerak ��
Motif Aktor Pendorong
Aktorpendorongmerupakansekumpulanorangatauorganisasimasyarakatdanorganisasiprofesi dengan latar belakang dan kepentingan yang sangat beragam mulai dari motifpenguataninisiatifanti-korupsi,bantuanhukum,aplikasiilmupengetahuanhinggamotifpolitik dan ekonomi. Motif masing-masing aktor pendorong akan sangat menentukanseberapa besar energi dan dan daya tahan mereka untuk terus terlibat dalam upayamendorongpenyelesaiankasusyangmemakanwaktulamadanenergiyangcukupbesar.Apa pun motifnya, berbagai organisasi dan perseorangan tersebut terlibat dalam upayapenyelesaian kasus sejak dari pengungkapan hingga pemantauan jalannya proses danpelaksanaankeputusanhukum.Tabel 2. Motif Aktor Pendorong
Aktor Pendorong Motif
LSM/NGO • Tuntutanprogramkerja• Pendidikananti-korupsikepadapublik• Mandatdaribasisataukelompokdampingan• Penolakanterhadapdiskriminasihukum• PeningkatanposisitawarLSM/NGOdikancahpolitiklokal
Akademisi (organisasi mahasiwa/dosen) Politisi/Parpol
• Penerapanilmupraksis• MemberidukunganterhadapLSMatauorganisasimasyarakat• Mandatdarianggotapartai• Persainganpolitik• Balasdendamakibatkekalahandalampemilihan
Organisasi Profesi • Persainganusaha• Balasdendamakibatdiskriminasitenderproyek• Meningkatkanposisipolitikditingkatlokal
Birokrasi • Persainganposisidijajaranbirokrasi• Balasdendamakibattidakdipromosi• Meningkatkandayatawaragardapatposisiyanglebihtinggi
Media • Pendidikanpublik• Meningkatkanoplah/rating• Peluanguntukmendapatkandanaprogramacara• Persainganlawanpolitik/bisnispemilikmodal
Tokoh desa • Perbaikankualitaspelayananpublik
Meskisangatmempengaruhidayatahandankonsolidasisesamaaktorpendorong,namunmotifbukanlahsatu-satunyafaktoryangmenentukan.Masihadafaktorlainyangbekerjadiatasfaktormotifantaralain: leadershipdankonsolidasi.Selainitu,padakenyataannyaterdapattumpangtindihmotifsatuaktordenganaktorpendorongyanglain.
Lokal Bergerak
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
��
VII. Penanganan Kasus dari Perspektif Aktor Pendorong
Temuan #1. Pola dalam Pengungkapan Kasus Korupsi di tingkat Lokal:• Sumberlaporanberasaldarimasyarakat(KajianLSM,wargadesa,barisan‘sakithati’), bukanbadanpengawaspemerintahatauinstansipenegakhukum• Darimanapun sumber temuan dugaan korupsi, LSM selalu dipilih sebagai wadah untukmelakukanperlawananterhadapkorupsi• Aktor pendorong mengambil kesempatan atas persaingan antar lembaga atau kelompokpolitik• Ujungtombakpengungkapankasusberadaditanganmediamassa• Karakteristikkeberhasilanaktorpendorongdalammengungkapkasus:i)pengetahuan dasar mengenai peraturan/ isu korupsi; ii) Tersedianya akses terhadap dokumen anggaran/pengadaan/laporanpertanggungjawaban;iii)mediamassaterlibatdalam koalisiaktorpendorong;iv)pelibatanberbagaielemenkelompokmasyarakatsipil
A. Sumber Temuan Indikasi Korupsi
Sumberutamaterungkapnyaindikasikorupsi,yaitu:• Kajianyangdilakukanoleh(koalisi)LSMlokal• Laporan dari masyarakat yang secara langsung dirugikan oleh tindak korupsi pemerintah• ‘Barisansakithati’atauLawanPolitik
Kajian LSM lokal.SeiringdenganpemberitaanluasmengenaikorupsiDPRDSumateraBarat,terjadigerakanyanghampirbersamaandiberbagaidaerahuntukmelakukankajian,diskusi dan review terhadap anggaran daerah seperti rancangan APBD, Perda APBDdan laporanpertanggungjawabankepaladaerah.Tidak sulituntukmenemukan indikasikorupsikarenaadanyastandarbakuyangbisadipakaiyaituPP110/2000dalamme-reviewrancanganatauperdaAPBD.PolainiterjadihampirdisemuakasuskorupsiDPRDmulaidariSumbar,NTB,Madiun,Toli-TolidanDonggala.
Kajian ini hampir mustahil bisa dilakukan bila mereka tidak memiliki akses terhadapdokumen-dokumenpentingyangterkaitdengananggaran.Meskirancangan/perdaAPBDataudraftlaporanpertanggungjawabankepaladaerahmerupakandokumenpublik,semuapihak mengakui bahwa sangat sulit untuk mengakses dokumen-dokumen tersebut. Padatitikinilahkeberadaan‘orangdalam’yangmaumemberikansalinandokumenmenjadisangatpenting. Atau seperti dalam kasus Sumatera Barat, kesediaan akademisi –yang biasanyamemangdimintauntukmelakukankajianakademisolehlembagapemerintahdaerah-untukmemberisalinandokumentersebutagarbisadikajibersama-samaolehaktorpendorong.
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lokal Bergerak ��
Keterbatasan LSM Kabupaten dalam melakukan kajian diatasi dengan dukungan dariLSM di tingkat propinsi. Contoh kasus korupsi Pemkab Mentawai, LSM – AliansiMasyarakat Mentawai (AMM) merasa perlu untuk menjalin kerjasama dengan LBHUmantayangberkedudukandiPadangdalammelakukankajianhukumterhadaplaporanpertanggungjawabankepaladaerahdanAPBD.
Laporan Masyarakat. SumberlaporandugaankorupsiPanitiaPengadaanTanahdiLotengdatang dari masyarakat yang menjadi korban manipulasi harga beli tanah. Begitu puladalamkasuskorupsimiliaranPemkabBlitar,laporandatangdariwargamasyarakatyanglangsungmengalamikerugianakibatkesalahanpengelolaankasdaerah;guruhonoreryangtidakdigaji,kontraktorpembangunanyangmogokkarenatidakdibayardankepaladesayangresahkarenasaranadanprasaranadesatakkunjungdiperbaiki.Faktorpentingdalamhaliniadalahadanyawadahatausaranabagimasyarakatuntukmenyalurkankeresahandankecurigaanmereka.Jikatidaktersedia,laporanwargatersebuthanyaterbataspadarumoryangsimpangsiurtanpaarahpenyelesaianmasalah.
Barisan ‘Sakit Hati’.Desentralisasitelahmembukaruangkompetisiyanglebihterbukabagiaktor-aktorpolitikditingkatlokal.Bilasebelumnyatawarmenawarkekuasaandiputuskanditingkatyanglebihtinggi(propinsiataupusat),saatiniposisitawarpolitikmulaiditentukanoleh dukungan kelompok-kelompok masyarakat lokal. Biasanya, momentum pemilihanlegislatif atau eksekutif menyisakan kelompok yang merasa dikalahkan. Mereka adalahsumberinformasiyangpalingbersemangat(walaubelumtentuvalid)untukmenyebarkan‘dosa-dosapolitik’pihaklawan,salahsatunyaadalahpraktekkorupsi.SepertiditunjukandalamkasuskabupatenPontianakdanBlitar,aktorpendorongsangatdiuntungkandenganadanyasuplaiinformasidanbukti-buktikorupsidarisekelompokkontraktoryangmerasadiperlakukantidakadildalamproses tenderatau jajaranbirokrasiyangresahkarenatakkunjungdipromosi.
Jelas sekalibahwabarisan ‘sakithati’memilikikepentingan tunggal:menjatuhkanpihaklawan. Situasi ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh aktor pendorong yang kelakmenindaklanjutiupayapengungkapankasusmisalnyasepertiyangterjadidalamkasusToli-Tolidimanaaktorpendorongdenganterusterangmengakumemakaistrategi‘adudomba’untukmendapatkanlebihbanyakinformasitentangdugaankorupsi.Begitupun,diperlukansikap hati-hati dalam berinteraksi dengan kelompok ini untuk menghindari terjadinyakekaburan misi aktor pendorong dari misi memerangi korupsi menjadi keterlibatandalamperseteruanpolitik. Seperti terlihat dalamkasusNTBdankab.Pontianak,motifpolitikjustrulebihmengemukadibandingkonsistensidalampemberantasankorupsiyangberakibatpadalemahnyakonsolidasisesamaaktorpendorong.
Lokal Bergerak
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
�0
Boks 1. Di mana Bawasda?
“Sepanjang Bawasda di bawah naungan Bupati, tidak bisa diharap untuk melakukan tugasnyadenganbaik.Bagaimanamungkinsayamengawasiatasansaya?Itutidakmungkin...”
AparatBawasdaKabupatenToli-toli
Dalam PP No 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, posisibawasda tidak disebutkan secara spesifik, tapi diatur lebih lanjut oleh masing-masingdaerah.Namunsecaraumumsalahsatutugasbadaniniadalahmelakukanpengawasanfungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Badan ini juga berfungsidalam melakukan pengusutan dan penyidikan terhadap dugaan penyimpangan ataupenyalahgunaanwewenangbaikberdasarkantemuanhasilpemeriksaannyasendirimaupunpengaduanatauinformasidariberbagaipihak.DalammenjalankantugasdanfungsinyabadaninibertanggungjawabkepadaKepalaDaerahmelaluiSekretarisDaerah.17
TidakadasatupunkasusyangterungkapsebagaihasillaporanBadanPengawasDaerah(Bawasda) –sebuah lembaga pengawas di bawah kendali kepala daerah. Berikut kisahBawasdadalamstudikasus:
Blitar.SebelumkasusdugaankorupsiPemkabBlitarmencuat,telahdilakukanpengarahankepada staff Bawasda oleh Bupati dengan tema ‘kedisiplinan kerja’ di mana dalamkesempatantersebutBupatimelarangBawasdamemeriksabagiankeuanganPemkabdankasdaerah.Diduga,salahseoranganggotaTim11yangbelakangansecaraaktifmembukaborokkorupsiPemkabberasaldariunsurBawasda.
Lombok Tengah. Bawasda Loteng sudah mengetahui adanya mark up anggaran olehPanitia Pengadaan Tanah 2001. Namun permasalahan tersebut telah ‘diselesaikan’secara internal oleh Pemkab. Ketika Kejaksaan mulai kembali memeriksa tersangka 8bulankemudian,BawasdaLotengkembalimelakukanaudit.KuatdugaanstaffBawasdamenerimauang‘tutupmulut’dariPimproPanitiaPengadaanTanahagartidakmeneruskanhasilauditkeBupatiLoteng.
Donggala. Dalam statement di media massa, kepala Bawasda setempat menyatakantidakadakebocorandana,baikmelaluimoduspengeluaranfiktifataumarkupanggaranmelainkan‘keterlambatanadministratif ’.
17http://bawasda.jakarta.go.id/
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lokal Bergerak �1
Mentawai. Dalam sidang ke-18 kasus dugaan korupsi Sekretaris Daerah MentawaidimanakepalaBawasdadijadikansaksidanmenyatakandimukasidangbahwaiajustruikut‘meminjam’danadariSekda.Danatersebut,ucapSekda,telahiakembalikansaatiadiperiksaolehKejatiSumateraBarat.
LSM sebagai Pintu Masuk.Darimanapunsumberinformasiindikasikorupsiberasal,padaakhirnyaujungtombakpengungkapankasusselalumelaluilembagaatauorganisasiLSM.Dari studikasus terlihatbahwa temuan indikasikorupsikemudiandilimpahkankepadaLSMsetempatataumerekabergabungmembentukLSMbaru.Halinimerupakanpilihanlogis semata dalam menindaklanjuti temuan korupsi; a) aksi demonstrasi atau hearingkepada lembagapemerintahdan instansipenegakhukumdimanadiperlukankelompokbasisataub)publikasikemediamassayangmemerlukan‘kejelasanstatus’kelompok.
Boks 2. Bagaimana bila Tidak Terdapat LSM yang Kuat di Kabupaten?
Persoalan muncul di lokasi-lokasi di mana aktor pendorong terlalu lemah untukmembentukorganisasisementaratidakdi lokasitersebutbelumbanyakterdapatLSMsebagaimanaterlihatdalamstudikasusLombokTengah.Aktorpendorongdalamkasusiniadalahseorangwartawanmediamassa lokal–yangsebagianbesar sahamnya justrudimiliki oleh Pemerintah Kabupaten. Langkah-langkah penting yang dilakukan olehwartawantersebutsebagaiberikut:i) Investigasi kasus. Dalam kapasitasnya sebagai wartawan, ia sendiri kemudian melakukan investigasi untuk mendalami informasi tersebut. Ia kemudian memanfaatkan jaringan informasiyangdimiliki salahsatunyaadalahsalahseorang pegawaiPemkabyangbeberapakalimenjadinarasumberberita.ii) Pemetaanaktorlokal.Iakemudianmemetakanorang-orangataulembagamanayang palingpotensialdanmemilikipengaruhkuatuntukmendorongpengungkapankasus. PilihanjatuhpadaseorangpimpinanDPCsalahsatupartaipolitik.iii)Publikasi.Setelahberhasilmemotivasitokohpolitiktersebutsertamemberinyadata- data yang diperlukan, wartawan tersebut ‘memakai’ tokoh politik tersebut untuk mengungkapdugaankorupsitersebutdalampemberitaandimediatempatnyabekerja.
SituasiyanghampirmiripterjadidalamkasuskorupsiKapuasHulu.Namunpendekatanyang dipakai aktor pendorong tidak dengan memanfaatkan konteks aktor-aktorlokal namun mengarahkan pengungkapan kasus ke basis lembaganya yang berada diIbukotapropinsi.Jarakyangjauhdankendalatransportasi/komunikasimembuatupayamengarahkankasusketingkatpropinsicenderunggagal.
Lokal Bergerak
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
��
B. Publikasi Kasus
TindaklanjutatastemuanindikasikorupsiolehLSMadalahdenganmelakukanbeberapakegiatansecarasimultan: a. Investigasi awal. Upaya ini perlu dilakukan bila sumber informasi berasal dari laporanmasyarakatdanbelumadakajianolehLSMsebelumnya. b. Penyusunandraftlaporan.LSMataukoalisiyangterbentukkemudianmembentuk semacam kelompok kerja untuk melakukan kajian dan menuyusun draft laporan yangakandiserahkankepadainstansipenegakhukum.Padatahapini,diperlukan narasumberatauLSMyangmemilikipengetahuanmengenaiproseshukumatau keterampilan dalam melakukan investigasi menyangkut isu-isu korupsi dan anggarandaerah. c. Aksimassa.YangditujubiasanyakantorKejaksaanNegeriatauKejaksaanTinggi dengantuntutanagarsegeradilakukanpengusutandanpemeriksaanterhadappara tersangkakorupsi.
Peran Media Massa
Terbatasnyaaksesterhadapdokumenpubliktersebutberakibatpadalemahnyabukti-buktiyang disampaikan dalam laporan tertulis yang akan diserahkan kepada aparat hukum,sehingga alasan itulah yang sering dipakai oleh instansi penegak hukum untuk tidakmenindaklanjuti laporan atau setidaknya untuk menunda proses investigasi lebih lanjut.Pada titik inilahperanmediamassayangmempublikasidugaankorupsimenjadi sangatpenting.Beritadimedia,betapapunsumirnya,memilikiefekbolasaljuyang,tergantungperkembanganpolitikditingkatlokal,akansemakinmembesarseiringdenganmenguatnyakonsolidasiaktorpendorong.
Denganmelakukanpublikasiataslaporandugaankorupsimelaluimediamassamemilikisetidaknya 2 implikasi penting: i) terbentuknya opini publik yang pada gilirannyameningkatkan desakan publik untuk transparansi dan penanganan hukum yang lebihproaktifsertaii)lembagapemerintahdanaparathukumcenderunglebihresponsifsebagaiantisipasiterhadapdesakanpubliktersebut.Keduahalinisangatmendukungposisitawaraktorpendorongdalammengumpulkandokumen-dokumenpenting seputarkasus sertakesediaan lembagapemerintahatau lembagahukumsetempatuntukmelakukandiskusiterbuka. Semakin besar pemberitaan di media massa, semakin kuat posisi tawar aktorpendorong dalam mendesakan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah, meskitidak selalu berarti bahwa pada akhirnya mereka berhasil mendapatkan informasi yangdiperlukandalammelakukaninvestigasi.
Pada dasarnya hasil pengkajian aktor pendorong sangat terbuka untuk didiskusikantermasuk dengan melibatkan para tersangka korupsi itu sendiri. Namun, sebagaimana
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lokal Bergerak ��
terlihatdalamkasusSumateraBaratdanMadiun,tersangkakorupsimenolakdialogdanbersikukuhbahwatidakadakasuskorupsi.
Selain tantangan dalam mengakses dokumen anggaran dan konsolidasi sesama aktorpendorong, muncul tekanan balik dari tersangka atau kelompok pendukungnya. Tidakhanyadalambentukaksimassatandingan,dibeberapatempatterjadipulapenyeranganatauancamanterhadapaktorpendorongtermasuktuntutanhukumkarena‘pencemarannamabaik’ yang diarahkan kepada pimpinan atau koordinator aktor pendorong. Menghadapisituasitersebut,dukunganberupasuratatauketerlibatanlembagaanti-korupsiditingkatyanglebihtinggiakansangatdiperlukan.
Bagaimana Membangun Kerjasama dengan Wartawan?
Berikutbeberapatipsyangdisaranandariaktorpendorongdalamstudikasus:1. Mulai melibatkan wartawan/media sebagai anggota koalisi dalam forum-forum diskusi2. Secara aktif mensuplai data/informasi perkembangan kasus terakhir kepada rekan media3. Membinahubunganpersonaldenganwartawanmelaluikegiatan-kegiataninformal4. Mengadakanpertemuanregulerbersamaangggotadewanredaksimediasetempat5. Mengembangkanprogramacarayangkreatifdanmenguntungkanbagimedia
D. Laporan
Aktor pendorong tidak memerlukan waktu lama untuk melakukan investigasi awal ini,antara1–2bulansaja..Meskikorupsibukandelikaduan,proseshukumbiasanyabarudimulai setelah ada laporan dari kelompok masyarakat. Itu pun, masih menunggu arahanginpolitikditingkatnasionalmaupunditingkatlokal.
Hampir semua kasus dilaporkan langsung pada pihak Kejaksaan kecuali Madiun yangjugadilaporkanpadapihakkepolisiansetempatuntuk,“...mengambilkesempatan,lembagamanananti yang akanbergerak lebihdulu.”18 Sebagai langkah antisipasi, salinan laporanjugadisebarkankepadaberbagaipihakseperti:DPRD,Bupati,PengadilanNegeri,partaipolitikdanterutamakemediamassa.Jikamemilikijaringankerjaditingkatpropinsiatautingkatnasional,laporanaktorpendorongtersebutbiasanyadikirimsebagaiinformasiawalmenyangkutkasus.
18WawancaradenganKetuaMadiunCorruptionWatch.
Lokal Bergerak
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
��
VIII. Aksi & Strategi Aktor Pendorong
Strategi aktor pendorong dalam mengungkap dan mendorong penyelesaian kasus korupsi:• Membangunkonstituensi• Membangunkoalisisementara• Membangundemandpublik• Kerjasamadenganinstansipenegakhukum
Yangterjadiditubuhaktorpendorongditingkatlokalpadadasarnyaadalahproses‘learningbydoing’dimanapengalamandancontohdarikasuslaindalammenanganikasuskorupsisangat terbatas. Dengan demikian, sulit menemukan adanya strategi dan rencana kerjayangdisusunlebihawal.Aksiyangdilakukanlebihbanyakmerupakanreaksispontanatasjalannyaproseshukum terhadap suatukasus. Itupun sangat terbatas pada tahapketikaproses hukum masih berlangsung di tingkat lokal (kejaksaan dan Pengadilan Negeri).Strategiaktorpendorongyangdapatdiidentifikasidaristudikasusantaralain:
Membangun konstituensi. Aksi tekanan yang dilancarkan oleh aktor pendorong lebihberdampakjikaterdapatlegitimasipublikyangbiasanyadilihatdaritingginyapartisipasimasyarakatdalamberbagaibentukaksisepertidemonstrasi,dengarpendapat,penandatanganpernyataansikapdanmonitoringselamaprosespengadilan.Berbagaikelompokmasyarakatyangbiasanyadisasaradalah:kelompokmiskinkota,organisasikemahasiswaandanbasiskeagamaanatausuku.
Untuk membangun basis masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap isu korupsimembutuhkanprosespenyadaranyangmemakanwaktucukuplamasehinggatidaksemuaaktorpendorongbenar-benarmemilikidukunganmassarealditingkatlokal.Kelemahantersebut biasanya berhasil ditutupi dengan jaringan kerjasama yang kuat dengan mediamassakarenabanyaknyapemberitaanmenyangkutsuatukasusmemberiefektekananyangbesarterhadapjalannyaproseshukum.
Boks 3. GoodPractice: Desa Melawan Korupsi
“Kalau cumaaparathukumdikabupatenataupropinsimasihbisadijangkau (diintervensi) olehkabupaten(tersangka).KarenaitukamiputuskanuntuklangsungmelaporkankasuskeJakarta,”
Tim7KepalaDesa,Blitar
PengungkapankasuskorupsidiBlitar tidakhanyadidorongolehLSMdanorganisasimasyarakatdi tingkatkabupatensajanamundiwarnaidengankehadirantim7KepalaDesayangbergerakdengansangataktifbahkanhinggamenemuipresidendiJakarta.
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lokal Bergerak ��
IndikasikorupsiPemkabBlitarpadaawalnyaberkembangdarirumorsbahwakasdaerahdalamkeadaankosongsehinggaberbagaipelayanandanpembangunanbagimasyarakatterhambat.Mengetahuikeadaantersebut,KepalaDesaJambewangimulaimerundingkanlangkahyangakandilakukanagarpersoalankasdaerah segera selesaibersamaKepalaDesa Popoh yang bersebelahan. Merasa bahwa tidak cukup kuat, maka kedua kepaladesa tersebut mengajak 5 kepala desa lain untuk ikut bergabung menyusun langkahpenyelesaian.
Pada awalnya, tim 7 kepala desa tersebut belum berinteraksi dengan LSM dan aktorpendoronglainyangpadasaatbersamaanjugasedangmengungkapkanadanyadugaankorupsiPemkab.Atasinisiatifsendiritim7kadesmengumpulkanberbagaidatauntukmengetahui bagaimanamungkin kasdabisa kosong? “Kalaumarkup, gakmungkinkassampaikosong.Sayafikirpastiterjadisesuatu,”ujarKadesJambewangi.PengumpulandatabahkandilakukanhinggamengunjungibadankoordinasiwilayahdiMadiun.Akhirnya,merekasepakatuntukmengajukandugaankorupsiatasbajulinmasdandanaperimbangansektormigas.
Begitu data terkumpul, muncul masalah baru, mau melapor pada siapa? Mereka tahubahwalaporankorupsiseharusnyadilaporkankeaparathukumsepertiKepolisianatauKejaksaan.Namunkepercayaanterhadapinstansipenegakhukumditingkatlokalsangatrendah.KejaksaandanKepolisiandaerahdinilaimudahdiintervensiolehkepentinganpolitiksehinggadiputuskanuntuklangsungmembawakasusketingkatnasional.Tidaktanggung-tanggung, dengan dana swadaya, tim 7 kades membawa kasus tersebut keJakartadenganmendatangikediamanpresidenSBYyangbaruterpilih.Selainitu,merekaberhasil memetakan bahwa terdapat petinggi kejaksaan agung yang merupakan putradaerah.Kepadamerekalahtim7kadesmelaporkandugaankorupsidanmendesakagarsegeradiambiltindakan.
Dalamperkembanganyatim7KadesakhirnyabertemudenganSOMASI(koalisiaktorpendorongkasusBlitar)danmulaibekerjasamamembahasperkembangankasus.NamunketikaproseshukumdirasatidakberjalandiKejaksaanNegeri,lagi-lagiperwakilankadesberangkat ke Jakarta untuk mendesak penyelesaian yang lebih cepat.Tim ini sempatdihadangolehutusansalahsatutersangkayangmenawarimerekauangbeberaparatusjutadengansyaratmerekamembatalkanrencanamelaporkanmasalahinikeJakarta.Karenaupaya suap itu tidakberhasil, tim7kadesakhirnyadiancamkeselamatankeluarganya.Tidakhanyaitu,merekajugamasihharusmenghadapitekananberupaaksidemonstrasiyang justru dilancarkan oleh asosiasi kepala desa se-Blitar yang menganggap bahwaapayangdilakukanoleh7kadestersebutbertentangandengan‘tugaspokokdanfungsi’(tupoksi)kepaladesa.
Lokal Bergerak
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
��
Tidakadayangmendugabahwadenganmengangkatisukorupsibajulinmas,tim7telahberusaha menyelamatkan kerugian uang negara yang diperkirakan hingga 73 milyarrupiah.Apayangdilakukanolehtim7kadesmerupakanpresedenbaikdimanasecarastruktural desa melakukan penguatan terhadap pengawasan jalannya pemerintahankabupaten. Contoh yang seharusnya dikembangkan dan ditiru oleh desa-desa lain diIndonesia.
Bentuk Koalisi sementara. Sedikit berbeda dengan konstituensi, strategi membentukkoalisidimaksudkanuntukmenjaringtokoh-tokohatauorganisasiyangberpengaruhdalamkontekspolitiklokal.Sasaranutamaadalahakademisi,praktisihukum,organisasiprofesi,lembagaadatsertasesamaNGOlainditingkatlokal.Koalisisementararentanterhadapperpecahanakibatperbedaantargetaksiataupilihan-pilihanstrategidalammenguatkantekanan.Tidakadacontohdimanakoalisi yangdibangundari awalkasusbisabertahanhinggaproseshukumberakhir.Terbatasnyakepemimpinandankoordinasiseringmemicumunculnyakoalisibaru–yangseringkalijustruberhadap-hadapandengankoalisiyangadasebelumnya.
Bagaimana Membangun Koalisi yang Kuat dan Efektif?Berikutbeberapatipsberdasarkanpengalamanaktorpendorongdalamstudikasus:1. Memilki jaringan kerja dengan lembaga/ NGO anti korupsi di tingkat propinsi/ nasional2. Melibatkan tokoh-tokoh atau lembaga NGO yang sudah cukup senior atau yang memilikirekam-jejak(track-record)yangbaikdimasyarakatdanmedia3. Sejakawalmulaimerumuskanbatasan/etikaberhubungandenganpihak-pihakdiluar koalisisepertidenganinstansipenegakhukum,lembagapemerintahatautersangka pelakukorupsidanpendukungnya4. Membatasipenajamanperbedaan‘ideologi’danlebihbanyakmengedepankanupaya untukmembangunsinergi5. Untukmenghindariadanyadominasisalahsatuanggotakoalisi,bisamenggunakan modelpresidiumataukepemimpinansecarabergiliran6. Adanyakomitmenuntukbersikaptransparanterhadapsesamaanggotakoalisi7. Tingkatkan kemampuan untuk menyikapi perbedaan pilihan-pilihan aksi dan strategi
Situasi bisa lebih buruk jika berkembang isu bahwa salah satu tokoh koalisi bersikaplunakataumenerimasuapdaritersangkasebagaimanaterjadipadakasusKab.Pontianak.PadakasusPontianak,kekecewaananggotakoalisiterjadiketikasalahseorangakademisiyangsejakawaldilibatkandalammembuatlaporandanargumentasimelawankelompok
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lokal Bergerak ��
tersangkaternyatamemberipernyataanyangdianggapjustrumeringankantersangkasaatmenjadisaksiahlidipengadilan.
Tanpa koalisi, terkadang tekanan bisa lebih efektif.MCW,aktorpendorongdalamkasusMadiun bisa jadi contoh yang menarik.Tidak ada koalisi yang dibangun sejak semuladalamupayamendorongkasus.BerbagaiaksitekanandirancangdandipimpinlangsungolehMCW.Meskidemikian,dampakdaritekananMCWcukupbesardanterjagahinggakasus dilimpahkan ke Mahkamah Agung. Meskipun tidak membangun koalisi, MCWsangat aktif melakukan pemetaan aktor-aktor politik lokal dan memanfaatkan masing-masingkelompokdalammasing-masingaksisesuaidengantargetdankepentinganaktorlokaltersebut.Misalnya,ketikamelakukantekananagarseluruhtersangkaditahan,MCWtidaksegan-seganuntukbekerjasamadengankelompokpendukungsalahsatutersangkayangkecewakarenamerasadikambing-hitamkanolehtersangkalainyangtidakditahan.
Boks 4. Perpecahan di Tubuh Aktor Pendorong
“Bayangkan, betapa cantiknyapermainan saya.Saya ikutdemonstrasi (menuntutpelakukorupsiditahan) tapiketikadia(ketuaDPRD)masukrumahsakit, sayayangpertamamenjenguknya...sekarang ini, kalauadamasyarakat yang ingindatangmaumendemoDPRDatauBupati, sayayangmenghalanginya”
KetuaFKMD
Contoh1.BerapaanggotakoalisiaktorpendorongdalamkasuskorupsiPemkabMentawaitiba-tibamengunjungitersangkakorupsidiLPMuaraPadang.Saatitutersangkasambilmenangis minta agar mereka mengajukan penangguhan penahanan terhadap dirinyadengan janji akan memberi bukti-bukti yang akan membongkar keterlibatan Bupatidalamkasuskorupsitersebut.Beberapaharikemudian,LSM-LSMtersebutmengajukanpermohonanpenangguhanpenahanankepadaKejaksaanTinggidenganalasan‘terjadikekosongan’ di Pemkab Mentawai sehingga pelayanan publik menjadi terganggu.Permohonan tersebut akhirnya disetujui namun hingga hari ini janji tersangka untukmembongkarketerlibatanBupatitidakpernahditepati.Contoh2.SalahsatuaktorpendorongdalamkasusDonggala(FKMD)padaawalnyaikutmelakukanorasidanaksimassamenuntutKetuaDPRDdanBupatiagardiprosesdalamkasuskorupsiAPBD.Bahkan,sekretariatFKMDdipakaisebagaitempatkonsultasidanmenyusunstrategimendorongkasus.Ketikakasusmulaidiproses,FKMDmulaiberubahhaluan.BermuladarikunjunganmerekauntukmembesukKetuaDPRDdirumahsakitdan terus berlanjut pada sikap mereka untuk sama sekali berhenti terlibat dalam aksiaktorpendorong.Terakhir,FKMDjustrumenghalangimasyarakatyanginginmelakukanaksimassamenekanKetuaDPRD.
Lokal Bergerak
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
��
Membangun demand publik.Pemberitaanmediamassaseputarkasusmerupakansaranayangefektifuntukmembangunkepedulianpublikterhadapkasuskorupsiyangterjadididaerahmereka.InisiatifuntukmelakukantalkshowdiradiosepertiyangterjadipadakasusBlitarterbuktitelahmenarikantusiasmedanpartisipasiaktifwarga.Merekatidakhanyapedulinamun secara langsungmenyuarakandemand agar aparathukumbekerjadenganadil,transparandancepat.
Boks 5. Good Practices; Media dan Partisipasi Publik
Radio Mayangkara, Blitar. Pemberitaan media massa cetak, meskipun penting tapiberjalansearah.InsiatifbaikmunculdariRadioMayangkara,radioswastayangberalihmenjadinewsradiosejaktahun2000.Mayangkaratidakhanyamenurunkanwartawanuntuk meliput berbagai perkembangan sekitar kasus, namun menyelenggarakanprogram interaktif tempat di mana masyarakat bisa langsung melakukan tanya jawabdan menyampaikan pendapat mengenai perkembangan penanganan kasus bersamanarasumberyangdihadirkan.
Program interaktifyangberlangsungsetiap jam6hingga9pagi setiapharimendapatsambutan luas dari masyarakat. Rating acara mengalami peningkatan sehinggamendapat pemasukan dari iklan yang cukup besar. Selain itu, radio Mayangkara jugamenjajagikerjasamadenganPengadilanNegeriagardiberiijinuntukmenyiarkansecaralangsungjalannyapersidangan.Pengadilanmenyetujuiusulantersebutsebagai langkahantisipasimembludaknyawargamasyarakatyanginginberpartisipasimemantaujalannyapersidangan.
Tabloid “Benar” Madiun Corruption Watch.Sebagailangkahuntukmenguatkandanmemperluasbasiskonstituenmasyarakatdalampemberantasankorupsi,MCWberinisiatifmenerbitkan tabloid anti korupsi yang diberi nama tabloid “Benar” yang secara aktifmelakuakanpeliputanterhadapberbagaidugaankasuskorupsi terutamakasuskorupsiDPRD Kabupaten Madiun. Yang menarik, tabloid ini tidak hanya dibagikan dengangratisnamunmasyarakat bersediauntukmengganti ongkos cetaknya.Di luardugaan,antusiasmemasyarakatmeningkat.
Mengembangkan kerjasama dengan aparat hukum.Meskihanyaterjadipadasedikitkasus,strategiuntukbekerjasecarakooperatifdenganaparathukumyangsedangmenanganikasusmembukapeluangkeberhasilandalammendorongproseshukum.Perludisadaribahwabagikebanyakanaparathukumkasuskorupsijugamerupakan‘barangbaru’yangmembutuhkanenergicukupbesardalamhalpembuktiandanpenerapanpasal-pasalpidana.Insentifbagiaparat untuk mengusut dugaan korupsi sangat sedikit. Harapan bahwa prestasi merekaakandicatatseiringdenganmenguatnyaagendapemberantasankorupsiolehpemerintah
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lokal Bergerak ��
pusatbukanlahkecenderunganyangumumterjadi.Olehkarenaitu,dukungandariaktorpendorongberupakesediaanuntukbekerjasamadalammengumpulkanalatbuktisangatdihargai.
IX. Bagaimana mengukur keberhasilan aktor pendorong?
Keberhasilan aktor pendorong sebaiknya dilihat dari perspektif jangka panjang dimanaberbagai aksi dan strategi dalam penyelesaian kasus berdampak cukup signifikan bagipembentukantatapemerintahanyangbaik(goodgovernance).
Indikator yang bisa dipakai untuk mengukur capaian Aktor Pendorong:1. Kemampuan‘menjaring’kasus2. Investigasidanpelaporanyangbaik3. Membangunkonstituendankoalisi4. Mempengaruhiproseshukumagaradil,cepatdantransparan
Aktorpendorongdipercayaolehpublikuntukmengungkapdanmendorongpenyelesaiankasus melalui proses hukum. Meski kapasitas dalam melakukan kajian anggaran daninvestigasikasuslemah,namunlaporanaktorpendorongmenjadikuncidibukanyaproseshukum.Terbatasnyakonstituensidankonsolidasikoalisiberdampakpadasemakinlemahnyatekanan aktor pendorong seiring dengan berjalannya proses hukum. Masih terjadinyakorupsi di lembaga hukum mengakibatkan lemahnya dakwaan, vonis dan pelaksanaaneksekusi
Keberadaan aktor pendorong menjadi faktor kunci upaya penyelesaian korupsi. Meskidengan kajian dan laporan yang sederhana, laporan aktor pendorong menjadi dasardimulainyaproseshukum.Bahkan,kendatidugaankorupsiyangdilaporkankemudiantidakterbukti, laporantersebuttelahmenjadilangkahawalbagiaparatpenegakhukumuntukmenemukanindikasikorupsilainyangbahkanlebihbesardariyangadadalamlaporan.
Kendalaterbesarbagiaktorpendorongpadatahapawaliniadalahaksesterhadapdokumenanggaranataupengadaanyangpadadasarnyamerupakandokumenpubliknamunsangatsulituntukdidapatkan.Hambatantersebuttidaklantasmembuataktorpendorongsurut.Denganmemanfaatkanadanyarivalitaspolitikyangterjadipadaaktorpolitikditingkatlokal(biasanyadisekitarwaktupelaksanaanpemilihanataulaporanpertanggungjawaban),aktorpendorongmemperolehinformasipelengkapdandokumen-dokumenpentinguntukmenunjanglaporanyangmerekasusun.Juga,dinamikapolitiklokaltersebutmemungkinkanaktorpendoronguntukmeraihdukunganpolitissepanjangprosesmendorongpenyelesaiankasus.
Dukunganinformasidantekananpolitikdarikelompok-kelompokpolitik(barisansakit
Lokal Bergerak
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
�0
hati)betapapunharusdisikapidenganhati-hatiolehaktorpendorong.Mudahsekaliterjadiintervensipolitikdalamupayaaktorpendoronguntukmengalihkanpersoalankasuskorupsidaripersoalanhukummenjadipersoalanuntukmenjatuhkanlawanpolitik.Halinitidakberartibahwadiantarasesamaaktorpendorongsendiritidakadamotifkepentinganpolitikpribadi atau kelompok. Desentralisasi membuka peluang partisipasi politik, tidak hanyabagi pemain lama melainkan juga bagi para pemain baru seperti halnya pelaku-pelakudalamtubuhaktorpendorong.Untukkepentinganpenyelesaiankasuskorupsi,motifpolitikbukanlahfaktoryangharusdijauhimelainkanharusdipetakanolehaktorpendorongdalamrangkamenyusuntargetdanstrategigerakan.
Menilik strategi dan dampak dari berbagai dorongan dan tekanan yang dilakukan olehmereka,implikasidarikeberadaanaktorpendorongditingkatlokalbukanlahsemata-matamenyangkut penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. Di balik berbagai upaya aksidan strategi aktorpendorong terlihatdampak yang cukup signifikandari gerakan aktorpendorongdalampenguataninisiatifterciptanyatatakelolapemerintahanyangbaik(goodgovernance).Wajar jika pada tempat paling pertama upaya aktor pendorong merupakanbentukpartisipasipolitikkelompokmasyarakatsipildalamprosespemerintahanditingkatlokal.
Jika merujuk pada Kaufmann,19 governance diterjemahkan sebagai, “as the traditions andinstitutionsbywhichauthorityinacountryisexercisedforthecommongood”yangmemiliki6dimensiyaitu:• Proses seleksi dan pergantian pemegang kekuasaan: i) dimensi partisipasi dan akuntabilitas,ii)dimensistabilitaspolitikdantidakadanyakekerasan/teror• Kapasitas pemerintah untuk menyusun dan menerapkan kebijakan; iii) Efektifitas pemerintahan,iv)Kualitasperaturan• Kepercayaan masyarakat dan lembaga pemerintah terhadap lembaga-lembaga yang mengaturhubungandiantaramereka;v)Tertibhukumdanvi)kontrolterhadapkorupsi
Upaya aktor pendorong, dengan demikian, memiliki pengaruh yang cukup besar bagijalannyapemerintahanditingkatlokalsetidaknyauntukdimensii,iv,vdanvi.Meskitidakbisa diabaikan bahwa berbagai aksi aktor pendorong tentu saja memiliki dampak bagitransparansidanpercepatanproseshukum.
Indikator Capaian Aktor Pendorong.Ketikapenelitiandimulai,sulitmenjawabpertanyaanapa indikatoruntukmengukurkeberhasilanupayaaktorpendorongkasus. Jikamelihattidak tuntasnya proses hukum atau minimnya sanksi pidana terhadap terdakwa, banyakkalanganmenilaisecarapesimisbahwagerakanantikorupsiditingakatlokalsebenarnyalebihbanyakmemperlihatkankegagalandibandingkeberhasilan.Penilaiantersebutrasanya
19DanielKaufmann,September2005,10MythsAboutGovernanceandCorruption,FinanceandDevelopment.Lengkapnyabacadihttp://www/worldbank.org/wbi/governance
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lokal Bergerak �1
masihterlaluprematurkarena,sebagaimanagerakanmasyarakatsipildiberbagaibidang,dampakkeberhasilanharusdiukurdalamperspektifjangkapanjangpembentukankesadaranmasyarakat.
‘Radar’ menangkap indikasi korupsi. Dengan dipakainya NGO sebagai institusipertamabagiberbagaikelompokmasyarakat-bahkan‘orangdalam’pemerintahan,untukmembongkar kasus korupsi- maka bisa dikatakan bahwa keberhasilan aktor pendoronguntukmelakukanpengawasandanpemantauan terhadapadanya indikasikorupsi cukupberhasil. Jika pun tidak ada laporan, inisiatif berbagai lembaga lokal untuk melakukanreviewdankajianataskeuanganpemerintahdaerahmerupakanjaringyangselaluberhasiluntukmenangkapindikasikorupsi.Begitupun,masihperludikembangkankemampuanaktor pendorong untuk menjaring lebih banyak konstituen dari berbagai elemen dalampemerintahan.
Kajian dan penyusunan laporan dugaan korupsi. NGO bukanlah kuasi kepolisianataukejaksaan.Merekamemang tidakdibekalidenganpengetahuanhukum,wewenangdanfasilitaskerjauntukmelakukaninvestigasidanmenyusunlaporanyanglengkapdanvalidterhadapindikasikorupsi.Disisilain,harapanaparathukumagarpelaporanNGOmemuatinformasidasarmenyangkutsiapa,bagaimanadandakwaanapayangdisangkakansebaiknyamenjaditargetminimalyangbisadicapaibagiaktorpendorong.Laporanyangbaiktidaksajabergunabagiinstansiyangdilaporitapiterlebihakansangatbergunasebagaidasarargumentasiuntukmelakukanaksitekananbagiaktorpendorongitusendiri.Hanyasedikitaktorpendorongdalamstudikasusyangdinilaiberhasiluntukmelakukankajiandanmenyusunlaporanyangbaik.
Membangun konstituen dan koalisi.Sejakawalkasus,aktorpendorongtelahmelakukanberbagai upaya untuk membangun konstituen gerakan di tingkat basis disamping jugamembangun koalisi sesama aktor pendorong. Kegagalan dalam merumuskan target danstrategi mengakibatkan lemahnya konsolidasi di kalangan aktor pendorong. Selain itu,proseshukummenjadiagendapesoalan tersendiri.Proseshukumyangmemakanwaktulama dan membutuhkan pengetahuan hukum spesifik mensyaratkan tersedianya tenagakerjafulltimebagiaktorpendoronguntukmengelolapenanganansatukasussaja.
Membangun demand untuk proses hukum yang baik. Kerja keras aktor pendorongsesungguhnya merupakan respon terhadap jalannya proses hukum. Jika mencermatikorelasiantaraaksiaktorpendorongdanreaksidariaparathukum,terlihatbahwaaksi-aksitersebutcukupsignifikandalammenekaninstansipenegakhukumagarlebihtransparandan responsif (lebih cepat) dalam penanganan kasus. Meski demikian, tidak terdapatkorelasiantaraberbagaitekananyangdilancarkanaktorpendorongterhadapkeluarandariproseshukumsepertidakwaan, tuntutanatauvonispengadilan.Dengankata lain,aktorpendorongtelahberhasiluntukmendesakanterjadinyaproseshukumyanglebihcepatdanlebihterbukatapibelumtentuadil.
Lokal Bergerak
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
��
IV. Faktor Pendukung & PelemahKeberhasilan aktor pendorong di tingkat lokal masih terbatas pada kemampuan untuk‘mengangkat’indikasikorupsimenjadikasushukumsehinggabisadidorongdandipantauprosespenyelesaianyaolehpublik.Sejauhmenyangkutupayaaktorpendorong,daristudikasusdapatdiidentifikasibeberapafaktorpendukungsekaliguspelemahdalammendesakanpenegakanhukumyangadil,cepatdantransparan.
Faktor pendukung:• aksesterhadapdokumenanggarandanprocurement• pengetahuandanketerampilanpengkajiananggarandaninvestigasidugaankorupsi• networkingditingkatnasional• peliputanmediamassadan• sikapkooperatifterhadap/darilembagapenegakhukum
Faktorpendukung.Peluangkeberhasilanupayaaktorpendorongsemakindiperkuatolehbeberapafaktorsebagaiberikut: i) Akses terhadap dokumen anggaran dan procurement. Dokumen anggaran yang disusun bersama-sama oleh eksektif dan legislatif secara hukum merupakan dokumen publik. Pada kenyataanya, sangat tidak mudah untuk mendapatkan berbagai dokumen tersebut. Kerja aktor pendorong untuk mengidentifikasi dan mengungkap kasus akan berjalan sangat lemah tanpa ketersediaan berbagai dokumen terkait. Selain akses terhadap dokumen, keberhasilan aktor pendorong akan semakin terbuka jika terdapat ‘informan kunci’ –yang identitasnya dirahasiakan karena belum adanya jaminan perlindungan saksi dan organisasi- organisasiprofesi‘korban’prosesprocurementyangtidakterbuka. ii) Bekal pendidikan dan pelatihan menyangkut anggaran pemerintah daerah dan keterampilan investigasi korupsi. Tanpa pengetahuan dan keterampilan dalam mengkajianggarandanmengidentifikasikorupsi, inisiatifanti-korupsicenderung menjadi permainan dalam persaingan antar aktor politik. Begitu pun, terlepas dariketerbatasanyangada,hampirdipastikanbahwatidakadakasustanpaadanya kajian dan investigasi oleh aktor pendorong. Bahkan, beberapa hasil kajian dan investigasi yangdianggap lemah justru telahmenuntunaparathukumpadahasil investigasiterhadapkorupsiyanglebihseriusdariyangsemuladilaporkan. iii)Networking dengan lembaga anti-korupsi di tingkat nasional. Selain dukungan dalambentukpelatihandanpendidikan,jaringananti-korupsiditingkatnasional jugasangatberperandalamupayaaktorlokaluntukmempertinggitekananselama proses hukum berjalan. Pada tahap banding dan kasasi, tanpa adanya kerjasama untukmelakukantekanandanpemantauanolehlembaganasional,bisadipastikan bahwaupayaaktorakangagal.
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lokal Bergerak ��
“SetelahkamitahubahwaICW(NGOAntikorupsidiJakarta)mengirimsuratkepadapihakKejati,makakamisemakintermotivasiuntukmembongkarkasuskorupsidiDonggala”
LSMSulawesiTengah
iv)Dukunganmediamassa. Jikatidakmempertimbangkanpentingnya independensi media sebagai salahsatupilardemokrasi, saranyangpalingkuatdari studikasus adalah menjadikan media sebagai salah satu aktor pendorong. Media tidak saja mendukungdalammembangunopinibahwa telah terjadi tekananpubliknamun padasaatyangsamamedia,terutamayangbersifatinteraktifsepertiradio,memberi dampak signifikan adanya bukti pengawasan publik terhadap jalannya proses hukum. v) Terakhir, meski jarang ditemui, keberadaan ‘oknum’ aparat hukum yang reformis dan berpihak pada insiatif anti korupsi sangat membantu. Tidak saja sebagai sumber informasimengenai apayang sedang terjadidalamproseshukum,aparat hukumreformisberkontribusibagipendidikantingkatlanjutbagiaktorpendorong untuk lebih memahami aspek hukum dan pembuktian tindak pidana korupsi. Sayangnya, tidak ada data yang memperlihatkan adanya insentif bagi aparat reformisyangditemuidalamstudikasus.
Faktor Pelemah: • intimidasidanancamangugatanhukumdaritersangka• proseshukumtidaktransparan• pemilahankasusmenjadibeberapaberkasdan• perpecahanditubuhaktorpendorong
Beberapafaktoryangjustrumelemahkanupayaaktorpendorongantaralain:i) Seranganbalikdarikoruptor.Jikaditingkatlokalterjadiintimidasi,ancamangugatan hukum dan aksi massa tandingan, serangan balik pada tingkat nasional harus lebih mendapat perhatian. Penguatan di pihak pelaku korupsi mengerucut di tingkat nasional dalam bentuk berbagai pernyataan politik dan tekanan terhadap Kejaksaan Agung,pengajuan judicialreviewkeMahkamahAgung.Sementaraaktorpendorong bukanlahlembagapolitiksehinggatidakmemilikiaksesdalamdinamikayangterjadi antaraaparathukumdanlembagapemerintah.ii) Proseshukumtidaktransparan.iii)Pembagian kasus menjadi beberapa berkas untuk masing-masing tersangka. Banyaknyaberkaskasusberdampakpadasulitnyaaktorpendorongdalammemantau proseshukumterhadap semuaberkas.Bagimasyarakat,kelemahan ini seringdilihat sebagaidiskriminasiataukeberpihakanaktorpendorongdalammengungkapdugaan korupsi.iv) Perpecahandi tubuhkoalisiaktorpendorong.Baikdenganalasanadanyaperbedaan
Lokal Bergerak
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
��
visi, strategi atau pilihan aksi, perpecahan di tubuh aktor pendorong sendiri sulit dihindari.Padadasarnyahalinidisebabkankarenaaksilebihseringmerupakanrespon atas jalannyaproseshukumdanbukanmerupakanbagiandari strategiyangdisusun bersamasejakkoalisiterbentuk.
Box 6. Jaminan Hukum atas Peran dan Partisipasi Aktor PendorongPerandanpartisipasi aktorpendorong sesungguhnyamemilikidasar yang sangatkuatjikaditinjaudarikeberadaanPPNo.71tahun2000tentangTataCaraPelaksanaanPeranSertaMasyarakatdanPemberianPenghargaandalamPencegahandanPemberantasanTindakPidanaKorupsi. Beberapapasalyangrelevandenganperandanperlindunganterhadapaktorpendorongantaralain:
Pasal2ayat(1)Setiaporang,OrganisasiMasyarakat,atauLembagaSwadayaMasyarakatberhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjaditindakpidanakorupsisertamenyampaikansarandanpendapatkepadapenegakhukumdanatauKomisimengenaiperkaratindakpidanakorupsi.
Pasal3ayat(1).Informasi,saran,ataupendapatdarimasyarakatsebagaimanadimaksuddalamPasal2,harusdisampaikan secara tertulisdandisertai : a.datamengenainamadanalamatpelapor,pimpinanOrganisasiMasyarakat,ataupimpinanLembagaSwadayaMasyarakatdenganmelampirkanfotokopikartutandapendudukatauidentitasdirilain;dan b. keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi dilengkapi denganbukti-buktipermulaan.
Ayat(2).Setiapinformasi,saran,ataupendapatdarimasyarakatharusdiklarifikasidengangelarperkaraolehpenegakhukum.
Pasal4ayat(1)Setiaporang,OrganisasiMasyarakat,atauLembagaSwadayaMasyarakatberhak memperoleh pelayanan dan jawaban dari penegak hukum atau Komisi atasinformasi,saran,ataupendapatyangdisampaikankepadapenegakhukumatauKomisi.Ayat (2) Penegak hukum atau Komisi wajib memberikan jawaban secara lisan atautertulisatasinformasi,saran,ataupendapatdarisetiaporang,OrganisasiMasyarakat,atauLembagaSwadayaMasyarakatdalamwaktupalinglambat30(tigapuluh)hariterhitungsejaktanggalinformasi,saranataupendapatditerima.
Pasal6ayat(1).PenegakhukumatauKomisiwajibmerahasiakankemungkinandapatdiketahuinyaidentitaspelaporatauisiinformasi,saran,ataupendapatyangdisampaikan.
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lokal Bergerak ��
Ayat(2).Apabiladiperlukan,ataspermintaanpelapor,penegakhukumatauKomisidapatmemberikanpengamananfisikterhadappelapormaupunkeluarganya.
Bagian IV
Penegakan Hukum
Penegakan Hukum
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
��
X. Konteks Hukum Pidana Korupsi
Temuan # 2. Pola dalam Mendorong Proses Hukum• Proseshukummerupakansatu-satunyapilihanaktorpendorongdalampenyelesaian kasus• Respon awal lembaga Kejaksaan relatif cepat, namun dugaan adanya korupsi di lembagahukummasihsangatkuat• Proseshukumhanyaberjalanuntuksebagian(kelompok)tersangka• Tekanan aktor pendorong semakin melemah seiring dengan peningkatan proses hukum• Karakteristikkeberhasilandalamproseshukum: i) tekanandari instansihukumdi tingkatyanglebihtinggiii)keberhasilanaktorpendorongmendesakkantransparansi proseshukumiii)adanyadukungandarilembagaanti-korupsiditingkatnasional
TindakpidanakorupsidiIndonesiamerupakankejahatanpublikdimanatidakdibutuhkanlaporanolehsiapapunsebagaisyaratuntukmelakukanproseshukumterhadaporangyangdidugamelakukantindakantersebut.JikadalampidanaumumproseshukumdimulaidaritahappenyelidikanolehpihakKepolisiansebelumdilakukanpenyidikanolehKejaksaan,dalam tindak pidana korupsi penyelidikan juga bisa dilakukan oleh Kejaksaan sehinggaproseshukumtidakharusmelaluitahapdiKepolisian.
Setelahmelewati tahappenyelidikandanpenyidikan,Kejaksaanmelalui JaksaPenuntutUmum( JPU)akanmenyerahkandakwaankePengadilan. Jikadakwaanditerima,makasetelahpemeriksaandiPengadilan,JPUakanmengajukantuntutanyangmemuatdakwaandanvonisyangdimintakepadahakimuntukdijatuhkankepadaterdakwa.AtaskeputusanPengadilan, baik JPU maupun terdakwa bisa mengajukan upaya banding, baik melaluibandingdiPengadilanTinggidanjugaKasasidiMahkamahAgung.PadakasusdimanaPengadilanmemberiputusanbebasataumenolakdakwaan,JPUbisalangsungmengajukankasasikeMahkamahAgung.Tidakadaketentuanlamanyaprosesditiap-tiapinstansipenegakhukumkecualiperaturandalamKitabUndangUndangHukumAcaraPidanayangmengatursecarategasberapalamaseorangtersangkadapatditahapselamaproseshukumberlangsung.Meskidemikian,perludiperhatikanadanyaSuratEdarandariKejaksaanAgungtentangpercepatanpenanganankasus korupsi dan Surat Edaran Mabes Polri tentang pengutamaan penanganan kasusdugaankorupsiyangmemberibatasanwaktuspesifikbagimasing-masinginstansidalammemproseskasusdugaankorupsi.
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Penegakan Hukum ��
Beberapa Peraturan Terkait Kasus Korupsi Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah No.110 tahun 2000.PP110/2000merupakanperaturanpelaksanadaripasal39UU4/1999tentangSusunandanKedudukanMPR,DPRdanDPRDyangmenyatakanbahwakedudukankeuanganlembaga-lembagatersebutdiaturolehmasing-masing lembaga dan pemerintah serta pasal 78 UU 22/1999 yang mengatur bahwapenyelenggaraantugasDPRDdibiayaiatasbebanAPBD.PP110inimenentukanjenis-jenispendapatanyangdapatditerimaolehpimpinandananggotaDPRDdenganbesartunjangan/pendapatan yang sudah ditetapkan secara terperinci. Selain itu PP 110/2000jugamengaturtentangbiayakegiatanDPRDsesuaidenganklasifikasi tinggirendahnyaPendapatanAsliDaerah(PAD).PeraturaninimendapatbanyaktantangandariDPRDdenganalasanPPinibertentangandengan UU 4/1999 dan UU 22/1999 yang menyatakan bahwa DPRD mempunyaikewenanganuntukmengaturanggarannyasendiri.DPRDpropinsiSumateraBaratyangdikenaidakwaankorupsikarenamelanggarPPinikemudianmengajukanhakujimateril(judicial review) kepada MA yang terdaftar sejak tanggal 25 Mei 2001. Pada tanggal 9September 2002, MA membatalkan PP 110/2000. Dengan demikian, 3 bulan setelahkeluarnya putusan MA tersebut PP ini tidak bisa dijadikan dasar atas penyidikan olehKejaksaanatasdugaankasuskorupsi.Peraturan Pemerintah No.105 tahun 2000tentangPengelolaandanPertanggungjawabanKeuanganDaerah.DalamperaturaniniditegaskanbahwaKepalaDaerahadalahpemegangkekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah melalui peraturan daerah (Perda) yangditetapkansetelahmendapatpersetujuandariDPRD.
Apabilatimbulkerugiankeuangandaerahsebagaiakibatperebutanmelanggarhukumataukelalaian,peraturaninimenetapkanbahwaKepalaDaerahwajibmelakukantuntutangantikerugian.Ketentuaninikerapmenjadialasanbagitersangkakorupsibahwapelanggaranterhadap PP 105 berada dalam wilayah administratif sehingga hanya diperlukan sanksiadministratifdanbukansanksihukum.
Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PP 109Tahun 2000 mengatur tentang KedudukanKeuanganKepalaDaerahdanwakilKepalaDaerah.PPinimenetapkan bahwaKepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah memiliki penghasilan yang terdiri dari gaji pokok,tunjanganpenghasilandantunjanganlainnya.Selainitu,KepalaDaerahdanWakilKepaladaerahmenerimasaranaberuparumahdinasdanmobildinasdariNegara.MerekajugatidakbolehmenerimapenghasilanataupunfasilitasrangkapdariNegara,ataudengankatalainmerekatidakbolehmerangkapjabatansebagaiPegawaiNegeri.Bilaituterjadimerekaharusberhentidulusementaradarijabatannya.
Penegakan Hukum
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
�0
KepalaDaerahdanWakilKepalaDaerahjugadisediakanbiaya-biayaoperasionalsepertibiaya perjalanan dinas, biaya rumah tangga dan biaya-biaya lainnya. Besarnya biayaoperasionalKepalaDaerahdanWakilKepalaDaerahditetapkanberdasarkanklasifikasiPADmasing-masingdaerah.Misaluntukpropinsi,bilaPADantara150jutahingga15MmakabiayapenunjangkegiatanKepalaDaerahdanWakilKepalaDaerahpalingtinggisebesar1,75%dariPADpropinsiitu.JikaterjadipenyediaananggaranuntukkedudukanKepalaDaerahdanWakilKepalaDaerahdiluarapayangtelahditetapkanundang-undangmakaperaturandaerahyangmengaturtentanghalitudapatdibatalkanolehMendagriatasnamaPresiden.
XI. Penanganan Kasus dari Perspektif Hukum
A. Kejaksaan
Sebagailembagayangpalingawaldalamtahapproseshukumatasdugaankorupsi,tantanganterbesar bagi Kejaksaan adalah tingginya ekspektasi masyarakat yang diarahkan kepadalembaga ini.Prosesdimulaidenganpemeriksaan saksi-saksiuntukmerumuskandugaanawal,penetapantersangka,penyusunandakwaandan,setelahkasusmasukkepengadilan,jaksayangakanmembuatdrafttuntutan.
Respon kejaksaan bervariasi. Terdapat kasus dimana laporan diabaikan hingga adanyaperintahdariKejaksaanTinggiatauKejaksaanAgung,adakasusdimanaKejaksaanlangsungmelakukanpenyelidikansegeraatau,sepertidalamkasusSumbar,Jaksamenyatakanakanmelakukan ‘upaya edukasi’ terlebih dahulu kepada institusi DPRD menyangkut dugaankorupsiyangmerekalakukan
Dalam memproses kasus korupsi, kejaksaan berhadapan dengan pelaku yang memilikiposisipolitiksertapengaruhyangcukupbesarditingkatlokal.Parapelakutersebut,tentusajatidaktinggaldiam.Berbagaiupayauntukmenghindardariproseshukumselaluterjadimulai dari menolak pemanggilan pemeriksaan, menolak penahanan hingga aksi massaterhadap aparat kejaksaan. Posisi Kejaksaan sebagai bagian dari lembaga musyawarahpimpinandaerah(Muspida)menambahpersoalanbilayangdisidikadalahKepalaDaerahitusendiri.
ProsespembuktianmelibatkanbanyakpelakudanmembutuhkanpemahamanyangbaikpadaselukbelukprosedurkeuanganataupenyusunananggaransehinggasangatwajarjikaKejaksaanmembutuhkanwaktuyangcukupuntukmempelajariberbagairegulasimengenaiproseduranggarandidaerah.Namunpadasaatyangsama,tekanankepadaKejaksaanyangtakkalahseriusdatangdarikelompokaktorpendorongyangsiapmengerahkanmassaataumelakukantekananmelaluipemberitaandimediamassa.
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Penegakan Hukum �1
Boks 7. Jika gubernur menjadi tersangka korupsi – kasus NTB
SetelahmenunggukeluarnyaijinpemeriksaanterhadapgubernurdariPresidenselamakuranglebih1bulan,akhirnyaKejaksaanTinggiNTBdapatmulaimemeriksagubernurdalamkapasitasnyasebagaisaksidalamkasusdugaankorupsiDPRDpropinsiNTB.Saatpemeriksaan pertama kali gubernur tidak datang dengan alasan kesibukannya sebagaikepaladaerah,alasanyangsamadipakaiuntuktidakmenghadiri4jadwalpemeriksaanberikutnya. Pada tanggal28Maret2005, sesuaidengan jadwalyangtelahditetapkan,jaksapenyidiktelahbersiapuntukmemeriksagubernur.
Mudahdiduga,yangbersangkutankembalitidakhadirtanpaadaketeranganyangjelas.Yang terjadi justru adanya panggilan mendadak terhadap Kepala Kejaksaaan TinggiuntukmelakukanrapatMuspidasaatitu,siangitujugadikantorgubernur.KetikarapatMuspida itu sedangberlangsung,kantorkejaksaanyanghanyaberjarak75meterdariMarkasKepolisianDaerahNTBdidatangi3000massayangmenyerukanagarkejaksaantidakmemeriksagubernurdansegeramembebaskanparatersangkayangsudahditahan.Aksi tersebut diikuti dengan pengrusakan kantor sehingga sebagian besar kaca ruangkerjadibagianmukahancur
Tibawaktupemeriksaan2hariberikutnya,jaksapenyidikdanpengacaragubernurtelahsiapsedaripagihari.Namunhinggapukul10pagigubernurbelumjugadatangsehinggapihakkejaksaanmenghubungiajudangubernurdanmemperolehkepastianbahwayangbersangkutanakandatang.Ditungguhinggapukul12siang,gubernurtetaptidakmunculdan menurut keterangan ajudan gubernur yang dihubungi humas kejaksaan diperolehinformasibahwagubernurtidakbisamenghadiriacarapemeriksaankarenaadatugaskeluardaerah.Akhirnyapemeriksaanpertamaterjadipadatanggal16April2005,itupunataspermintaangubernur,dilakukanpadamalamhari.
Meskidemikian,terdapatpenjelasanlainmenyangkutlamanyaprosesdiKejaksaan.Telahterjadi‘tawarmenawar’yangketatantaraelemenpolitiklokalmengenaiapakahkasusiniakandiangkat atau tidak.Biladalamproses tawarmenawar tersebutdimenangkanolehpihaktersangka,besarkemungkinanprosesinvestigasikasusberjalansangatlambatdenganoutputberupaberkasdakwaanyangsumir.Atau,kasusdipeti-es-kan.DalamkasusLoteng,setelahtertundaselama8bulanlebih,kasusbarudiangkatkembalisetelahKepalaKejaksaanNegeriyangbarumemberipertanyaanpadasalahsatustafdalamacararamahtamahlepassambut Kajari baru, “Apa di sini ada kasus korupsi yang bisa ‘ditangkap’?” Padahal, kasusdugaankorupsiPanitiaPengadaanTanahPemkabLotengtelahmengendapdiKejaksaanNegeriLotengselama8bulan.
Penegakan Hukum
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
��
Kasus-kasus dimana tanggapan instansi penegak hukum relatif cepat ditandai dengankarakteristik sebagai berikut: i) pemberitaan yang berkelanjutan atas peristiwa laporandugaankorupsidariaktorpendorong;ii)aktorpendorongsecaraaktifmendatangikantorkejaksaanataukepolisianuntukmenanyakanperkembangansecarateratur.DalamkasusMadiun,MCWbahkanhampirtiapharimendatangikantorPolwildanKejaksaantidakhanya untuk memantau tapi ikut menjawab pertanyaan atau menyediakan dokumen-dokumenyangdibutuhkanolehaparatpenagakhukum.
Penahanan. Pertanyaan yang sangat berpotensi untuk memunculkan gejolak politik ditingkat lokaldalamprosesdiKejaksaanadalah:apakahdilakukanpenahanan?Bagiaktorpendorong,penahananmerupakanindikasibahwalaporanmerekaditindaklanjutisecaraserius. Sementara bagi tersangka dan kelompok pendukungnya, penahanan merupakankekalahanpolitikyangsangatserius.Terjadipenahananatautidak,mudahsekalimemicuterjadinyaaksidemonstrasidarikalanganyangberbeda.
Jikaternyataterjadipenahanan,pertanyaanberikutyangakanmeneruskangejolakpolitiklokaladalah:siapasajayangditahan?Jikapadapertanyaanyangpertamamenjadiindikatordimulainya proses hukum, pertanyaan kedua menjadi indikator bagi masyarakat apakahterjadi proses hukum yang adil atau diskriminatif. Studi kasus memperlihatkan bahwaseluruhtersangkapadaakhirnyaditahanolehpihakkejaksaankecualiyangterjadidalamkasus Sumbar (hanya 1 orang yang ditahan karena alasan sangat tidak kooperatif ) danKapuasHulu.
Adaduamacamaksidarikelompokpendukungtersangka;i)mintaagartersangkadilepaskandaritahanandandarisemuatanggungjawabhukumatauii)tidakmempersoalkantuduhankorupsi terhadap tersangkanamunmendesakagar tersangka lain juga ikutditahan. Jikapada desakan yang pertama kelompok pendukung berseberangan dengan kelompokaktorpendorong,makapadatuntutanjeniskeduajustrudapatdimanfaatkanolehaktorpendoronguntukmerekrutkelompokpendukungdalamaksimemperbesartekanankepadapihakkejaksaanagarmemprosestersangka-tersangkalain.
Rata-rata aktorpendorongmelakukan3hingga10kali aksi selamakasusdiprosesolehKejaksaan. Bentuk aksi tersebut antara lain: demonstrasi di kantor Kejaksaan, memberilaporan ulang dengan format yang diperbaiki, melaporkan kasus ke Kejaksaan Agung/instansipemerintahpusatbahkanpresiden,mengajukansomasiterhadapKejaksaanyangtidak kunjung memeriksa kasus, melakukan dialog publik terhadap proses penanganankasus,jaringankerjaditingkatnasionaldimintauntukmengirimsuratkepadakejaksaan.
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Penegakan Hukum ��
Dakwaan & Penuntutan
“Saya tidak tahu di mana korupsinya, karena saya tidak tahu aturannya. Aturan apa yang kitalanggar?Semuaaturanitukandarimereka(panggareksekutif ).SayatidaksetujuwaktuAPBDitudisahkan.Tapisayaterjebaksistem.Jadisayakembalikanuangnya.Tapikarenasayamasuksistemsebagaipanitiaanggaran,makajelassayakena(proseshukum).Initidakadilmenurutsaya.”
SalahsatuterdakwakorupsiDPRD,Toli-Toli
AturanyangdipakaiolehJaksadalamdakwaandanpenuntutanyaitu: 1. Undang-UndangNo.31Tahun1999,yangdiubahdenganUUNo20tahun2001 tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsiterutamapadapasal2,3dan18(2). 2. Undang-UndangNo.22Tahun1999tentangpemerintahanDaerahterutamapasal 43hurufd,pasal45(1),danpasal48hurufbdand. 3. PeraturanPemerintahNo.110Tahun2000tentangKedudukanKeuanganDPRD terutamapasal2danpasal14(1,3). 4. Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah terutama pasal 2 (1) dan pasal 23(1) 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan PenyusunanPerhitunganAPBDterutamapasal31(1) 6. PermendagriNo.2Tahun2004tentangPelaksanaanAPBD. 7. SuratEdaranMendagriNo.903/2477/SJtentangPedomanUmumPenyusunan danPelaksanaanAPBDTA2002LamanyaprosesdikejaksaansangatbervariasidimanayangpalingcepatterjadipadakasusDonggala–Sultengselama3,5bulandanpalinglamaterjadipadakasuskorupsiPanitiaPengadaanTanahdiLombokTengahselama28bulan.
Boks 8. Delik Tindak Pidana Korupsi dan Beberapa Definisi Korupsi
Delik Tindak Pidana KorupsiKitab Undang Undang Hukum Pidana, pasal 415 yang berisi ketentuan: “seorangpejabatatauorang lainyangditugasimenjalankansuatu jabatanumumterusmenerusatausementarawaktu,yangdengansengajamenggelapkanuangatausuratberhargayangdisimpankarenajabatannya,ataumembiarkanuangatausuratberhargaitudiambilataudigelapkanolehoranglain,ataumenolongsebagaipembantudalammelakukanperbuatantersebut,diancamdenganpidanapenjarapalinglamatujuhtahun”
Penegakan Hukum
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
��
UndangUndangNo.31/1999 tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi pasal 2 yangberisiketentuan:“Setiaporangyang secaramelawanhukummelakukanperbuatanmemperkayadirisendiriatauoranglainatausuatukorporasiyangdapatmerugikankeuangannegaraatauperekonomiannegaradipindana...”pasal 3 yangmemuatketentuan:“Setiaporang dengan sengajamenguntungkandiri sendiri atauorang lain atau suatukorporasi,menyalahgunakankewenangan,kesempatanatausaranayangadapadanyakarenajabatanatau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negaradipindana...”
Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI). “Suatu perbuatan tidak jujur ataupenyelewenganyangdilakukankarenaadanyasuatupemberian.Dalamprakteknya,korupsilebihdikenalsebagaimenerimauangyangadahubungannyadenganjabatantanpaadacatatanadministrasi”.
Handbook on fighting corruption –the Centre for Democracy and Governance.“...inboardterms,corruptionistheabuseofpublicofficeforprivategain.Itencompassesunilateralabusesbygovernmentofficialssuchasembezzlementandnepotism,aswellasabuseslinkingpublicandprivateactorssuchasbribery,extortion,influencepeddling,andfraud.Corruptionarisesinbothpoliticalandbureaucraticofficesandcanbepettyorgrand,organizedorunorganized.Thoughcorruptionoftenfacilitatescriminalactivitiessuchasdrugtrafficking,moneylaundering,andprostitution,itisnotrestrictedtotheseactivities.Forpurposesofunderstandingtheproblemanddevisingremedies,itisimportanttokeepcrimeandcorruptionanalyticallydistinct”.
Transparency International (TI).“...behaviouronthepartofofficialsinthepublicsector,whetherpoliticiansorcivilservants,inwhichtheyimproperlyandunlawfullyenrichthemselves,orthoseclosetothem,bythemisuseofthepublicpowerentrustedtothem.Thiswouldincludeembezzlementoffunds,theftofcorporateorpublicpropertyaswellascorruptpracticessuchasbribery,extortionorinfluencepeddling”.
World Bank.“Corruptioninvolvesbehavioronthepartofofficialsinthepublicandprivatesectors,inwhichtheyimproperlyandunlawfullyenrichthemselvesand/orthoseclosetothem,orinduceotherstodoso,bymisusingthepositioninwhichtheyareplaced”.
Article 8 of the Convention against Transnational Organized Crime. The promise,offeringorgivingtoapublicofficial,directlyorindirectly,ofanundueadvantage,fortheofficialhimselforherselforanotherpersonorentity,inorderthattheofficialactorrefrainformactingintheexerciseofhisorherofficialduties;Thesolicitationoracceptancebyapublicofficial,directlyorindirectly,ofanundueadvantage,fortheofficialhimselforherselforanotherpersonorentity,inorderthattheofficialactorrefrainfromactingintheexerciseofhisorherofficialduties.
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Penegakan Hukum ��
B. Persidangan
Pelaksanaanpersidanganyangsecarahukummemangterbukauntukpublikmemunculkanbanyakinisiatifmenarik.Untukmenampungantusiasmepublikyanginginmenyaksikanpersidangan korupsi di Kabupaten Toli-Toli dipindahkan dari kantor Pengadilan keGedungOlahraga setempat sehinggabisamenampungwargamasyarakatdalam jumlahbesar.HalyangsamajugaterjadidiPNMadiundimanaselamapersidangandipasanglayartelevisidanpengeras suaradihalamanpengadilan.KerjasamaantaraPengadilanNegeridanradioswastadaerahdiBlitarmemunculkaninisiatifuntukmenyiarkansecaralangsungjalannyapersidangankorupsilewatsiaranradio.Insiatifdiatasbukanberartibahwatidakterdapatkesulitanbagiaktorpendorongdalammemonitorjalannyapersidangan.Berbagaiaksiuntukmengawaljalannyapersidangan,bilatidakberhentisamasekali,hanyaterjadibeberapakalisajaterutamapadasaatpembacaandakwaan,tuntutandanvonispengadilan.
Penyebabutamaberkurangnyadorongandarikoalisiaktorpadatahappersidanganiniantaralainkarena i) selamapersidangan sudahditerapkanberbagai terminologidanketentuanhukumyangsangatspesifiksehinggamenyulitkanaktorpendorongterutamayangtidakmemilikilatarbelakangilmuhukum;ii)kasuskorupsiterhadapparatersangkadibuatdalamberkasyangberbeda-bedadimanaisidakwaandanjadwalpersidanganmasing-masingsehinggakemampuandankesempatanaktorpendoronguntukmelakukanmonitoringdipengadilansangatterbatas.
Bahkan,dari semuakasus,hampir semuaaktorpendorong tidakmelakukanmonitoringsecara teratur setelah 3 kali sidang pertama. Akibatnya kajian terhadap pasal-pasal dankemudian vonis tidak berjalan. Dengan kata lain, jangkauan tekanan dari kelompokpendorong hingga pada pengadilan tahap pertama pada faktanya sangat terbatas padadoronganagarproseshukumterusberjalandanbelumkepadaisidarituntutan,vonisdansanksi yang dijatuhkan. Waktu yang dibutuhkan untuk proses persidangan relatif lebihcepatdibandingprosesdiKejaksaan.Keputusan Pengadilan.
Keputusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama terhadap tuntutan jaksa dapatdikelompokansebagaiberikut:dakwaanditolak,diputusbebas,diputusbersalah.20Secaraumum,dari10kasusterdapat2vonisbebas,2dakwaanyangditolakolehpengadilandanselebihnyadivonisbersalahnamundengansanksi(pidanapenjara,nilaidendadangantirugi)yangberkuranghinggasetengahdarituntutanjaksasepertidiBlitar.BahkanuntukkasusToli-Tolidari12tahuntuntutanJaksa,vonisdiPNhanya2tahun,namunkemudianditingkatPTditingkatkanmenjadisetengahdarituntutanJaksaatau6tahunpenjara.
20Perbandingantuntutan,vonisdankeputusanbandingsertakasasiakandibahaspadabagianIIIlaporanini.
Penegakan Hukum
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
��
Putusan Bebas.BebasnyatersangkadaridakwaanjaksaterjadipadakasuskorupsiSekdaMentawai dan korupsi Yayasan Bestari DPRD Kab. Pontianak. Pada kasus Mentawai,majelis hakim beranggapan bahwa peminjaman dana UUDP APBD 2002 oleh Sekdaadalah untuk kepentingan dinas-dinas yang ada di Mentawai untuk menunjang rodapemerintahandikabupatenyangbaruterbentuk.Selain itu, tidakterbuktiadanyaunsurmemperkayadirisendiri.Sementaramajelishakimpadakasuskab.PontianakberpendapatbahwadasarhukumPP110/2000 tidakdapatdigunakankarena sudahdibatalkanolehMahkamah Agung serta tidak terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum lain yangdidakwakanyaitu:PP105/2000danKepmendagriNo.29/2002.21
Dakwaan ditolak.DakwaanJPUdalamkasuskorupsiDPRDpropinsiNTBtidakdapatditerimaolehmajelishakimdenganalasandiperlukanhasilauditresmiuntukmembuktikankerugiannegarasesuaidenganketentuanUU.Selainitu,karenaPP105/2000yangdipakaisebagaidasartuntutan,makakasustidakdianggapsebagaikasuspidana.22DakwaanatasBupatiKapuasHulujugaditolakkarenamajelishakimmenilaidakwantidakmenguraikanunsur esensial tentang bagaimana terdakwa memperkaya diri sendiri, orang lain ataukorporasi.23
LatarbelakangputusanbebasataupenolakanhakimatasdakwaanjaksatentusajatidakterkaitdenganmelemahnyapemantauanaktorpendorongmelainkankarenalemahnyaisidakwaanyangdiajukanolehJaksaPenuntutUmum.Padatitik ini,dugaanprakteksuapselamaprosesdiKejaksaansemakinkuat.ProsespersidanganpalingcepatterjadipadakasusKapuasHuluyakni1bulan–mengingatdakwaanjaksamemangsudahditolakolehpengadilansejakpersidangan-persidanganawal.SetelahKapuasHulu,kasusdimanahakimmenjatuhkanvonisbersalahpalingcepatadalahkasus Toli-Toli yaitu 3 bulan. Persidangan yang berlangsung paling lama adalah kasusDonggaladanSumateraBaratyaituselama12bulan.Rata-ratawaktuyangdibutuhkandalampersidangantahappertamaadalah7,2bulan.C. Upaya Hukum Banding & Kasasi
BandingDalam semua kasus dimana tersangka divonis bersalah, baik jaksa maupun terdakwamengajukanbandingkePengadilanTinggi (PT).Alasanpengajuanbandingdaripihakkejaksaanterutamakarenavonisyangdijatuhkandianggapjauhlebihrendahdarituntutanyangdiajukan.Sementara,bagiterdakwayangmengajukanbandingdenganalasanbahwamerekatidakbersalahataukarenasanksidianggapterlaluberat.Padaumumnyaterdakwa–lewatpengacaranya,berpendapatbahwakasusyangterjadipadamerekamasukkewilayahadministratifdanbukantindakpidanakorupsi.21PutusanPengadilanNegeriMempawahNo.139/PID.B/2004/PN.MPW22PutusanPengadilanMataramNo.321/Pid.B/2005/PN.MTRtanggal7Juli2006hal.18723www.Pontianakpost.com,Rabu27September2006,DakwaanBatal,TambulBebas.
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Penegakan Hukum ��
Di sisi lain,untukkasusdimana tersangkadivonisbebas, JaksaPenuntutUmum( JPU)tidakmenempuhupayahukumbandingmelainkandenganmengajukankasasilangsungkeMahkamahAgungsesuaidenganprosedurhukumacarapidanayangberlaku.Untukduakasusdimanadakwaanjaksadianggaplemahatauditolakolehpengadilan,JaksadiNTBmengajukanbandingkePengadilanTinggi,sedangkandiKapuasHuluJaksamemperbaikikembaligugatannya.
PengadilantahapbandingpadadasarnyahanyamemeriksaberkasputusanhakimPNdanmemoribandingyangditerimatanpamenggelarsidangterbukasebagaimanapadasidangdipengadilantahappertama.DengankenyataantersebutsertakenyataanbahwaPTberposisidiibukotapropinsimembuataksimonitoringdantekanandariaktorpendorongsemakinberkurang jika tidak berhenti sama sekali. Dalam tahap ini, tekanan dan pemantauanaktorpendoronghanyadilakukanpadasaat-saattertentudengancaramendatangikantorKejaksaan Negeri atau PT untuk menanyakan kemajuan proses banding. Aksi tekananhanyamengandalkanpadapemberitaandimediamassasertasesekalimemintaperhatiandari jaringan kerja anti-korupsi di tingkat nasional untuk ikut melakukan tekanan agarprosesbandingdipercepat.
DibandingsanksipidanadalamvonisPN,terdapat3kasusdimanavonisPTlebihberat;2 kasus dengan vonis lebih rendah dan 1 kasus dimana PT hanya menguatkan vonissebelumnya. Dalam situasidimana sedikit sekali terjadi tekananaktorpolitikbaikdariaktor pendorong maupun dari pemberitaan media massa, vonis PT nampaknya lebihbanyakditentukanolehisidanargumentasihukumdalamdokumenputusanmajelishakimditingkatPN.Pengamatanataswaktuprosesbandingsangatbervariasi,hinggaNovember2006,dari8kasus yang dimintakan banding, 4 kasus masih dalam proses. Mengingat bahwa dalamsatukasusdimungkinkanterdapatbeberapaberkasvonismenyangkutbeberapakelompokterdakwa,variasilamanyaprosesjugaterjadibahkandalamsatukasusyangsamanamununtukberkasyangberbeda.DalamkasuskorupsiDPRDKab.Madiun,vonisbandingketuaDPRDdiselesaikandalamwaktu3bulansementarauntukwakilketuasampaiNovember2006(5bulan),barusatuorangyangmendapatkanputusanPT.VoniskasasiyangpalingcepatterjadipadakasuskorupsiDPRDDonggaladimanahanyadiperlukanwaktusekitar1bulanuntukberkaskasusI–IIIdanhanya21hariuntukberkasIV.
KasasiTerdapat8kasusyangdimintakanKasasikeMA,2diantaranyatermasukkasusdimanaPNmemberivonisbebas(kab.PontianakdanMentawai).Lamanyaproseskasasijugabervariasibahkandalam1kasusyangsamatapiuntukberkaskasusyangberbeda.YangpalingcepatadalahkasuskorupsiDPRDMadiunyangdiselesaikandalamwaktu3bulan.NamununtukkasusPemkabBlitardan1berkaskasusSumbardibutuhkanwaktuhingga17–22bulan.
Penegakan Hukum
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
��
Padatahapinipemantauanapalagitekanandariaktorpendorongbisadikatakantidakadasamasekali.YangbisadilakukanadalahmenanyakanperkembangankasuskeKejaksaanNegeri setempatataumenyuarakanagarkasasi segeradiselesaikan jikaperwakilanaktorpendorong berkesempatan untuk mendatangi lembaga-lembaga politik dan penegakhukumdi tingkatnasional.Dari3kasus yang telahdiselesaikandi tingkatkasasi, vonisyangdijatuhkanMAadalahmenguatkanputusanbandingdariPT.
D. Eksekusi
Semakintinggiproseshukum,informasiyangbisadiaksesolehaktorpendorongsemakinterbatas.Bahkan,untuktingkatkasasibiasanyahanyamengandalkaninformasidaripihakKejaksaan Negeri yang memang bertanggungjawab untuk menjalankan eksekusi atasputusanyangtelahmemilikikekuatanhukumtetap.
Penting untuk diperhatikan bahwa, jika pada tahap banding dan kasasi perkembangankasus seolah ‘diangkat’daridiskursuspublikdi tingkat lokal,pada tahapeksekusi justrukasus‘dikembalikan’.Artinya,gejolakpolitiklokal–meskitidakselalusebesarsepertipadatahapdikejaksaan,kembalimuncul.Yangpalingmenarikperhatiantentusajapelaksanaaneksekusi untuk kasus korupsi DPRD Sumbar yang meski vonis MA telah dikeluarkanpadabulanAgustus 2005,namunhinggahari ini eksekusi belumdilaksanakan.Hal inimendorongaktorpendorongkasus,FPSB,berinisiatifuntukmengajukangugatanterhadapKejaksaanNegeriSumbar.Sedemikiankuatnyaperbedaanpendapatapakaheksekusiperludilaksanakanatautidak,mengakibatkanterjadinyaperpecahanditubuhaktorpendorongitu sendiri. Di Madiun dan Blitar eksekusi terhadap Bupati dan Ketua DPRD sudahdilaksanakanterutamadalamhalvonispenjaraterhadapterdakwa.Namun,lagi-lagipubliktidakdapatmemantaupelaksanaaneksekusidalamhalpembayarandendaataupembayarangantirugi.
XII. Proses Hukum: Peluang atau Hambatan?
Dengandiserahkannyalaporandugaankorupsi,makapertarungandalamperangmelawankorupsiolehaktorpendorongtelahdimulaimelaluiberbagaibentukaksidanpendekatanstrategi yang sangat dipengaruhi oleh konteks dinamika politik didalam ‘ruang tanding’berupaproseshukum.Pertanyaanyangperludijawabkemudianadalah:apakahproseshukummerupakansaranapendukungbagiperangmelawankorupsiataujustruhambatan?
Proses hukum adalah satu-satunya pilihan.Meskitidaksepenuhnyapercaya–bahkanlebihseringcuriga-proseshukumterbuktimenjadisatu-satunyaalternatifyangdipiliholehaktorpendorong untuk menyelesaikan kasus korupsi. Pilihan ini memunculkan konsekuensiagendakerjatambahanbagiaktorpendorongtidakhanyaharusbekerjauntukmenghadapiintimidasidantekanandaritersangka,tapijugaharusmemperkuatdesakanbagiinstansi
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Penegakan Hukum ��
penegakhukumagarprosespenyelesaianberjalandengancepat,transparan,tidaktebangpilihdanmemenuhirasakeadilanmasyarakat.
A. Transparansi Proses Hukum
DalamkasusyangditelitimunculbeberapainisiatifmajuuntukmemberiaksesyanglebihbesarbagimasyarakatyangantusiasuntukmenyaksikanjalannyapersidangansepertiyangterjadidiBlitar,MadiundanDonggala.Sebaliknya,aksespublikterhadapproseshukumdi tahap yang paling menentukan, yakni di kejaksaan, justru sangat terbatas. Peluangaktor pendorong untuk memantau progres dan hasil pemeriksaan hanya mengandalkaninformasiterbatasdariJaksaPenututUmum( JPU)secarapersonal.Informasimenyangkutstatuspenyelesaiankasusbarudidapatbeberapahariatausatuminggusetelahaksiaktorpendorong.Atau,progresbaruterjadisetelahadanyaaksi.
Disisilain,terdapatbanyakruang-ruangyangtidakbisadimasukiolehaktorpendorongsehinggarentanterhadapupayanegosiasidansuapolehtersangkasepertidalamkesempatanpemeriksaan tersangka, penyusunan dakwaan dan berkas tuntutan.Tidak ada yang bisadiperbuat oleh aktor pendorong dalam kasus dimana dakwaan JPU dianggap lemahsehinggaakhirnyaditolakolehmajelishakimsebagaimanayangterjadidalamkasusNTBdanKapuasHulu.Bisadibilangbahwasejauhmenyangkutisiberkaspemeriksaan,dakwaandantuntutan,aktorpendoronghanyamenerima‘barang jadi’.Padahal,vonisakhir tidakmungkinbergeserdaridakwaanyangdibuatolehKejaksaan.Melihatpentingnyadakwaandantuntutankejaksaan,pentinguntukmemperhatikaninisiatifuntukmenyelenggarakan‘eksaminasipublik’terhadapkeduaberkaskeluarankejaksaantersebut.
Boks 9. Pengakuan Pengacara Terdakwa.24
“Inilahmasalahnya sekarang,manakala jaksa sendiriberperilakukorupkayakbegitumakakasusbisadibuat‘tidur’untuksementarawaktu.WaktuitukasiIntelnyadapatjuga.Diamintakepadakliensayalebih20jutapadasaatpenyelidikandenganjanjibahwakasusnyaakandi-pending.Tapiketikamerekapergi(dimutasi),manatanggungjawabmereka?Sayaburudiatapidiacumasempattransferkerekeningsayatidakseberapa.Kalautidaksalah2juta...yangrakusitudia--sampaiHPdiamintadarikliensaya.”
“...tapiKepalaKejaksaansudahmeninggaldandiasudahkembalikansemuauangitukepadasayasejumlah10juta.Itupunkarenasayalihatdiasudahagaksakitdansayabilangberapapunyangsudahdiaambilsayaikhlaskanyangpentingbapakbantukliensaya.”
“Sampailahdipersidangan,disanaketemusamaA(salahseoranghakim).Sejakitusayaberkesimpulanbahwa --kalaumengobatiorangyangdigigitularberacunmakaharusdiobatidenganbisaularjuga--,artinyamenanganikasuskorupsiituharusdengankorupsipula”.
24Namaorangdankasustidakdisebutkanuntukkepentinganyangbersangkutan
Penegakan Hukum
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
�0
“T:Mereka(pengadilan)terang-teranganyamintaduitpadapengacara?
J:Begini...kalaumisalnyaadalubanghukum,makahakimlangsungbertanya‘bagaimanaitu,apatidakmintabantu?’.
B. Jangka Waktu Penyelesaian
Tidak ada indikator objektif yang bisa dipakai oleh pihak manapun untuk mengukurapakahproseshukumterhadapsuatukasuspidanaberjalancepatataulambat.Dalamkasuskorupsi,situasisedikitlebihbaikkarenaadaSuratEdaranKejaksaanAgungyangmemintapara Kajati untuk menyelesaikan kasus korupsi paling lama dalam waktu 3 bulan sejakdimulainyapenyelidikan.
Datastudikasusmenunjukanbahwalamanyaprosespenyelesaiankasuspadatiaptahapproses hukum bervariasi. Pada kasus dugaan korupsi Bupati Kapuas Hulu Kejaksaanmemerlukanwaktuhingga31bulansementarakasusDPRDDonggalahanyamemakanwaktu3,5bulan.Sebaliknya,padakasusDonggala,PThanyamemerlukanwaktu21harisementaradalamkasusMadiunprosesdiPTtelahberjalanselama17bulandanbelumselesai.SecaraumumprosesdiKejaksaanmemakanwaktu lebih lamadibandingprosespersidangandiPN.Sementara,perbandingandarisemuakasusmenunjukanbahwaprosesyangpalinglamaterjadiketikakasusdimintakankasasidiMahkamahAgung.
Tabel 3. Perbandingan Lamanya Proses Hukum (s/d Nopember 2006)Kasus Kejaksaan PN PT MA
DPRDSumbar 14 12 7 722(blm.selesai)
PemkabMentawai 10 11 - 16PemkabBlitar 9 5 5 18(blm.selesai)DPRDKab.Madiun 4 4 3
5(hanya1yangsudahdiputus)
3
DPRDKab.Pontianak 10,5 9 - 17(blm.selesai)BupatiKapuasHulu 20 1 Perbaikandakwaan
belumselesai-
DPRDKab.Toli-Toli 4 6 2 14DPRDDonggala 3,5 12
5121hari
8(belumselesai)
DPRDProp.NTB 18 10,5 4(belumselesai) -PemkabLombokTengah 28 5 6 14
18(blm.selesai)
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Penegakan Hukum �1
C. Diskriminasi Hukum (‘Tebang Pilih’)
“...Sing salah bungah-bungah, sing bener tenger-tenger”–yang salah senang-senang sementaraorangyangbenarbersusah-susah–
TerdakwakorupsiPemkabBlitar
Bagiaktorpendorong,eksekutifdan legislatifpadadasarnyasama-samaterlibatkorupsianggaran penyusunan APBD sehingga dalam laporan dugaan korupsi APBD aktorpendorong menuntut agar kedua lembaga tersebut diperiksa. Karena itu, keprihatinansebagian kalangan bahwa fenomena pengungkapan kasus korupsi DPRD adalah upayauntukmemojokkan legislatif tidak selalu tepat. Pilihanmengenai tersangkamanayangkemudiandiprosesterletakdiKejaksaan.
Penahanan.Berbagaiaksimenututperlakuanyangsamaterhadapsemuatersangkaolehaparat hukum mulai muncul ketika terjadi penahanan. Dalam kasus korupsi anggaranlegislatifsepertidiMadiunhanyamemprosespimpinandewansementaraanggotayanglainbebas.DalamkasusDPRDkabPontianak,Donggala,Toli-TolidanNTB,meskituntutandari aktor pendorong adalah seluruh anggota DPRD, yang diproses hanyalah sebagiananggotayangmenjadipanitiaanggaranpenyusunanAPBD(Panggar).Dariseluruhkasuskorupsi legislatif, tidak ada satu orang pun dari kalangan eksekutif yang ikut diproses.Sementarauntukkasuskorupsieksekutif,situasinyalebihberagam,diBlitarWakilBupatitetapbebassementaraBupatidanbeberapastafPemdadiprosessecarahukum,diMentawaiBupatibebassementaratargetproseshukumjustrukepadaSekretarisDaerah(Sekda).
Box 10. Perlakuan Istimewa Terhadap Ketua DPRD Donggala • Selamapemeriksaanditingkatkejaksaan,jikatersangkalainlangsungditahanbegitu pemeriksaanpertama,KetuaDPRDtetapdibiarkanbebassementara• Ketika akhirnya dilakukan penahanan, Ketua DPRD mengajukan pembantaran denganalasansakithinggadilakukanyasidangpertamayangbersangkutan‘berada’di RumahSakit• Selama berada di tahanan, siapa saja diijinkan untuk menjenguk Ketua DPRD sementarabagitersangkalainjumlahdanlamanyawaktukunjungandibatasisecaraketat• Saat digelar sidang pertama, Ketua DPRD menolak untuk dibawa dengan mobil tahanan melainkan memakai kendaraan pribadi dengan pengacaranya. Pengacara mengakuibahwahal tersebut sebenarnyamelanggarperaturan, “Ini jelasmelanggar hukum tapi pengacara kan memang selalu mencari celah agar kliennya diringankan. Bahkandibebaskan”• Saat menunggu persidangan, tersangka lainnya diperintahkan untuk menunggu di
Penegakan Hukum
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
��
ruangtahananpengadilansementaraketuaDPRDdiperbolehkanberadadiruangan lain
Dakwaan.Keterbatasanaktorpendorongdalammengkajisubstansidakwaandantuntutanmengakibatkan tidak ada respon spesifik terhadap variasi dakwaan bagi para tersangka.YangmendapatsorotantajamadalahperbedaanperlakuanterhadaptersangkayangberasaldariunsurTNI/Polri.Proseshukumterhadapmerekatidakmemakaijalurperadilanumumsehinggasulitdipantauapakahproseshukumbetul-betulberjalanatautidak.
Tabel 4. Perbedaan Proses Hukum Tersangka Korupsi
Kasus Laporan Aktor Pendukung
Proses di Kejaksaan Prosese di PN Tidak/Belum Diproses
LegislatifDPRDSumbar SeluruhAnggota
DPRDGubernur
SeluruhAnggotaDPRD
SeluruhanggotaDPRD
GubernurTNI/Polri
DPRDMadiun PimpinanDPRDAnggotaDPRD
PimpinanDPRD PimpinanDPRD AnggotaDPRD
DPRDkab.Pontianak
SeluruhanggotaDPRDBupati
SeluruhanggotaDPRDPengurusYayasan
PimpinanDPRDPengurusYayasan
Bupati
DPRDNTB SeluruhAnggotaDPRDStafPemda
13org.Panggar 12orangPanggar StafPemda
DPRDToli-Toli SeluruhanggotaDPRD
14orangPanggar 14orangPanggar AnggotaDPRDyangbukanPanggar2anggotaPolridikembalikankekesatuan
DPRDDonggala
SeluruhanggotaDPRD
21orangpanggar(14org.telahdisidang;6orgmasihdiKejaksaan)
14orangpanggar AnggotaDPRDnon-Panggar
EksekutifPemkabMentawai
PemdatermasukBupati
Sekdadan3orangpegawaipemda
Sekdadan3orangpegawaiPemda
Bupati
PemkabBlitar Dalamlaporantidakdisebutkansiapatersangkapelakukorupsinya
Bupati4orangpejabatPemdaSekdaKetuaDPRD
Bupati4orangpejabatPemda
WakilBupati
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Penegakan Hukum ��
BupatiKapuasHulu
Bupati BupatiKepalaDinasKehutanandanwakilnya
PemkabLombokTengah
PanitiaPengadaanTanah
PanitiaPengadaanTanahKepalaDinkes
PanitiaPengadaanTanahKepalaDinkes
D. Substansi Tuntutan dan Vonis
TuntutanJPUatasdakwaankorupsiantaralain:i)pidanapenjara;ii)denda;iii)menggantikerugiannegara.Untukdendadanmenggantikerugiannegarabiasanyaditetapkan jugapidanasubsider(pengganti)berupapidanakurungan.Berbagaisanksipidanatersebutbisaberubahpadatiap-tiaptahapproseshukumsejakdariisituntutanJPU–vonisPN–vonisPTdanvonisMA.
PerbandinganantaratuntutanJPUdanvonismajelishakimPNmemperlihatkanadanyakecenderungansanksiyangdijatuhkanmenjadilebihrendah.PerbandinganterhadapvonisPNdanvonisPTmenunjukankecenderunganyangbervariasi,dari6kasusyangdiproseshinggatingkatbandingdiPTterdapat3kasusdimanasanksilebihberat,2kasussanksilebihrendahdan1kasusdimanaPTmenguatkanvonisPN.PerbedaansanksidalamvonisMAterhadapputusanPTpadadasarnyatidakterlalusignifikanataubisadibilangbahwaMAcenderungmenguatkanputusanyangsudahdibuatolehPT.Untukgambaransingkat,berikutinibeberapacontohsanksipidana.
Tuntutan JPU Vonis PT Vonis PN Vonis MAKetuaDewan-DPRDKab.Madiun;4thnpenjara;denda200jt;gantikerugiannegara336,3jt
SamadengantuntutanJPU
Menguatkan putusanPN
MenguatkanputusanPT
10org.AnggotaDPRD,Prop.NTB:5thnpenjara;denda240jt
DakwaanjaksaditolakPN
TerdakwaI,DPRDKab.Toli-Toli12thnpenjara;denda350jt;gantikerugiannegara170jt.
2thnpenjara;denda50jt;gantikerugiannegara58jt
6thnpenjara;denda50jt;gantikerugiannegara58jt
BelumjelasapakahsudahkeluarvonisMA
Silahkan pilih: dapat uang 100 juta atau diganti dengan kurungan selama 30 hari?
Jikamencermatitabeltuntutandanvonisterlampir,menarikuntukmelakukankalkulasisederhanaberapaberat sanksipidanakurungan jikaseseorangmelakukantindakpidanakorupsidiIndonesia.Selainsanksipidanapenjara,terhadapdendaataumenggantikerugian
Penegakan Hukum
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
��
negaradiikutidenganketentuanbahwajikaterdakwatidaksanggup(tidakmau)membayardendatersebut,makaakandigantipidanasubsiderberupakurungan.Lagi-lagitidakadastandaryang samauntukberbagaidaerah. Jikadalamtuntutan JPUpadakasusSumbaruntukdendaRp100jutadapatdigantidenganpidanakurunganselama24bulan,dalamkasusBlitargantirugisebesar27miliarhanyadiganjardenganpidanakurunganselama12bulan.Artinya,kerugiannegarasebesar2miliarhanyadinilaidengansanksiselama30harisajadalamkurungan.Biladirata-rataberdasarkan isi tuntutanJPU,untuksanksipidanadenda,1bulankurungansenilai34jutasementarauntukpidanamenggantikerugiannegara1bulankurungansenilaidengan100juta.
Bagian V
Kesimpulan & Rekomendasi
Kesimpulan & Rekomendasi
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
��
Kesimpulan & RekomendasiDesentralisasi & Korupsi. Korupsi memiliki sejarah lebih panjang dibanding sistempemerintahan,entahsentralistikataudesentralistik.Korupsilebihsepertibayanganyangselalumengikutikemanapunpendulumkekuasaanberayun,dimanaadakekuasaan,korupsiduduk tak jauhdari situ.Ketikapusatmemegangdominasikekuasaan, locusdanmoduskorupsi berputar di tingkat pusat dan daerah sekedar melakukan replikasi. Atau, ketikakekuasaanmulaidibagikedaerah,makaterjadipengembangan locusdanmoduskorupsiyangdijalankanolehparapemangkukepentinganpolitikdanekonomididaerahtersebut.
ApakahabsahuntukmengatakanbahwakebijakandesentralisasidiIndonesiamemangtelahmenyuburkanpraktekkorupsi?Sayangnyatidakterdapatdatayangcukupvalidmenyangkutkasus korupsi yang sebetulnya telah terjadi di daerah sebelum dimulainya kebijakandesentralisasi sehingga cukup sulit untuk membuat perbandingan. Yang terjadi seiringdengan dimulainya kebijakan desentralisasi adalah peningkatan jumlah pengungkapankasus dugaan korupsi di daerah. Dengan demikian, yang bisa ditarik dari fenomena inibukanlahuntukmenjawabapakahkorupsisemakintinggiatausemakinrendahtapiuntukmencermatidimanalocusdanapamoduskorupsididaerah.
Sebagian besar pengamat sepakat bahwa terjadi penguatan posisi lembaga legislatif didaerahdibawahUU22/1999(legislativeheavy)sehingga ‘locus’korupsibanyakterjadidilembaga ini.Tapi tidak berarti bahwa praktek korupsi di lembaga eksekutif telah samasekaliberhenti.Hanyabeberapa tahun sebelumnya,dibawahpemerintahanOrdeBaru,lembagaeksekutifdidaerahmemegangdominasikekuasaanyangsangatbesardanmenjadi‘locus’korupsididaerahyangsangatsuburselamapuluhantahun.Dengankatalain,terjadipergeseran‘locus’korupsiketubuhlegislatif,namundengan‘modus’yangrelatifsederhana.Sementara,ruang-ruangkorupsieksekutifuntuksesaatsedikitberkurangnamun‘modus’masih lebihkompleks.PerubahanUU22/1999menjadiUU32/2004nampaknyamasihmengikuti pola yang sama; yang terjadi sekedar perubahan ‘locus’dan ‘modus’ dan tidakberartibahwapraktekkorupsididaerahsemakinberkurang.
Peluang Penguatan Inisiatif Anti Korupsi di Tingkat Lokal. Yang lebih pentinguntuk dicermati adalah bahwa desentralisasi membawa implikasi terhadap penguataninisiatif antikorupsidi tingkat lokal yangditandaidenganduahal.Pertama,penguatankelompokmasyarakatsipilyangsecaraaktifmulaimengambilperanuntukberpartisipasidanmelakukanpengawasanterhadapjalannyarodapemerintahan.Kemunculanberbagaiorganisasi(NGO)baru,berkembangnyamediamassasertarevitalisasiberbagaiorganisasitradisionaldaninstitusidesaberusahamengambilkesempatanuntukmenaikanposisitawarmasyarakat–salahsatunyadenganmulaimengungkapdanmendorongpenyelesaiankasusdugaankorupsi.
Kedua,meskidemikian,kelompokmasyarakatmestimenyadaribahwaterungkapnyadugaan
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Kesimpulan & Rekomendasi ��
kasusdanberjalannyaproseshukumatassejumlahdugaankorupsiyangmerekasuarakanbelum berarti bahwa telah terjadi penguatan posisi tawar dan posisi politik masyarakatditingkatlokal.Studikasusdalampenelitianinimemperlihatkanbahwakelompokaktorpendorongbisamunculdanmelakukanberbagaitekanankarenadiuntungkanolehsituasiadanyageserandangesekanparapemangkukepentinganpolitik.Lembagapemerintahan,partaipolitik (tak terkecualipejabat-pejabat instansipenegakhukumdidaerah) terlibatdalam proses tarik menarik kekuasaan sehingga memungkinkan munculnya kelompok-kelompokoposisidan‘barisansakithati’yangmenebarinformasitentangadanyaindikasikorupsi.Atau,kelompokinilahyangmenyuplaidata-datadandokumenuntukmemperkuatdugaankorupsidalamkajian/investigasiyangdilakukanolehaktorpendorong.
Kecenderungan akhir-akhir ini menunjukan bahwa, para pemangku kepentingan ditingkat lokalmulaimenyadari bahwamerekaperlu segeramelakukankonsolidasi ulanguntuk menyepakati ‘titik keseimbangan baru’ dimana terjadi pembagian kekuasaan (dankeuntungankekuasaan)yangmeratadiantaramerekasendiri.Idealnya,titikkeseimbanganbarutersebutakanberupamenguatnyamekanismecheckandbalancesyangmemungkinkanterjadinya pengawasan timbal balik antara partai politik – legislatif – eksekutif. Jika ituyangakanterjadi,makabesarharapanbahwaposisidanperanmasyarakatsebagaibagianpengawasanjalannyapemerintahanbisasemakindiperkuat.
Tapi,bukantidakmungkinbahwayangterjadijustrusebaliknya:konsolidasiparapemangkukepentingan politik dan ekonomi di tingkat lokal justru untuk saling bekerjasamamembangunmodusbarukorupsidansalingmelindungisatusamalain.Jikainiyangterjadi,indikasiyangjelasakanmengarahpadasemakinterpojoknyaposisikelompokmasyarakatsipil dalammelakukan fungsi pengawasan.Atau, sebagaimana yang terjadi selamamasapemerintahanOrdeBaru,terdapatketerlibatanmasyarakatyang‘semu’:partisipasidijaminnamun hanya untuk kelompok masyarakat sipil yang bersedia bekerjasama atau lebihdikenalsebagai‘organisasiplatmerah’.
Rekomendasi: • Mendesakagarperanmasyarakatdalampenanganankorupsisebagaimanatelah diaturdalamPP71/2000dikuatkandalambentukperaturandaerah(Perda) • Merumuskanplatformaksidanstrategibersamadalammemberantaskorupsidi tingkatlokal • Melibatkanaparathukumataulembagapemerintahdalammelakukanpelatihan danpendidikananti-korupsikepadakelompokmasyarakatdampingan
Penegakan Hukum Berjalan Lebih Baik. Konsolidasi para pelaku korupsi sebetulnyadapat dicegah jika saja proses penegakan hukum bisa berjalan dengan lebih baik. Studikasusinimemperlihatkanmunculnyabeberapaindikasiyangmembawaharapanterjadinya
Kesimpulan & Rekomendasi
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
��
perbaikan upaya penegakan hukum di tingkat lokal seperti: Pertama, terlihat adanyakecenderungan instansi penegak hukum untuk lebih responsif atas berbagai laporandugaankorupsiyangdibawaolehaktorpendorong.Selainitu,terlihatcukupjelasadanyakesediaanaparatpenegakhukumuntukmembangunkerjasamayang lebihkuatdenganaktorpendorong.Perubahanpositif ini cukupmasukakalmengingatpenguatan agendapemberantasankorupsipemerintahpusatmengharuskaninstansipenegakhukumdidaerahuntukberlomba-lombamenunjukkankinerjayanglebihbaik,salahsatunyaadalahdengansemakinmembukadiribagisetiapsumberdukunganyangbisamembantumerekauntukmenanganikasuskorupsiyakniaktorpendorong.
Kedua, meski tidak terjadi pada semua kasus, namun secara umum dimana terdapatsekelompokaktorpendorongyangkuatmakaakanditemuiproseshukumyangcenderungberjalan dengan lebih transparan dan relatif lebih cepat. Tekanan berbagai aksi aktorpendorongyangdilanjutkandenganpemberitaanmediamassayangberkelanjutanrasanyatelah berhasil menekan proses hukum sampai pada titik dimana alasan ‘persumption ofinnocent’dan‘menghormatiproseshukum’tidaklagiberhasildipakaisebagaialasanuntukberkilahdarikeharusanmemberiprogreskasuskepadapublik.
Rekomendasi: • Perlupeningkatanpengetahuanhukumdaninvestigasibagiaktorpendorongdi tingkatlokal • Perludukunganbagiaktorpendorongditingkatlokaluntukmembangunjaringan kerjasamaditingkatpropinsiataunasional. • Dalam penanganan kasus, diperlukan dukungan bagi aktor pendorong untuk melakukanpemantauandantekananterhadapproseshukumdanpolitikditingkat nasional.Misalnya,pentinguntukmengevaluasitidaksajamengenaibagaimana proses hukum berjalan melainkan termasuk mengenai mengapa proses hukum tidakberjalandisebagiankasusataubagisebagianpelakudalamkasusyangsama. PeraninibisadilakukanolehlembagaditingkatnasionalsepertiKPK,LSManti- korupsiataulembagaombudsman.
Begitupun, masih terdapat tantangan bagi aktor pendorong dimana, meskipun lebihresponsif,terbukadanbekerjarelatifcepat,instansipenegakhukumditingkatlokalmasihsulit menghilangkan beberapa kelemahan menahun: kekurangan sarana dan prasarana,diskriminasidalamproseshukumdanrentanterhadapsuapsertatekananpolitik.Lebihjauh,kemampuanaktorpendoronguntukmelancarkan tekanan terhadapproseshukumhanyabisaterjadiselamaprosesberlangsungditingkatlokal.SelepastahapdiKejaksaandan Pengadilan Negeri, aktor pendorong hanya bisa berharap pada jaringan kerja yang
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Kesimpulan & Rekomendasi ��
merekamilikiditingkatpropinsiataupusat.Situasiiniberdampakpadakeluaranproseshukumyangdinilaibelumadil: sanksiyang lemahdaneksekusiyangsangatsulituntukdijalankan.Dengankatalain,aktorpendorongberhasilmembuatproseshukumberjalanlebihresponsif,terbukadanrelatifcepatnamunbelumtentuadil.
Rekomendasi: • Lembaga penegak hukum sebaiknya memberdayakan berbagai peraturan dan pasal-pasal lain untuk terus melanjutkan proses hukum atas laporan dugaan korupsiyangterjadiditingkatlokal. • Pentinguntukmerumuskanindikatoryangmembatasilamanyaproseshukum • Pemberlakuan keharusan adanya ‘gelar perkara’ di kejaksaan dan ‘eksaminasi’ terhadapkeputusanpengadilan
Dukungan dari Tingkat Nasional. Jejak-jejak keberhasilan aktor pendorong dalammenangani kasus dugaan korupsi di tingkat lokal masih menyisakan satu soal pentingyakni faktor dukungan di tingkat nasional. Jika mencermati anatomi korupsi yang adadi daerah akan terlihat bahwa sumber-sumber korupsi tidak melulu berasal dari parapemangkukepentinganditingkatlokalmelainkanmelibatkanparapelakuditingkatpusatyang memiliki kepentingan politik dan ekonomi di tingkat lokal. Fakta lain yang perludipertimbangkan adalah bahwa proses penegakan hukum masih sangat tersentralisasidi tingkatpusat.Betapa cemerlangnyapunKejaksaandanPengadilanNegerididaerahmenuntaskansebuahkasus,hasilakhirlebihseringditentukanolehproseshukumditingkatyanglebihtinggi,dimanajangkauankontrolaktorpendorongsangattidakseimbang,jikadibandingkanjaringanpolitikdanekonomiparatersangkakorupsi.
Boks 11. Corruptor’s Fight Back. Beberapaperistiwanasionalberikutseringdisebutparapengamatanti-korupsisebagai‘seranganbalikkoruptor’:UjiMaterilterhadapPP110/2000,HasilKerjaPanjaPenegakanHukumdanPemerintahanDaerah–DPRRIdankeluarnyaPP37/2006
Uji Materil terhadap PP 110/2000.
“T:MengapapanitiaanggaranDPRDyanglainbelumdiproses...?”“J: Itulah yang saya bingung.Dengan dasar apa saya tuntut?Selama ini dasar penuntutan kitaadalahpenyalahgunaanPP110/2000.TapibulanJulilalukeluaredaranKejaksaanAgungbahwauntukperkarakorupsiyangmelanggarPP110/2000itu tidakperludilanjutkan.Makanya sayabingung...”
JaksaPenuntutUmumdiDonggala
Kesimpulan & Rekomendasi
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
�0
Tersangka korupsi propinsi Sumatera Barat sejak semula memang tidak memakaiperaturaninikarenadianggapbertentangandenganpasal34UUno.4tahun1999danpasal19UUno.22tahun19999yangmenyebutkanbahwaDPRDmempunyaiwewenanguntuk mengatur anggarannya sendiri. Mereka mengajukan hak uji materil (judicialreview)terhadapPPinikeMahkamahAgungyangterdaftarpadatanggal25Mei2001.MAakhirnyamengabulkangugatanDPRDSumateraBaratdenganmembatalkanPP110/2000pada tanggal9September2001.Denganpembatalan tersebut,makaPP initidaklagibisadijadikandasarpenyidikanataskorupsiolehKejaksaanatauKepolisian.PengacaraterdakwamenganggapbahwadenganadanyakeputusanMAberartibahwaPPtersebuttelah‘batalsecarahukum’sehinggaparaanggotaDPRDyangterlanjurdivonisdenganPPituharusdibebaskan.PembatalantersebutberakibatpadaberhentinyaprosespengungkapankasuskorupsiDPRDdanterhambatnyaproseslanjutanterhadapsebagiantersangkayangsebelumnyabelumsempatdiprosesolehKejaksaan.
Panja DPR RI. Maraknya pengungkapan kasus korupsi DPRD menjalar hingga ketingkat nasional. Kericuhan terjadi saat dengar pendapat antara Jaksa Agung RI dankomisi III DPR RI menyangkut isu penanganan hukum terhadap anggota DPRD diberbagai daerah. Banyak pengaduan dari daerah menyangkut proses hukum terhadapanggotaDPRDdankepaladaerahyangdinilaitidakfair,tebangpilih,tidakprofesionaldantidakproporsional.Sebagaitindaklanjutdaridengarpendapattersebut,padatanggal1Maret2005gabungankomisiIIdanIIIDPRRImembentukPanitiaKerjaPenegakanHukumdanPemerintahanDaerah (Panja) yang terdiri dari 50orang anggota. Panjadimaksudkan untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan UU sertaperaturanpelaksanaanagarpenegakanhukumberjalansesuaidengantertibhukum.
Setelah bekerja selama 20 bulan, pada tanggal 10 Oktober 2006 keluarlah hasil kerjaPanja dengan rekomendasi kepada Presiden SBY untuk; i) segera memulihkan namabaiksertasegenaphakanggotaDPRDdankepaladaerahyangsaatinidiprosesdalamkasus hukum; ii) menginstruksikan aparat penegak hukum untuk tidak diskriminatifdalammenanganikasuskorupsiyangmelibatkananggotaDPRDdankepaladaerahdaniii)menegurkerasJaksaAgungyangdinilaitidakmampumemimpinaparatkejaksaandaerahdalammenanganikasuskorupsi.
Lemahnya dasar hukum dan proses hukum yang diskriminatif memang menonjol dibanyakkasus.Meskidemikian,rekomendasiuntukmerehabilitasidanmemulihkanhakanggotaDPRDdankepaladaerahmerupakan tekananpolitikyangmenjadi ancamanseriusbagipenegakanhukumterhadapdugaankorupsidiIndonesia.
Peraturan Pemerintah No.37 tahun 2006
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Kesimpulan & Rekomendasi �1
MenyusulpembatalanPP110/2000, telahdikeluarkanbeberapaperaturanpemerintahyangmengaturkeuanganDPRDyangtetapmengundangketidakpuasanasosiasiDPRD.Terakhir,padatanggal14November2006PresidenmenetapkanPPNo.37/2006tentangKedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Dalam PP inipenghasilanDPRDterdiriatas:uangrepresentasi,tunjangankeluarga,tunjanganberas,uangpaket,tunjanganjabatandanberbagaitunjanganlainnya.YangpalingkontroversialadalahadanyatambahantunjangankomunikasiintensifsetiapbulansebesarpalingtinggitigakaliuangrepresentasiketuaDPRDsertatambahanoperasionalsetiapbulanpalingtinggi enam kali uang representasi untuk wakil ketua DPRD. Pemberian tunjangansebagaimanadiatasdirencanakanakandiberikanmulaiJanuari–Desember2006ataudengankatalain‘berlakusurut’.PPyangmerupakanhasilkerjakerastimlobiasosiasiDPRD ini menuai protes dari banyak kalangan baik di tingkat nasional maupun dimasing-masing daerah karena dianggap mencederai perasaan masyarakat. KalanganpemerhatimenyebutPPinisebagaiperaturanyang‘melegitimasikorupsiDPRD’
Faktor Penguat & Pelemah bagi Aktor Pendorong. Dengan demikian, sangat tidakadiljikaaktorpendoronglokaldibiarkanuntukmelakukanpertempuransendiriantanpaadanyapenguatandandukungandaritingkatnasional.Dukunganapayangbisadiberikan?Penelitianinitelahmengidentifikasiserangkaianfaktorpenguatdanfaktorpelemahbagiaktor pendorong dalam mengungkap dan mendorong proses hukum atas suatu kasusdugaankorupsisebagaiberikut:
Faktorutamayangmembukapeluangkeberhasilanbagiupayaaktorpendorongadalahaksesterhadapdokumenanggarandanpengadaanpemerintahdaerah.Aksesterhadapdokumentersebutkemudiandikombinasikandenganbeberapa faktor lainsehingga mengarahkanpadakeberhasilankerjaaktorpendorongditingkatlokalantaralain:• Aktor lokal yang memiliki pengetahuan tentang anggaran daerah dan keterampilan investigasikorupsiberpeluanglebihbaikdalammendorongproseshukumyanglebih efektif.• Dampakmediamassadalampenguatanpendidikanpublikmemangmasihdipertanyakan. Begitupun, publikasi yang gencar selama proses penyelesaian telah meningkatkan posisitawaraktorpendoronguntukmendesakproseshukumyanglebihbaik.• Jaringankerjadenganlembagaanti-korupsiditingkatnasionalmengingatjangkauan tekananaktorpendoronghanyasebatasproseshukumditingkatlokal• BerbedadenganpersepsiyangumumdikalanganLSM,kecakapanaktorpendorong untuk membangun kerjasama dan bersikap kooperatif dengan aparat hukum cukup berpengaruhpadaefektifitaspenyelesaiansebuahkasus.• Terakhir, koalisi dan koordinasi yang baik di antara sesama aktor pendorong sangat penting.Meskidemikian,jauhlebihpentinguntukmenyusunstrategijangkapanjang dankonsistendalammendorongsebuahkasusdibandingbesarnyaelemenmasyarakat yangtergabungdalamkoalisi.
Kesimpulan & Rekomendasi
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
��
Padasaatyangsama,penguatanjaringandanaksitandingdarikelompoktersangkajugaharusdipertimbangkandalammelihatefektifitaspenyelesaiankasus.Berbagai intimidasidan tekananyangdilancarkanolehkelompok tersangka,baik terhadapaktorpendorongmaupun aparat hukum merupakan faktor pelemah yang utama. Faktor pelemah keduaadalahburuknyakinerjaaparathukum,prosesyangtidaktransparan,rentanterhadapaksisuapdanlemahnyadakwaan,tuntutandanvonispengadilanterbuktisangatmelemahkaninisiatifyangdikembangkanaktorpendorong.
Rekomendasi
Aktor Pendorong:1. Melakukan advokasi kebijakan agar peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi sebagaimanadiaturdalamPP71/2000dikuatkandalambentukPeraturan Daerah2. Menyusunplatformbersamastrategimendorongpenyelesaiankasuskorupsiditingkat lokal3. Memperkuat kerjasama dengan instansi penegak hukum seperti pelibatan dalam pendidikananti-korupsibagimasyarakatdampingan
Lembaga anti-korupsi, LSM dan donor di tingkat nasional:4. Meningkatkanpengetahuanhukumdanketerampilaninvestigasiaktorpendorong5. Memperkuatjaringankerjaaktorpendorongdenganlembaga/organisasianti-korupsi ditingkatnasional6. Membantu aktor pendorong dalam menindaklanjuti pemantauan dan tekanan terhadapproseshukumditingkatbandingdankasasi
Instansi Penegak Hukum:7. Menyediakanperangkatperaturan alternatif yangdapatdigunakanbagiKejaksaan Negeriuntukmelakukanpenuntutanterhadaptindakpidanakorupsiyangdilakukan olehpemerintahdaerah8. Menetapkan indikator lamanyaproseshukumdimasing-masing lembagapenegak hukum9. Mengeluarkansuratedarantentangkeharusanbagikejaksaanuntukmelakukangelar perkarasertamemfasilitasieksaminasiterhadapputusanpengadilan
Lampiran
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
��
Lampiran 1. Tabel Modus Operandi Korupsi Pemerintahan Daerah Kasus Peluang Korupsi Modus Operandi Legislatif DPRDSumbar PembentukanAnggaran • Membuatmataanggarantambahanuntukpengeluaran dewanhinggamencapai27itemmataanggaran Markupanggaran • Markupanggarandengancaramemecahitemanggaran yangsudahadadanduplikasianggaranuntuk mendapatkanpenghasilan/tunjanganbaru • Perjalanandinasfiktif DPRDMadiun PembentukanAnggaran • Membuatmataanggarantambahanuntukpengeluaran dewan • Pencairanpolisasuransianggotadewandalambentuktunai Pertanggungjawaban • TidakmembuatSuratPertanggungjawaban(SPJ)untuk anggaran pengeluarandewan Pencairananggaran • PencairandanaPilkada3kalilebihbanyakdarianggaran yangsudahditetapkan DPRD PembentukanAnggaran • MengalokasikanDAUuntukYayasanyangdikelolaDewan Kab.Pontianak • Danayayasandicairkandandibagisecaralangsungkepada seluruhpimpinandananggotadewan DPRDNTB PembentukanAnggaran • Membuatmataanggarantambahanuntukpengeluaran dewan DPRDToli-Toli PembentukanAnggaran • Memperbesaranggaranbagipengeluarandewansehingga melebihi3%dariPAD DPRDDonggala PembentukanAnggaran • Membuatmataanggaranyangsamapadaposanggaran yangberbeda Eksekutif Pemkab Pemakaiansisa • SisaanggarandalambentukUangyangUntuk Mentawai danaAPBD Dipertanggungjawabkan(UUDP)tidakdisetorkekas daerah • UUDPdipinjamkankedinas-dinasdandipakaiuntuk kepentinganBupati,WakilBupatidanSekdamemakai kwitansifiktif
PemkabBlitar ProsesPencairan Manipulasipengeluarankasdaerahdengancara: Anggaran • Mengeluarkandanadarikasdaerahdenganpenerbitan SPMGkodeDyangtidakadadalamkodeanggaran • Pemindahbukuandanadarikasdaerahkerekeningpribadi • Pengeluarandanadarikasdaerahyangdisimpandalam bentukdepositodangiro BupatiKapuas Peruntukandanayang • TetapmengeluarkanijinPSDH/DRmeskipuntelah Hulu disetorkekasdaerah dilarangolehUU • TidakmenyetorkanpemasukandarisetoranPSDH/DR (pengelolaanhutan)kekasMenhut • PemindahandanasetoranPSDH/DRyangseharusnyadi rekeningPemdakepadarekeningpribadi
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran ��
Pemkab Procurement,pengadaan • Ketuadanpenguruspanitiapengadaantanahmelakukan LombokTengah tanahPemkab negosiasilangsungkepadawargapemiliktanah • Menutupinformasitentangplafonanggaranharga pembeliantanah • Melakukanpenipuansaattransaksidenganmemintawarga pemilikmenandatanganikuitansikosong • Mengambilselisihantarahargayangdianggarkandan hargayangdibayarkankewargapemilik
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
��
KA
SUS
Dak
waan
Jaks
a Pen
untu
t Um
umVo
nis
Peng
adila
n N
egri
(PN
)Vo
nis
Band
ing
(PT
)Vo
nis
Kas
asi -
MA
EKSE
KU
SI
DPR
D P
rop.
Sum
atra
Bar
at
DPR
D K
ab.
Mad
iun
•Pim
pina
nD
ewan
;a
.4ta
hun
6bula
npe
njar
ab
.Uan
gpen
ggan
tim
asin
g2:
Rp
101,6
juta;
114,4
juta;
112,2
juta
(kur
unga
n2
tahun
)
•40a
nggo
taD
PRD
:a
.4ta
hun
penj
ara
b.d
enda
Rp
200j
uta
(k
urun
gan
8bln
)c
.men
ggan
tike
rugia
nne
gara
antar
aRp
100–
200j
uta
(kur
unga
n2t
hn)
•Ketu
aDew
an:
a.4
tahu
npe
njar
ab
.den
daR
p20
0jut
a(ku
run
ga
n6b
ln)
c.M
enge
mba
likan
keru
gian
nega
raR
p33
6,3ju
ta(d
ari
to
talke
rugia
nRp8
,8m
ilyar)
•3or
angW
akil
Ketu
aDew
an:
a.4
tahu
npe
njar
ab
.den
daR
p20
0jut
ac
.men
gem
balik
anke
rugia
n
ne
gara
,2w
akil
ketu
a265
•Pi
mpi
nan
Dew
an:
a.
2tah
un3
bulan
pen
jara
b.
dend
aRp
100j
uta
men
ggan
tike
rugia
nne
gara
m
asin
g2se
kitar
Rp
100j
uta
(kur
unga
n6b
ln
c..)
•40
angg
otaD
PR:
a.
2tah
unp
enjar
a
b.de
nda1
00ju
ta(k
urun
gan
2
bu
lan)
c.
men
ggan
tike
rugia
nne
gara
an
tara1
00–
125j
uta
(kur
unga
n6b
ln)
•Ke
tuaD
ewan
:
a.4t
ahun
pen
jara
b.
dend
aRp
200j
uta
(k
urun
gan
6bln
)
c.m
emba
yark
erug
iann
egar
a
33
6,3ju
ta
•2o
rang
wak
ilke
tua:
a.
1tah
unp
enjar
a
b.de
ndaR
p50
juta
(kur
unga
n
1b
ln)
c.
men
gem
balik
anke
rugia
n
•Pim
pina
nD
ewan
:a
.5ta
hun
penj
ara
b.d
enda
Rp
250j
uta
(k
urun
gan
5bln
)
men
gem
balik
an
ke
rugia
nne
gara
Rp
100-
125j
uta
(k
urun
gan
6bln
)c. •4
0ang
gota
DPR
D:
a.4
tahu
npe
njar
ab
.den
daR
p20
0jut
a
(kur
unga
n4b
ln)
m
enge
mba
likan
keru
gian
nega
ra
10
0-12
5jut
a
(kur
unga
n6b
ln)
•Men
guatk
anvo
nis
PN
untu
kKetu
aD
ewan
•Unt
ukw
akil
ketu
am
asih
dala
mp
rose
sb
andi
ng
Men
guatk
an
putu
san
PT
Men
guatk
an
putu
san
band
ing
terha
dap
Ketu
aD
ewan
Belum
dilak
sana
kan
Ekse
kusi
atas
Ketu
aDew
an
telah
dila
k-sa
naka
n
Legi
slatif
Lam
pira
n 2.
Tab
el D
akwa
an &
Von
is
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran ��
KA
SUS
Dak
waan
Jaks
a Pen
untu
t Um
umVo
nis
Peng
adila
n N
egri
(PN
)Vo
nis
Band
ing
(PT
)Vo
nis
Kas
asi -
MA
EKSE
KU
SI
DPR
D K
ab.
Pont
ianak
DPR
D P
rop.
NTB
jut
a,1o
rang
wak
ilda
ri
unsu
rPO
LRI7
0jut
a-an
.
•Pen
guru
sYay
asan
Bes
tari:
a.m
asin
g-m
asin
g2ta
hun
penj
ara
b.d
enda
mas
ing-
mas
ingR
p
50
juta
(kur
unga
n4b
ln)
•Pim
pina
nD
ewan
:a
.2ta
hun
penj
ara
b.d
enda
50ju
ta(k
urun
gan
4
bln)
c.m
emba
yaru
angp
engg
anti
2,837
Md
itang
gung
be
rsam
a-sa
ma(
kuru
ngan
6
bln
)•1
0ora
ngan
ggot
aDPR
D
(
pani
tiaP
angg
ar):
a.5
tahu
npe
njar
ab
.den
daan
taraR
p25
0jut
a
(kur
unga
n6b
ln)
c.D
enda
antar
a240
juta
–
290j
uta-
anti
ap-ti
ap
terda
kwa(
penj
ara1
thn)
nega
rase
besa
r7,18
juta
•1o
rang
wak
ilke
tuad
ariu
nsur
TNI/P
olri:
a.
1tah
unp
enjar
a
b.de
ndaR
p50
juta
(kur
unga
n
1b
ln)
c.
men
gem
balik
anke
rugia
n
nega
rase
besa
r5,7
juta
Beba
sMur
niun
tuks
emua
ter
dakw
a
Dak
waan
tida
kdite
rimak
arena
pr
ematu
r
JPU
men
gajuk
anba
nd-
ing.
Mas
ihd
alam
pro
ses
JPU
men
gajuk
an
kasa
si.S
edan
gda
lamp
rose
sdi
MA
Peng
acar
aterd
a-kw
amen
gajuk
an
mem
orik
asas
i.M
asih
dala
m
pros
es
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
��
K
ASU
SD
akwa
anJa
ksa P
enun
tut U
mum
Voni
sPe
ngad
ilan
Neg
ri (P
N)
Voni
sBa
ndin
g (P
T)
Voni
sK
asas
i - M
AEK
SEK
USI
DPR
D ka
bupa
ten
Don
ggala
DPR
D K
abu-
paten
Tol
i-Tol
i, Su
lawes
i Ten
gah
Tun
tutan
4tah
unp
enjar
a,pl
us
dend
a50j
utar
upiah
dan
men
g -ga
ntik
erug
iann
egar
a.To
talk
erug
iann
egar
aRp
.7.68
0.300
Pake
tI:
Terd
akwa
1(W
akil
Ketu
aD
PRD
):
a.1
2tah
unp
enjar
ab
.den
dase
besa
r350
juta
(k
urun
gan
6bln
)c
.Men
ggan
tike
rugia
nne
gara
Rp17
0jt
Terd
akwa
2(an
ggot
aDPR
)a
.12t
ahun
pen
jara
•Te
rdak
wap
aket
1:
a.1t
ahun
pen
jara
b.
dend
aRp
50ju
ta(ku
rung
an
6bln
)
c.M
emba
yark
erug
iann
egar
a
m
asin
g2R
p50
,33jt
,
63
,28jt
,66,3
8jt;
67,28
jt•
Terd
akwa
pak
et2&
3:
a.1t
ahun
pen
jara
b.
dend
aRp
50jt
(kur
unga
n3
bln)
c.
mem
baya
rker
ugian
neg
ara:
Te
rdak
waI
&II
Rp
132,7
3jt•
Terd
akwa
pak
et4:
a.
4tah
unp
enjar
a
b.de
ndaR
p50
jt(k
urun
gan
6
bln
)
c.m
emba
yark
erug
iann
egar
a
Rp
17ju
ta
Pake
tI:
a.
2tah
unp
enjar
a
b.de
ndaR
p50
jt(k
urun
gan
1
bln
)
c.M
emba
yark
erug
iann
egar
a
Rp
58,3
jt,32
,1jt,
44,1
juta
(pen
jara1
thn)
•Terd
akwa
pak
et1:
a.4
tahu
npe
njar
ab
.den
daR
p50
jt(k
u
rung
an6
bln)
c.m
engg
anti
keru
gian
nega
ra3
kali
lipat
putu
san
PN•T
erdak
wap
aket
2&3:
a.4
tahu
npe
njar
ab
.den
daR
p50
jt
(kur
unga
n2b
ln)
c.M
emba
yark
erug
ian
ne
gara
3ka
lipu
tusa
n•T
erdak
wap
aket
4:a
.3ta
hun
penj
ara
b.d
enda
Rp5
0jt
(k
urun
gan
3bln
)c
.mem
baya
rker
ugian
nega
rasa
mad
enga
n
PN
Pake
tI:
a.6
tahu
npe
njar
ab
.den
daR
p50
jt(k
u
rung
an6
bln)
c.m
emba
yark
erug
ian
ne
gara
sam
aden
gan
voni
sPN
(kur
unga
n6
bln
)
Sem
uam
asih
da
lamp
rose
ska
sasi,
kecu
aliTe
rdak
waP
aket
IVm
enda
pat
peng
uran
gan
huku
man
m
enjad
i1ta
hun
dan
2tah
un,
dend
a50j
uta
(kur
unga
n6b
ln)
dan
men
ggan
tike
rugia
nne
gara
17
juta
Did
ugat
elah
kelua
rput
usan
ka
sasi
yang
men
-gu
atkan
put
usan
ba
ndin
g
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran ��
K
ASU
SD
akwa
anJa
ksa P
enun
tut U
mum
Voni
sPe
ngad
ilan
Neg
ri (P
N)
Voni
sBa
ndin
g (P
T)
Voni
sK
asas
i - M
AEK
SEK
USI
b.d
enda
350
juta
(kur
unga
n6
bln
)c
.men
ggan
tiua
ngke
rugia
n
ne
gara
sebe
sar1
53,45
juta.
Terd
akwa
3(an
ggot
aDPR
)a
.12t
ahun
pen
jara
b.d
enda
350j
uta
c.m
engg
anti
keru
gian
nega
ra
se
besa
r117
,2ju
taTe
rdak
wa4-
6(an
ggot
aDPR
)a
.9ta
hun
penj
ara
b.d
enda
350j
uta(
kuru
ngan
6
bln
)c
.men
ggan
tike
rugia
nne
gara
sebe
sar9
2,2M
Te
rdak
wa7
(angg
otaD
PR)
a.9
tahu
npe
njar
ab
.den
da35
0jut
a(ku
rung
an6
bln)
c.m
engg
anti
keru
gian
nega
ra
se
besa
r156
,6jut
aPa
ketI
I:Te
rdak
wa 1
(Wa.
KetD
PRD
To
li-To
li):9
tahu
npe
njar
a,m
emba
yard
enda
350j
uta
(subs
idae
r6bu
lanp
enjar
a)da
nm
engg
anti
keru
gian
nega
ra
sebe
sar1
19,6
juta
Terd
akwa
2(an
ggot
aDPR
D):
12ta
hun
penj
ara,
dend
a350
Terd
akwa
Pak
etII:
a.
2tah
unp
enjar
a(ke
cuali
ter
dawa
7,1
tahu
n8b
ulan)
b.
Den
da50
juta
(subs
idae
r
ku
rung
an1
bulan
)
c.M
emba
yark
erug
iann
egar
a:
Te
rdak
wa1
:44,6
6Jut
a
Te
rdak
wa2-
6:32
,1jut
a
PAKE
TII
a.T
erdak
wa1-
6:
6tah
unp
enjar
a
Terd
akwa
7:5
tahu
n
pe
njar
ab
.den
da50
juta
(su
bsid
er6
bulan
kuru
ngan
)
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
�0
K
ASU
SD
akwa
anJa
ksa P
enun
tut U
mum
Voni
sPe
ngad
ilan
Neg
ri (P
N)
Voni
sBa
ndin
g (P
T)
Voni
sK
asas
i - M
AEK
SEK
USI
Sekd
a kab
upat
en
Men
tawa
i, Su
mat
era B
arat
juta(
subs
ider
6bu
lanp
enjar
a),
dan
men
ggan
tike
rugia
nne
gara
se
besa
r138
,45ju
taTe
dakw
a 3(a
nggo
taD
PRD
):12
tahu
npe
njar
a,de
nda3
50
juta(
subs
ider
6bu
lanku
run-
gan)
,dan
mem
baya
rker
ugian
ne
gara
92,2
juta
Terd
akwa
4(an
ggot
aDPR
D):
9t
ahun
pen
jara,
dend
a350
juta
(subs
ider
6bu
lanku
rung
an),
dan
men
ggan
tike
rugia
nne
gara
se
besa
r132
,2jut
aTe
rdak
wa 5-
6(an
ggot
aDPR
D):
9tah
unp
enjar
a,de
nda3
50
juta
(subs
ider
6bu
lanku
rugia
nda
nm
engg
anti
keru
gian
nega
ra
sebe
sar9
2,2ju
ta.Te
dakw
a 7(a
nggo
taD
PRD
):5
tahun
pen
jara,
dend
a350
juta
(kur
unga
n6b
ulan)
,dan
men
g-ga
ntik
erug
iann
egar
aseb
esar
34
,5jut
aSe
kda:
a.p
enjar
a5ta
hun
b.D
enda
?200
juta(
subs
idae
r
4bula
nku
rung
an)
c.M
emba
yark
erug
iann
egar
a
sebe
sar3
,2M
(sub
sidae
r
penj
ara2
tahu
n)
Terd
akwa
7:t
idak
ada
hu
kum
anm
enge
mba
likan
ke
rugia
nne
gara
.
(ji
kake
rugia
nne
gara
tida
k
di
gant
imak
adiga
nti
penj
ara1
tahu
n)
Divo
nisB
ebas
d.m
engg
anti
uang
keru
gian
nega
rasa
ma
de
ngan
put
usan
PN
(bila
tida
kmen
cuku
pi
diga
ntik
urun
gan
6
bulan
)
JPU
men
gaku
m
enga
jukan
ka
sasi
nam
un
tidak
dike
tahui
ke
bera
daan
sura
tpe
ngaju
an
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran �1
K
ASU
SD
akwa
anJa
ksa P
enun
tut U
mum
Voni
sPe
ngad
ilan
Neg
ri (P
N)
Voni
sBa
ndin
g (P
T)
Voni
sK
asas
i - M
AEK
SEK
USI
Kasu
s Kor
upsi
Pem
kab B
litar
Terd
akwa
1:K
abag
Keu
anga
n,Te
rdak
wa2
:Ben
daha
rawa
nSe
kdad
anT
erdak
wa3
:Man
tan
Bend
ahar
awan
Sek
da),
mas
ing-
mas
ingd
itunt
ut:
a.5
tahu
npe
njar
ab
.den
da20
0jut
a(su
bsid
air4
bulan
kuru
ngan
)c
.Mem
baya
ruan
gpen
ggan
ti:
Terd
akwa
1:2
.5M
Te
rdak
wa2
:2,58
8M
Terd
akwa
3:t
idak
di
kena
kan
huku
man
m
emba
yaru
angp
engg
anti
(ji
kati
dakd
ibaya
rdiga
nti
pid
anap
enjar
a2ta
hun)
•Bup
ati:
a.1
8tah
unp
enjar
ab
.den
daR
p50
0jut
asub
sidair
6bula
nku
rung
anc
.mem
baya
rker
ugian
neg
ara
Rp
51m
ilyar,
jika
tida
kada
harta
diga
nti3
tahu
n
penj
ara
•Bu
pati:
a.
15ta
hun
penj
ara
b.
dend
aRp
400j
utas
ubsid
air
kuru
ngan
6bu
lan
c.m
emba
yark
erug
iann
egar
a
Rp
36,7
mily
ar,ji
ka
ha
rtany
atid
akcu
kup
diga
nti2
tahu
npe
njar
a•
Kepa
laBa
gian
Keua
ngan
Pe
mka
b:
a.13
tahu
npe
njar
a
b.de
ndaR
p15
0jut
asub
sidair
6b
ulan
kuru
ngan
c.
mem
baya
rker
ugian
neg
ara
•Bup
ati:
a.1
0tah
unp
enjar
ab
.Den
da50
0jut
ac
.Men
ggan
tike
rugia
n
ne
gara
27M
atau
diga
nti1
tahu
n
pe
njar
a •K
abag
Keu
anga
n:a
.10t
ahun
pen
jara
b.d
enda
Rp
100j
uta
su
bsid
air3
bulan
kuru
ngan
c.m
emba
yark
erug
ian
Bupa
ti:m
enga
jukan
ka
sasi.
Mas
ih
dalam
pro
ses
Terd
akwa
lain
m
ener
imav
onis
PT
Baru
Kep
ala
Kasd
ayan
gm
enga
ngsu
rde
nda
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
��
K
ASU
SD
akwa
anJa
ksa P
enun
tut U
mum
Voni
sPe
ngad
ilan
Neg
ri (P
N)
Voni
sBa
ndin
g (P
T)
Voni
sK
asas
i - M
AEK
SEK
USI
Dan
a PSD
H/
DR
oleh
Bup
ati
Kapu
as H
ulu
Tunt
utan
belum
dib
acak
an,
karen
adala
mp
utus
anse
lada
kwaa
ndi
nyata
kan
tidak
dap
atdi
terim
a
Rp15
,4m
ilyar
atau
diga
nti
2tah
unp
enjar
a
•K
asub
agP
embu
kuan
di
Sekd
a:
a.5t
ahun
pen
jara
b.
dend
aRp
50ju
tasu
bsid
air
6bula
nku
rung
an•
Kepa
laKa
ntor
Perb
enda
haraa
n
dan
KasD
aera
hKa
b.Bl
itar:
a.
10ta
hun
penj
ara
b.
dend
aRp
100j
utas
ubsid
air
6bula
nku
rung
an
c.m
emba
yark
erug
iann
egar
a
Rp
1m
ilyar
ATA
Udi
gant
i
1t
ahun
pen
jara
•Ke
pala
Kasd
a:
a.11
tahu
npe
njar
a
b.D
enda
Rp
100j
utas
ubsid
air
3bu
lanku
rung
an
c.M
emba
yark
erug
iann
egar
a
Rp
3m
ilyar
ATA
Udi
gant
i
2t
ahun
pen
jara
Hak
imd
alam
put
usan
sela
tidak
m
ener
imad
akwa
anja
ksak
arena
tid
akje
las(o
bscuu
rlibe
l)
neg
araR
p6,5
mily
arA
TAU
diga
nti1
0bula
np
enjar
a•K
asub
agP
embu
kuan
m
ener
imap
utus
anP
N
•Kep
alaK
anto
rP
erbe
ndah
araa
nda
n
Kas
Dae
rah:
a.5
tahu
npe
njar
ab
.den
daR
p50
juta
subs
idar
i1,5
bulan
kuru
ngan
c.m
emba
yark
erug
ian
ne
gara
Rp
50ju
ta
AT
AUdi
gant
i6bu
lan
Kepa
laKa
sda:
a.5
tahu
npe
njar
ab
.den
daR
p50
juta
subs
idair
2bu
lan
ku
rung
anc
.mem
baya
rker
ugian
nega
raR
p50
0jut
a
ATAU
diga
nti1
tahun
pen
jara
Jaksa
men
gajuk
anve
rset
keP
Tata
sput
usan
sela
terse
but
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran ��
K
ASU
SD
akwa
anJa
ksa P
enun
tut U
mum
Voni
sPe
ngad
ilan
Neg
ri (P
T)
Voni
sBa
ndin
g (P
N)
Voni
sK
asas
i - M
AEK
SEK
USI
Kabu
paten
Lom
bok T
enga
hPi
mpi
nan
Proy
ekd
anB
enda
-ha
raP
roye
k:a
.Pim
pina
nPr
oyek
3tah
un
pe
njar
a,be
ndah
ara2
tahu
n
pe
njar
ab
.den
da50
juta
(subs
ider
5
bu
lanku
rung
an)
c.M
engg
anti
keru
gian
nega
ra
se
besa
r426
.261.5
45ju
ta
se
cara
tang
gung
rent
eng.
Pena
nggu
ngJa
wabP
roye
k:a
.Pen
jara3
tahu
nb
.Den
da50
juta
(subs
idae
r
kuru
ngan
5bu
lan)
c.M
emba
yark
erug
iann
egar
a
sebe
sar4
26.26
1.545
juta
seca
rata
nggu
ngre
nten
g
de
ngan
terd
akwa
lain
.
•P
impi
nan
Proy
ek:
a.
18bu
lanp
enjar
a
b.de
ndaR
p10
juta
•Ben
daha
rawa
nPr
oyek
:
a.12
bulan
pen
jara
b.
dend
aRp
10ju
ta
•P
enan
ggun
gJaw
abP
roye
k
a.9b
ulan
penj
ara
b.
dend
aRp
10ju
ta•
”Kep
alaD
inK
es(i
kutt
erlib
at
dalam
tran
saks
ipem
beba
san
tanah
)
a.4b
ulan
huku
man
perco
baan
Pim
pina
npr
oyek
a.6
bulan
pen
jara
•Pen
angg
ungj
awab
P
roye
ka
.4,5
bulan
pen
jara
•Kep
alaD
inKe
s:B
ebas
den
gan
perc
obaa
n1t
ahun
Kejak
saan
men
-ga
jukan
kasa
si.
Seda
ngd
alam
pr
oses
.
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
��
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran ��
Daftar Referensi
Artikel, Buku, Laporan
1. Achmadi, Adib (ed), “Panduan Pengawasan Keuangan Daerah”, Masyarakat TransparansiIndonesia,2005
2. Ackerman- Rose, Susan, 2006, “Korupsi Pemerintahan: Sebab, Akibat dan Reformasi”, PustakaSinarHarapan,Jakarta,
3. AditjondroJ.,George,April2007,ReviewLocalGovernmentCorruptionStudyReport, tidakdipublikasikan.
4. Aditjondro J.,George, 2002 “Membedah Kembar Siam Penguasa Politik dan Ekonomi Indonesia”,LSPP,Jakarta
5. Chalid, Pheni, 2005, “Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik”, Kemitraan,Jakarta
6. Davidsen, Soren; Juwono, Vishnu; and Timberman G, David, 2006, Curbing CorruptioninIndonesia2004–2006,USINDOCSIS,Jakarta
7. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2006, Laporan Pelaksanaan Tugas PanjaPenegakanHukumdanPemerintahanDaerah,Jakarta.
8. Institute for Local Development 2005, “Pasang Surut Otonomi Daerah: Sketsa Perjalanan100tahun”,Jakarta
9. ILD, 2004, “Kompilasi UU Otonomi Daerah dan Sekilas Proses Kelahirannya (1903- 2004),Jakarta
10.Kaffah,Ervyn,2007,PergeseranRelasiKuasadiDaerah,tidakdipublikasikan.
11.Kaffah, Ervyn dan Amrulloh, Asyiq Moh. (ed), 2003, “Fiqih Korupsi: Amanah Vs Kekuasaan”,SOMASINTB,
12.Kaufmann,Daniel,September2005,10MythsAboutGovernanceandCorruption, FinanceandDevelopment,http://www/worldbank.org/wbi/governance
13.Klitgaard, Robert, dkk, 2001, “Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah”,YayasanOborIndonesia,Jakarta
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
��
14.Klitgaard,Robert,2001,“MembasmiKorupsi”,YayasanOborIndonesia,Jakarta
15.KPK,2006,“MemahamiuntukMembasmi:BukuSakuuntukMemahamiTindakPidana Korupsi”,Jakarta16.KPK,2006,“MengenalidanMemberantasKorupsi”,Jakarta
17.Lindsey, Tim, 2002, “Anti-corruption and NGOs in Indonesia,” in Stealing from the People:TheClampDown: inSearchofNewParadigms,Book4,AksaraFoundation for PartnershipforGovernanceReform,Jakarta
18.Masyarakat Transparansi Indonesia, 2002,“Good Governance dan Penguatan Institusi Daerah”,Jakarta19.Piliang,IndraJdkk(ed),2003,“OtonomiDaerah:EvaluasidanProyeksi”YHB,Jakarta20.Pope,Jeremy,2003,“StrategiMemberantasKorupsi,ElemenSistemIntegritasNasional”
21.TransparencyInternationalIndonesia–YayasanOborIndonesia,Jakarta
22.Rasma,Karklins,September2002,Anti-CorruptionIncentivesandConstituenciesinthe Post-Communist Region, Paper for Workshop 1: Creating a Trustworthy State, CollegiumBudapest.
23.Sukoco,Kongso(ed),“MencabutAkarKorupsi”,SOMASINTB,2003
24.Sebast ian, Frei l le , “Federal i sm, Decent ra l izat ion and Cor ruption” www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/ACLitSurvey
25.Sulistoni,GatotdanHendriadi,2004,“AnggaranTakSampai”,SOMASI,NTB
26.SumartoSj,Hetifah,2004“Inovasi,PartisipasidanGoodGovernance”, YayasanObor Indoinesia,Jakarta
27.Tanthowi, U Pramono, dkk (ed), 2004 “Membasmi Kanker Korupsi”, PSAP – PartnershipforGovernanceReforminIndonesia,Cetakanke2,Jakarta
28.WorldBank,2004,“MemerangiKorupsidiIndonesia:MemperkuatAkuntabilitasUntuk Kemajuan”Jakarta
29.Yappika, 2006, “Konteks Historis Perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UUNo22/1999MenjadiUUNo32/2004)”,Jakarta
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran ��
30.Yappika, 2006 “Desentralisasi Setengah Hati: Analisa Konstruksi Berita Desentralisasi MediaMassaOktober2005-Januari2006”,Jakarta
Jurnal/Artikel:
www.bawasda.jakarta.go.id
PontianakPoson-line,Rabu27September2006,DakwaanBatal,TambulBebas
Kompas,25Januari2007,KecenderunganKorupsi;EksekutifdiPosisiTeratas
Kompas,25November2006,TransparansiDapatCegahKorupsi
JurnalAutonomia,Vol.I,No.1,Januari2006
Peraturan Perundang-Undangan
1. UUNo3tahun1971tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi
2. PPNo6tahun1999tentangPengusahaanHutandanPemungutanHasilHutanPada HutanProduksi
3. UUNo22tahun1999tentangPemerintahanDaerah
4. UUNo31tahun1999tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi
5. UUNo28tahun1999tentangPenyelenggaraanNegarayangBersihdariKKN
6. PP No 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
7. PPNo108tahun2000tentangTataCaraPertanggungjawabanKeuanganDaerah
8. PP No 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah
9. PPNo110tahun2000tentangKedudukanKeuanganDPRD
10.UUNo16tahun2001tentangYayasan
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
��
11.UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindakPidanaKorupsi
12.UUNo30tahun2002tentangKomisiPemberantasanTindakPidanaKorupsi
13.UUNo32tahun2004tentangPemerintahanDaerah
Putusan Pengadilan:
PutusanPengadilanNegeriMempawahNo.139/PID.B/2004/PN.MPW
PutusanPengadilanMataramNo.321/Pid.B/2005/PN.MTRtanggal7Juli2006hal
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran ��
MENYIBAK BAJU LINMAS, MENGUAK MEGA KORUPSI(Studi Kasus Korupsi APBD 2002-2004 Pemkab Blitar)
Peneliti:DiniLatifatunNafi`ati
Bagian I: RINGKASAN
“Terutamayangbisakitarasakandankitalihatadalahjalan.Persoalanjalanrata-ratajalandiKabupatenBlitariturusak.Dankerusakannyaterutamajalan-jalanKabupaten.Itukerusakannyaparah.” KoordinatorSOMASI
Keresahanmasyarakatituakhirnyaterjawab.SejumlahpejabatPemda(belakangandisebutTim11)yangtidakpuasdenganmutasiyangdilakukanBupatiwaktuitu,membisikkanisukasdaerahkosong.IsuituditanggapibeberapaNGOyangadadiBlitaryangmembentukSOMASI.Padatanggal8Agustus2004SOMASI,pertamakaliberdemomengusungisubahwaKasdaerah(kasda)kosong.
Sehari sebelumnya, tujuhkepala desa yangmenyampaikandugaan markup atas bajulinmasdanpenyunatandanaperimbangankeuangandaerahdisektormigasdikabupatenBlitarkeKejagung.DarilaporanitulahkejarimulaimenyelidikikasusinidanakhirnyamenemukankasuskorupsilainyangmenyangkutbupatiBlitaryangmenjabatpadawaktuitudanempatpejabatdiPemda.
DaripenyelidikanKejariterungkaplahbahwaAPBDKab.Blitartelahdibobolsejaktahun2002hingga2004tanpaterenduspihakmanapunsebelumnya.ModusyangdigunakanolehparatersangkaadalahdenganpenerbitanSPMGKodeDtanpadilengkapiSuratKeterangan Otoritas (SKO) dari bupati atau Sekda dan Surat Perintah Pembayaran(SPP)daripenggunaanggaran,pemindahandanakerekeningpribadidanmemanipulasisisaanggaran.
KejarimelakukanpenyidikandengansupportmasyarakatberupadatadaninformasiolehSOMASI,Kelompok7KadesmaupunTim11sertaberbagaielemenmasyarakatlain.Aksi-aksisepertidemodanhearingkeKejaridanDPRDbahkanmogokmakan,banyakdilakukanmendorongagarproseshukumberjalandengancepatdantransparan.Setelahprosespenyelidikandanpenyidikanselamakuranglebih8bulan,ditetapkanlah5orangterdakwa yaitu Bupati Blitar, Kabag Keuangan, Kasubag pembukuan, Mantan KepalaKasdadanKepalaKasda.
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
�0
Persidangandimulaipadatanggal2Mei2005danberakhirpadapada31Oktober2006.Akhirnya, terdakwa Bupati mendapat vonis pidana penjara 15 tahun, denda 400 jutasubsidair6bulankurungandanmembayaruangpenggantiRp36.718.329.540,44,sedangkeempatterdakwalainmendapathukumanpenjaraantara10-13tahun,membayardendamasing-masingantara150jutahingga50jutadanmembayarkerugiannegara,bervariasisebesaryangtelahmerekakorupsi.
Paraterdakwamelakukanbandingatasputusanitu,kecualiterdakwaKasubbagPembukuan.Putusanbandingtelahterbityangmengurangihukumanmasing-masingterdakwa,misalnyaterdakwaBupatiBlitarhukumannyamenjadiberkurangmenjadi10tahunpenjara,dendaRp.27Mdibayar1bulanjikatidakdiganti1tahunpenjaradanmembayargantirugiRp.500juta.TerhadapputusaniniterdakwaBupatiBlitarmengajukankasasi,sedangkan3terdakwalainmenerimaputusantersebut.HinggasaatinibelumkeluarputusankasasidariMahkamahAgunguntukterdakwaBupatiBlitar.
BAGIAN II: LOCAL CONTEXT
WilayahKabupatenBlitarterletakdijalurselatanPropinsiJawaTimur.Aksestransportasinyarelatifmudah,darikawasanBaratbisadijangkaudariTulungagung.AksesjalandariTimurdapat dijangkau dari Malang dan dari Utara dapat dijangkau dari Kediri. Dengan luaswilayah 1588,79 km² dan jumlah penduduk 1.107.936 jiwa. KabupatenBlitar memilikikepadatanpenduduk697,4jiwaperkm²yangtersebardi22kecamatan.
WilayahBlitarmerupakandaerahyangdibelahsungaiBrantasyangmelintasdaribaratketimur.InimenyebabkanBlitarterbagimenjadiwilayahutaradanselatan.DiwilayahutaraterdapatgunungapidanderetanpengununganyangmelintasdariMalanghinggaKediri.Halinimemberikontribusipadakesuburantanahdanberpengaruhpadakegiatanekonomipenduduk.
Masyarakat Blitar tidak kesulitan memasarkan hasil bumi dan hasil industrinya ke luardaerah.DemikianpulaaksesterhadapinformasisepertiTV,radio,telekomunikasi,internetdan media cetak. Akibatnya, tingkat pendidikan masyarakat dan kesadaran akan artipendidikansangatdiapresiasi.
Konstalasi politik yang terjadi di Kabupaten Blitar juga cukup dinamis. Partai politikberalirannasionalissepertiPDIPdanPartaiGolkarmemilikibasismassayangcukupkuat.DalamPilprestahun2004lalu,pasanganMega-HasyimyangdisokongPDIPdanPKBmenangmutlakdiKabupatenBlitar
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran �1
BAGIAN III : KRONOLOGI
“Kokkosong,padahalmasihtengahtahunanggaran.” WargaBlitar
Jalanan Yang Rusak
Memasuki pertengahan tahun 2004, masyarakat Kabupaten Blitar mulai resah. Merekamengeluhkanburuknyasejumlahfasilitasumum.Jalan-jalanrusak,jembatanyangsedangdibangunmangkrak,tempatpelelanganikan(TPI)yangbarudibangunsudahjebol.Tidakhanyaitu,sejumlahkontraktorbeberapaproyekPemkabjugamogokkarenatidakdibayar.Parahnyalagi,guru-guruhonorertidakdigaji.
KenyataantersebutseakankontrasyangdilakukanpejabatPemkabBlitar.SetiaphariJumat,BupatiBupatiBlitarselalubagi-bagiuangdankarpetkemasjid-masjid.Anehnya,padatanggal13Januari2004Bupatimelaksanakanrapatyangmewanti-wantiagarBawasdatidakmemeriksakeuanganPemkabdanKasda.DilingkunganPemdajugaterjadikenaikanpangkatistimewadikalanganeselonIII-IVyangmenimbulkanpertanyaanbagi sebagian besar pegawai pemda Blitar, terutama mereka yang menduduki jabatan-jabatanpentingdikeuangandaerahdankasdaerah.
Isu Kas Kosong
“Apa Benar Kasda Kosong?”, Bupati Blitar, saat menggelar rapat intern pejabat Pemkabmenanggapiisuini.
Disaatkeresahanmasyarakatsemakinmeningkat,munculTim11.Timiniterdirikumpulanpejabat-pejabat Pemkab yang tidak puas dengan rolling jabatan yang dilakukan bupatimembisikkanisutentangkosongnyakasdaerah(kasda)kepadabeberapaNGOyangadadiBlitarsepertiBlitarCorruptionWatch(BCW)danSitasDesa.
Pada8Agustus2004SOMASImembuatgebrakandengandemonstrasimengusungisuKasda kosong. SOMASI mempertanyakan kenapa hingga kas daerah dikabarkan telahkosongmelompongdipertengahantahun.Meskibelumyakinataskebenaranyainformasitersebut,merekamenggelaraksiuntukmenegaskanapakahkasdabenar-benarkosongatauhanyamengada-adasaja.
Tujuh Kades Melapor ke Kejagung
“Kalau di sini (Blitar), tentunya kabupaten masih bisa menjangkau. Propinsi pun masih bisa.AkhirnyakamimemutuskanuntukmembawakeJakarta.”
KadesJambewangi
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
��
Tekad tersebut membuat Kades Jambewangi bersama 6 kades lainnya pada 7 Agustus2004,berangkatkeJakarta.Laporanyangdiusungolehkelompok7adalahdugaanmarkupseragamlinmasdanpenyunatandanaperimbangankeuangandaerahdisektormigas.DiBPKtidakmendapatsambutanpositiftetapimalahberdebatkarenaberdasarkanhasilauditBPKtidakditemukanpenyimpangandana.AkhirnyamerekakeKejagung.
TujuanmerekakeKejagunguntukmenyampaikandata-datapentingterkaitadanyadugaanmarkuppengadaanseragamlinmasdanpenilepandanaperimbangansektormigasdalamAPBD2003.Datayangdimiliki7kepaladesamenyebutkan,sedikitnyaRp4,7miliardanaAPBD2003patutdicurigaimengalirkesejumlahpejabatPemkabBlitar.
Hampirsatubulan,Kejarimenindaklanjutiinformasisoaldugaanmarkupseragamlimnasdandanamigastersebut.Anehnya,dalamkasusiniKejaritakmenemukanadanyamarkupataupunpengelembungananggaranmaupunpenilepandanamigas.
BOKS 1. Profil Kelompok 7 Kades
“Kalau di sini (Blitar, pen.) tentunya kabupaten masih bisa menjangkau, propinsi pun masih bisa.AkhirnyakamimemutuskanuntukmembawakeJakarta.”
EdiMukhlison,KadesJambewangi
Kepala Desa Jambewangi yang mendapatkan informasi tentang kosongnya KasdamengajakKepalaDesa Popohuntukmerundingkanhal ini.Merasakalauhanyaduasaja tidakkuatmakadiamengajakKepalaDesayang laindanakhirnya terkumpullahtujuhKepalaDesayaituKadesJambewangi,KadesPopoh,danKadesPlosoKetiganyadariKec.Selopuro.KadesKemlokoKec.Nglegok,KadesMbacanKecPonggok,KadesSlorokdanKadesSumberUripdariKec.Ndoko.Setelahterbentukkelompok,merekamelakukaninvestigasimengumpulkandata-datauntukmenjawabpertanyaan“MengapakasdaKosong?”.Dugaannyaadakorupsi.
Akhirnya dengan alasan menghindari intervensi dari tersangka dalam pengungkapankasusKelompok7KadesakhirnyabersepakatmelaporkeKejagung.Saatituyangmerekalaporkanbarudugaanmark-upbajuLinmasdanpenyunatandanaperimbanganDaerahsektormigas,yangmerekasudahdapatkandata-datanya.
Kelompok 7 kades ini datang kedua kalinya ke Jakarta, dua bulan sesudah laporanmerekakeKejagung.KaliinitujuanmerekaadalahkediamanPresidenSusiloBambangYudhoyonodiCikeas,Bogor.MerekaberhasilmenemuiSBYyangpadawaktuitubelumdilantik sebagai Presiden RI yang baru. Mereka meminta agar SBY mau membantupenyelesaiankasusdiBlitar.Waktuitu,SBYberjanjiakanmembantumasyarakatBlitaruntukmenyelesaikankasusini.
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran ��
BOKS 2. Misteri Tim 11SiapaTim11?Tim11adalahjulukanbagi11orangdilingkunganPemkabBlitaryangkabarnyamerasasakithatidenganmutasijabatanyangdilakukanolehBupatiBlitarpadawaktu itu.Bupatimenaikkan jabatanpadaposisi tertentupadaorang-orangdekatnya,yangdirasakanolehorang-orangdalamkelompok ini sangat tidakadil.Kelompok initidakmausecaraterbukamenunjukkandirisiapasebenarnyamereka.Timinijugayangaktifmen-supportberbagaidatayangdibutuhkanolehKejaksaanuntukpenyidikankasuskorupsiAPBDkab.Blitar ini.WalaupunbanyakpihakyangmenyebutdanmengakuikeberadaanTim11ini,sampaisaatinibelumadasatupihakpunyangterang-teranganmengakuidirinyasebagaianggotatiminidantidakadasatupihakpunyangmengekspossiapasajaorangyangadadibalikTim11ini.BahkanRadioMayangkarajugamengakuikontribusiTim11sebagaisumberberitanya.
Tersibaknya Mega Korupsi
Kejari tidak berhasil menemukan bukti-bukti mark up pengadaan seragam limnas danpenilepan dana migas.Tapi akhirnya Kejari putar haluan. Pada 18 Oktober 2004, darihasilpenyelidikanKejarijustrumenemukanindikasiadanyakorupsiuangrakyatdenganmodusmemanipulasinotakeuangansenilaiRp5,4miliar.Takhanyaitu,kejarijugasegeramenetapkan Kabag Keuangan, mantan Kepala Kasda dan Kasubag Pembukuan sebagaitersangka.
SelamaKejaksaanmelakukanpenyelidikan,antara16Agustussampai18Oktober2004,koalisiLSMterusbergerakmendukungKejaksaandenganmengadakanaksidemohinggamogokmakan.Merekajugaaktifmembantumenelusuridata-datapentinguntukkejaksaan.DiskusirutindenganmendatangkanaktivisgerakanantikorupsidariMalangCorruptionWatch(MCW)danICWsertaKejarigetoldilakukanagarkasusdugaankorupsiAPBDterusdiungkap.
Pada3Nopember2004,kejaksaankembalimenemukanpenambahanangkadugaankorupsidariRp5,4miliarmenjadiRp32miliar.Darihasilpenyelidikan,diketahuimodusoperandipenerbitanSPMG(suratperintahmembayargiro)kodeDyang tidak lazimdigunakandalampengelolaankeuangandaerah.
Untukmenguatkandukungan,SOMASIpadatanggal4Nopember2004mengirimkansuratkepadaKPKtentangkronologipemberantasankorupsidiBlitar.Halitubersamaanlangkah kejaksaan membentuk tim gabungan untuk menangani kasus tersebut.Tim inidikenalsebagaiTim7yangterdiridari3orangjaksadariKejatiJatimdan4orangJaksadari Kejari Blitar.Tim 7 memulai kerjanya dengan melakukan pemeriksaan saksi padatanggal8Nopember2004.Hasilpemeriksaansemakinmemperkuatdugaanketerlibatan
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
��
paratersangkayangakhirnyapadatanggal24Nopember2004menjalanipemeriksaandanlangsungditahan.
Tanggal 18 April 2005, proses penyidikan tuntas dengan pelimpahan berkas dakwaantersangka ke PN. Dimulai dengan berkas tersangka Bupati Blitar dan Kabag Keungan.Duaharikemudian,berkasdakwaantersangkaMantanKepalaKasdadanKepalaKasdajugadilimpahkan.Terakhir,padatanggal21April2005berkasdakwaanKasubagKeuanganmenyusul.
Pergolakan Aksi-aksi Massa
Selama penyelidikan dan penyidikan berlangsung, elemen masyarakat masih aksi untukmendorongkejaksaanmenuntaskan tugasnya.Pada saatpenyelidikanmerekamenggelaraksimogokmakan selama tigaharipada tanggal6-8Oktober2004bertepatandengankedatanganSBYkeBlitar,dalamrangkaianmogokmakantersebutmerekamenggalangtanda tangandukunganuntukkejaksaandi spandukputih.Pada akhir aksi spanduk inidiserahkankekejaksaansebagaisimbolkepercayaanrakyatuntukmengusutsecaratuntaspenggaronguangmereka.
Aksikeduadilakukandalamrangkamemperingatihariantikorupsipadatangal3Desember2004dengancarabersinergidengantokohagamadandalamaksiitumenyerukankepadaDPRD Kabupaten Blitar yang baru untuk ikut serta memberantas korupsi di Blitar.Disampingmelaluiaksi,SOMASImembantukejaksaandenganmenyediakandata-datayangdibutuhkanuntukkepentinganpenyidikan.Diantaranyadenganmenunjukkanasetpara tersangka. Dukungan juga muncul dari Forum Komunikasi Guru Pro Reformasi(FKGPR)yangdalamaksinyamenyelipkandukunganuntukproseshukumyangsedangberjalan.Selamaprosesiniberjalanbanyakjugaaksi-aksilainyangdilakuakanolehNGO-NGOlokalsepertidemodanheraingkeKejaksaanmenanyakanperkembangankasusini.
Selain dari berbagai elemen masyarakat, aparat penegak hukum dari pusat juga terusmemberikansupportkepadapenegakhukumdiBlitar.SepertikunjunganKajatiJatimH.HuzainijugakunjunganKetuaMABagirManankeBlitar.SuratedaranMAkepadaPNagarberkonsentrasidanmemprioritaskankasuskorupsijugamenjadispiritkejaksaanuntuksegeramenuntaskankasustersebut.
Ketukan Palu Hakim Mengecewakan?
“…singsalahbungah-bungahsingbenertenger-tenger(yangsalahbersenang-senang,yangbenarbersusah-susah)”
TerdakwaMantanBupatiBlitar
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran ��
Proseshukumyangtergolongcepatadalahprestasiluarbiasabagikinerjaaparatpenegakhukum.Terhitung sejakpenyelidikanyangdimulaipada16Agustus2004 sampai vonisterhadapterdakwaBupatipada31Oktober2005hanyamemakanwaktusatutahunduabulanlimabelashariatauempatbelaskomalimabulan.KarenaitulahbanyakpihakyangmengacungkanjempoluntukKejaksaandanPNBlitar.
Setidaknyatanggal21April2005 itupula,PNBlitarmenetapkanmajelishakim(MH)yangakanmenyidangkankasusini.Merekaterdiriatas2majelishakim,MH1diketuaiKetuaPNBlitarNyomanyangmenyidangkanterdakwaBupatiBlitar,KabagKeuangan,danKasubagKeuangan.SedangkanMajelisHakim2diketuaiWakilKetuaPNHeriSukemiyangbertugasmenyidangkantersangkaKepalaKasdadanMantanKepalaKasda.Sidangdimulaitanggal2Mei2005danberlangsungsampai31Oktober2005denganjatuhnyavoniskepadaterdakwaBupatiBlitar.
Setelah melewati tahapan persidangan yang cukup melelahkan, PN memutuskan vonisyang beragam untuk masing-masing terdakwa sesuai dengan perannya dalam korupsi.TerdakwaKasubagKeuangandivonispenjara5tahundandenda50jutadansubsider6bulankurungan.UntukterdakwaKabagKeuangan,hakimmenganjarhukumanpenjara13tahunplusdenda150juta,subsider6bulankurungan.Takhanyaitu,KabagKeuanganjugaharusmengembalikanuangdenganmenyerahkangantirugiRp15.413.013.900.
SementaraMantanKepalaKasdadivonispenjara10 tahundandendaRp100 jutadanmengembalikanuangpenggantiRp1miliar.SedangkanKepalaKasdadivonispenjara11tahun,denda100jutadanuangpenggantiRp3miliar.VonisuntukBupatiBlitarpalingberat,yaknipenjara15 tahunplusdenda400 juta. ImamjugaharusmenyerahkanuangpenggantiRp36.718.329.540,44.
Mereka tidakmenerimaputusan itu .KecualiKasubagKeuangan, semua terpidana lalumengajukanbandingkePengadilanTinggi(PT).Prosespersidanganbandingberlangsungantara16Nopember2004hingga3Maret2006.Di tingkatPT,MantanKepalaKasdaakhirnya divonis penjara 5 tahun, denda 50 juta, subsider 6 bulan kurungan. Dia jugadiwajibkanmembayaruangpengganti500 juta.SedangkanvonishukumanbagiKepalaKasdadikurangidari15tahunpenjara5tahunplusdenda50juta.UangpenggantiyangwajibdikembalikanSolihinInantajugaberkurangdariRp3miliarmenjadihanyaRp500juta.
SedangkanKabagKeuanganharusmenjalanihukumanpenjara10tahun,denda100jutadan uang pengganti Rp 6,5 miliar.Terpidana Kabag Keuangan, Mantan Kepala Kasda,danKepalaKasdamenerimaputusanbandingtersebut.Sementaraitu,meskivonisBupatiBlitardikurangidiPTdenganhukumanpenjara10tahun,terpidanamengajukanlangkahkasasipadabulanMei2006.
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
��
BOKS 3. Siaran Senin-Kamis Ala Mayangkara
”EntahkejaksaanatauPNmenurutimaukita.Pak,bikinsidangyanggampangdiingat.Senindankamiskarenaitupuasa.Kalaumuslimkalaudiapuasamengurangidemo.OrangJawamengingatnyagampang.Pokoknyasenindankamissidang.Ndalalahkena.6bulannonstop”
DirekturProduksiMayangkara.
Kasusinibenar-benarmenyedotperhatianmasyarakat,sehinggaberbagaimediamassa,baikcetakmaupunelektronik,berlomba-lombauntukmengeksposnya.MediacetaklokalangkontinyumenurunkanberitatentangkasusiniadalahRadarTulungAgung(GrupJawaPos)danSurya.Pemberitaanmerekayangintens inidiprotesolehparaterdakwasebagaicharacterassasination.
Radio sebagai salah satu bentuk media elektronik ternyata menjadi media yang aktifmenyuarakan perkembangan kasus ini. Radio Mayangkara sebelum berhembusnya isuKasdakosongsudahrajinmeyuarakanaspirasirakyatmelaluiprogramLanglangKotayangmerekapunya.Ketikakasuskorupsimulaimemasukiproseshukum,masyarakatsemakinrajin menyuarakan pendapatnya, bahkan ada pula yang menelpon untuk memberikaninformasiyangbergunabagiproseshukum,walaupuntidaksemuaketikadicekbenar.
Ketika sidang akan digelar mereka bernegoisasi dengan pihak PN dan Kejari agardiizinkanmeng-onair-kansetiapprosespesidanganyangdigelar.IdeinidilakukanuntukmengantisipasimembludaknyapengunjungpersidangankasuskorupsiterbesardiBlitarmengingat perhatian sangat besar dari masyarakat.. Mereka juga mengusulkan agarsidangrutindigelarsetiapSenin-Kamisdenganalasanuntukmengurangidemo(karenamuslimadayangberpuasa)danhari itumudahdiingat.KeinginanitudikabulkandanakhirnyasetiaphariSenin-Kamisselama6bulanmasyarakatdiseluruhpelosokBlitardapatmengikutisidangterhadaplimaterdakwakorupsikasusBlitar,tanpaharusdatangberduyun-duyunkepengadilan.
Aktor Pemicu Terkuaknya Kasus Korupsi Baru
”Mereka(aktorpendorong)sangatberartibuatkami,kamimerasadikontrol,diawasi.Jadikalaukamimacam-macamadayanglangsungmengingatkan.Kamitidakberani...”.
KepalaPNBlitar
Selama persidangan tersebut -antara bulan Mei sampai Oktober- muncul aktor baruyang menamakan diri Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi (KRPK). Elemen barupemberantasankorupsiinimengawaliaksinyadenganpenyebaranBAPKabagKeuangan
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran ��
padabulan Juli 2005ke seluruhpengurus anak cabang (PAC)PDIPKabupatenBlitar.Mereka menyoal adanya tebang pilih dalam proses hukum penanganan korupsi APBDKabupatenBlitar.Merekamensinyalir,pencabutanBAPmilikterdakwaKabagKeuanganterjadisetelahmasyarakatmengetahuibanyakpejabatdisebutikutmenerimauang.
BAGIAN IV: ANALISA
Ada Apa dengan Sistem Otoda?
Sistem Otonomi Daerah (Otoda) atau yang lebih popular dengan desentralisasi kerapdituding sebagai salah satu penyebab terjadinya kasus korupsi. Alih-alih memberikankebebasanPemdauntukmembangundaerah,otonomimalahmemicumakinbanyaknyapenyimpangan keuangan. Seperti pemahaman tentang UU No 22 tahun 1999 pasal 43hurufd,pasal44ayat(1),pasal48hurufbdanhurufdsertaPPNo105tahun2000padapasal2ayat(1)danpasal4telahditafsirkansebagaikebebasanpenuhKepaladaerahuntukmengeloladaerahnya.Padakenyataannya,kebijakanpemerintahdaerahyangmenyimpang,gagal menafsirkan aturan tentang otonomi daerah. Disamping itu legislatif juga gagalmenjalankan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap kebijakaan eksekutif. Bupatiseakan menjadi kekuatan tunggal yang berakibat pada pembuatan kebijakan yang tidakmenyejahterakanseluruhrakyattetapihanyamenguntungkankelompoknyasaja.
Di Blitar, hal ini terbukti dengan diterimanya tanpa revisi LPJ Bupati tahun anggaran2003.Padahalpada tahun itu terjadipembobolandanaAPBDyangditaksirmerugikannegara senilai Rp 30.060.318.225,-. Akibat pembobolan itu Pemkab sampai berhutangmilyaranrupiahkeKoperasiPrajaMuktiuntukmenutupikebutuhannya.KasusmantanKetuaDPRDperiode1999-2004yangsaat ini sedangmenjalaniproseshukumdengantuduhankorupsisenilaiRp1,125miliarjugamenjaditambahanbuktiadanyapermainandiluarprosedurantaraeksekutifdanlegislatif.
Politik Uang Sejak Pilkada
KorupsiAPBDKabupatenBlitar tak lepasdarikontroversipayunghukumpelaksanaanotonomidaerah.Calonkepaladaerahyangakanmajudalampilkadamembutuhkanbiayasangatbesaruntukmenggalangdukungan.Akibatnya,ketikadiaterpilihmenjadikepaladaerah, secara otomatis akan terlebih dahulu mengembalikan biaya politik yang sudahdikeluarkan.Yangcukupmenarikuntukdicermati jugaadalahfigurbupatiyangdikenalsebagaipolitisiulungdiBlitar.Diadikenalmemilikikecakapankomunikasipolitikdankekuatanlobilintaspartaipolitikhinggaberhasilmeraupdukungandariberbagaielemendalampemilihanbupatipadatahun2000.KemampuannyaitujugayangmengantarkannyamenjadibupatiBlitarperiode2001-2006.Sebagaiilustrasibisadibayangkanseorangelit
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
��
NUyangjugamantanKepalaDepagmenjadiBupatiBlitardiusungdaripartaiberbasisnasionalistulen.
Korupsi yang Sederhana
Sesungguhnyamodusoperandikorupsipejabatitusejakdulusamasaja,setalitigauang.Demikian pula kasus korupsi APBD Kabupaten Blitar tahun 2002-2004 tergolongkonvensionaldansederhana.
Adatigacarayangdilakukanparatersangkauntukmengambilkasdaerahsecaraillegal:Pertama adalahmengeluarkandanadarikasdaerahdenganpenerbitanSPMGkodeD.Total uang yang disedot dengan praktek ini mencapai Rp 68.338.385.125. PenerbitanSPMG kode D dilakukan dari tahun 2002-2004 atas permintaan bupati dengan dalihkeperluankegiatanbupati.BupatiseringmenyampaikanpermintaandanakepadaKabagKeuanganuntukkegiatan-kegiatannya.
Bersama dengan Kepala Kasda dan Kasubag Pembukuan, ia berembug. Keputusannya,bagiankeuangan akanmenyiasati denganmembuatSPMGkodeDyangdimaksudkansebagai SPMG PA (pengembalian ayat). SPMG PA adalah dana yang dikeluarkandari APBD bukan dari pos pasal pengeluaran, tetapi dikeluarkan dari ayat penerimaanberupapenerimaanatasDanaAlokasiUmum(DAU)yangakandigantidaripemasukanPendapatanAsliDaerah(PAD)ataudariDAU.
SPMG kode D juga dibuat untuk mencairkan dana APBD tanpa dilengkapi SuratKeteranganOtoritas(SKO)daribupatiatauSekdadanSuratPerintahPembayaran(SPP)daripenggunaanggaranPenerbitanSPMGkodeDdaninimenyalahiKepmendagriNo29tahun2002tentangPedomanPedomanPengurusan,PertanggungjawabandanPengawasanKeuanganDaerahsertaTataCaraPenyusunanAPBD,PelaksanaanTataUsahaKeuanganDaerahdanPenyusunanPerhitunganAPBD.
Cara kedua yang dipraktekkan para tersangka adalah dengan memindahbukukan danadarikasDaerahlangsungkerekeningpribadi.TotaldanayangberhasildipindahbukukansebesarRp5miliar.Caranya,KepalaKasdamentransferdanakerekeningpribadikabagkeuangansebanyak2Milyardan3MilyaryanglaindidapatolehKabagKeuangandenganmelakukankliringdariBankJatimkerekeningsalahsatustafBagianKeuangan.
Sedangkan cara ketiga adalah pengeluaran dana dari kas daerah yang disimpan dalambentukdepositodangiro.Caranya,paratersangkamemanipulasisisaAPBDtahun2002sebesar Rp 24 miliar. Untuk manipulasi sisa anggaran, pada Nopember 2002 tersangkaBupati memerintahkan Kabag Keuangan agar mengatur sisa lebih perhitungan APBDhanyasekitarRp4miliarsaja.PerintahitusegeraditindaklanjutiKabagKeuangandenganmeminta staf bagian keuangan mengatur/menyesuaikan dengan cara menghilangkan/
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran ��
menghapusdana sebesarRp27miliardari sisaAPBD2002.Lalu,dana sebesarRp27miliardipindahbukukankerekeningKrisantosebesarRp24miliar.Sisanya,sebesarRp3miliardimasukkankeKasdaDAU.DalamlaporankeuangandanaRp27miliarinidisiasatidengancaramembebankanpadapospengeluaranpadamasing-masingunitkerjaPemkabBlitar.
Koalisi Tujuan
HampirsemuaaktordalamkasusBlitarmelakukankoalisi.Entahitukoalisikecilsepertiyangdilakukankelompok7kadesdanTim11ataukoalisi yang terdiridariorganisasi-organisasiyagtelahmempuyaibasismassasebelumnyadanmemakainamaresmi,sepertiyang dilakukan oleh SOMASI dan KRPK. Selain itu ada pula beberapa NGO yangmelakukan aksi dengan membawa identitasnya masing-masing misalnya, aliansi gurudalamFKGPRdanaliansiperempuandalamKPI.
Tiap-tiapaktordalamkasusinimelakukankebanyakanmelakukanaksi-aksinyasendiri-sendiri.Walaupunadajugaaksi-aksiyangdilakukanbersama-samasepertiyangdilakukanSOMASI.KoalisiNGOinitermasukaktoryanggiatmelakukankoordinasidenganaktorlain, baik itu NGO-NGO lain, Kelompok 7 Kades bahkan mereka juga berkoordinasidenganTim11sebagaisumber informasi.Intinya,paraaktordalamkasus inimeskipunmereka seperti terlihat berjalan sendiri, namun sebenarnya mereka tetap saling berbagiinformasi.
Mengapahaltersebutbisaterjadi?Halinidikarenakanadasatutujuanyanghendakmerekaperjuangkanyaitupenyelesaiankasusinihinggatuntas.Jadi,meskipunterkadangmasing-masingaktormembawaagendanyasendiri,sepertiparaguruyangmemintapembayarangajimereka,tapimisiuntukmendorongkasusinitetapada.Maka,bisadikatakanbahwakoalisidalamsebuahgerakanantikorupsibukanhanyasebuahnamayangdikhawatirkanhanyabeberapaorangyangbekerja.Koalisibisa jugadiartikan salingberkoordinasidanberkonsolidasiuntuktetappadatujuanyangdinginkan.
Ketikakoalisisepertiiniyangterbentukmaka,setiaporangbisamengambilperanmasing-masing. Tidak perlu semua aktor menghabiskan energinya untuk mengawal kasus inidariawalhinggaakhir.MisalnyaKelompok7kadeshanyaberperansampaipenyidikan,SOMASIhanyaberperanhinggapengadilanberakhirdanKRPKmulaiberperanketikapengadilan sudah dimulai dan pasca vonis. Dengan begitu akan terjadi kesinambungandalam pengawalan kasus dan energi yang dipunyai bisa digunakan untuk membongkarkasus-kasus korupsi lainnya. Berikut kita lihat tabel peran masing-masing aktor dalamkasusBlitar.
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
100
TABEL PROFIL AKTOR DAN AKSI
Nama Aktor Profile AktorAksi
SebelumPenyidikan
PadaProses Hukum Paska Vonis
Tim11
Kelompok7Kades
SOMASI
SolidaritasUmatBeragamaAntiKorupsi,PMBK(BEMBlitar),FKGPR(Guru),FBK(Timsukses
Terdiridaripejabat-pejabatdilingkunganPemkabBlitaryangkecewadengankebijakanBupati.BaikparakepalaDinasmaupunkepalabagian.
Terdiridari7Kadesyaitu:Jambewangi,Popoh,Ploso,Kemloko,Mbacan,Slorok,danSumberUrip.Beranggotakan:SitasDesa,LAKPESDAMNU,BCW,BEMBlitar,KawuloGusti,IPNU,Lebah,ForumBlitar,HCW,Forumwarga16Kecamatan,PMB.
AliansiSOMASIdenganelemenormaskeagamaandiBlitar
• Mengumpulkan informasi daristafbagian keuangan tentang manipulasi besar-besaran keuangan Pemkab.• Menyebarluas- kaninformasi kepadaelemen masyarakat.MelaporkandugaankorupsikeKejagung.
• Aksimassa• Mogokmakan• Menggalang dukungan
-
MenjadisumberinformasibagiKejaksaan
MembantumenyediakandatauntukprosespenyelidikandanpenyidikanolehKejaksaan.•Diskusirutin (capacitybuilding)•Seminar•Menggalang dukungankeorgan gerakananti korupsidiluar Blitar•Membantu Kejaksaandengan memberikan informasiuntuk penyidikan•Monitoring peradilan•Aksimassa, monitoring peradilan
-
-
Melakukankaderisasidenganmelakukanpendidikanpenyadarandikelompok-kelompokmasyarakatdampingan
-
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran 101
Aparat Hukum : Komitmen, Dukungan Masyarakat dan 100 Hari SBY.
”Mereka(aktorpendorong)sangatberartibuatkami,kamimerasadikontrol,diawasi.Jadikalaukamimacam-macamadayanglangsungmengingatkan.Kamitidakberani...”
KepalaPNBlitar.
KinerjaAparatHukumdiBlitardapatdiacungi jempol. Jikadianalisaadatigahalyangmerupakankuncikeberhasilanaparathukumdalammengungkapkasuskorupsi97Miniyaitu:Komitmen,DukunganMasyarakatdan100HariSBY.
Nama Aktor Profile AktorAksi
SebelumPenyidikan
PadaProses Hukum Paska Vonis
BupatiBaru),KPI(KoalisiPerempuan),GPIKRPK
KPICabangBlitar
GPI
Beanggotakan:SolidaritasMasyarakatSelopuro(SMS),SerikatRakyatMiskinKota(SRMK),BarisanIntelektualPejuangDemokrasi,SerikatTaniNasional(STN),ForumPeduliLingkungan(FPL),ForumKomunikasiPeduli(FKP)
KoalisiPerempuanIndonesiaCab.Blitar,ormasperempuanyangconcerndenganpendampinganperempuandanadvokasikebijakan.DisinyalirdibentukuntukkepentinganPilkadaolehsalahsatucalondariunsurnonPemkab
-
-
-
•PenyebaranBAP.•Aksimassa•Diskusi
•Monitoring peradilan
•Aksimassa
•Aksimassa•Kaderisasi dengan membentuk KRPKdi kecamatandan desa-desa.•Laporanke KPKtentang mafiaperadilan padaproses hukumkorupsi APBD-
•Narasumberdi Radio
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
10�
Sejak awal kejaksaan dan pengadilan berkomitmen untuk tetap fokus menuntaskankasusinisesuaiaturanhukumyangada.Selamapenyelidikan,kejaksaanmenegaskandiriuntuk tidak peduli dengan wilayah politis yang melingkupi kasus dan besarnya jumlahuang.Kejaksaanberusahamemaksimalkandiriuntukmenuntaskankasus,murnisebagaiperbuatan melawan hukum saja. Mereka tidak mau pekerjaan mereka dipengaruhi olehunsur-unsurpolitis karenakasus ini terjadi beberapabulan sebelumPilkada.Walaupun,denganlepasnyaWakilBupati(sekarangbupatiBlitar)sebagianmasyarakatmasihmenilaijikaaparathukumtidaksepenuhnyaindependen.
Selanjutnyaadalahperhatiandandukunganmasyarakatyangbesarpadakasusini.Berkali-kaliterjadiaksiyangmendesakagaraparatbersungguh-sungguhdalampenyelesaiankasusini.Desakanitujugadisertaipartisipasiaktifmasyarakatdalammembantuaparathukummenyediakan dokumen dan data yang diperlukan. Kejari mengatakan bahwa SOMASIdanbeberapaNGOlainaktifmemberikandata-datayangmerekaberikan.Sebagiandatalainmerekadapatdaripihakeksekutifyangmereka rahasiakannamanya (kemungkinanbesarTim11).TakkalahmenariknyamasyarakatBlitarsendiriikutberpartisipasidalampenyediaandata-datauntukkeperluanpenyidikan.”....yangjelasmasyarakatpendorongnyamemberikaninformasiuntukitu.Adayangdatang,adayangmelaluisurat.Banyakmasyarakatyang....“Pak,disanaadarumahnyaini...disanaadamobilnyaini...ini...”Itumasyarakatyangmemberikan”terangKepalaKejariBlitar
HalyangjugatakbisadipungkiribahwamencuatnyakasuskorupsidanaAPBDkab.Blitarinibertepatandengan100hariSBY-JKyangsalahsatuagendanyapemberantasankorupsi.Kasusinipraktismendapatperhatianyangcukupbesardaripusat.Selainitu,aparathukumjugaterpacuuntukmemperlihatkankinerjanyayangterbaik.Pengaruh100hariSBYinimenurut salah satu terdakwa adalah hal yang menyebabkan intensnya penyidikan atasdirinya,”Padasaatsayadisidikitukanmasih100hariSBY,padasaatitusuasanakejaksaanmasihsuasanatransisi”
SOMASI dan KRPKAdaduaaktoryangberkoalisidanmemilikianggotayangcukupbesardanbasisyangkuat.Yangpertama adalahSOMASI yangmengungkapkasus ini sejak awal. StrategiSOMASIadalahaktifmenjalinkerjasamadenganaktorlain,jugadenganaparathukum.DukunganSOMASIsaatpenyidikandiakuiolehaparatsangatmembantumerekaselamamasapenyidikan.
KRPKsendiribarumemulaiaksinyasaatpengadilantelahberjalan.Merekamengusungisuadanyatebangpilihdalamprosespenyidikan.Merekacenderungmengandalkankekuatanmassadanbersikapfrontal terhadapaparathukum.KRPKmengakuikalaumerekalahyangmenyebarkanberkasmilikterdakwaKabagKeuangansetelahmassamerekaberhasil
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran 10�
mendesak kejaksaan untuk memberikan BAP itu. Menurut mereka aksi ini merekalakukankarena setelahmelihatauditBPKadaorang-orangyang ikutberperandalampenandatanganan SPMG namun mereka tidak diproses oleh aparat hukum.Ternyataaparat hukum baik Kejari maupun PN tidak menyukai aksi ini karena dianggapmengganggukinerjamerekadanmerongrongkewibawaanKejari.
Walaupuntidakbisadikatakanbermusuhan,hubunganKRPKdanSOMASIcenderungtidakharmonis.Penyebabnyaadalahkecurigaanmasing-masingpihakbahwapihaklainadaorangyangmenunggangidaribelakang.Untungnyaketeganganini tidakmerusakiklimpemberantasankorupsidiBlitar,walaupundampaknyatidakadanyakerjasamaantaraktoryangseharusnyabisasalingmenguatkan.Haliniamatdisayangkan,mengingatbasismassayangkuatdankomitmenmerekayangcukuptinggiuntukpenuntasankasusini.
Media Massa Ambil Bagian
”Mediabersamarakyatdalamartiyangbenar,bukanhanyanitipinformasi.Kalaunitipinformasibisaditambahisamapenyiarnyatapikalaupendengarsendiriyangmelaporkankecurian,perampokan,adakorupsi,adatabraklari,kanmerekasendirisebagaibagiandarifungsipengawasanitu”
DirekturProduksiMayangkara
Media massa menjadi salah satu kunci keberhasilan pengungkapan kasus di Madiun.Program Langlang Kota yang dimiliki radio Mayangkara adalah contohnya. Rupanyakeberhasilan Mayangkara mulai diikuti radio lainnya. Radio Persada mengadakan acarayangserupayangmerekanamakan”LempungDumas”.
Melaluiprosespatisipasiaktifmasyarakatituadaduahalyangdidapatsebuahmediamassa,yangpertamaratingatauoplahyang tinggi.Dampak lain secara tidak langsungmerekatelahmelakukanpenyadarantentangburuknyakorupsibagimasyarakat.
Pemberitaan yang intensolehmedia lokal,misalnyaRadarTulungAgung (RaTu) yangselalu meng-up date informasi akan mempermudah proses transformasi informasi danjugatransparansiproseshukumyangtengahdilaksanakan.Bahkan,menurutsalahseorangwartawanRaTuperhatianmasyarakatyangbegitubesarpadakasusinibisameminimalisiradanyapraktikpenyuapan.
Ditangkapinya Koruptor Lain
Saat ini, tercatatada5kasuskorupsi sedangdiprosesdikejaksaandankepolisian,yaknikasuskorupsiRp1,125miliardengantersangkautamamantanKetuaDPRD1999-2004danmantanSekdaSoebiantoroyangdidugakuatterlibatdalamkorupsidanaAPBD97M. Juga ada dugaan korupsi 45 anggota DPRD Kabupaten Blitar periode 1999-2004,
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
10�
korupsidanaP3DK,korupsipembeliantanahdiDesaJambewangi,dandugaankorupsidanasertifikasitanah.
Bupati jugamenerbitkanSuratKeputusanBupatinomor1 tahun2005 tanggal1April2005yangmengaturproyekdiKabupatenBlitar.SalahsatunyamenerangkanbahwasetiapnilaiproyekdiatasRp500 jutadipotonguntukbiayaadministrasiumum,keuangandsbsebesar7persen.NilaiproyekantaraRp500jutasampaiRp1milyardipotong6persen,dannilaiproyekdiatasRp1milyardipotong5persen.
BAGIAN V: KESIMPULAN
Dimana Fungsi Pengawasan?
”Contohsederhanadidalampengelolaankeuangandaerah.DidalamnyajelasdisebutkanadalahkeuangandaerahsahbilatelahdiLPJkandipertanggungjawabkankepadaDPRD.Otomatisseluruhkepala-kepaladaerahituwalaupunadaPPdsb,utamanyabagaimanalaporanitubisaditerima”
TerdakwaBupatiBlitar
SungguhmengherankanbisaterjadikorupsiyangsedemikianbesardiBlitardankorupsiituterjadiselamatigatahuntanpaterciumsebelumnya.BukankahadaBawasda,BPKPdanBPK?BukankahBupatisetiaptahunnyamemberikanLPJkepadaDPR?JawabannyaadalahmekanismepengawasanyangtelahditetapkanolehUndang-Undangtidakberjalan.
Bawasdaselamainiditempatkandalamposisiserbasulitkarenayangmerekaawasiadalahorangposisinyaadadiatasmereka.Dalamkasusinibupatibahkantelah”mematikan”fungsiBawasdadenganmewanti-wantiagarBawasdatidakmemeriksabagianKeuangandanKasDaerah.SedangkanBPKdanBPKPselamainihanyabersifatoncallsaja,jadimerekatidakakanmengauditkeuangansuatukotaataukabupatenjikatidakdipanggil.Jadi,walaupunmempunyaikedudukanlebihtinggidaripadaBawasda,pengawasanyangdilakukanolehkedualembagaitukurangefektif.
BagaimanadenganDPRD?MemangseharusnyadalamkasusiniDPRDyangmemeriksaLPJBupatisetiaptahunbisamengendusadanyakorupsiyangsedemikianbesar.Sayangnya,adakecenderunganLPJBupatimalahdijadikansebagaibargainpolitik.SepertipendapatBupatiBlitardiatasbahwaKepalaDaerahsaatitutidakmemikirkanbahwayangmerekalakukansudahsesuaidenganperaturanapatidaktetapibagaimanaLPJmerekaditerima.Dalamkasus initerbukti,bahwaKetuaDPRDPeriode1999-2004akhirnya jugadiusutkarenamendapatjatah”kuekorupsi”ini.
Seharusnyamemangadakomponenlainyangbisamelakukantugasini,yaitumasyarakat.Namun, disayangkan bahwa saat itu belum ada mekanisme dimana masyarakat bisa
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran 10�
melakukanpengawasanterhadapkeuangandaerah.Setidaknya,merekabisajugamengkritisiLPJBupatiyangdiberikansetiaptahun.MasyarakatmulaisadardengansendirinyabahwakorupsitelahterjadisaatbanyakproyekpembangunanyangtersendatdiBlitar.
Jadi,sebenarnyabagaimanakahpengawasanyangideal?Yangpasti,bagaimanapunbentukpengawasan sudah seharusnya masyarakat dilibatkan, misalnya dengan membuat Perdayangmengaturtentangtranparansidanpartisipasipublik.
Lebih Dari Sekadar Moral untuk Mengungkap Korupsi
Ada banyak faktor yang mampu membuat suatus kasus korupsi terkuak. Faktor yangmendorongkeberhasilankasusBlitar,antaralain:
Faktor pertama adalah kesadaran masyarakat tentang korupsi dan bagaimana merekamampu berpartisipasi dalam pemberantasannya. Ketika menyebutkan aktor pendorongdalam kasus Blitar, maka yang terbayang bukan hanya sekumpulan NGO, namun didalamnya benar-benar ada masyarakat yang mampu menyuarakan kepentingan merekasendiri,Kelompok7Kadesmisalnyaatauorang-orangyangaktifmeneleponkejariuntukmembantupenyelidikan.
Faktorkeduajugastrategimerekadalam”mengepungkasus”.AdaKelompok7Kadesyanglangsung ke Kejagung, ICW, Media Nasional bahkan mereka langsung menemui SBYuntuk mengadukan kasus ini.Sedangkan di tingkat lokal SOMASI bersama beberapaNGOlainaktifmelakukantekanankepadapihakKejariagarsegeramengusutkasusini.Belumlagisejumlahmediayanggencarmemberitakankasusiniterus-menerus.
Faktor ketiga yang menentukan adalah kerjasama yang baik antara aparat dan aktorpendorongyangdiakuiolehAparatHukumamatmembantukinerjamerekadalamprosespenyidikan.Kerjasamainijugaditunjangdenganaparatyangcukupkooperatifdanterbukapadamasyarakat.
Faktor terakhiradalahmedia.MediadiBlitar telahmampuberperansebagaipenyampaiinformasiapayangterjadidiBlitarpadamasyarakatdansebaliknyamerekajugamampumenjadipenyampaisuaramasyarakatpadapemerintah.Selainitu,Mayangkarajugatelahmembukapintutranparansipengadilanpadapublikdengansiaranpengadilanyangberhasildilakukannya.
Jadi suatu kasus korupsi memerlukan peran serta banyak pihak sekaligus, bukan hanyasebagian. Tanpa kerjasama antar beberapa elemen masyarakat, mustahil kasus korupsimamputersibak.Mengapa?Sepertikitatahu,uangmasihdianggapsebagaisuatupenentukekuasaandinegeriini.Dibutuhkanorang-orangdalamjumlahbesar,dengankeberanian
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
10�
lebihdantekadbulatdemimenyibakkasusyangbermotifkanuang.Bukansekadarmoral,melainkanjugaspiritdanperjuanganyangluarbiasa.
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran 10�
KOALISI YANG RAPUH(Studi Kasus Korupsi Yayasan Bestari di Kab. Pontianak)
Peneliti:DemanHuri
“Yayasan Bestari Gate adalah korupsi berjamaah, itukan korupsi perorangan udah umum, dankebetulan itu terjadi di Mempawah yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif kalau kita lihatsepertiitu.”
PemangkuAdat
BAGIAN I: RINGKASAN
Sejumlah pejabat kabupaten Pontianak sepakat membentuk Yayasan Bestari yangbertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota DPRD yang dinilai harusdiperhatikan. Diputuskan, eksekutif menganggarkan pos anggaran Unit OrganisasiSekda,padaposanggaranbantuanuntukYayasanBestaripadabantuanpertamasebesarRp1,137.500.000.
Yayasan Bestari didirikan pada tahun 1998 dengan tujuan meningkatkan penghasilananggota DPRD yang waktu itu dinilai terlalu kecil. Bupati kembali mencairkan danatambahanbagiYayasanBestarisejumlah1,7MyangdicairkanduakalipadabulanAprildanAgustus.
Namun sekelompok kontraktor yang tidak puas karena proyek tender yang dikuasaiolehparaanggotaDPRDselama ini,mendapatdokumenAPBDdanmelihatadanyapenyimpangandalamAPBD.DugaanadanyapenyimpanganitusemakinkuatdengandidapatnyatandatanganparaanggotaDPRDkab.PontianaksebagaibuktimerekatelahmenerimauangdariYayasanBestari.KasustersebutdilaporkankeharianPontianakPostyangsegeramemuatnya.
Pemuatan tersebut langsung menarik perhatian masyarakat. Tokoh masyarakat danOrmasKab.PontianakmulaimendesakagarKejarisegeramengungkapkorupsiYayasanBestariyangmelibatkanseluruhanggotaDPRDdaneksekutif,mediameliputsecaraluas.Sedikitnya,ada37organisasimasyarakat,tokohmasyarakat,pengacara,danakademisiyangikutberperandalammendorongdanmengawalproseshukumYayasanBestari,termasuk16 NGO tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Kabupaten Pontianak.DukunganjugadatangdariKesultananMempawahyangmelakukanlobihinggaketingkatNasional.Prosespenyidikandanpenyusunandakwaanmemakanwaktusekitar10,5bulan.
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
10�
SidangpertamauntukberkaspertamakasusYayasanBestaridimulaipadaAgustus2004.JPUmembagidakwaandalamduaberkasyaitu2orangpengurusyayasandan3orangpimpinan DPRD. Untuk kedua pengurus Yayasan, JPU menuntut hukuman 2 tahunpenjara dan denda 50 juta subsidair 4 bulan kurungan, sedangkan bagi 3 pimpinanDPRDkab.PontianakJPUmenuntutmerekadenganhukuman2tahunpenjaradenda50juta(subsidair4bulankurungan)danmembayaruangpengganti2,837Mditanggungbersama-sama(ataudiganti6bulankurungan)
Sidanginiberlangsungselama9bulansidang.Padatanggal21April2005,duaterdakwapengurusYayasanBestaridivonisbebas.Tigaterdakwalain,yaitudariunsurpimpinanDPRD di Vonis Bebas pula pada tanggal 12 Mei 2005. Pada tanggal 6 Juni 2005,KejaksaanNegeriMempawahmembuatmemoriKasasiyangdisampaikankepadaketuaMahkamahAgungRepublik Indonesia, namunkasasi itu sampai sekarangbelumadajawabandariMA.
BAGIAN II: LOCAL CONTEXT
Kabupaten Pontianak adalah salah satu dari daerah Kabupaten yang ada di ProvinsiKalimantanBarat.KabupateniniberibukotadiMempawah.SecaraadministratifKabupatenPontianakpadatahun2004berbatasandengandisebelahUtaraKabupatenBengkayang,sebelahSelatanKabupatenKetapangdisebelahBaratLautNatunasdandisebelahTimurKabupatenLandakdanmemiliki14kecamatan.
KabupatenPontinakterletakkuranglebih60kmdariKotaPontianakdandapatdiaksesdengan jalan darat kurang lebih satu setengah jam. Dari satu kecamatan ke kecamatanlain juga sudah bisa ditempuh dengan sarana transportasi yang sudah baik, kecuali adabeberapa kecamatan yang harus ditempuh dengan menggunakan transportasi air. IbukotaMempawahrelatifsepidanbanyakpegawaipemerintahantinggaldikotaPontianak.Denyutnadiperekonomiankabupateninisebagianbesarditunjangolehhasilhutandanpengolahannyasertaperkebunansepertikaretdankelapasawit.
PendudukKabPontianaksebagianbesaradalahberasaldarietnisMelayu-BugisdanDayakdisusulolehetnislainsepertiCinadanMadura.GolkarselalumenjadiPartaipemenangPemiludidaerahinidisusulolehPDI-P.Partai-partaiberasaskanIslammenjadipilihanberikutnya mengingat penduduk kab. Pontianak yang sebagian besar adalah muslim.Selama ini sering terjadi letupan-letupan kecil di kab. Pontianak yang disebabkan tarikulur kepentingan tentang dari etnis mana yang akan menjadi pemegang kekuasaan diMempawah baik itu di Legislatif maupun Eksekutif. Bahkan pada tahun 1999 terjadipembakarangedungkantorDPRDdiMempawahyangdikarenakansalahsatuetnistidakpuasdenganhasilpemilihanBupatiyangdilakukanDPRD.Untungnya,masyarakatmasih
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran 10�
mampubersikaparifuntuk tidakmelanjutkankonflikantaretnis itumenjadi lebih luassepertiyangterjadidibeberapadaerahlaindiKalimantan.
BAGIAN III : KRONOLOGI
“Latarbelakangynyakamimaumenegakkanhukum,yangbersalah,tetapbersalahdanharusadakepastianhukum.TapinyatanyasekaranginisebagianorangsudahmundursebabkasuskorupsiYB,YBituyangmelakukankorupsi45orang,tetapiyangdiputuskanolehpengadilanhanya5orang,sementarasatuorangmeninggal.Disinidimanaletakkeadilannya?” TokohMasyarakat
LATAR BELAKANG
YayasanBestaridibentukatassarananggotaDPRDProvinsiKalbar,JimmyIbrahimyangjuga Pemangku (Sultan) Kerajaan Mempawah. Tujuan pembentukannya adalah untukmeningkatkankesejahteraananggotaDPRDKab.PontianakberdasarkanrendahnyagajianggotaDewansaatitu.UsulituditerimadanYayasanituakhirnyadibentukdandisahkanmelaluiaktenotarisNo.25/98.Padatahun2003,KetuaDPRDKabupatenPontianakdenganSKKetuaDPRDNomor:1703/31A/DPRD/2002tanggal31Januari2002menunjukduapengurusbaruuntukYayasanBestari.
Bulan September 2003, terjadi pertemuan di restoran Fajar Pontianak atas permintaananggotaDewanyangdihadiriolehpimpinanDPRD,ketuadananggotadari6fraksi,ketuapanitia anggaran, bupati dan sekretaris Panitia Anggaran Eksekutif.Topik pembicaraanadalah permohonan DPRD tentang peningkatan kesejahteraan mereka yang harusdiperhatikan. Pertemuan dilanjutkan 3 minggu kemudian di ruangan Bupati dengantopikpembicaraanyang sama.BupatimengatakanbahwapermohonanDPRDituakandipertimbangkan.
PanitiaAnggaranLegislatifdanEksekutifdalamsidangparipurnaanggaranmembahastentang bantuan untuk Yayasan Bestari dalam APBD tahun anggaran 2003. MakakemudiandisahkanlanAPBDkabPontianaktahun2003yangdidalamnyamemuatpulaposbantuanuntukYayasanBestaridiUnitOrganisasiSekdasebesarRP.1.137.500.000,-.Padatanggal11Maret2004PengurusYayasanmenandatanganikwitansipencairandanauntuk Yayasan Bestari yang berasal dari APBD TA 2003 melalui pos Sekda sejumlahRp.1.137.500.00DanatersebuttidakdisetorkankeKasYayasanmelainkandibagikandandiserahkan kepada 45 anggota DPRD.Tiga Pimpinan DPRD memerintahkan kepadaKetuadanWakilBendaharaYayasanBestariyangjugaanggotaDPRDuntukmencairkandanabantuanYayasanBestariIdanlangsungdibagi-bagikankepadapimpinandananggotaDPRDyangberjumlah45orang.Rincianpembagianuang:ketua30juta,wakilketua27,5jutadananggota25juta.
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
110
PadabulanMaretdalamyangpertemuandiruangBupatidihadiriolehPimpinanDPRD,Ketuadananggotadari6fraksidiDPRD,KetuaPanitiaAnggaranDPRD,Bupati,Ketuadan Sekretaris Panitia Anggaran Eksekutif, disepakati tambahan bantuan dana untukYayasan Bestari sebesar Rp 1.700.000. 000. Panitia Anggaran Legislatif dan EksekutifmembahasdalamsidangparipurnaanggarantentangbantuanuntukYayasanBestaridalamAPBD tahun anggaran 2003 dan penambahan itu akhirnya dipenuhi dalam perubahanAPBDkab.Pontianak.Uangitudicairkanduakaliyaitupadatanggal17April2004sebesarRp562.500.000danpadatanggal6Agustus2004sebesarRp1.137.500.000,-,kesemuanyalangsungdibagikanpadake45 anggotaDPR.Sebagai catatan, setiappenerimaanuangolehanggotaDPRDmerekamenandatanganikwitansipenerimaannya.
Pengungkapan dan Pelaporan
“Oranguntukmelakukankorupsimakinpintar,sekarangmodusnyabermacam-macam,yangjelasdarimulaiperencanaananggaransampaikepenggunaananggaransaratdengankorupsi.” JaksaPenuntutUmum
Sekelompok kontraktor lokal mengendus ketidakberesan pada sejumlah proyekpembangunan yangdibiayai dariAPBD2003.DPRD membantahketerlibatanmerekadalampengurusanproyekpembangunanyangdibiayaidariAPBD2003itu.ParakontraktoritukemudianmendapatdokumenAPBDdanmelihatadanyakejanggalantentangYayasanBestari.MerekamulaimencariketerangantentangYayasanBestarisampaiakhirnyamerekamendapatdokumenpenandatangananpenerimaandanaYayasanBestariolehparaanggotaDPRDKab.Pontianak.DokumenitudidapatdarisalahsatukontraktoryangjugaputrapengurusYayasanBestariyangsudahmeninggal.
DokumenitudidapatpadabulanOktober2004danparakontraktoritumemberikannyapadaFrontPembelaKedaulatanRakyat(FPRKP),salahsatuNGOyangadadiPontianakWacana tentangadanyakorupsi yangdilakukanolehparaanggotaDPRDmulai tersiardan berkembang di masyarakat dan banyak pihak yang mulai concern pada isu initerutamabagiNGO-NGOdantokohmasyarakatbaikituyangadadiPontianakmaupunMempawah.BeberapaNGOdantokohmasyarakatpadatanggal15OktoberbersepakatuntukmembentukForumKomunikasiMasyarakatKabupatenPontianak(FKMKP)untukmengawalprosesini.
Pelaporan mulaidilakukanolehmasyarakatkeKejari.Laporanpertamadari seseorangyangmenurutkabarmasihsalahsatuanggotakelompokkontraktor,namuntidakdiketahuinamanya.SedanglaporanyanglaindatangdaribeberapaNGOtermasukFKMKP.Namun,menurutKejariMempawahsebelumlaporan-laporanitudatangmerekasebenarnyasudahmulaimenyelidikikasusini.Tentangdarimanainformasitentangkasusinidatang,Kejaritidakbersediamenerangkanhaltersebut.
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran 111
Tanggal20Oktober,KetuaFPRKPmemberikaninformasitentangkasuskorupsiYayasanBestarikeharianPontianakPost.InformasiitukemudiandimuatdiPontinakPostbahwaYayasan Bestari Kabupaten Pontianak disinyalir telah menerima dana sebesar Rp 1,7miliar, padahal yayasan tersebut sudah lama tidak aktif, namun bisa mendapatkan danadaripemerintahmiliaranrupiah.PemberitaanPontinakPostinilahyangmenjadititikawalpemicuperhatianmasyarakatKalbarsecaraluaspadakasusini.
“Modusnyaanggotadewanmembuatyayasan.Yangnamanyayayasanitukanberfungsiuntukkerja-kerjasosial,tetapiinidananyauntukanggotaDewansendiri,merekabagi-bagidanasebesar2,5milyar,danayangdigunakanadalahberasaldariAPBDkabupatenPontianak,Padahaldewankansudah dapat gaji dan tunjangan, mengapa anggota Dewan menggunakan dana yayasan hanyauntukkepentinganpribadimereka,inisalahbesar.”
DirekturLPSAIR
Setelah pemberitaan di Pontianak Post itu, Sembilan tokoh pemuda mengadakan aksikegedungDPRDKab.Pontianakyangsedangmengadakanparipurna,merekamendobrakgedungDewandanmenyandraanggotaDewanyangberadadi ruangsidang,kemudianmereka menuntut anggota Dewan mengakui penggunaan Dana APBD untuk YayasanBestari.AnggotaDewandi”sandra”olehdemonstrandandukunganmasyakatMempawahmakinbanyakdihalamanGedungDewan.KesembilanitusebenarnyatelahditangkaptapidibebaskanlagikarenaPolisidanKejaksaanberjanjiakanmenyelesaikankasusinisecarahukum.
Akhir bulan Oktober desakan masyarakat agar kasus ini segera diusut semakin kuat.Beberapa tokohmasyarakatdanNGOmendesakagarkejaksaansegeramengusutkasusini.KeesokanharinyabeberapaormasIslamjugamendatangiKejariMempawahmenuntutproseshukumsesegeramungkinataskasusYayasanBestari.
Dalam kurun waktu 10 bulan sejak pelaporan kasus pertama kali berbagai diskusi jugadigelar dengan topik utama tentang kasus korupsi Yayasan Bestari baik oleh kalanganNGOmaupunAkademisi,misaldiskusi-diskusiyangdilakukanolehLPSAIRbekerjasamadenganUNTAN.Aksi-aksilainjugadilaksanakanuntukmeningkatkandukunganrakyatseperti penyebaran dokumen tanda tangan anggota DPRD sebagai bukti penerimaandanaYayasanBestari di sudut-sudut kotaMempawah sampai diselenggarakannya rapatakbar masyarakat Mempawah di kantor Bupati yang dihadiri kurang lebih 1000 orangyangmenggelarorasi-orasidukunganterhadappemberantasankasuskorupsidiPontianak.LobiketingkatNasionalpundilakukan.BeberapautusandariFKMKPmendatangikantorKejagungdanKementrianDalamNegeriuntukmencaridukunganterhadappenyelesaiankasusini.
PadabulanApril2004Pemilulegislatifdigelar.Berkali-kalimasyarakatdihimbauuntuktidakmemilihparapolitisiyangsedangdiprosessehubungandengankasusYayasanBestari,
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
11�
baikmelaluiopiniMediajugahimbauan-himbauanlangsungyangdilakukanolehbeberapaNGO terutama GEMAWAN yang cukup mempunyai basis yang kuat di Mempawah.Namun sayangnyahimbauan itukurangmendapat respondarimasyarakat, buktinya16anggotaDPRD1999-2004terpilihlagisebagaianggotaDPRDkab.Mempawah.
Prosespenyidikanberlangsungselama6bulandanpadatanggal24April2004,kejaksaanakhirnyamenetapkan5orangterdakwakasuskorupsiYayasanBestari,yaituberkaspertamadua orang pengurus Yayasan Bestari dan berkas kedua adalah ketiga pucuk pimpinanDPRDkab.PontianakyaituKetuaDPRDdan2orangwakilnya(wakilDPRDdariunsurTNI/POLRItidakdimasukkansebagaiterdakwa).
Terseretnya Muatan SARA dan Politik
“SayademokegedungDewan,namunsetelahkekejaksaansayatidakikutdanteman-temansayamenarikdiri,karenasudahbanyakmuatan-muatanpolitikdankepentinganpribadi.”
KetuaForumKepalaDesa
Sidang ditunda selama 4 bulan. Penyebabnya, pada bulan Juni terjadi gejolak dalammasyarakatMempawahyangdikarenakansentimenetnis.SebagianbesaraktorpendorongadalahmerekayangberasaldarietnisMelayudanbeberapaterdakwaadalahmerekayangberasal dari etnis Dayak, hal ini memicu kemarahan dari etnis Dayak. Ada peristiwadimanaseorangtokohpemudaMelayudiculikolehbeberapawargaDayakpedalaman.Untungpolisisempatbertindak,karenahampirsajaterjadibentrokanantaretniskarenakejadianitu.
Tahun1999,pernahterjadiketeganganantarawargaMelayudanDayak.BahkanpadasaatitusempatterjadipembakarankantorDPRDMempawah.Polisitakutkejadianiniterulanglagi.
Ada jugaduamomenpolitikpentingyangberlangsungketikakasus inibergulir.YangpertamaadalahPemiluLegislatifyangpadaApril2004danPilkadayangdilaksanakanpadaJuni2005.Parapendukungpihak-pihakyangdidugaterlibatdalamkasuskorupsiYayasanBestarimenyatakanbahwakasusiniadalahupayalawan-lawanpolitikmerekauntuk menjatuhkan anggota DPRD dan Bupati yang akan mencalonkan kembalidalamPemiludanPilkada.Adayangberpendapatbahwakasus inihanyalahlemparandariorang-orangyangtidaksukadenganbilaanggotaDPRDdanBupatiyangsedangmenjabatterpilihkembali.
Selamaprosespenyidikandanmenunggupelaksanaansidangrupanyamasyarakatmenilaikalauproseshukumberjalanamatlambatdankurangtransparan.Berkali-kalijugaNGO-NGOsepertiGemawan,beberapaormasIslam,KontakRakyatBorneomaupunFKMKP
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran 11�
berkali-kali mengunjungi Kejari untuk menanyakan perkembangan penyidikan danmendesakagarkasusinisegeradituntaskan.
KetikamengetahuibahwatidaksemuaanggotaDPRDditetapkansebagaiterdakwa,banyakprotesyangmunculagarKejaritidaktebangpilihdalamproseshukumyangberlangsungdanmenyeretsemuapelakuyangadatermasukeksekutif.KejarimengelakbahwamerekaakanmenyeretanggotaDPRDyanglainjikaparapelakuyangmerekaajukandalamduaberkaspertamadapatdibuktikanbersalah.Sedangkanuntukeksekutifmerekaberalasanbelumadabuktiyangcukupuntukmenyeretmereka.
Penahanan juga menjadi isu krusial yang selalu didengung-dengungkan para aktorpendorong.Berkali-kalimerekamendesakagarparatersangkaditahan,namunkejaksaanmenganggaphalitubelumperludilakukan.Paratersangkamemangakhirnyaditahantapihanya3orang itupunhampirmemasukimasasidang.Adanyadua tersangkayang tidakditahan menimbulkan protes dari aktor pendorong. Ketika mendapat berita bahwa duaorang itu tidak akan ditahan oleh kejaksaan, mereka mengumpulkan tanda tangan daribeberapaNGOdanmemberikannyapadaKetuaPTKalbar.Setelahaksitersebutdilakukanmakapadasaatpersidanganakhirnyahakimmemerintahkanagarsemuaterdakwaditahan“Itupundiamalu-malu,diamauditahantapilewatjalanbelakang,diatidakmaunaikmobiltahanankejaksaan”komentarsalahseorangaktorpendorong.
Koruptor Harusnya Diapakan?
“Putusanhakimdenganpertimbangan-pertimbangan,namunputusanitupastimenimbulakanprodankontra.Kamisecarapribadidanlembagamelihatkeputusaninimungkinadayangtidakberes.Kokbisajadibebasmurni.”
RedakturPelaksanaHarianEquator
PenuturandariNur Iskandar inimencerminkanbetapakecewanyamasyarakat terhadapkeputusanmayoritaspengadilandinegeriiniterhadapkasuskorupsi.HalserupadirasakanmasyarakatPontianaksaatkasusYayasanBestarimulaidisidangkan.
Sidang pertama untuk berkas pertama kasus Yayasan Bestari mulai disidang di PNMempawah,dihadirioleh400-anmasyarakatdariberbagaielemen.Sidang inidipantaujugaolehTimMahkamahAgungyangterdiridariKetuaMudaTindakPidanaKhususMA Iskandar Kamil, SH bersama Hakim Agung Prof DR Achmad Subadja. Dalampersidanganpertama,MajelisHakim memerintahkan agarKejaksaanmenahan3 orangterdakwadiRutan.TigaterdakwakemudianditahanolehKejaksaanselama45hariselamapengadilanberlangsung.
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
11�
November 2004, JPU menuntut terdakwa pengurus Yayasan Bestari dengan tuntutanmasing-masingduatahun,dendabagitiapterdakwasebesarRp50jutasubsidairkurunganselama4bulandanmenggantikerugiannegara sebesar sedangkanbagiketiga terdakwaKetuaDPRDdanWakilKetuaDPRDdituntutuntukmenggantikerugiannegarasebesar2,837Myangditanggungbersama-sama.
Dalam persidangan, terdakwa dalam berkas pertama, pengurus Yayasan Bestari, dipersidangan mengakui jika Yayasan Bestari adalah fiktif, karena pembukuan keuangan,rapat-rapatanggota,laporantahunan,kegiatandankantoryayasansamasekalitidakpernahada.Disisilain,suap-menyuapmulaiterjadi.KetuaFKMKPdituduhtelahmenerimauangsebesar25 jutadari terdakwapimpinanDPRD.Tuduhan itukemudian terbukti setelahia mengakui sendiri hal ini. Akhirnya atas tuntutan anggota FKMKP, Ketua forum inidiganti.
Persidangan akhir untuk berkas pertama korupsi Yayasan Bestari dihadiri oleh banyakormas,NGOdantokohmasyarakat.MajelisHakimyangmengadiliberkaspertamaYayasanBestari dengan terdakwa pengurus Yayasan Bestari memutus perkara dengan putusanbebasmurni.JPUlangsungmenyatakanupayahukumkasasikeMahkamahAgung.KetuaMajelisHakim,ArdiandaPatriamenyatakanbedapendapat(dissentingopinion)dengan2anggotaMajelisHakimlainnyayangberpendapatbahwaparaterdakwatelahsecarasahdanmenyakinkantelahmelakukantindakpidanakorupsisebagaimanayangdidakwaolehJPU.
April2005,KejarimenyerahkanberkaskeduakorupsiYayasanBestarikePNMempawahdengan terdakwa pimpinan DPRD. Sidang untuk berkas kedua ini menarik minatmasyarakatbaikdaripihakmasyarakatyangbergabungdenganaktorpendorong,maupunmasyarakatpendukungparaterdakwa.WargapendukungterdakwadariKecamatanTohosertaKadesdari3desadiKecMempawahHilir;DesaBakauKecil,KepalaDesaAntibar,danDesaPasir,mendatangiKejariMempawah.MerekamemintakejaksaanmengeluarkanparaTerdakwadariRutan.Sebelumnyaadabelasantrukberisiratusanpendukungterdakwaberencanamelakukanunjuk rasadiKantorPNMempawahnamunditahanolehwargaKecamatan Sungai Pinyuh. Alasan warga menahan massa pendukungTerdakwa karenatidakinginkejadianunjukrasaberakhirdengantindakkekerasansepertiunjukrasapadatahun1999yangberujungpadapembakarangedungDPRDKabupatenPontianak.
Sebulan kemudian, pada Tanggal 12 Mei 2005, Hakim PN Mempawah menyatakanbahwatigaterdakwaYayasanBestaritidakterbuktibersalahdandibebaskan.JPUlangsungmenyatakan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Sampai saat ini, MA belummengeluarkanputusanKasasiatasbandingJPUdalamkasusini.
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran 11�
Kesaksian Yang Mengagetkan
“Yangpalingmenyedihkanadalahsaksiahlijugamelemahkandakwaan,padahalyangdijadikansaksiahliadalahkawankita,dandiaseringkitagunakansebagaipembicarajugastafahliteman-temanNGO,tapisetelahitudiaberpihakkepadaterdakwa.”
DirekturLPSAIR.
Hal lain yang menarik dari sidang ini adalah adanya kesaksian dari para akademisiUniversitasTandjungPurasebagaisaksiahliyangmeringankanterdakwa.DuaakademisiinimenyatakanbaiksecarapidanamaupunHukumAdministrasi,pencairandanamelaluiYayasanBestaribagiparaanggotaDPRDtidakmenyalahihukum.
Hal ini sempatmembuatparaaktorpendorong shock,karena selama inimereka selalumelibatkanparaakademisiituuntukbersama-samamembahaskasusini.Bahkan,paraakademisi sebelumnya sempat menyatakan dalam salah satu dialog dengan beberapaNGObahwadasarhukumyangdigunakanJaksaamatlemahuntukdapatmenjaringparatersangka.Ternyata dalam sidang kelemahan-kelemahan dakwaan itulah yang merekaserang habis-habisan. Akhirnya, pada pertimbangan hukumnya hakim menjadikanketerangansaksiahlisebagaipenguatputusanbebasbagiseluruhterdakwa.
BAGIAN IV: ANALISA
Korupsi Berkedok Yayasan
Ada banyak cara agar para anggota Dewan mampu membobol“lumbung” APBD. Adayang melakukan mark up jumlah tunjangan yang diterima atau menambah item-itemtunjangan dan menolak menggunakan PP 110/2000, maka di Pontianak para anggotaDewanmemakaicaralain,sebuahyayasan.
YayasanBestariyangdidirikanpadatahun1999awalnyadidirikanuntukmeningkatkanpenghasilan anggota DPRD yang pada waktu itu dinilai tidak mencukupi. Dalamperkembangannya Yayasan ini tidak melakukan kegiatan apapun dan tidak mempunyaiorgan pengurus sebuahYayasan, bahkan tidak ada sekretariat seperti yang diamanatkandalamUUNomor16Tahun2001tentangYayasan.Padatahun2003rupanyaparaanggotaDPRD berniat untuk“menghidupkan lagi”Yayasan Bestari sebagai sumber pendapatantambahan bagi para anggotanya. Bagaimana caranya? Bukankah Yayasan Bestari tidakmemilikikegiatanapapun?
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
11�
ParaPimpinanDewanmenghubungiBupatikab.Pontianak.Padasaat itu,bupatiharusmembuat LPJ APBD 2002/2003 dan setelah itu RAPBD 2003/2004 segera disusun.PertemuandirestoranFajardidugamerupakansaranabargainingpolitikantaralegislatifdaneksekutif.PadasaatituDPRDmengajukanusulagarBupatimeningkatkankesejahteraanuntukanggotaDewan.Setelahrangkaianpertemuanitu,LPJBupatiditerimaolehDPRDdandalamAPBD2003/2004dianggarkanbantuanpadaYayasanBestaripadaPosDanaAlokasiUmum.
UUNo22Tahun1999tentangPemerintahanDaerahtelahmemberikankekuasaanyangbegitu besar pada DPRD, termasuk dapat mengusulkan pemberhentian Kepala DaerahyangLPJditolaksetelahLPJituditolakuntukkeduakalinya(pasal46ayat(3)).Dalamkasus ini,ketikaproses inilah rentan terjadi tawar-menawarantaraKepalaDaerahyangtidak ingin LPJ-nya ditolak dan DPRD yang menginginkan agar eksekutif memenuhianggaranuntukDewanyangdiusulkanpadamereka.Padatitikinikorupsimulaiterjadi.EksekutifmenyetujuiAnggaranyangdiajukanDewanwalaupunitubertentangandenganperaturanperundang-undanganyangada.Sebaliknya,halinimelemahkanfungsiDPRDsebagailembagayangseharusnyamengawasikinerjaeksekutif.
Berawal Dari Mereka Yang Dikecewakan
Beberapa kontraktor yangmerasa ada yang tidakberes denganproses procurement yangdilakukanolehPemdaKab.Pontianak.Prosestendertidakdilakukansecaraterbukadanbeberapadarimerekamengakuiwaktuitucukupsulituntukmengetahuiproyek-proyekapasajayangsedangdilaksanakanPemda.BeberapakontraktorkemudianmencurigaibahwaadadugaanbahwabeberapaanggotaDPRD“ikutbermain”dalamtender-tenderyangadadikab.Pontianak,baikitusebagaiperantaradengankontraktoryanginginmendapatjatahproyek maupun langsung “menyabet” proyek-proyek yang ada dengan perusahaan yangmerekamiliki.
Karena tidak punya bukti cukup kuat tentang itu, maka isu yang pertama kali merekalemparkan adalah “dari mana harta para anggota DPRD berasal?”, karena kebanyakandarianggotaDPRDtampaknyahidupdalamkemakmuran.Untukmenjawabpertanyaantersebut,parakontraktoritukemudianberusahamendapatkandokumenAPBD.Karena,aksesmereka yang cukupbaikdenganbeberapabirokrat dokumen itu akhirnyamerekadapatkan.DaripenelusurandokumenitumerekamelihatbahwadidalamnyaadaYayasanBestariyangmendapatbantuanyangcukupbesardariPemdasebesar1,7M.
Kecurigaan atas Yayasan Bestari ini kemudian yang membawa mereka pada sebuahpenyelidikantentangapadansiapaYayasanBestari.Dariberbagaiinformasiyangdidapat,maka mereka mengetahui bahwa Yayasan Bestari adalah Yayasan yang dimaksudkanuntuk menambah penghasilan anggota DPRD namun sudah tidak ada kantor maupunkegiatanapapun.Penelusuran lebih lanjutkemudianmemberikan informasibarubahwa
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran 11�
uangyangdianggarkandalamAPBDitutelahdibagikanlangsungkepadaanggotaDPRDkab.Pontianak seluruhnya.Temuan itudiperkuatdengandidapatnyacopy tanda tanganparaanggotaDPRDsaatmenerimauangdariYayasanBestari.Seorangkontraktor lainyangjugaKetuadariFontPembelaKedaulatanRakyatmelaporkantentangkasusitukePontianakPost,makasejakitulahmenjadibahanpembicaraanmasyarakatluas.
Siapa Saja Aktor Pendorong?
1. Aktor pendorong di Mempawah.
Aktor yang paling aktif adalah mereka-mereka yang bergabung di FKMKP. Koalisi initerdiridaribeberapaNGOyangadadikab.Pontianak,beberapatokohmasyarakatdanjugatermasukdidalamnyapihakkesultananMempawah.Selainituadapulaperseoranganataukelompok-kelompoklainnyayangjugamendukungpenyelesaiankasusini.KelompoklainyangtidaktermasukFKMKPtetapiberperanpentingdalammendorongkasusmisalnyaadalahGerakanMempawahBersatu,FrontPembelaKedaulatanMasyarakatKabupatenPontianakdanbeberapaormaslainnya.
Aktor-AktoryangadadiMempawahinilahyangaktifmelakukanmonitoringproseshukumdiMempawah,baik saatkasusmasihdalamprosespenyidikanmaupunsaatpengadilanberlangsung.FKMKP jugamulaimelakukankerjasamadenganaktor-aktoryangadadikabupatenPontianak jugakepencariandukungandi tingkatNasionalpernahdilakukanolehSultanMempawah.Aksilainyanglazimdilakukanadalahdemo.Demo-demoitudiMempawahcukuppanaskarenadisisipisentimenetnis.Polisidikerahkanuntukmenjagakeamanan setiap kali akan diadakan demo baik oleh pihak aktor pendorong maupunpendukungterdakwa.Jumlahmassayangdikerahkanolehmasing-masingpihakjugabisadikatakancukupbesar.Paraaktorpendorongpernahmengadakanrapatakbaryangdihadiri1000oranguntukmenyatakanketidaksetujuannyaterhadapkorupsidalambentukapapun.Sedangkandaripendukungterdakwapernahpulamengirimbertruk-trukorangmenujuPengadilan, namun dicegah oleh masyarakat kecamatan Pinyuh yang khawatir terjadianarki.
Sang Sultan Turun ke Jalan
“Sayajelaskankependukungsaya,kalaudiatukangsayurmakadialahmemilihsayur,dankalaumerekatukangmalingpastiyangmemilihmaling,darisitusayatidakmencalonkandirimenjadicalonBupatiMempawah,olehsebabitusayatidakmelakukanlangkahitu.”
SultanMempawah
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
11�
Mobilisasimasabesar-besaranyangdilakukanolehForumKomunikasiKab.Pontianaktidak terlepasdariperananketokohanKeratonAmantubilahdankharismaSultanDr.RadenMardanyangikutterlibatdalammenyikapikasusini,dimanadenganmenggunakansalahsatuelemenorganisasiKratonyaituLaskarOpuDaengManambon.
Merekacukupbagusdalammemobilasisasimasakarenaorganisasiinimempunyaibasisfanatik terhadap Sultan dan hampir disemua kecamatan yang pernah dikuasai olehkesultanan ini,LODM(LaskarOpuDaengMenambon)mempunyaibasismassa riil.Selain itu juga keraton digunakan sebagai tempat konsolidasi gerakan, ini merupakandorongan sendiri bagi masyarakat Kab. Pontianak yang tingkat paternalistiknya yangtinggidanmasihmendengarperkataanSultanMempawah.
Sultan terlibat dalam mendorong penyelesaikan kasus ini, termasuk memberi arahanterhadapgerakan-gerakanyangdilakukanolehmasyarakatsupayajangansampaigerakanyangdilakukanolehmasyarakatanarkis.DandiaterlibatsecarapersonalmelaporketingkatpusatdenganmenggunakanjaringanpersonalnyadiJakarta.
Maka,ketikainformasiputusandibebaskannyaseluruhterdakwaYayasanBestariSultanberinisitaifmengadakandoaazabkepadaseluruhHakimyangmenanganikasusYayasanBestaridikenaiAzabtermasuktujuhketurunannya,acarainidihadirisekitar600orang.Masyarakat yang hadiri berasal dari Mempawah dan beberapa kecamatan lainnya,merekadenganpenuhkhusukmelafazkandoadanbeberapaorangyangtahlilanmassalmeneteskanairmata.SultanjugamenggalangdukungandariKesultananlainyangadadiIndonesiadanMalaysia.Ternyata,dukungantersebutakhirnyadatangdalamwujudsuratyangdikirimolehkerajaandariMalaysiadanKesultananYogyakarta.SuratyangintinyamengutukputusanHakimMempawahyangdinilaitidakkonsistendalammemberantaskorupsi.
2. Aktor Pendorong Di Kota Pontianak
Aktor di Pontianak kebanyakan adalah NGO-NGO yang ada disana baik NGO yangmemangbertujuanuntukantikorupsisepertiPokjaAntiKorupsi,GemawandanKontakRakyatBorneojugaNGO-NGOlaindenganberagamlatarbelakang.Selainitu,bergabungpuladalamgerakaninikelompokmahasiswa,akademisidanbeberapatokohmasyarakatlainnya.Aksiyangmerekalakukandalammendorongkasusinijugacukupberagam,mulaidaridiskusi-diskusipublik,demodanmelakukananalisa-analisaterhadapdakwaanJaksa.MerekajugamelakukanaksikeKejatiKalbaruntukmemonitorkasustersebut.Aktor-aktorini jugamelakukankoordinasidenganKPKdanNGOAntiKorupsiyangadadipusat.Karenajarak,aktordiPontianakinitidakmelakukanproseshukummonitoringlangsungkeMempawah,kecualibeberapadarimerekayangberdomisilidimempawahAktor-aktordi
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran 11�
PontianakinijugalebihaktifdalammelakukankampanyemediadaripadamerekayangdiMempawahdenganmenggunakanberbagaimediayangeksisdiIbukotaKalbaritu.Ketikavonisdijatuhkan,Gemawan,KONTAKRakyatBorneodanICWmelakukaneksaminasipublikterhadapvonishakimyangdinilaitidaktepatdenganmembebaskanparaterdakwa.
Bagaimanahubunganantarkeduakelompokaktor?
Beberapa aktor yang ada di Mempawah memang sering melakukan diskusi ataupunkonsultasi dengan beberapa aktor yang ada di Pontianak. Diskusi-diskusi itu sifatnyahanya “person to person” saja. Jadi, diakui sendiri oleh para aktor bahwa mereka tidakpernahadaforumkhususantaraaktorpendorongyangadadiMempawahdanyangadadikotaPontianakuntuksalingberkoordinasidanmenyusunstrategipenuntasankasusini.Kesannya,semuapihakberjalansendiri-sendiridanmelakukanstrateginyasendiri.Ketikasidangberlangsungpraktishanyabeberapaaktorlokaldanmasyarakatyangrajinmengikutisidangitupunjumlahnyasemakinmenurun.
SebenarnyadiPontianaktelahdilakukanpembagianperanolehparaaktoryangadadisanaantaramedia,NGOdanakademisi.Tujuannyaadalahuntukmembangunwacanadanopinipublik.Pembangunanwacanapublikinicukupberhasil,karenadengandiblow-upkemediatermasukberbagaiopiniyangada,masyarakatMempawahmenjadiikutmemberiperhatianpadakasusini.BentukperhatianitukemudianberkembangmenjadidukungankepadaaktorpendorongyangadadiMempawahatausebaliknyamendukungparaterdakwa.Selainitu,opini-opinidimediasecaratidaklangsungmenjadisalahsaturesourcesyangpentingbagiaktor-aktordiMempawahuntukmembantugerakanmereka.
MenantiputusanKasasiyangtakkunjungdatang,adasemacamkesadarandalamdiriparaaktorpendorongbaikyangadadiPontianakmaupunMempawahbahwaseharusnyaadakoordinasiyanglebihterarahdaneratdiantaramereka.Karenamelihatdampaknya,dengantanpa koordinasi yang memadaipun kasus ini telah mendapat dorongan yang luar biasaapalagi jikaparaaktordiPontianakmaupundiMempawahdapatbekerja samadenganlebihbaikdanmemikirkanstrategibersamamungkinakhirpengungkapankasuskorupsiyanglaintidakakansamadengankasusBestari.
Usaha Menyumbat Kasus
“Ketikadipenjarakamibertigasepertirokokyangdihisap,....apakaholehkejaksaanataukepolisian?Silahkanandatafsirkansendiri”
“Ibaratnyakamimencuriayam,tapiyanghilangmalahsapi” Terdakwa
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
1�0
Pengungkapan Kasus KorupsiYayasan Bestari ini diliputi dugaan isu suap yang amatkuat.Isusuapyangpertamaterjadidikalanganaktorpendorong.SaatituketuaForumKomunikasiMasyarakatKabupatenPontianak(FKMKP)dituduhtelahmenerimauangsebesar 25 juta dari para tersangka. Setelah didesak, ia mengakui bahwa dirinya telahdisuap.PengakuaninimembuatKetuaFKMKPitumengundurkandiriatasdesakanparaanggotaForumtersebut.Isusuapjugamenimpaaparatpenegakhukum.Dengansedikitpengandaiansalahseorangterdakwamengatakanbahwaiatelahmengeluarkanuanglebihbanyakdariyangdikorupsinya,walaupuniamenolakmenyebutkankepadasiapaiatelahmembayar,“Tidaketiskalausayasebut”elaknya.Bahkan,menurutpenuturanbeberapaaktorpengacaraterdakwajugapernahmencetuskankekecewaankarenapenahananataskliennya,padahaliatelahmembayaragarkliennyatidakditahan.
Dikalanganaktorpendorong,isusuapiniternyataberakibatburuk.Timbulkecurigaanantara satu sama lain, bahwa di antara mereka sudah ada yang menerima suap dariparatersangkaDiFKMKPmisalnya,beberapanggotanyamulaimundurkarenamulaikehilangankepercayaanpadakoalisi itu.Di sisi lainkepercayaanmasyarakat terhadapaparatpenegakhukumbisadikatakanhampirhilangsamasekali.Merekamendugabahwabebasnyaterdakwakarenaparaterdakwasanggup“membeli”aparathukum.
Media sebagai Penekan
MediadiPontianak tergolongberhasilmendorongkasus ini sehinggabentukperhatianmasyarakat lebih besar sekaligus memperbesar tekanan bagi kemajuan proses hukum.DalamkasusinitercatatPontianakPostmemuat136kalidanEquatorsebanyak87kalidalamrentangwaktuOktober2003-September2005.Selainmemuatberita-beritatentangperkembangankasus,keduamediamassatersebutjugamenyampaikanhasilanalisaberbagaipihakdanopini-opiniyangberkembangdimasyarakat.
Apakahbenarpemberitaanmediamempengaruhitekananterhadapsuatukasus?Ternyatahaltersebutterbukti.Bupatikab.Pontianaksaatinidijadikantersangkaataskasuskorupsilain yang berhubungan dengan kehutanan. Namun, karena pemberitaannya yang tidaksegencarpadakasusYayasanBesatari,kasusinirelatif“sepi-sepi”sajadariaksimasyarakat.BerbedasekalidengankasusYayasanBestaridimanaseringterjadiaksibaikdarikelompokaktorpendorongmaupunmasyarakatyangmendukungparaterdakwa.
Aparat Hukum Kehilangan Kepercayaan
“Merekahanyasetengahhati,merekatidakserius,merekamasihmelihatpandangbulu”MantanKetuaMuhammadiyahkab.Pontianak
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran 1�1
Ketika dakwaan melihat para terdakwa tidak ditahan, kepercayaan masyarakat terhadapaparat hukum sudah mulai goyah. Banyak aksi yang dilakukan baik demo atau hearingkekejaksaanselaluadadesakanagarparatersangkaditahan,tapiterdakwabaruditahanbeberapa saat menjelang sidang digelar. Ketika sidang mulai berlangsung, sejak haripertama(pembacaandakwaan)sebenarnyaadakesangsiandaribeberapaaktorpendorongterhadapproseshukumyangsedangberlangsung.Dalamsebuahdiskusiyangdilakukanoleh beberapa NGO dan akademisi di Kota Pontianak mereka menyimpulkan bahwadakwaanyangdigunakanJPUlemah.
Puncakdarikekecewaanmasyarakatterhadapaparathukumterutamaadalahsaathakimmemberikanvonisbebasterhadapkasusini.PutusanHakimitudianggaptidakmewakilinilai kepatutan dan rasa keadilan masyarakat. Terhadap putusan ini reaksi masyarakatberagam.
Saat putusan terdakwa berkas pertama bebas, kekecewaan masyarakat Mempawahdiwujudkandalambentukdoabersama“Doabersamainidilakukan,inimenunjukanketidakberdayaanmasyarakatterhadapputusanpenegakhukumdanpemerintahdalammemberantaskorupsi,Masyarakattidakpercayalagidenganpemerintah,inikansudahberbahaya.Sayasamamasyarakat pada waktu itu berpendapat pemerintah terutama penegak hukum sudah tidakberpihaklagisamamasyarakat”jelasDr.Mardan,PemangkuKesultananMempawah
Ketikaterdakwaberkaskeduajugabebas,makakepercayaanmasyarakatsemakinterkikis.Merekamendugabahwaaparathukumsudahtidakbersihlagi.Sebulansetelahkasusinidiputus bebas Kontak Rakyat Borneo mengadakan aksi yang mendesak agar diperiksaolehKejatidanPTmelaluikewenanganeksaminasiyangmerekamiliki.Sedangkan,daritingkatnasionalICWmengadakaneksaminasipublikterhadapdakwaanJPUdanputusanhakimdalamkasusberkaskeduadenganterdakwaparaPimpinanDPRDkab.Pontianak.Dari eksaminasi itu dikatakan bahwa Dakwaan JPU banyak terdapat kelemahan danpertimbanganhakimdalammemberiputusanjugakeliru.
Gerakanpun Melemah
“Awal-awalnyagencar,tetapiakhirnyamelemah,artinyamotivasiaparathukumdisiniJaksabekerjakerasdalammengumpulkanbukti,tetapidalamdakwaansangatlemah,sehinggainimenyebabkanhakimmembebaskanmereka.” DirekturLPSAIR
KekecewaanFaisaltersebutbukantanpaalasan.Sejakawalpolitikidentitasdiakuiolehparaaktorpendorongadalahsalahsatuhambatanyangakanlangsungdihadapiolehparaaktorpendorongbilamerekaakanmengungkapsuatukorupsi.Pastiakantimbulpertanyaandarisuku atau agama apaorang yangkorupsi?Siapa yang yangmendorongkasus ini untuk
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
1��
pertamakali?Halinilahkemudianyangseringberkembangmenjadipolemikdimasyarakat,karenabilasipelakukorupsidanaktorpendorongberasaldarietnisatauagamayangberbedamakamuncullahsentimenpublik,bahwakasusinidiangkatkarenaadanyaetnistertentuyanginginmenjatuhkanetnislain.Halinikemudianmenyulitkanaktorpendoronguntukbergerak,karenadikhawatirkansentimenpublikakanberakhirpadaanarki.
Denganbebantersebut,paraaktordalamkasusinikemudianmasihharusdihadapkanpadaperlawanandarikoruptorberupasuapkepadakepadaaktorpendorong.PadakasusFKMKP,halinilangsungmenyebabkanbeberapaorangmengundurkandiri.Selainreaksilangsungseperti keluar dari koalisi, dampak lain yang ditimbulkan seringkali timbul kecurigaanbahwakelompoklainterkenasuapjugaatauadanyamotif-motiflainyangbersifatpribadidarimasing-masingaktor.
Aparat yang tidak kooperatif dan terbuka juga cukup membuat aktor “frustasi”, karenamerekaharusberkali-kalimendatangikejaksaanuntuksekedarmendesakagarpenyidikandipercepatsampaimemintaparatersangkaditahan.Untukhal-halyangberkaitandenganpenyidikansepertiperistiwadiatasenergiparaaktorpendorongsudahbanyaktersita.Tidakheranjikasaatsidangberlangsungsedikitsekaliyangmasihmengikutiproseshinggatahapini.
ProsesKasasiyanglamadanmemakanwaktuhinggasatusetengahtahuntanpahasilparaaktorpendorongsudahmalasuntukmendorongkasuskorupsisekuatpadakasusYayasanBestari.BahkantidakadadoronganmerekauntukmengungkappelakulainyangterlibatsepertiparaanggotaDPRDlainnyayangjugamenerimauangtersebutjugabupatiyangpadaawalkasusinitelahdisebut-sebutsebagaiorangyangharusnyaikutdiusut.Bahkankasus-kasus lain juga seakan“didiamkan” dulu oleh para aktor pendorong sampai kasusYayasanBestarimendapatkepastian“Kamisaatinitidakdiam,adasuatukasusyangakandiangkat seperti kasusYayasan Bestari juga, terkait legislatif. Kini dalam tahap pelengkapandata-data dan kami menungguYayasan Bestari (kepastian hukum)”, terang Direktur LSMLIPAN.
BAGIAN V: KESIMPULAN
Mengapa Banyak Aktor Bukan Jaminan Suatu Keberhasilan?
ApayangkurangdaripendorongankasusBestari?Sedikitnyaada37aktoryangmendorongkasusini.Belumlagiliputanmediayangluasdandukunganbaikdaritingkatlokalhingganasional.Jawabnyakarenabanyakdisinibukanhanyajumlahnyatapijugalatarbelakangdankepentingan-kepentinganyangadadibelakangnya.Maka,ketikaadasatupihakyangmerasa kepentingannya telah terpenuhi maka pihak-pihak tersebut kemudian mundursecarateratur.Atausebaliknya,adaaktoryangsemulamemangbersungguh-sungguhingin
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran 1��
mendorongkasus ini, tapimengurungkanniatnyakarenabanyaknyamotif-motif politisdi balik pendorongan kasus ini. Sehingga, pada akhirnya kasus ini menyisakan aktor-aktoryangmasihinginterusmelanjutkanperjuanganuntukmemberantaskorupsi,tetapi“kelelahan”karenaharusberjuangsendiri.
Keduaterlihatbahwadalamkasusiniperhatianaktorterpecahpadabanyakhal,mulaidaripengawalankasuspadahalaparathukumyangtidaktransparan,isusuapyangmenghantuimereka, saling curiga satu sama lain, belum lagi kekhawatiran-kekhawatiran tentangkonflik SARA yang mungkin terjadi dan dibelokkannya kasus ini dalam ranah politik.Ketika banyakhal yangharusmerekahadapi,makakonsentrasimereka tidak lagi padapenanganankasus.Seringkalimerekaterkejutketikaproseshukumternyatatidaksesuaidenganapayangmerekaharapkan.
Ketigakedudukanpolitikparapelakukorupsiyangtidaktergoyahkan.Apasalahsatutujuanpengungkapankasusini?Yaituagarmasyarakatsadarbahwaparapelakubukanlahorangyangpantasuntukdipilihsebagaiwakilmereka.Namunapayangterjadi?Bagaimanapunkuatnyapendorongankasus ini ternyatamasyarakat tetapmemilihmereka-merekayangtelahmenerimadanadariYayasanBestari.Kurangpedulinyamasyarakat,yangnotabenemerekalah sebenarnya menjadi korban korupsi, akhirnya bagai membenturkan upayapemberantasan korupsi ke batu karang. Dalam kasus ini, bahkan masyarakatlah yangkemudianaktifmenjadipihak-pihakyangmendukungparapelakukorupsi.Yang terakhir aktor yang banyak ternyata kurang didukung koordinasi dan konsolidasiantaramerekayangadadidalamnya.DalamkasusiniterlihatsekalilemahnyakoordinasiantaraktorterutamamerekayangadadiMempawahdandikotaPontianak.Koordinasidimasing-masingtempatpuntidakberjalanmulus.DiPontianakaktormerasadikhianatiolehakademisi,sedangdiMempawahkoalisimenjadigoyaholehsuapyangditerimasalahsatuaktor.
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran 1��
KETIKA RAKYAT MENGGUGAT(Studi Kasus Korupsi APBD 2000-2003 di Kabupaten Tolitoli)
Peneliti:RosmalaNur
BAGIAN I: RINGKASAN
Sepandai-pandaitupaimelompatsuatusaatakanjatuhjua.Pepatahinisepertinyacocokmenggambarkan situasi penyimpangan yang sudah cukup lama terpendam di tubuhanggotaDPRDKabupatenTolitoli,namunakhirnyaterbongkarjuga.
Pengungkapankasusbermuladaridiskusi-diskusiyangbanyakdilakukanolehDopalaksebuahLSMyangconcerndiisupelestarianlingkunganhidupsejaktahun2002mengenaiindikasi korupsi atas dana APBD Tolitoli TA 2000-2003. Dalam APBD 2003 adapenggelumbungan anggaran melebihi 3 persen PAD untuk keuangan DPRD, yangberarti bertentangan dengan aturan perundang-undangan, sedangkan sebelumnya adaindikasikorupsiataspembelianrumahketuaDPRDsenilaiRp4milyardengandanaAPBD,padahalhargapasaranrumahtersebuthanyasekitarRp366juta.
SadarbahwatidakmudahmengungkapdanmengusutindikasikorupsidiTolitoli,apalagimelibatkananggotadewan,makastrategiawalyangdilakukanaktoradalahmelakukankonsolidasi massa untuk mendengungkan issu tersebut ke masyarakat khususnyamasyarakatkorbanpengrusakanSDAyangmulaibanyakkehilangantempattinggaldanpekerjaan.Strategiinicukupjitu.Setelahmulaimunculkesadaranmasyarakatakanbahayadandampakkorupsibagimereka,aktorpunmulaimenggalangmassauntukmelakukanaksidemomenolakAPBD2003yang sangat tidakpromasyarakat, yang terlihatdarimasihbesarnyaanggaranuntukbelanjadewan,bahkanmelebihiketentuan.
Aksitidakhanyaberhentidisini,karenaaktorkemudianmelaporkankasusinikejalurhukum.Memangsempatmengalamikendala,karenabeberapakalilaporanaktorkurangditanggapiaparathukum,ditambahlagiterkendalamomentpersiapanPilkadaTolitolidiwaktuyangbersamaan.Namundenganpengaturanstrategiakhirnyakasusiniberhasildiusut oleh Kejati Sulteng, itupun diketahui setelah ada tekanan dari koalisi LSM ditingkatpropinsiyangsecaraakseslebihmudahmemantauprogressnyaditingkatpropinsi,dibandingLSMlokalToli-Toliyangsecarajarakcukupjauh.
Relatifcepatwaktuyangdibutuhkankejaksaanuntukmenetapkantersangkakasusini,kurang dari 4 bulan sejak kasus ini diproses, kasus sudah dilimpahkan ke PengadilanNegeri(PN).Dari30jumlahanggotaDPRDTolitoli14diantaranyadaripanitiaanggaran
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
1��
ditetapkansebagaitersangka,dengankerugianmencapaiRp4,5milyaratasdanaAPBD2000-2003.Tidaktanggung-tanggungmerekadituntutJPUdenganpenjaraberkisar9-12tahun,disertaidendadanpembayarankerugiannegara.NamunditingkatPN,paraterdakwa hanya divonis 2 tahun penjara dengan alasan untuk menghindari disparitasvonis yang terlalu jauhantarkasus yang samadidaerah lain.Di tingkatbanding,PTmengambiljalantengahdenganvonis6tahunpenjara.HinggapenelitianlapanganiniselesaivoniskasasibelumjugaturunkePN.
BAGIAN II: LOCAL CONTEXT
Kabupaten Tolitoli di Propinsi Sulawesi Tengah, merupakan daerah yang kaya akancengkeh.SepanjangperjalananmemasukipintugerbangTolitolidikelilingibukitdenganhamparantanamancengkeh.TidakherankemudiankabupateninimerupakanpenghasilcengkehterbesardiIndonesiasejaktahun1982.Dibutuhkanwaktusekitar15jamdengantransportasidarat,serta12jamdengankapallautuntukmengunjungiTolitoliyangsuburdansejukdariKotaPalu.
PendudukTolitoli yang kurang dari 200 ribu jiwa (tahun 2005) didominasi suku bugisSulawesi Selatan yang merantau keTolitoli. Suku ini sangat menjunjung tinggi budaya malu (siri’ dalam bahasa Bugis).Dalamranahbudayamalu/siri’,tindakankorupsijauhlebihmemalukandanlebihberatbiladibandinghukumanpenjara.
PejabatpemerintahandiTolitolisebagianbesarberasaldarikalanganbangsawan.SebutsajaposisiKepalaDaerahataupunanggotadewan,yangumumnyamasihdalamsatuketurunanbangsawanyangsudahlamaberkuasa.
BAGIAN III: KRONOLOGI
Awal Kasus Terungkap
KalaukitabicaratentangkorupsiDPRD,awiiiii,sudahlamaterjadi,tapikitatidaktahudarimanakitaharusmulai....karenamerekainirajaTolitoli.
NGOTolitoli
AdalahDopalak,salahsatuLSMlokalTolitoliyangconcerndiisulingkunganhidupyangpertama kali mendorong pengungkapan kasus ini. Dimulai dari adanya kecurigaan atasketidakberesandalampengelolaandanaAPBDmaupundalampenyusunannyaolehjajaranpemerintahan Tolitoli. Anggaran APBD dirasa sangat tidak pro masyarakat. Namuntidaklahmudahmembuktikansuatuindikasikorupsidengandata-datayangakurat.Ketika
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran 1��
itu, untuk mendapatkan APBD, yang notabene merupakan dokumen publik saja tidakmudah. APBD layaknya ”barang keramat” yang hanya bisa disentuh kalangan tertentusaja.
SetelahmendapatkanAPBD/RAPBDdandilakukanreviewatasAPBD/RAPBDtersebut,kecurigaan aktor akan tidak berpihaknya APBD/RAPBD kepada rakyat terbukti. Darireviewtersebut,secara”telanjang”aktordapatmelihatadaindikasipenyelewengandalampenyusunanRAPBD2003,yaitupertama,penggelembunganbelanjaanggotadewanyangmelebihi3%PAD.Inijelasbertentangandenganpasal14ayat1dan3PPNo110/2000tentang Kedudukan dan Pengelolaan Keuangan DPRD yang waktu itu masih berlaku.Dan RAPBD yang waktu itu ditolak keras oleh aktor inipun akhirnya tetap disahkan.Kedua,adanyaanggaranpembelianrumahKetuaDPRDsehargaRp4milyarolehPemkabTolitoli.PadahalhargapasaranrumahtersebutpadawaktuituhanyasekitarRp366juta.Tidakhanyaitu,secarakasatmatapublikjugabisamelihatkendaraandinasketuaDPRDyangselaluberganti-gantisetiaptahun.
Strategi Awal Pengungkapan
Sejakawaldisadaripenuholehaktor,bahwatidakmudahmengusutdugaankasuskorupsidiTolitoli,apalagimelibatkanjajaranpejabatyangnotabeneberasaldarikalanganbangsawanTolitoli.Untukitudiperlukanstrategimatangagarkasustidakmentahsebelumdilaporka
Adaduastrategiawalyangdipakaiaktoruntukmengungkapkasusini:Pertama,denganmenggugahdanmemberikanpenyadarankritiskepadamasyarakatdampinganakanbahayakorupsi.
Kedua,menyebarkanselebaran-selebaranyangisinyamengajakmasyarakatuntukmenolakAPBD 2003 yang dipandang tidak pro masyarakat. Aktor sadar, bukan perkara mudahmengusut kasus korupsi di Tolitoli, apalagi yang terlibat adalah kalangan pejabat danbangsawanTolitoli,daniniadalahkasuskorupsipertamadiSulawesiTengahyanginginditindaklanjutikejalurhukum.
Keduastrategiinidiaplikasikandalamaksidemonstrasisecarabesar-besaranpertengahanFebruari2003bertepatandenganpengesahanRAPBD2003,yangintinyamenolakRAPBD2003. Demo ini ternyata cukup mengena, terbukti langsung mendapat tanggapan balikbeberapaanggotadewandenganmeninggalkansidang.Selainitujugaadayangmenerimaaksi ini dengan berdialog, walau hasilnya tidak diperoleh kesepakatan, karena RAPBDtetapdisahkan.
Aksi-Aksi yang Terus Terjadi
Tidakberhenti sampaidisitu,awalMaret2003demokembali terjadi,denganaksiyang
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
1��
lebih heboh. Kali ini dilakukan aksi penyebaran selebaran berisi seruan kepada seluruhmasyarakat agar bersatu menolak APBD 2003, karena dianggap sudah terjadi korupsi,dengan adanya penggelembungan anggaran pada Pos tunjangan anggota dewan yangmelebihi 3persenPAD.Aksi ini sempatmembuatKetuaDPRDketika itupanik, dankemudianmelarikandirimenujukotaPalu.
Ajakandalamselebaraninikemudianmelahirkangelombangaksiyanglebihbesarselang2 hari kemudian yang melibatkan hampir semua elemen masyarakat mulai dari tukangojek,tukangbecak,sopirangkutanumumsampaimahasiswa.DalamaksiinipatungketuaDPRDTolitolidibakar,dandiusungpulakerandamayatsebagaisimbolmatinyademokrasi.Menanggapiaksi iniwakilketuaDPRDmenerimaperwakilanmassadanberjanji akanmeninjau kembali APBD 2003. Disaat yang sama muncul pula aksi perlawanan daripendukunganggotadewandenganterjadinyapemukulanterhadapaktivisdanpengrusakankantorDopalak,sehinggasempatmembuatDopalakcollingdown.Merekasempatkehilangannyaliuntukterusmendorongkasus iniyangdariawalsudahdidugatidakmudahuntukterusdiusuttuntas.
Dari sinilah muncul solidaritas dikalangan NGOTolitoli lainnya seperti SPTN, HMI,IPNU,GemparTolitoli,danpetisi50.MerekakemudianmembangunkoalisiyangdinamaiFORMAT.Kemudiansepakatuntukterusmengusutpenuntasandugaankasuskorupsiini.Sebelumnya,banyakLSMdiTolitolimasihragumembongkarkasuskorupsi,karenasulitnyamenyentuhranahini,karenakuatnyakekuasaaneksekutifdanlegislatifdiTolitoli.
Tahapan Pelaporan
AdabeberapafasepelaporanyangpernahdilakukanolehLSMdiTolitoliuntukmengusutkasusdugaankorupsianggotaDPRDTolitoliini.:
Pertama, tanggal 16 Juni 2003 dilaporkan ke Kapolres BuolTolitoli. Laporan ini tidakdilakukanolehDopalaksebagaiinisiatorpengungkapkasus,namunolehpihaklainyangdidugapernahmerasasakithatikepadabeberapaoknumanggotaDPRD.Namunlaporaninikemudiantidakditanggapi,karenamemangsejakawalkasusinidilaporkan,tidakadadesakandandorongandaripelapormaupunaktorlainnya.PeriodeinisangatberdekatandenganpersiapanPilkadadiTolitoli.
Kedua, kasus ini pernah dilaporkan secara lisan kepada Kejari, dengan harapan akanditindaklanjuti oleh Kejari lebih lanjut. Namun dalam kenyataannya juga tidak adatanggapanaliastidakditindaklanjuti.
Ketiga, November 2003 aktor yang tergabung dalam Format menyusun laporan barukepadaKejatiSultengatasdugaankorupsiDPRDdanEksekutifdalamTA2000-2003denganperkiraankerugianmencapaiRp8,2Miliar.NamunjauhnyajarakTolitolikePalu,
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran 1��
membuataktor tidakbisamemonitor langsungprosesyangberlangsungdiKejatipascalaporantersebut.
Keempat,tepattanggal7Oktober2004KRMmelaporkankasuskorupsiDPRDTolitoliAPBD periode 2000-2004 dengan perkiraan jumlah kerugian negara mencapai Rp 11milyar. Inidilakukanselang3bulanpascaPilkada, setelah”timahli” reviewAPBDdaripihakaktormemperdalamkajiandaridatayangbanyakdiperolehdariparalawanpolitikmenjelangpilkada.
Proses ke Meja Hijau
”Jangancoba-cobamenyuapsaya,sedangkankamupunbisasayabeli.” KajariTolitoli
TanpasepengetahuanLSMlokal,ternyatapihakKejatitelahmenindaklanjutihasillaporanaktorsebelumnya.Terbukti,bulanAgustus2004KepalaKejatiSultengtelahmengeluarkansuratperintahpenyelidikan,yangterdiridarigabunganjaksapenyelidikKejatiSultengdanjaksapenyelidikdariKejariTolitoli.Inibarudiketahuisetelahaktorditingkatpropinsiterusmendesaktransparansiprogreshukumataskasustersebut.SebelumnyaatordanmasyarakatumumlainnyamengetahuiprosespenyelidikanbarudimulaiakhirOktober2004.
JarakTolitolidanPaluyangjauhmembuataktorlokalmemangtidakbisamemantaulebihcepatdandekatprosesyangberlangsungdiKejati,sehinggamerekatidaktahuseberapajauhprogreskasusyangmerekalaporkandiKejatisebelumditekanolehaktorditingkatpropinsi.Aparatpunsepertinyatidakmaugembar-gemborupayapenyelidikanyangdilakukannya,denganalasan”ini rahasianegara,danmasihdalamprosesawalpenyelidikan,” sehinggadikhawatirkanjustruakanmenggangguprosesjikadiketahuipublik.
Dalam proses penyidikan ada 14 anggota dewan dari panitia anggaran yang diperiksadankemudiandijadikan tersangka.Selanjutnya,merekapunditahan.Sebenarnya ada16orang panggar, namun 2 yang lain dari FraksiTNI/POLRI tidak diproses. Penahananpara tersangka ini ternyata membuat malu keluarga para tersangka dan salah seorangdiantara mereka berani menyuap Kepala Kejaksaan Negeri Tolitoli, melalui penasehathukumnya,agarmerekaditangguhkanpenahanannya,namundengantegasKajariwaktuitumenyatakan”Jangancoba-cobamenyuapsaya,sedangkankamupunbisasayabeli.”Sehinggaproses penahanan tetap dilaksanakan. Hanya selang 3 bulan setelah diproses kejaksaan,berkasdakwaandilimpahkankePNTolitoli,tepatnya24November2004.
Dalamdakwaannya,JPUmenuntutparaterdakwadenganPasal3UUNo.31Tahun1999sebagaimana dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidanakorupsi,dengantuntutan12tahunpenjara,ditambahdenda350jutarupiahdanmenggantikerugiannegara
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
1�0
Di Pengadilan
”Barangkali inilah rekor tuntutan tertinggi di Indonesia. Padahal banyak kasus korupsi yangmilyarancumadituntut4tahun.” PengacaraTerdakwa
Butuh waktu 4 bulan persidangan, vonis baru dijatuhkan hakim kepada para terdawa.Hasilnya, hakim memvonis dengan hukuman 2 tahun penjara denda Rp 50 juta, danmenggantikerugiannegara,karenaterdakwaterbuktibersalahmelakukankorupsisecarabersama-samadanaasuransi,pembayarandanaFraksi,pengadaankendaranMotorsertadanaPurnaBhaktidengantotalkerugianNegaraRp4,5milyar.VonisinisangatjauhdarituntutanJPU.Alasanhakimsangatsederhana,agartidakterlalujauhhukumankoruptordiTolitolidengandaerahlain.
Atastuntutaninijaksalangsungbanding.Hasilnya?PengadilanTinggiTolitolimemvonisterdakwadengantuntutan6tahunpenjara,denda50 jutadanmengembalikankerugianNegara3kalilipatputusanPengadilanNegeritolitoli.
Ditingkatkasasi,sampaipenelitianlapanganiniselesai(November2006)belumditerimapihakPNmaupunKejari.
BAGIAN IV: ANALISA
Siapa Aktor Pendorong dan Apa Strategi Mereka?
Jikadiklasifikasikan,ada3aktorpendorongyangmendorongpenanganankasusini,yaituDopalak sebagai inisiatordanKoalisiLSMLokal yangmeleburmenjadiFORMATdiTolitoli,sertaKRMditingkatpropinsi,KotaPalu.Duaaktorpertamabanyakmengawalidanmendorongkasusditingkatlokal/kabupaten,sedangkanKRMlebihbanyakmendorongpenanganan kasus di tingkat propinsi.Terlihat ada pembagian peran yang cukup baik,hinggaakhirnyakasusiniberhasilsampaikepersidangan.
Paraaktortersebutadalah:
Dopalak di Tolitoli
Dopalak merupakan LSM yang concern di issu lingkungan hidup yang menginisiasipendorongankasuske jalurhukummelaluipenyadarankritiskepadamasyarakatkorbanperusakanlingkunganuntukmendorongkasussecarabersama-sama.Masyarakatdiberikanpenyadaranbahwatindakankoruptifsecaralangsungmaupuntaklangsungakanberdampak
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran 1�1
bagisemualapisanmasyarakat,termasukmasyarakatkorbanpengrusakanSDAyangpadawaktuitumulaibanyakkehilangantempattinggaldanpekerjaan.
Memberikanpenyadarankritis sebagai langkah awaldari pendorongankasus ini sangatdisadaribetulolehDopalak,karenatidaklahmudahmenyentuhissukorupsi,apalagiyangmelibatkan pihak-pihak yang kuat kedudukan maupun tahtahnya diTolitoli, tanpa adadukungan dari masyarakat luas. Ini bukanlah kerja sehari-dua hari, tapi sudah dimulaisekitar2tahunsebelumkasusinimencuat,ketikamunculkecurigaanakanketidakberesandalampengelolaankeuangandaerah(APBD),dimanaanggaranpembelianrumahketuaDPRDolehPemkab.TolitolidenganhargaRp4milyaradalahsangattidakwajar,karenapasarnyahanyaRp366juta.
Dengan basis massa yang cukup kuat, oleh Dopalak kasus ini didengungkan denganmelakukanaksidemosecarabesar-besaranbertepatandengandisahkannyaRAPBDTA2003Tolitoliyangdidugabertentangandenganaturanperundangan.
FORMAT (Forum Masyarakat Tolitoli)
FORMAT ini terbentuk ketika gerakan yang dilakukan oleh Dopalak beserta basisnyamulaimendapatperlawanankerasdariparatersangka.SebelumnyaLSMlokaldiTolitolimemangmasihkurangberanibersentuhandenganissukorupsi,apalagiyangmelibatkanjajaranpemerintahandiTolitoli yangkebanyakandari kaumbangsawan.Namunketikaperlawananpara tersangkakepadaDopalaksudahsampaipadapengrusakankantordanpemukulan aktivis Dopalak, muncul kesadaran dan rasa solidaritas dikalangan LSMlokalini.ApalagiapayangdilakukanDopalak,sudahmendapatdukunganyangluasdarimasyarakat, terutamakorbanpengrusakanSDA.Dari sinilahkemudianmuncul inisiatifbersamauntukmendorongkasussampaikejalurhukum.
Hal pertama yang dilakukan oleh koalisi ini adalah membuat kajian/review kritis atasAPBDTolitoliyangdidugaadapenyelewenganuntukkemudiandibuat laporandugaanpenyelewengannyakeaparathukum.BagiLSMlokalyangjauhdariaksespusatinformasi,apalagiinimerupakanpengalamanpertamamendorongkasusdugaankorupsi,membuatlaporan”hukum”dugaankasuskorupsikeaparahhukumbukanlahperkaramudah.Terbukti2kalikasusinidilaporkankeaparathukumtingkatkabupatensecaratertulismaupunlisantidak pernah ditanggapi apalagi ditindaklanjuti. Barulah kemudian kasus dilaporkan ketingkatpropinsi(Kejati).Namunakses/jarakyangjauhdanminimnyatransportasiumumkeTolitolimenjadihambatan tersendiribagiaktor.Hampir tidakada tekanan langsungaktorkeaparathukum.Apalagipendorongankasusinimerupakankerja”gotongroyong”yangtidakadadananya.
Namun hal yang cukup menguntungkan, disaat aktor seolah kehilangan akal untukmendorongkasusinilebihlanjut,yaitupersiapanPilkada.Momeninidijadikanaktoruntuk
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
1��
mendekatilawanpolitikdalamrangkamendapatkandatayangmemperkuatdugaankasuskorupsi, sepertidata tentangpembelian rumahketuaDPRDsenilaiRp4milyardalamAPBDTA2001.Aktorberbagiperandalammendekati lawanpolitikyangsatudenganyanglainnya.Merekaseolahdiaduuntukmencapaitujuanaktormendapatkandata.Takayalblackcampaign-punmewarnaipersipanpilkada.
Koalisi Rakyat Menggugat (KRM) di Palu
KRMmerupakankoalisiLSMlokalTolitolidenganLSMyangadadiPaludansekitarnyauntukmendorongupayapenanganankasuskorupsi.KRMbaru terbentukketikakoalisiLSM di Tolitoli yang mendorong penanganan kasus dugaan korupsi di pemerintahanTolitolimerasakehilanganakaluntukmendorongpenyelesaiankasus.BerbekaldatayangdiperolehdariantarlawanpolitikyangbertarungdalamPilkadainilahkoalisiLSMlokalmencaridukungandariLSMdiPalu,sehinggakemudianterbentukKRM.KasuskorupsidiTolitoliinimerupakankasuspertamayangdidorongsecarabersama-samaolehKRM.
Setelahkoalisiditingkatpropinsiterbentuk,koalisimulaimembangunjaringanketingkatnasionaluntukmendapatdukunganpenyelesaiankasusdiTolitolimaupunkasusdugaankorupsidiSulawesiTenggara lainnya.Kasusmulai lebihramaididengungkandi tingkatlokal, propinsi maupun nasional, karena di Palu sebagai ibukota propinsi Sulteng aksesmediadanjaringantelekomunikasi lainnya lebihmudah.Selainitu,aksesdenganaparathukumditingkatpropinsipunlebihmudah,sehinggatekanankepadaaparathukumuntukterusmenyelesaikankasuslebihmudah.Darisinilahkemudianprogrespenyelesaiankasusterlihat. Tiada hentinya aktor melakukan monitoring terhadap progres kasus, sehinggadalamwaktuyangrelatifsingkatprogrespenyelesaianhukumditingkatpertamaberhasildilewati.
Peranmerekajikadipetakandapatdigambarkandalamtabelberikut:
Forum Aktor Sebelum Terbongkar Proses Penyelesaian Pasca Penyelesaian
Dopalak(Inisiator)
FORMAT(ForumM a s y a r a k a tTolitoli)
• Membangun kekuatanmassa• Demonstrasi/ pendobrakawal
• StrategipolitikAdu Dombaantarapihak eksektuifdanDPRD• Pelaporan
• Mengawalsidang• Menyebarkanselebaran kepadamasyarakatuntuk datangmenghadirisidang• NegosiasikePN
• MengawalsidangdiPN• Memberipresurekepada jaksamelaluiSMSselama sidangdiPN
•Diskusidenganpihak penegakhukum•Selaludatangmenanyakan hasilakhirdarikasus•Membangunkekuatan massauntukmelakukan demojikaeksekusilambat dilakukan•Diskusidenganpihak penegakhukum•Selaludatangmenanyakan hasilakhirdarikasus
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran 1��
Modus Korupsi
”Kemarinitudalamprosespenyusunananggaranmemangadamekanismeyangdilanggar.Ketikaituterjaditekanan-tekanandalamrapat-rapatsetengahkamar,yaitupertemuanuntukmendapatkanpersetujuan-persetujuan informal, yang kemudian menjadi persoalan ketika hal itu kemudiandijadikankeputusanformal.Iniyangkeliru.
AnggotaDPRDTolitoli
Tidakadayangbarudalammoduskorupsikasusini.SamadengankasuskorupsidiDPRDlainnya,dugaanpenyelewenganterjadidalampenyusunanAPBD,dimanaanggaranuntukDPRDmelebihiplafonsebagaimanayangsudahditentukandalamPP110/2000.APBDmemangmerupakanprodukbersamaantaraeksekutifdenganlegislatif,tidakherandalamsetiappenanganankasusdugaankorupsiAPBDkeduabelahpihakpastidituntutuntukbertanggungjawabdandiusutdiproseshukum.Walaumemangtidakjarangdalamprrosespenyusunan anggaran muncul banyak tekanan terutama dari pihak DPRD yang padaperiodeitumempunyaikedudukanyangsangatkuatdibandingDPRD.Tidakjarangpulaterjadinegosiasi-negosiasiyang”menguntungkan”keduabelahpihakyangdilakukandalamrapat-rapatinformalataulazimdisebutrapatsetengahkamar.Untukkasusini,halinijugasempatdiungkapkanolehsalahsatuanggotaDPRD.
Forum Aktor Sebelum Terbongkar Proses Penyelesaian Pasca Penyelesaian
Koalisi Rakyat Menggugat di Palu
• Negosiasidengan Kejari• Penggalanganmassa• Demontrasi
• Strategipolitikadu dombaantarapihak eksektuifdanDPRD• Pelaporan• NegosiasikeKejati• Penggalanganmassa dandemodiPalu
• Menyebarkanselebaran kepadamasyarakatberisi agardatangmenghadiri sidang• NegosiasikePN• Demonstrasi• MengawalsidangdiPT• DemonstrasidiPT• NegosiasikepihakPT
•Membangunkekuatan massauntukmelakukan demojikaeksekusilambat dilakukan
•Diskusidenganpihak penegakhukum•Selaludatangmenanyakan hasilakhirdarikasus•Membangunjaringan denganpihakICWdi Jakarta•Membangunkekuatan massauntukmelakukan demojikaeksekusilambat dilakukan
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
1��
Pelaporan yang Diwarnai Keberanian
“KalaukitalaporkankasuskorupsikeKejaksaan,dijadikansebagaipemerasan.makanyasayamalasuntukmelaporkannya.” SerikatPetanidanNelayan
Melaporkankasusdugaankorupsi,apalagipengalamanpertamabagiaktorbukanlahperkaramudah.SelainmenghadapiresistensidanperlawanandariparatersangkayangmerupakankalanganbangsawandanpejabatTolitoli,merekajugaberhadapandenganaparathukumyangjugaseolahtidakbekerjajikatidakadatekanandaripublik.
DalamkasusTolitoli,initerlihatdaridilaporkannyakasusinibeberapakalikeaparathukum,karenaselalutidakmendapatresponpositifataskeberlanjutanpenyelesaiankasustersebut.Inimembuataktoryang juga“barubelajar”membuat laporanhukumkeaparathukum,seolah kehilangan kepercayaan diri “apa yang kurang/salah dari laporan kami” sehinggatidakadaprogrespengusutankasus.Aktorharusmengevaluasikinerjamerekaatastidakadanyaresponaparat,danmemikirkansatustrategibarulagiagarlaporandirespon.
Sebagaicatatan,kasusinisempatdilaporkanbaiksecaratertulismaupuntidaktertuliske3 lembagapenegakhukum,yaitudiKapolres,KejaridanKejati.BahkandiKejatikasussempatdilaporkan2kali,olehLSMLokalTolitoli,dankoalisiLSMLokalTolitolidenganLSMyangadadiKotaPalu.Kurangnyarespondariaparatyangbersangkutanmembuataktorpendorongharusbekerjakerasuntuk terusmendorongkasus ini lebih lanjut,danberfikirkemanasebaiknyakasusdilaporkan?
DitingkatKapolres,kasusmemangtidakdilaporkansecarakoalisi,dantidakadatekanankepadaaparatuntukterusmenindaklanjutikasus.Hasilnya?Kasusstagnan,tidakadaprogres,bahkantidakditanggapi.DitingkatKejari,kasussempatdisampaikansecaralisandenganharapanakanditindaklanjutisendiriolehaparat,karenatidakmudahjugabagiaktoruntukmembuatlaporanresmidugaankorupsiditubuheksekutifdanlegislatifyangsekiranyabisaditindaklanjutiolehaparat.Hasilnya?samasekalitidakadarespondariKejari.
Strategi pelaporan-pun mengarah ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu dengan membuatlaporanresmikeKejati.Hasilnya?Sempatmembuataktorpendoronggelisah,karenalebihdariwaktuyangditentukan,tidakadaprogresdarikasustersebutapakahditindaklanjutiatautidak.JarakyangjauhantaraTolitolidanPalujugamenjadikendala,sehinggaaktortidakbisamemantausecaraintensifprosesyangberlangsung.
Setelahadaperubahanstrategipelaporanaktorlokaldenganmelibatkanaktorditingkatpropinsiyangaksesnyalebihmudahdandekat,barulahkemudianpihakKejatimengakubahwa laporan sudah ditindaklanjuti. Ini menunjukkan bahwa adalah sulit kerja untuk
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran 1��
mendorong penyelesaian kasus korupsi tanpa pengawasan dan tekanan yang intensifterhadapaparathukum.
Vonis Tak Setimpal?
Jadimerekaitudiputusperkaranyatanggal20Juni2005.Vonisnyaadalahmasing-masingterdakwadihukumpenjara6tahun,denda50jutadanmengembalikanyangnegaramasing-masing3kalilipathasilPNTolitoli.Jadisayamenang,tohinidiPengadilanTinggi. Kajari
AturanPerundang-undangankitasebenarnyamemberikanhukumanyangcukupsetimpalataskasuskorupsi,denganharapan tindakan ini tidakakanberulangdanmenimbulkanefekjera.Namuntidakadastandarisasihukumanyangjelasapakahitudihitungdarijumlahkerugiannegaraataudariaspeklainnya.Tidakjarangkasusyangmenyebabkankerugiannegarayangbesar ternyatahukumannya tidak lebihbesardarikasus lainyangkerugiannegaranyalebihkecil.
JikakitamelihatPasal2ayat1dan2UUNo31tahun1999yangdirubahdenganUUNo20/2001tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsiyangbanyakmenjeratkasusdugaankorupsijugahanyamenyebutkanhukumaninisecarageneralbahwa:
Pertama, Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiriatauoranglainatausuatukorporasiyangdapatmerugikankeuangannegaraatauperekonomiannegara,dipindanadenganpidanapenjaraseumurhidupataupalingsingkat4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,-(duaratusjutarupiah)danpalingbanyakRp1.000.000.000,-(satumilyarrupiah).
Kedua,Dalamhaltindakpidanakorupsisebagaimanadalamayat1dilakukandalamkeadaantertentupidanamatidapatdijatuhkan.
Namun jika dilihat dari 6 studi kasus dugaan korupsi yang dilakukan dalam studi ini,hanya2kasusyangvonishakimditingkatPNmencapaihukumanpenjaraminimalsepertiyangtercantumdalamUUPemberantasanTindakPidanaKorupsi,selebihnyamasihjauhdibawahhukumanminimal.MemanghanyakasusTolitoliinilahyangvonisnya”lumayan”tinggituntutanJPU-nya.Cukup”unik”kemudianketikahakimPNmemvonisparaterdakwakasusinijauhdaridakwaanJPU.AlasannyabiartidakterlalujauhdisparitasvoniskasuskorupsidiTolitolidengandaerahlainnya.
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
1��
Tabel Dakwaan JPU dan Vonis PN dalam 6 Studi Kasus LGCS
KASUS DakwaanJaksa Penuntut Umum
VonisPengadilan Negeri (PT)
DPRDKabupatenToli-Toli
9-12tahunpenjara,dendadanmembayarkerugiannegara.
2tahunpenjara,dendadanmembayarkerugiannegara
DPRDProp.SumatraBarat
4-4,6tahunpenjara,dendadanmembayarkerugiannegara
2-2,3tahunpenjara,dendadanmembayarkerugiannegara
DPRDKab.Madiun 4tahunpenjara,dendadanmembayarkerugiannegara
1-4tahunpenjara,dendadanmembayarkerugiannegara
DPRDKab.Pontianak 2tahunpenjara,dendadanmembayaruangpengganti BebasMurniuntuksemuaterdakwa
DPRDProp.NTB 5tahunpenjaradandenda Dakwaantidakditerimakarenaprematur
DPRDKab.Donggala 4tahunpenjara,dendadanmembayarkerugiannegara.
1-4tahunpenjara,dendadanmembayarkerugiannegara
Momen Pilkadapun Jadi Pilihan Jitu
Ada banyak cara dan momen yang biasanya dicari oleh para aktor pendorong dalammendorongsebuahkasuskorupsi.Mengingat,laporanhukumdugaansebuahkasuskorupsiyangdiadukankeaparathukumolehaktorpendorongharusdilengkapidengandatadanbukti-bukti yangkuat.Padahaldisaatyang sama,buktidandata terkaitdugaankorupsimerupakanbahanlangkadanmahal,yangsangatsulitdidapat.Tidakheranbanyaklaporandugaan kasus korupsi yang mental alias tidak diproses lebih lanjut. Bagaimana denganpengungkapankasusini?
Pengungkapankasusini,jikadilihatdariwaktunya,sangatdekatdenganmomenPilkada.Padasituasiinimemangbanyakdimanfaatkanparalawanpolitikuntuksaling”bukaaib”yanglain.Inilahsituasiyangdimanfaatkanaktor,merekamulaibergerilyamendekatiparapihakyangbekepentingandenganpilkada,untukmendapatkandata.Apalagilaporanawalaktorternyatajugabelummendapatresponaparat.Bergerilyalahparaaktormendekatiparalawanpolitik,untukmencari”bocoran”data.Takheran, strategipolitik adudomba-pundipakaiaktor.Terbuktistrategiinicukupberhasil,dengandiperolehnyadata-dataindikasikorupsi/penyelewengandanaAPBDsejakTA2000-2003.Inilahkemudianyangmenjadiamunisibarubagiaktoruntukkemudianmembuatlaporandugaankorupsibaruyanglebihdidukungolehdata/bukti.
Jika dilihat secara lebih jauh, kasus ini mulai berani didengungkan ketika gaungpengungkapankorupsidi tubuhDPRDmulai ramai terjadidiberbagadaerah, terutamayangdimotoriolehFPSBuntukmengungkapkankasusdugaankorupsiDPRDSumbar,yang menjerat semua anggotanya minus anggota dari Fraksi TNI/POLRI. Ini terlihat
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran 1��
dari sudah cukup lamanya tercium indikasi kasus ini, namun disadari sangatlah susahuntukmengungkapkannya,karenadiIndonesiasecaraumum,penyelesaiankasuskorupsisepertinyatabu.Apalagidilakukanolehpejabatdanorang-orangyangterhormatsepertianggotaDPRD.SehinggaketikakasusSumbarsudahmulaimenjadikonsentrasipublikdiseluruhIndonesia,munculkeberaniandaridaerah-daerahlaintermasukTolitolidiSulteng,karenakorupsibukanlahkejadianbaru,namunsudahlamaberuratberakar,tapisangatsulitdiungkapdandiselesaikan.
Cukupbesardampakdaripengungkapankasusini.Terbuktimantananggotadewanyangmenjadi terdakwa dalam kasus ini, akhirnya batal menjadi calon kepala daerah, jabatanyangtadinyasudahdiincarnya,karenaadanyablackcampaigndari lawanpolitiknya,yangbersamaandenganmulaiterungkapnyakasusdugaankorupsiditubuhdewanyangpadawaktuitudipimpinnya.
Strategi Pengembalian Kerugian Negara
Yangpertama,fasilitasjaksaharuslengkap,personalharuscukupdanyangterpentinggajijaksadandanamobilisasidalammenyelidikidanmenyidikperkaraharusnaik.Kalautigafaktoritucukup,sayakirakorupsidapatdiberantas KaIntelejenKajati
Selainmembuatparaterdakwamendapathukumansetimpaldaritindakannyamengkorupsiuangnegara,danmemberikanefekjerabagipihaklainagartidakmelakukanhalyangsama,yangjugasangatpentingdalampenyelesaiankasuskorupsiadalahbagaimanaagarkerugiannegarayangditimbulkanolehkoruptordapatkembalikenegara.Sepertidiketahui,banyakkasusyangsudahmendapatkankeputusantetap-puntidakjarangkerugiannegaranyatidakdibayar, seperti yang terjadi di Pemkab Loteng atas kasus pengadaan tanah, dan kasuskorupsidiPemkabBlitar.
Adahalbisadijadikancontohdalampenangananproseshukumawalkasus ini,dimanadalambekerjaKejarilebihdulumemancinganggotadewanmengembalikankerugiannegarasebelumdakwaan.Caranya?Ketikamulaidilakukanpenyelidikan,paratersangkalangsungditahan.UntukkasusTolitoli,dimanaparatersangkanyasebagianbesarmerupakankalanganbangsawan, taktik inicukup jituuntukmenyelamatkansebagianuangnegara.KarenadiTolitoli,korupsidianggapsebagaisesuatuyangsangatmemalukandanbisamenjatuhkanderajat seseorang.Disini sepertinyapara tersangkamencobauntuk”membersihkandiri”dari tuntutan,denganharapansetelahmengembalikankerugiannegara tersebut,merekaakan bebas dari tuntutan.Terkumpullah kemudian dana sebesar Rp 184 juta dari paratersangka.Namundenganpengembalianinibukanberartikasusselesai,karenadalamPasal4UUNo31/1999yangdirubahdenganUUNo20/2001tentangPemberantasanTindakPidana Korupsi, pengembalian tersebut tidak bisa menghentikan proses hukum atau
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
1��
membebaskantersangka.ParatersangkatetapdidakwaJPUdengantuntutanhukuman12tahunpenjara,membayardendasertakerugiannegara,karenaterbuktimelanggarPasal2dan3UUNo31/1999dirubahdenganUUNo20/2001tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi.
Paratersangkainisepertinya”terjebak”,karenalogikanyajikaorangtidakbersalah/korupsi,makaorangtersebuttidakakanmaumemberikanuangnyakeaparathukumsebelumadakeputusan tetap bahwa yang bersangkutan terbukti bersalah dan harus mengembalikankerugiannegara.
Diskriminasi yang Jadi Momok
Jaksa masih tebang pilih….hanya panitia anggaran yang ditahan, seharusnya seluruh yangmenikmatijugaditahan…. MajelisHakimPNTolitoli
Tebangpilihsepertinyamasihmendominasipenyelesaiankasusdiproseshukum.Bagaimanatidak,dariseluruhanggotaDPRDdanpanitiaanggaraneksekutifyangdilaporkanaktorpendorong, hanya 14 panggar legislatif yang diproses. Padahal jumlah panggar DPRDsebanyak 16 orang, namun 2 diantaranya merupakan anggota TNI/POLRI, dan tidakdiproseslebihlanjut,hanyadikembalikankekorps-nya.Sedangkananggotadewanyanglain sama sekali tidakdiusutdengan alasan yangpalingbertanggungjawab adalah tidaksemuaanggotamelainkanorang-orangyangterlibatlangsungdalamprosespenganggarantersebut.
Padahallogikanya,ketikasebuahAPBDyangmerupakanprodukhukumdidalamPerdaditetapkan pastilah berarti disetujui kedua pihak, yaitu eksekutif dan semua anggotadewandalamsebuahsidangparipurna.Artinyasemuaorangyanghadirmaupunmenjadikeanggotaanlembagatersebutikutandildalam“melegalkan”sebuahprodukhukumyangternyatamelanggar.
Secaraumumsepertinyamemangtidakadakepastianhukumdalampenanganansebuahkasuskorupsimenyangkutsiapayangakandiproses.DaristudikasuskorupsiDPRDyangditeliti dalam penelitian ini, hanya kasus korupsi DPRD Propinsi Sumbar yang semuaanggotanyadijerat,walaupuntetapmasihminusTNI/POLRI.DiBuolyangmerupakanwilayahpemekaranKabupatenTolitoli,semuaanggotaDPRD-nyaditahandandiprosessecarahukum.PadahalKasusBuolinijugadisidangkandiTolitoli,tapidariKejariyangberbeda.
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran 1��
Tabel Pelaku Dugaan Kasus Korupsi DPRD dalam LGCS
Kasus Diduga/Dilaporkan aktor Diproses Kejaksaan Yang divonis
DPRDToli-Toli SeluruhanggotaDPRDdanPanggarEksekutif
14orangPanggar(2anggotaPOLRItidakdiproses,tapidikembalikankekesatuannya)
14orangPanggar
DPRDSumbar SeluruhAnggotaDPRDGubernur
SeluruhAnggotaDPRD SeluruhanggotaDPRD(kecualiTNI/POLRI)
DPRDMadiun SeluruhanggotaDPRD
Ketuadan3wakilketuaDPRD Ketuadan3wakilDPRD
DPRDKab.Pontianak
SeluruhanggotaDPRDBupati
SeluruhanggotaDPRDPengurusYayasan
4pimpinanDPRDPengurusYayasan
DPRDNTB SeluruhAnggotaDPRDEksekutif
13Panggar(termasukKetuaDPRD,sebagaiKetuapanggaryangakandiproseskemudian)
TernyatayangdiprosesdiPengadilanhanya12(KetuaDPRDtidakmasuk),orang10orangdivonis(2meninggal)
DPRDDonggala SeluruhanggotaDPRD
21orangpanggar(14orangtelahdisidang,6lainnyamasihdikejaksaanhinggasekarangdenganalasanpencabutanPP110/2000)
14orangpanggar
Saking“frustasinya”melihatproseshukumyangdirasasangatdiskriminatif,sempatadaaksibeberapaaktormembuatpetisiintinyamenginginkanperubahanstatusparaterdakwadaritahanan rutanmenjadi tahanankota.Alasannya,hukumsudahdipandangdiskriminatif,karenahanyamemprosessebagiananggotadewantidakseluruhnya,dantidakmemproseseksekutif yang juga dipandang harus bertanggungjawab atas kasus ini. Walaupun aksiini dimaksudkan untuk memberikan tekanan kepada kejaksaan, namun tindakan inimenimbulkanprokontradidalamtubuhaktorsendiri.
Transparansi Persidangan
Cukupmenarikjikakitaamatiprosespersidangankasusini.Tidaksepertilazimnyatempatpersidangan,kasusinidisidangkandilapanganGedungOlahRaga(GOR).Semuaorangbisamenyaksikanpersidanganyangselamainijarangsekalidiketahuiolehpublik.Inicukupjitumengudangpublikuntukmelihatdaridekatpara terdakwayangmerupakanorang-orangterhormatdanberkedudukantinggi.Tidakheransejakpukul07.00pagimasyarakatsudahberbondong-bondongdatangkeGORtempatperkaradisidangkan.Parapedagang,
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
1�0
tukangojek,sopirdanseluruhelemenmasayarakattidakpunyaaktivitaslainselaininginmenyaksikansecaralangsungprosespersidangan.
Efekdari sidang terbuka inipaling tidakbisamenjadi sanksi sosialbagipara terdakwa.Tidaksedikitdariterdakwayangmenghentikanberbagaiaktifitassosialyangumummerekalakukan seperti kondangan, pengajian dan lain sebagainya, karena suasana persidangandigambarkanlayaknyapengadilanrakyat.
BAGIAN V: KESIMPULAN
Strategimembongkarmemangtidakmudahjikadilakukansendiri-sendiri.Membangunkoalisi dan berbagi peran merupakan saran yang cukup baik dalam upaya mendorongsebuahkasuskorupsi.
DalampenanganankasuskorupsiDPRDTolitoli,aktorpendorongseolahkehabisanenergi.Merekasangatintensmendorongkasusdiawal,namunbelakanganterlihathampirtidakadadorongan,terutamaketikakasusmasukdiprosesbandingdankasasi.Faktorgeografisyangjauhjugamenjadialasanmengapakemudianaktorpendoronglokalseolahterhenti.Beruntung,merekamasihpunyakekuatankoalisi di tingkatpropinsi,walaubelakangankoalisiditingkatpropinsiinipunkemudianseolah”matisuri”.
Namun, strategi aktor pendorong yang berhasil memanfaatkan situasi konflik yangterjadiantaraeksekutifdanlegislatifpadawaktuitumenjadisatukekuatanyangberhasilmendorongpengungkapankasusinihinggakeproseshukum.
Diproseshukum,perbedaanyangsangatjauhantaratuntutanjaksadenganvonisPengadilanNegeriTolitolitelahmenimbulkandugaanterjadinyapraktek-prakteknegosiasiantarpihakdalamhaliniPengadilanNegeridenganpihakterdakwa.
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran 1�1
KEADILAN YANG SULIT DIRAIH (Studi Kasus Korupsi APBD 2002 Kabupaten Kepulauan Mentawai)
Peneliti:SaidAmin
"Dinegeri iniyangadahanya‘tempat’Pengadilan, sedangkanKeadilanitu sendirimasihpenuhtandatanya...." Salahsatuanggotakoalisi
BAGIAN I: RINGKASAN
Sejak pertengahan tahun 2002, berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalamAMM (Aliansi Masyarakat Mentawai) mulai gelisah melihat tidak adanya kemajuanatauperbaikansaranaprasaranafisikdanmasihsangatrendahnyatingkatpendidikandiKabupatenKepulauanMentawai.
Kegelisahan kian menguat ketika beberapa kali melakukan diskusi dan bedah/kajianAPBD Tahun Anggaran (TA) 2001-2002,ditemukan indikasi penyalahgunaanpenggunaananggaransenilaiRp25Milyar.KabupatenKepulauanMentawaimerupakankabupatenyangberdiritahun1999(produkUUOtonomiDaerahNo22tahun1999)setelahmemisahkandiridarikabupateninduknya-PadangPariamanini.
Tidakmaupenyelewengantersebutterusberlangsung,tepat2(dua)harisetelahpelantikanKejariTuapajet-Mentawaitanggal21April2003,indikasidugaankorupsiinidilaporkankeKejatiSumateraBarat.MomeninisengajadiambilAMMagarkasustersebutmenjadiprioritasdanperhatiankajariyangbarupertamaadadiTuaPejat,Mentawaiini.BahkanpadasaatpelantikanKajari,AMMsempatmelakukanaksidemonstrasimendesakagarKejatisegeramenuntuttuntasdugaankasustersebut.
Temuan AMM ini ternyata cukup menjadi perhatian Kejati. Terbukti, kurang dari3 (tiga) bulan sudah keluar hasil penyidikan tim kejaksaan, dimana telah ditemukandugaanpenyelewenganatasdanayangberasaldarisisaAPBD2002ataudikenaldenganUangUntukDipertanggungjawabkan(UUDP)senilaiRp7,6Milyar.Dugaankorupsikemudianmengarahkepada4orang tersangka, yaituSekretarisDaerah (Terdakwa I),KepalaBagianKeuangan(TerdakwaII),BendaharaRutin(TerdakwaIII),danMantanBendahara(TerdakwaIV).Inimembuataktorpendorongkecewa,karenaBupatiyangmenjadi bidikan utama mereka untuk bertanggungjawab atas kasus ini kemudianhanyadijadikansaksi.Halinisempatmembuatgerakankoalisiaktormelemah,bahkanbelakanganbubardengansendirinya,tanpaadapengawalanyangberartiataskasus inilebihlanjut.
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
1��
OlehJaksa,paratersangkadidakwa5tahunperjara,dendaRp200jutasubsidier4bulankurungan, karenadianggap telahmelakukanperbuatanmelawanhukumyaitudenganmerealisasikan dan menggunakan anggaran rutin Setda tanpa prosedur. TindakanmerekadianggaptidaksesuaidenganPeraturanPemerintahNo.105Tahun2000tentangPengelolandanPertanggungjawabanKeuanganNegaradanPeraturanMenteriDalamNegeriNo.2Tahun1994tentangPelaksanaanAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah.KasuskemudiandilimpahkankePengadilanNegeriPadangtanggal17Oktober2003
Di tingkat PN, dalam persidangan yang digelar sekitar 11 bulan dengan 38 kalipersidangantersebutterungkapbahwaUUDPAPBD2002ternyatatelah”dipinjamkan”tanpa prosedur sebagaimana mestinya kepada dinas-dinas dan instansi-instansi diKabupaten Kepulauan Mentawai; DPRD; Parpol; organisasi profesi; organisasi sosial;juga pinjaman pribadi bupati dan wakil bupati. Tidak hanya itu, dipersidangan jugaterungkap bahwa telah dilakukan pembuatan ratusan kwitansi fiktif akibat banyaknyapengeluaranataspermintaanBupatiyangtidakadaposanggarannya;pengeluaranyangtidak ada SPJ (Surat Pertanggung Jawaban-nya); SPMU (Surat Perintah MembayarUang)yangmelebihiplafon;danauntukmeloloskanLPJBupati;danauntukmelobbyDep.Kehutanan,Dep.Keuangan,danDep.Pertanian,agardapatmenambahdanaPSDH-DR;dandanapembelianmobilerrumahdinasbupati.
Sayangnya,kesaksianyangcukupmenunjukkanadanyakesalahan/tindakpenyelewenganyangdilakukanolehparatersangka,ternyatadalampandanganhakimPNPadangdianggaphanya merupakan kesalahan administratif. Para terdakwa-pun divonis bebas, karenaapa yang mereka dilakukan dianggap tidak untuk kepentingan pribadinya melainkanuntuk kepentingan dinas-dinas dan instansi-instansi di Kabupaten Mentawai, dan inidianggapsebagaisebuahkebijakanuntukmenjalankanrodapemerintahandiKabupatenMentawaiyangbaruberjalantigatahun.Tidakmenunggulama,jaksalangsungkasasi.Hasilnya?Setelah15bulandiproseskasasi,HakimMahkamahAgungmemperkuatvonisPNPadangatas3terdakwalain(selainSekda),danvonisuntukSekdasendirisampaipenelitianlapanganiniselesai(Nopember2006)belumsampaikePNPadang
.
BAGIAN II: LOCAL CONTEXT
Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari 40 pulau kecil. Sebelum tahun 1999, iamerupakan bagian dari Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat. Hanyaada4pulauyangrelatifbesardisini,salahsatunyaPulauSiberutyangditetapkansebagaikawasanTamanNasionalSiberut(TNS).Pulau-pulaudiMentawaisangatrawanterhadaplongsor,banjir,erosi,siltasidansedimentasi.Perjalananmenujukabupateninihanyabisaditempuh dengan transportasi laut, dengan waktu tempuh 6-12 jam dari Kota Padang,sedangkantransportasiantarpulauditempuhsekitar4-6jam.
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran 1��
Mentawaisangatkayaakanhasillautdanhutan,jauhlebihbesardibandingyangadadiSumatera. Mentawai juga mempunyai 4 jenis Primata yang tidak ditemukan di daerahlainnyadidunia,sehinggaolehLIPIdanUNESCO,PulauSiberutdiMentawaiditetapkansebagaisalahsatucagarbiofirdari6cagarbiofiryangadadiIndonesia.Namunironis,dengankekayaanyangberlimpahsebagianbesarpendudukMentawai(55,08%)berdasarkansensus2001tidakbersekolah.Hal inididugakarenasejaktahun1970-an,hutandiwilayah initelahdieksploitasiolehbanyakperusahaan,lokalmaupunnasional.
SecaraSosialBudaya,masyarakatMentawaisangatkhas.Merekamenganutkepercayaanyangdisebutaratsabulungan,yaitukepercayaanyangmenganggapsemuabendahidupataubendamatimempunyairohdanjiwa.Merekajugamenggunakantatodisekujurtubuhnya,memakaipanahberacununutukberburusertaberpakaiancawatdarikulitkayubagikaumlaki-laki. Penduduknya terbagi atas sejumlah kelompok keluarga yang menganut sistemkekerabatanpatrilinealatausuku,yangdisebutdenganUma.Bahasadanagamamereka-punberbedadengandaerahlaindiSumateraBaratyangrata-rataberbahasaMinangdanberagamaIslam,sedangkanmayoritaspendudukMentawaiberagamaKristen.
BAGIAN III: KRONOLOGI
”Kamiawalnyamendengartentangpenyelewengankeuangan,sedangkankitainginkanuangyangsedikit itu dimanfaatkan untuk pembangunan di Mentawai. Ternyata diantara kita ada yangbermaindisitu.”
BadanMusyawarahMasyarakatMentawai(BM3)
Setelahberdirilebihdari3tahun,tidakbanyakperubahanpelayananpublikyangdirasakanmasyarakat,banyakproyekpembangunanyangtidakdijalankansebagaimanamestinya,danhampir80%tingkatpendidikanmasyarakatMentawaihanyasampaitingkatSekolahDasar(SD),bahkankurangdari itu.Tidakheran, sebagianbesarmasyarakatMentawaimasihberadadibawahgariskemiskinan,yangtercermindaritingkatketergantunganpendudukyangmencapai65,89.Artinyasetiap1orangpendudukusiaproduktif(15-64tahun)harusmenanggungsekitar66penduduktidak/belumproduktif.BuruknyapelayananpublikdiatasdisinyalirsebagiankelompokmasyarakatkarenarendahnyakualitasSDMyangmendudukijabatandipemerintahan, tidakadanya standarkinerja,danpenyelenggarapemerintahanyangdianggaphanyamencarikeuntungansendiri(istilahorangMinang:”hanyomancarikayodiMentawai”).
Keganjilan di APBD
”Kitaberangkatdarireview,kitabedahAPBD-nya,lalukitakaitkandenganlaporanpertangungjawabannyadankitakomparasikanlaporanpertanggungjawabandenganAPBD-nya.Lalukitainvestigasikan beberapa program/proyek dalam LPJ yang sudah dilakukan. Ternyata dari hasilinvestigasibanyakpenyimpangandisitu”
Salahsatuaktorpendorong
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
1��
AMM tergolong kelompok masyarakat yang cukup aktif. Mereka kelak diskusi-diskusitentangperkembangandanpembangunanMentawaikedepanyangcukuprutindilakukan,AMMmulaimelihattitiklemahdaripelaksanaanpembangunandiMentawai.Diantaranya,karenarendahnyakualitasSDMyangdudukdalampemerintahan,sehinggatidakheranjikakinerjamerekamenjaditidakmaksimaldantidakpunyastandaryangjelas.
Namun untuk mengkaji anggaran lebih detail bukanlah pekerjaan yang mudah bagipara aktor yang sebelumnya tidak memiliki pengalaman dalam mendorong upayapemberantasan/penyelesaian kasus korupsi. Mereka tidak mau gegabah, karena merekasadar, salah-salah mereka justru akan dituduh dalam pasal pencemaran nama baik olehtersangkakoruptor.Menyadariketerbatasantersebut,aliansiinikemudianmengajakpihaklain yangberkompeten sepertiLBHUmantadiKotaPadanguntukbergabungdenganAMM, dan secara bersama-sama melakukan tinjauan kritis atas APBD MentawaiTA2001-2002.KebetulandirekturLBHiniadalahpengacarasalahsatuanggotaAMMyangberprofesisebagaipengusaha.KenggotaanAMMyangsemulahanya11lembagakemudianbertambahmenjadi12lembagadenganbergabungnyaLBHUmanta.
TerhadapposanggaranDPRDditemukanbeberapahal,diantaranya:(1)pos-posanggaranyang bertentangan atau tidak diatur dengan PP No 110/2000, yaitu tunjangan beras,kesejahteraan,makan,dan tunjangankinerja;dan (2)pos-posanggaranyangdiluarasaskepatutandankeadilan,yaitukenaikanyangsangatbesaruntukasuransikesehatanyangdianggarkandalambentukuangyangakanditerimamasing-masinganggotadewandariRp 50.000/bulan menjadi Rp 1.250.000/bulan, kenaikan biaya perjalanan dinas luardaerahmencapaidariRp25jutamenjadiRp474,2juta,kenaikanbiayakursus4kalilipat,dantambahanbiayaBBMsebesarRp1 juta/anggotadewan/bulan.Semuaanggaran inidibandingkandenganAPBDTA2001.
Untuk pos anggaran eksekutif, tim bedah APBD paling tidak menemukan beberapakejanggalan,diantaranya: (1)adanyakesalahanyuridisdalampenjabarandanperubahanAPBD 2001-2002; (2) adanya pos-pos anggaran yang bertentangan dengan PP No109/2000,yaituanggarankepaladaerahdanwakilyangmelebihiklasifikasiPAD.Temuan-temuaninilahkemudianyangdikalkulasikandandisusunolehaktordalambentuklaporanhukum.
Rintisan Jalan ke Meja Hijau
Adanya pengaduan dari masyarakat yang dilaporkan kepada Kejati. Setelah Kejari Tua pejatterbentuk,langsungmelakukanpenelitianfulldata.BegitudilakukanfulldatabahwatelahterjadikorupsidiMentawai.
JaksaKejariTuapejatKabkeb.Mentawai
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran 1��
Selang kurang dari 3 bulan setelah AMM melakukan tinjauan kritis atas APBD 2002,KajariTua Pejat Mentawai dilantik. Momen ini sangat penting dan dianggap pas olehaktivisAMMuntukmelaporkankasusdugaankorupsiinikejalurhukum.Dihariyangsama, mereka menggelar aksi demonstrasi menuntut dituntaskannya dugaan korupsiAPBDdiKab.Mentawaiyangmelibatkaneksekutifmaupunlegislatif.DemoinisempatmembuatberangjajaranpejabateksekutifMentawai,danmenyayangkansikapAMM.IniterungkapdalamkonferensipersDPDPDIPSumbar,selangseharisetelahdemonstrasiAMM.DalamjumpaperstersebutmerekamenyatakansiapmelakukanpembelaankepadaBupatiMentawaiyangmerupakankaderPDIPjikaternyatatidakterbuktikorupsi.
Tepattanggal21April2003,duaharipascapelantikanKajariTuaPajet,AMMmelaporkankasusdugaankorupsiDanaAPBD2002KabupatenKepulauanMentawaisenilaiRp25milyarsecaratertuliskepadaKejaksaanTinggiSumateraBarat.Setelahmelaporkandugaankorupsitersebut,sambiljalanmerekamelakukaninvestigasi(crosscheck)penggunaandanaAPBDTA 2002 tersebut, apakah proyek pembangunan dalam APBD terealisasi sesuaidenganAPBDyangsudahdisahkan.Merekajugamelakukaninvestigasiterhadapasset-asset daerah yang ada di legislatif dan eksekutif, apakah asset tersebut bertambah atautidak.
Investigasi dan Tuntutan
Setelah mengkaji laporan dari aktor pendorong, selang dua bulan pasca dilaporkannyakasuskeKejatiSumbar,timpenyidikkejaksaanmengeluarkansuratperintahpenyidikanatas Sekda dan beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Mentawai, setelah sebelumnyamemerintahkanKejariTuaPejatMentawaiuntukmengumpulkandata-dataawalterkaitkasusdugaankorupsiAPBDMentawaiTA2002.
Hinggalimakalipemanggilan,tidakadasatupunpanggilanyangdipenuhi.Akhirnyaolehtimpenyidikkejaksaan,tersangkaIditangkapsecarapaksaketikayangbersangkutansedangmelakukan pertemuan kerja dengan PT.Telkom di Bukittinggi. Saat itu juga tersangkalangsungdiperiksahingga tengahmalam,dan langsungditahandengandugaan terlibatkasuskorupsidanaAPBD2002KabupatenKepulauanMentawaidengansuratperintahpenahanan No.121/FD.1/07/2003 yang ditandatangani oleh Wakil Kejaksaan TinggiSumateraBarat.
Penahanan ini sempat diperpanjang beberapa kali sampai berkas perkara terhadaptersangkadilimpahkankePengadilanNegeriPadangolehTimPenyidikKejatiSumbar.SelamadalamtahanandiLembagaPemasyarakatanMuaraPadanglebihkurangduabulan,tersangkasempatmengalamisakitdandilarikankeRS.M.DjamilPadanguntukmenjalaniperawatan.
Sekitar tiga bulan pasca proses penyidikan berlangsung dengan pemeriksaan 25 orang
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
1��
saksi, hasil penyelarasan data tim penyidik dengan audit BPKP menemukan indikasikorupsisenilaiRp7,6milyardiPemkab.Kep.Mentawai.AngkainijauhlebihrendahdariyangdilaporkanAMM,yaitusenilaiRp25milyar.Daritotaltersebut,danayangdidugadiselewengkantersebutRp5miliardiantaranyadipinjamkanatasperintahbupatidansekdakepadadinas-dinasdipemerintahan.Selainitu,danadipinjamkankepadasekwanDPRDmencapaiRp1miliaruntukmembayargajianggotadewan,danRp2miliarlebihlainnyaadalahuntukanggaranSekwan,BupatidanWakilBupati.Atastemuanini,timpenyidiklangsungmenetapkan4orangtersangka,yaituSekda,Kabag.Keuangan,BendaharaRutin,danMantanBendahara,diikutidenganpemblokiranrekeningparatersangka.
DalamdakwaanJPUdisebutkanbahwake-4tersangkadidugatelahmelakukankorupsidanaAPBD2002KabupatenKepulauanMentawaisenilaiRp7,6MyangberasaldarisisadanaAPBD2002yangdisebutdenganUangUntukDipertanggungjawabkan(UUDP),dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup, minimal empat tahun penjara dandendamaksimalRp1milyaratauminimalRp50Juta.TerdakwajugadinilaiolehJPUtelahmelakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan merealisasikan dan menggunakananggaranrutinSetdayangtidaksesuaidenganPeraturanPemerintahNo.105Tahun2000tentang Pengelolan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara dan Peraturan MenteriDalamNegeriNo.2Tahun1994tentangPelaksanaanAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah.
Sekdayangjugamerupakanatasan3tersangkalaindianggaptidakmelakukanpengawasanterhadap buku kas umum yang dibuat oleh bendahara rutin. Oleh bendahara rutin diakhirtahunanggaranbukukastersebuttidakditutup,sehinggaterdapatsisadanauntukdipertanggungjawabkan (UUDP) sebesarRp16miliar lebih,yangberasaldari rekeningBendaharawanrutinsebesarRp.8,4miliarlebihdandanayangbelumdipertanggungjawabkanterdakwasebesarRp.7,6miliar lebih.Uanginisampaipadatanggal31Desember2002belumdipertanggungjawabkan,bahkan terdakwaI sempatmemerintahkan terdakwaIIIuntuktidakmenyetorsisaUUDPtersebutkekasdaerah.
Atasdugaantersebut,dakwaanPrimairJPUataskasusini,paraterdakwatelahmelanggarPasal2ayat (1) joPasal18ayat (1)hurufbUUNo.31Tahun1999yangtelahdiubahdanditambahdenganUUNo.20Tahun2001joPasal55ayat1keIKUHPSubsidair:Pasal3joPasal18ayat(1)hurufUU.No.31Tahun1999yangtelahdiubahdanditambahdenganUUNo.20Tahun2001joPasal55ayat1keIKUHP.Untukitu,terdakwaIdituntutdenganhukumanlimatahunpenjara,dendaRp200Jutasubsidair4bulankurungan,dandituntutmembayaruangpenggantisebesarRp3,2milyar;TerdakwaIIdanIIIdituntutmembayaruangpenggantisebesarRp2,5milyar;sedangkanterdakwaIVtidakdituntutmembayar ganti rugi karena menjabat sebagai bendahara hingga Juni 2002, sebelumpelaksanaanAPBDTA2002berakhir.
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran 1��
Kentalnya Dukungan Parpol
Agaksulitmemang jikakasuskorupsi sudahsedemikianmembaurdengankepantinganpolitik. Mayoritas pejabat di negeri ini adalah orang partai politik, maka kasus yangmelibatkanmerekaotomatis”menyeret-nyeret”parpolyangmenaunginya.
Setelah tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat selesai melakukan penyidikansekitar empat bulan, tepat tanggal 17 Oktober 2003 berkas dakwaan tersangka korupsidana APBD 2002 Kabupaten Kepulauan Mentawai dilimpahkan ke Pengadilan NegeriPadang.Berkasdakwaandibagi2,yaituberkasIatasnamaterdakwaI(Sekda),danberkasII atasnama3 terdakwa lainnya, yaituKabag.Keuangan,BendaharaRutindanMantanBendahara.
Kejadian yang cukup menonjol selama proses persidangan di pengadilan adalah ketikabupatidijadikansaksi,dimanapadawaktuitubupatidatangkepengadilandikawalketatbarisanlayaknya”Paspampres”darisatgasPDIPdenganseragamhitam-hitamditambahdengan satu pleton Dalmas Poltaber Padang yang diminta oleh pihak kejaksaan untukberjagadisekitarPengadilanNegeriPadang.
Aksi dan Strategi Aktor Pendorong
Sebenarnyakalaubicarasoalperanmedia,memanginibersinergi.KebetulankitajugapunyacabangorganisasidiMentawai,sehinggauntukkasusMentawaiinikitabisaintensdisanadanseringtahulebihdahulu.
PekerjaMedia
Tak bisa dipungkiri bahwa media massa punya peran cukup besar dalam mengungkapberagamkasuskorupsinegeriini.Halserupaterjadidikasuskorupsikepulauanmentawai.Pasca ”booming”nya pemberitaan tentang penanganan kasus korupsi DPRD PropinsiSumateraBarat,banyakdaerahdiIndonesiadankhususnyadiSumateraBarat,yangseolahmendapatspiritdanlatahuntukmelakukanhalyangsamadidaerahnya.
Sepertidiketahui,sebagianbesaraktoryangtergabunguntukmendorongpenanganankasusiniberadadikotaPadang.AkseskeMentawaiyangrelatifsulit,dankehidupansosialyangagakterbelakang,jauhdaripusatinformasi,jauhdarikeramaianmembuatsebagianbesarpihakyangpeduli terhadapMentawaimenetapdiKotaPadang.BahkansebagianbesarpejabatdipemerintahanMentawai-pundisinyalirsebagianbesarwaktunyadihabiskandiKotaPadang.
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
1��
Imbas dari Laporan Aktor Pendorong
Ada beberapa modus yg biasanya dilakukan dalam melakukan tundak pidana korupsi tersebut,diantaranya dengan cara melakukan manipulasi laporan dan merugikan keuangan negara. Dansayatidaksetujudenganadanyacara-carauntukmencaricelahuntukkeluardarihukumansetelahmelakukankorupsi.
KasiPenyidikanKejatiSumbar
Dua minggu selang AMM melaporkan dugaan kasus ini ke Kejati, bupati melaporkanLaporanPertanggungjawabannya(LPJ)keDPRD.Perludiingat,padaperiodeiniDPRDmempunyai hak yang sangat besar terhadap eksekutif, termasuk untuk tidak menerimaLPJ-nya,yangsangatberakibatfataljika2kaliLPJtersebutternyataditolak.Hasilnya?LPJyangdisampaikanbupati8Mei2003iniditolak.SebelumnyamemangsudahberkembangopinidimasyarakatbahwaLPJbupatiakanditolak,karenadidugabanyakpenyimpangandalam pelaksanaannya dan diduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh BupatibesertajajarannyadalampenggunaandanaAPBDTA2002.
Hasil LPJ ini sempat dibandingkan AMM dengan hasil review yang pernah merekalakukan.LaluditemukanbeberapakejanggalandanpenyelewenganyangdilakukanolehBupati. Misalnya adanya mata anggaran yang tidak dipertanggungjawabkan dalam posKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp 2,65 Milyar dan dana cadangansebesarRp3,65Milyar.Selainitu,hampirdisetiapbidangdansektorditemukanpos-posyangtidakadapertanggungjawabannyadalamLPJ,padahalanggarantersebuttercantumdalamAPBD.Bahkanadajugaanggaranyangtidakdijelaskanpenggunaanya.OlehLBHUmantahasil komparasi inidi sebarluaskankemasyarakatmelaluikonferensipers,danmerekomendasikanagarDPRDmenolakLPJtersebut.
Setelah LPJ sempat ditolak, 3 minggu kemudian dilakukan kembali Sidang ParipurnaDPRDuntukmendengarkankembaliLPJbupati.AkhirnyaFraksiReformasi,GolkardanTNI tetap menolak LPJ tersebut dengan beberapa catatan, sedangka Fraksi PDIP danFDKBmenerimaLPJmenerimadenganbeberapacatatan.HanyaFraksiNasionalyangtidakmenyatakansikap.Selanjutnya,hasil revisiLPJbupatiyangdisampaikanJuli2003diterimaolehDPRD,kecualiFraksiGolkaryangtetapmenolakLPJ.
BAGIAN IV: ANALISA
Desentralisasi Memicu Korupsi?
Sejakmenjadikabupatensendiripadatahun1999bersamaandengandikeluarkannyaUUNo 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, Kabupaten Kepulauan Mentawai seolahbergeming dari posisinya yang dulu hanya merupakan bagian dari Kabupaten Padang
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran 1��
Pariaman. UU No 22 Tahun 1999 yang baru diberlakukan tahun 2001 memberikankewenanganyangsangatbesarkepadadaerahdalammengaturpembangunandidaerahnya.Undang-undangini-punkemudianditafsirkansendiriolehdaerah,dimanadaerahmerasaseakan-akan diberi kewenangan yang seluas-luasnya, dan memberikan peluang kepadapemerintahandaerahterutamakepadakepaladaearahuntukmembuatkebijakanapasajatermasuk kebijakan-kebijakan yang”mempermudah” daerah dalam mengelola keuangandaerahnya.
Di sisi lainKabupatenKepulauanMentawaiyangmasihbaru,belummemiliki strukturpemerintahanyangkuat,belumada sistimkontroldanpengawasandalammenjalankanroda pemerintahan, dan belum memiliki makanisme yang dapat menjamin bagaimanapemerintahanberjalandenganbaik,sertamasihrendahnyaSDMaparatyangditempatkandalampemerintahan.Ditambahlagikepaladaerahyangterpilihmelalui legislatifbelumbanyakberpengalamandalampemerintahan,bahkanadayangmengatakanhanyaseminggusekaliberadadiibukotakabupaten.
Daerah baru ini juga belum memiliki legislatif yang bisa berfungsi secara baik untukmelakukanpengawalandanpemantauanterhadapjalannyapemerintahandanpembangunan,sehinggaeksekutifmenjadikekuatantunggalyangberakibatpadapengambilankebijakanyang mengesampingkan kepentingan masyarakat dan lebih menguntungkan kepadakepentingan diri kepala daerah dan aparatur pemerintahan di daerah. Kondisi inilahyang kemudian menjadi peluang terjadinya dugaan korupsi APBD 2002 di KabupatenKepulauanMentawai.
Ada2(dua)moduskorupsibesardalamkasusini,yaitu:
Pertama, tidakmenyetorkan sisadanaAPBD2002atau lebihdikenal sisadanaUUDP(UangUntukDiPertanggungjawabkan) sekitarRp16MilyarkekasdaerahpadaakhirTahunAnggaran2002,melainkandipindahkankerekeningpribadi.
Kedua,menggunakansisadanaUUDPyangperuntukkannyatidaksesuaiyaitudigunakanuntukkepentingandinas,instansi,badan,DPRDdanpribadi-pribadi,tanpaprosedurdansistemadministrasiyangbenarsepertimenggunakankuitansifiktif/palsu,tanpaSPUM/SPJdanlainsebagainya.
Kedua modus tersebut menunjukkan buruknya sistem administrasi keuangan di daerahtersebut. Bagaimana tidak, sisa dana UUDP APBD 2002 yang seharusnya disetorkanke kas daerah, ternyata masuk dalam rekening pribadi bukan disetorkan ke kas daerahsebagaimanalayaknyaproseduryangsah.Bahkan,jikakasusinitidakterungkapbisajadiuangtersebutmasihadadirekeningpribadibendahararutin,karenasempatadaperintahdarisekdauntuktidakmenyetorkanUUDPkekasdaerah.
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
1�0
Jikaditelisik lebih jauh,maksudtidakdisetorkannyadanatersebutkekasdaerahadalahagarpejabatdaerahyangberwenanglebihmudahdanfleksibeldalammenggunakanuangtersebut. Terbukti, dana-dana tersebut ternyata tidak sedikit yang dipinjamkan tanpaproseduradministrasiyangsah,sepertilangsungmemintanyasendiritanpasepengetahuanpejabatyangberwenang;dantidaksesuaidenganperuntukkannya, sepertiuntukurusanpribadi, dinas, instansi, badan, parpol, dan lain sebagainya sebagimana yang terungkapdalam persidangan. Parahnya lagi, tidak sedikit pula bukti-bukti pengeluaran yangberupa kuitansi fiktif, dan ada surat permintaan pembayaran yang tidak dilengkapi SPJ(Surat Pertanggungjawabannya). Tidak hanya itu penandatanganan SPPD-pun (SuratPerintah Perjalanan Dinas) bisa dilakukan kapan saja tanpa SK. Padahal seharusnyauntukmenandatangani sebuahSPPDharusdenganSK resmi.Dan ini semuamenurutpengakuan salah satu saksi jamak dilakukan dan sudah merupakan suatu kebiasaan diPemkab.Mentawai.
Proses ke Meja Hijau
Karenamenundaeksekusiitubukanmelanggarhukumterutamadenganalasan-alasanketertiban.Apasihruginyajikatidakdieksekusi,tidakadaPak?Inikanhanyamenyangkutwaktu,daniniMahkamahAgungsedangmemprosesnya.
AsistenTipikor/KejatiSumbar
Secarawaktu,proseshukumdalampenanganankasus inihinggake tingkatPengadilanNegeri bisa dikatakan tidak terlalu lama.Terbukti, selang 6 bulan dilaporkan, kasus inisudahmasukke tingkatpersidangandiPengadilanNegeri.Sayangnya, saatberanjakketingkat kasasi, kasus ini merayap lamban. Butuh waktu 16 bulan baru ada hasil kasasi.Itupunhanyauntukberkas II yangmemuat tersangka laindi luarSekda.UntukberkasSekdasendiri,sampaipenelitianlapangankasusiniberakhir(Nopember2006),belumadahasilkeputusankasasinya.Adaapadenganproseshukumditingkatkasasi?
Berlarut-larutnyaproseshukum lanjutandalampenanganankasuspidana,pastilahakanmembutuhkanbanyakbiaya,waktudantenaga.Apalagijikakasustersebutsudahmemasukitahapkasasi,nunjauhdaritempatberpijaknyaparaaktor.Situasi iniakhirnyamembuatdorongankasusmenjadilemahbahkanberhentisamasekali.Minimnyajaringanaktorditingkatnasional,karenaakseslokasiyangsangatjauhsepertikabupatenMentawaimemangmenjadikendalatersendiridalammendorongpenyelesaiankasus.Apalagi,ditingkatkasasi(Mahkamah Agung), akses untuk mengetahui bagaimana progres hukum berlangsunghampir tidak ada.Tidak jarang sambil menunggu ketetapan hukumnya, para terdakwamasihbisamendudukijabatanmenterengdanwarawiritanpabebanwalaustatusterdakwayangdisandangnya.
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran 1�1
Divonis Bebas
Sudah terbukti bersalah, masih saja dibebaskan. Sejak awal penyelidikan, tim penyidikkejaksaansudahmenemukanada indikasikorupsiatasdanaUUDPolehparaterdakwa,sehinggamerekadituntuthukumanpenjara2tahundandenda,sertamembayarkerugiannegara.Namunolehpengadilan, semua terdakwadi vonisbebas.Apakah tindakanparatersangkadalamdugaankasuskorupsiAPBD2002Pemkab.Mentawaiinibukantindakankoruptif,sehinggaparaterdakwadivonisbebasolehpersidanganpertamasampaimahkamahagung?
Definisikorupsidituangkandalam13pasaldalamUUNo31/1999 joUUNo20/2001tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi.Pasal-pasaltersebutmenerangkansecaraterperincimengenaiperbuatanyangbisadikenakanpidanapenjarakarenakorupsi,yaitudalam pasal 2-3 dan pasal 5-13.Tindakan koruptif yang dikelompokkan dalam pasal-pasal tersebut adalah tentang: kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapandalamjabatan,pemerasan,perbuatancurang,benturankepentingandalampengadaan,dangratifikasi.
UntukkasusMentawai,dakwaanprimairJPUyangmenuntutterdakwadenganpasal2ayat(1);dandakwaansubsidairpasal3UUNo31/1999ditambahdenganpasal18ayat(1)UUyangsamaadalahsangatkuat.Sampaisaatinipasal2ayat(1)danpasal3UUinitermasukyang paling banyak digunakan untuk mempidanai koruptor. Ini merupakan pasal-pasalkorupsiyangterkaitdengankerugiannegara.
Alasan lain putusan hakim membebaskan terdakwa adalah karena terdakwa telahmengembalikan kerugian negara, sehingga tindakan mereka hanya dianggap kesalahanadministrasisaja.PadahaldalamUUNo31/1999tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi,pasal4,haltersebutjelastidakbenar,danmerupakanpersepsiyangsalah.Disitudisebutkan bahwa”Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negaratidakmenghapuskanpidanapelakutindakpidanasebagaimanadimaksuddalampasal2danpasal3.
Ataskasusini,memangtidaksedikityangakhirnyaberanggapanbahwaketikapersoalandibawakepadapihakpenegakhukum,justrukitatidakakanmendapatkankepastianhukum(DPRDMentawai).
Masih Tetap Bebas
SejakawalAMMjugasudahmelakukankomparasiantarareviewAPBD2001-2002denganLPJ BupatiTA 2002. Hasilnya, ada beberapa kejanggalan dan indikasi penyelewenganyangdilakukanbupati,sepertiadanyamataanggaranyangtidakdipertanggungjawabkandiantaranyapadaposanggaranKepalaDaerahdanWakilKepalaDaerahsebesarRp2,65
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
1��
MilyardandanacadanganRp3,65Milyar.Bahkanhampiraktorjugamenemukanhampirdi setiap bidang dan sektor ditemukan pos-pos yang tidak ada pertanggungjawabannyadalamLPJ,sementaraadaanggarannyadidalamAPBD2002,hal inididukungdenganadanyamataanggaranyangtidakdijelaskanpenggunaanyadalamLPJBupatitahun2002.Disiniaktormelihatjelasindikasipenyelewenganyangdilakukanolehbupati.
Dakwaan JPU atas para terdakwa ini sempat membuat aktor melemah, karena bidikanutamaaktor yangmengarahkebupati ternyatameleset.Situasi ini semakinmemburuk,ketikakebijakankoalisi untukmengajukanpenangguhanpenahanan ataspara terdakwadenganiming-imingakanmendapatbocorandatatentangketerlibatankasuskorupsibupatidarisekdadilakukan.Inilahyangkemudianmenimbulkanprodankontrasertaperpecahandalamtubuhaktor,danmembuatbeberapaanggotakoalisijalansendiri-sendiri.
Mengapa bupati? Dalam pandangan aktor selain sebagai orang pertama yang palingbertanggungjawabdalampenyelenggaraanpemerintahan,keterlibatanbupati sebenarnyasangat jelas dalam kasus ini. Ini dapat ditunjukkan dengan adanya kesepakatan resmimelaluirapatakhirtahundiAulaBappedaMentawaiyangdipimpinolehbupati,agarsisadanaAPBD2002(UUDP)tidakdisetorkankekasdaerah,tapidipinjamkankepadadinas-dinas,bupati,wakilbupatimaupunpihaklainnya.
Tidakhanyaitu,buktibahwaketerlibatanbupatisangatlahbesardalamkasusinijugatampakdalamkesaksian,dimanabupatidapatdenganmudah”memintauang”secaralisantanpaprosedursecaralangsungbaikuntukkepentingankedinasanmaupunpribadi.Belumlagibanyakjugapermintaanpengeluaranbupatiyangtidakadaanggarannya,sehinggadibuatkuitansifiktif.Selainbupati,keterlibatanwakilbupatijugasebenarnyatampakjelasdalamkesaksian, dimana hanya dengan memo kecil dan langsung mendatangi BendaharawanRutin, Wakil Bupati dapat meminta dana untuk keperluannya dengan besaran berjuta-juta.
Inimenunjukkanbagaimanasebuahprosedurpengeluarankeuangandaerahyangnotabenemerupakanuangrakyat,bisadenganmudahdisalahgunakanolehparapejabatdidaerah.Danbahwa,kasusinitidakhanyamelibatkanorang-orangyangsudahditetapkankejaksaan,tapi lebih jauhdari itu jugamenyentuhpejabat lain, yangnotabene jauh lebihberkuasayaituBupatidanWakilnya.
Diskriminasi Hukum yang Jadi Bumerang
”...dan terus terang, ini membuat saya apriori terhadap hukum.jadi saya tidak terlalu banggadenganadanyanegarahukumyangbisadilakukanadalahfungsi-fungsipengawasan,evaluasidanminimalisasi.
KetuaDPRDKab.KepulauanMentawai
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran 1��
Cukup menarik mengamati perilaku kelompok-kelompok yang ada dalam penanganankasus ini. Sejak awal kasus ini terungkap muncul gerakan-gerakan baru yang memberidukungankepadaparatersangka,tentunyadisampingaktorpendorongyangmengantarkankasuskejalurhukum.
Kelompok lain yang disinyalir merupakan pendukung tersangka seperti IMS (IkatanMasyarakatSiberut),ternyatadalamwaktuyangbersamaanbisasejalandenganapayangdilakukanaktorpendorong,walaudalammenjalankanmisinyakelompokinitidaksalingberkoordinasi.Dari gerakan yangmereka lakukan, termasukolehpendukung tersangka,tidak ada yang menyangkal tindak penyelewengan yang dilakukan oleh para tersangka.Merekasepertinyasadarbetulbahwayangmerekadukungbersalah.Namunyangmembuatmerekagerahadalahtidakdituntutnyabupatikemejahijauolehaparathukum.Padahalsangat jelas indikasi keterlibatan bupati. Inilah yang membuat para kelompok bergerak”bersama” menuntut diprosesnya bupati ke meja hukum, tidak hanya sebagai saksi tapisebagaipihakyangseharusnyalebihbertanggungjawabataskasusini.
Disini terlihat, bagaimana tindakan diskriminatif aparat hukum dapat membangun”kesolidan” antar kelompok yang berseberangan. Mereka tidak buta untuk menentukansiapasebenarnyayangsalahdanpalingbertanggungjawab.Tentunyainibukantanpabukti.Dari hasil kesaksian di persidangan, sangat jelas kesalahan juga mengarah pada bupati,sehinggawajibdituntut.BahkanKetuaMajlisHakimkasusinisempatmengatakan,”TakmungkinmasalahpertanggungjawabananggaranBupatitidakterlibat.”
Namunternyata,hukumkitaternyatabelumcukupadil,danmasihsangatdiskriminatif.Adaapadibalikproseshukumyangsangatdiskriminatifini?Terkaitdenganiniberkembangissu bahwa barang bukti uang kontan miliaran rupiah yang disetorkan tersangka akandinegosiasikanuntukdipakaibersama,gunamelepaskanbupatidarijeratanhukum.Waw?
Aktor Pendorong yang Kurang Solid
Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ungkapan klasik itu cocok benar direnungkanoleh semua jeniskelompok, tak terkecualiAMM.Perpecahanyang terjadidikelompokinimembuatkinerjamerekasebagaiinisiatormelemah.TerlebihsetelahsebagiananggotaAMMsibukdengankepentingannyasendiri-sendiri.
Sejakawaldiketahuibahwainisiatorpersonilpendorongkasusini,yangtergabungdalamAMM sebagian berprofesi sebagai kontraktor/politisi dan sebagian lainnya berasal dariberbagaiprofesimulaidariLSM,ormas,akademisidll.Merekaadalahpihak-pihakyangcukupberkepentingandanpeduliterhadappembangunanMentawai.Tidaksedikitpuladarimerekamerupakansahabat/temandekatparapihakyangbelakangandijadikantersangkaolehkejaksaan,termasukbupatiyangdalamkasusinilolossebagaitersangka.Apakahlatarbelakangaktorinimempengaruhiupayamendorongpenanganankasusini?Jelas.
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
1��
Bisadikatakanperanutamadariinisiatorkasusini,yaituAMMadalahmelaporkankasusinikeproseshukum.Selebihnya,AMMsebagaikoalisitidakmelakukanapa-apa.Ketikakasussudahmasukkeproseshukumdengantersangkasekdadanbawahannya,praktiskasusinisudahtidakdidorongolehAMMsecarakoalisi.AMMkecewa,karenabidikanutamamerekaadalahbupati.Dari sinikoalisimulai jalan sendiri-sendiri tanpaadakoordinasi.Bahkan belakangan sebagian anggota koalisi kemudian mengusung namanya sendiri-sendiri,tidakmengatasnamakankoalisilagi,karenaadanyaperbedaanpandangandalampenanganankasusini.
Puncak dari ”perpecahan” internal AMM sebenarnya bermula ketika sebagian anggotaAMM justru mengajukan penangguhan penahanan atas tersangka, dengan alasankejaksaan diskriminatif, dan ada iming-iming dari tersangka bahwa yang bersangkutanakanmembocorkanpenyelewengan/indikasikorupsiolehbupatiyangmenjaditargetutamaaktorpendorong.Sialnya,pascadilepaskandaritahanantersangkaternyataingkar.Disinilahkemudianaktortidaklagisatuvisidanmisi,sehinggamerekajalansendiri-sendiri.
Denganmelemahnyainisiatorkasusini,perlahantapipastikasusinikemudiansemakinjauh dari pantauan. Ditambah lagi dengan berlarut-larutnya proses hukum terutama ditingkatkasasiyangjauhdariaksesmasyarakatlokal,membuatkasusinihampirtanpaadadoronganpenyelesaian lebih lanjut.Di tingkatPNsajakasus inidisidangkanselama11bulandengan38kalipersidangan.Aktorsepertisudahkehabisanenergi,karenaseringkalikasus hanya diselesaikan sebagian saja, sedang sebagian lainnya seolah digantung tanpakepastian.Darikasus ini, terlihatberkasuntuk3 terdakwasudahkeluarkasasinya,yaitutetapmembebaskanparaterdakwadarihukuman,sedangkanberkasyanglainatasnamaSekdasampaisaatinibelumjelashasilnya,tanpaadakepastianhukum.
Kasus ini-pun akhirnya ”terbengkalai” dan seolah tenggelam seiring dengan sibuknyabeberapaanggotaAMMmempersiapkandirimenjadicalonanggotaDPRDdalamPemilu2004,dansaat inipalingtidak6diantaranyasudahmenjadianggotaDPRDKabupatenKepulauanMentawai.Namundemikianadajugasegelintirpihakyangmasihpedulidaninginagarkasusiniditutaskan.
KegiatanAMMlebihbanyakdifokuskanpadadiskusi-diskusimengenaiperkembanganKabupatenMentawaiyangwaktuitubaruberusia3tahun.Daridiskusiinimerekamulaimencium adanya indikasi korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Mentawai.Sadar akan kemampuannya yang kurang dalam melakukan bedah APBD, AMM-punmengundangLBHUmantaPadangyangdipandang lebihmampudalammelihataspekhukum dugaan tersebut. Kebetulan direktur LBH Umanta adalah pengacara salah satuanggotaAMM.Belakangan,LBHUmanta-punmenjadianggotake12AMM.
Permintaanpenangguhanpenahananinisebenarnyabukantanpasyarat.BeberapaanggotaAMMyangjugaadalahtemantersangkadijanjikanolehtersangka,bahwatersangkaakan
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran 1��
membukakasuskorupsiyangmelibatkanbupati,karenasemuadata-datayangterkaitadapada tersangka.AMMsebetulnya sadarbetulbahwa tindakanmeraka ini akanmenjadibumerangdanbahantertawaanorang,danmerekaakandianggapmenjilatludahsendiri.Tapi karena pertimbangan janji tersangka, permintaan penangguhan penahananpundilakukan.Namuncelaka,setelahdilepaskandaritahanantersangkaternyataingkarjanji,tersangkatidakpernahmemberikandata-dataterkaitkorupsiyangdilakukanolehBupati.
BOX: Potret Aktor Pendorong
InisiatoryangmendorongkasuskorupsiAPBDdiKabupatenMentawaiiniadalahAMM(Aliansi Masyarakat Mentawai). Mulanya AMM beranggotakan 11 LSM/ORNOPMentawai yang berada di Padang, yaitu Badan Musyawarah Masyarakat Mentawai(BM3),YayasanPeduliMasyarakatMentawai(YPMM),HimpunanPemudaMahasiswaIslam Mentawai (HPMIM), Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum(YLKBH), Yayasan Sehati, Forum Peduli Pembangunan Mentawai (FPPM), SiaranMentawai Membangun (SMM), Forum Masyarakat Mentawai (FMM), HimpunanPelajarMahasiswaSiberut (HIPMAS) danYayasanKrisau.SecarapersonalbeberapapentolanAMMberprofesisebagaipengusaha/kontraktor/politisi,dansebenarnyacukupdekatdenganparaterdakwa.
KegiatanAMMlebihbanyakdifokuskanpadadiskusi-diskusimengenaiperkembanganKabupatenMentawaiyangwaktuitubaruberusia3tahun.Daridiskusiinimerekamulaimenciumadanya indikasi korupsidalampenyelenggaraanpemerintahandiMentawai.Sadar akankemampuannyayangkurangdalammelakukanbedahAPBD,AMM-punmengundangLBHUmantaPadangyangdipandanglebihmampudalammelihataspekhukumdugaantersebut.KebetulandirekturLBHUmantaadalahpengacarasalahsatuanggotaAMM.Belakangan,LBHUmanta-punmenjadianggotake12AMM.
Namun dalam perjalanannya AMM kecewa dengan kinerja aparat hukum terutamakejaksaanyangdipandangpilihkasihdalammenegakkanhukumdankeadilan,dimanabupatiyangjadisasaranutamaAMMjustrutidakdijadikanterdakwa.AtaskekecewaaniniAMMyangtadinyamelaporkankasusinijustruakhirnyamelaluilembaga-lembagaanggotanya memohon kepada kejaksaan agar menangguhkan penahanan atas paratersangka yang juga merupakan teman mereka, karena mereka menilai para tersangkaini hanyalah korban dari penangganan kasus ini. Padahal yang seharusnya lebihbertanggungjawabadalahbupati.
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
1��
Permintaanpenangguhanpenahananinisebenarnyabukantanpasyarat.BeberapaanggotaAMMyangjugaadalahtemantersangkadijanjikanolehtersangka,bahwatersangkaakanmembukakasuskorupsiyangmelibatkanbupati,karenasemuadata-datayangterkaitadapadatersangka.AMMsebetulnyasadarbetulbahwatindakanmerakainiakanmenjadibumerangdanbahantertawaanorang,danmerekaakandianggapmenjilatludahsendiri.
Tapi karena pertimbangan janji tersangka, permintaan penangguhan penahananpundilakukan. Namun celaka, setelah dilepaskan dari tahanan tersangka ternyata ingkarjanji,tersangkatidakpernahmemberikandata-dataterkaitkorupsiyangdilakukanolehBupati.
PascapenangguhanpenahananinilahAMMseolah-olahtenggelam.KebijakanAMMmeminta penangguhan penahanan ini menuai pro dan kontra dikalangan anggotanyasendiri.Selanjutnya,beberapaanggotaAMMakhirnyajustrujalansendiri-sendiriterusmendorongpenanganankasus ini.Ataskasus ini,LBHUmantayangtadinyamenjadipentolandalammaterilaporankasusjugamenghilang,karenamerasaapayangmerekalakukan sudah tidak sejalandenganAMMsecara kelembagaan yangdipandang tidakkonsisten. Belakangan diketahui beberapa aktor dari AMM banyak yang sibuk untukmencalonkandirimenjadianggotalegislatifpadapemilutahun2004,dansaatinitercatatminimalada6orang”mantan”anggotaAMMyangmenjabatmenjadianggotadewan.
Faktor Penguat dan Pelemah Penanganan Kasus
Faktor Penguat: • spiritdaripenanganankasuskorupsiDPRDSumbar • gerakannasionalpemberantasankorupsi
Jika dilihat dari output proses hukum dalam penanganan kasus ini, tidak berlebih jikadikatakanadapihakyangcukupkecewa.Pasalnya,ke-4terdakwayangditetapkanolehJPUsemuanyadivonisbebasolehmajelishakimditingkatPN,bahkanditingkatkasasi.
Namun,terbongkarnyadanberhasilnyakasusdidoronghinggakeproseshukummerupakanprestasisendiri,mengingatKabupatenKepulauanMentawaibukanlahdaerahyangmudahdijangkau,danmerupakandaerahyangrelatifmasihbaru.Walaulebihbanyakdipengaruhiolehfaktoreksternal,namunsemangataktorlocaldalammendorongpenanganankasusiniperlumendapatreward,danmenjadipelajaranbagisemuapihak.
Faktor Pelemah: • perpecahandalamtubuhaktor • kurangkoordinasidalammengaturstrategi • adanyasalingcurigaantarsesasamaaktor
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran 1��
• koalisibersifatinstandansesaat • suapkepadaaktorolehkoruptor • proseshukumtidaktransparandandiskriminatif
Berbedadenganfaktorpendukung,secaraumumfaktorpelemahkasusinijustruberasaldaritubuhaktorsendiri.Sejakawalsebenarnyahalinisudahbisateraba,mengingatkoalisiyangdibangunolehaktorberasaldariberagamlatarbelakangekonomi,mulaidarimahasiswa,aktivisLSMmurni, pengacara, akademisi, bahkan jugakontraktor/bisnis.Heterogenitasyangseharusnyabisamemperkayakoalisi,justrutidakjarangakhirnyamemicukecurigaandiantaraaktor.
Koalisi aktor yang lemah ini, tidak jarang kemudian dimanfaatkan oleh para tersangka,misalnyadenganiming-iminguangataujabatan.Memangcukupsulitmembuktikanadanyasuapolehtersangkakepadaaktor.Namunkedekatandanpertemananparaaktordenganparatersangkayangsebenarnyasudahterjalinlama,palingtidakbisasedikitmenjawabhalini.Terbukti,belumselesaiproseshukumkasus ini,beberapaaktormalahsibukdenganurusanpencalonansebagaicalonlegislatif(caleg)Mentawaipadapemilu2004yanglalu.
BAGIAN V : KESIMPULAN
Kegagalanmenyibaksuatukasusbukanlahtanpasebab.PadakasuskorupsidiKepulauanMentawai ini, terkesan apa yang disebut dengan istilah”hangat-hangat tahi ayam” darisisisepakterjanginisiator.KurangsolidnyaAMMmembuatperjuanganmenyibakkasusmengalami kegagalan. Namun di luar itu masih ada faktor lain yang membuat pelakukriminalasyikmelenggangbebas.
Faktortersebutadalah:
Pertama,Paraaktorpendorongpenanganankasus ininampaktidakseriusdalamdalammendorongpenanganankasusini,inidapatdilihatdaricarakerjamerekayangtidakadakoordinasiantaraaktoryangsatudenganyanglaindalammenyusunstrategidanperjuanganyang mereka lakukan, bahkan ada yang mengambil kesempatan untuk kepentingankelompoksendiri.
Kedua,Kurangnyapengawalandariparaaktorpendorong terhadapproseshukumyangdilakukanolehpenegakhukum(KejaksaandanPengadilan),inidapatdilihatdarigerakan-gerakanyangdilakukanolehaktorpendorongyanghanyatertujupadasatuinstitusisajadantidakmelakukankoordinasisecarabaikdenganmediamassa.
Ketiga,Penegakhukum(Kejaksaan)masihpilihkasih(diskriminatif )dalammenangani
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
1��
kasuskorupsi,karenapihakkejaksaanbisamengalihkantersangkadariyangseharusnyajaditersangkadengancaramemulaipenyidikandaripejabatyanglebihrendahyangkemudiantidakmenyerettersangkayangsesungguhnya.
Keempat,Antarasesamapenegakhukummasihbelumsamapersepsidalammemberikanhukuman terhadap pelaku korupsi, jaksa menuntut beberapa tahun sementara hakimmenjatuhkanvonis lebihrendahdariapayangdituntutoleh jaksabahkandivonisbebasolehhakim.
Kelima, Kurangnya pengawalan yang dilakukan oleh para aktor pendorong dalampenanganankasuskorupsisampaipadaberketetapanhukumtetap.
Penulishanyamampumemberisejumlahsaransebagaiberikut:
Pertama:Antaraaktorpendorongharusadamisidanvisiyangsamasertakosistensidalamupayapemberantasankorupsidansalingkoordinasisatusamalainnyadanharusdilakukansecarabersama-samadenganmembagiperansesuaidenganspesifikasi lembagamasing-masing.
Kedua :Pemberantasankorupsiharuslahmenjadi issubersamaantaraaktorpendorong,penegakhukumdanmasyarakatsertamemilikikomitmenyangkuatterhadappemberantasankorupitidakuntukkepentingansesaat.
Ketiga :Antaraberbagaikelompokakademisi,LSM,penegakhukumdanmediamassaharusmemilikipersepsiyangsamaterhadapupayapemberantasankorupsiterutamadalammenafsirkanketentuanhukumyangberhubungandengantindakpidanakorupsi.
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran 1��
MEMBANGUN KIAT PENGUNGKAP KORUPSI(Studi Kasus Korupsi DPRD Kab. Madiun)
Peneliti:SigitIkhsanWibowo
BAGIAN I: RINGKASAN KASUS
“Ya, mengertinya yang jelas korupsi itu merugikan rasa keadilan rakyat. (Kami) bukan melaporkan(korupsi),tapiikutbersama-samamendesakdanmenekansaja.”
KoordinatorPasopati(Komunitasanakjalanan)
Pada bulan September, Madiun Corruption Watch (MCW) salah satu gerakan antikorupsidikab.MadiunmelakukanreviewterhadapAPBDkab.Madiunperiode1999-2004.DitemukanbahwamekanismepenganggaranAPBDkab.Madiunperiode1999-2004, telah menyimpangi dan atau melanggar PP 110 tahun 2000. Ditemukan jugapenyimpanganpadawaktuitusebesar3,9M.KetikatemuanitudisampaikankepadaparamantananggotadewanDPRDMadiunpadaawalbulanberikutnya,paraanggotadewantersebutmenyatakanbahwasemuamekanismepenganggarandalamAPBDsudahsesuaidenganaturanperundang-undangandanPP110tidakbisadijadikandasarkarenasudahdibatalkan.
Semingggukemudian,TimMCWkemudianmengirimkanlaporanpengaduandugaankorupsi APBD kab. Madiun ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Madiun dan KepolisianWilayah(Polwil)Madiun.Kedualembagaitulangsungmerespon,namunkarenaPolwilyang berinisiatif memeriksa saksi-saksi terlebih dahulu, akhirnya penyidikan diambilalihsepenuhnyaolehPolwilMadiun.TimPenyidikPolwilMadiunlangsungmerespondanmengadakankajianAPBDbersamadenganTimMCW.Darihasilkajiantersebut,kerugian yang ditemukan semakin besar yaitu senilai Rp. 8,9 Milliar. Audit BPKPselanjutnyabahkanmenemukanangkayanglebihbesarlagi,bahwapenyimpanganAPBDkab.Madiunmencapai14,5M.
Setelahmelewatipenyelidikandanpenyidikanselama6bulanmakaditetapkan4orangsebagaitersangkayaituKetuaDPRDMadiundan3orangWakilKetuaDPRD.Selamaproses penyidikan berlangsung, karena para tersangka tidak ditahan maka pada bulanJuni-Juli2006tersangkaKetuaDPRDsempatmelarikandirike Jakarta,namundapatkembaliditemukankembaliolehPolwilMadiundanlangsungditahan.Sekitar2bulansetelahprosespenyusunandakwaanselesaimakapada29Agustus2005sidangpertamadigelardanberlansungdalamwaktukuranglebih4bulan.Hakimpengadilannegeri(PN)menjatuhkan hukuman 4 tahun, denda 200 juta dan mengembalikan kerugian negarasebesarRp.336.344.644,64padaKetuaDPRDdanpenjara1tahun,denda50jutadanmengembalikankerugiannegarakerugiannegara7,18jutadan5,7juta.
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
1�0
Keempat terdakwa itu melakukan proses banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur.Terdakwa Ketua DPRD langsung mendapat vonis banding 3 bulan kemudian, yangmana PT menguatkan vonis yang dibuat oleh PN, sedangkan 3 terdakwa lain hinggabulanNovember2006,yangkeluarbaruputusanPT-yangmemperkuatPutusanPN-bagi salah seorang terdakwa dari unsur TNI/POLRI. Terhadap vonis banding yangdidapatnyaterdakwaMantanKetuaDPRDmelakukankasasi.Voniskasasijugaturun3bulankemudianyangmemperkuatputusanPTdaneksekusiatasputusantersebuttelahdilakukan.
BAGIAN II. LOCAL CONTEXT
Madiunsebagaisalahsatukabupatenyangsecarageografismemilikiluaswilayah101.086km2,terdiridaridaratan88%,daerahaliransungai(DAS)2%dankawasanberbukit10%.Sebagaidaerahagrarisdidukungdenganpotensihutanseluas424,30Hadengantanamanutama Jati dan sawah seluas 26.139Ha.Secara administratif kabupatenMadiun terdiridari15kecamatan,198desa,8kelurahandan4896rukuntetangga.Batas-bataswilayahkabupatenMadiun,sebelahbaratkabupatenMagetan,SebelahSelatan,kabupatenPonorogo,SebelahTimur,kabupatenNganjuk,SebelahUtaraadalahkabupatenBojonegoro.
Madiun adalah kota terbesar ketiga di Jawa Timur setelah Surabaya dan Malang danmerupakan jalur penghubung utama Jawa Timur dengan Jawa Tengah melalui jalurSelatan.LayaknyakabupatenlaindiJawaTimur,yaknisebagaiMadiunjugamenjadibasisNahdliyin(NU),sebagianbesarwargaMadiunadalahtergabungdalamNahdlatulUlama(NU),sehinggasuaraNahdliyinsangatmenentukandanmewarnaidiMadiun.Meskipun,demikianpadaPemilu1999,PKBsebagaipartaiyangberbasisparaanggotaNUmenempatiUrutankeduasetelahPDIPerjuangan.
SebagianbesarpendudukMadiunadalahsukuJawa.MasyarakatMadiunrelatifcukupbaikdalammemperolehpendidikan,sekitar50%penduduknyasudahmengenyampendidikanhinggajenjangSMA.Informasiuntukmasyarakatpunmengalirderasdenganmasuknyakoranbaiknasionalmaupunlokal,8stasiunradiolokaldantelevisibaiknasionalmaupunlokalJawaTimur.Darisegiagamadanbudaya,pendudukkabupatenMadiun99persenmemelukagamaIslam,selebihnya,memelukKristen,HindudanBudha.Dalamkehidupansehari-harimempunyaiciriagamis,rukunantarsesamasertaberjiwagotongroyongyangberazaskankekeluargaan.
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran 1�1
BAGIAN III. KRONOLOGI KASUS
Dewan Abaikan PP 110 dalam penyusunan APBD
SejakTahunAnggaran2001-2002hinggaTahunAnggran2003-2004terjadiperubahanjumlahmataanggaranpadapolaanggaranuntukDPRD.PerubahanitusesuaikesepakatanseluruhanggotaDPRDuntuktidakmengikutipenentuanmataanggarandalamPP110Tahun2000karenadianggap tidak sesuaidenganUndang-UndangNo22Tahun1999tentangpemerintahanDaerah,sebelumakhirnyaPPitudicabutolehMApadaSeptember2003. Perubahan mata anggaran tersebut juga mendapatkan persetujuan dari eksekutifdalamrapatyangdihadiriolehPanitiaAnggaran(Panggar)eksekutifdanlegislatif.
PadaTahun2003,menjelangpemilulegislatifterjadikembalikesepakatanantaralegislatifdan eksekutif yang membebani APBD kab. Madiun yaitu pencairan dana PILKADAsebesar 1,2 Milyar dari 400 juta yang telah dianggarkan sebelumnya. Penyimpangan-penyimpanganiniterjadisampaimasabaktianggotaDPRDperiode1999-2004inihabisdantaksatupunpihakyangmempermasalahkannya
Keadaan ini diperparah karena dalam pertanggungjawabannya para anggota DPRD itutidakmemenuhistandarakuntansipemerintahdaerahyangberlakusesuaidenganPP105Tahun2000TentangPengelolaandanPertanggungjawabanKeuanganDaerah.AnggotaDPRDkab.MadiuntidakmemberikanSuratPertanggungjawaban(SPJ)yangdiakibatkandari anggaran yang mereka pergunakan, tetapi hanya memberikan bukti berupa tandatangansaja..PerilakuAnggotaDPRDyangmelawanhukumtersebut,tidakditentangoleheksekutifsebagaiPemegangSuratKekuasaanOtoritas(SKO).Merekaselalumencairkananggaranyangdimintaolehlegislatiftersebut.Bahkan,eksekutifjustrumembuatkebijakanyangmendukunglegislatif,dengancaramemasukkanPosAnggaranDPRDyangseharusnyabebansementaradanharusdisertaiSPJ,tetapidimasukkanmenjadiBebanTetap,sehinggatidakadakewajibanbagiAnggotaDPRDuntukmenunjukkanSPJ.
Dibuka oleh MCW, Dilegitimasi oleh BPKP
”Kasusinisayalaporkanke-duainstitusisekaligus,yakniKejaksaandanKepolisian.Haliniuntukmengujilembagahukummanayanglebihserius...”
Pelapor(MCW)
Pada bulan awal bulan September 2005 MCW kembali mengadakan review terhadapAPBD kab. Madiun. Kali ini yang direview adalah APBD sejak Tahun 1999-2004.Sebelumnyapada24-26Agustus2004,MCWmengikutipenandatangananMoUantaraGeRAKIndonesiadanKPKyangmengamanatkanuntukmengusuttuntaskasuskorupsiAPBDdiDPRDseluruhIndonesia.KepulanganmerekadariacaraitulahyangmemompasemangatmerekauntukmengungkappenyimpangandalamkorupsiAPBDkab.Madiun.
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
1��
Darihasilkajianituditemukanpenyimpangankhususnyapadatahun2001-2003,padaposanggarandewanyangtidaksesuaidenganaturanyaituPP110,Kepmendagri29/2000;SEMendagri161/3211/SJ,nominalsementarayangditemukantimMCWyangterindikasikorupsisebesar3,9M
KetikamengkonfirmasitemuannyapadaMCW,mantanketuaDPRDyangkembaliterpilihmenjadianggotaDPRDPeriode2004-2009,iamerasabahwatidakadayangsalahdalampelaksanaanAPBD1999-2004,Iabahkanberkata“kalaumemangapayangdilakukanDPRDselamainimenyimpangdandianggapkorupsi,sayasiapbertanggungjawabdanmengembalikansemua anggaran yang diduga korupsi”. Setelah pertemuan dengan mantan Ketua DPRDtersebut,MCWmelakukankajian yang lebihdalam lagi dankali inimerekamendapatbantuandari seorangpraktisihukumberupapendapatdandukunganyangmenguatkanlangkahmerekauntukmenempuhjalurhukum.
Akhirnya,padaoktober2004,TimMCWsecararesmimengirimkanLaporanPengaduanDugaanKorupsiAPBDkab.MadiunkeKejaksaanNegeri(Kejari)MadiundanKepolisianWilayah (Polwil) Madiun. Laporan tersebut mendapat tanggapan yang positif dengansegeraditindaklanjutinyalaporantersebut.
Kejaksaan langsung memanggil Panitia Anggaran eksekutif untuk dimintai keterangan.Begitu juga, Kepolisian Wilayah (Polwil) Madiun, langsung membentuk tim Penyidikuntuk menindaklanjuti Laporan MCW tersebut. Polwil Madiun langsung mengadakankajiantentangAPBDbersamadenganTimMCW.Darihasilkajiantersebut,diperkuatdenganhasilpenyelidikanawaltimpenyidikPolwilMadiunmenemukankerugiannegaradalamAPBDkab.Madiunperiode2001-2004senilaiRp.8,9Milliar.
Untuk membuktikan keseriusannya dalam memproses kasus dugaan korupsi APBD diDPRDkab.Madiun,TimPenyidikPolwilMadiunmemanggilseluruhmantananggotaDPRD kab. Madiun periode 1999-2004 yang sudah tidak menjabat sebagai anggotaDPRDuntukdiperiksasebagaisaksi.Sambilmenunggupemeriksaanterhadapsaksi-saksiselesai,PolwilMadiunmelayangkan izin tertulisuntukmemeriksaparaanggotaDPRDyangmasihmenjabatkepadaGubernurJatimdanizinmemeriksaBupatiMadiunperiodeitukepadaPresidenSusiloBambangYudoyono.Kuranglebih2bulankemudianizindariGubernur Jatim turun dan penyidik langsung memeriksa anggota DPR yang saat itumenjabatkembali.
Melengkapi hasil penyidikannya, Tim Penyidik Polwil Madiun mendatangkan auditordari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur. Selama 3hari, timauditorBPKPmengkajidata-datayangtelahdipersiapkanolehTimPenyidik,akhirnya BPKP menetapkan kerugian negara yang diakibatkan penyimpangan PP 110Tahun 2000 di Kab. Madiun senilai Rp. 14,5 Milliar. BPKP juga melaporkan bahwapertanggungjawaban keuangan APBD kab. Madiun tidak sesuai dengan PP 105/2000
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran 1��
tentangPertanggungjawabanKeuangandaerah.AuditorBPKPakhirnyamerekomendasikanbahwayangbertanggungjawabataskerugiannegaradariAPBDkabMadiun,darilegislatifadalahKetuaDPRDKab.Madiunperiode1999-2004danketigaWakilDPRD.
BOX 1. PROFIL MCW
MCWadalahGerakanAntiKorupsiyangdilatarbelakangidarikeprihatinansegenapAktivis LSM, KIPP dan Mahasiswa Madiun, melihat kondisi pendidikan politik,ekonomi, sosialdanhukummasyarakatMadiunyangmemprihatinkan.Organisasi inilahirpada3Juli1999dandikoordinatoriolehDimyatiDahlan.Misidari lembagainiadalahmenciptakantatanankehidupanpemerintahanyangbersihdanbebasdariKorupsiKolusidanNepotisme
MCW tidak hanya melakukan kegiatan di wilayah kabupaten Madiun tetapi juga dilimawilayahlainyangdulunyaadalaheks-KaresidenanMadiun,yaituMagetan,Ngawi,Ponorogo,PacitandankotaMadiun.Selainmelakukaninvestigasidanadvokasikorupsi,lembaga ini juga melakukan pengorganisasian dan pendidikan masyarakat, terutamamasyarakatdesa.MCWjugamembangunjaringandenganNGO-NGOlainnya,baikditingkatlokal,propinsimaupunNasional.
KasusKorupsiAPBDkab.Madiun1999-2004adalahkasuskorupsibesarpertamayangdilaporkan MCW mengingat jumlahnya yang mencapai belasan milyar. Setelah kasusiniberhasildigulirkan,MCWtelahbeberapakalijugamelaporkankasuspenyimpanganAPBD di tiga kabupaten/kota lain, yaitu dugaan korupsi APBD kab. Magetan, kab.Ponorogo dan Kota Madiun. Ketiga kasus ini saat ini sedang intensif diperiksa olehKejaksaansaatini.
Berdalih Cari Obat, Tersangka Sempat Buron
“DiIndonesiadalamkasuskorupsi,orangyangtidakpunyapowerakanhabis,powerituyauang,jaringan,kekuasaan,inijadisatukhan.”
PekerjaMedia
PadabulanJuni,menjelangpenyidikanberakhir,karenatidakdikenakanpenahananatasnya,tersangka Ketua DPRD melarikan diri. Awalnya, tersangka diberitakan mencari obatatausedangdinas,namunsetelahbeberapaharitidakterdengarkabarberitanya,akhirnyaKepolisianmencarinya.Selain,tidakdikenakanpenahanantersangkajugaNamunberkatusahadaripihakKepolisiantersangkatertangkapkembalisetelah36hariberadadiJakarta.
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
1��
SeetelahditangkaptersangkaKetuaDPRDlangsungdikenakanpenahanan,sedangkan3wakilDPRDtidakditahankarenadinilaikooperatif.
PenahanantersangkaternyatamemicuprotesdariparasimpatisanPDI-P(walaupuntelahditetapkan sebagai tersangka, ia kembali menjabat sebagai Kepala DPC PDI-P). Padatanggal13Juli,merekaberdemonstrasimemintaKejaksaantidaktebangpilihdalamkasusinidanmemintapenangguhanpenahanantersangkadenganmengumpulkantandatangandan KTP, tetapi permohonan tersebut tidak dikabulkan oleh pihak Kejaksaan. Melihatbesarnyaaksidariparapendukungtersangka,makaTimPenyidikPolwilmemintapadaMCWuntukmembuataksitandingan.Maka,padatanggal18Agustus250massaGeRAKmelakukanaksikeKejaksaanyangmemintaKejaksaanuntuksegeramelimpahkankasusini Ke PN.Ternyata pada hari itu juga BAP tersangka Ketua DPRD dilimpahkan keKejaksaan.
Persidangan Tahap I
”Karenainikasuskorupsidanadabatasanwaktunya,makapenanganannyakamiprioritaskandanpersidangankamikebutduakaliseminggu.” MajelisHakim
PersidanganKasusDugaanKorupsiAPBDkab.MadiundigelardiPNpadatanggal29Agustus 2005. Dalam persidangan perdana dengan agenda pembacaan Dakwaan JaksaPenuntutUmum, JPUmendakwaDPRDMadiunperiode1999-2004, telahmerugikankeuangan negara senilai Rp. 8,8 Milliar, berbeda dengan temuan BPKP yang dijadikandasarolehKepolisiansebesar14,5M.Alasanjaksakerugianituhanyadidasarkankerugianyang diakibatkan oleh perbuatan anggota DPRD saja, sedangkan sisanya merupakantanggung jawab eksekutif dan legislatif secara bersama-sama akan ditangguhkan dulu.Dalam dakwaan JPU menggunakan PP 105Tahun 2000 sebagai acuan dengan alasandicabutnyaPP110Tahun2000.
DakwaanJPUmenimbulkankecamanmasyarakatkarenaterlihatadanyatebangpilihdalampenanganankasusini,dimananamaeksekutifdisebut-sebutmengetahuidanmenyetujuiAPBDtersebutnamuntidakditetapkansebagaitersangka.Padasidangberikutnyaterjadidemo baik dari massa pendukung terdakwa maupun dari para aktor pendorong yangmempunyai salah satu agenda yang sama yaitu meminta agar aparat tidak tebang pilihdalampenyelesaiankasusinidanmemintaeksekutifjugadiusut.
Proses Persidangan, tampaknya dikebut oleh PN kab. Madiun, selama seminggu 2 kali,sehinggadalamkurunwaktukurangdari5bulan,terdakwasudahdijatuhivonisolehPNkab.Madiun.Tepatnya, 21Desember, pada sidang yangdihadiri oleh berbagai elemenmasyarakat dan media massa, Terdakwa Ketua DPRD divonis oleh PN kab. Madiun,4 tahun penjara dan denda 200 juta, serta mengembalikan kerugian Negara senilai
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran 1��
Rp.336.344.644,64rupiahdaritotalkerugianNegarayangdinikmatiolehAnggotaDPRDkab.MadiunsebesarRp.14,5Milliar.
DenganvonisPNtersebut,Terdakwalangsungmengajukanbanding.Sebelummeninggalkanruang sidang terdakwa mengatakan menghormati proses hukum dan meminta aparatjuga menyeret para pelaku lainnya. Terdakwa mengatakan ”saya berharap aparat hukumtidakhanyaberhentidisinisaja,sayatidakterimakalausayasajayangdijadikantumbaldandiproseshukum,masihadayanglebihbertanggungjawabdalamkasusini,danseluruhanggotaDPRD dan eksekutif harus juga diproses hukum, aparat hukum juga harus segera menyeretbupatikepersidangan”ProteskerasjugadilancarkanolehPenasehathukumterdakwayangmengatakanbahwaadapembusukandalamtubuhhakimdaniaakanmelaporkannyapadaKomisiYudisial.
VonisPNKab.MadiunterhadapterdakwaLilikIndartoGunawan,SH,MantanKetuaDPRD kab. Madiun periode 1999-2004, diperkuat oleh PengadilanTinggi (PT) JawaTimurdiSurabayapadatanggal27Maret2006,dandiperkuatlagiolehPutusanKasasiMahkamahAgung(MA)padatanggal28Juni2006.CumaperbedaanvonisMAdenganPT dan PN, adalah penerapan dakwaannya. Di MA terdakwa tidak terbukti dengandakwaanPrimer,yakniPasal2,18UU31/1999juntoUU20/2001.Tapi,terdakwaterbuktidengan dakwaan subsider, Pasal 3 UU 31/1999 jo UU 20/2001. Meskipun, penerapandakwaanyangberbeda,namunterdakwaKetuaDPRD,harustetapmenjalanihukumanpenjara 4 tahun dan denda 200 juta, serta mengembalikan kerugian negara sebesar Rp.336.344.644,64 Rupiah. Pada tanggal 11 Agustus 2006 Lilik Indarto menandatanganiberitaacaraeksekusi,sebagaisyaratadministrasi,karenaposisiterpidanasudahditahan&terdakwasanggupmengembalikankerugianNegarapadatanggal25Agustus2006
Dukungan Massa dan Media yang Selalu Dibutuhkan
“KarenaMemoinisegmennyabanyakrakyat,bagaimanakitamengemasberitayangbisadipahamioleh rakyat, bahwa rakyat tidak hanya dibodohkan oleh berita korupsi, tetapi lebih dipahamkantentang bagaimana korupsi itu, sehingga tidak terjebak dalam lingkaran setan fenomena korupsiyangdigembar-gemborkanitu,sehinggarakyatharuspahambetul,ketikarakyattidakpahambetul,kitakhawatirakanterjadisuatuanarkis.”
PekerjaMedia
Untukmendukungpengungkapankasussejakawaldesember2004,MCWsudahmelakukankontakdenganberbagaipihakuntukmembentukaliansigunamendorongdanmonitoringkasus korupsi ini. Pihak-pihak yang dikontak MCW awalnya adalah LSM lain di eksKaresidenanMadiunyang concerndenganmasalahkebijakanpemerintah sepertiMPW,FokerLSMdanPoliceWatchjugasampaitingkatNasionaldenganmemintadukunganICWdanGeRAK.MCWkemudianmendatangibase campmahasiswauntukmemintadukunganmerekahinggapartaipolitikyangpeduliterhadappemberatasankorupsi.Dari
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
1��
grass root, mereka menggalang dukungan dari masyarakat desa dengan memanfaatkanhubunganmerekadenganAKPD(AsosiasiKepalaDesadanPerangkatDesa)danFKMD(ForumKomunikasiBadanPerwakilanDesa).Melaluibadan-badaniniMCWsejakawalsudahmengadakanberbagai seminardandiskusi untukpenyadaranmasyarakat tentangkorupsi. Warga desa inilah yang menjadi massa terbesar MCW, ditambah lagi dengandukunganparapelajar, pemudakarang tarunadan anak jalanan.Selanjutnya, setiapkalimelakukan aksi jalanan semua komponen tersebut memakai nama “GeRAK Madiun”dengantetapmembawaatributmerekamasing-masingsebagaiorganisasiatauperwakilankelompoktertentu.
Pemberitaanmediajugacukupintensdalammemberitakankasusini,terutamadarimediacetak lokal baik di kab. Madiun dan Jawa Timur, misalnya Radar Madiun, Surya danMemorandum.Pemberitaanintensmencakupseluruhtahapanprosespengadilanmaupunberbagaiaksidanopinibaikdarikelompokaktorpendorongmaupunkelompokpendukungterdakwa. Intensnya pemberitaan oleh koran lokal ini diyakini pula ikut meningkatkanperhatian masyarakat akan kasus ini. Banyak masyarakat yang datang untuk melihatprosessidang,hinggaakhirnyaMCWmemintakepadaPNagardiperbolehkanmemasangpengerassuarauntukpengunjungdiluarruangsidang.Permohonaninidikabulkan,MCWmemakaipengerasyangmerekabawasendiriuntukmenyiarkansidangpadapengunjungyangadadihalamanPN.Akhirnya,setelahbeberapakalisidangpihakPNsendiriyangmemasangnya.
Meja Hijau Tahap Kedua
SidangterhadaptigamantanwakilDPRDiniawalnyakurangmendapatperhatianmassa,karenakonsentrasimerekatelahterserapuntuksidangterhadapterdakwamantanketuaDPRD.SeiringdenganprosesupayahukumbandingdankasasiterhadapkasusterdakwamantanKetuaDPRD,proseshukumWakilKetuaDPRDyangberlangsungsejakJanuari2006 terus bergulir. Setelah vonis terhadap Ketua DPRD dijatuhkan, perhatian massamenjadilebihterfokusdalamkasusini.Bahkan,mediayangbiasanyajarangsekalimemuatpemberitaan tentangkasus ini, kembalimengeksposnya.Menjelangpembacaanputusanterhadapterdakwa3mantanwakilDPRD,GeRAKkembalimelakukanaksiyangmenuntutpenuntasankasusitu.Halinimenyebabkanpembacaanvonissempattertundasampaitigakalipersidangan.
Padatanggal15Juni,WakilKetuaDPRDdariFraksiTNI/Polridivonis1tahunpenjaradandenda50jutadanmengembalikankerugiannegara5,7juta.Limaharikemudian,padatanggal20Juni2006,2WakilKetuaDPRDyanglain,divonisolehPNKab.Madiun1tahunpenjaradandenda50juta,sertamengembalikankerugianNegarasebesar7,18juta.Vonis ini lebihringandarituntutanjaksauntukmasing4tahunpenjaradandenda200juta,sertamengembalikankerugiannegarasebesarmasing-masing265 jutadan70 juta.AtasputusaniniJPUkemudianmengajukanbanding.SampaiNovember2006,barusatu
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran 1��
terdakwadariunsurTNI/POLRIyangmenguatkanputusanPN.
BAGIAN IV: ANALISA
Mengapakorupsibisaterjadihinggabertahun-tahundanmasabaktianggotaDPRberakhir?Apakahmasyarakattidaktahubilatelahterjadipenyimpangan?BagaimanakasusinidapatsuksesdiungkapolehMCW?Danmengapapulaaparathukumbekerjadengancepat?
BOX 2. TRANSPARANSI SETENGAH HATI
“Ya… kita menggunakan itu (PP 110/2000) untuk referensi saja artinya untuk menentukannominalnya bukan untuk menentukan jenis anggaran. Kalau kita tidak gunakan PP itu (untuknominal)makadewanakanseenaknyasendiri.”KetuaDPRDmadiun1999-2004.
Terdakwa
Sejak didirikan pada tahun 1999, MCW rajin mengikuti sidang paripurna DPRDbersama-samamediamassayangmeliputnya.MerekamengadakankajianterhadapsetiapAPBDyangdisahkanolehDPRDkab.Madiun.DarikajiantersebutMCWmenemukanbahwaAPBDyangtelahdisahkantersebutmelanggarPP110/2000.TemuantersebutdisampaikankepadaKetuaDPRDsaatitu.Namun,jawabanyangdidapatbahwaDPRDkab.MadiunmemangsengajatidakmengikutiPP110/2000karenabertentangandenganUUNo.22tahun1999.PP110/2000hanyadijadikankonsideransajadalampenyusunanAPBD. Sampai akhirnya ketika masa kerja DPRD 1999-2004, MCW mengadakanreviewbudget dari1999-2004danmenemukan indikasikorupsi3,9MmantanKetuaDPRD yang terpilih kembali masih membantah adanya korupsi itu.Bahkan ketikaindikasikorupsiitudisampaikanpadamantanKetuaDPRDyangterpilihlagisebagaiKetuakomisiADPRDMadiuniatetapmengelak.Bahkaniasempatmenanggapiwaktuitu,"SelamainiperdaAPBDbelumpernahdibatalkan,dankitamenggunakanPP110sebagaiacuanutamadalammenetapkanPosAnggaranDPRD, sehinggakalaukamuberkeyakinanbahwaitukorupsi,silahkandibuktikanmelaluijalurhukum".
Dalamkasus ini transparansi telahdilakukanolehDPRDMadiun.Masyarakatdapatmengikuti sidang-sidang penyusunan APBD. Ketika masyarakat menemukan adanyapenyimpangan,merekamelakukanprotes.Namun,nyatanyaprotesitutidakdiindahkanolehDPRD.ParaanggotaDPRDdalamhalinimemanfaatkanketidakkonsistenanantaraduaperaturanperundang-undanganyangada,yaituPP110/2000danUUNo.22/1999sebagaisenjatauntukmenjawabprotesdariMCWsaatitu.Mekanismetransparansiyangdilakukantidakdibarengidenganketerbukaanterhadapkritik,terutamadalamkasusinikritikitudikaitkandenganpenghasilanDPRDyangberbaukorupsi.
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
1��
STRATEGI MCW.
SebagaisebuahNGOAntiKorupsiyangsejakawalnyahanyasendirianmengungkapkasuskorupsiiniMCWmemilikistrategiyangterbilangcukupsuksesdalammengungkapkasuskorupsiDPRDkab.Madiun.StrategiyangdipakaiMCWdiantaranya:
1. Aparat Hukum Kooperatif ? Dukung Mereka!
“KalauinginmengungkapkasuskorupsitirulahDimyati(MCW),diakonsistendansetiapharimaudatangkePolwiluntukmemantauperkembangankasustersebut,ataumembantumencarikandata-datadanreferensihukumyangdiperlukanpenyidik,”
OndangSutarsa,KapolwilMadiun
SejakawalMCWmelibatkanaparathukumsebagaimitradalampengungkapankasusini.Beruntung,KapolwilMadiunadalahseorangyangreformisyangterbukauntukbekerjasamadenganNGOmasyarakatdalampengungkapankasusini.KarenainiadalahkasuskorupsipertamayangmenyangkutAPBDyangdisidikolehPolwilmakaPolwilmengajakMCWuntukmelakukan review terhadapAPBDdandaripenelusuran itudiketemukanbahwatelahterjadikorupsisebesar8,9MpadaAPBD1999-2004.Bahkan,merekatidakkeberatandengankedatanganMCW,yanghampirsetiapharimenanyakanperkembangankasusitu.Disisilain,MCWdengansenanghatimenyuplaisemuadatadandokumenyangmerekapunyayangdibutuhkanolehKepolisianuntukmengungkapkasusinilebihlanjut.
Dengan pihak kejaksaan pun MCW dianggap kooperatif, karena MCW bersediamempertanggungjawabkanlaporanyangdibuatnyadenganbersediamemberiketeranganhinggapadapelaksanaansidang.”ya...karenapadadasarnyaMCWmerasasebagaipelaporkemudian pada waktu sidang dan penyidikkan mau hadir menerangkan apa yang dia tahuberartidiaitukonsekuen,yakan/soalkekurangandisana..sinimaklumnamanyajugamanusia.tapisetidak-tidaknyadiamauhadirmemberikanketeranganapayangdiatahuberartidiasudahmendukung, jangansampaimelaportapidipanggil tidakmau. itukankemungkinanyangdiakatakantidakbenar”,tuturJaksaPenuntutUmum
Adapendapatyangsudahterlanjurtertanampadadirisebagianaktorpendorongkorupsibahwaaparathukumadalahpihakyangsusahuntukdiajakbekerjasamadantidakkooperatif.MCWselamainisudahmelakukanpendekatanbaikdenganberbagaipihakbaikaparathukumdandaripendekatanituditemukanlahaparatyangreformisyaituKapolwilMadiun,Ondang Sutarsa. Hubungan yang baik ini ternyata sangat berguna ketika kasus mulaidiungkap.MCWmendapattanggapanyangbaikdariPolwildanKejari,bahkanmerekadiajakdalampenyidikanpolisiuntukmelihatberapabesaryangtelahdiselewengkanAPBDkab.Madiunselamaperiode1999-2004.Koordinasiyangbaikinijugamemudahkanprosesmonitoring,karenaaparatmenjadisudahterbukasejakawal.
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran 1��
2. Merangkul Semua Pihak
MCWmerupakan jejaringdariGeRAKIndonesia.Merekaaktifdalamberbagaidialogdan kegiatan lain yang dilakukan oleh NGO Anti Korupsi Nasional seperti GeRAKIndonesia,ICWdanTerminalWatch.MCWjugaaktifdalamforumrutinyangdilakukanNGO-NGO anti korupsi, dimana terjadi tukar pikiran tentang berbagai kasus korupsiyangadatermasukketikakasuskorupsiMadiunmulaidiungkap.Ditingkatlokalmerekajuga menjalin hubungan dengan NGO-NGO lokal seperti MPW, Foker LSM, PoliceWatch. Selain itu MCW tetap berusaha mencari dukungan pada pihak legislatif daneksekutif yangberkuasa saat ini.Hubungan yangbaikdengan semuapihak inilah yangkemudianmeudahkanMCWuntukmendapatsekedarberkomunikasiataulebihjauhlagimendapatkandukungandalamupayanyamengungkapkasuskorupsiini.
HubunganyangbaikdanjejaringyangcukupkuatiniterlihatketikaMCWmengadakandialog mengenai kasus korupsi DPRD Madiun pada tanggal 6 januari 2006, datangperwakilanbaikdariGeRAKIndonesia,KPK,NGOlokaldiMadiun.Untukmemperlihatkandukungannya pada pengusutan kasus korupsi tersebut pihak Bupati Madiun dan KetuaDPRDikutpulahadirdalamdiskusiitu.Sebelumnya,KetuaDPRDmadiunmenyatakankomitmennya untuk tidak menghalang-halangi proses penyidikan bagi anggota DPRDyangmasihaktifmenjabat.
3. Fleksibel
MCW mengakui ketika akan melakukan demo mereka ingin menghilangkan kesan”MCW centris” mereka menerapkan strategi khusus. Setiap aksi MCW memakai namajalanan,yakniGeRAKMadiun,sehinggatidakterkesanbahwainiadalahaksiMCW,tapiiniadalahaksikeprihatinandankepedulianmasyarakatyangmenggabungkandiridalamsebuahgerakanrakyatuntukmajubersama-samamengganyangkoruptor.Bahkan,dalamsetiap aksi tim MCW menyarankan kepada setiap organisasi untuk membawa atributorganisasimasing-masing.Ternyatastrategiiniberhasil,karenacukupbanyakmasyarakatyangbersediamengikutiaksi-aksitersebut.
Yangmenarik,MCWpernahmelakukan aksi yangmengusung isu samadenganmassapendukungkoruptoryaitumemintaagaraparathukumtidaktebangpilihdalampenanganankasus.Masakeduakubu,yaknimasaProDemokrasi(pendukungterdakwa)danGeRAKsama-sama mengenakan atribut, yakni ikat kepala yang bertuliskan ”GeRAK PemburuKoruptor,”yangsudahdipersiapkanolehMCW.AksiMCWinidisatupihakmenunjukkanbahwakarenasikapmerekayangfleksibeldalammenarikdukunganmerekabahkandapatmerangkulmassa lawanuntukmendukungsalahsatutujuanmereka.Namun,dalamhalitukemudianmenimbulkanpertanyaanbagimassaGeRaklaintentangbagaimanasikapMCWyangsebenarnya,adakekhawatiranNGOlain,bahkanaparathukum,bahwaMCWtelahberubahhaluan
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
1�0
4. Membangun Ekspektasi Publik tentang Korupsi.
Massa terbesar MCW adalah warga desa. Mereka sering mengadakan dialog danpelatihan-pelatihanyangmelibatkanmasyarakatdesamelaluiorganisasi-organisasi yangeksisditingkatdesasepertiAKPD(AsosiasiKepalaDesadanPerangkatDesa),FKBPD(ForumKomunikasiBadanPerwakilanDesa),ForumSekretarisDesa.Sehingga,merekabisa ikutberperanaktifdalampencegahandanpendoronganpenanganankasuskorupsi.MCWbahkanmenerbitkantabloidBENARyangdikhususkanuntukmenampungisu-isuKorupsidanGerakanAntiKorupsiyangadadiKaresidenanMadiun.Tabloid ini1000eksemplarsekaliterbitdenganmewajibkanpeminatnyamenggantiongkoscetak.
Munculnya kesadaran dari masyarakat dan ini kemudian menciptakan ekspektasi padamasyarakat korupasi adalah masalah bagi semua orang dan masyarakatlah pihak yangpalingdirugikandalamkorupsi.Jikaekspektasiinisudahterbangunmakamasyarakatakandengan sendirinyamelibatkandirinyadalampengungkapankasuskorupsi,bukanhanyadijadikanmassayangdijadikanalatolehkelompoktertentu.
Carainilebihefektifdaripadamendekatipihak-pihakyangberseteruuntukmendapatkandukunganmereka.Strategiinibiasanyacukupberhasilmenghimpunmassadanmendapatdukungandatayangdibutuhkannamunkemudianseringkalimembuataktorpendorongterjebakdalampersainganpolitikdiantarakeduabelahpihak.Seringkaliaktorakanmerasadijadikanalatolehlawanpolitikkoruptoruntukmencapaitujuannya.Jikayangdibangunadalahdemandyanglahirdarimasyarakatsendiri,makamasyarakatakanbergerakbukankarenaperintahTokoh“Anu”dariPartai“X”,tapikarenamerekatelahmemandangbahwainiadalahkorupsidandenganalasanapapunkorupsitelahmerugikankepentinganmerekasebagaimasyarakat.
100 Hari SBY dan Kinerja Aparat Hukum
DalamPidatopertamanya,PresidenSBYmemaparkanprogram-programnya,khususnyauntuk dalam jangka waktu 100 hari menjabat sebagai Presiden. Salah satunya adalahjanjiSBYuntukmenjadikanpemberantasankorupsisebagaisalahsatuagendautamanya.KejaksaandanKepolisiansama-samainginmencaripoindalammensukseskanprogrampresiden tersebut. JaksaAgungdanKapolrimenginstruksikanpercepatanpenanganankasuskorupsiyangtengahditanganisaatitu.
KasuskorupsiditubuhDPRDmenjadisalahsatuagendanya,yakniisupenyimpanganterhadap Peraturan Pemerintah (PP) 110 tahun 2000 menjadi salah satu isu nasionalyangharussegeradituntaskan.KasuskorupsiAPBDdiDPRDSumateraBarat,pertamakalidiusutdanakhirnyamenjaditolakukurNGOataupecintapemberantasankorupsi
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran 1�1
di daerah-daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Madiun dan sekitarnya. Momeninidimanfaatkanolehaktor-aktorlokaluntukmendorongpengungkapankasuskorupsi,termasukMCWyangsejakSeptembertelahmelaksanakanreviewAPBDkab.Madiun.
KinerjaaparathukumyangcepatpadakasusMadiuninijugadidugakuatjugamerupakanefekdarigebrakan100hariSBY,karenaadakeinginanuntukmenunjukkankinerjaterbaikpadapenguasayangbaru.PadakasuskorupsiDPRDMadiun,KejariMadiun&PolwilMadiunsecarabersama-samamenanganikasustersebut.Timintelkejaksaanmemanggileksekutifuntukdimintaiketerangan,halyangsamajugadilakukanolehPolwilMadiun,sehingga dalam kasus dugaan Korupsi APBD kab. Madiun, aparat hukum terkesanberebutuntukmendapatkanpoint.SepertidilansirolehRadarMadiun “Aparathukumberebut mempersembahkan kue, dalam program 100 hari SBY”. Namun Polwil Madiunbergerakcepat,danmenaikkan statuskasusdugaankorupsiAPBDkab.Madiun,daripenyelidikankepenyidikan.Sehingga,KejariMadiun,yangstatusnyamasihpenyelidikanakhirnyacollingdown,menungguhasilpenyidikandariPolwilMadiun.
Hantu yang Bernama “Tebang Pilih”
“Mereka juga ikut menikmati dan bermufakat untuk menikmati anggaran. Berarti sama saja,bahkansayapunmenginginkantidaksajaKetuaDPRDtetapijuga44orangyanglainitujuga,merekakhanjugaikutmerasakan.” AnggotaDPRDPeriode2004-2009
AparatHukumdiskriminatif,tebangpilih.Begitulahsalahisuyangdiusungdalambeberapaaksi baik oleh GeRAK Madiun sebagai aktor pendorong kasus ini maupun oleh massapendukungterdakwa.MengapahanyaunsurPimpinanDPRDsajayangdiadili,padahalanggotaDPRDyanglainnyajugaikutmenerimauangitu.
ApakahparaanggotaDPRDlainnyayangtetapmenerimauangitu,menikmatinyauntukkepentingan pribadi dan tidak mengembalikannya bukan termasuk “perbuatan yangdapatmerugikankeuangannegara”menurutUUKorupsi?Parapendemo,khususnyadaripendukungterdakwa,jugamemintabupatidiseretdalamkasusini,karenaiaikutmenyetujuipengeluaran anggaran bagi anggota DPRD yang telah menyalahi ketentuan tersebut.Sampai sekarang kedua pihak itu tetap “aman” di tempat mereka dan tidak tersentuh.Benarkahtidakcukupbuktiuntukmenyeretmereka?
Bahkan, ketiga mantan wakil DPRD hanya diganjar 1 tahun penjara dan membayarkerugiannegara7,..jutadan5,7juta.Dalamputusannyahakimmenyatakanbahwahanyaitu uang yang dikorupsi sedangkan sisanya hanya kesalahan administrasi. BandingkandenganauditBPKPbahwakerugianyangdideritanegara sebesar14,5M. “MasalahnyaorangmencuriHPtipe3310sajakurungan4bulan,dansekarangparamantanwakilDPRD
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
1��
ituhanya1tahundandenda50juta,khansamajugabohong”,katasalahsatupendukungaksiGeRAKyangberasaldariunsuranakjalananmengomentarivonishakim.Masalahtebangpilihinibagaikanhantusaja,semuaorangmembicarakannyatetapitidakadayangberhasilmenyentuhnya.
BAGIAN V: KESIMPULAN
• Strategi Dua Arah (Demand and Supply)
KuncisuksespengungkapankasusiniberkaitaneratdenganstrategiMCWsebagaiaktorutama pendorong korupsi. MCW mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatumenggugat agar kasus ini diusut setuntas-tuntasnya. Unsur grass root, terutama darimasyarakatdesaadalahbasismassa terbesarmereka.Masyarakatyangdilibatkanadalahmasyarakat yang telahdisadarkan terlebihdahulu tentangbetapaburuknyakorupsidankerugianyangditimbulkankorupsi atasdirimereka. Inilahyangmemunculkandesakan(demand) dari masyarakat baik kepada aparat hukum dan pemerintahan agar kasus iniditanganisebaik-baiknya.Indikatornyamasyarakatantusiassekalidalammengikutisidangmaupundalamaksi-aksiGeRAK.Disisilain,MCWyangberhasilmembangunhubunganbaikdenganaparathukum.Kooperatifnyaaparathukumtidakdisia-siakanolehMCWdenganmen-supplymerekadenganberbagaidatatermasukmenjadisaksidalampersidangan.Strategiduaarah(demandandsupply)yangditempuhMCWiniternyatamanjur.
Walaupunmerekatidakmembangunkoalisidengannamatertentusepertipadapenanganankasus-kasuskorupsiditempatlain,tohdukungantetapsajamengalir.Yangpentingdalampenerapanstrategijanganmenonjolkanunsur“ke-aku-annya”.Semuapihakbisabergabung,entah mereka dari golongan apa atau partai apa, yang penting mereka memiliki tujuanyangsama,inginmendorongpengungkapankasuskorupsitersebut.MCWjugamelakukanpendekatandenganpihakeksekutifdanlegislatifyangsedangberkuasasaatini.Tujuannya,agarmerekatidakmempersulitproseshukumyangsedangberjalan.Walaupun,akhirnyaolehpihakterdakwamengatakankalau ituhanyapersengkongkolanuntukmenjatuhkandirinya.
Hallainyangperludiperhatikanadalahmenghindarikeributandenganpendukunglawanapalagi sampai terjadi kekerasanfisik.Selain akanmerugikandiri sendiri, hal inihanyaakan menghabiskan energi yang dimiliki aktor untuk berurusan dengan aparat hukum.MencobastrategiMCWyanglaindenganmerangkulmassapendukungterdakwa,ketikayangdiusungsamamungkinjugabisadilakukan.Asal,semuayangterlibatsebagaiaktorpendorongsetujuminimaldiberitahutujuannyaagartidakmenimbulkansalingcurigaatauperpecahanpadaakhirnya.
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran 1��
• Peraturan Perundangan vs Gerakan Anti Korupsi
Perubahan peraturan perundangan merupakan masalah tersendiri yang dihadapi olehgerakan anti korupsi dalam kasus ini. Aparat hukum (terutama selama penyidikan)sebenarnyasudahcukupseriusmenindaklanjutikasusini.MasalahnyaPP110/2000yangdijadikandasarPolwiluntukmenentukanadanyapenyelewenganolehanggotaDPRDtelahdicabutolehMahkamahAgung.JPUpunakhirnyabermanuverdenganmenggunakanpulaPP105/2000tentangPertanggungjawabandanPengelolaanKeuanganDaerahagarparaterdakwatidaklolosdarijerathukum.Akibatnya,hukumanbagiketigaterdakwamantanwakil Ketua DPRD menjadi jauh berkurang daripada tuntutan Jaksa, karena Hakimmenyatakankerugianyangdideritanegarahanyakesalahanadministrasisaja.
MasalahperaturanperundanganinisepertiakanmenjadisandunganGerakanAntiKorupsidimanapun. Peraturan Perundangan yang saling bertentangan satu sama lain, bahkanharusberakhirdengandicabutnyaperaturanyanglebihrendah(sepertikasuspencabutanPP110/2000)seringkalimenjadicelahbagiparakoruptoruntukberkelitdarijerathukumbahkan mengakibatkan terhentinya proses hukum pada beberapa kasus. Jadi seberapakuatGerakanantiKorupsidihembuskankalauperaturanhukumyangadabelumsalingmendukungdanselarasdaritingkatNasionalhinggadaerah,makaakhirkasussepertidimadiuniniakanselaluberulang.
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran 1��
KORUPSI IBARAT PENYAKIT MENULAR(Studi Kasus Korupsi Pengadaan Tanah 2001/2002 Di Kabupaten Lombok Tengah)
Peneliti:UmarAchmadSeth
“Penanganankasusiniibaratmengobatiorangyangdigigitularberacun,makaharusdiobatidenganbisaularjuga”artinya“penanganankasuskorupsiinicaranyaadalahdengankorupsipula”
PHTerdakwa
BAGIAN I: RINGKASAN
Ungkapandiatascukuptepatmenggambarkanbetapapenanganankasuskorupsiakhirnyaharusdibayardengantransaksikorupsipulaolehaparathukum.Tidaksedikituangyangakhirnya harus dikeluarkan koruptor untuk bisa bebas atau paling tidak meringankanhukumanterhadapdirinya.
Namabaikbahkantidakbisamenjaminbahwamoraldanperilakuseseorangjugabaik.IniyangmembuatkasusinicukupmencengangkanmasyarakatLombokTengah(Loteng).Bagaimana tidak, tersangka adalah orang-orang yang selama ini sangat berpengaruh,disegani dan dihormati masyarakat, karena kebangsawanannya, kekayaannya, jugaposisinyadalampemerintahandiPemkabLoteng.
Sebut saja tersangka penanggungjawab proyek (kita sebut terdakwa I) dan pimpinanproyek(terdakwaII)yangmasihdalamsatutrahbangsawanselainsebagaipejabattatapemerintahan,dantersangkaKepalaDinasKesehatan(terdakwaIV)yangterkenalsangatkaya raya dan juga disegani masyarakat karena kepiawaiannya dalam menyembuhkanorangsakit.KecualiterdakwaIII,yanghanyamerupakanpegawaibiasadiPemkabLotengyangmenjabatsebagaibendaharaproyek.
KasusiniberawaldarikebijakanPemkabLotenguntukmenyediakanpengadaantanahcadangandantanahinfrastukturseluas8hektardalamtahunanggaran2001-2002senilaiRp4,7milyarsebagaiprogramSekretarisDaerahbagianTataPemerintahan.
Sebenarnya kasus sudah mulai terendus ketika salah satu pemilik tanah diminta olehtersangkauntukmenandatanganikuitansikosongsebagai tandapembayaranyangsah.KecurigaansemakinkuatketikaanggarandalamDIPDA(DaftarIsianProyekDaerah)tidakpernahdiberitahukankepadapemiliktanah.Keresahanpemiliktanahinikemudianterciumolehwartawanlokal,yangselanjutnyamelakukaninvestigasilebihjauhataskasusini.
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
1��
Disaat yang hampir bersamaan, permintaan bupati kepada BPN Loteng untukmenerbitkansertifikatatastanahyangsudahdibeliditolak,karenaKepalaBPNyangjugaadalahpanitiapengadaantanahbedasarkanSKBupatitidakpernahmerasadilibatkandalamtransaksijualbelitanahtersebut.
Hasilinvestigasiwartawansemakinkuat,ketikamendapatbocorandariinternalPemkabLoteng,yangjugabawahanterdakwa.Datainilahyangkemudianditeruskankepadasalahsatupolitisiyangmengklaimdiridanpartainyareformis.Politisiinijugaadalahmantanjaksa senior, berasal dari trah bangsawan Loteng dan punya hubungan kekeluargaandengantersangka.
Laporan dugaan korupsi pun kemudian disampaikan politisi kepada DPRD, danditembuskankeKejariPraya.SempatterjaditarikulurdiDPRDdalammenindaklanjutikasusini,karenahubunganpersonaldanpolitikparatersangka.Anehnyalagi,Kejaribarumulaimemproses kasus ini setelahmendapat rekomendasi dariDPRDagar kasus iniditindaklanjuti.
Kasussempatmengendap8bulandiKejari,namunhampirtidakadadorongandariaktorpelapor maupun pemberitaan media. Koran lokal yang saat itu banyak memberitakankasustersebut“dibredel”olehkelompoktersangka.Belakangandiketahuibanyakterjaditransaksi suap dalam proses penyelidikan kasus tersebut, baik kepada aparat hukummaupunpengawaskeuangandaerah.
Kasus baru diungkap kembali setelah ada pergantian Kajari Praya. Terakhir vonis ditingkatkasasisampaipenelitianlapanganiniberakhirbelumdiketahui,kecualiterdakwapenanggungjawabproyekyangdivonis14bulanpenjara,besertadendaRp10jutadanmembayaruangpenggantiRp20juta.
BAGIAN II: LOCAL CONTEXT
Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sama seperti namanya, merupakan kabupatenyangberadaditengahPulauLombok,yangber-ibukotadiPraya.Biladipetakansecarageografis-sosiologis Loteng dapat dibagi menjadi tiga area besar, yaitu: pertama, daerahTimur-Selatan, yang kondisi daerahnya kering, sehingga tingkat ekonomi masyarakatmasihrendah.Dengankondisitersebuthargatanahdisinijugarelatifmurah,berkisarRp1jutaperarepadatahun2001untuktanahyangdekatdenganaksestransportasi.PadahaldidaerahTengahberkisarRp3juta–Rp6jutaperare.Namunangkapartisipasisekolahdiwilayahinicukuptinggi.Kedua,daerahTengah,yangdikenalsebagaidaerahasalparapejabatdanbangsawanLoteng.Daerahinidekatdengansaranapemerintahan,kesehatan,pendidikan dan sektor ekonomi, sehingga harga tanah di wilayah inipun relatif mahal.
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran 1��
Ketiga,daerahBarat-Utara,yangwilayahnyasangatsuburkarenaberadapadakakiGunungRinjani. Perekonomian masyarakat daerah ini sangat bergantung pada sektor pertanian,perkebunandankehutanan.
Secarasosiokultural,masyarakatLotengsamadenganmayoritasmasyarakatSasak-Lomboklainnya,memilikipatronyangkuat,baikterhadaptokohagamamaupuntokohmasyarakat.Inidapatdilihatdariloyalitasyangcukuptinggiterhadapsosokyangditokohkan.TokohagamadalammasyarakatLombokmelekatpadasosokTuanGuru,Ustad,danKyai,yangketiganya merupakan figur panutan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.Sedangkantokohmasyarakatmelekatpadapimpinanformal,sepertibirokrat,pemimpinsuatukomunitasmasyarakat,ataupimpinansuatuorganisasimasyarakat,baikorganisasilokalmaupunstruktural.Selainitu,adatokohbangsawanyangmenguasaisektorpemerintahandanmenjadipejabat.
BAGIAN III: KRONOLOGI
“KepalaKantorkamitidakmengetahuiadakegiatanproyekpengadaantanahtahun2001untukpembangunankabupatenLombokTengah.Siapa yangmenjadiPimpro, bendaharawan,maupunpenanggungjawabnya, tidak ada pemberitahuan secara resmi kepada kami tentang komposisikepanitiaan. Pada setiap rapat untuk membicarakan pengadaan tanah pihak BPN tidak pernahdiikutsertakan.”
KabidPengukuran,BadanPertanahanNasionalKab.LombokTengah
Harga di Bawah Standar
PemkabLombokTengah(Loteng)merasaperludilakukanpengadaantanahuntukcadangandanpembangunaninfrastrukturseluas8hektardalamTahunAnggaran2001-2002.Darisitudibuatlahlahkebijakanpengadaantanahtersebut,diikutipenetapanpanitiapengadaanmelaluiSuratKeputusan(SK)BupatiLotengNo.461tahun2001untukpengadaantahunanggaran 2001, dan SK No. 379 untuk tahun 2002. Proyek pengadaan ini merupakanprogram yang diajukan oleh bagian Sekretariat Daerah Pemkab Loteng, yang biayanyamasukdalambagianTataPemerintahandengantotalanggaransekitarRp4,8milyar.
DalamSKdiketahuiKabagPemerintahanSetdaLotengditunjuksebagaipenanggungjawabproyek sekaligus menjadi sekretaris panitia pengadaan, dan Kepala Seksi PemerintahanselakuPimpinanProyek(Pimpro)PosisiKabagPemerintahanmengharuskannyamelakukanpengawasanterhadappelaksanaanproyek,danmelaksanakantugas-tugaskesekretariatanseperti penjadwalan, serta memperjelas tugas dan tanggungjawab masing-masing unsurpanitia.
Atastransaksiparatersangkakasusini,negaradirugikansebesarRp479.816.870,-.Menurut
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
1��
dataBPN,mestinyakerugiannegaramencapaiRp800jutalebih,karenahargatanahdiLotengmencapaiRp3juta–Rp3,5jutaperare.SedangkanhargayangdibayarkankepadamasyarakathanyaRp1juta–Rp1,5jutaperare.
Para terdakwa secara sengaja tidak melibatkan penitia pengadaan lain agar leluasamelakukantransaksijualbelitanahkepadapemiliktanahdenganhargadibawahstandar,namunpemiliktanahharusmenandatanganikwitansiyangnilainyalebihtinggidariyangditerimanya.HalinidiakuibenarolehPimpro,sebagaikesalahannya.“Sayaakuiitubagiandarikesalahansayawaktuitu.”
AtassikapPimproini,penanggungjawabproyeksebenarnyapernahmemberitegurankarenatelah melakukan transaksi jual beli sendiri tanpa melibatkan panitia lain, dan diketahuiadaselisihhargapembayarandimasyarakat.Pimprowaktuitubersediamenyelesaikannya.Belakangandiketahui ternyatapenanggungjawabproyek juga telahmelakukannegosiasidantransaksijualbelitanahtanpamelibatkanpanitiapengadaanyanglain.
Mark Up yang Mencurigakan
Proyek pengadaan tanah TA 2001 ini selintas berjalan lancar, tanpa masalah.Penanggungjawab proyek yang melaporkan pelaksanaan proyek tersebut kepada bupatitidaktelihatmengalamikesalahanprosedural.
Namunbaubusuktidakbisaseterusnyadisembunyikan.SejakadapenolakanpenerbitansertifikattanahyangdibeliPemkabLotengolehBPN,kasusinimulaiterenduswartawan.Adaindikasimarkupyangterciumwartawandalampembebasantanahyangdilakukanolehoknumpanitiapengadaan.Sejakitumulaibanyakpemberitaanmenyangkutadanyaindikasiketidakberesandalamproyekpengadaantanahini,termasukpemberitaantentangprosedurpengadaantanahdiLotengdanhargapembayarantanahyangtidaksesuaiDIPDA(DaftarIsianProyekDaerah).
Tapi jauh sebelum kasus ini diketahui bupati, beberapa pemilik tanah sudah menciumketidakberesandalamprosespengadaan ini.Misalnya,padasaat transaksipelepasanhakatas tanah milik salah seorang pemilik tanah yang dilakukan di ruangan Kabag TataPemerintahan,adabeberapakejanggalan,diantaranyadalamkwitansipelepasanhaktanahtertulisdenganpensil,nilaitransaksisebesarRp75juta,padahalyangditerimahanyaRp45 juta.BelakanganmemangdiketahuihargatanahtersebutharusnyaRp2,5 juta–Rp3 juta per are sesuai harga pasar, sedangkan yang dibayarkan harganya Rp 1,5 juta perare.SebenarnyapemiliktanahjugapernahmemintaterdakwauntukmenunjukkanberapahargatanahdalamDIPDAsesungguhnya,namuntidakpernahdigubris.
Pemiliktanahjugabukannyatidaktahuberapahargapasarantanahnya,namundenganniatberamaluntukkepentinganumumasalkankwitansiyangditandatangisesuaidenganyangditerimasesuai.Salahsatupemiliktanahsempatmengatakan:“Tolongpakberapajumlah
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran 1��
uangyangsayaterima,itulahyangharussayatandatangani”.AtasstatemeniniterdakwaIIsempatmengancammembatalkantransaksikepadayangbersangkutan,padahalsebelumnyasudah sepakatmembeli tanah tersebutdenganhargadibawah standar yang terdakwa IItentukan.
Kelicikan dalam transaksi ini semakin tampak, ketika pencairan dana sempat terjadi”insiden”bendaharaproyekdimarahiterdakwaIIkarenadianggapsalahmengetikkwitansi,danlangsungdirubah.Pemiliktanahjugadisuruhmenandatanganiberkas-berkastransaksilaindenganhanyamembukabagianujungtempattandatangansaja,isinyatidakdiketahuipemiliktanah.
Berkat Kejelian Wartawan
Melihat buruknya kinerja panitia pengadaan ini, salah seorang wartawan koran lokalyangmendengarkeluhanbeberapapemiliktanahmulaimelakukaninvestigasi.Datadarisalah satu stafpemerintahanberhasilbocorke tanganwartawan tersebut.Data tersebutmerupakanlaporanproyekyangsudahditandatanganibupati.
Sepintasmemangtidakadayanganehdalamdatatersebut,karenahargayangterteradalamlaporansamadenganhargadalamDIPDA.Informasidaristaf,sebenarnyasudahterjadimanipulasihargapembayarantanah.TanahhanyadihargaiberkisarRp1juta–Rp1,75juta per are, sedangkan dalam DIPDA harga berkisar Rp 2,5 juta – Rp 3 juta per are.Ironisnya,pemiliktanahharusmenandatanganikuitansikosongyangkemudiandiisisesuaidenganhargadalamDIPDA.Sesuaiprosedurkerjajurnalistik.Sangwartawankemudianmemverifikasi temuantersebutkepadaparapemilik tanah.Hasilnya,parapemilik tanahmengakuitidakmenerimapembayaransesuaihargadalamDIPDA.
Awalnyasangwartawanagakpesimisuntukmembawakasusinikejalurhukum.Apapasal?Ikatan kekerabatan dan kebangsawanan para tersangka di Loteng terkenal sangat kuatdankompak.Tetapidenganberbagaipertimbangandanstrategikasusinipuncobaterusdidorong, dengan melaporkan hasil investigasi kepada seorang politisi yang dipandangberpotensimembawakasusinikejalurhukum.
Adabanyakalasanmengapapolitisiiniyangdipilihaktorwartawan.Selainkarenaberasaldarikalanganbangsawan,politisitersebutmerupakantokohdikeluarganyadanmenjadibagiandarikeluargayangberkuasa,akantetapi ia tidakdiberikanperanpolitik saat itu.Selainituiamantanjaksayangterjunkeduniapolitik.
Pertimbangan sang wartawan ternyata tidak meleset. Ia mendapat respon yang cukupcepat dari politisi ini. Data-data hasil investigasi wartawan tersebut segera di follow updenganmelakukanverifikasihargapembayarantanahkepadapemiliktanah.Hasilnya,hargapembayaran yangditerimapemilik tanahmemang tidak sesuai dengan yangditetapkandalamDIPDA.
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
1�0
Kerusuhan Setelah Pelaporan
SemuadatainvestigasiwartawandanhasilverifikasipolitisiselanjutnyadiolahdandijadikansebagaibahanlaporankeDPRD.IniditandaidengantembusankeKejariPraya,Loteng,padatanggal2September2002.Tentangadanyaindikasipenyimpangandalampelaksanaanproyek pengadaan tanah di Pemkab Loteng TA 2001. Sebelumnya, untuk melengkapidata investigasi beberapa pemilik tanah dipanggil untuk dimintai keterangan. Beberapatersangka juga sempat dipanggil untuk dimintai keterangan, namun yang bersangkutantidakmengindahkanpanggilantersebut.
SempatterjaditarikulurdiDPRDapakahkasusiniditeruskankeproseshukumatautidak.PasalnyasalahsatutersangkaadalahsuamidarisalahsatuanggotakomisiADPRD,yaitukomisiyangmenindaklanjutikasusini.Selainitu,ketuakomisiAjugasempatdipanggilolehBupatiLotengselakupimpinanpartaiterbesardiLotengagarkasustidakditeruskankejalurhukum.Namunaneh,ditingkatKejarikasusinisamasekalitidakdisentuh,sampaikemudiankeluarrekomendasiDPRD,agarkasusiniditeruskankejalurhukum.
BegitukasusinidilaporkankeDPRD,kontanmedialokalmarakmemberitakannya.Parapemiliktanahmulaitahubahwaadapenyimpangandalamtransaksijualbelitanahyangdilakukanolehoknumpanitiapengadaan.ParapemiliktanahpunmenuntutdipenuhinyapembayaransesuaidenganhargayangadadiDIPDA.Bahkandiantarapemiliktanahadayangmengajukansomasimelaluipenasehathukumnya(PH)kepadapenitiapengadaan,danmengancammembawanyakejalurhukumpidanadanperdatajikatidakadapenyelesaian.Ironisnya, dalam waktu yang bersamaan PH yang tadinya mendampingi pemilik tanahdalammensomasiterdakwa,justrukemudianmalahmenjadiPHterdakwa.
Jika dipetakan, ada beberapa aktor-aktor yang berperan dalam pengungkapan danpenuntasankasus.Lihattabelberikut:
PROFIL AKTOR SEBELUM PENYIDIKAN PADA PROSES HUKUM
PASCA VONIS
Aktor InisiatorWartawanHarianlokal
MencariinformasidanmengumpulkandatatentangpembebasantanahdarisalahseorangstafpadabagiantatapemerintahanSetdaLoteng.Menulisbeberapainformasiyangdiperolehpadamedialokalsebagaiupayakampanyepembebasantanah
Datapadatahapinimenjadisumberinformasibagiaktorpelapor/pendorongyangjugaadalahpolitisisebagaipersiapanpublikasikasus
Aktor Pelapor
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran 1�1
KetuaDPCPBBLoteng,mantanjaksasenior,danjugamasihkerabatterdakwadalamtrahkebangsawananLoteng
BersamafungsionarisDPCPBBLotengmelakukaninvestigasiterhadapdugaankorupsipengadaantanah.MelaporkandugaankorupsikeDPRDKabupatenLoteng
MembantumemberikaninformasitentangsituasipolitiklokalkepadaDPRDdanaparathukumMenjadirekandiskusiKajariPrayayangbarupadasaatitu
Aktor PendukungKomisiADPRDLombokTengah
MemberikanrekomendasikepadaPimpinanDewanagarkasusiniditeruskankepadaKejaksaan.
Beberapakaliturunlapanganmelakukanpengecekan/verifikasiterhadapinformasiyangberedarperihalpembebasantanah,untukmemperkuatrekomendasinyakepadapimpinandewan
PemilikTanah 4kalimelakukanpublikasidikoranPrayaPostmenyangkutprosespembebasantanahnyayangtidakprocedural,inidilakukanbersama3orangpemiliktanahlainnya.MerekamprosessisapembayarantanaholehPimprodenganHandycamMenyerahkanuangsisapembayarantanahdariPimprokepadaJaksasebagaibarangbuktidanmenjadibuktipetunjukbagijaksadalammembongkarkasus
2kalimendatangibeberapapemiliktanahagarmenjelaskankejadiansebenarnyapadasidangpengadilan,sebabpadasaatitutelahadaupayadariterdakwamempengaruhisaksiagartidakhadirataumemberikankesaksianyangsalahdiPengadilan
PimredHarianLokal(Koranlokaliniakhirnya”dibredel”terdakwa
7kalimendatangiparapemiliktanahuntukmemperolehinformasipembebasantanah.3kalimendatangiPimpromemberikaninformasiterkaitdatayangdiperolehdariparapemiliktanah3kalimendatangiPimprountukmengklarifikasipemberitaanmedia
1kalimemberikaninformasikepadajaksatentangkemungkinanketerlibatanpejabatlaindilingkunganPemda.
2kalimenulisberitapascaVonisPNisinyamengungkapketidakadilanproseshukumPNPraya,danindikasiPNmendapatkansejumlahuangdariparaterdakwa.
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
1��
Jalan Berliku ke Meja Hijau
Adahalyangkurang lazimdalamproseshukumawal ini,dimanatimpenyelidikKejaribarumulaimemanggilparatersangkaketikasudahadarekomendasidarianggotaDPRD(November2002).PadahalkasusinisudahdilaporkanaktorkeKejaribersamaandengandilaporkannyakasusinikeDPRD(September2002).Aturanmanayangmengatakankerjaaparat hukum dapat diintervensi DPRD? Dalam perjalanannya, tanpa alasan yang jelaskasusinisempatdipetieskanselamadelapanKejariPraya.
Setelah Dipeti-eskan, Kasus Kembali Hangat
Setelah8bulan”dipeti-es-kan”diKejari,kasuskemudiandibukakembaliolehKajariyangbarubulanMei2003.Berdasarkanlaporanaktor,prosespengadaanyangdipermasalahkanadalah pengadaan tanah untuk TA 2001, dengan tersangka utama adalah Pimpro danBendaharaProyek.Namundalamprosespenyidikanlebihlanjut, jaksa jugamenemukanindikasiyangsamadalampengadaantanahTA2002,yangjugamelibatkanPenanggungjawabProyekdanKadinkesLoteng.Akhirnya,prosespenyidikanpundiikutidenganpenahaanterhadapparatersangka.
Dalam dakwaan jaksa disebutkan dalam menjalankan proyek pengadaan tanah ini paratersangkatelahmenyalahgunakankewenangandenganmelakukansendiripenaksirandanpenawaransertapembayaranhargatanahtanpamelibatkanpanitiapengadaantanahlain,denganhargadibawahstandarDIPDA.Atasdakwaanini,paraterdakwadituntutdenganpasal2danatau3jopasal17dan18ayat1hurufbUUNo.31tahun1999jopasal43UUNo.20tahun2001jopasal55ayat1ke1KUHPjopasal64ayat1KUHP,denganhukumanmasing-masing:TerdakwaIdanII3tahunpenjara;TerdakwaIII2tahunpenjaradan terdakwa IV1 tahunpenjara.Masing-masing terdakwa jugadiharuskanmembayardendadangantirugisesuaidengankesalahannyamasing-masing.
Vonis Bebas yang Mengejutkan
“MemangituyangtertuangdiBAP,sebetulnyaitutidakbenar.BuktinyadiPengadilanTinggi,sayadiputusbebas.Tapi,begitulahproseshukumdiPrayaini,semuanyabisadibelidanorangyangtidakterlibatdalampembebasantanahkokdibawakeproseshukum?”Terdakwa
SelangsetahunpascakasusinidiproseskembaliolehKejari,berkasperkaradilimpahkankePengadilanNegeri(PN)Prayatanggal26Mei2004.RangkaiansidangditingkatPNberlangsung5bulan,denganmelakukan15kalipersidangansampaiakhirnyadiputuskan.KeputusanvonisPNuntukmasing-masingterdakwalebihrendahdariyangdituntutolehJPU,yaitu:TerdakwaIIdivonisbersalahdenganpidanapenjara18bulandandenda10
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran 1��
juta;TerdakwaIIIdivonispenjara12bulandenda10juta;danTerdakwaIdivonispenjara9bulandandenda10jutasertamembayaruangpenggantiRp20juta;sedangkanterdakwaIVdivonispenjara4bulan.
AtasputusantersebutJaksamelakukanbanding.NamunditingkatbandingdiPengadilanTinggiMataramKadinkesjustrudivonisbebasdenganmasapercobaan1tahun,sedangkanyang lainnya PengadilanTinggi Matam menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya.Atas putusan itu Jaksa melakukan Kasasi ke MA dan hingga penelitian lapangan iniberakhir(Oktober2006)putusankasasibelumturun.KecualiterdakwaI,setalah14bulankeluarhasilkasasiyangmemperkuatvonisPN,sehinggaterdakwaIhanyamenjalani14harikurungansetelahdipotongmasatahanan,namunyangbersangkutanbelummembayardendamaupunuangpengganti.
BAGIAN IV: ANALISA
Dua Motif yang Menyibak Korupsi
Inisiatorbekerjadisebuahharianlokal,relatifindependendanbersihdarimotifpolitiksertakekuasaan.Tentunyaiainginkasusdiselesaikansecarahukum,walaudibalikpengungkapaninijugadilatarirasadendaminisiatorkepadaterdakwa.Sedangkansipelapor,politisi,padadasarnyainginkasusdiselesaikansecarapolitiksaja.Tujuannyahanyainginmenghantamlawanpolitiknya,yangdidugaharusbertanggungjawabataskasusini.Kombinasikinerjaduaaktorutamayangmasing-masingpunyadendampribadiinicukupunik,karenaakhirnyaberhasilmenghantarkankasuskejalurhukum.
Apapersoalanpribadiaktordengantersangka,danbagaimanakombinasimotifduaaktorutamainibekerjadalammendorongkasus?
Dendamaktorwartawandengantersangkasesungguhnyadiawalimasalahyangterbilangsederhana. Semua bermula ketika terdakwa I memecat muadzin (pengumandang azan)sebuahmasjidkarenaberpoligami.Muadzintersebutadalahorangyangpernahmengaji(belajaragama)denganorangtuasiaktor.Selainituterdakwajugapernahmemukulsalahsatutemanaktoryangngebutdijalanan.Bermuladaripersoalanyangsangatpribadiinilahaktorterdoronguntukmembongkarkasustersebut,untukbalasdendam.
Sedangkan dendam politisi terhadap terdakwa terjadi ketika salah satu anaknya pernahmengerjakanproyekpengadaanpakaiandinaspemdaLoteng.Tapikarenadianggaptidaksesuaidenganspesifikasi,terdakwaIpernahmemarahianakaktordenganperkataanyangtidak menyenangkan didepan banyak orang. Aktor juga punya dendam politik denganbupatiyangsaatitumenjabat.Akibatkalahdansakithati,aktorakhirnyakeluardaripartai
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
1��
tersebutdanmenjadiketuaDPCpartaiminoritasdiLoteng.Denganmotifini,mulanyaaktorhanyainginmelaporkankasuskejalurpolitik,namunberakhirgagal.
Dengan motif pribadi dan politis yang sangat dominan, bagaimana aktor berkerja, danbagaimanakasusakhirnyabisadiprosessecarahukum?
Hal pertama yang dilakukan aktor wartawan adalah melakukan investigasi ke PemkabLoteng.Disiniaktormendapatbocorandatadarisalahsatustaftersangka,tentangadanyaindikasikorupsidalambentukmarkupdalamproyektersebut.Tidakdiketahuipastiapamotifstafpemkabyangjugabawahanterdakwainimembocorkandatatersebut.Yangpasti,yang bersangkutan tidak mau sampai diketahui identitas dirinya. Diduga tidak adanyaaturanperlindungansaksidinegeriini,membuatbanyakorangyangmengetahuiterjadinyakasuskorupsitidakberanibersaksi.Karenaakibatnyaakansangatfatal,berpengaruhpadajabatan dan keselamatan diri dan orang-orang disekitarnya. Namun sebelumnya, aktorsudahpernahmendengarselentingankeluhanbeberapapemiliktanahyangmenciumadaketidakberesandalamprosespengadaanini.
Disini terlihat aktor inisiator ini sangat jeli melihat keunggulan sekaligus celah sangpolitisi.Terbukti,hitung-hitunganpolitiswartawanmengajakpolitisimeneruskankasusini“menang”ditanganwartawanyangmenginginkankasusselesaidijalurhukum.Dendampolitikdijadikancelahuntuk“membakar”emosipolitisi,sedangkankeunggulannyasebagaiseorang reformis, keturunan bangsawan dan mantan jaksa senior dipandang mampumemberipengaruhbesardalampenyelesaiankasusinidijalurpolitik.
Berbekal dari hasil investigasi wartawan dan hasil verifikasi tim yang dibentuk politisi,kasus dilaporkan ke DPRD. Dalam bayangan politisi, kasus ini bisa diselesaikan disini,mengingatselamainibanyakkasusmarkupdiLoteng,namunberakhirdengan“damai”.Aktor sebenarnya aktor tidak pernah berniat untuk menjebloskan terdakwa ke penjara,karenasebenarnyayangmenjaditerdakwaadalahkerabatdekatnyasendiri,bahkanbupatisendirisebenarnyamasihdalamsatukeluargadenganaktor.
Dugaanaktoruntukmenyelesaikankasus inidi ranahpolitikmeleset.Motifpolitik initerbendungolehopinipublikyangterusdiberitakanolehkoranlokal,yangsejakawalinginmengungkap kasus secara objektif di ranah hukum.Tak hentinya kasus ini disuarakanagar tidak diselesaikan di jalur politik. Disini komitmen aktor dipertanyakan sekaligusdipertaruhkanjikapolitisimasihmembawakasusdiranahpolitik.
Tapi apapun motif awal yang mendorong penanganan kasus ini, dengan bekerja samaberbagi peran, mereka sudah mampu membuat kasus yang melibatkan orang-orangterhormatLotenginisampaikemejahijau.SesuatuyangtidakmudahdilakukandiLotengyangikatankebangsawanandankekeluargaannyamasihsangatkuat,apalagiinimerupakankasuskorupsipertamayangdimejahijaukan,diawal-awalerareformasi.
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran 1��
Proses Hukum yang Ganjil:
Intervensi dan Peti-Es Hingga 8 Bulan
Adahalyangcukupmenarikdalamprosespengungkapankasusini.Pasalnyabersamaandengan dilaporkannya kasus ini ke DPRD, kasus juga ditembuskan ke Kejari. NamunmengapaKejari barumulai memproses kasus ini setelah ada rekomendasi dariDPRD?Sejakkapankewenanganyudikatifbisadiintervensiolehlegislatif?
Lagi-lagipengaruhkebangsawanandankekuasaanyangmengemuka.Keduafaktorinipunternyatamampumengintervensikinerjaaparathukumyangharusnyaindependen.Aparathukumyangharusnyapunyakekuasaanpenuhataspenindakkankasus,barumampubekerjalewatlembagayangnotabenetidakpunyawewenanguntukmemberikanrekomendasikerjakepadayudikatif.
DalamkontekskasusyangmelibatkanputramahkotabangsawanLotengini,aparathukumsepertinyatakutbertindaktegasdancepat.Semuanyapenuhdenganperhitungan.Denganrekomendasi ini, aparat hukum seolah berlindung dibalik baju DPRD, jika suatu saatmerekaakankenadampaknegatifdaripengusutankasusini.Ditambahlagi,inimerupakankasuskorupsipertamayangmelibatkankalanganelitbangsawandanpejabatpemerintahandiNTB,yangdiprosessecarahukum.Aparatseolahtidaktahuapayangharusdilakukan.Semuaterasaserbasalah.
Disatusisiadakeengganandankesegananaparatuntukmenindakkasuslebihlanjut,disisilaingerakanpemberantasankorupsidalamsuasanaerareformasimulainyaringterdengardibawahkepemimpinanPresidenAbdurrahmanWahid.Undang-UndangAntiKorupsi-pun pada waktu itu sedang gencar-gencarnnya didengungkan. Tidak heran, keluargatersangka-punmenganggappenyelesaiankasusinilebihdikarenakandampakdarisituasipolitikpadasaatitu.Inimenunjukkanbagaimanaranahhukumsebenarnyasangatrentandiintervensiolehkekuasaan,kekayaandankekerabatan.
Judicial Corruption?
Sejak awal, penanganan kasus berjalan sangat lambat. Bagaimana tidak, dibutuhkanwaktu28bulankasusinibarubisadilimpahkankePengadilan.Kasussempatmandeg8bulandikejaksaantanpakejelasan.Apayangterjadi?Belakangandiketahui,darikesaksianpenasehathukumterdakwadipersidangan,telahterjaditransaksisuap-menyuapdiKejari,yangmelibatkanKajaridanKasiIntel.Tujuannya,agarkasustidakditeruskan.
“BegitulahproseshukumdiPrayaini,semuanyabisadibeli.“Manakalajaksasendiriyangberperilakukorupkaya’begitu,makakasuspunbisadibuat“tidur”
PHTerdakwa
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
1��
Lebih dari itu, hakim PN dan PT juga diakui dalam wawancara dengan PH terdakwamemintauangkepadaterdakwa,dengan iming-iminghukumanakan lebihdiringankan.Memang jika kita lihat vonis di PN dan PT kecenderungan hukuman makin ringan.MenurutPHyangmelakukantransaksisuapdalamkasusini,aparathukumselaluberasumsibahwasetiapterdakwakasuskorupsipastimasihmenyimpanuanghasilkorupsinya.Jikatidakdipenuhi, terdakwa jugaketakutanakandivonis sesuaidenganancamanhukumanmaksimal.Itulahyangkemudianmemaksaterdakwakamimautidakmauharusmelakukanpenyuapan.
BahkantransaksisuapjugasempatterjadiantaraterdakwadenganpejabatBawasdayangnotabeneadalahlembagapengawaspelaksanaanproyek-proyekdipemkab.Adasekitar22orangpejabatPemkabyangdiakui terdakwa telahmenikmati“uangharam”dariproyektersebut.
Di republik ini anehnya, seringkali pengakuan terdakwa/penasehat hukum dalampersidangan maupun penyidikan tentang adanya penyuapan terhadap oknum aparathukum jarang sekaliditindak.Untukkasuspengadaan tanah ini, yangbersangkutanpuntidakpernahdipanggiluntukdimintaiketerangan.Sungguhdiskriminatifpenegakhukumkita,ketikadugaankorupsiitumenimparekanseprofesinya.
Bagi-Bagi Jatah Sisa Proyek
“Istilahnya,ya…..harusmengertidong...namuncukupmembuktikantransaksi-transaksiini”PHTerdakwa
Kembali pada fenomenabahwakejahatan itumenular, demikianpula yang terjadi padakasusini.Adahalcukuppentingdanmenarikdarikasusini,tapimungkinjugasebenarnyaumumdi republik ini, yaitu“bagi-bagi sisauangproyek”dan“uangbalasbudi.”Adalahsebuah kebiasaan yang sudah turun-temurun di institusi pemerintahan Loteng untukmembagi-bagikanjatahsisadanaproyek,termasukyangdilakukanolehPimpro,denganmembagi-bagikannyakepada22pejabatdiLoteng.
OrangnomersatudiLotengdisebut-sebut jugamenerimauangsisaproyek ini.Adalahjamak,orangyangdiangkat sebagaiPimpropadawaktu itu sepertimerasahutangbudijikatidakmembagikan“rejeki”nyasebagaiPimprokepadayangmengangkatdanpejabatlainyang terkait.Sepertiadaaturan tidak tertulis tapiberlakumutlak,danbisa juga itudisebutdana“ucapanterimakasih”.Ini jugaseringterjadiatauberlakubagikepaladinasdanpejabat-pejabatlainnyayangdiangkatpadajabatantertentu.“Konvensi”initentunyabisa menjadi pemicu para pelaksana proyek atau pejabat lainnya “terpaksa” melakukanpenyimpanganuntuk“balasbudi”atasjabatandanposisinya.
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran 1��
Kalaupun sisa dari pembayaran tanah tadi disadari harus dimasukkan kembali ke kasdaerah,jamakjugadiketahuibahwayangbersangkutantidakakanlamamenjadiPimproaliashanyaseumurjagung,karenadianggaptelahbertindak“tidaklazim,”sepertikebiasaanyangselamainimembumi.
Denganbanyaknyapihakyangikutmenikmatihasil“jarahan”ini,kasusmemangsemakintidakmudahdiungkap.Tarikulurmewarnaiproseshukumawalkasusini.Bupatisendiriakhirnyamemohonpenangguhanpenahananterdakwa,dansiapmenjadijaminannya.
BOX: Profil Terdakwa
TerdakwaIPenanggungjawabProyekadalahKabagPemerintahanPemkabLoteng,yangberasaldariketurunanbangsawanLoteng.BeliauadalahkeponakandariBupatiLotengperiode sekarang dan cucu dari Bupati Loteng pertama, dan juga masih keluarga daribupatiyangmenjabatketikakasusiniterungkap.Daripihakbapaknya,aktorpendorong(yangmelaporkan)kasusiniadalahkakekterdakwa.TerdakwamerupakanputramahkotayangsudahdipersiapkanuntukmenjadiBupatiLotengdimasadepan.
Terdakwa II Pimpinan Proyek adalah sepupu dari terdakwa I yang maish dalam satuketurunankeluargabangsawanLoteng.
TerdakwaIIIBendaharaProyek.BeliauadalahsalahsatupejabatdilingkunganPemkab.Loteng
Terdakwa IV Kadinkes Loteng. Beliau adalah warga keturunan minoritas, yangberprofesisebagaidokter,yangsangatdipercayaidandihormatikarenakemampuannyamenyembuhkanpenyakit,dankarenakekayaannyayangsangatbesar.
Bagian V: KESIMPULAN
Bukti hitam di atas putih dan kesaksian orang terkait menjadi hal paling utama dalammenyeretkasuskorupsikemejahijau.Danuntukmendapatkannya,dibutuhkaninvestigasiyangdetail.
Selintas,aktordalamkasusinitidaklahberperanterlalubanyak.Aksidemonstrasihampirtidakada,kecualipadasaatpersidangandiPN.Itupunkarena“undangan”PNyangsudahkewalahanmenghadapiaksidemoparapendukungterdakwa,yangmenuntutkasustidakdilanjutkan.Bahkanketikakasusinisempat“vakum”diKejaksaanpun,hampirtidakadaaksiyangmenuntutpenyelesaiankasus.Koranlokalyangtadinyacukupintensmemberitakankasusjugatidakmuncul.Belakangandiketahuimesincetakmediatersebuthancurdirusakpendukungterdakwa.
Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
1��
Koranlokalinisebenarnyamerupakankoranpemerintah,dalamartioperasionalnyasebagianbesardidanaiolehpemerintah.Namunkarenagencarnyapemberitaan tentangkasus iniolehmediatersebut,“bantuan”untukkoraninipundihentikan.Sehinggaketikamesincetakdirusak pendukung terdakwa, praktis koran ini tidak bisa hidup kembali. Namun patutdiancungijempol,mediakecil,yanghidupnyasebagianbesardaripemerintahini,ternyatamampumepertahankanidealismenya,dengantetapmenyuarakanapayangdirasabenar.
Dimana LSM? Di Loteng sendiri pada waktu itu LSM belumlah banyak. UmumnyamerekapunlebihbanyakbergerakdiMataram,IbuKotaNTByanghanyaberjarakkurangdari satu jam perjalanan menggunakan kendaraan bermotor. Kalaupun ada aksi yangmerekalakukanuntukmendorongkasusini,tidakdilakukandiLoteng,tapidiMataramuntukmenghindaribentrokdenganmasapendukungterdakwayangsaatitusangatgencarmelakukanaksidanperlawanan-perlawananlainnya.
Tapi janganlupa,sebenarnyacukupbanyakupayayangdilakukanolehaktorpendorongagarkasusinituntas,sepertimelakukaninvestigasi,membangunopinipublikmelaluimedia,danmendekati tokoh-tokohberpengaruhdiLoteng.Mungkinmemangcara seperti inijauhdipandanglebihampuhdaripadademo,mengingatterdakwadalamkasusiniadalahorang-orangyangsangatkuat,berpengaruhdanmendapatbanyakdukungandaripublik.
Denganstrategidanaksiyangrelatifminim,bagaimanakasusinibisa“sukses”sampaikemejapengadilan?
Adabeberapahalyangmempengaruhi“keberhasilan”tersebut:
Pertama,adabuktikuatberupadatahasilinvestigasiwartawandanhasilverifikasipolitisiyangmenunjukkanadanyaindikasikorupsidalamkasustersebut.Inimerupakanhalyangsangatberani,mengingatyangsedangdiinvestigasiadalahkasusyangmelibatkantetinggidanbangsawanLoteng.Sebelumnya,sangatlahsulitmemperolehdatasepertiinidalamupayamembongkarsebuahkasuskorupsi.KeterlibatanorangdalampemkabLotengyangjugabawahantersangkamenjadi faktorpenting jugadalammengungkapkankasus ini.Ditambahlagikesaksianparapemiliktanahyangrata-ratamenaruhcurigaakantransaksiyangdilakukankuranglazimolehoknumpanitiapengadaantersebut.
Kedua,adanyapengaruhkelembagaanpartaidanpengaruhpersonalaktorpolitisiyangmelaporkankasusini,sehinggakasusinisangatcepatditanggapiolehdewan.Personalaktordikenalsebagaiketurunanbangsawan,politisiulung,jugamantanjaksasenioryangdisegani.Dorongandaridewaninibelakanganjustruyangmemotivasikejaksaanuntukmenanganikasus ini,dimana sebelumnyabisadikatakanhampir tidakadapihakyangberani mengotak-atik kasus mark up yang sebenarnya sudah jamak terjadi di PemkabLoteng.walauupayainisempattercorengakibatadanyaoknumkejaksaanyangmenerimasuapdariparaterdakwaagarmempeti-eskankasusini.
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah
Lampiran 1��
Ketiga,situasipolitikdankebijakanpemerintahpusatyangsangatgencarmenyuarakanpemberantasan korupsi, ditambah lagi UU Korupsi juga sedang giat-giatnyadikumandangkan.Inimenjadimotivasitersendiribagisemuaelemenmasyarakat,termasukpolitisidanaparatpenegakhukumuntukmemprosesnya.Ditambahkondisibangsayangsecaraekonomisemakinterpurukakibatkorupsi.Terbuktisetelahmengendap8bulan,kasusiniakhirnyadibukakembaliolehkajaribaruyangrelatiflebihreformis,yangpunyabackgrounddalampemberantasankorupsi,sehinggamenjadidorongantersendiribaginyauntuk memprioritaskan penanganan kasus korupsi di wilayah yang baru dijabatnya.Sebagaiorangbaru,KajariinibelummemilikiikatanemosionalyangkuatdenganunsurMuspida.Dibanyaktempat,keanggotaandidalamMuspidaseringkalimembuataparathukum ewuh pekewuh dalam menyelesaikan kasus yang melibatkan anggota MuspidalainnyasepertiDPRD,Eksekutif,Kepolisian.