Membangun Pers Nasional yang Merdeka dan Bebas untuk Indonesia yang Maju, Mandiri dan BermartabatSenin, 18 Februari 2013 17:00 - Terakhir Diperbaharui Minggu, 28 Juli 2013 07:39Oleh: Bacharuddin Jusuf Habibie

(Pidato Penerimaan Medali Emas Kemerdekaan Pers, Hari Pers Nasional (HPN) 2013, Manado 8-9 Februari 2013)Assalamualaikum wr wb.Serayamemanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, perkenankanlah sayamenyampaikanSelamat atas Ulang Tahun Pers Nasional dandiselenggarakannya Perayaan Hari PersNasional (HPN) tahun 2013 diManado, kota yang senantiasa menarik Bagi siapa pun karenakeindahanalamnya dan keramahan penduduknya.Dalam forum yang amatterhormat ini perkenankanlah saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh insan pers Indonesia, yangdicerminkan denganpenganugerahan Medali Emas Kemerdekaan Pers kepadasaya. Sungguh, suatu kehormatanbagi saya untuk menerima penghargaantersebut pada Perayaan Hari Pers Nasional (HPN)tahun 2013 ini.

Tanpamengurangi arti terima kasih dan kesyukuran tersebut, saya inginmenyampaikanbahwa bagi saya kebijakan yang saya lakukan pada tahun 1998tersebut semata- matadidorong keyakinan saya bahwa hanya dengankemerdekaan dan kebebasan pers sajalahkehidupan kenegaraan dankebangsaan yang sehat dapat terjadi, sebagai prasyarattercapainyatujuan nasional dan terciptanya peradaban Indonesia yang maju sejajardenganbangsa--bangsa lain di dunia. Apa yang saya perbuattersebut-demikian juga apa yangdilakukan oleh para insan persIndonesia dalam berbagai karya profesinya-semata-matadidorong olehsemangat pengabdian kita kepada nusa dan bangsa, sebagai perwujudan dari amanah yang diberikan Tuhan, Allah SWT, kepada kita untuk mengelolabumi berupa tanah airtercinta Indonesia.Pada Sambutan yang sayaberikan pada Kongress XX Persatuan Wartawan Indonesia tanggal10Oktober 1998 di Semarang, 172 bulan yang lalu, saya garis bawahi bahwadalam EraReformasi kita ingin kembali kepada prinsip-prinsip dasar yangtelah disepakati oleh parapendiri negara kita hampir 68 tahun yanglalu.Salah satu perubahan besar yang tengah kita alami padawaktu itu ialah makinberkembangnya demokrasi dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kitasungguh-sungguhberkeinginan untuk menegakkan asas kedaulatan rakyat, sebagai salah satu pilar utama falsafah bernegara kita. Dianutnya asas kedaulatan rakyatitu, mengandungkonsekuensi rakyat harus memiliki kemerdekaan untukberserikat, berkumpul sertamenyatakan pendapat, baik secara lisanmaupun tertulis. 1 / 7Membangun Pers Nasional yang Merdeka dan Bebas untuk Indonesia yang Maju, Mandiri dan BermartabatSenin, 18 Februari 2013 17:00 - Terakhir Diperbaharui Minggu, 28 Juli 2013 07:39Ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yangmemberikan jaminan terhadapkemerdekaan ini merupakan bukti babwakonstitusi kita menjunjung tinggi hak asasi manusia,hak asasi di bidangsosial dan politik. Kita bertekad untuk membuka seluas-luasnya koridor kemerdekaan untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pikiran. Padawaktu itu, 15 tahunyang lalu, kita ingin mengakhiri kebijakan lama yangmengharusan membentuk satu wadahsaja sebagai organisasi tempatberhimpun kalangan profesi tertentu. Salah satu prinsip dasaritu,sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan UUD'45, ialah pengakuan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Penjajahan di atas dunia harusdihapuskan karenatidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.Atasdasar prinsip tadi, kita berjuang menegakkan makna kemerdekaan dalamarti yangseluas-luasnya, termasuk kemerdekaan di bidang pers. Kitaberkeyakinan, pengekanganterhadap kemerdekaan pers tidak sejalan denganprinsip perikemanusiaan dan perikeadilan.Kemerdekaan pers adalahbagian dari upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yangmenjadisalah satu tujuan pembentukan negara kita.Sebagai manifestasidari pengakuan atas prinsip kemerdekaan di atas, ketentuan Pasal 28 UUD'45 dengan tegas mengakui adanya kemerdekaan menyatakan pikiran, baiksecara lisanmaupun tulisan. Ketentuan selanjutnya mengenai kemerdekaanitu akan diatur denganundang-undang. Namun dalam praktik pada erakekuasaan pemerintahan yang pernah kitaalami, berbagai peraturanpelaksana terhadap ketentuan Pasal 28 UUD'45 itu dirasakanmengandungsegi-segi pembatasan yang bertujuan untuk mengendalikan kemerdekaanpers.Oleh sebab itulah Kabinet Reformasi Pembangunan pada waktuitu mulai melakukanpembaharuan, antara lain dengan mengeluarkanketentuan-ketentuan baru yang menghapuspembatalan SIUPP sertamenyederhanakan prosedur untuk memperoleh SIUPP yang baru.Pemerintahwaktu itu mempersiapkan penyusunan Rancangan Undang-Undang Pokok Pers yang baru.Sejalan dengan prinsip kemerdekaan berserikat yangdianut oleh konstitusi kita, maka KabinetReformasi Pembangunan jugamengambil kebijakan baru, yakni meniadakan wadah tunggalbagi kalanganprofesi kewartawanan. Saudara-saudara para wartawan mulai saat itu bebas untuk membentuk dan bergabung ke dalam wadah organisasi profesikewartawanan manapunjuga, yang mereka kehendaki.Terbentuknyakebebasan pers tidak jauh beda dengan terbentuknya kemerdekaanIndonesia.Pasang surut yang dialami pers Indonesia, seirama denganpasang surut sejarah bangsa.Menurut konsep di atas, kemerdekaanmerupakan hak dari pers Indonesia untuk melaporkan,mengomentari danbahkan mengkritik pemerintah. Pers harus mandiri dan berada di luar pemerintah sebagai kekuatan negara.Di negara kapitalis,kebebasan pers memiliki ciri: para wartawan bebas dari segala bentuk kontrol eksternal. Semua sistem pers menganut paham kebebasan pers,walaupun kebebasanmenyatakan pendapat mengandung arti bervariasi. Jikadiamati periodisasi kebebasan pers diIndonesia dibagi dua periode,yaitu pra kemerdekaan dan pasca proklamasi kemerdekaan. 2 / 7Membangun Pers Nasional yang Merdeka dan Bebas untuk Indonesia yang Maju, Mandiri dan BermartabatSenin, 18 Februari 2013 17:00 - Terakhir Diperbaharui Minggu, 28 Juli 2013 07:39Upayabagi terwujudnya kebebasan pers di Indonesia sudah cukup panjang denganrentangwaktu lama mulai masa kolonial jauh sebelum proklamasikemerdekaan. Ini dimulai antara laindengan perjuangan untuk menghapusaturan dan tindakan lain yang menghantui kehidupanpers pada jamanHindia Belanda. Selain pers bredel ordonnatie, juga haatzaai artikelenyangmengandung ancaman hukum terhadap siapa pun yang menyebutkanperasaan permusuhandan kebencian serta penghinaan terhadap pemerintahPenjajah Belanda, juga terhadapsejumlah kelompok penduduk berdasarkansuku, agama, ras, dan kebangsaan sertaketurunan.Peraturan yang Mengatur Kebebasan Pers:1. UUD No. 23 tahun 1954, tetapi dianggap bertentangan dengan pasal 19 dan 33 UUDSmaka diubah menjadi pers bredel ordonnatie.2. UUD No. 28 tahun 1945, sebelum amandemen secara yuridis menjamin adanyakebebasan pers.3. Pasal 28 dan 28F dari UUD 1945.4. TAP MPR NO. IV/1978.5. UU tentang pers No. 40 tahun 1999, antara lain memperhatikan kepentingan dan peranannasional sebagai berikut:a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi.c. Mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia. d. Menghormat kebhinekaan.e. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.f. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengankepentingan umum.g. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran. h.Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawanpers dalambentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih sertabentuk kesejahteraanlainnya.Kebebasan pers bagi masyarakatDaridulu sejak kelahiran pers, baik di Indonesia maupun negara-negara lain,selalu adakekuatan tarik-menarik antara media pers dengan masyarakat,pemerintah atau kekuatanpolitik. Bahkan bisa dengan masyarakat awamyang tidak senang atas pemberitaan, dengancara melakukan tekanan,kadang-kadang dengan teror, demonstrasi dan dengan tindakkekerasan.Macam-macamcara dilakukan orang untuk menekan media massa pers karena mereka tidak senang diungkapkan dalam pemberitaan, apakah pemberitaan itu benar,apalagi kalaupemberitaan itu salah. Padahal, dalam tradisi pers, kalauada kesalahan atau kekuranganpemberitaan, ada mekanisme sendiri denganmemberi hak jawab atau klarifikasi.Tradisi dan cara kerja ataumekanisme kerja pers itu pertama-tama adalah denganmenggunakan hakjawab dan klarifikasi yang disampaikan ke media pers oleh narasumber atau subjek berita, bila berita dianggap tidak lengkap atau tidakakurat, sehingga masyarakat 3 / 7Membangun Pers Nasional yang Merdeka dan Bebas untuk Indonesia yang Maju, Mandiri dan BermartabatSenin, 18 Februari 2013 17:00 - Terakhir Diperbaharui Minggu, 28 Juli 2013 07:39makin kaya dengan informasi dan pendapatyang berbeda-beda.Kebebasan pers atau kemerdekaan pers jangandianggap seolah-olah atau semata-mata milikpara wartawan, pengelolamedia pers, atau pengusaha media pers saja, tetapi kebebasan persadalahmilik semua orang. Oleh karena itu, masyarakat seharusnya membantumelengkapiatau menyeimbangkan pemberitaan untuk kepentingan ataumanfaat seluruh masyarakat.Dalam menghadapi era globalisasi ini,keseimbangan dalam kebebasan pers sebagai salahsatu pilar demokrasiperlu ditumbuhkan sehingga memungkinkan pers dapat melaksanakantugasdan fungsinya dengan baik. Begitu pula kemerdekaan dan kebebasan persyang sudahkita miliki saat ini harus disempurnakan untuk menghindariair pasang surut kembali.Kita membutukan pers yang Merdeka, Bebas, Bertanggungjawab, Berbudaya dan Bermoral.Sejakterbentuknya Kabinet Reformasi Pembangunan tanggal 22 Mei 1998, 177bulan yanglalu, masyarakat telah dapat menikmati sajian pemberitaanmedia massa yang jauh lebihbebas, lebih terbuka dan lebih beranidibandingkan dengan era sebelumnya. Dalam masa 177bulan ini, berbagaipenerbitan pers baru bermunculan, berkembang secara pesat dan banyak pula yang harus ditutup karena tak dapat bersaing dalam Era Reformasi.Pengendaliandan dominasi arus informasi melalui jaringan Media Massa kekuasaanpolitikyang dimonopoli oleh pusat keunggulan kekuasaan danpemerintahannya, secara sistimatikmembatasi ruang gerak Media Massa.Akibatnya terjadi manipulasi informasi atas bebankualitas pemberitaandan kualitas Demokrasi dan kualitas pelaksanaan nilai Hak AzasiManusia.Pengakuanpartisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pada pemilihanwakil-wakil rakyatuntuk lembaga perwakilan rakyat---secara langsung,umum, bebas, dan rahasia serta jujur danadil---sulit dipertahankanobjektivitasnya jikalau penentuan partai politik yang dapat berpartisipasi tidak saja ditentukan oleh kriteria yang objektif,namun ditentukan pula olehkebijaksanaan pusat keunggulan. Demikianpula pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentinganbersama menjadiobjektif hanya dipandang dari sudut kepentinganPenguasa saja.Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4:Ayat pertama: disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, Ayat kedua: bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan ataupelarangan penyiaran,Ayatketiga: bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyaihakmencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi,Ayat keempat: bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum,wartawan mempunyai Hak Tolak.Bahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28Fbahwa: 4 / 7Membangun Pers Nasional yang Merdeka dan Bebas untuk Indonesia yang Maju, Mandiri dan BermartabatSenin, 18 Februari 2013 17:00 - Terakhir Diperbaharui Minggu, 28 Juli 2013 07:39Setiaporang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untukmengembangkanpribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untukmencari, memperoleh, memiliki,menyimpan, mengolah, dan menyampaikaninformasi dengan menggunakan segala jenissaluran yang tersedia.Adalahkebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebastanpaadanya tindakan sensor atau pembatasan, akan tetapi dalam hal initidak termasuk untukmenyebarkan kebencian.Ini dapat diidentikandengan istilah kebebasan berekspresi yang kadang-kadang digunakanuntukmenunjukkan bukan hanya kepada kebebasan berbicara lisan, akan tetapi,padatindakan pencarian, penerimaan dan bagian dari informasi atau ideapapun yang sedangdiperjuangkan. Walaupun Kebebasan berbicara dankebebasan berekspresi yang terkait eratdengan sebuah kebebasan, namunberbeda dan tidak terkait dengan konsep kebebasanberpikir ataukebebasan hati nurani.Kualitas pers ditentukan oleh adanyaKemerdekaan dan Kebebasan sehingga dapat menjadiSumber Informasi yangdapat diandalkan! Namun, pertanyaan kita adalah: Apakah saat iniPersbenar-benar sudah Merdeka dan Bebas?Pers sudah bebas dariPengaturan/Pengendalian Pemerintah, tapi apakah Pers Indonesiasudahbebas dari Kepentingan Politik atau Kepentingan Bisnis/Ekonomi? Yang menjadi acuan kita adalah:- Politik Pers adalah Politik Kebenaran & Objektivitas Informasi.-Kepentingan Pers adalah Kepentingan Masyarakat, Bangsa dan Negarayang disajikandengan mengungkap kebenaran & informasi secara jujurdan objektif Bagaimana cara meningkatkan Kualitas Pers Indonesia di masa depan?Perkenankanlahsaya mengajukan beberapa pemikiran untuk dapat meningkatkan kulitasPersIndonesia di masa depan, agar dapat direnungkan, dikaji, dandiimplementasikan olehmasyarakat pers Indonesia, yaitu:

1.Meningkatkan dan menjamin Kesejahteraan dan Ketenteraman (security) insan pers,sehingga para jurnalis mampu menghasilkan informasi, berita dan karya jurnalisme lain yangberkualitas. 2.Peningkatan profesionalitas dalam rangka peningkatan kualitas insane Pers Indonesia,dan mencegah berkembangnya pers partisan. 3.Organisasi dan lembaga Pers berkewajiban membina Kualitas Insan Persbersamaandengan menjamin kesejahteraan dan ketenteraman mereka. 5 / 7Membangun Pers Nasional yang Merdeka dan Bebas untuk Indonesia yang Maju, Mandiri dan BermartabatSenin, 18 Februari 2013 17:00 - Terakhir Diperbaharui Minggu, 28 Juli 2013 07:394.Adanya mekanisme self-regulasi dan self control dalam menjaga danmenjamintercapainya pemberitaan dan informasi yang berkualitas. 5.Membebaskan Pers dari pengaruh Kepentingan Politik maupun Bisnis:(a). Perludilakukan revisi UU Penyiaran untuk menjamin terciptanya Persyang Merdeka dan Bebas. (b).Mencegah pengaruh kepentingan politik,termasuk di dalamnya menyangkut masalahownership jikalau Pemilikproaktif bergerak dalam 'dunia politik'. 6.Adanya konsolidasi dan konvergensi dari organisasi dan lembaga Pers,gunamemperkuat dan mengoptimalkan peran dan karya Pers Indonesiasebagai pilar Demokrasiyang mendorong pembangunan menuju cita-citanasional. 7.Terhadap berkembangnya pemberitaan di dunia maya dan sosialmedia perlu forumatau kelembangaan yang mewadahi semua kegiatan PersDunia Maya, yang berkembang dandiprakarsai oleh para pelakunya sendiri ( from within, bottom up).

Adanya mekanisme self regulasi dan self control di kalangan parapelaku Pers di Dunia MayaPemikiran John Locke (1690) dan Montesquieu(1748) menyatakan perlunya pemisahanLegislatif sebagai lembaga negarayang membuat peraturan perundang-undangan (DPR,DPD, MPR), sebagailembaga Negara yang melaksanakan peraturan perundang-undangan(Presidendan BPK), dan Yudikatif sebagai lembaga negara yang mengawasi jalannya pemerintahan dan negara secara keseluruhan, menginterpretasikanundang-undang jika adasengketa, serta menjatuhkan sanksi bagi lembagaataupun perseorangan manapun yangmelanggar undang-undang (MA, MK, YK)yang dikenal dengan nama Trias Politika.Dalam jaman globalisasiterbentuknya Masyarakat Informasi (Pusat Keunggulan Media/Pers)tak lagidapat dikuasai atau dikendalikan oleh satu kekuatan saja sehingga TriasPolitika harusberubah menjadi Quadro-Politica (Eksekutif, Legislatif,Yudikatif dan Pers). ProsesDemokratisasi akan berjalan baik, apabilakeempat pilar tersebut berkualitas dan berfungsidengan baik.Dipenghujung orasi di hadapan forum yang amat terhormat ini,perkenankanlah sayamenyampaikan harapan kepada semua insan persIndonesia untuk lebih meningkatkan lagikualitas dan profesionalitassebagai conditio sine quanon bagi terciptanya pers Indonesia yangbebasdan merdeka. Untuk itu peran Dewan Pers dan organisasi-organisasiprofesi sertalembaga-lembaga terkait pers nasional mempunyai peran yangamat penting untuk memandudan meralisasikan kehendak kita tersebut.Hanya dengan pers yang merdeka dan bebas yangdidasari profesionalitasdan integritas yang tinggi saja yang memungkinkan dapat berperannyaperssebagai pilar demokrasi yang keempat, yang memungkinkan tercapainyatujuan nasionaldan terciptanya peradaban Indonesia yang maju, mandiri,demokratis dan bermartabat sejajardengan bangsa-bangsa lain di dunia.Demikian, terima kasih atas perhatian hadirin sekalian.Wassalamualaikum wr wbManado, 9 Februari 2013 6 / 7Membangun Pers Nasional yang Merdeka dan Bebas untuk Indonesia yang Maju, Mandiri dan BermartabatSenin, 18 Februari 2013 17:00 - Terakhir Diperbaharui Minggu, 28 Juli 2013 07:39Bacharuddin Jusuf Habibie

7 / 7