membangun good governance melalui ... ... sanksi pelanggaran pasal 113 undang-undang nomor 28 tahun

Download MEMBANGUN GOOD GOVERNANCE MELALUI ... ... Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun

Post on 28-Feb-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • MEMBANGUN GOOD GOVERNANCE MELALUI PENGUATAN DEMOKRASI DESA

  • Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

    Cipta, sebagaimana yang diatur dan diubah dari Undang-undang Nomor 19 Tahun

    2002, bahwa:

    Kutipan Pasal 113

    (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi

    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara

    Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau

    pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

    (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang

    Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud

    dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Pengguna-

    an Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun

    dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

    (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang

    Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud

    dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Peng-

    gunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)

    tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000. 000,00 (satu miliar

    rupiah).

    (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang

    dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama

    10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00

    (empat miliar rupiah).

  • MEMBANGUN

    GOOD GOVERNANCE MELALUI PENGUATAN

    DEMOKRASI DESA

    Drs. Harianto, M.Si

    Mudji Rahardjo, SH. M.Si

    Drs. Bambang Martin Baru, M.Si

    Editor:

    Dra. Endang Murti, M.Si

  • ISBN: 978-602-5452-59-8

    MEMBANGUN GOOD GOVERNANCE

    MELALUI PENGUATAN DEMOKRASI DESA

    Penulis : Drs. Harianto, M.Si

    Mudji Rahardjo, SH. M.Si

    Drs. Bambang Martin Baru, M.Si

    Editor : Dra. Endang Murti, M.Si

    Sampul & Layout : Bang Joedin

    Cetakan I : Juli 2019

    Kode Produksi : LBP: 07.19.00236

    x + 237 hlm. 16 x 23 cm.

    Penerbit : LaksBang PRESSindo, Yogyakarta

    (Member of LaksBang Group)

    http://laksbangpressindo.com

    E-mail: laksbangyk@yahoo.com

    Anggota IKAPI

    Hak cipta © dilindungi undang-undang.

    Dilarang memperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa izin penulis dan penerbit.

    http://laksbangpressindo.com/ mailto:laksbangyk@yahoo.com

  • v Dra. Endang Murti, M.Si. | Drs. Harianto, M.Si. | Drs. Bambang Martin Baru, M.Si.

    KATA PENGANTAR

    Buku ini merupakan rangkaian hasil capaian hibah Penelitian

    Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT) tahun 2017-2019,

    yang telah mendapatkan persetujuan dan pembiayaan dari peme-

    rintah melalui DIKTI. Buku ini sebagai kelanjutan dan sekaligus

    sebagai penyempurnaan dari buku-buku sebelumnya. Buku ini

    berorientasi pada kajian teoritis dan realitas hasil capaian penelitian.

    Buku ini berjudul: Good Governance melalui penguatan Demo-

    kratisasi Desa, dimaksudkan untuk membahas berbagai dimensi

    dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang baik, melalui

    upaya pengembangan kehidupan demokratisasi desa. Sementara,

    sebagian besar masyarakat desa masih menilai belum adanya peru-

    bahan yang signifikan pada perbaikan kinerja pemerintahan desa.

    Banyak program pembangunan desa tidak sesuai dengan harapan

    dan keinginan masyarakat desa, dan bahkan cenderung menjadi

    manifestasi dari kepentingan sebagian kecil elit-elit desa diban-

    dingkan dengan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat desa.

    Penerapan good governance dalam pemerintahan desa,

    sebenarnya telah dilakukan pemerintah melalui regulasi yang

    dihasilkan dalam Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2016 tentang

    Desa. Dalamundang-undangtersebutsecaraspesifikmemerintahkan

    kepada elit desa (Kepala desa dan BPD) untuk menjalankan peme-

    rintahan dengan seraya pengembangan demokrasi desa. Format

    demokrasi desa, berdasarkan undang-undang nomor. 14 Tahun 2016

  • vi Drs. Harianto, M.Si. | Mudji Rahardjo, SH. M.Si. | Drs. Bambang Martin Baru, M.Si.

    Membangun Good Governance Melalui Penguatan Demokrasi Desa

    dilandasi oleh dua asas yaitu; asas rekognisi dan asas subsidaritas.

    Asas rekognisi mengharuskan penyelenggaraan pemerintahan desa

    berjalan secara demokratis dengan sistem dan mekanisme hubungan

    antara kepala desa sebagai pemegang madat kekuasaan, dan BPD

    sebagai institusi dari wakil masyarakat desa. Dengan hubungan

    yang sinergis antara kedua lembaga tersebut diharapkan dapat

    menghasilkan berbagai program kerja yang sesuai dengan harapan

    dan keinginan masyarakat desa. Sedangkan asas subsidiaritas, bahwa

    untuk menjamin agar regulasi yang dihasilkan oleh pemerintah

    desa maka diperlukan pelibatan warga masyarakat sebagai pemilik

    kekuasaan, sehingga dibutuhkan ruang dan kesempatan bagi warga

    masyarakat untuk terlibat dalam proses penyelenggaraan peme-

    rintahan desa.

    Dengan terbitnya buku ini, diharapkan dapat memperkaya

    khasanah keilmuan khususnya yang menyangkut dimensi-dimensi

    penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), dan di-

    mensi-dimensi demokratisasi khusus demokratisasi desa yang ber-

    kembang sebagai kekhasan desa. Demokratisasi desa kini menjadi

    tuntutan dalam penerapannya diberbagai bidang tidak hanya

    menyakutbidangpemerintahandanpelayananpublik,pembangunan,

    pemberdayaan, dan bahkan telah menyentuh dibidang sosial,

    ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya. Demokrasi sangat

    diperlukan dalam proses pemerintahan desa, agar penggunaan

    kekuasaan dan kewenangan pemerintahan desa dapat berlangsung

    sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Melalui demokrasi pula,

    diharapkan tumbuhnya kesadaran masyarakat Desa akan posisinya

    sebagai sumber serta pemilik kekuasaan yang sejati. Asas rekognisi

    dan subsidiaritas sebagai asas pengaturan Desa membawa implikasi

    pada desain demokrasi yang dikembangkan di Desa. Demokrasi

    Desa memiliki titik tekan dan nuansa tersendiri yang tidak dapat

    disamarupakan dengan demokrasi di tingkat nasional. Hak asal-usul,

    polasosiobudaya Desa, karakteristikmasyarakat Desa, dankenyataan

  • vii Dra. Endang Murti, M.Si. | Drs. Harianto, M.Si. | Drs. Bambang Martin Baru, M.Si.

    Membangun Good Governance Melalui Penguatan Demokrasi Desa

    sosiologis masyarakat Desa menuntut adaptasi dari sistem modern

    apapun apabila ingin berjalan di Desa, tidak terkecuali demokrasi.

    Untuk itu, dalam buku ini akan membahas kekhasan demokrasi desa

    yang berkembang dalam lingkungan pedesaan. Desa memiliki nilai,

    norma, tradisi, dan adat istiadat yang tidak boleh diabaikan dalam

    pengembangan demokratisasi desa. Dengan buku ini, diharapkan

    dapat memperkaya khasanah pengetahuan bagi pembaca khusunya

    mahasiswa yang tertarik mempelajari kehidupan masyarakat desa.

    Dan pada kesempatan ini pula, kami mengucapkan terima

    kasih kepada; pemerintah melalui DIKTI yang telah membiayai pene-

    litian ini, dan juga pada penerbit yang bersedia menerbitkan naskah

    akademik kami, serta Rektor Universitas Merdeka Madiun yang

    memiliki komitmen agar survive dan eksis dibidang penelitian dan

    pengabdian masyarakat sebagai keunggulan di Universitas Merdeka

    Madiun. Akhir kata semoga buku ini bermanfaat bagi para maha-

    siswa dalam mendalami masalah-masalah Administrasi Negara.

    Madiun, Maret 2019

    P e n u l i s

  • ix Dra. Endang Murti, M.Si. | Drs. Harianto, M.Si. | Drs. Bambang Martin Baru, M.Si.

    DAFTAR ISI

    Kata Pengantar ..................................................................................... v

    Daftar Isi .......................................................................................... ix

    PENDAHULUAN .................................................................................. 1

    BAB I GOOD GOVERNANCE ............................................... 7

    A. Latar Belakang ........................................................... 7

    B. Pengertian Good Governance .................................. 10

    C. Prinsip-Prinsip Good Governance ........................... 14

    D. Good Government dalam Pemerintahan Desa ......... 22

    BAB II KINERJA PELAYANAN PUBLIK ............................ 27

    A. Latar Belakang ......................................................... 27

    B. Standart pelayanan publik. ....................................... 30

    C. Kualitas Pelayanan Publik ........................................ 34

    D. Indikator Pelayanan Publik. ..................................... 45

    BAB III PROFESIONALITAS BIROKRASI .......................... 51

    A. Latar Belakang .........................................................

Recommended

View more >