memahami hps dengan peraturan terkini
TRANSCRIPT
MEMAHAMI HPS DENGAN PERATURAN TERKINI
MUDJISANTOSA
S P E S IF IKA S I / KAK HPS
PERATURAN TERKAIT
P E R P R E S 16 TAHUN 2018
PE R P R E S 12 TAHUN 2021
PerLKP P 9 tahun 2018
KE P ME N PUP R 897 TAHUN 2017 ( renumeras i rp )
P ermen PUP R 19/PR T/M/2017 ((min imal, kons u ltan perorangan )
P er B P KP 3 2019
INK INDO 2021 ( renumeras i min imal, kons u ltan perorangan )
P E R ME N PUP R 14 2020 ( Kons u ltan lumsum , renumeras i kons u ltan dan K3 )
P eran Rev iu AP IP
PERLUNYA MEMBUAT HPS
Mengh indari kerug ian negara
Mengurang i pengaturan tender
LOGO
Apabila HPS yang ditetapkan terlalu
tinggi, terdapat kemungkinan terjadinya
kerugian negara apabila pihak
berwenang menemukan adanya
perbuatan melawan hukum baik yang
disengaja maupun tidak. Tuduhan
adanya penggelembungan harga atau
mark up sangat mungkin terbukti bila
HPS yang ditetapkan melebihi harga
pasar tanpa ada penjelasan yang
dipertanggungjawabkan.
Apabila HPS yang ditetapkan terlalu rendah, besar kemungkinan
pengadaan mengalami kegagalan karena penawaran penyedia berada di
atas HPS sehingga tidak ada yang dapat ditetapkan sebagaipemenang.
Harga pembelian
PERPRES 16 2018 ( ada 20 kata )
P as al 1 angka 33. Harga P erk iraan S end iri yang selan jutnya dis ingkat
HP S adalah perk iraan harga barang/jas a yang ditetapkan oleh P P K
P as al 11 (1) P P K dalam P engadaan B arang/Jas a sebagaimana
dimaks ud dalam P as al 8 huruf c mem ilik i tugas :
d. menetapkan HP S
P as al 25 P ers iapan P engadaan B arang/Jas a mela lu i P enyed ia oleh
P P K meliputi keg iatan : a. menetapkan HP S
P as al 26
(1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2) HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (overhead cost).
(3) Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia.
(4) Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
P as a l 26
(5) HP S digunakan sebagai:
a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga
satuan ;
b. da sar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam
P engadaan B arang/P ekerjaan Kons truks i/Jas a Lainnya; dan
c. da sar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi
penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari
nila i HP S .
(6) HP S tidak menjad i das ar perh itungan bes aran kerug ian negara .
P as al 26
(7) Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan
Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E-
purchas ing , dan Tender pekerjaan terintegras i.
(8) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum
batas akh ir untuk :
a. pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikas i;
atau
b. pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan
prakualifik as i.
P as al 31
(1) Jam inan P enawaran sebagaimana dimaksud dalam P as al 30 ayat (2) diberlakukanuntuk nila i total HP S paling sed ik it di atas Rp10.000.000.000,00 (sepu luh miliar rup iah).
(2) Jam inan P enawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bes arnya antara 1% (satupers en) hingga 3% (tiga pers en) dari nila i total HP S .
P as al 32
(1) Jam inan S anggah B and ing sebagaimana dimaks ud dalam Pas al 30 ayat (2) bes arnya1% (satu pers en) dari nila i total HP S .
P as a l 33
(3) B es aran nila i Jam inan P elaks anaan adalah sebaga i berikut:
a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan100% (seratus persen) dari nilai HP S, Jaminan Pelaks anaan sebesar 5% (lima persen) darinila i kontrak ; atau
b. untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HP S,Jam inan P elaks anaan sebes ar 5% (lima pers en) dari nila i total HP S .
(2) Tender/Seleks i gagal dalam hal :
g. selu ruh penawaran harga Tender B arang/P ekerjaan Kons truks i/Jas a La innya di atasHP S ;
PERKECUALIAN MEMBUAT HPS
P erpres 16 tahun 2018
P enyus unan HP S dikecualik an untuk P engadaan B arang/Jas a dengan P agu Anggaran
paling banyak Rp10.000.000,00 (sepu luh juta rup iah), E -purchas ing , dan Tender
pekerjaan terintegras i.
P erlkpp 12 2018 , ada beberapa hal tidak membuat HP S
P erlkpp 13 2018 , pengadaan darurat tidak membuat HP S
PERPRES 12 TAHUN 2O21
Harga P erk iraan S end iri yang selan jutnya dis ingkat HP S adaiah
perk iraan harga barang/jas a yang ditetapkan oleh P P K yang telah
memperh itungkan biaya tidak langs ung , keuntungan dan P ajak
P ertambahan Nila i.
Total HP S merupakan has il perh itungan HP S ditambah P ajak
P ertambahan Nila i (PP N).
P referens i harga diberlakukan untuk P engadaan B arang/Jas a dengan
nila i HP S paling sed ik it di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar
rup iah).
❖Bila harga jual, sudah untung, tidak perlu ditambah keuntungan.
❖Bila belum ada keuntungan untuk penyedia maka bisa ditambahkan keuntungan 10%, bila diperlukan biaya overhead bisa ditambah 5% lagi.
❖Dalam harga yang wajar, penyedia dapat untung berapapun
Perlunya reviu HPS
1. produk perencanaan perlu direviu
2. level HPS
3. harga penawaran di bawah 80% dari HPS
KEWAJARAN HPS ?
1. S es uai peraturan
2. kertas kerja + log ika = harga barang
termanfaatkan
3. bukti dukung ( dokumentas i )
KEUNTUNGAN ?
1. Harga pas ar adalah harga jual ? Harga jual ➔ sudah
untung ?
2. B ila belum untung , penyed ia diberikan keuntungan di
AHS P atau di harga satuan sebes ar berapa ?
3. harga pas ar keuntungan ?
4. penyed ia boleh untung berapa pers en ?
PerLKPP 9 tahun 2018 ( ada 68 )HP S dih itung secara keah lian dan menggunakan data/in fo rmas i yang dapatdipertanggung jawabkan . Data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara la in :
a. harga pas ar setempat yaitu harga barang/jas a di lokas i barang/jas adiproduks i/dis erahkan/dilak s anakan ,
men jelang dilak s anakannya pem ilihan P enyed ia ;
b. in fo rmas i biaya/harga satuan yang dipublik as ik an secara resm i oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah ;
c. in fo rmas i biaya/harga satuan yang dipublik as ik an secara resm i oleh as os ias i.
Yang dimaksud dengan aso s ia s i adalah aso sia s i profesi keahlian, baik yang berada di dalamnegeri maupun di luar negeri. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan termasuk pulasumber data dari situs web komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya/hargasatuan profes i keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional termasuk dimanaP engadaan B arang/Jas a akan dilak s anakan ;
d. daftar harga/biaya/tarif barang/jas a setelah dikurang i rabat/ potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan
PerLKPP 9 tahun 2018 ( ada 68 )
e. inflas i tahun sebelumnya , suku bunga pin jaman tahun berja lan dan/atau kurs tengah
B ank Indones ia valuta as ing terhadap Rup iah ;
f. has il perband ingan biaya/harga satuan barang/jas a sejen is dengan Kontrak yang
pernah atau sedang dilak s anakan ;
g. perk iraan perh itungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsu ltan perencana
(eng ineer’s es timate);
h. in fo rmas i biaya/harga satuan barang/jas a di luar negeri untuk tender/seleks i
internas ional; dan/atau
i. in fo rmas i la in yang dapat dipertanggung jawabkan .
PerLKPP 9 tahun 2018 ( ada 68 )
HP S tidak boleh memperh itungkan biaya tak terduga, biaya la in-
la in , dan P ajak P enghas ilan (PP h). Nila i HP S bers ifat terbuka
dan tidak bers ifat rahas ia .
S edangkan rincian harga satuan bers ifat rahas ia , kecuali
rincian harga satuan ters ebut telah tercantum dalam Dokumen
Anggaran B elan ja .
KEPMEN PUPR 897 2017
Keputusan Menteri PUP R No.897/K PT S/M/2017 tentang Besaran Remunerasi
Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa
Kons u ltans i Kons truks i
➔ UU 2 tahun 2017
Pa sal 43 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi mengamanatkan bahwa dalam hal pemilihan penyedia layanan jasa
Konsultansi Konstruksi yang menggunakan tenaga kerja kons truksi pada jenjang
jabatan ahli, serta Pengguna Jasa harus memperhatikan standar remunerasi
min imal yang ditetapkan oleh Menteri.
➔ S1= rp 18 juta , S2 = rp 52 juta
Permen PUPR 19/PRT/M/2017S TA NDA R RE MUNE R A S I MINIMA L TE NAGA KE R JA KONS TR UKS I PADA JENJA NG JAB ATA N AHL I UNTUK LAYA NAN JAS A KONS ULTANS I KONS TR UKS I
P as a l 9
(1) B es aran Remuneras i Jen jang Jabatan Ah li untuk :
a. Layanan Jas a Kons u ltans i Kons truks i oleh badan us aha yang bers ifat mencari keuntungandiperh itungkan secara penuh 100% (seratus pers en) dari bes aran Remuneras i Min imal; dan
b. Layanan Jas a Kons u ltans i Kons truk s i oleh lembaga yang bers ifat nirlaba diperh itungkansebes ar 70% (tujuh pu luh pers en) dari bes aran Remuneras i Min imal.
(2) B es aran Remuneras i jen jang jabatan ah li untuk Layanan Jas a Kons u ltans i kons truk s i oleh Kons u ltan P erorangan , diperh itungkan sebes ar 55% (lima pu luh lima pers en) dari bes aranR emuneras i Min imal.
PER BPKP 3 TAHUN 2019
5.1., harga perkiraan sendiri (HPS)/Owner’s Estimate, dan harga penawaran Menggelembungkananggaran
5.2.1.Modus utama fraud dalam pengadaan barang/jasa adalah menggelembungkan/menaikkan hargapengadaan barang/jasa di atas kewajaran (mark up harga).
Namun demikian, penggelembungan harga ini tidak berdiri sendiri, karena penggelembungan hargatidak mungkin dilakukan tanpa adanya HP S yang telah di mark-up . Mark up HPS juga tidakmungkin terjadi jika anggarannya tidak di mark up.
Tidak mungkin terjadi mark up jika tidak didahului dengan proses perencanaan.
Jadi proses penggelembungan harga bisa dikatakan telah dimulai sejak proses perencanaan dan penganggaran.
Meyakinkan bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan harga yang wajar dan metode
penetapannya dapat dipertanggungjawabkan;
P E R B P KP 3 2019
PERBPKP 3 2019 - TITIK KRITIS
e. HPS disusun melebihi 28 hari kerja dari sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk
pascakualifikasi, atau untuk prakualifikasi ditambah waktu selama prakualifikasi;
f. Penggelembungan (mark-up) dalam HPS;
g. Perhitungan Volume pekerjaan untuk konstruksi dalam HPS terlalu besar (tidak sesuai
dengan gambar desain);
h. Harga dasar yang tidak standar dalam menyusun HPS;
i
PERBPKP 3 2019 - TITIK KRITIS
i. P enambahan keuntungan perusahaan pada harga pasar;
j. Penentuan es timas i harga tidak sesuai aturan;
k. S umber/referens i harga penyusunan HPS tidak ada;
l. Perhitungan volume dan gambar desain untuk konstruksi pada kontrak lumpsum belum
pas ti;
m. P enambahan item-item biaya yang tidak diperkenankan
PERBPKP 3 2019
Penetapan HPS Tujuan Audit:
Meyakinkan bahwa Harga perkiraan sendiri (HPS) telah disusun dengan harga yang wajar, dapatdipertanggunjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak ada penggelembungan HPS, tidakada penambahan item biaya yang tidak diperlukan. Prosedur Audit:
a. Dapatkan dokumen HPS yang telah selesai disusun oleh PPK dan dokumen pendukungnya;
b. Analisis kesesuaian HPS dengan data pendukungnya;
c. Lakukan pengujian atas hasil perhitungan dalam kertas kerja HPS;
d. Melakukan konfirmasi harga melalui survei ke pasar dan/atau browsing internet dan/atau media cetak dan/atau media elektronik lainnya dan/atau sumber data lainnya yang dapatdipertanggungjawabkan sebagai pembanding kewajaran harga satuan HPS;
PERBPKP 3 2019P enetapan HP S Tu juan Aud it:
Meyak inkan bahwa Harga perk iraan send iri (HP S) telah dis us un dengan harga yang wajar, dapatdipertanggunjawabkan ses uai dengan ketentuan yang berlaku , tidak ada penggelembungan HP S , tidak adapenambahan item biaya yang tidak diperlukan . P ros edur Aud it:
e. Teliti apakah komponen biaya pada HP S sudah memasukkan uns ur:
a) B iaya untuk barang yang akan diadakan ;
b) B iaya untuk pemas angan (termasuk untuk komponen peralatan yang digunakan);
c) B iaya untuk trans portas i, termasuk untuk trans portas i
d) B iaya untuk as urans i barang dan tenaga kerja yang diperlukan ;
e) B iaya untuk pelatihan cara pengoperas ian/penggunaan dan cara pemeliharaan (apabila diperlukan);
f) B iaya untuk pajak yang wajib dibayar/yang men jad i tanggungannya (PP N);
g) B iaya la in yang dipergunakan
PERBPKP 3 2019
HP S untuk kons u ltan perencana des a in beru lang , yaitu :
a) P engu langan pertama 75%
b) P engu langan kedua 65%
c) P engu langan ketiga , dans eterusnya mas ingmas ing sebes ar 50% terhadap komponen biaya
perencanaan (Permen PU Nomor 45 tahun tahun 2007 ➔ P ermen PUP R 22 2018)
P ok ja P em ilihan telah melakukan rev iu HP S
PERBPKP 3 2019
Titik Kritis (Red F lag ) pada Tahap Persiapan Pengadaan Barang/Jasa
1) HPS tidak disusun dan/atau ditetapkan oleh PPK.
2) Spesifikasi teknis barang/jasa tidak disusun dan/atau ditetapkan oleh PPK.
3) Pengadaan dilakukan sebelum anggaran ditetapkan/tidak ada anggaran, sehingga dijadikan
alasan PPK untuk tidak menyusun HPS dan spesifikasi teknis (sehingga dibuat oleh rekanan
pelaksana).
PERBPKP 3 2019
Titik Kritis (Red F lag ) pada Tahap Persiapan Pengadaan Barang/Jasa
4) Spesifikasi teknis mengarah pada merek/produk tertentu yang sulit untuk disubstitusi (hanyaprodusen tertentu yang bisa memenuhi), dengan alasan spesifikasi teknis tersebut adalah yang terbaik. Misalnya, spesifikasi teknis menyebutkan dimensi produk yang hanya bisa dipenuhi oleh satuprodusen/penyedia.
5) Penggelembungan (mark-up) HPS, yang mengakibatkan nilai kontrak tinggi karena penawaran oleh calon pemenang cenderung mendekati HPS.
6) Nilai HPS tidak diumumkan.
7) Dokumen referens i dan kertas kerja penyus unan HP S tidak diadm in is tras ik andengan tertib seh ingga tidak dapat ditelus uri da lam rangka aud it.
PERBPKP 3 2019
Yakinkan keabsahan referensi‐referensi penyusunan HPS yang diberikan oleh
auditi.
(Bisa terjadi bahwa referensi atau daftar harga supplier yang digunakan auditi
menyusun HPS tidak benar/palsu).
Yakinkan bahwa spesifikasi barang/peralatan dengan harga referensi yang
digunakan oleh auditi dalam penyusunan HPS telah sesuai dengan spesifikasi
yang akan ditawarkan
INKINDO 2021
R emuneras i Min imal
Konsu ltan perorangan 55%
PERMEN PUPR 14 2020
➢HP S sebagai das ar kualifik as i kecil, menengah , bes ar atau B UMN
➢18.4. Komponen/Item pekerjaan penerapan SMKK dimasukkan dalamDaftar
Kuantitas dan Harga dengan bes aran biaya ses uai dengankebutuhan
➢SMKK Kons u ltan ➔ termasuk dalam overhead
➢P E NGA DA A N JAS A KONS ULTA N
Remuneras i P ers onel dan R incian B iaya Langs ung P ers onel
➢Konsu ltan perencana ➔ lumsum ➔ sub-s ub output
➔ kertas kerja biaya pers on il dan non pers o n il
Berapa sumber data hps
1. satu
2. beberapa
Data pendukung hps
Stempel toko ?
Data internet ?
Kontrak sebelumnya ?
PERAN REVIU APIP
KEMENHUB < RP 10 MILIAR
KEMENTAN < RP 5 MILIAR
KEMENDIKBUD ?
1. Harga barang; 2. Biaya pengiriman; 3. Keuntungan dan biaya overhead; 4. Biaya instalasi; 5. Suku cadang; 6. Biaya operasional dan pemeliharaan; atau 7. Biaya pelatihan.
Perhitungan komponen biaya disesuaikan dengan survei yang dilakukan.
STRUKTUR HPS BARANG
Hps barangNo Uraian Volume Harga S atuan Jum lah
1 Nama barang (atau spesifikasi)
2 Nama barang (atau spesifikasi)
3 Nama barang (atau spesifikasi)
4 Biaya pengemasan (bila ada)
5 Biaya Kirim (bila ada)
6 Biaya pemasangan (bila ada)
Jumlah
PPN (bila ada)
Total
Kertas kerja terlampir Tanda tangan PPK
Keuntungan
ada dimasing-
masing item
1.Upah Tenaga Kerja; 2.Penggunaan Bahan/Material/Peralatan; 3.Keuntungan dan biaya overhead; 4.Transportasi; dan 5.Biaya lain berdasarkan jenis jasa lainnya.
HPS JASA LAINNYA
Contoh Hps jasa lainnya ( cleaning service dengan penyedia badan usaha )
No Uraian Volume Harga S atuan Jum lah
1 Biaya gaji tenaga kerja at cost
2 Biaya asuransi tenaga kerja At cost
3 Pembelian bahan dan alat At coct
4 Baju Seragam At cost
5 Tunjangan Hari Raya At cost
6 Manajemen Fee (keuntungan ) dikompetisikan
Jumlah
PPN (bila ada)
Total
Keuntungan lebih
baik dibuat item
tersendiri
Keuntungan agar dibuat sebagai item tersendiri
Keuntungan ini yang dikompetisikan
Item-item yang lain menggunakan harga satuan dan agar sesuai harga pasarnya (tidak mengandung keuntungan) atau at cost
biaya tenaga kerja sesuai minimal peraturan upah minimal provinsi
Biaya tenaga kerja tidak boleh dipotong oleh penyedia, penyedia telah ada item keuntungan
Ada PPN karena berkontrak dengan penyedia
PPN atas nilai kontrak, bukan berdasar item-item tertentu.
Contoh Hps jasa lainnya ( pengadaan paket meeting di hotel )
No Uraian Volume Harga S atuan Jum lah
PPN ( tidak ada)
Total
Harga sudah
termasuk
keuntungan
•Metode Perhitungan berbasis Biaya
(cost-based rates)
•Metode Perhitungan Berbasis Pasar
(market-based rates)
•Metode Perhitungan Berbasis
Keahlian (value-based rates)
HPS JASA KONSULTAN
1.Metode Perhitungan berbasis Biaya (cost-
based rates)
•Perhitungan HPS yang menggunakan
metode perhitungan tarif berbasis biaya
terdiri dari :
A.Biaya langsung personel
(Remuneration); dan
B.Biaya langsung non personel (Direct
Reimbursable Cost).
METODE PERHITUNGAN BERBASIS BIAYA
(COST-BASED RATES)
•Biaya Langsung Personel adalah biaya langsung yang diperlukanuntuk membayar remunerasi tenaga ahli berdasarkan Kontrak.
•Biaya Langsung Personel telah memperhitungkan gaji dasar (basicsalary), beban biaya sosial (social charge), beban biaya umum(overhead cost), dan keuntungan (profit/fee).
•Biaya Langsung Personel dapat dihitung menurut jumlah satuanwaktu tertentu (bulan (SBOB), minggu (SBOM), hari (SBOH), ataujam (SBOJ)), dengan konversi menurut satuan waktu sebagaiberikut:
•Satuan Biaya Orang Minggu (SBOM) = SBOB/4,1•Satuan Biaya Orang Hari (SBOH) = (SBOB/22) x 1,1 S•Satuan Biaya Orang Jam (SBOJ) = (SBOH/8) x 1,3
BIAYA LANGSUNG PERSONEL
• Biaya Langsung Non Personel adalah biaya langsung yang diperlukan untuk
menunjang pelaksanaan Kontrak yang dibuat dengan mempertimbangkan dan
berdasarkan harga pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta
sesuai dengan perkiraan kegiatan.
• Biaya Non Personel dapat dibayarkan secara Lumsum, Harga Satuan dan/atau
penggantian biaya sesuai yang dikeluarkan (at cost).
• Biaya Non Personel yang dapat dibayarkan secara Harga Satuan diantaranya sewa
kendaraan, sewa kantor proyek, sewa peralatan kantor, biaya operasional kantor
proyek, biaya ATK, biaya komputer dan pencetakan, biaya komunikasi dan
tunjangan harian.
BIAYA LANGSUNG NON PERSONEL
• Biaya Non Personel yang dapat dibayarkan melalui penggantian biaya sesuai yang
dikeluarkan (at cost) diantaranya dokumen perjalanan, tiket transportasi, biaya
perjalanan, biaya kebutuhan proyek dan biaya instalasi telepon/internet/situs web.
• Biaya Langsung Non Personel pada prinsipnya tidak melebihi 40% (empat puluh
persen) dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultansi yang bersifat
khusus, seperti: pekerjaan penilaian aset, survei untuk memetakan cadangan
minyak bumi, pemetaan udara, survei lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah
dan lain-lain.
BIAYA LANGSUNG NON PERSONEL
•Perhitungan HPS yang menggunakanmetode perhitungan berbasis pasar
dilakukan dengan membandingkan biayauntuk menghasilkan keluaranpekerjaan/output dengan tarif/harga yang
berlaku di pasar.
•Contoh : jasa konsultansi desain halaman situs web.
METODE PERHITUNGAN BERBASIS PASAR
(MARKET-BASED RATED)
•Perhitungan HPS yang menggunakan metode
perhitungan berbasis keahlian dilakukan
dengan menilai tarif berdasarkan ruang
lingkup keahlian/reputasi/hak eksklusif yang
disediakan /dimiliki jasa konsultan tersebut.
•Contoh : jasa konsultansi penilai integritas
dengan menggunakan sistem informasi yang
telah memiliki hak paten.
METODE PERHITUNGAN BERBASIS
KEAHLIAN (VALUE-BASED RATED)
HPS Konsultan waktu penugasan
No. Uraian Volume harga satuan jumlahbiaya personil
biaya non personil
Total
PPN (10% dari Total)Total
51
60% dan 40 %
Keuntungan
berada dibiaya
personil tenaga
ahli
HPS Konsultan lumsum
52
Keuntungan
berada di setiap
keluaran
no keluaran % Rp + PPN
1 10%
2 20%
3 30%
4 30%
5 10%
total
HPS Konsultan PERORANGANNo. Uraian Volume harga satuan jumlah
biaya personil
Total
53
Keuntungan
berada dibiaya
personil tenaga
ahli
•Perhitungan HPS untuk Pekerjaan Konstruksi
berdasarkan hasil perhitungan biaya harga satuan yang
dilakukan oleh konsultan perencana (Engineer’s Estimate)
berdasarkan rancangan rinci (Detail Engineering Design)
yang berupa Gambar dan Spesifikasi Teknis.
••Perhitungan HPS telah memperhitungkan keuntungan dan
biaya overhead yang wajar untuk Pekerjaan Konstruksi
sebesar 15% (lima belas persen).
•Lokasi kegiatan,jarak angkut,lokasi material (quarry) ?
PEKERJAAN KONSTRUKSI
Contoh Format ANALISA HARGA SATUAN ( AHS )Pekerjaan Konstruksi
Jenis Pekerjaan :Satuan :Total Volume :
NO. URAIAN SATUAN KOEFISIENHARGA SATUAN
(Rp).
JUMLAH
(Rp).
1. UPAH
Pekerja
Mandor
Hari
Hari
2. BAHAN
PC
Pasir
Koral
Zak
M3
M3
3. PERALATAN Ls
JUMLAH
Keuntungan & Overhead
Total (Jumlah + Keuntungan& overhead)
55
Keuntungan berada
di di AHS
Contoh Format HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) Pekerjaan Konstruksi
Pekerjaan :Paket :Provinsi :
No. ITEM PEKERJAAN SATUAN VOLUME HARGA SATUAN (Rp).JUMLAH HARGA
(Rp).
I. Pekerjaan Persiapan
1. Mob. / Demob.
2. dst.
II. Pekerjaan Konstruksi
1. Pembuatan…..
2. dst.
III. Pekerjaan lain – lain
1. Dokumentasi.
2. dst. SMKK
Total (A). ……………………………..
PPN 10 % (B). ……………………………..
Total harga (A) + (B). ……………………………..
Terbilang ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
56
……………………….,tanggal…………………….
Pejabat Pembuat Komitmen
(……………………………………………)
HPS KONSULTAN KONSTRUKSI
MUDJISANTOSA
kak
KAK ( SPESIFIKASI ) ➔ HPS
KEPMEN PUPR 897 - 2017
KEGIATAN Anda DI PROVINSI MANA
BIAYA PERSONILPEKERJAAN : KONSULTAN PERENCANAGEDUNG
LOKASI : KEDIRI JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN : 2020
SATUAN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH
BIAYA PERSONIL
Biaya Tenaga Ahli
Ahli Bangunan Gedung ( Team Leader ) OB 1 2 27.780.000 55.560.000
Ahli Arsitektur OB 2 2 19.446.000 77.784.000
Ahli Struktur OB 2 2 19.446.000 77.784.000
Ahli Plumbing OB 1 1 19.446.000 19.446.000
Ahli Elektrical OB 1 1 19.446.000 19.446.000
Ahli Geoteknik OB 1 1 19.446.000 19.446.000
Ahli Desain Interior OB 2 1 19.446.000 38.892.000
Ahli Arsitektur Lansekap OB 1 1 19.446.000 19.446.000
Ahli Teknik Lingkungan OB 1 1 19.446.000 19.446.000
347.250.000
Biaya staf pendukung
Estimator biaya OB 2 1 9.000.000 18.000.000
Juru ukur OB 4 1 6.000.000 24.000.000
Juru gambar OB 5 1 6.000.000 30.000.000
Operator Komputer OB 1 2 6.000.000 12.000.000
Administrasi OB 1 2 5.000.000 10.000.000
94.000.000
JUMLAH BIAYA PERSONIL 441.250.000
BIAYA NON PERSONIL
BIAYA NON PERSONIL
Biaya sewa kendaraan
Biaya sewa kendaraan roda 4 UB 2 2 6.600.000 26.400.000
Biaya sewa kendaraan roda 2 UB 6 2 1.320.000 15.840.000
42.240.000
biaya fasiltas kantor
Alat tulis kantor PAKET 1 2 2.500.000 5.000.000
Sewa laptop & printer UB 6 2 1.200.000 14.400.000
Sewa total station ( lengkap ) UB 2 1 7.000.000 14.000.000
Biaya komunikasi dan listrik BLN 1 2 3.200.000 6.400.000
Jasa Penyelidikan tanah dan hasilnya TITIK 1 4 3.500.000 14.000.000
53.800.000
Pembahasan Seminar
Laporan Pendahuluan
Materi seminar dan alat tulis EKS 30 50.000 1.500.000
Konsumsi peserta seminar OH 30 50.000 1.500.000
sewa ruangan seminar HARI 1 2.000.000 2.000.000
uang saku peserta OK 30 150.000 4.500.000
laporan antara
Materi seminar dan alat tulis EKS 30 50.000 1.500.000
Konsumsi peserta seminar OH 30 50.000 1.500.000
sewa ruangan seminar HARI 1 2.000.000 2.000.000
uang saku peserta OK 30 150.000 4.500.000
laporan akhir
Materi seminar dan alat tulis EKS 30 50.000 1.500.000
Konsumsi peserta seminar OH 30 50.000 1.500.000
sewa ruangan seminar HARI 1 2.000.000 2.000.000
uang saku peserta OK 30 150.000 4.500.000
Biaya laporan
laporan desain awal BUKU 12 100.000 1.200.000
laporan pendahuluan BUKU 12 100.000 1.200.000
laporan antara BUKU 12 100.000 1.200.000
laporan akhir BUKU 12 300.000 3.600.000
Dokumen Tender
(Gambar Teknis, RAB, BOQ, RKS, Telaah K3)
Softcopy laporan BUAH 2 1.000.000 2.000.000
Laporan Pengawasan berkala BUKU 12 100.000 1.200.000
Biaya laporan 38.900.000
JUMLAH BIAYA NON PERSONIL 134.940.000
JUMLAH
JUMLAH BIAYA PERSONIL 441.250.000
JUMLAH BIAYA NON PERSONIL 134.940.000
JUMLAH 576.190.000
PPN 57.619.000
TOTAL 633.809.000
HPS
Pembayaran biaya perencanaan teknis didasarkan pada pencapaian prestasi atau kemajuan perencanaan setiap tahapan yang meliputi:
a. tahap konsepsi perancangan sebesar 10%; ➔ RP + PPN
b. tahap pra rancangan sebesar 20%; ➔ RP + PPN
c. tahap pengembangan rancangan sebesar 25%. ➔ RP. + PPN
d. tahap rancangan detail meliputi penyusunan
rancangan gambar detail dan penyusunan Rencana Kerja
dan Syarat (RKS), serta Rencana Anggaran Biaya (RAB)
sebesar 25% ➔ RP. + PPN
e. tahap pelelangan penyedia jasa pelaksanaan konstruksi
sebesar 5% ➔ RP. + PPN
f. tahap pengawasan berkala sebesar 15% ➔ RP + PPN
Total. Rp. 633.809.000
PENAWARAN DI NEGOSIASI
HPS RP 633.809.000
HARGA / NEGOSIASI RP 620.000.000
HARGA KONTRAK RP 620 JUTA
Pembayaran biaya perencanaan teknis didasarkan pada pencapaian prestasi atau kemajuan perencanaan setiap tahapan yang meliputi:
a. tahap konsepsi perancangan sebesar 10%; ➔ RP 62 JT
b. tahap pra rancangan sebesar 20%; ➔ RP 124 JT
c. tahap pengembangan rancangan sebesar 25% ➔ RP. 155 JT
d. tahap rancangan detail meliputi penyusunan rancangan gambar detail dan penyusunan Rencana Kerja dan Syarat (RKS), serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar 25%
➔ RP. 155 JT
e. tahap pelelangan penyedia jasa pelaksanaan konstruksi sebesar 5% ➔ RP. 31 JT
f. tahap pengawasan berkala sebesar 15% ➔ RP 93 JT
==========
TOTAL 620.000.000
( termasuk PPN)
Audit kontrak lumsum ?
Per LKPP 9 tahun 2018
Dalam Kontrak Lumsum pembayaran dengan jumlah harga pasti dan
tetap, senilai dengan harga yang dicantumkan dalam Kontrak tanpa
memperhatikan rincian biaya.
Pembayaran berdasarkan produk/keluaran seperti laporan kajian, gambar
desain atau berdasarkan hasil/tahapan pekerjaan yang dilaksanakan.
TENAGA AHLI UNTUK PENGAWASAN
PEKERJAAN KONS
SURAT EDARAN NOMOR 21/SE/M/2019 TENTANG STANDAR SUSUNAN
TENAGA AHLI UNTUK PENGAWASAN PEKERJAAN KONSTRUKSI MELALUI
PENYEDIA JASA
HPS KONSULTAN PENGAWAS
PAKET PEKERJAAN : Konsultan pengawasan gedung kantor DPRD kab. Tangerang Selatan
Lokasi : Tangerang Selatan
Anggaran :
Instansi Pengguna anggaran :
Kode Kegiatan / Kode Rekening :
waktu 7 bulan
No. uraian jumlah jumlah volume satuan harga jumlah
orang -barang bulan satuan
1 2 3 4 5 6 7 8
A BIAYA LANGSUNG PERSONIL 722.114.750
1Supervisor Engineer ( SE ) 1 7 7 org / bln 28.797.250 201.580.750
2Tenaga ahli bangunan gedung 1 7 7 org / bln 20.407.500 142.852.500
3Tenaga ahli arsitek 1 4 4 org / bln 20.407.500 81.630.000
4Tenaga ahli Mekanikal 1 2 2 org / bln 17.686.500 35.373.000
5Tenaga ahli elektrikal 1 2 2 org / bln 17.686.500 35.373.000
6Tenaga ahli manajemen mutu 1 7 7 org / bln 17.686.500 123.805.500
7operator komputer 2 7 14 org / bln 5.000.000 70.000.000
8administrasi 1 7 7 org / bln 4.500.000 31.500.000
BBIAYA LANGSUNG NON PERSONIL 169.700.000
Biaya sewa kantor 87.500.000
1Sewa Kantor 1 7 7unit / bln 2.500.000 17.500.000
2ATK 1 7 7unit / bln 2.000.000 14.000.000
3sewa laptop 3 7 21unit / bln 1.500.000 31.500.000
4sewa printer A3 1 7 7unit / bln 500.000 3.500.000
5sewa printer A4 2 7 14unit / bln 500.000 7.000.000
6biaya komunikasi ( telp/ fax / hp ) 1 7 7unit / bln 2.000.000 14.000.000
sewa kendaraan 75.600.000
1sewa kendaraan roda4 3 7 21unit / bln 1.200.000 25.200.000
2sewa kendaraan roda2 1 7 7unit / bln 7.200.000 50.400.000
biaya pelaporan 6.600.000
1laporan bulanan 7 5 35buku 100.000 3.500.000
2laporan akhir 3 5 15buku 100.000 1.500.000
3dokumen 1 1buku 100.000 100.000
4hard disk 1 1unit 1.500.000 1.500.000
JUMLAH 891.814.750
PPN 89181475
NILAI TOTAL 980.996.225
PEMBAYARan kontrak konsultan
pengawas konstruksi gedung
90% masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi!0% masa pemeli-
haraan
PRESTASI KONSTRUKSI CEPAT SELESAI
ATAU LAMBAT SELESAI ?
K3
CATATAN
YANG PENTING KEUNTUNGAN
JANGAN SAMPAI DOBEL ATAU TIDAK ADA
NILAI PENGADAAN ➔ ADA DI LEVEL PENYEDIA MANA ?
•PPK mendokumentasikan data riwayat dan informasi
pendukung dalam rangka penyusunan HPS.
•Dalam penyusunan HPS dapat merujuk kepada buku
informasi Unit Kompetensi 06: Menyusun Harga
Perkiraan dari modul pelatihan berbasis kompetensi
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan
SKKNI 2016
DOKUMENTASI
Reviu HPS oleh pokja pemilihan
• Reviu HPS untuk memastikan bahwa nilai HPS telah cukup dan sesuai
dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan.
• Reviu HPS dapat dilakukan menggunakan perkiraan biaya/RAB yang
telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan, data/informasi pasar
terkini, dan dengan cara membandingkan pekerjaan yang sama pada
paket yang berbeda atau memeriksa apakah komponen/unsur
pembayaran pada uraian pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi
teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan.
• Pokja Pemilihan juga memeriksa apakah HPS sudah memperhitungkan
kewajiban perpajakan/cukai/asuransi/SMK3 atau biaya lain yang
dipersyaratkan dalam pelaksanaan pekerjaan.
LOGO
Thank You!