Kelompok 4 :Kelas: XII MIA 2

• NOVIA EKA S• RAHMAT DANI • REZKY AUDIANSYAH• RIYANTI PUTRI• SAIMAH • SARLIN • SUCI SRIWIJAYANTI• TANTI APRILIANA• YOLA AMRIYANI

MEKANISME PEMBAGIAN KEKUASAAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

1. Pembagian kekuasaan secara horizontalPembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara di lakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. 

1. Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankanoleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana

ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang- undang dan penyelenggraan pemerintahan Negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam

Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

3. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan

Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa

Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

4. Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

5. Kekuasaan eksaminatif/inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

6. Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan indepedensinya diatur dalam undang-undang.

Pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara Pemerintah Daerah (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah provinsi (Gubernur/wakil Gubernur) dan DPRD provinsi. Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/wakil Bupati atau Walikota/wakil Walikota) dan DPRD kabupaten/kota.

2. Pembagian kekuasaan secara vertikalPembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian

kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap- tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota). Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintahan Pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan.

Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, Pemerintah Pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal. 

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

PENGELOLAAN KEKUASAAN NEGARA DITINGKAT PUSAT MENURUT UUD 1945.

1. Lembaga-lembaga pemegang kekuasaan negara menurut UUD 1945

Peran pemerintah pusat dalam mewujudkan tujuan Negara

Seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, alinea keempat, lebih jelas tujuan negara tersebut adalah sebagai berikut :

• a. Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah indonesia.

• b. Memajukan kesejahteraan umum.• c. Mencerdaskan kehidupan bangsa ,serta.• d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Peran pemerintahan daerah dalam mewujudkan tujuan Negara

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi, meliputi :

• Perencanaan dan pengendalian pembangunan,• Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang,• Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,• Penyediaan sarana dan prasarana umum,• Penanganan bidang kesehatan,• Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial,• Penanggulangan masalah social lalu lintas Kabupaten / Kota,• Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas Kabupaten/ Kota,• Dll.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk Kabupaten/ Kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten/ Kota meliputi :

• Perencanaan dan pengendalian pembangunan,• Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang,• Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat,• Penyedia sarana dan prasarana umum,• Penanganan bidang kesehatan,• Dll.

PERKEMBANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Perkembangan Kelembagaan Pemerintah Daerah• Sampai saat ini baru 15 provinsi, 120 kabupaten dan 25 kota

yang telah melaporkan Perda Organisasi Perangkat Daerahnya kepada Depdagri atau hanya sebesar 45 persen provinsi dan 30 persen kabupaten/kota Pencapaian pelaksanaan PP No. 41 Tahun 2007 oleh Pemerintah Daerah baru mencapai 31 persen dari seluruh wilayah di Indonesia. Dari 160 wilayah (provinsi, kabupaten dan kota), 17,5 persen diantaranya telah melaksanakan pada tahun 2007, dan sebanyak 82,5 persen melaksanakan PP tersebut pada tahun 2008. Sisanya, masih terdapat 18 provinsi, 267 kabupaten dan 71 kota yang belum melaksanakan PP tersebut, atau setidaknya belum melaporkan Perda Organisasi Perangkat Daerah mereka berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007.

• Hubungan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah di dalam hubungan antara pusat dan daerah ada 3 faktor yang menentukan hubungan pusat dan daerah dalam otonomi yaitu hubungan kewenangan, hubungan keuangan,dan hubungan pengawasan.

DINAMIKA PENGELOLAAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN TINGKAT PUSAT DAN

DAERAH MENURUT UUD 1945

a. Hubungan Kewenangan• Dalam hukum, wewenang sekaligus hak dan kewajiban

(rechten en plichten). Dalam kaitannya dengan otonomi daerah,hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (selfregelen) dan mengelola sendiri (self besturen). Sedangkan kewajiban mempunyai dua pengertian yakni horizontal dan vertikal. Secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Dan wewenang dalam pengertian vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintah negara secara keseluruhan.

b. Hubungan Pengawasan• Sistem pengawasan juga menentukan kemandirian satuan

otonomi. Untuk menghindari agar pengawasan tidak melemahkan otonomi, maka sistem pengawasan ditentukan secara spesifik baik lingkup maupun tata cara pelaksanaannya. Karena itu hal-hal seperti memberlakukan prinsip “pengawasan umum” pada satuan otonomi dapat mempengaruhi dan membatasi kemandirian daerah. Makin banyak dan intensif pengawasan makin sempit kemandirian makin terbatas otonom.

• Sebaliknya,tidak boleh ada sistem otonomi yang sama sekali meniadakan pengawasan. Kebebasan berotonomi dan pengawasan merupakan dua sisi dari satu lembaran dalam berotonomi untuk menjaga keseimbangan bandul antara kecenderungan desentralisasi dan sentralisasi yang dapat berayun berlebihan.

c. Hubungan Keuangan•   Hubungan keuangan pusat dan daerah

dilakukan sejalan dengan prinsip Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah  sebagaimana yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Hubungan keuangan pusat dan daerah dalam rangka otonomi daerah dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. UU Nomor 33 Tahun 2004 telah menetapkan dasar-dasar pendanaan pemerintahan daerah sebagai berikut. Sesuai dengan pasal 4 UU Nomor 33 Tahun 2004, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai APBD. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi didanai APBN.

THANK YOU