8/15/2014 Megawati, Prabowo Dan Contoh Kasus Tentang Demokrasi Gaya UUD 2002 Forum Kwik Kian Gie Mari Kita Berdiskusi

http://kwikkiangie.com/v1/2011/03/megawati-prabowo-dan-contoh-kasus-tentang-demokrasi-gaya-uud-2002/ 1/2

Halaman depan Suara Pembaruan tanggal 1 April memuat berita y ang berjudul : Megawati Gandeng Prabowo.

Inti beritany a berbuny i : Menurut sumber SP di DPP PDI-P, kemungkinan besar Megawati menggandeng Ketua

Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Ray a (Gerindra) Prabowo Subianto sebagai wakilny a.

Di halaman 1 8 ada iklan berwarna satu halaman y ang memuat 8 Program Aksi Untuk Kemakmuran Raky at dari

Partai Gerindra.

Hampir semua program tersebut tidak ada y ang cocok dengan sikap dan kebijakan y ang telah diwujudkan oleh

Presiden Megawati selama beliau memerintah sebagai Presiden. Mari kita telaah beberapa konsep kebijakan y ang

penting sebagai berikut.

Prabowo ingin mengalihkan dana pembay aran utang luar negeri sebagai modal untuk membiay ai program

pendidikan, kesehatan, pangan dan energi y ang murah serta ramah lingkungan. Kebijakan Presiden Megawati

sangat dominan atau praktis sepenuhny a ditentukan oleh Menko Dorodjatun dan Menteri Keuangan Boediono.

Kebijakan utang luar negeriny a harus patuh pada negara-negara dan lembaga-lembaga keuangan internasional

pemberi utang secara mutlak. Negara-negara ini menghendaki pembay aran y ang tepat waktu dan sepenuhny a.

Kalau mau menunda boleh, tetapi harus dalam program pengawasan y ang ketat oleh IMF, y ang cakupanny a

kebijakan dalam semua bidang peny elenggaraan negara.

Prabowo ingin menjadikan BUMN sebagai lokomotif dan ujung tombak kebangkitan ekonomi. Presiden Megawati

berkey akinan bahwa BUMN mesti rusakny a, mesti korupny a, mesti meruginy a, mesti merong-rong keuangan

negara. Menteriny a mengatakan : Boleh pilih. Mempertahankan BUMN dan pemerintah keluar uang menutup

kerugianny a y ang sangat besar, ataukah menjual BUMN kepada swasta, terutama swasta asing, karena akan

langsung memperoleh laba, sehingga Kas Negara kemasukan uang pajak.

Prabowo ingin menghentikan penjualan aset negara y ang strategis dan atau y ang menguasai hajat hidup orang

bany ak. Presiden Megawati menjual Indosat, tidak berani menolak Exxon Mobil y ang ingin mengubah TAC blok

Cepu menjadi kontrak bagi hasil sambil sekaligus memperpanjangny a sampai tahun 2030, padahal kontrak sudah

habis di tahun 201 0. Tiga anggota Dewan Komisaris Pertamina y ang sekaligus menteri-menteri BUMN, ESDM dan

Keuangan sangat pro Exxon Mobil.

Prabowo ingin mewajibkan eksportir nasional y ang menikmati fasilitas kredit dari negara untuk meny impan dana

hasil eksporny a di bank dalam negeri. Menteri Keuanganny a Presiden Megawati kokoh dalam pendirianny a dalam

sistem lalu lintas dev isa y ang sebebas-bebasny a. Sang Menteri Keuangan ini diangkat sebagai Gubernur Bank

Indonesia oleh DPR dengan suara bulat. Fraksi PDI-P ikut mendukungny a dengan sangat mantab.

Prabowo ingin mencetak 2 juta HA lahan baru untuk meningkatkan produksi beras, jagung, kedelai, tebu y ang

dapat mempekerjakan 1 2 juta orang. Kebijakan Presiden Megawati bersama Menko Perekonomian dan Menteri

Keuanganny a y alah bahwa itu urusan swasta murni. Pemerintah tidak boleh ikut-ikutan dalam produksi komoditi

tersebut. Kalau swasta tidak mampu memenuhi kebutuhan raky at Indonesia, harus diimpor, karena harus ikut

globalisasi y ang menghapus batas-batas negara bangsa.

Prabowo ingin melarang peny aluran kredit bank pemerintah untuk pembangunan perumahan dan apartemen

mewah, mall, serta proy ek-proy ek mewah lainny a. Menteri Keuanganny a Presiden Megawati tidak pernah

8/15/2014 Megawati, Prabowo Dan Contoh Kasus Tentang Demokrasi Gaya UUD 2002 Forum Kwik Kian Gie Mari Kita Berdiskusi

http://kwikkiangie.com/v1/2011/03/megawati-prabowo-dan-contoh-kasus-tentang-demokrasi-gaya-uud-2002/ 2/2

berpikir demikian. Sebalikny a, bank-bank pemerintah harus berbadan hukum PT y ang perilaku dan aturan

mainanny a sepenuhny a seperti bank swasta.

Prabowo ingin meninjau kembali semua kontrak pemerintah y ang merugikan kepentingan nasional. Semua

kontrak pemerintah dengan perusahaan asing y ang mengeduk sumber day a mineral kita merugikan bangsa

Indonesia. Kabinet Megawati tidak mau mengutik ini, karena mengguncangkan kepercay aan pihak asing pada sifat

good boy -ny a para menteri Presiden Megawati dalam hal patuh pada kontrak, y ang sekali liberal tetap liberal.

Prabowo ingin mencabut Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (BHP). Fraksi PDI-P meny etujuiny a,

walaupun dengan sy arat. Prabowo mauny a kan seluruh undang-undang tanpa sy arat dan tanpa reserv e dicabut?

Say a berhenti sampai di sini, karena terlampau bany ak perbedaan antara platform Partai Gerindra dan PDI-P,

sedangkan halaman untuk kolom ini terbatas.

KOALISI UNTUK APA?

Pertemuan antara Capres Megawati dan Capres Prabowo tidak dapat dilepaskan dari kata koalisi antara partai-

partai politik, y ang sedang sangat marak dibicarakan, dianalisis, dihutung-hitung dan sebagainy a. Silaturachmi

seperti ini dilakukan oleh bany ak partai politik tanpa membicarakan platform, konsep dan programny a dalam

peny elenggaraan negara.

Presiden SBY telah memberi contoh dengan memasukkan menteri-menteri ke dalam kabinetny a y ang berasal dari

berbagai partai politik atas dasar perhitungan dukungan y ang cukup di DPR. Karena platform, konsep dan program

tidak pernah disepakati sebelumny a, para menteriny a terkoy ak antara harus setia pada Presiden ataukah akan

setia pada DPP partainy a? Terkoy akny a jiwa para menteri dapat dengan sangat jelas dikenali. Amien Rais dan

Dradjat Wibowo bany ak meny uarakan kritikan pada pemerintah, tetapi Hatta Rajasa dan Bambang Sudiby o ada di

dalam kabinet. Apalagi sekarang ketika harus berkampany e. Menteri-menteri minta cuti untuk berkampany e.

Menteri UKMK berpidato kampany e y ang implisit tidak puas dengan kebijakan kabinet SBY dalam bidang UKMK

y ang dinilainy a kurang intensif, sedangkan menteri UKMK-ny a Sury adarma Ali sendiri.

Wapres JK dalam kampany eny a menekankan atau paling tidak mengindikasikan dengan jelas bahwa diriny a dan

Golkar bisa mengambil sikap, keputusan lebih tegas dan cepat. Dibandingkan dengan siapa lagi kalau tidak

dibandingkan dengan Presiden SBY? Jadi SBY y ang berfungsi sebagai Presiden dan JK y ang berfungsi sebagai Wakil

Presiden sampai Oktober mendatang sudah saling mengunggulkan diriny a sendiri. Kader penting Partai Demokrat

sudah mulai mengkerdilkan Partai Golkar dengan mengatakan bahwa Partai Golkar dalam pemilu 9 April nanti

hany a akan mendapat suara 2,5%, y ang membuat marah para pemimpin Partai Golkar, sehingga dengan cepat

membulatkan tekad meny atakan JK sebagai calon presidenny a.

Koalisi dalam demokrasi atas dasar UUD 2002 ini untuk berkuasa asal kuasa, ataukah untuk memerintah

dengan platform y ang sama?

Oleh Kwik Kian Gie

Catatan : artikel ini telah dimuat juga di Suara Pembaruan tanggal 2 April 2009.