medical staff bylaws_contoh
DESCRIPTION
medical staff BylawsTRANSCRIPT
medical staff by lawSTATUTA STAF MEDIS (MEDICAL STAFF BYLAW)
RUMAH SAKIT AL-IRSYAD SURABAYA
==============================================
================
BAB I
VlSI DAN MISI
Dalam mencapai visi dan misi RS AL-IRSYAD Surabaya , komunitas staf
medis RS AL-IRSYAD Surabaya menyusun sebuah statuta yang mengatur
perilaku professional seluruh staf Medis yang bekerja di RS AL-IRSYAD
Surabaya. Sehubungan visi dan misi komunitas staf RS AL-IRSYAD
Surabaya tersebut diperlukan suatu “Good Clinical Governance “ yang
menjamin terpenuhinya harapan, pemberian layanan dan perlindungan
serta keselamatan Medis kepada pasien (Patient Safety) serta menjalankan
motto Layananku Adalah Ibadahku
Adapun visi dan misi komunitas staf medis RS AL-IRSYAD Surabaya adalah
sebagai berikut:
Pasal 1
Visi
Terciptanya pelayanan medis yang professional dan akuntabel dengan
pendekatan Mediko-psiko-sosial secara holistik, manusiawi, dan berkualitas
guna menjamin tersedianya suatu layanan Medis yang memenuhi standar
profesi dan sesuai dengan harapan semua pihak yang terkait ( Stakeholder)
RS AL-IRSYAD Surabaya.
Pasal 2
Misi
(1) Melaksanakan proses kredensial dan re-kredensial secara
bertangungjawab demi terjaminnya anggota staf medis yang berkualitas,
professional dan akuntabel.
(2) Menjaga kualitas pelayanan medis agar tetap sesuai dengan standar
profesi dengan melaksanakan pengembangan profesionalitas setiap staf
medis secara terpadu dan berkelanjutan, pendidikan kedokteran
berkelanjutan yang berbasiskan bukti, dan melaksanakan audit medis
secara berkala.
(3) Melakukan tindakan disiplin bagi seluruh staf medis demi
mempertahankan profesionalitas staf medis dan menjaga keselamatan
pasien RS AL-IRSYAD Surabaya.
BAB II
NAMA, KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
Pasal 3
Nama
Nama dokumen ini adalah Statuta Staf Medis RS AL-IRSYAD Surabaya.
Pasal 4
Ketentuan Umum
Dalam statuta dan tata tertib staf Medis ini yang dimaksud dengan:
1. Staf Medis adalah dokter atau dokter gigi yang telah terikat perjanjian
dengan rumah sakit maupun yang ditetapkan berdasarkan surat
keputusan penempatan di rumah sakit dan pejabat yang berwenang dan
memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan Medis di rumah sakit,
termasuk tindakan Medis diagnostik maupun terapeutik.
2. Staf Medis pengganti adalah dokter atau dokter gigi yang telah terikat
penjanjian dengan rumah sakit maupun yang ditetapkan berdasarkan
surat keputusan penempatan di rumah sakit dan pejabat yang
berwenang dan hanya memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan
Medis di rumah sakit dalam rangka rnenggantikan tugas profesi seorang
staf medis yang berhalangan.
3. Staf Medis Konsultan Tamu adalah seorang dokter yang telah diketahul
memiki reputasi tinggi dibidang keahliannya yang diminta oleh rumah
sakit untuk melakukan tindakan Medis tertentu untuk jangka waktu
tertentu.
4. Rumah Sakit adalah RS AL-IRSYAD Surabaya.
5. Direktur adalah seseorang yang ditunjuk oleh Yayasan RS. AL-IRSYAD
untuk menduduki jabatan sebagai pimpinan tertinggi RS AL-IRSYAD
Surabaya sesuai dengan statuta rumah sakit.
6. Pengurus Yayasan adalah sekelompok orang yang ditunjuk oleh Yayasan
RS AL-IRSYAD untuk membina dan mengawasi RS AL-IRSYAD, baik
teknis maupun keuangan.
7. Komite Medik adalah wadah professional staf medis di RS AL-IRSYAD
Surabaya yang keanggotaannya berasal dari Ketua Kelompok Staf Medis
dan atau yang mewakili.
8. Panitia adalah kelompok kerja dibawah Komite Medik yang dibentuk
untuk menanggulangi masalah keprofesian medis tertentu.
9. Kelompok staf medis (KSM) adalah sekumpulan staf medis dengan
spesialisasi dan/ atau kahlian yang sejenis, atau hampir sejenis.
Pasal 5
Ruang Lingkup Statuta
(1) Statuta dan tata tertib stat Medis ini berlaku bagi seluruh staf Medis
yang melakukan tindakan Medis, baik didalam maupun diluar RS AL-
IRSYAD Surabaya dalam rangka menjalankan tugas dari Direktur.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Konsultan Tamu diatur lebih lanjut oleh
Komite Medik bersama dengan Direktur.
(3) Seluruh staf Medis yang bekerja di RS AL-IRSYAD Surabaya tergabung
dalam suatu komunitas profesi Medis RS AL-IRSYAD Surabaya yang sehari
— hari diatur oleh Komite Medik, yang dibentuk berdasarkan statuta rumah
sakit dan disahkan oleh Yayasan RS. AL-IRSYAD.
Pasal 6
Tujuan
Tujuan statuta staf Medis ini adalah:
(1) Menetapkan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan kualitas
pelayanan Medis terhadap pasien tanpa memandang agama, ras, jenis
kelamin, suku, kebangsaan, dan golongan.
(2) Meningkatkan profesionalisme staf Medis di RS AL-IRSYAD Surabaya
yang meliputi perilaku dan kompetensi seorang dokter.
(3) Sarana bagi Komite Medik dan Direktur RS AL-IRSYAD Surabaya
untuk menyelesaikan berbagai rnasalah yang terkait dengan pelayanan
Medis, baik untuk Staf Medis maupun pasien.
(4) Menyusun dan menetapkan standar pelayanan Medis untuk setiap
jenis
disiplin ilmu kedokteran sesuai dengan kondisi dan situasi rumah
sakit.
BAB III
KOMITE MEDIK
Pasal 7
Organisasi Komite Medik
(1)Untuk melindungi pasien dan meningkatkan profesionalisme staf medis
dilingkungan RS AL-IRSYAD Surabaya, dibentuk suatu wadah non
struktural yang disebut sebagai Komite Medik RS AL-IRSYAD Surabaya
yang bertanggung jawab kepada Direktur.
(2) Komite Medik RS AL-IRSYAD Surabaya terdiri dari Ketua KSM dan/atau
staf medis yang telah diberi kewenangan untuk melakukan tindakan Medis
di Rumah Sakit AL-IRSYAD Surabaya.
(3) Pemilihan Ketua suatu KSM dilakukan melalui musyawarah mufakat
dan anggota KSM tersebut.
(4) Dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, pemilihan dilaksanakan
dengan pemungutan suara. Bila jumlah suara yang diperoeh adalah sama
maka hasil pemungutan suara ditentukan berdasarkan kesepakatan seluruh
anggota KSM.
(5) Komite Medik adalah satu—satunya organisasi format yang
menghimpun, memformulasikan, dan mengkomunikasikan pendapat dan
kehendak seluruh staf Medis yang berkaitan dengan profesi medis di rumah
sakit.
(6) Komite Medik bertugas:
1. Menyediakan wadah agar anggota staf Medis dapat berpartisipasi dalam
memberi masukan dalam masalah profesi Medis dan teknis Medis dan
menghadiri rapat bersama Direktur dan komite lainnya di rumah sakit.
2. Melakukan kredensial tenaga medis yang akan bekerja di rumah sakit
dan memberikan rekomendasi kepada Direktur.
3. Merencanakan dan mengatur pendidikan kedokteran berkelanjutan dan
pendidikan spesialisasi yang disesuaikan dengan master plan Rumah
Sakit bagi setiap anggotanya.
4. Menyelenggarakan audit medis secara berkesinambungan.
5. Memantau perilaku etik dan professional anggota staf Medis dan
menyelenggarakan proses pendisiplinan profesi medis serta
mengusulkan tindak lanjut hasil kajian Komite Medik kepada Direktur.
6. Memberikan masukan pada Direktur perihal:
1. Pelayanan klinis yang adekuat bagi rumah sakit.
2. Kebijakan yang menyangkut pengorganisasian pelayanan klinik rumah
sakit.
3. Membantu mengidentifikasi kebutuhan pasien rumah sakit dan pelayanan
yang Iayak untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
7. Bekerjasama dengan Direktur merencanakan suatu program untuk
mengatur kewenangan melakukan tindakan Medis sesuai peraturan
perundangan yang berlaku.
8. Menyampaikan laporan kegiatan Komite Medik yang akan disampaikan
secara berkala pada seluruh anggota KSM sedikitnya setahun sekali.
(7) Seluruh biaya penyelenggaraan komite medik sebagaimana dimaksud
dalam pasal ini dibebankan sepenuhnya pada anggaran belanja rumah sakit.
Pasal 8
Kepengurusan Komite Medik
(1) Komite Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih setiap dua
tahun dari antara anggota Komite Medik, yang diselenggarakan oleh suatu
panitia pemilihan sesuai dengan ketentuan yang akan ditetapkan dan waktu
kewaktu oleh Komite Medik untuk diajukan dan disetujui oleh Direktur.
(2) Dalam Komite Medik ditetapkan pengurus harian Komite Medik yang
terdiri dari Ketua Komite Medik, wakil Ketua Komite Medik, sekretaris
Komite Medik, dan Ketua-Ketua Panitia Medis.
(3) Pengurus harian Komite Medik rnelaksanakan fungsi dan tugas
Komite Medik sehari-hari dengan tata cara yang akan ditetapkan oleh
Komite Medik.
Pasal 9
Ketua Komite Medik
(1) Ketua dipilih dan 3 (tiga) calon pada pemilihan secara periodik yang
diselenggarakan setiap dua tahun yang selanjutnya dajukan dan disetujui
oleh Direktur.
(2) Ketua Komite Medik adalah seorang staf Medis tetap.
(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Ketua sebelum masa
jabatannya berakhir, maka kekosongan jabatan tersebut diisi oteh wakil
Ketua.
(4) Tugas Ketua Komite Medik adalah:
1. Menyelenggarakan komunikasi yang efektif dan mewakili pendapat,
kebijakan, laporan, kebutuhan, dan keluhan staf Medis serta
bertanggung jawab kepada Direktur.
2. Menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas semua risalah rapat yang
diselenggarakan Komite Medik.
3. Menunjuk wakil Komite Medik dalam setiap kepanitiaan dirumah sakit
yang memerlukan perwakilan dan staf Medis.
4. Menghadiri pertemuan yang diadakan oleh Pengurus Yayasan dan
kepanitiaan Iainnya.
5. Menunjuk dan menetapkan wakil Ketua, sekretaris, dan Ketua-Ketua
panitia.
6. Menentukan agenda setiap rapat Komite Medik.
Pasal 10
Wakil Ketua Komite Medik
(1) Wakil Ketua dipilih oleh Ketua Komite Medik.
(2) Wakil Ketua adalah seorang staf Medis tetap.
(3) Tugas Wakil Ketua Komite Medik adalah:
1. Membantu pelaksanaan tugas Ketua Komite Medik.
2. Mewakili Ketua Komite Medik dalam hal Ketua Komite Medik
berhalangan.
Pasal 11
Sekretaris Komite Medik
(1) Sekretaris Komite Medik ditetapkan oleh Ketua Komite Medik.
(2) Sekretaris Komite Medik adalah seorang staf Medis tetap.
(3) Sekretaris Komite Medik bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan
tugas — tugas kesekretariatan Komite Medik.
(4) Pada sekretaris Komite Medik diperbantukan petugas sekretariat dan
segala prasarana lain yang disediakan oleh rumah sakit.
(5) Tugas Sekretaris Komite Medik adalah:
1. Melakukan pemberitahuan kepada semua anggota yang berhak untuk
menghadiri rapat-rapat Komite Medik.
2. Mempersiapkan dan mengedarkan risalah rapat yang lengkap kepada
hadirin yang berhak menghadiri rapat.
3. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Komite Medik.
Pasal 12
Rapat Komite Medik
(1) Rapat Komite Medik terdiri atas Rapat Rutin, Rapat Khusus, dan Rapat
Pleno.
(2) Setiap rapat Komite Medik dinyatakan sah hanya bila undangan telah
disampaikan secara pantas kecuali seluruh anggota Komite Medik yang
berhak memberikan suara menolak undangan tersebut.
Pasal 13
Rapat Rutin Komite Medik
(1)Komite menyelenggarakan rapat rutin satu bulan sekali pada waktu dan
tempat yang ditetapkan oleh Komite Medik.
(2) Sekretaris Komite Medik menyampaikan pemberitahuan rapat rutin
beserta agenda rapat kepada para anggota yang berhak hadir paling lambat
lima hari kerja sebelum rapat tersebut dilaksanakan.
(3) Rapat rutin dihadiri oleh pengurus Komite Medik.
(4) Ketua dapat mengundang pihak lain bila dianggap perlu.
(5) Setiap undangan rapat yang disampaikan oleh Sekretaris Komite Medik
sebagaimana diatur dalam ayat (2) pasal ini harus melampirkan:
a. Satu salinan agenda rapat
b. Satu salinan risalah rapat rutin yang lalu.
c. Satu salinan risalah rapat khusus yang lalu.
Pasal 14
Rapat Khusus Komite Medik
(1) Rapat khusus Komite Medik diselenggarakan dalam hal:
(a) Diperintahkan oleh Ketua; atau
(b) Permintaan yang diajukan secara tertulis oleh paling sedikit tiga
pengurus Komite Medik dalam waktu empat puluh delapan jam
sebelumnya; atau
(c) Permintaan Ketua Komite Medik untuk hal-hal yang memerlukan
penetapan kebijakan Komite Medik dengan segera.
(2) Sekretaris Komite Medik menyelenggarakan rapat khusus dalam waktu
empat puluh delapan jam setelah diterimanya permintaan tertulis rapat
yang ditandatangani oleh seperempat dan jumlah anggota Komite Medik
yang berhak untuk hadir dan memberikan suara dalam rapat tersebut.
(3) Sekretaris Komite Medik menyampaikan pemberitahuan rapat khusus
beserta agenda rapat kepada para pengurus yang berhak hadir paling
lambat dua puluh empat jam sebelum rapat tersebut dilaksanakan.
(4) Pemberitahuan rapat khusus akan menyebutkan secara spesifik hal-hal
yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan rapat hanya akan
membicarakan hal-hal yang tercantum dalam pemberitahuan tersebut.
Pasal 15
Rapat Pleno Komite Medik
(1)Rapat pleno Komite Medik diselenggarakan satu kali satu tahun.
(2) Rapat pleno dihadiri oleh seluruh staf Medis RS AL-IRSYAD Surabaya.
(3) Agenda rapat pleno paling tidak memuat laporan kegiatan yang telah
dilaksanakan Komite Medik, rencana kegiatan yang akan dilaksanakan
Komite Medik, dan agenda Iainya yang ditetapkan oleh Komite Medik.
(4) Sekretaris Komite Medik menyampaikan pemberitahuan rapat tahunan
secara tertulis beserta agenda rapat kepada para anggota yang berhak
hadir paling lambat empat belas hari sebelum rapat tersebut dilaksanakan.
Pasal 16
Kuorum
(1) Sekretaris Komite Medik menyampaikan pemberitahuan rapat tahunan
kepada seluruh anggota Komite Medik. Kuorum rapat tercapai bila rapat
dihadiri oleh paling sedikit setengah dan jumlah Pengurus Komite Medik
ditambah satu yang berhak untuk hadir dan memberikan suara.
(2) Keputusan hanya dapat ditetapkan bila kuorum telah tercapai.
Pasal 17
Pengambilan Putusan Rapat
Kecuali telah diatur dalam statuta ini, maka:
(1) Pengambilan putusan rapat diupayakan melalui musyawarah dan
mufakat.
(2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka putusan diambil melalui
pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak dan anggota yang hadir.
(3) Dalam hal jumlah suara yang diperoleh adalah sama maka Ketua
berwenang membuat keputusan hasil rapat.
Pasal 18
Tata Tertib Rapat
(1) Setiap rapat Komite Medik berhak dihadiri oleh seluruh Pengurus
Komite
Medik.
(2) Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Medik atau yang ditunjuk oleh Ketua
Komite Medik.
(3) Sebelum rapat dimulai agenda rapat dan notulen dibacakan atas
perintah Ketua.
(4) Setiap peserta rapat wajib mengikuti rapat sampai selesai.
(5) Setiap peserta rapat hanya dapat meninggalkan rapat dengan seijin
pimpinan
rapat.
(6) Setiap peserta wajib menjaga ketertiban selama rapat berlangsung.
(7) Hal-hal lain yang menyangkut teknis tata tertib rapat akan ditetapkan
oleh Ketua sebelum rapat dimulai.
Pasal 19
Notulen Rapat
(1) Setiap rapat harus dibuat notulennya.
(2) Semua notulen rapat Komite Medik dicatat oleh Sekretaris Komite
Medik atau penggantinya yang ditunjuk.
(3) Notulen akan diedarkan kepada semua peserta rapat yang berhak hadir
sebelum rapat berikutnya.
(4) Notulen rapat tidak boleh dirubah kecuali untuk hal-hal yang berkaitan
dengan keakuratan notulen tersebut.
(5) Notulen rapat ditandatangani oleh Ketua Komite Medik dan sekretaris
Komite Medik pada rapat berikutnya, dan notulen tersebut diberlakukan
sebagai dokumen yang sah.
(6) Sekretaris memberikan salinan notulen direktur paling lambat satu
minggu setelah ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris Komite Medik.
Pasal 20
Panitia Komite Medik
(1) Dibawah Komite Medik dibentuk beberapa Panitia yang terdiri dari:
1. Panitia Kredensial.
2. Panitia Peningkatan Mutu Profesi Medis.
3. Panitia Etika dan Disiplin
4. Panitia Farmasi, terapi, alat kesehatan dan alat kedokteran
(2) Tugas dan fungsi Panitia Medis ditetapkan oleh Komite Medik dan
waktu-kewaktu dan disahkan oleh Direktur.
BAB III
STAF MEDIS
Pasal 21
Kategori Staf Medis
(1) Staf medis RS AL-IRSYAD Surabaya terdiri dan staf medis biasa, staf
medis pengganti, dan staf medis konsultan tamu sebagaimana diatur dalam
pasal 1 dan telah dinyatakan memenuhi syarat kredensial oleh Komite
Medik sebagaimana diatur dalam statuta ini.
(2) Setiap staf medis biasa sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal ini
melakukan tindakan medis dalam lingkup profesinya dan berdasarkan
kewenangan yang diberikan oleh RS AL-IRSYAD Surabaya.
(3) Setiap staf medis pengganti sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal ini
melakukan tindakan medis dalam lingkup profesinya dan berdasarkan
penugasan yang diberikan oleh staf medis yang digantikannya.
(4) Setiap staf medis konsultan tamu sebagaimana diatur dalam ayat (1)
pasal ini melakukan tindakan medis dalam lingkup profesinya dan
berdasarkan penugasan yang diberikan oleh Komite Medik sesuai dengan
kebutuhan rumah sakit pada untuk kasus atau peristiwa tertentu.
Pasal 22
Syarat Penerimaan Staf Medis
(1) Setiap staf Medis yang akan bekerja dirumah sakit harus telah
memenuhi kualifikasi tertentu sebagaimana dipersyaratkan dalam statuta
ini.
(2) Syarat tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dinilai
oleh Komite Medik melalui Panitia Kredensial dengan suatu tata cara yang
ditetapkan oleh statuta ini.
(3) Hanya Staf Medis yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini yang dapat diusulkan untuk diberi
kewenangan menangani pasien di RS AL-IRSYAD Surabaya sesuai dengan
kompetensi dan persyaratan lain yang ditentukan oleh Komite Medik.
(4) Staf Medis yang telah memperoleh kewenangan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) pasal ini setuju untuk melaksanakan tindakan Medis dalam
batas-batas standar profesi.
(5) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini akan dinilai
kembali oleh Komite Medik melalui Panitia Kredensial dengan suatu tata
cara yang ditetapkan oleh statuta ini.
(6) Bagi staf Medis baru evaluasi dilakukan dalam 3 (tiga) bulan pertama
dan bagi dokter lainnya setiap 1 (satu) tahun.
(7) Evaluasi terhadap staf medis sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)
pasal ini dilakukan oleh Panitia Kredensial bersama KSM yang terkait.
(8) Pada akhir masa evaluasi calon staf Medis sebagaimana dimaksud dalam
ayat (6) pasal ini maka Ketua Panitia Kredensial memberikan laporan
perilaku medis profesional yang bersangkutan kepada Komite Medik.
Pasal 23
Kualifikasi Dan Syarat Umum
(1) Setiap dokter sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 harus:
1. Lolos uji kompetensi, integritas, dan perilaku oleh Komite Medik.
2. Memiliki surat penugasan sebagai dokter dan syarat lain yang sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
3. Menunjukkan kemampuannya untuk memberikan pelayanan Medis yang
berkualitas pada pasien.
4. Menunjukkan kemauan untuk mematuhi statuta rumah sakit dan statuta
staf Medis , kebijakan, prosedur, dan berbagai ketentuan rumah sakit
sesuai dengan jenis kategorinya.
5. Mematuhi prinsip umum etika kedokteran.
6. Bebas dari keadaan yang dapat mendiskualifikasi kemampuannya dalam
memberikan pelayanannya akibat adanya fisik, mental, maupun perilaku
yang dapat berpengaruh pada keterampilan, sikap, atau kemampuan
pengambilan keputusan.
7. Menunjukkan kemampuan untuk bekerjasama dengan koleganya,
keperawatan, staf penunjang Medis, dan warga rumah sakit lainnya.
8. Mentaati peraturan-peraturan yang berlaku di RS AL-IRSYAD Surabaya.
(2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal mi
didasarkan pada pendidikan yang pernah dijalani dan pendidikan
berkelanjutan, pelatihan, pengalaman, kompetensi klinis mutakhir,
pengambilan keputusan klinis, dan pengamatan kinerja serta kinerja lainnya
yang ditunjukkan dalam dokumen yang dimiliki calon tenaga Medis RS AL-
IRSYAD Surabaya.
(3) Setiap pelamar yang telah memenuhi kualifikasi sebagaimana tercantum
dalam ayat (1) pasal ini tidak dapat ditolak berdasarkan alasan agama, ras,
jenis kelamin, suku, dan golongan.
Pasal 24
Kebutuhan Staf Medis Rumah Sakit
(1) Setiap permohonan untuk menjadi staf Medis rumah sakit akan
dievaluasi, dan dapat dikabulkan atau ditolak, sejalan dengan kebutuhan
rumah sakit dan kemampuan rumah sakit.
(2) Faktor yang digunakan untuk mempertimbangkan kebutuhan rumah
sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan
master plan Rumah Sakit yang penyusunannya melibatkan Komite Medik.
(3) Direktur memberikan rekomendasi dan mengusulkan pengangkatan
staf Medis kepada Yayasan RS. AL-IRSYAD.
(4) Direktur Rumah Sakit akan menerbitkan perjanjian perikatan antara
rumah sakit dengan staf medis setelah dipenuhi ketentuan sebagaimana
ditetapkan dalam pasal 19 dan pasal 20 sesuai dengan kebutuhan rumah
sakit.
(5) Direktur menerbitkan surat keputusan penempatan staf Medis yang
telah diterima.
Pasal 25
Kewenangan Melakukan Tindakan Medis
(1) Staf Medis hanya dapat melakukan tindakan Medis sesuai dengan
spesialisasi dan kemampuannya secara khusus, kecuali dalam keadaan
darurat, di rumah sakit setelah mendapatkan penugasan klinis (clinical
privilege) dan Direktur yang ditetapkan dengan suatu surat keputusan.
(2) Penugasan klinis sebagaimana tercantum dalam ayat (1) terdiri dari:
a. Penugasan klinis biasa sebagai staf Medis di rumah sakit.
b. Pénugasan klinis sementara sebagai konsultan tamu.
(3) Penugasan klinis sebagaimana tercantum dalam ayat (1) pasal ini hanya
diberikan pada dokter yang telah terikat perjanjian dengan rumah sakit
yang ditetapkan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan
dalam statuta ini dengan merujuk pada organisasi profesinya.
(4) Penilaian persyaratan dan jenis tindakan Medis untuk setiap staf Medis
sebagairnana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini dtetapkan oleh Komite
Medik melalui Panitia Kredensial.
(5) Hasil Penilalan Panitia Kredensial sebagaimana dimaksud dalam ayat
(4) diserahkan kepada Komite Medik untuk memperoleh pengesahannya.
(6) Komite Medik menyerahkan hasil pengesahan penilaian kredensial
kepada Direktur.
Pasal 26
Pemberian Kewenangan Staf Medis
(1) Penentuan kewenangan untuk melakukan tindakan Medis didasarkan
pada pendidikan, pelatihan, pendidikan berkelanjutan, pengalaman,
kemampuan termasuk pengambilan keputusan, sebagaimana tercantum
dalam berkas kredensial, dan didasarkan pada pengamatan kinerja klinis
serta dokumen hasil program peningkatan kinerja yang bersangkutan.
(2) Penggunaan kewenangan klinis dalam sebuah KSM akan tergantung
pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di KSM masing-masing.
Pasal 27
Berakhirnya Kewenangan Melakukan Tindakan Medis
(1) Kewenangan untuk melakukan tindakan Medis seorang staf medis di
rumah sakit berakhir bila hubungan hukum antara staf medis dengan
rumah sakit telah berakhir atau penugasan klinis (clinical privilege) dokter
yang bersangkutan dicabut oleh Direktur berdasarkan usulan Komite
Medik.
(2) Dalam hal hubungan hukum antara staf medis dengan rumah sakit
berakhir maka Direktur memberikan surat pemberitahuan tentang hal itu
kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada Komite Medik.
(3) Dalam hal seorang Staf Medis diberikan sanksi disiplin maka setelah
melalui rapat khusus Komite Medik, Ketua Komite Medik memberikan surat
pemberitahuan tentang hal itu kepada Direktur dengan tembusan kepada
yang bersangkutan.
Pasal 28
Penjagaan Mutu Pelayanan Medis
(1) Untuk menjagamutu pelayanan medis, dilakukan audit medis secara
berkaa dan pendidikan kedokteran yang berkelanjutan dengan tatacara
yang lazim yang ditentukan oleh Panitia Peningkatan Mutu Profesi Medis.
(2) Topik, jangka waktu, dan tatacara audit medis ditetapkan oleh Panitia
Peningkatan Mutu Profesi Medis.
(3) Panitia Peningkatan Mutu Layanan melaporkan hasil audit medis dan
analisisnya secara berkala kepada Komite Medik untuk ditindak lanjuti.
(4) Komite Medik wajib melakukan tindakan korektif yang dianggap perlu
untuk menindaklanjuti hasil audit medis sebagaimana diatur dalam ayat
tiga (3).
(5) Setiap anggota staf Medis wajib menjalani pendidikan kedokteran
berkelanjutan yang substansi dan tata caranya diatur oleh Panitia
Peningkatan Mutu Profesi Medis.
(6) Panitia Peningkatan Mutu Profesi Medis memberikan laporan kepada
Komite Medik mengenai efektifitas, dan kewajaran pelayanan medis yang
diberikan oleh seluruh staf medis yang bekerja dirumah sakit.
BAB IV
TINDAKAN DISIPLIN MEDIS DAN PROSEDUR PEMERIKSAAN
PELANGGARAN TATA TERTIB DAN DISIPLIN MEDIS
Pasal 29
Dasar Tindakan Disiplin Medis
(1) Keadaan dan situasi yang dapat digunakan sebagai dasar dugaan
pelanggaran disiplin Medis dan tata tertib oleh seorang staf Medis adalah
hal-hal yang menyangkut:
a. Kompetensi klinis.
b. Tindakan perawatan atas seorang pasien termasuk peñata layanan
sebuah kasus di rumah sakit.
c. Dugaan pelanggaran statuta dan tata tertib staf Medis.
d. Dugaan penyimpangan etika profesi.
e. Dugaan pelanggaran tata tertib dan kebijakan rumah sakit.
f. Perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan
rumah sakit.
g. Penggunaan obat dan alat kesehatan yang sesuai dengan standar profesi
sesuai dengan ketetapan Komite Medik.
h. Ketidakmampuan untuk bekerjasama dengan staf rurnah sakit yang
dapat menimbukan inefisiensi operasional rumah sakit.
i. Hal-hal lain yang oleh Komite Medik sepatutnya dianggap menyangkut
disiplin Medis.
(2) Setiap staf Medis , dan staf rumah sakit yang terkait dengan pelayanan
Medis wajib memberitahukan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1)pasal ini kepada Ketua Komite Medik secara
tertulis dalam suatu formulir yang disediakan untuk itu dengan tatacara
sebagai berikut:
a. Staf Medis menyampaikan formulir pemberitahuan tersebut kepada
Ketua Komite Medik meIaui Koordinator Staf Medis Fungsional yang
terkait.
b. Staf rumah sakit menyampaikan formulir pemberitahuan tersebut kepada
atasan yang bersangkutan untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur
melalui Ketua Komite Medik.
(3) Ketua Komite Medik wajib meneliti menindakianjuti dan memberikan
kesimpulan serta putusan setiap laporan yang disampaikan oleh staf Medis
dan staf rumah sakit yang terkait dengan pelayanan Medis sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) pasal ini.
(4) Ketua Komite Medik dapat menugaskan Panitia terkait dibawah Komite
Medik untuk meneliti menindaklanjuti setiap laporan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) pasal ini.
(5) Ketua Komite Medik memberikan kesimpulan dan putusan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) pasal ini berdasarkan hasil penelitian dan
rekomendasi Panitia terkait yang dapat berbentuk:
a. Saran kepada staf Medis terkait dan Manajemen rumah sakit.
b. Putusan untuk melakukan penelitian lanjutan guna menentukan adanya
pelanggaran disiplin Medis, tata tertib dan etik.
(6) Semua putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini
didokumentasikan secara lengkap oleh staff Sekretariat Komite Medik dan
diperlakukan secara Konfidensial.
(7) Pengungkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini
kepada pihak manapun hanya dapat ditentukan oleh Direktur setelah
memperoleh persetujuan dan Ketua Komite Medik.
Pasal 30
Penelitian Dugaan Pelanggaran Disiplin Medis , Etika
Dan Tata Tertib
(1)Penelitian dugaan pelanggaran disiplin profesi Medis etika Medis , dan
tata tertib dimulai berdasarkan putusan Ketua Komite Medik untuk
melakukan penelitian lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat
(5) dan dilaksanakan oleh Panitia terkait.
(2) Panitia Disiplin melaksanakan penelitian berdasarkan tata cara yang
telah ditetapkan dalam statuta ini.
(3) Ketua Panitia Disiplin menyampaikan hasil penelitian dan rekomendasi
kepada Ketua Komite Medik untuk ditetapkan sebagai putusan Komite
Medik yang
memuat:
a. Ringkasan kasus atau kejadian.
b. Kesimpulan tentang ada atau tidak adanya pelanggaran.
c. Rekomendasi tindakan korektif.
(4) Ketua Komite Medik wajib menetapkan putusan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) pasal ini dengan memperhatikan masukan dan Panitia lain
dalarn waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya putusan
Panitia Disiplin.
(5) Putusan Komite Medik sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini
disampaikan kepada Direktur dengan tembusan Dewan Pengawas, Yayasan
RS. AL – IRSYAD dan kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lama 3
(tiga) hari kerja setelah ditetapkannya putusan tersebut untuk segera
ditindaklanjuti oleh Direktur.
Pasal 31
Tim Ad-Hoc Penelitian Dugaan Pelanggaran
Disiplin DanTata Tertib
(1) Dalam hal Ketua Komite Medik menyampaikan putusan untuk
melakukan penelitian lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat
(5) maka Ketua Panitia disiplin atau yang mewakilinya mengusulkan kepada
Ketua Komite Medik untuk menetapkan tim ad-hoc dengan suatu surat
keputusan.
(2) Penetapan Tim Ad-Hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini
dilakukan setelah dilakukan penelitian pendahuluan sesuai dengan tata cara
yang telah ditetapkan oleh Komite Medik Panitia disiplin.
(3) Tim Ad-hoc menyelenggarakan sidang dalam waktu paling lama 7 (tujuh)
hari kerja setelah diterbitkannya surat keputusan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1)pasal ini.
(4) Ketua Komite Medik atau staf lain yang ditunjuk didampingi Ketua
Panitia Disiplin atau staf lain yang ditunjuk memimpin sidang pertama tim
ad-hoc untuk menentukan Ketua dan wakil Ketua tim ad-hoc dan
menjelaskan tata cara persidangan kepada anggota tim ad-hoc.
(5) Pada Tim ad-hoc diperbantukan sekretaris yang ditunjuk oleh Komite
Medik untuk melancarkan persidangan.
(6) Tim ad-hoc bertugas melakukan pengkajian dan penelitian atas kasus
yang diterimanya dan melaksanakan persidangan sesuai dengan tata cara
yang telah ditetapkan dalam statuta ini.
(7) Dalam rangka melakukan pengkajian tim ad-hoc berwenang meminta
informasi kepada “yang teradu” dan semua pihak dirumah sakit, termasuk
meneliti rekam Medis, bila diperlukan meminta bantuan pihak lain diluar
rumah sakit dengan persetujuan Komite Medik.
(8) Tim ad-hoc wajib melaksanakan rapat-rapat persidangan untuk
menyimpulkan memutuskan suatu kasus yang diserahkan padanya dalam
suatu surat kesimpulan yang ditandatangani oleh Ketua bersama segenap
anggota tim ad-hoc untuk diserahkan kepada Ketua Panitia disiplin melalui
suatu putusan yang memuat:
a. Ringkasan kasus atau kejadian.
b. Kesimpulan tentang ada atau tidak adanya pelanggaran.
c. Rekomendasi tindakan korektif.
(9) Ketua Panitia Disiplin menerbitkan surat keputusan pembubaran tim ad-
hoc setelah menerima surat kesimpulan keputusan dan semua berkas
persidangan secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) pasal
ini.
(10) Ketua Panitia Disiplin menyerahkan hasil rapat tim ad-hoc kepada
Ketua Komite Medik untuk ditindaklanjuti.
(11) Kornite Medik menyelenggarakan rapat khusus untuk menentukan
tindak lanjut sebagaimana dirnaksud dalam ayat (10) pasal ini.
(12) Putusan Komite Medik disampaikan kepada Direktur rumah sakit
sebagai usulan.
Pasal 32
Tata Cara Persidangan Tim Ad-Hoc Panitia Disiplin
(1)Ketua tim ad-hoc membuka persidangan dan menyatakan sidang tersebut
sah setelah kuorum tercapai dan setiap yang hadir menandatangani daftar
hadir.
(2) Kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tercapai bila
rapat dihadiri oleh paling sedikit setengah ditambah satu dan jumlah tim
ad-hoc dan seluruh anggota yang berasal dari luar rumah sakit hadir.
(3) Tim ad-hoc melaksanakan persidangan dengan melakukan pemeriksaan
atas kasus tersebut, meminta keterangan dan berbagai pihak yang
dianggap perlu.
(4) Persidangan dilakukan secara tertutup.
(5) Perekaman semua informasi dalam persidangan hanya dilakukan oleh
tenaga yang ditunjuk oleh Komite Medik.
(6) Tenaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini adalah seorang
staf Medis.
(7) Pada setiap akhir persidangan Tenaga sebagaimana dimaksud dalam
ayat (5) pasal ini membacakan hasil rekaman sidang kepada seluruh
anggota yang hadir, untuk selanjutnya dibuatkan risalah rapatnya.
(8) Semua informasi, catatan dan dokumen dalam bentuk apapun
diperlakukan secara konfidensial, dan tatacara pemusnahan dokumen
tersebut akan ditentukan oleh Komite Medik dari waktu-kewaktu.
(9) Pengungkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) pasal ini
kepada pihak manapun hanya dapat ditentukan oleh Direktur setelah
memperoleh persetujuan Ketua Komite Medik.
BAB V
PEMAPARAN STATUTA, PERUBAHAN STATUTA,
DAN KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
Pemaparan Statuta
Pengurus Komite Medik dapat memperlihatkan statuta ini, kepada pihak
tertentu yang dinilai berkepentingan.
Pasal 34
Perubahan Statuta
(1)Komite Medik berhak merubah statuta ini dengan persetujuan Direktur
melalui rapat khusus yang diselenggarakan untuk itu.
(2) Usulan untuk merubah statuta ini hanya dapat dilaksanakan melalui
rapat Pleno Khusus yang diselenggarakan untuk keperluan tersebut.
Pasal 35
Ketentuan Penutup
(1) Statuta ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2012
(2) Semua peraturan rurnah sakit yang ditetapkan sebelum berlakunya
statuta ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
statuta
ini.
Ditetapkan di : Surabaya.
Tanggal : 30 Januari 2012.
RUMAH SAKIT AL-IRSYAD SURABAYA