media sosial, kini telah menerobos lorong waktu,
TRANSCRIPT
HUMAS BAWASLU Kota Surakarta i
HUMAS BAWASLU Kota Surakarta ii
Media sosial, kini telah menerobos lorong waktu, jauh masuk menjadi bagian yang merambah ke seluruh dimensi kehidupan. Medsos tidak hanya sebagai life style ciri masyarakat modern, namun mampu bertransformasi menjadi kebutuhan pokok layaknya makan dan minum.
HUMAS BAWASLU Kota Surakarta iii
KATA PENGANTAR
Kehumasan dan pelayanan informasi publik memegang peranan penting
dalam melakukan komunikasi politik dengan masyarakat sebagai bentuk edukasi
warga. Kehumasan ibarat wajah lembaga yang menunjukkan potensi, sumber
daya, proses dan kinerja yang dilembagakan guna mewujudkan Bawaslu sebagai
lembaga terpercaya.
Di dalam aras pengawas Pemilu, kehumasan dengan daya dukung sekretariat
(supporting units) beserta segenap lapisan pengambilan kebijakan (policy makers)
dalam tubuh Bawaslu di setiap jenjang tersebut pada pokoknya untuk
meningkatkan performa kelembagaan Bawaslu itu sendiri. Kerangka pengaturan
lain, yang juga tidak kalah pentingnya adalah jalinan koordinasi, sinergi, dan
kerjasama dengan sejumlah pemangku kepentingan, baik kalangan pemangku
kepentingan dalam (internal stakeholders) Pemilu khususnya partisipasi
masyarakat. Oleh karena itu menjadi keniscayaan bagi Bawaslu, dalam upaya
menjalin koordinasi, sinergi, dan kerjasama dengan sejumlah pemangku
kepentingan tersebut, memerlukan kerangka dasar dan platform yang bersifat
teknik dan operasional dengan sejumlah pihak guna pencapaian sasaran
organisasi.
Bawaslu Kota Surakarta sebagai Badan Publik yang melaksanakan
penyelenggaraan kepemiluan juga memiliki tanggung jawab moral maupun yuridis
untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Oleh sebab itu,
Divisi HUMAS Bawaslu Kota Surakarta terus berusaha meningkatkan keterbukaan
informasi publik pada masyarakat serta mempertanggungjawabkan atas
pelaksanaan tugas dan fungsi Kehumasan.
Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas
Kehumasan Bawaslu Kota Surakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,
laporan ini tidak hanya sekadar memenuhi tanggung jawab yang diperintahkan
oleh UU, melainkan juga sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan
informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat. Semoga bermanfaat.
Surakarta, Maret 2021
Koordinator Hukum, HUMAS, Data dan Informasi
Agus Sulistyo, S.E., M.M.
HUMAS BAWASLU Kota Surakarta iv
Daftar Isi
Halaman
Judul ......................................................................................................... i
Prakata ...................................................................................................... ii
Kata Pengantar ........................................................................................... iii
Daftar Isi .................................................................................................... iv
BAB I Pendahuluan ................................................................................ 1
A. Pentingnya Sinkronisasi Kehumasan ....................................................... 1
B. Urgensi Program Kehumasan ................................................................. 3
BAB II Sinergi Program Kerja Kehumasan ............................................... 7
A. Kehumasan dan Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (SIWASLU) .......... 9
B. Pelaporan Cepat Berbasis Android sebagai Sarana Kehumasan .............. 11
C. Kehumasan dan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif .............................. 12
D. Bawaslu Solo News (BSN) and Podcast .................................................... 13
E. Penyiaran Iklan Layanan Masyarakat (ILM) ............................................. 14
F. Kehumasan Melalui Forum-Forum Sosialisasi/Koordinasi ....................... 14
G. Optimalisasi Kehumasan melalui PPID ................................................... 20
H. Perkembangan Media Sosial ................................................................... 21
BAB III Penghargaan Kinerja dari Pihak Lain .......................................... 25
BAB IV Simpulan dan Penutup ............................................................... 28
HUMAS BAWASLU Kota Surakarta 1
A. Pentingnya Sinkronisasi Kehumasan
Bawaslu dibentuk untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan
pengawasan baik pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa
proses Pemilu. Tugas, fungsi, dan kewenangan itu dalam lingkup
penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Pemilu Anggota DPR,
DPD, dan DPRD yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilu, juga Pemilihan Kepala Daerah dalam Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 juga telah
memberikan kepercayaan kepada Bawaslu dalam memantapkan
penyelenggaraan Pemilu dengan memberikan Pendidikan Demokrasi kepada
Masyarakat melalui Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif kepada
Masyarakat serta Meningkatkan Pengawasan terhadap Netralitas ASN pada
saat penyelenggaraan Pemilu.
PENDAHULUAN I
HUMAS BAWASLU Kota Surakarta 2
Peningkatan kedudukan dan peluang perluasan daya gerak kewenangan
itu menjadi tantangan bagi jajaran Bawaslu untuk menyiapkan kerangka
pengaturan yang lebih operasional, baik dalam kerangka pelaksanaan fungsi
pengawasan Pemilu, penegakan hukum Pemilu, penyelesaian sengketa proses
Pemilu termasuk didalamnya adalah strategi dalam mengkomunikasikan kinerja
melalui kehumasan Bawaslu. Pengaturan operasional itu menjadi keniscayaan,
mengingat pengaturan regulasi akan menentukan performa tugas, fungsi dan
komunikasi politik dan kelembagaan Bawaslu sebagai pengawas Pemilu
utamanya dalam penyelenggaraan Pemilu.
Ruang lingkup operasional dalam konteks pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi kehumasan Bawaslu tersebut, memuat strategi, metode, pendekatan,
dan sasaran, berikut support system dan SDM yang dimiliki dalam mengawal
proses Pemilu ke depannya sekaligus menjadi pedoman kehumasan untuk
jajaran pengawas Pemilu di setiap jenjang. Di dalam aras pengawas Pemilu,
kehumasan dengan daya dukung sekretariat (supporting units) beserta
segenap lapisan pengambilan kebijakan (policy makers) dalam tubuh Bawaslu
di setiap jenjang tersebut pada pokoknya untuk meningkatkan performa
kelembagaan Bawaslu itu sendiri.
HUMAS BAWASLU Kota Surakarta 3
Kerangka pengaturan lain, yang juga tidak kalah pentingnya adalah
jalinan koordinasi, sinergi, dan kerjasama dengan sejumlah pemangku
kepentingan, baik kalangan pemangku kepentingan dalam (internal
stakeholders) Pemilu khususnya partisipasi masyarakat.
Oleh karena itu menjadi keniscayaan bagi Bawaslu, dalam upaya
menjalin koordinasi, sinergi, dan kerjasama dengan sejumlah pemangku
kepentingan tersebut, memerlukan kerangka dasar dan platform yang bersifat
teknik dan operasional dengan sejumlah pihak guna pencapaian sasaran
strategis Bawaslu.
Bawaslu perlu mengembangkan atau meningkatkan status struktur
organisasinya terkait pelaksanaan fungsi kehumasan di era keterbukaan
informasi, meningkatkan pelayanan data dan informasi pengawasan Pemilu,
dan akuntabilitas guna menunjang platform pengawasan pemilu partisipatif
agar menjadi lembaga yang terpercaya.
Oleh karenanya sinkronisasi antar divisi yang diperkuat dengan sistem
teknologi informasi untuk mendukung kinerja kehumasan, pengawasan,
penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu yang terintegrasi efektif,
transparan dan aksesibel menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi guna
terbangunnya sistem teknologi informasi dan kehumasan transparan.
B. Urgensi Program Kehumasan
Dalam era menuju
Konsolidasi Demokrasi, eksis-
tensi kehumasan sangat
penting dalam melakukan
fungsi komunikasi dan
pendidikan demokrasi agar
kualitas pencegahan dapat
dilaksanakan secara optimal
dengan melakukan kegiatan
yang inovatif serta kepeloporan
masyarakat dalam pengawasan
partisipatif. Indikator penting
yang harus dicapai adalah
peran strategis kehumasan
yang dapat meningkatkan
HUMAS BAWASLU Kota Surakarta 4
ketepatan dan kesesuaian kegiatan yang mendorong peran serta masyarakat
dalam pengawasan pemilu partisipatif.
Dalam mewujudkan visi Bawaslu agar menjadi lembaga yang terpercaya,
Bawaslu Kota Surakarta menyusun dan merencanakan program kerja yang
terintegrasi dengan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif, konsolidasi
dengan stakeholder maupun kegiatan lain yang dikemas sebagai media
kehumasan Bawaslu, karena setiap kegiatan adalah humas, dan setiap personil
Bawaslu (Komisioner, Staff, Tenaga Pendukung, Badan Adhoc) adalah humas.
Wilayah Geografis Kota Surakarta yang terdiri dari lima kecamatan
dengan luas wilayah geografis kira-kira 44 KM2 dengan populasi penduduk
lebih dari 561 ribu jiwa mayoritas masyarakatnya berpendidikan dan melek
politik.
Pilkada 2020 di Kota Surakarta
dapat dikatakan bahwa pelaksanaannya
berjalan lancar dan dapat dikatakan
cukup menantang, utamanya karena
dilakukan pada masa pandemi terhadap
virus Covid-19. Untuk pertama kalinya
Kota Surakarta memiliki Pasangan Calon
yang berasal dari Perseorangan. Dalam
konteks kehumasan Bawaslu, tentunya ini
menjadi tantangan tersendiri dalam
pelaksanaan Pilkada 2020.
Kehumasan menjadi salah satu
upaya pencegahan dan diharapkan
menjadi strategi yang sangat jitu untuk
menekan potensi pelanggaran yang
terjadi dalam Pilkada Tahun 2020 di Kota
Surakarta. Selain kegiatan-kegiatan
pengawasan partisipatif yang dilakukan
Bawaslu Kota Surakarta kehumasan
memegang peranan penting dalam
memainkan peran untuk kegiatan
pencegahan di setiap tahapan Pilkada
Tahun 2020 juga pada non tahapan.
HUMAS BAWASLU Kota Surakarta 5
Setidaknya tercatat sebanyak 65 forum sosialisasi wastif, sejumlah 4.842
poster-poster dan Iklan Layanan Masyarkat (ILM) sebanyak 7 kali dan didukung
dengan kegiatan talkshow live, podcast secara periodik. Selain itu optimalisasi
media sosial, website Bawaslu dan PPID Bawaslu Kota Surakarta juga menjadi
bagian penting dalam membangun komunikasi politik dan kehumasan Bawaslu
Kota Surakarta.
Selanjutnya dalam rangka memegang teguh prinsip partisipatif dan
berintegritas, Bawaslu Kota Surakarta senantiasa terus menerus membangun
ruang dialog sebagai bentuk partisipasi publik dalam menterjemahkan motto
Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu. Hal tersebut dilakukan sebagai pilihan
logis upaya konkrit dalam mengedepankan pencegahan/langkah preventif.
Dengan demikian modal sosial dalam bentuk relasi publik dengan Bawaslu
merupakan salah satu langkah yang tepat dalam menekan adanya eskalasi
politik.
Guna menunjang kesuksesan pelaksanaan Pilkada 2020 Bawaslu Kota
Surakarta merumuskan program kerja strategis yang disinkronkan antar Divisi
sebagai agenda kehumasan adalah sebagai berikut:
Kehumasan melalui Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan
Stakeholder;
Optimalisasi Kehumasan melalui pengelolaan PPID Bawaslu Kota
Surakarta;
Brand Image Development melalui Iklan layanan Masyarakat (ILM),
Penerbitan Buletin, Reportase, Medsos dan Podcast Bawaslu Kota
Surakarta.
Meskipun Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020
berlangsung di tengah pandemi Covid-19, tetapi Bawaslu Kota Surakarta
dengan semua jajaran tetap melaksanakan program kehumasan dengan
prinsip, “semua kegiatan adalah humas, semua personil adalah humas, semua
SDM yang menjadi sasaran komunikasi adalah humas, dan peralatan yang
dimiliki adalah sarana humas”.
Sinergi antara Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kota Surakarta dengan
masyarakat akan semakin mempermudah dalam mengawal Pilkada agar
berjalan secara demokratis sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
dan adil. Pada akhirnya, Pilkada berkualitas, berintegritas, dan bermartabat
HUMAS BAWASLU Kota Surakarta 6
akan benar-benar terwujud. Sebaliknya, jika masyarakat bersikap tidak peduli,
tentu Pilkada berkualitas, berintegritas, dan bermartabat hanya menjadi cita-cita
dan utopis tanpa pernah menjadi kenyataan.
HUMAS BAWASLU Kota Surakarta 7
Salah satu prasyarat penting dalam berdemokrasi adalah tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) dengan menekankan inisiatif
perubahan pada birokrasi Lembaga Negara dan partisipasi masyarakat umum.
Bahwa Undang-undang tentang Pelayanan Publik mengamatkan bahwa setiap
badan publik harus menyelenggarakan pelayanan publik dengan sebaik-
baiknya. Publik adalah stakeholders yang berhak memperoleh pelayanan
badan publik sesuai peran dan fungsi badan publik bersangkutan. Selanjutnya,
dengan terbitnya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(KIP) adalah untuk
memfasilitasi sinergi
antara pemerintah
dengan masyarakat.
Menurut United National
Development Program
(UNDP), dari 14
komponen good
governance terdapat tiga
hal yang diusahakan
dipenuhi oleh terbitnya
UU tersebut, yaitu
partisipasi masyarakat,
transparansi, dan
akuntabilitas.
Humas dan informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi
pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian
penting bagi ketahanan nasional. Disamping itu, hak memperoleh informasi
juga merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan
salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak dan
kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.
SINERGI PROGRAM KERJA KEHUMASAN
II
HUMAS BAWASLU Kota Surakarta 8
Kehumasan dan Keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk
mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemilu dan
pemilihan. Sehingga pengelolaan kehumasan yang baik merupakan salah satu
upaya untuk mengembangkan masyarakat yang informatif. Sistem yang
demokratis perlu memberi ruang dan kepercayaan kepada masyarakat,
disamping juga perlu melibatkan peran sertanya sesuai dengan Pasal 28 F
UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh
informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta
berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang
tersedia."
Sinergi program kehumasan dengan divisi lain yang dikembangakan oleh
Bawaslu Kota Surakarta, setelah melalui banyak pertimbangan ditengah kondisi
pandemi, maka dipilihlah beberapa alternatif. Secara garis besar, terbagi
menjadi 2 aspek, yaitu melalui digital dan non digital. Dari aspek digital, melalui
kanal Youtube, Instagram dan sosial media lainnya. Rilis resmi mengenai
denyut nadi lembaga terurai lengkap pada laman website. Sedangkan pada
progam secara fisik atau non digital melalui penerbitan buku, buletin, rilis media
dan sejenisnya serta kegiatan sosialisasi.
HUMAS BAWASLU Kota Surakarta 9
Saluran kanal Youtube menyasar pada kaum milenial, namun tidak hanya
terpaku pada satu segmentasi semata, namun dapat dinikmati informasi
tersebut untuk berbagai kalangan. Tim kreatif Kehumasan Bawaslu Kota
Surakarta tidak hanya mengejar pada aspek penanggulangan kegagapan
teknologi, akan tetapi mengikuti hasil riset mengenai bagaimana estetika dalam
dunia Broadcasting.
Infrastruktur pendukung perlu diperhatikan untuk menerapkan teknologi
informasi dalam proses Pemilu maupun Pilkada di Indonesia. Digitalisasi juga
perlu memperhatikan kesiapan masyarakat untuk menggunakan teknologi
tersebut. Selain jangkauan teknologi yang masih terbatas juga harus ada
paraturan yang mengatur penggunaan teknologi dalam pelaksanaan proses
Pemilu maupun Pilkada di Indonesia.
A. Kehumasan dan Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (SIWASLU)
Pelaksanaan Pengawasan pemungutan Penghitungan, dan
Rekapitulasi Suara pada kesempatan tahun 2020 ini selain mengawasi
melalui media masa FB (Facebook), IG (Instagram) dan media daring
yang lain. Bawaslu juga menggunakan SIWASLU (Sistem Pengawasan
Pemilu) seperti tahun 2019 lalu. SIWASLU merupakan Sistem
Pengawasan Pemilihan Umum,
yakni sebuah perangkat lunak yang
digunakan sebagai sarana informasi
dalam pengawasan proses dan hasil
rekapitulasi suara dalam Pilkada
2020. SIWASLU dapat membantu
jajaran Bawaslu untuk lebih cepat
mengetahui hasil pengawasan serta
dapat digunakan untuk mengawasi
dokumentasi C1-Plano atau C. Hasil
Penghitungan Suara juga agar lebih
cepat, akurat dan dapat diarsipkan
secara aman, maksimal dan mudah
tentunya. SIWASLU harus diakses
secara online terlebih dulu pada
HUMAS BAWASLU Kota Surakarta 10
smartphone pengawas dan terlebih aplikasi ini harus di download dahulu
melalui Aplikasi Play Store atau appstore, selain itu bisa juga langsung
dioperasikan dengan PC atau Komputer.
Pada kesempatan ini Bawaslu telah memberi inovasi pada aplikasi
SIWASLU. SIWASLU dilihat dari respon pengguna (Pengawas) dikatakan
lebih mudah diakses di tahun 2020 dibanding pada tahun 2019 lalu.
Tahun 2020 SIWASLU lebih ramping dan tidak serumit dalam hal
pelaporannya.
a. Tujuan SIWASLU adalah:
Memaksimalkan penyajian data dan informasi serta
mempermudah pengambilan keputusan oleh pengawas Pemilu
untuk meningkatkan kinerja pemilu.
Memenuhi kebutuhan proses pelaporan dan pelayanan
informasi terkini dalam proses pengawasan Pemilihan Umum
2020
b. Sasaran SIWASLU adalah:
Peningkatan kinerja pengawasan dengan sistem terkini serta
kualitas penyajian data dan informasi yang akurat.
Digitalisasi data yang lebih efektif dan efisien untuk
dimutakhirkan dan dianalisis lebih lanjut.
Pengamanan data laporan pengawasan yang menggunakan
jalur data daring yang aman sesuai standar.
Penguatan hasil pelaporan yang lebih akurat, singkat serta
disertai dengan bukti dokumen dalam bentuk gambar.
SIWASLU menjadi sistem bersama yang dipakai oleh Pengawas
TPS, Pengawas Kelurahan, Pengawas Kecamatan, Bawaslu
Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi untuk mengumpulkan hasil
pemungutan, penghitungan dan proses tahapan Pilkada 2020 sejak masa
tenang hingga rekapitulasi suara tingkat nasional. SIWASLU dirancang
secara langsung dapat menyajikan dokumen digital hasil rekapitulasi
masing-masing tingkatan secara sistemik dikonsolidasikan dan dapat
dipublikasikan secara periodik.
Data digital yang sudah terekam nantinya juga untuk menjadi
dokumen pendukung dalam proses tindak lanjut jika terjadi sengketa hasil
Pemilu. Walau demikian Bawaslu Kota Surakarta tetap mendukung dan
mewajibkan pula untuk membuat Form A di setiap temuan atau kegiatan
tahapan-tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020.
HUMAS BAWASLU Kota Surakarta 11
B. Pelaporan Cepat Berbasis Android sebagai Sarana Kehumasan
Pilkada Tahun 2020 dilaksanakan dalam situasi pandemi Covid-19.
Penggunaan media daring dalam berbagai kegiatan dianggap sebagai
strategi jitu dalam hal koordinasi antar jajaran. Salah satunya yaitu
menggunakan fitur “google form” dalam menjawab kebutuhan pelaporan
cepat secara berjenjang di seluruh tahapan yang saat itu berjalan.
Teknologi digital (google form, zoom meeting, dll) dapat membantu
Jajaran Bawaslu Kota Surakarta diantaranya dalam hal melakukan:
Koordinasi dan konsolidasi dengan
jajaran pengawas;
Koordinasi dan konsolidasi dengan
jajaran KPU;
Pemberdayaan masyarakat dalam
pengawasan Partisipatif;
Pengawasan kampanye
menggunakan media sosial/ daring;
Sistem komunikasi dan pelaporan
jajaran pengawas secara berjenjang
Terdapat beberapa kelebihan
dan juga kelemahan khususnya
terkait dengan sistem pelaporan
melalui google form. Keunggulannya
diantaranya mampu mengirimkan
hasil-hasil pengawasan secara cepat
dan efisien, artinya jajaran pengawas
pemilu dapat melaporkan hasil
pengawasannya secara cepat hanya
dengan menggunakan smart phone
lalu dengan real time informasi itu
dapat tersampaikan oleh jajaran
pengawas pemilu di atasnya.
Kekurangan dari mekanisme pelaporan cepat menggunakan fitur ini
diantaranya khususnya di kota Surakarta secara umum kualitas sinyal
sudah sangat baik tersebar di seluruh wilayah 5 (lima) kecamatan di Kota
Surakarta, namun permasalahannya terletak dalam kualitas smart phone
HUMAS BAWASLU Kota Surakarta 12
dan SDM jajaran penyelenggara di tingkat bawah yang kurang sejalan
dengan teknologi. Meskipun tidak banyak yang mengalami permasalahan
terkait penggunaan fitur google form di Kota Surakarta, namun hal ini
dapat menjadi kendala kurang akuratnya data yang diserap oleh jajaran
Bawaslu di atasnya. Namun secara keseluruhan seluruh jajaran Bawaslu
Kota Surakarta telah dapat menggunakan fitur-fitur media digital secara
baik.
C. Kehumasan dan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif
Program SKPP untuk Tahun 2020 dilaksanakan secara daring
(dalam jaringan) karena Indonesia tengah menghadapi pandemic Covid-
19 yang mewajibkan semua lini kehidupan masyarakat menerapkan
protokol kesehatan, salah satunya Social Distancing dan Physical
Distancing. Tahapan SKPP Daring 2020 dimulai pada 5 April 2020 dan
berakhir nantinya pada 30 Juni 2020. Melalui tahapan pendaftaran,
tahapan audio visual, tahapan Web Diskusi, tahapan evaluasi dan
tahapan akhir adalah ujian daring.
HUMAS BAWASLU Kota Surakarta 13
Peserta SKPP Daring 2020 dari Kota Surakarta pada tahap
pendaftaran sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang peserta kemudian di
seleksi secara administrasi menghasilkan 30 (tiga puluh) peserta yang
berhak mengikuti pembelajaran audio visual, serta pada tahapan Web
Diskusi berhak diikuti oleh 28 (dua puluh delapan) peserta. Secara
nasional tentunya jumlah peserta Web Diskusi SKPP 2020 sangat banyak
dan tidak mungkin untuk dilaksanakan secara terpusat dari Bawaslu RI.
Maka pelaksanaan Web Diskusi didelegasikan ke Bawaslu
Kabupaten/Kota.
D. Bawaslu Solo News (BSN) and Podcast
Kegiatan lain yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Surakarta dalam
meningkatkan pengawasan partisipatif dan pendidikan politik kewargaan
adalah dengan mengadakan podcast melalui Youtube Bawaslu Kota
Surakarta. Melalui podcast ini, Bawaslu Kota Surakarta mengajak
masyarakat agar lebih terlibat aktif dan menambah informasi mengenai
kepemilihan.
HUMAS BAWASLU Kota Surakarta 14
Bawaslu Kota Surakarta telah mengadakan podcast, dengan
mengundang tokoh dan praktisi masyarakat. Tujuan utama dari podcast
ini adalah selain mengajak namun juga mengedukasi masyarakat agar
memahami pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2020 dan guna pelaksanaan demokrasi yang berkualitas
E. Penyiaran Iklan Layanan Masyarakat (ILM)
F. Kehumasan Melalui Forum-Forum Sosialisasi/Koordinasi
Kegiatan kehumasan yang terintegrasi dengan kemasan kegiatan
selain menggandeng kader pengawasan melalui SKKP di atas yaitu
diantaranya meliputi sosialisasi kepemiluan, rapat koordinasi pengawasan
baik secara tatap muka maupun daring sebagai berikut:
Rakor Sosialisasi pengawasan partisipatif dengan camat dan lurah
PILKADA Bawaslu Kota Surakarta di KSPH pada tanggal 21
November 2019;
Rakor Sosialisasi pengawasan partisipatif PILKADA Bawaslu Kota
Surakarta di KSPH pada tanggal 27 Januari 2019;
Bawaslu Kota Surakarta juga
membuat program layanan iklan
masyarakat yang disiarkan di
Radio lokal Kota Surakarta
seperti RRI, Solopos FM, Meta
FM, Ria FM, Solo Radio, RRI,
dll serta Statisun Televisi Lokal
seperti TaTV. Iklan tersebut
berisi tentang ajakan
masyarakat untuk mengawasi
penyelenggaraan Pilkada
Tahun 2020 termasuk
didalamnya penerapan protokol
kesehatan.
HUMAS BAWASLU Kota Surakarta 15
Bimbingan teknis manajemen kepemiluan dan organisasi Bawaslu
Kota Surakarta pada tanggal 28 - 29 Januari 2020 di Pondok Asri
Tawangmangu;
Rakor Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kota Surakarta
pada tanggal 12 Februari 2020 di KSPH Surakarta;
Rakor Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kota Surakarta
pada tanggal 13 Februari 2020 di KSPH Surakarta;
Rapat Koordinasi dengan Stakeholder Bawaslu Kota Surakarta
pada tanggal 25 Februari 2020 di KSPH Surakarta;
Rapat Koordinasi Tahapan Pemilu Bawaslu Kota Surakarta pada
tanggal 27 Februari 2020 di KSPH Surakarta;
Rakor Pengawasan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
tahun 2020 Bawaslu Kota Surakarta pada tanggal 04 Maret 2020 di
KSPH Surakarta;
Rakor Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kota Surakarta
pada tanggal 5 Maret 2020 di KSPH Surakarta;
Rakor Pengawasan tahapan Verifikasi Faktual Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota tahun 2020 Bawaslu Kota Surakarta pada
tanggal 23 Juni 2020 di KSPH Surakarta;
Rakor Pengawasan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
tahun 2020 Bawaslu Kota Surakarta pada tanggal 14 Juli 2020 di
KSPH Surakarta;
Rakor Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kota Surakarta
pada tanggal 13 Agustus 2020 di KSPH Surakarta;
Rapat Koordinasi dengan Stakeholder Bawaslu Kota Surakarta
pada tanggal 27 Agustus2020 di KSPH Surakarta;
HUMAS BAWASLU Kota Surakarta 16
Rakor Pengawasan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
tahun 2020 Bawaslu Kota Surakarta pada tanggal 16 September
2020 di KSPH Surakarta;
Rakor Pengawasan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
tahun 2020 Bawaslu Kota Surakarta pada tanggal 28 September
2020 di KSPH Surakarta;
Bimbingan teknis manajemen kepemiluan dan organisasi Bawaslu
Kota Surakarta pada tanggal 16-17 Oktober 2020 di Pondok Asri
Tawangmangu;
Rakor Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kota Surakarta
pada tanggal 22 Oktober 2020 di KSPH Surakarta;
Rapat Koordinasi dengan Stakeholder Bawaslu Kota Surakarta
pada tanggal 6 November 2020 di KSPH Surakarta;
Rakor Pengawasan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
tahun 2020 Bawaslu Kota Surakarta pada tanggal 12 November
2020 di KSPH Surakarta;
Rakor Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan camat dan lurah
PILKADA Bawaslu Kota Surakarta di KSPH pada tanggal 19
November 2020;
Rakor Pengawasan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
tahun 2020 Bawaslu Kota Surakarta pada tanggal 2 Desember
2020 di KSPH Surakarta;
HUMAS BAWASLU Kota Surakarta 17
Rakor Pengawasan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
tahun 2020 Bawaslu Kota Surakarta pada tanggal 7 Desember
2020 di KSPH Surakarta;
Rapat Koordinasi dengan Stakeholder Bawaslu Kota Surakarta
pada tanggal 1 Desember 2020 di KSPH Surakarta;
Bimbingan teknis manajemen kepemiluan dan organisasi Bawaslu
Kota Surakarta pada tanggal 23-24 Desember 2020 di Pondok Asri
Tawangmangu;
Rapat Kerja Teknis dengan Media pada Pemilihan Kepala Daerah
Kota Surakarta Tahun 2020 Di KSPH Surakarta;
Sosialisai sistem pengawasan dan pencegahan setiap kegiatan
pada tahapan Pilkada Tahun 2020 dengan SKPP dan masyarakat
umum, dilakukan secara daring sebanyak 3 (tiga) kali
Sosialisasi pengawasan pemutahiran data pemilih (DPT) secara
daring terhadap beberapa Stakeholder dan juga SKPP.
Melalui sinkronisasi kegiatan diatas, Bawaslu selalu menyampaikan
bahwa Kota Surakarta membutuhkan dukungan dari masyarakat dalam
melakukan pengawasan dan branding sebagai lembaga yang terpercaya.
Oleh karenanya, masyarakat dapat berperan aktif dalam menentukan
kesuksesan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta tahun
2020.
Sinergi masyarakat dan Bawaslu dalam mewujudkan Pilkada 2020
yang jujur, adil sehingga dapat melahirkan pemimpin yang bersih dan
berintegritas sangat dibutuhkan.
HUMAS BAWASLU Kota Surakarta 18
Bawaslu Kota Surakarta menjadi penggerak utama dalam
melahirkan pengawas partisipatif yang berasal dari masyarakat. Peran
pengawasan yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah dengan
memberikan informasi atau laporan mengenai adanya dugaan
pelanggaran, baik yang dilakukan oleh penyelenggara ataupun peserta
pemilihan termasuk didalamnya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh
tim sukses.
Meskipun Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020
berlangsung di tengah pandemi Covid-19, tetapi Bawaslu Kota Surakarta
dengan semua jajaran berharap, masyarakat tetap ikut aktif melakukan
pengawasan dengan tetap taat dan patuh terhadap protokol kesehatan
yang telah ditentukan oleh kementrian kesehatan dan ketua gugus tugas
Covid-19. Hal ini sangat penting, karena untuk mencegah dan memutus
penyebaran Covid-19.
Sinergi antara Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kota Surakarta
dengan pengawas partisipatif, akan semakin mempermudah dalam
mengawal Pilkada agar berjalan secara demokratis sesuai asas langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pada akhirnya, Pilkada yang
berkualitas, berintegritas, dan bermartabat akan benar-benar terwujud.
Sebaliknya, jika masyarakat bersikap tidak peduli, tentu Pilkada
berkualitas, berintegritas, dan bermartabat hanya menjadi cita-cita tanpa
pernah menjadi nyata.
HUMAS BAWASLU Kota Surakarta 19
Meskipun dengan keterbatasan jumlah personil pengawas dalam
Pilkada Tahun 2020, Bawaslu Kota Surakarta mendorong kepada seluruh
lapisan masyarakat (Stakeholder/personil) untuk turut serta berpartisipasi
dalam kegiatan pengawasan yang meliputi pendidikan politik di
masyarakat, sosialisasi peraturan dalam pelaksanaan Pilkada 2020 dan
sistem pencegahan maupun pelaporan. Hal ini akan berdampak terhadap
kepedulian akan pentingnya pemilihan yang jurdil dan bermartabat guna
menghasilkan pemimpin yang berintegritas dan berwibawa.
Kehumasan memegang peranan penting dalam melakukan
kegiatan, mendorong dan mengajak stakeholder maupun masyarakat
secara umum dalam pengawasan partisipatif secara nyata. Hal ini terbukti
bahwa minimnya pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan Pilkada
Tahun 2020. Kehumasan memungkinkan keefektifan kegiatan
pencegahan berupa ILM, video, ajakan, anjuran dan atau kegiatan
sosialisasi maupun pendidikan politik kewargaan.
HUMAS BAWASLU Kota Surakarta 20
G. Optimalisasi Kehumasan melalui PPID
Bawaslu Kota Surakarta telah membentuk Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hal ini sesuai dengan amanat
Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten atau Kota.
Pasal 33 hingga 35
peraturan tersebut PPID wajib
menyusun laporan layanan.
Bentuk laporan layanan
informasi publik terdiri dari
ringkasan laporan layanan dan
laporan layanan. Selain itu,
laporan layanan disampaikan
paling lambat 3 bulan setelah
tahun pelaksanaan anggaran
berakhir.
Laporan layanan informasi
ini bagian dari upaya untuk
melihat jejak rekam layanan
informasi selama satu tahun.
Selain itu, laporan ini juga
menjadi evaluasi, refleksi,
catatan dan analisa tentang
keberadaan layanan informasi di
Bawaslu Kota Surakarta.
Dengan begitu, kami berharap bisa terus memberikan perbaikan dalam
memberikan layanan informasi kepada publik.
Media kehumasan melalui Website ini beralamat di www.surakarta.
bawaslu.go.id. Melalui website tersebut, publik bisa dengan mudah
mendapatkan berbagai dokumen data dan informasi. Caranya dengan
mengklik dan mengunduh dokumen tersebut. Bawaslu Kota Surakarta
terus selalu berusaha meng-update konten data dan dokumen di website
tersebut.
HUMAS BAWASLU Kota Surakarta 21
Website yang dibangun pada 2019 yang lalu dan saat ini menjadi media
komunikasi digital dan sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang
lebih lengkap terkait data-data pengawasan pemilu di Kota Surakarta.
Melalui website Bawaslu Kota Surakarta, masyarakat dapat meminta
informasi kepemiluan secara online tanpa harus datang langsung ke Pusat
Pelayanan PPID Bawaslu Kota Surakarta. Selain menghemat waktu, permohonan
informasi melalui website PPID juga lebih cepat, efektif dan efisien.
H. Perkembangan Media Sosial
Perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi, media
baik media massa maupun media
sosial mengalami loncatan
kemajuan yang tidak kita
bayangkan sebelumnya. Saat ini
media sosial hampir pasti menjadi
kebutuhan pokok bagi kehidupan
manusia dalam bermasyarakat.
HUMAS BAWASLU Kota Surakarta 22
Hampir disetiap sendi kehidupan baik individu maupun secara
berkelompok, masyarakat sangat membutuhkan media sosial dan media
telekomunikasi dan informasi. Perkembangan media tersebut lebih
banyak dipicu oleh banyaknya kebutuhan akan informasi yang cepat
akurat dan dapat di percaya.
Dalam perkembangan budaya dan teknologi tidak terlepas dari
media yang ada. Bahkan media sosial sudah menjadi bagian yang tak
terpisahkan dari perkembangan budaya manusia saat ini. Setiap orang
sangat membutuhkan media sosial ini.
Informasi yang ada di media sosial menjadi kebutuhan pokok bagi
individu, masyarakat, organisasi bahkan budaya suatu daerah. Begitu
pentingnya peran Kehumasan dalam bermedia sosial ini tak terlepas dari
kebutuhan manusia akan informasi. Peran Kehumasan dalam membuat
informasi di media sosial sangat menyentuh pada segala aspek
kehidupan di masyarakat. Peran ini pun terasa pada dimensi politik
khusunya pada proses Pemilihan Umum.
Kajian peran Kehumasan dalam menginformasikan berita di suatu
media bagaikan dua buah mata pisau. Disatu sisi media merupakan
media sosial dimana berperan sebagai alat edukatif, interaksi sosial dan
komunikasi.
Interaksi yang dibangun Bawaslu Kota Surakarta dengan segenap
lapisan masyarakat melalui perangkat media sosial pada tahun 2020
cukup menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan dilihat dari aspek
respon masyarakat. visitor website mengalami kenaikan yang cukup
fantastis, dari 519 pada tahun 2019 dan mencapai sejumlah 4.714 per 14
Maret 2021.
HUMAS BAWASLU Kota Surakarta 23
519
128 413
57 56
4714
1507
756
99
1229
Pengunjung/Follower Media Sosial 2019-2020
2019 2020
Kenaikan yang signifikan juga diikuti dengan
kenaikan follower Instagram yang semula hanya sejumlah
128 follower meningkat menjadi 1.507 follower, sebuah
angka yang fantastis.
HUMAS BAWASLU Kota Surakarta 24
Website
Youtube
2913
151
11
13872
555
47
Perkembangan Unggahan Media Sosial 2019-2020
2019 2020
Adapun capaian pada kanal Twitter Facebook berada diposisi yang
tidak jauh beranjak. Kecenderungan akses menunjukkan trend sangat
positif pada laman Youtube pun. Tercatat dari semula 56 Subscriber
melesat jauh menjadi angka yang cukup fantastis, yaitu 1.229 Subscriber.
Hasil produk Kehumasan pada laman website pada awalnya
diangka 2.913 konten dan selanjutnya mengalami lonjakan signifikan
diangka 13.872 konten. Capaian pada produk unggahan Instagram
konsisten naik dari angka 151 unggahan hingga mencapai 555 unggahan.
Produk hasil kreatifitas yang ditayangkan pada kanal Youtube yang
semula berjumlah 11 video, kini menandakan ketertarikan publik sehingga
mampu memproduksi hingga 47 tayangan.
HUMAS BAWASLU Kota Surakarta 25
Sejak Bawaslu Kabupaten/Kota ditetapkan menjadi lembaga permanen
dilanjutkan dengan pelantikan secara nasional Anggota Bawaslu se
Indonesia, maka dari situlah perjalanan kehumasan menemukan rumah
besarnya. Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 merupakan momentum yang tepat
sebagai wahana branding Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu yang
terpercaya. Beberapa penghargaan yang telah diperoleh selama menjalankan
kinerja diantaranya sebagai berikut:
Peringkat 10 terbaik dengan pengelolaan PPID dengan status
Menuju Informatif yang diberikan oleh Komisi Informasi (KIP)
Provinsi Jawa Tengah.
PENGHARGAAN KINERJA DARI PIHAK LAIN
III
HUMAS BAWASLU Kota Surakarta 26
Penghargaan sebagai Pengawas Pemilu yang Berintegritas
yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.
Juara I Kategori Karya Foto Pengawasan Pemilu pada
Anugerah Karya Jurnalistik Pengawasan Pemilu 2019 oleh
Bawaslu Republik Indonesia.
HUMAS BAWASLU Kota Surakarta 27
Penghargaan sebagai Penyelenggara Pemilu yang imparsial dalam menjaga
kerukunan dan kondusifitas berbagai pihak dan stakeholder Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Surakarta 2020 oleh Yayasan Perdamaian Lintas
Agama (YPLAG) Kota Surakarta
Momentum pelaksanaan Pilkada 2020 menjadi titik kulminasi Kehumasan
Bawaslu Kota Surakarta. Kritikan, masukan dan atau penghargaan yang
diperoleh Bawaslu Kota Surakarta dari berbagai pihak menjadi pelecut dalam
meningkatkan kinerja kami.
HUMAS BAWASLU Kota Surakarta 28
Berdasarkan keseluruhan laporan kehumasan yang telah kami sajikan,
dapat kami tarik kesimpulan bahwasanya:
a. Kehumasan memiliki tugas dan kerja yang sangat penting untuk
memberikan informasi kepada khalayak, sehingga dapat meningkatkan
peran pengawasan partisipatif;
b. Ketika adanya batasan pertemuan karena pandemic Covid-19, maka
media online menjadi salah satu solusi untuk tim kehumasan dalam
memberikan informasi yang masif;
c. Adanya perpaduan yang epik dengan divisi-divisi yang lain, sehingga
informasi yang kami sajikan semakin sempurna;
d. Dalam menyajikan informasi secara berkala, pengetahuan yang dimiliki
harus didukung dengan skill yang mumpuni, untuk menciptakan ide-ide
kreatif dalam penyampaian informasi kepada masyarakat;
e. Masih minimnya sarana prasarana yang kami miliki dalam mewujudkan
ide-ide kreatif, namun tidak menyurutkan semangat untuk tetap
merealisasikan ide tersebut dengan hasil yang maksimal.
Sedangkan untuk capaian kinerja dari rencana kerja di tahun 2020,
memang sejauh ini sudah sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun di
akhir tahun 2019. Akan tetapi, tentu masih jauh dari titik sempurna. Oleh
karena itu, evaluasi di setiap kegiatan selalu kami lakukan untuk mendapatkan
hasil yang sempurna.
Hambatan dan keterbatasan waktu terkadang menjadi suatu kendala
dalam mewujudkan kinerja yang baik. Namun, Bawaslu Kota Surakarta telah
berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi yang terbaik.
SIMPULAN DAN PENUTUP
IV
HUMAS BAWASLU Kota Surakarta 29