materi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi
TRANSCRIPT
Oleh :Dr. Sri Haryati, M.Pd
A. FILSAFAT SBG. SUATU KEBIJAK-SANAAN YANG RASIONAL DARI SEGALA SESUATU
A. FILSAFAT SBG. SUATU KEBIJAK-SANAAN YANG RASIONAL DARI SEGALA SESUATU
B. FILSAFAT SEBAGAI SUATU SIKAP DAN PANDANGAN HIDUP
B. FILSAFAT SEBAGAI SUATU SIKAP DAN PANDANGAN HIDUP
C. FILSAFAT SEBAGAI SUATU KELOMPOK PERSOALAN
C. FILSAFAT SEBAGAI SUATU KELOMPOK PERSOALAN
D. FILSAFAT SEBAGAI SUATU KELOMPOK TEORI DAN SISTEM
D. FILSAFAT SEBAGAI SUATU KELOMPOK TEORI DAN SISTEM
E. FILSAFAT SBG. SUATU PROSES KRITIS DAN SISTEMATIS DARI SEGALA PENGETAHUAN MANUSIA
E. FILSAFAT SBG. SUATU PROSES KRITIS DAN SISTEMATIS DARI SEGALA PENGETAHUAN MANUSIA
F. FILSAFAT SBG. SUATU USAHA UNTUK MEMPEROLEH PANDANG-AN YANG KOMPREHENSIF
F. FILSAFAT SBG. SUATU USAHA UNTUK MEMPEROLEH PANDANG-AN YANG KOMPREHENSIF
SBG. PANDANGAN HIDUPSBG. ILMU
SBG. PANDANGAN HIDUPSBG. ILMUFILSAFATFILSAFAT
A. FILSAFAT SBG. SUATU KEBIJAKSANAAN A. FILSAFAT SBG. SUATU KEBIJAKSANAAN YANG RASIONAL DARI SEGALA SESUATUYANG RASIONAL DARI SEGALA SESUATU
A. FILSAFAT SBG. SUATU KEBIJAKSANAAN A. FILSAFAT SBG. SUATU KEBIJAKSANAAN YANG RASIONAL DARI SEGALA SESUATUYANG RASIONAL DARI SEGALA SESUATU
B. FILSAFAT SEBAGAI SUATU SIKAP DAN B. FILSAFAT SEBAGAI SUATU SIKAP DAN PANDANGAN HIDUPPANDANGAN HIDUP
B. FILSAFAT SEBAGAI SUATU SIKAP DAN B. FILSAFAT SEBAGAI SUATU SIKAP DAN PANDANGAN HIDUPPANDANGAN HIDUP
C. FILSAFAT SEBAGAI SUATU KELOMPOK C. FILSAFAT SEBAGAI SUATU KELOMPOK PERSOALANPERSOALAN
C. FILSAFAT SEBAGAI SUATU KELOMPOK C. FILSAFAT SEBAGAI SUATU KELOMPOK PERSOALANPERSOALAN
D. FILSAFAT SEBAGAI SUATU KELOMPOK D. FILSAFAT SEBAGAI SUATU KELOMPOK TEORI DAN SISTEM PEMIKIRANTEORI DAN SISTEM PEMIKIRAN
D. FILSAFAT SEBAGAI SUATU KELOMPOK D. FILSAFAT SEBAGAI SUATU KELOMPOK TEORI DAN SISTEM PEMIKIRANTEORI DAN SISTEM PEMIKIRAN
E. FILSAFAT SBG. SUATU PROSES KRITIS E. FILSAFAT SBG. SUATU PROSES KRITIS DAN SISTEMATIS DARI SEGALA DAN SISTEMATIS DARI SEGALA PENGETAHUAN MANUSIAPENGETAHUAN MANUSIA
E. FILSAFAT SBG. SUATU PROSES KRITIS E. FILSAFAT SBG. SUATU PROSES KRITIS DAN SISTEMATIS DARI SEGALA DAN SISTEMATIS DARI SEGALA PENGETAHUAN MANUSIAPENGETAHUAN MANUSIA
F. FILSAFAT SBG. SUATU USAHA UNTUK F. FILSAFAT SBG. SUATU USAHA UNTUK MEMPEROLEH PANDANGAN YANG MEMPEROLEH PANDANGAN YANG KOMPREHENSIFKOMPREHENSIF
F. FILSAFAT SBG. SUATU USAHA UNTUK F. FILSAFAT SBG. SUATU USAHA UNTUK MEMPEROLEH PANDANGAN YANG MEMPEROLEH PANDANGAN YANG KOMPREHENSIFKOMPREHENSIF
LINGKUP PENGERTIAN FILSAFATLINGKUP PENGERTIAN FILSAFATLINGKUP PENGERTIAN FILSAFATLINGKUP PENGERTIAN FILSAFAT
FILSAFAT
DASAR ONTOLOGIS PEMIKIRAN TENTANG NEGARA BANGSA, MASYARAKAT DAN MANUSIA
DASAR ONTOLOGIS PEMIKIRAN TENTANG NEGARA BANGSA, MASYARAKAT DAN MANUSIA
DASAR EPISTEMOLOGIS SEBAGAI SUATU PENGETAHUAN INTERN STRUKTUR LOGIS DAN KONSISTEN IMPLEMENTASINYA
DASAR EPISTEMOLOGIS SEBAGAI SUATU PENGETAHUAN INTERN STRUKTUR LOGIS DAN KONSISTEN IMPLEMENTASINYA
DASAR AKSIOLOGIS YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA, HIERARKHI DAN STRUKTUR NILAI DI DALAMNYA KONSEP ETIKA YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA
DASAR AKSIOLOGIS YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA, HIERARKHI DAN STRUKTUR NILAI DI DALAMNYA KONSEP ETIKA YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA
DASAR ONTOLOGISDASAR ONTOLOGIS PEMIKIRAN TENTANG NEGARA PEMIKIRAN TENTANG NEGARA BANGSA, MASYARAKAT DAN BANGSA, MASYARAKAT DAN MANUSIA MANUSIA
DASAR ONTOLOGISDASAR ONTOLOGIS PEMIKIRAN TENTANG NEGARA PEMIKIRAN TENTANG NEGARA BANGSA, MASYARAKAT DAN BANGSA, MASYARAKAT DAN MANUSIA MANUSIA
DASAR EPISTEMOLOGISDASAR EPISTEMOLOGIS SEBAGAI SUATAU SEBAGAI SUATAU PENGETAHUAN INTERN PENGETAHUAN INTERN STRUKTUR LOGIS DAN STRUKTUR LOGIS DAN KONSISTEN KONSISTEN IMPLEMENTASINYAIMPLEMENTASINYA
DASAR EPISTEMOLOGISDASAR EPISTEMOLOGIS SEBAGAI SUATAU SEBAGAI SUATAU PENGETAHUAN INTERN PENGETAHUAN INTERN STRUKTUR LOGIS DAN STRUKTUR LOGIS DAN KONSISTEN KONSISTEN IMPLEMENTASINYAIMPLEMENTASINYA
DASAR AKSIOLOGISDASAR AKSIOLOGIS YANG TERKANDUNG DI YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA, HIERARKHI DAN DALAMNYA, HIERARKHI DAN STRUKTUR NILAI DI STRUKTUR NILAI DI DALAMNYA KONSEP ETIKA DALAMNYA KONSEP ETIKA YANG TERKANDUNG DI YANG TERKANDUNG DI DALAMNYADALAMNYA
DASAR AKSIOLOGISDASAR AKSIOLOGIS YANG TERKANDUNG DI YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA, HIERARKHI DAN DALAMNYA, HIERARKHI DAN STRUKTUR NILAI DI STRUKTUR NILAI DI DALAMNYA KONSEP ETIKA DALAMNYA KONSEP ETIKA YANG TERKANDUNG DI YANG TERKANDUNG DI DALAMNYADALAMNYA
DASAR DASAR ONTOLOGISONTOLOGIS
DASAR DASAR ONTOLOGISONTOLOGIS
ESENSI FILSAFAT ESENSI FILSAFAT PANCASILAPANCASILA
ESENSI FILSAFAT ESENSI FILSAFAT PANCASILAPANCASILA
ESENSI NEGARAESENSI NEGARAESENSI NEGARAESENSI NEGARA
SUBJEK PENDUKUNG SUBJEK PENDUKUNG NEGARANEGARA
SUBJEK PENDUKUNG SUBJEK PENDUKUNG NEGARANEGARA
HUBUNGAN NEGARA HUBUNGAN NEGARA DNG.WARGANEGARADNG.WARGANEGARAHUBUNGAN NEGARA HUBUNGAN NEGARA DNG.WARGANEGARADNG.WARGANEGARA
DASAR DASAR EPISTEMOLOGISEPISTEMOLOGIS
DASAR DASAR EPISTEMOLOGISEPISTEMOLOGIS
SUMBERSUMBER
PENGETAHUANPENGETAHUAN
SUMBERSUMBER
PENGETAHUANPENGETAHUAN
SISTEM SISTEM PENGETAHUANPENGETAHUAN
SISTEM SISTEM PENGETAHUANPENGETAHUAN
DASAR KEBENARAN DASAR KEBENARAN PENGETAHUANPENGETAHUAN
DASAR KEBENARAN DASAR KEBENARAN PENGETAHUANPENGETAHUAN
CARA MENDAPATKAN CARA MENDAPATKAN PENGETAHUANPENGETAHUAN
CARA MENDAPATKAN CARA MENDAPATKAN PENGETAHUANPENGETAHUAN
DASAR DASAR AKSIOLOGISAKSIOLOGIS
DASAR DASAR AKSIOLOGISAKSIOLOGIS
1. HAKIKAT NILAI1. HAKIKAT NILAI1. HAKIKAT NILAI1. HAKIKAT NILAI
2. SUMBER NILAI2. SUMBER NILAI2. SUMBER NILAI2. SUMBER NILAI
3. STRUKTUR 3. STRUKTUR NILAINILAI
3. STRUKTUR 3. STRUKTUR NILAINILAI
SUMBER SUMBER HUKUMHUKUM
SUMBER SUMBER HUKUMHUKUM
FORMALFORMALFORMALFORMAL
MATERIALMATERIALMATERIALMATERIAL
NILAINILAINILAINILAI
FAKTAFAKTAFAKTAFAKTA
SUMBER HUKUMSUMBER HUKUMSUMBER HUKUMSUMBER HUKUM
VALUEVALUE
NORMNORM FACTFACT
HUKUM KODRATHUKUM ETIS
CITA-CITA KEMERDEKAAN
HUKUM TUHANHUKUM ETIS
HUKUM KODRATHUKUM ETIS
CITA-CITA KEMERDEKAAN
HUKUM TUHANHUKUM ETIS
HUKUM FILOSOFIS(PANCASILA)
HUKUM FILOSOFIS(PANCASILA)
HUKUM POSITIVDANPELAKSANAANNYA
HUKUM POSITIVDANPELAKSANAANNYA
PELAKSANAANNEGARAINDONESIA
PELAKSANAANNEGARAINDONESIA
PELAKSANAANNEGARAINDONESIA
PELAKSANAANNEGARAINDONESIA
SUMBER BENTUKDAN SIFATSUMBER BENTUKDAN SIFAT
SUMBER BAHAN
DAN
SUMBER NILAI
SUMBER BAHAN
DAN
SUMBER NILAI
ALINEA I
ALINEA II
ALINEA III
ALINEA IV
ALINEA I
ALINEA II
ALINEA III
ALINEA IV
DASAR FILSAFATNEGARA
SISTEM POLITIK NEGARAPENJABARAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAN ASPEK NORMATIF LAINNYA DALAM NEGARA
SISTEM POLITIK NEGARAPENJABARAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAN ASPEK NORMATIF LAINNYA DALAM NEGARA
PELAKSANAAN PRAKSIS DALAM BERBAGAI BIDANG DAN BERBAGAI
KEBIJAKSANAAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM
NEGARA
PELAKSANAAN PRAKSIS DALAM BERBAGAI BIDANG DAN BERBAGAI
KEBIJAKSANAAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM
NEGARA
FILSAFAT PANCASILA DASAR FILOSOFIS
NEGARA
FILSAFAT PANCASILA DASAR FILOSOFIS
NEGARA
DERIVASI BIDANG
KENEGARAAN
DERIVASI BIDANG
KENEGARAAN
REALISASI
PRAKSIS
REALISASI
PRAKSIS
UNIVERSALUNIVERSAL
KOLEKTIFKOLEKTIF
KHUSUSKHUSUS
EMPIRISEMPIRIS
NILAINILAI
NORMANORMA
FAKTAFAKTA
TUHANTUHAN
NEGARANEGARA
MANUSIAMANUSIA
KEBUTUHAN Kesesuaian hakikat negara dengan hakikat abstrak “TUHAN”.
“Keseuaian” dalam arti sebab akibat yang tidak langsung.
KEBUTUHAN Kesesuaian hakikat negara dengan hakikat abstrak “TUHAN”.
“Keseuaian” dalam arti sebab akibat yang tidak langsung.
TIDAKLANGSUN
G
TIDAKLANGSUN
G
SEBAB
AKIBAT
SEBAB
AKIBAT
SEBAB PERTAMA(KAUSA PRIMA)- SGL. Sesuatu
berasal dr TUHAN- Manusia berasal
dari TUHAN
SEBAB PERTAMA(KAUSA PRIMA)- SGL. Sesuatu
berasal dr TUHAN- Manusia berasal
dari TUHAN
- Negara berasal dari manusia
- Negara Lembaga
kemanusiaan- Negara lembaga
Kemasya-
rakatan
- Negara berasal dari manusia
- Negara Lembaga
kemanusiaan- Negara lembaga
Kemasya-
rakatan
MONO PLURALIS
MONO PLURALIS
SUSUNAN
KODRAT
SUSUNAN
KODRAT
SIFATKODRAT
SIFATKODRAT
KEDUKANKODRA
T
KEDUKANKODRA
T
1.JIWA
2. RAGA
1.JIWA
2. RAGA
AKALRASAKEHENDAK
AKALRASAKEHENDAK
AnorganisVEGETATIFANIMAL
AnorganisVEGETATIFANIMAL
1. MAKHLUK INDIVIDU
2. MAKHLUK SOSIAL
1. MAKHLUK INDIVIDU
2. MAKHLUK SOSIAL
1. MAKHLUK PRIBADI BERDIRI SENDIRI
2. MAKHLUK TUHAN
1. MAKHLUK PRIBADI BERDIRI SENDIRI
2. MAKHLUK TUHAN
MONO DUALIS
MONO DUALIS
MONO DUALIS
MANUSIA YANGBERKETUHANANYANG MAHA ESA
MEMBENTUK
PERSEKUTUANNEGARA
MEMBENTUK
PERSEKUTUANNEGARA
TUJUAN
KEHIDUPAN MASYARAKAT
YANG BERKEADILAN
TUJUAN
KEHIDUPAN MASYARAKAT
YANG BERKEADILAN
Pandangan Hidup bangsa
(ideologi nasional)
Pandangan Hidup bangsa
(ideologi nasional)Pandangan Hidup
masyarakat
Pandangan Hidupmasyarakat Pandangan Hidup
Negara(Ideologi negara)
Pandangan HidupNegara
(Ideologi negara)
LOGOSRasionalitas atau penalaran
PATHOSTransformasi.
ETHOSKesusilaan
LOGOSRasionalitas atau penalaran
PATHOSTransformasi.
ETHOSKesusilaan
Maka Pembukaan UUD 1945 secara hukum tidak bisa di ubah.Maka Pembukaan UUD 1945 secara hukum tidak bisa di ubah.
PEMBUKAAN UUD 1945 MEMENUHISYARAT ADANYA TERTIB HUKUM R.I.PEMBUKAAN UUD 1945 MEMENUHI
SYARAT ADANYA TERTIB HUKUM R.I.
Yang meliputi 4 Syarat yaitu :1. Adanya kesatuan subjek yang mengandakan peraturan-peraturan
hukum.2. Adanya kesatuan asas kerokhanian yang meliputi seluruh peraturan-
peraturan hukum.3. Adanya kesatuan waktu di mana peraturan-peraturan hukum itu
berlaku.4. Adanya kesatuan wilayah di mana kesatuan hukum itu berlaku
KEDUDUKAN PEMBUKAAN UUD 1945DLM. TERTIB HUKUM INDONESIA
KEDUDUKAN PEMBUKAAN UUD 1945DLM. TERTIB HUKUM INDONESIA
Pembukaan memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya suatu tertib hukum indonesia.
Memasukkan diri di dalamnya sebagai keten-tuan hukum tertinggiMemasukkan diri di dalamnya sebagai keten-tuan hukum tertinggi
1
2
SIFAT MUTLAK HAKIKAT-Kemerdekaan hak segala bangsa-Bangsa terdiri dari manusia
a. Hak Kodrat
b. Hak Moral
c. Peri Kemausiaand. Peri Keadilan
Wajib KodratWajib Moral
a. Perjuangan bgs. Indonesia
b. Bangsa Indo. Menentukan nasibnya sendiri atas kedaulatan.
c. Cita-cita kenegaraan. - Merdeka
- Bersatu
- Berdaulat, adil dan makmur
a. Perjuangan bgs. Indonesia
b. Bangsa Indo. Menentukan nasibnya sendiri atas kedaulatan.
c. Cita-cita kenegaraan. - Merdeka
- Bersatu
- Berdaulat, adil dan makmur
Hak KodratDan Hak MoralMenjelmakan kemerdekaan dlm.btk. Suatu Negara
Hak KodratDan Hak MoralMenjelmakan kemerdekaan dlm.btk. Suatu Negara
I
II
Satu negaraNegara PersatuanSatu wilayahDan bangsa
Satu negaraNegara PersatuanSatu wilayahDan bangsa
a. Nilai religius
b. Nilai moral
c. pernyataan
Atas berkat rahmat Allah yang Maha Atas berkat rahmat Allah yang Maha KuasaKuasa
Didorong oleh keinginan Luhur Didorong oleh keinginan Luhur
Memenuhi hak Kodrat.Memenuhi hak Kodrat.
Kembali proklamasiKembali proklamasi
Atas berkat rahmat Allah yang Maha Atas berkat rahmat Allah yang Maha KuasaKuasa
Didorong oleh keinginan Luhur Didorong oleh keinginan Luhur
Memenuhi hak Kodrat.Memenuhi hak Kodrat.
Kembali proklamasiKembali proklamasi
III
IV 1.1. Tujuan Tujuan
NegaraNegara1.1. Tujuan Tujuan
NegaraNegara
a.a. Tujuan KhususTujuan Khusus
- - Melindungi segenap bgs. Melindungi segenap bgs. Indonesia dan selrh tumpah Indonesia dan selrh tumpah darah Indonesiadarah Indonesia
- - Memajukan kesejahteraan Memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan umum mencerdaskan
kehidupan bangsakehidupan bangsa
b. Tujuan umumb. Tujuan umum
melaksanakan ketertiban melaksanakan ketertiban dunia dunia yang berdasarkan yang berdasarkan perdamaian perdamaian abadi dan keadilan abadi dan keadilan sosial.sosial.
2. Ketentuan diadakannyaUUD negara maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia. itu dlm suatu UUD Negara Indonesia
3. Bentuk negara yang berbentuk
dalam suatu susunan negara R.I. yang berkeadilan rakyat
4. Dasar Kerokhanian(filsafat) Negara yang berdasar
Kepada ………..
2. Ketentuan diadakannyaUUD negara maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia. itu dlm suatu UUD Negara Indonesia
3. Bentuk negara yang berbentuk
dalam suatu susunan negara R.I. yang berkeadilan rakyat
4. Dasar Kerokhanian(filsafat) Negara yang berdasar
Kepada ………..
Dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945Dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945
ALINEAALINEAIIIIIIIIIIIIIVIV
Tidak Tidak mempunyai mempunyai hubungan hubungan
‘kausal ‘kausal organis’organis’
Tidak Tidak mempunyai mempunyai hubungan hubungan
‘kausal ‘kausal organis’organis’
Rangkaian peristiwa yang mendahului Rangkaian peristiwa yang mendahului terben-tuknya negara, dasar-dasar terben-tuknya negara, dasar-dasar
pemikiran/ latar belakang pendorong pemikiran/ latar belakang pendorong terwujudnya kemerdekaan Indonesia terwujudnya kemerdekaan Indonesia
dalam wujud negara Indonesiadalam wujud negara Indonesia
Rangkaian peristiwa yang mendahului Rangkaian peristiwa yang mendahului terben-tuknya negara, dasar-dasar terben-tuknya negara, dasar-dasar
pemikiran/ latar belakang pendorong pemikiran/ latar belakang pendorong terwujudnya kemerdekaan Indonesia terwujudnya kemerdekaan Indonesia
dalam wujud negara Indonesiadalam wujud negara Indonesiaa.a. Mencakup beberapa segi Mencakup beberapa segi
UUD ditentukan akan adaUUD ditentukan akan adaYang diatur dalam UUD ialah tentang Yang diatur dalam UUD ialah tentang pembentukan pemerintahan. Negara pembentukan pemerintahan. Negara yang memenuhi pelbagai persyaratan yang memenuhi pelbagai persyaratan
dan meliputi segala. Aspek dan meliputi segala. Aspek penyelenggaraan negara.penyelenggaraan negara.
Negara Indonesia berbentuk Republik Negara Indonesia berbentuk Republik yang berkedaulatan Rakyatyang berkedaulatan Rakyat
Di tetapkannya dasar kerokhanian Di tetapkannya dasar kerokhanian Negara (Pancasila).Negara (Pancasila).
Dijabarkan Dijabarkan (dikongkri(dikongkriti-sasikan)ti-sasikan)
IVMempunyai Mempunyai hubungan hubungan
yang yang bersifat bersifat
‘kausal dan ‘kausal dan organisorganis
Mempunyai Mempunyai hubungan hubungan
yang yang bersifat bersifat
‘kausal dan ‘kausal dan organisorganis
Etika Hukum
Etika Bisnis
Etika Lingkungan
Etika Profesi
Etika Politik
Etika Hukum
Etika Bisnis
Etika Lingkungan
Etika Profesi
Etika Politik
PANDANGAN HIDUP BANGSA
KEPRIBADIAN BANGSA
FILSAFAT PANCASILA
IDEOLOGI NEGARA
DASAR NEGARA RI
NORMA PERATURAN PERUNDANGAN
HAK DAN KEWAJIBAN WNI
DEMOKRASI DAN HAM
E T I K A P O L I T I K
GEOPOLITIK INDONESIA
GEOSTRATEGI/KETAHANAN NASIONAL
IDENTITAS NASIONAL
HAKEKAT IDENTITAS NAS:
MENIFESTASI NILAI-BUDAYA YG TUMBUH-BERKEMBDLM BERBG ASPEK KEHIDP SUATU BGS (NATION)
DG CIRI KHAS YG MEMBEDAKAN DG BGS LAIN
IDENTITAS NAS DLM KONTEKS IND
MANIFESTASI NILAI-BUDAYA YG TUMBUH-BERKEMBDLM BERBAGAI ASPEK KEHDP MAN-MASY IND
YG “DIHIMPUN” DLM KESATUAN IND MENJADI KEBUDY IND
DG ACUANPANCASILA
DG ROHBHINEKA TUNGGAL IKA
SEBAGAI DASAR – ARAH PENGEMBANGANNYA
IDENTITAS NAS BERSIFAT DINAMIS
IDENTITAS NAS SUATU BGS(TERMASUK INDONESIA)
SELALU TUMBUH - BERKEMBANG
DINAMIS TDK MANDEG TERBUKA
MENUJU KEMAJUANKEARAH YG LEBIH BAIK
AKTUAL
IDENTITAS NAS BUKANBARANG JADI
SELALU BERPROSES
BAGI BGS IND?ADA KECEMASAN TTG ARAH
PROSES TSB DI ERA REFORMASI
PEMBERDAYAAN IDENTITAS NASIONAL
JAMAN – KEADAANSUDAH – SELALU BERUBAH
TANTANGAN BERBEDA PERWUJUDAN CITA-HARAPAN SEMAKIN BERAT
PERLU PEMBUDAYAAN IDENTITAS NASMELALUI REVITALISASI PANCASILA
DILETAKKAN DLM KEUTUHANNYA DGPEMBK. UUD 1945 (SBG SUMBER MOTIVASI & APSIRASI)
REALITASNYATETAP
MENCERMINKANKONDISI
OBJEKTIF
IDEALISTASNYAADA UPAYA NYATA-RIIL
DG. TETAP & UNT MEWUJUDKAN
PANCASILA
FLEKSIBILITASNYAMENGAKTUALISASIKAN
NILAI PANCASILASCR RELEVAN- FUNGSIONAL
DG TETAP BHINEKA TUNGGAL IKA
REVITALISASI PANCASILASBG MANIFESTASI IDENTITAS NAS & MPK
PENYELENGGARAAN MPKDIKAITKAN DG WAWASAN
SPIRITUALSBG LANDASAN
ETIK-MORAL
AKADEMIS MPK
URGEN DISELENGGRK
KEBANGSAANSETIA PD KEPENT
BANGSANYA
MONDIALMAMPU MENYONGSONGTANTANGAN & PELUANG
PERWUJUDAN IDENTITAS NAS
SPIRITUALPRINSIP & SEMANGAT
KE INDONESIAAN
PEMBUK & UUD 1945 WAWASAN NUS KETAHANAN NAS BHINEKA TUNGGAL IKA
KERANGKA DASARKEHIDUPAN BERBGS
BERNEG IND.
FISIK/LAHIRIAHATRIBUT2 NAS IND
BENDERA NAS LAMBANG NEG LAGU KEBANGS BAHASA NAS
PENGERTIAN BANGSA
1. ERNEST RENAN
2. BEN ANDERSON
3. OTTO BAUER
SATU PERSATUAN PERANGAI YG TIMBUL KRN PERSATUAN NASIB
ELEMEN POKOK BGS: ~ JIWA – KEHENDAK – PERASAAN – SEMANGAT~ BERSAMA BENTUK PERSATUAN
BANGSA BUKAN KENYATAAN LAHIRIAH, TTP KEROKHANIAN
SUATU KESATUAN SOLIDARITAS, YG DIDORONG RASA SETIA KAWAN DIANTARA MRK DG DILATARBELAKANGI OLEH PERASAAN SENASIB DI MASA LAMPAU DAN SATU TUJUAN DI MASA DEPAN
TDK TERGANTUNG PERSAMAAN RAS, AGAMA, BHS, DLL SEOLAH-OLAH ADA KESEPAKATAN
KOMUNITAS POLITIK YG DIBAYANGKAN DLM WILAYAH YG JELAS BATASNYA DAN BERDAULAT
DIANTARA ANGGTNYA TDK SALING KENAL BATAS WILAYAHNYA JELAS BIASANYA DIBAWAH SUATU NEG MEMANDANG SATU SAMA LAIN SBG SAUDARA
PENGERTIAN NEGARA
ALAT DARI SUATU MASY YANG MEMPUNYAIKEKUASAAN MENGATUR HUB2 MAN & MENERTIBKAN
GEJALA2 YG TIMBUL KRN HUB TSB
NEGARA MEMPY TUGAS PENTING: MENGENDALIKAN& MENGATUR GEJALA2 KEKUASAAN YG TIMBUL DLM MASY
YG BERTENTANGAN SATU SAMA LAIN
UNSUR NEGARA
RAKYAT WILAYAHPEMERINTAH
YG BERDAULAT
PROSES BERBANGSA-BERNEGARA
TIDAK DATANG SECARA TIBA2 TTPMELALUI PROSES SEJARAH
DIMULAI DI PENGALAMAN SEJARAHNYA (SENASIB)& ANCANGANNYA MENATAP MASA DEPAN (SETUJUAN)
(KESADARAN – SEMANGAT BERSAMA)
MENCIPTAKAN IDENTITASKOLEKTIF SBG PEMERSATU
TERWUJUD SIMBOL2 EKSPRESIFSBG SATU BANGSA
• Pedoman dasar bagi suatu negara untuk menentukan siapakah yang akan menjadi warganegara• Dari segi kelahiran :
Ius soliIus Sanguinis
• Dari segi perkawinanKesatuan HukumPersamaan Derajad
Ius Soli : ditentukan tempat / negara ia dilahirkan
Ius Sanguinis : ditentukan berdasarkan hubungan darah / keturunan
Akibatnya “ bi-patride “ & “ a-patride “
Penyelesaian hak opsi dan hak repudiasi
•Kesatuan Hukum : anggota keluarga tunduk pada hukum yang sama bila terjadi perkawinan antar bangsa warganegara isteri = suami
*Persamaan Derajat : Suatu perkawinan tidak menyebabkan berubahnya Status kewarganegaraan masing – masing pihak.
* Kewarganegaraan Indonesia Berdasarkan asas ius sanguinis ( UU No. 62 / 1958 ) * Namun juga berdasarkan ius soli ( UU No. 3 / 1946 ) Untuk menampung onderdaan yang
tinggal di Indonesia sebelum Proklamasi Kemerdekaan
Karena kelahiranKarena pengangkatanKarena pewarganegaraanKarena perkawinanKarena turut ayah dan / atau ibuKarena pernyataan
KONSTITUSI
“………A CONSTITUTION IS A DOCUMENT WHICH CONTAINS THE RULES FOR THE OPERATION OF AN ORGANIZATION” (BRIAN THOMPSON)
KENISCAYAAN BAGI ORGANISASI BERBENTUK BADAN HUKUM (LEGAL ENTITY)
NEGARA• PERATURAN TERTULIS
• KEBIASAAN & KONVENSI KETATANEGARAAN
•SUSUNAN & KEDUDUKAN ORGAN NEGARA
•HUB. ANTAR ORGAN NEGARA
• HUB. ORGAN NEGARA DG WARGA NEGARA
RAKYAT
PENGAWASAN KEKUASAAN
PEMBATASAN KEKUASAAN
KEKUASAAN SEBAGAI PUSAT PERHATIAN
KONSTITUSIONALISME
“Constitutionalism is the name given to the trust which men response in the power of words wngrossed on parchment to keep a government in order”
(Walton H. Hailton)
Mengatur dan Membatasi Kekuasaan
“constitutionalism is an institutionalized system affective, regularized. Detraid upon governmental action”
(CJ Friedrich)
KONSENSUS (GENERAL AGREEMENT
NEGARA UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN BERSAMA DAN DIWUJUDKAN BERSAMA
1. TUJUAN/CITA-CITA BERSAMA (THE GENERAL GOALS OF SOCIETY OR GENERAL ACCEPTANCE OF THE SAMA PHILOSPHY OF GOVERNMENT)
2. THE RULE OF LAW SEBAGAI LANDASAN & PENYELENGGARAAN NEGARA (THE BASIS OF GOVERNMENT)
3. BENTUK INSTITUSI & PROSEDUR KETATANEGARAAN (THE FORM OF INSTITUTIONS AND PROCEDURS)
PANCASILA
TUNASNKRI
STAATSIDEE
FILOSOFI GRONDSLAG
COMMON PLATFORMS
KONSTITUSIONALISME
• HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH DAN WARGA NEGARA
•HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH
KONSTITUSI
• PEMBATASAN KEKUASAAN ORGAN NEGARA
• MENGATUR HUBUNGAN ANTAR ORGAN NEGARA
• MENGATUR HUBUNGAN KEKUASAAN ORGAN NEGARA DENGAN WARGA NEGARA
• PEMBATASAN KEKUASAAN DAN
• MEMB. LEGITIMASI KEKUASAAN PEMERINTAH
• INSTRUMEN PENGALIHAN KEWENANGAN
UUD NKRI 19451. TOOL OF SOCIAL AND
POLITICAL CONTROL
2. TOOL OF SOCIAL AND POLITICAL REFORM
3. TOOL OF SOCIAL AND POLITICAL ENGINEERING
PRINSIP PENYELENGGARAAN NEGARA1. KETUHANAN YANG MAHA ESA
2. CITA NEGARA HUKUM (NOMOKRASI)
3. PAHAM KEDAULATAN RAKYAT (DEMOKRASI)
4. DEMOKRASI LANGSUNG/DEMOKRASI PERWAKILAN
5. PEMISAHAN KEKUASAAN & PRINSIP CHECK AND BALANCES
6. SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL
7. PRINSIP PERSATUAN & KERAGAMAN DALAM NEGARAN KESATUAN
8. DEMOKRASI EKONOMI
9. CITA MASTARAKAT MADANI
LEMBAGA NEGARA
1. MPR (PS 2 DAN 3)
2. PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (PS 4 S/D 16)
3. DPR (PS 19 S/D 22B)
4. DPD (PS 22C S/D 22D)
5. BPK (PS 23E S/D 26G)
6. MA (PS 24 S/D 24A)
7. KOMISI YUDISIAL (PS 24B)
8. MAHKAMAH KONSTITUSI (PS 24C S/D 25)
TATA URUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERATURAN DASAR (UUD, PERUBAHAN UUD, PIAGAM DASAR (UUD : Naskah Induk;PERUBAHAN UUD :
Naskah Perubahan;PIAGAM DASAR : Piagam Dasar HAM misal UUD meliputi pembukuan dan batang tubuh
UU/PERPU/JURISPRUDENSI
PP & PERATURAN PRESIDEN
PERMEN/PERATURAN PEJABAT SETINGKAT MENTERI
PERDA PROVINSI
PERATURAN GUBERNUR
PERDA KAB/KOTA
PERATURAN BUPATI/WALIKOTA
PERATURAN DESA
TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANGAN – UNDANGAN RI( UU NO.10 TAHUN 2004 )
UUD 1945
UU / PERPU
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
PERDA
PERDA PROV.
PERDA KAB/KOTA
PERDA DESA / SETINGKAT
AMANDEMEN UUD 1945
PENDAHULUAN PROSES PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Antara lain:
•Amandemen UUD 1945
•Penghapusan doktrin Dwi
Fungsi ABRI
•Penegakan hukum, HAM,
dan pemberantasan KKN
•Otonomi Daerah
•Kebebasan Pers
•Mewujudkan kehidupan
demokrasi
Tuntutan Reformasi
• Pembukaan• Batang Tubuh - 16 bab - 37 pasal - 49 ayat - 4 pasal Aturan Peralihan - 2 ayat Aturan Tambahan•Penjelasan
Sebelum Perubahan
•Kekuasaan tertinggi di tangan MPR
•Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden
•Pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan multitafsir
•Kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang
•Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi
Latar Belakang Perubahan
Menyempurnakan aturan dasar, mengenai:
•Tatanan negara•Kedaulatan Rakyat•HAM•Pembagian kekuasaan•Kesejahteraan Sosial•Eksistensi negara
demokrasi dan negara hukum
•Hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa
Tujuan Perubahan
•Pasal 3 UUD 1945
•Pasal 37 UUD 1945
•TAP MPR No.IX/MPR/1999
•TAP MPR No.IX/MPR/2000
•TAP MPR No.XI/MPR/2001
Dasar Yuridis
•Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
•Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
•Mempertegas sistem presidensiil
• Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukan ke dalam pasal-pasal
• Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”
Kesepakatan Dasar
•Sidang Umum MPR 1999
Tanggal 14-21 Okt 1999
•Sidang Tahunan MPR 2000
Tanggal 7-18 Agt 2000
•Sidang Tahunan MPR 2001
Tanggal 1-9 Nov 2001
•Sidang Tahunan MPR 2002
Tanggal 1-11 Agt 2002
Sidang MPR
• Pembukaan • Pasal-pasal: - 21 bab - 73 pasal - 170 ayat - 3 pasal Aturan Peralihan - 2 pasal Aturan Tambahan
Hasil Perubahan
1
PENDAHULUANNASKAH RESMI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah (Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 Sebagai Naskah Perbantuan Dan Kompilasi Tanpa Ada Opini)
Naskah Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Umum MPR Tahun 1999)
Naskah Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2000)
Naskah Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2001)
Naskah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2002)
Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959)
2
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIATAHUN 1945
PEMBUKAAN(Preambule)
Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3
BAB I. BENTUK DAN KEDAULATAN
Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik
[Pasal 1 (1)]
Negara Indonesia adalah negara hukum
[Pasal 1 (3)***]
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar
[Pasal 1 (2)***]
4
TNI/POLRI
dewan pertimbangan
kementerian negara
badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman
KY
UUD 1945
kpu bank sentral
DPR DPDMPR
LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAANmenurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
BPK MA MKPresiden
PUSAT
DAERAH
Lingkungan Peradilan TUN
Lingkungan Peradilan Militer
Lingkungan Peradilan Agama
Lingkungan Peradilan Umum
Perwakilan BPK Provinsi
Pemerintahan Daerah Provinsi
DPRDGubernur
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
DPRDBupati/Walikota
5
Pasal 24 (1)***Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakanperadilan guna menegakkan hukum dan keadilan
MA MK
Pasal 4 (1)Memegang kekuasaan pemerintahan
Presiden
Lembaga-lembaga Negara yang memegang kekuasaan menurut UUD
Pasal 20 (1)*Memegang kekuasaan membentuk UU
DPR
6
MPRPasal 2 (1)****
Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (1)*** dan Pasal 37**** ];
Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 3 ayat (2)***/**** ];
Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar
[Pasal 3 ayat (3)***/****];
Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden [Pasal 8 ayat (2)***];
Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan [Pasal 8 ayat (3)****].
Wewenang
BAB II. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
ANGGOTA DPRdipilih melalui pemilu
ANGGOTADPDdipilih melalui pemilu
7
Presiden/Wakil Presiden
BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Syarat, Masa Jabatan, dan Wewenang Presiden/Wakil Presiden
Antara lain tentang: memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD [Pasal 4 (1)]; berhak mengajukan RUU kepada DPR [Pasal 5 (1)*]; menetapkan peraturan pemerintah [Pasal 5 (2)*]; memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa [Pasal 9 (1)*]; memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, dan AU (Pasal 10); menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR [Pasal 11 (1)****]; membuat perjanjian internasional lainnya… dengan persetujuan DPR [Pasal 11 (2)***]; menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12); mengangkat duta dan konsul [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (2)*]; menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (3)*]; memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA [Pasal 14 (1)*]; memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 14 (2)*]; memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU (Pasal 15)*; membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden (Pasal 16)****; pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri [Pasal 17 (2)*]; pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR [Pasal 20 (2)*] serta pengesahan RUU [Pasal 20 (4)*]; hak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU dalam kegentingan yang memaksa [Pasal 22 (1)]; pengajuan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23 (2)***]; peresmian keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)***]; penetapan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KY dan disetujui DPR [Pasal 24A (3)***]; pengangkatan dan pemberhentian anggota KY dengan persetujuan DPR [Pasal 24B (3)***]; pengajuan tiga orang calon hakim konstitusi dan penetapan sembilan orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***].
Wewenang, Kewajiban, dan Hak
8
Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. [Pasal 6 (1)***]
Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat [Pasal 6A (1)***]
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. (Pasal 7 *)
Pemilu
mendapatkan suara >50% jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 jumlah provinsi[Pasal 6A (3)***]
PresidendanWapres
BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat[Pasal 6A (1)***]
diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pemilu[Pasal 6A (2) ***]
9
Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih
[Pasal 6A (4)****]
pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dalam pemilu
pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak kedua dalam pemilu
Pemilupasangan yang memperoleh suara terbanyak
MPR
MK
BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARAPengusulan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden
DPR
usul DPR tidak diterima
wajib memeriksa, mengadili, dan memutus paling lama 90 hari setelah permintaan diterima[Pasal 7B (4)***]
Pengajuan permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota [Pasal 7B (3)***]
Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat[Pasal 7B (2)***]
wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR paling lambat 30 hari sejak usul diterima[Pasal 7B (6)***]
Keputusan diambil dalam sidang paripurna, dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 jumlah anggota, disetujui sekurang-kurangnya 2/3 jumlah yang hadir, setelah Presiden dan/atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan [Pasal 7B (7)***]
DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR [Pasal 7B (5)***]
usul DPRditerima
Presiden dan/atau Wakil Presiden terus menjabat
Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan
10
tidak terbukti
terbukti
MPR
selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari menyelenggarakan sidang MPR untuk memilih Wapres
Wapres terpilih
BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Pemilihan Wakil Presiden Dalam Hal Terjadi Kekosongan Wakil Presiden[Pasal 8 (2)***]
mengajukan dua calon Wapres
Presiden
11
MPR
PresidendanWapres
BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Hal Keduanya Berhalangan Tetap Secara Bersamaan [Pasal 8 (3)****]
selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari menyelenggarakan sidang MPR untuk memilih
12
parpol atau gabungan parpol yang pasangan calon Presiden dan Wapresnya meraih suara terbanyak pertama dalam pemilu sebelumnya
mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wapres
parpol atau gabungan parpol yang pasangan calon Presiden dan Wapresnya meraih suara terbanyakkedua dalam pemilu sebelumnya
mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wapres
mengangkat dan menerima Duta[Pasal 13 (2)* dan (3)*]
memberi grasi dan rehabilitasi[Pasal 14 (1)*]
memberi amnesti dan abolisi[Pasal 14 (2)*]
BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dan internasional lainnya[Pasal 11 (1)**** dan (2)***]
memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur denganundang-undang(Pasal 15 *)
menyatakan keadaan bahaya(Pasal 12)
denganpersetujuan
denganpertimbangan
denganpertimbangan
denganpertimbangan
PresidenDPR MA
13
Presiden
dibantumenteri-menteri negara[Pasal 17 (1)]
yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden[Pasal 17 (2)*]
membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan[Pasal 17 (3)*]
membentuk suatu dewan pertimbanganyang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden(Pasal 16) ****
BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARAKementerian Negara dan Dewan Pertimbangan
Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang[Pasal 17 (4) ***]
14
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (2)**]
menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5) **]
berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (6)**]
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang
[Pasal 18 (1)**]
PEMERINTAHAN DAERAH
KEPALA PEMERINTAH DAERAH DPRD
BAB VI. PEMERINTAHAN DAERAH
anggota DPRD dipilih melalui pemilu[Pasal 18 (3) **]
Gubernur, Bupati, Walikota dipilih secara demokratis[Pasal 18 (4)**]
15
BAB VI. PEMERINTAHAN DAERAHHubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang[Pasal 18 B (1)**]
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang[Pasal 18 B (2)**]
Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang[Pasal 18 A (2)**]
Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah[Pasal 18 A (1)**]
16
Fungsi, Wewenang, dan HakAntara lain tentang:
memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan [Pasal 20A (1)**] ;
mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat [Pasal 20A (2)**] ;
pengajuan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 7B (1)***] ;
persetujuan dalam menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian [Pasal 11 (1) dan (2)****] ;
pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan duta [Pasal 13 (2)*] ;
pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam menerima penempatan duta negara lain [Pasal 13 (3)*] ;
pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi [Pasal 14 (2)*] ;
persetujuan atas perpu [Pasal 22 (2)] ;
pembahasan dan persetujuan atas RAPBN yang diajukan oleh Presiden [Pasal 23 (2) dan (3)***] ;
pemilihan anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)***] ;
persetujuan calon hakim agung yang diusulkan oleh KY [Pasal 24A (3)***] ;
persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota KY [Pasal 24B (3)***] ;
pengajuan tiga orang calon anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***] ;
DPRmemegang kekuasaan membentuk UU [Pasal 20 (1)*]
BAB VII. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum[Pasal 19 (1)**]
anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranyadiatur dalamundang-undang(Pasal 22B**)
17
mengesahkan UU[Pasal 20 (4)*]
Dalam hal RUU tidak disahkan dalam waktu 30 hari, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan[Pasal 20 (5)**]
DPRmemegang kekuasaan membentuk UU[Pasal 20 (1)*]
Anggota berhak mengajukan usul RUU(Pasal 21*)
tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu[Pasal 20 (3)*]
BAB VII. DEWAN PERWAKILAN RAKYATPembentukan Undang-Undang
Presiden
berhak mengajukan RUU[Pasal 5 (1)*]
mendapat persetujuan bersama
tidak mendapat persetujuan bersama
18
RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama[Pasal 20 (2)*]
mengesahkan UU[Pasal 20 (4)*]
Dalam hal RUU tidak disahkan dalam waktu30 hari, RUU tersebut sah menjadi UUdan wajib diundangkan[Pasal 20 (5)**]
DPRmemegang kekuasaan membentuk UU[Pasal 20 (1)*]
Anggota berhak mengajukan usul RUU(Pasal 21*)
tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu[Pasal 20 (3)*]
Presiden
berhak mengajukan RUU[Pasal 5 (1)*]
mendapat persetujuan bersama
tidak mendapat persetujuan bersama
RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama[Pasal 20 (2)*]
BAB VII. DEWAN PERWAKILAN RAKYATPembentukan UU yang terkait dengan kewenangan DPD
19
DPDdapat mengajukan RUU yang sesuai dengan kewenangannya [Pasal 22D (1)***]
ikut membahas dan memberikan pertimbangan atas RUU yang sesuai dengan kewenangannya [Pasal 22D (2)***]
• Pendidikan
dapat mengajukan
ikutmembahas
memberi pertimbangan
dapat melakukan pengawasan
● ●●● ●
●●
● ●
● ●
●
●●
●●
●●
● ●● ●
●
●
BAB VIIA. DEWAN PERWAKILAN DAERAHKewenangan DPD
KEWENANGAN DPD
I. RUU yang berkaitan dengan:
• Otonomi daerah
• Hubungan pusat dan daerah
• Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah• Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya
• Perimbangan keuangan pusat dan daerah
• RAPBN
• Pajak
II. Pemilihan anggota BPK
• Agama
20
Presiden
harus dicabut[Pasal 22 (3)]
Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, berhak menetapkan Perpu [Pasal 22 (1)]
Perpu itu harus mendapat persetujuan DPR[Pasal 22 (2)]
menjadi UU
BAB VII. DEWAN PERWAKILAN RAKYATPeraturan Pemerintah Sebagai Pengganti Undang-Undang (Perpu)
setuju
tidaksetuju
21
DPR
BAB VIIA. DEWAN PERWAKILAN DAERAH 22
DPD
Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu [Pasal 22C (1)***]
Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih 1/3 jumlah anggota DPR [Pasal 22C (2)***]
Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalamundang-undang[Pasal 22D (4)***]
BAB VIIB. PEMILIHAN UMUM 23
PEMILIHAN UMUM“luber jurdil” setiap lima tahun
kpu
Perseorangan
Partai PolitikParpol/ Gabungan Parpol
Presiden dan Wapres
anggotaDPR
anggotaDPD
anggotaDPRD
YA
TIDAK
DPRPresiden
mengajukan
[Pasal 23 (2)***]RAPBN
persetujuan
DPD
Pemerintah menjalankan
tahun lalu[Pasal 23 (3)***]
APBN
Pemerintah menjalankan
APBN
memberi pertimbangan[Pasal 23 (2)***]
BAB VIII. HAL KEUANGANPenyusunan APBN
membahas bersama[Pasal 23 (2)***]
RAPBN
24
Hal-hal lain mengenai keuangan negara(Pasal 23C***)
Macam dan harga mata uang(Pasal 23B****)
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara(Pasal 23A***)
BAB VIII. HAL KEUANGAN Pajak, Pungutan Lain, Macam dan Harga Mata Uang, dan Hal-Hal Lain Mengenai Keuangan Negara
25
Undang-Undang
diatur dengan
ditetapkan dengandiatur dengan
Susunan Kedudukan Kewenangan Tanggungjawab Independensi
BAB VIII. HAL KEUANGAN bank sentral
diatur dengan undang-undang
26
bank sentralPasal 23D ****
BAB VIIIA. BADAN PEMERIKSA KEUANGANKeanggotaan, Tugas, dan Wewenang
Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri [Pasal 23E (1)***]
BPK berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi[Pasal 23G (1)***]
Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang[Pasal 23E (3)***]
27
BPK
Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya[Pasal 23E (2)***]
Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden[Pasal 23F (1)***]
DPR
Presiden
pertimbangan
memilih calon
diresmikan
BAB VIIIA. BADAN PEMERIKSA KEUANGANPemilihan Anggota BPK [Pasal 23 F (1)***]
28
DPD
calon AnggotaBPK
anggota BPK terpilih
BAB IX. KEKUASAAN KEHAKIMANMahkamah Agung
TUNMiliter
AgamaUmum
Kewajiban dan Wewenang
1. berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang [Pasal 24A (1)***];
2. mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***];3. memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan
rehabilitasi [Pasal 14 (1)*].
29
MAPasal 24A ***
Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum [Pasal 24A (2)***]
Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden [Pasal 24A (3)***]
calon yang disetujuiDPR PresidenKY
BAB IX. KEKUASAAN KEHAKIMANRekruitmen Hakim Agung [Pasal 24A (3)***]
hakim agung
30
calon yang diusulkan
BAB IX. KEKUASAAN KEHAKIMANKomisi Yudisial
Wewenang
1. mengusulkan pengangkatan hakim agung [Pasal 24B (1)***];
2. mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim [Pasal 24B (1)***].
31
KYPasal 24B ***
Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela[Pasal 24B (2)***]
Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR[Pasal 24B (3)***]
BAB IX. KEKUASAAN KEHAKIMANMahkamah Konstitusi
MK
Wewenang dan Kewajiban
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum [Pasal 24C (1)***];
wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 24C (2)***].
32
Hakim konstitusiharus memiliki integritas dan kepribadian yangtidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara[Pasal 24C (5)***]
mempunyaisembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR dan tiga orang oleh Presiden [Pasal 24C (3)***]
9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi
DPRMA
mengajukan 3 (tiga) orang hakim konstitusi
menetapkan
BAB IX. KEKUASAAN KEHAKIMANRekruitmen anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***]
mengajukan 3 (tiga) orang hakim konstitusi
mengajukan 3 (tiga) orang hakim konstitusi
33
Presiden
BAB IXA. WILAYAH NEGARA
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 25A) **
BATAS ZEE
34
BATAS WILAYAH
BAB X. WARGA NEGARA DAN PENDUDUK
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya [Pasal 27 (1)]
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 (2)]
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 28)
Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upayapembelaan negara [Pasal 27 (3)**]
35
WARGA NEGARA DAN PENDUDUK
warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara[Pasal 26 (1)]
Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia [Pasal 26 (2)**]
HAK ASASI MANUSIA
BAB XA. HAK ASASI MANUSIA
membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi(Pasal 28B) **
mengembangkan diri, mendapat pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya, memajukan diri secara kolektif(Pasal 28C) **
kebebasan memeluk agama, meyakini kepercayaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat (Pasal 28E) **
berkomunikasi, memperoleh, mencari, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi, (Pasal 28F) **
pengakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk bekerja dan kesempatan yg sama dalam pemerintahan, berhak atas status kewarganegaraan (Pasal 28D) **
hidup sejahtera lahir dan batin, memperoleh pelayanan kesehatan, mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H) **
perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah(Pasal 28I) **
berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan UU(Pasal 28J) **
untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupan(Pasal 28A) **
perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, dan rasa aman serta untuk bebas dari penyiksaan(Pasal 28G) **
36
Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa[Pasal 29 (1)]
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu[Pasal 29 (2)]
BAB XI. AGAMA
A G A M A
37
POLRI
sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum[Pasal 30 (4)**]
TNI (AD, AL, AU)
BAB XII. PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
Susunan dan kedudukan TNI, POLRI, hubungan kewenangan TNI dan POLRI, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang [Pasal 30 (5)**]
sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara[Pasal 30 (3)**]
Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan POLRI, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung[Pasal 30 (2)**]
Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara[Pasal 30 (1)**]
38
Pertahanan dan Keamanan Negara
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional [Pasal 31 (4)****]
Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional[Pasal 32 (2)****]
Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia[Pasal 31 (5)****]
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur denganundang-undang [Pasal 31 (3)****]
Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya[Pasal 32 (1)****]
Setiap warganegara berhak mendapatkan pendidikan[Pasal 31 (1)****]
Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya[Pasal 31 (2)****]
BAB XIII. PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 39
BAB XIV. PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan[Pasal 33 (1)]
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara [Pasal 33 (2)]
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat[Pasal 33 (3)]
diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional [Pasal 33 (4)****]
Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara[Pasal 34 (1)****]
Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan [Pasal 34 (2)****]
Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umumyang layak[Pasal 34 (3)****]
40
BAB XV. BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN
ATRIBUT KENEGARAAN
Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih (Pasal 35)
Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia (Pasal 36)
Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Pasal 36A) **
Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya (Pasal 36B) **
41
MPR
BAB XVI. PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASARPerubahan Pasal-Pasal
Khusus mengenaibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan[Pasal 37 (5)****]
Putusan dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% + 1 anggota dari seluruh anggota MPR[Pasal 37 (4)****]
sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR[Pasal 37 (3)****]
diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya[Pasal 37 (2)****]
Usul perubahan diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlahanggota MPR[Pasal 37 (1)****]
42
Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.[Pasal 37 (5)****]
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. (Pasal 25A**)
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,yang diatur dalam undang-undang[Pasal 18B (2)**]
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.[ Pasal 18 (1)**]
Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik[Pasal 1 (1)]
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
43
Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang[Pasal 18B (1)**]
Pasal I Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini ****)
Pasal IISemua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini ****)
Pasal IIIMahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung ****)
ATURAN PERALIHAN
ATURAN PERALIHAN
44
Pasal IMajelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003 ****)
Pasal IIDengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal ****)
ATURAN TAMBAHAN
ATURAN TAMBAHAN
45
KUHPUU No 28 tahun 1999 tentang
penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dll.
Korupsi transaktifDitandai dengan kesepakatan timbal balik antara pihak yang memberi dan menerima demi keuntungan bersama, dan kedua pihak sama-sama aktif menjalankan perbuatan tersebut. Contoh : kolusi pengusaha dan pemerintah dalam menentukan pemenang tender proyek pembangunan
Korupsi investifMelibatkan suatu penawaran barang ataupun jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuangan tertentu bagi pemberi, selain keuntungan yang diharapkan akan diperoleh dimasa datang. Contohnya : pelayanan berlebihan terhadap pejabat pusat.
Korupsi EkstroktifMenyatakan bentuk-bentuk koersi (paksaan) tertentu dimana pihak pemneri dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yamg mengancam dirinya, kepentingannya, kelompoknya, atau hal-hal nerharga miliknya. Contoh : seorang pemimpin proyek secara langsung maupun tidak langsung mendapat tekanan untuk menyetor sejumlah uang kepada pejabat diatasnya. Jika tidak, ia bisa kehilangan kesempatan untuk menjadi pimpinan proyek pada proyek-proyek berikutnya.
Korupsi NepostikKorupsi ini merupakan pemberian perlakuan khusu kepada teman atau mereka yang memiliki kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik. Contoh : Anak atau keluarga pejabat mendapat jatah proyek paling banyak
Korupsi AutogenetikKorupsi yang dilakukan individu karena memiliki kesempatan untuk mendapat keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu yang hanya diketahui seorang diri. Contoh : Perjalanan dinas atau pembelian barang yang fiktif
Korupsi SuportifKorupsi yang mengacu pada penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan kelangsungan tindak Korupsi. Contoh : Pejabat membiarkan korupsi yang berlamgsung dibawahnya agar tidak mengganggu korupsi yang dilakukannya
Anti korupsi artinya tidak setuju, tidak suka, dan tidak senang terhadap korupsi. Karena perbuatan korupsidalam konteks agama sama denga fasad yaitu perbuatan yang merusak tatanan kehidupan dan pelakunya telah dianggap melakukan dosa besar.
Menurut tinjauan sosial, korupsi adalah perbuatan yang menyimpang dari tatanan kehidupan bermasyarakat
Menurut tinjauan hukum, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dan sebagai tindak kejahatan kuar biasa.
Menurut tinjauan ekonomi, korupsi dapat merugikan keuangan negara yang berarti pula merugikan masyarakat umum.
Banyaknya kasus korupsi di Indonesia maka timbul krisi multidimensional antara lain : krisis kepercayaan, krisis moral, krisis ekonomi.
Krisis kepercayaan yaitu hilangnya kepercayaan negara-negara investor nerupa keenggannanya menanamkan modal di Indonesia.
Krisis moral yaitu cara hidup para pemimpin yang semestinya memberi contoh yang baik kepada rakyat justru melakukan tindakan yang tidak terpuji.
Krisis ekonomi ialah tidak optimalnya hasil pembangunan karena sebagian dananya di korupsi. Contoh : banyaknya sarana transportasi, kesehatan, dan pendidikan yang dibangun asal-asalan sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak maksimal.
Perbaikan kinerja di semua lembaga pengawas keuangan, seperti BPK, MA, Lembaga kejaksaan serta lembaga Kepolisian
Membentuk lembaga baru seperti : KPK, KPKPN, Tim Tastipikor, dan Ombudsmen Nasional
Program pemberantasan dari masyarakat, mahasiswa, LSM, organisasi masa, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan cedekiawan
Bersikap jujur Transparan Dapat dipercaya Tanggung jawab
Upaya pemberantasan atau pencegahan korupsi di Indonesia dapat diwujudkan sebagai berikut :
Pengawasan oleh warga msyarakat Instrumen pemebrantasan dan pencegahan
tindak pidana korupsi yang berwujud pada peraturan perUUan
Lembaga pengawas seperti DPR, DPRD,BPK, BPKP dan Bawasda
Lembaga Pengawas independen seperti KPK Lembaga penegakan hukum (polisi, kejaksaan,
dan pengadilan)
Peran serta masyarakat dalam pemberantasan atau pencegahan korupsi dapat diwujudkan :
Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.
Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pida korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi
125
DEMOCRATIC GAP(Torres:1998)
IDEALS,VALUES,NORMS
INSTRUMENTS,INSTITUTIONS
PRAXIS,FACTS,CONTEXT
(Udin:2005)
126
KONSEP DASAR DEMOKRASI
THE PEOPLE
FROM
BY
FOR
(Udin:2005)
127
OTOSENTRISITAS DEMOKRASI
RAKYAT
DARI
OLEH
UNTUK
PEMILU: REKRUTMENPOLITIK LEGISLATIF
PROGRAM PEMERINTAH
OTOSENTRISITAS
PERDA: DPRD
PILKADA:REKRUTMENEKSEKUTIF
128
PRAKSIS DEMOKRASI
THE PEOPLE
FROM
BY
FOR
PEMILU: REKRUTMENPOLITIK LEGISLATIF
PROGRAM PEMERINTAH
PERDA: DPRD
PILKADA:REKRUTMENEKSEKUTIF
HAM:POLITIK,HUKUM
HAM: SOS, EK, POL, HUK,AG, DIK,DLL
HAM: POLITIK,HUKUM
HAM: SOS, EK, POL, HUK,AG, DIK, DLL
129
Supremacy of Law (Hukum di atas segala hal)
Equality before the Law ( Persamaan di hadapan hukum)
Constitutional guarantee of Human Rights (Jaminan konstitusional terhadap HAM)
Impartial Tribune (Peradilan yang tidak memihak)
Civic education (Pendidikan kewarganegaraan)
130
TRANSFORMASI KONFLIK
DAN
MANAGEMEN
KEBERAGAMAN
PERADABAN
DEMOKRASI
HAK AZASI
MANUSIA
(Hidup, sosial, ekonomi, politik,
hukum dll
KEDAULATANRAKYAT
(Udin:2005)
131
MULTIDIMENSIONALITAS DEMOKRASI
FILOSOFIS:IDE,NORMA,
PRINSIP
PSIKOLOGIS:WAWASAN,
SIKAP,PRILAKU
SOSIOLOGIS:SISTEM SOSIAL,POLITIK
DEMOKRASI
(Udin:2005)
132
DEMOKRASI(Torres:1998)
FORMAL DEMOKRASI:SISTEM PEMERINTAHAH
SUBSTANTIVE DEMOCRACY : PROSES DEMOKRASI, MELIPUTI:
•PROTECTIVE DEMOCRACY > KEKUASAAN EKONOMI PASAR•DEVELOPMENTAL DEMOCRACY > PARTISIPASI DEMOKRATIS•EQUILIBRIUM DEMOCRACY/PLURALIST DEMOCRACY > INTERAKSI APATISME DENGAN PARTISIPASI•PARTICIPATORY DEMOCRACY > PERUBAHAN SOSIAL DAN PARTISIPASI DEMOKRATIS
(Udin:2005)
133
DEMOKRASI(Huntington:1991)
Demokratis=pemilu adil, jujur, berkala
•DINAMIKA PEMIKIRAN DAN PRAKSIS SEPANJANG SEJARAH•DEMOKRASI MODERN SBG DEMOKRASI NEGARA KEBANGSAAN•GELOMBANG DEMOKRASI DAN GELOMBANG BALIK DEMOKRASI
(Udin:2005)
134
Kebebasan beragama Persaudaraan seagama Persatuan politik dalam meraih cita-cita
bersama Saling membantu Persamaan hak dan kewajiban w.n. thd.
Negara Persamaan di depan hukum bagi setiap
warga negara
135
Penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan kebenaran tanpa pandang bulu
Pemberlakuan hukum adat yang tetap berpedoman pada keadilan dan kebenaran, perdamaian dan kedamaian
Pengakuan hak atas setiap orang atau individu
136
CADIK CANDAKIO
PENGHULU
ADAT
ULAMA
KPTS;MUFAKAT
(Mansur&Udin:2005)
Bulat airKarenaPembuluhBulat kataKarenamufakat
137
KEDAULATAN RAKYAT PEMERINTAHAN BERDASARKAN PERSETUJUAN YANG
DIPERINTAH KEKUASAAN MAYORITAS HAK-HAK MINORITAS JAMINAN HAK AZASI MANUSIA PEMILIHAN YANG BEBAS DAN JUJUR PERSAMAAN DI DEPAN HUKUM PROSES HUKUM YANG WAJAR PEMBATASAN PEMERINTAHAN SECARA KONSTITUSIONAL PLURALISME SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK NILAI-NILAI TOLERANSI, PRAGMATISME,KERJASAMA DAN
MUFAKAT
138
DEMOKRASI YANG BER-KETUHANAN YANG MAHA ESA DEMOKRASI DENGAN KECERDASAN DEMOKRASI YANG BERKEDAULATAN RAKYAT DEMOKRASI DENGAN RULE OF LAW DEMOKRASI DENGAN PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA DEMOKRASI DENGAN HAK AZASI MANUSIA DEMOKRASI DENGAN PERADILAN YANG MERDEKA DEMOKRASI DENGAN OTONOMI DAERAH DEMOKRASI DENGAN KEMAKMURAN DEMOKRASI YANG BERKEADILAN SOSIAL
139
PERKEMBANGANDEMOKRASI
(Bahmuller: 1996)
the degree of economicdevelompent
a sense of nationalidentity
historical experience
Element of civic culture
(Udin:2005)
140
CIVIC CULTURECIVIC CULTURE POLITICAL CULTUREPOLITICAL CULTURE
PERANGKAT IDEPERANGKAT IDE
DIWUJUDKAN DLM DIWUJUDKAN DLM REPRESENTASI REPRESENTASI BUDAYABUDAYA
UNTUK MEMBENTUK UNTUK MEMBENTUK IDENTITAS IDENTITAS KEWARGANEGARANKEWARGANEGARAN
ADAPTASI ADAPTASI PSIKOSOSIALPSIKOSOSIAL
CARA BERPIKIRCARA BERPIKIR
KHAS DAN KHAS DAN TERPOLATERPOLA
UNTUK UNTUK MENJALANKAN MENJALANKAN KEHIDUPAN POLITIK KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMIDAN EKONOMI
KONTEKS KONTEKS SOSIOPOLITISSOSIOPOLITIS
141
POLITICAL CULTURE
(Negara, Lembaga Politik)
CIVIC CULTURE
(Individu, Warga)
COMUNITARIAN CULTURE
(Keluarga, suku, etnis, kelompok,
daerah)
CIVICVIRTUE
Makro - Nasional
Partikular-terbatas
Psikososial
142
POLITICAL CULTURE
(Negara, Lembaga Politik)
CIVIC CULTURE
(Individu, Warga)
COMUNITARIAN CULTURE
(Keluarga, suku, etnis, kelompok,
daerah)
CIVICVIRTUE
(KebajikanWn)
Makro - Nasional
Partikular-terbatas
Psikososial
PERADABANBANGSA YGBERMARTABAT
(Udin : 2006)
NILAI-NILAIPANCASILA SBGCORE PERADABAN
143
CIVIC CULTURE (Budaya kewarganegaraan)
CIVICVIRTUE
(Kebajikan)
CIVIC KNOWLEDGECIVIC DISPOSITION,CIVIC CONFIDENCE(Wawasan, sikap dan kepribadiandemokratis)
CIVIC COMMITMENT(Kesediaan dan kemauanberdemokrasi)
CIVIC SKILLS, CIVIC COMPETENCECIVIC PARTICIPATION,CICIC RESPONSIBILITY(Partisipasi politik yang cerdas dan bertanggungjawab
PERADABAN DEMOKRASI (Udin : 2006)
144
PENDIDIKANDEMOKRASI
DEMOKRASI
DEMOCRACY IS NOT INHERRITED,(DEMOKRASI TIDAKLAH DIWARISKAN
DENGAN SENDIRINYA)
BUT IT IS LEARNED(TETAPI DITANGKAP DAN DICERNA
MELALUI PROSES BELAJAR)(Udin:2005)
145
PENDIDIKAN NASIONAL BERTUJUAN UNTUK BERKEMBANGNYA POTENSI PESERTA
DIDIK AGAR MENJADI MANUSIA YANG BERIMAN DAN BERTAKWA KEPADA TUHAN
YANG MAHA ESA, BERAKHLAK MULIA, SEHAT, BERILMU, CAKAP, KREATIF,
MANDIRI,DAN MENJADI WARGA NEGARA YANG DEMOKRATIS DAN BERTANGGUNG
JAWAB (Pasal 3 UU RI 20 tahun 2003 ttg Sisdiknas)
146
TENTANG DEMOKRASI
MELALUI PROSESDEMOKRATIS
UNTUK MEMBANGUN DEMOKRASI
PENDIDIKAN
BAGAIMANA STRATEGI AKADEMIK DASARPKn?
(Udin : 2006)WATAK DAN PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT
NILAI-NILAIPANCASILA SBGCORE VALUES
147
BUILDING DEMOCRACY(MEMBANGUN
DEMOKRASI)
DOING DEMOCRACY(MELAKUKAN DEMOKRASI)KNOWING DEMOCRACY
(TAHU DEMOKRASI)
Model Pemecahan Masalah Sosialterkait ide, nilai, konsep, prinsip,instrumentasi,
dan praksis demokrasi
BAGAIMANA PENERAPAN PENDIDIKAN DEMOKRASI DALAM
PENDIDIKAN MASYARAKAT?
WARGANEGARAYANG CERDAS, PARTISIPATIF,
DAN BERTANGGUNG JAWAB
(Udin:2005)
148
Model Pembelajaran PKnDIKTI
KON-TEKS
TUJ.PKN
KOMPTNSI
TOPIK&TEMA
KONTEKSTUAL
TOPIK
TOPIK
TOPIK
KBM1
KBM2
KBM3
TEMA
•Pertisipatif•Pemecahan masalah•Berbasis portofolio•Menyenangkan•Bermakna
EVA
•UNJUK KERJA•PORTOFOLIO•SIKAP DLL
PERENCANAAN PBM DI KELAS KBM DI LUAR KELAS
MATERI&STD
KOMP.
•STUDI KASUS•PORTOFOLIO•SHOW-CASE
EVA
149
PERENCANAAN PEMBELAJARANPKN DIKTI
Komp. Dasar
Hasil Belajar
Indikator
MateriPokok TEMA
TOPIK 1
TOPIK 2
TOPIK 3
URAIAN MATERI DAN TUGAS BELAJAR
SUMBER BELAJAR DAN MEDIA
PENILAIAN
150
Model Pembelajaran PKnDIKTI
TOPIK
TOPIK
TOPIK
KBM1
KBM2
KBM3
TEMA
•Pertisipatif•Pemecahan masalah•Berbasis portofolio•Menyenangkan•Bermakna
PERENCANAAN
PBM DI KELAS
KBM DI LUAR KELAS
151
Model Pembelajaran PKnDIKTI
TEMA
PERENCANAAN
PBM DI KELAS
KBM DI LUAR KELAS
MASALAH
PORTO-FOLIO
SHOWCASE
•Pertisipatif•Pemecahan masalah•Berbasis portofolio•Menyenangkan•Bermakna
DATA
TOPIK
152
Pendahuluan: Klasikal Orientasi
Penggalian ide
Inti: Klasikal PEMBAHASAN TOPIK
MELALUI CURAH PENDAPAT, DISKUSI KLP KECIL, DAN
METODE/TEKNIK LAINNYA
Penutup: KlasikalReview dan refleksi
Inti: Klasikal
IDENTIFIKASI DAN PEMILIHAN MASALAH
MELALUI VARIASI DISKUSI KELOMPOK, SIMULASI,
GAMES
Inti: Klasikal
IDENTIFIKASI DAN PEMILIHAN MASALAH
MELALUI VARIASI DISKUSI KELOMPOK, SIMULASI,
GAMES
Tugas Terstruktur Individual, Kelompok:
Pengumpulan data
Tugas Terstruktur Individual, Kelompok:
Pengumpulan data
Tugas Mandiri Individual, Kelompok:
Pengembangan Portofolio Kelas
Tugas Mandiri Individual, Kelompok:
Pengembangan Portofolio Kelas
Penyajian PortofolioDalam Simulasi
DengarPendapat
Penyajian PortofolioDalam Simulasi
DengarPendapat
Tatap Muka Mandiri
153
MELALUI PROSES YANG DEMOKRATIS
MAMPU MEMBUAT KEPUTUSAN
SECARA BERNALAR & BERTANGGUNGJAWAB
155
HAM
UMUM (UNIVERSAL)
SUPRALEGAL
MELEKAT PADA MANUSIA
156
HAM
INDONESIA
PROKLAMASI 17 AGUSTUS
PANCASILA
PEMBUKAAN UUD 1945
UUD 1945
PEMERINTAH
PKF
Imperatif
157
HAM
INDONESIA
PRINSIP DASAR
1. AMANAT KONSTITUSI DAN LAK. HAM SATU KESATUAN
2. KS INTERNASIONAL SALING MENGHORMATI, KESEDERAJATAN, HK INTERNASIONAL
158
HAM
DUNIA
UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHT 10 DESEMBER 1948
1. INTERNASIONAL COVENANT OF ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS ;
2. INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS;
3. OPTIONAL PROTOCOL TO THE INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS
1957
1966 = NEGARA ANGGOTA PBB -> RATIFIKASI ; 1976 = EFEKTIF
159
PEMAJUAN DAN PERLINDUNGAN
HAM
LOKNAS HAM I = 21-22 JANUARI 1991 KOMNAS HAM (KEPRES 50/1993
UU NO 39 TAHUN 1999 = KOMNAS HAM
a. KOMISI ANTI KEKERASAN THD PEREMPUAN (KEPRES 181/1998
b. KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KEPRES 77/2003)
POKJA HAM (DEPLU) TTG RANHAM 1998 – 2003 (KEPRES 129/1998, DIREVISI KEPRES 61/2003
RATIFIKASI PERANGKAT INTERNASIONAL HAM;
DESIMINASI & PENDIDIKAN HAM;
LAK. PENANGANAN MASALAH PRIORITAS HAM;
PELAK.ISI &KETENTUAN PERANGKAT INTERNASIONAL HAM YG TELAH DIRATIFIKASI INDONESIA
160
PEMAJUAN DAN PERLINDUNGAN
HAM
RAN HAM 2004 – 2009 (KEPRES
44/2004)
LEGISLASI HAM
MERATIFIKASI 4 (DARI 7) INSTRUMEN POKOK HAM INTERNASIONAL
UU HAM (UU 39/1999;
PENGADILAN HAM (UU 26/2000
PENGADILAN HAM AD HOC (KEPRES
96/2001
PERLINDUNGAN ANAK (UU 23/2002
KONVENSI PENGHAPUSAN DISKRIMINASI THP PEREMPUAN (UU 7/84)
KONVENSI HAK ANAK(KEPRES 36/90)
KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN&PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YG KEJAM, TDK MANUSIAWI& MRENDAHK MARTABAT MANUSIA (UU 5/88)
KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL (UU 29/99)
RUU RATIFIKASI 2 KONVENSI
MERATIFIKASI&KONVENSI DASAR ILO
161
HAM KELOMPOK RENTAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN KEADILAN&KESETARAAN GENDER ;
RAN PENGHAPUSAN PERDAGANGAN PEREMPUAN&ANAK 2003 – 2007;
PERLINDUNGAN HAK ANAK;
PERLINDUNGAN PEKERJA
162
PERMASALAHAN HAM
PENEGAKAN HUKUM
PERUNDANG-UNDANGAN BELUM BERWAWASAN
GENDER
KONDISI EKONOMI
KONFLIK DI DAERAH
AKSI TERORISME
GLOBALISASI (KRIMINALITAS
INTERNASIONAL)
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
CIVIC EDUCATION ; CITIZENSHIP EDUCATION;
DEMOCRATION EDUCATION
1. FILSAFAT PANCASILA
2. IDENTITAS NASIONAL
3. HAK & KEWAJIBAN WNI
4. DEMOKRASI DAN HAM
5. RULE OF LAW (RoL)
6. GEOPOLITIK INDONESIA
7. GEOSTRAGI/KETAHANAN NASIONAL
RoL DOKTRIN EGALITARIAN (
DOKTRIN YANG SEMANGAT&IDEALISME KEADILAN YANG TINGGI, SPT SUPREMASI HUKUM & KESAMAAN SETIAP ORANG DI DEPAN HUKUM
NEGARA DEMOKRASI
NEGARA KONSTITUSI
DOKTRIN HUKUM
ABAD XIX (1)
NEGARA ABSOLUT
RoLPENGERTIAN HAKIKI
(IDEOLOGICAL SENSE, MATERIAL)
THE ENFORCEMENT OF THE ROL
PENGERTIAN UNIVERSAL
1. PERBEDAAN SETIAP MASYARAKAT
2. PERBEDAAN RASA KEADILAN
PENGERTIAN FORMAL
(IN THE FORMAL SENSE)
ORGANIZED PUBLIC POWER
RoL
ANALISIS SOSIAL
1. ROL SEBAGAI INSTITUSI SOSIAL
2. ROL MEMP. AKAR BUDAYA SENDIRI/EROPA
3. ROL : LEGALISME, LEGALISME LIBERAL
PENELITIAN HISTORIS KOMPARATIF (1)
1. SETIAP BGS MEMILIKI PAHAM ROL
2. PENEGAKAN ROL TDK MENJAMIN NEG.HK
3. PENEGAKAN ROL SECARA HAKIKI
4. PEM TUNDUK ROL (Untergeoronet)
5. INGGRIS : HUB HK & KEADILAN, USA = HAM DAN INGGRIS = HAKIM
RoL
PANCASILA
PEMBUKAAN UUD 1945
UUD NRI 1945
FORMAL (in the formal sense)
FORMAL (in the formal sense)
SETIAP BANGSA MEMILIKI PAHAM ROL
RoL
1. KEMERDEKAAN HAK BS
2. MERDEKA, BERSATU, BERDAULAT, ADIL&MAKMUR
3. MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM& KEADILAN SOSIAL
4. UUD NEG INDONESIA
5. KEMANUSIAAN YANG ADIL&BERADAB
6. MEWUJUDKAN SUATU KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA
PEMBUKAAN UUD 1945FORMAL (in the formal sense)
SETIAP BANGSA MEMILIKI PAHAM ROL
RULE OF JUSTICE
RoLSETIAP BANGSA MEMILIKI PAHAM ROL
FORMAL (in the formal sense)
UNDANG-UNDANG RI 1945
1. PASAL 1 (3) : NEGARA HUKUM
2. PASAL 24 (1) : KEK.KEHAKIMAN UTK MENEGAKAN HK DAN KEADILAN.
3. PASAL 27 (1) : KESAMAAN KEDUDUKAN DI DEPAN HUKUM&PEMERINTAH
4. BAB XA : 10 PASAL HAM (PASL 28D (1))
5. PASAL 28D (2) : ADIL DALAM HUB. KERJA
RoLSETIAP BANGSA MEMILIKI PAHAM ROL
UNDANG-UNDANG RI 1945
HAKIKI/MATERIIL : (the enforcement of ROL)
KEPRIBADIAN BANGSA
PENGALAMAN BGS LAIN
PENELITIAN & ANALISIS
KRITIS
BERGESER “BIROKRATIK” MEMIHAK “THE HAVES”
SEJARAH & CORAK HK INSTITUSI SOSIAL BARAT LEGALISME LIBERAL
SETIAP BANGSA MEMILIKI PAHAM ROL
KE DEPAN
RoL
HUKUM = INSTITUSI YG BERTUJUAN MENGANTARKAN
MANUSIA INDONESIA KPD KEHIDUPAN YG ADIL,
SEJAHTERA DAN BAHAGIA
HUKUM PROGRESIF
1. HUKUM PRO RAKYAT
2. HUKUM PRO KEADILAN
3. LAW IS TOOLS OF SOCIAL ENGINEERING (BUKAN ALAT POLITIK)
4. HUKUM UTK MANUSIA
5. LAW AS A PROCESS
6. LAW IN THE MAKING
7. HUKUM BERMORAL
8. HUKUM TDK FINAL
INDONESIA
KE DEPAN
RoL HUKUM PROGRESIF
1. RULE OF PANCASILA
2. RULE OF MORAL
3. RULE OF JUSTICE
4. RULE OF INDONESIA
BACK TO LAW AND ORDER
PEMIKIRAN KE INDONESIAAN
Geopolitik: Pengetahuan tentang geomorfologi (konstalasi geografi) dan penduduk untuk menyelenggarakan pemerintahan nasional
Geomorfologi:bentuk luas,letak/posisi, iklim, sda, dan penduduk dengan falsafahnya
Politik Geografi Tujuan Nasioanl
Friedrich Ratzel: Teori ruang. Dasar dari teori biologi C Darwin
Ruddolf kJelen: Teori kekuatan, mempertegas teori Ratzel (satuan biologis yang intelek
Karl Houshofer:teori ruang dan kekuatan◦ Lebensraum◦ Swasembada◦ Empat wilayah region, dan setiap wilayah
dipimin oleh bangsa unggul.
Inggris: konsep wawasan maritim, berusaha menguasai pelabuhan di dunia
Perancis:konsep wawasan benua, berupaya menguasai daratan eropa
Rusia: konsep wawasan benua, berupaya menguasai daratan untuk mencari daerah panas
USA: konsep wawasan spijkman, menekankan kekuatan laut (global strategi)
Geopolitik Indonesia= wawasan Nusantara Nusantara: Nusa diantara air atau negara
kepulauan Asas negara kepulauan di perjuangkan
oleh bangsa indonesia sejak tahun 1957 (deklarasi juanda) dan disetujui bangsa lain tahun 1982 di Montego bay, jamaica (UNCLOS)
Ciri Khas Indonesia: diapit 2 samudera dan dua benua dibawah orbit GSO.
Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional (national outlook) nya bangsa Indonesia, sebagai wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan.
Wawasan Nusantara berasal dari kata Wawasan dan Nusantara. Wawasan artinya pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap inderawi. Nusantara artinya kesatuan kepulauan yang terletak antara 2 benua dan 2 samudera
Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya (lingkungan) sebagai negara bangsa dengan semua aspek kehidupan yang beragam
Diri yang dimaksud adalah diri bangsa Indonesia sendiri serta nusantara sebagai lingkungan tempat tinggalnya
Pengertian dimaksud belum menjawab apa itu Wawasan Nusantara dalam hekakatnya
Kita memandang diri bangsa Indonesia beserta nusantara sebagai lingkungannya itu sebagai apa? Jawaban akan hal itu adalah hakekat dari Wawasan Nusantara.
Kita memandang bangsa Indonesia dengan nusantara-nya merupakan satu kesatuan. Jadi hakekat Wawasan Nusantara adalah keutuhan bangsa & kesatuan wilayah nasional.
Dengan kata lain hakekat Wawasan Nusantara adalah “ persatuan bangsa dan kesatuan wilayah”
Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa dalam paradigma nasional. Visi adalah keadaan atau rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan
Pancasila /Pembukaan UUD 1945
Landasan Idiil
UUD 1945 Landasan Konstitusional
Wawasan Nusantara Landasan Visional
Ketahanan NasionalLandasan Konsepsional
Dokumen Rencana Pembangunan Landasan Operasional
Mengapa Indonesia harus kita pandang sebagai bangsa yang satu dengan wilayah yang satu pula? Mengapa perlu memiliki cara pandang yang demikian? Jawaban atas pertanyaan tersebut merupakan latar belakang akan lahirnya konsepsi Wanus.
Latar belakang atau faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhnya konsepsi Wawasan Nusantara adalah ;
Aspek historis atau sejarah Aspek geografis dan sosial budaya Aspek geopolitis dan kepentingan nasional
Dari segi sejarah, bangsa Indonesia menginginkan menjadi bangsa yang bersatu dengan wilayah yang utuh karena dua hal, yaitu ;
Kita pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah
Kita pernah mengalami memiliki wilayah yang terpisah.
Penjajah menciptakan perpecahan dalam diri bangsa Indonesia. Politik pecah belah penjajah terhadap bangsa Indonesia dikenal dengan politik “Devide et impera”.
Wilayah Indonesia adalah wilayah eks Hindia Belanda yang tidak merupakan satu kesatuan karena laut teritorial Hindia Belanda adalah selebar 3 mil, berdasarkan Ordonansi 1939.
Untuk keluar dari keadaan terjajah membutuhkan semangat kebangsaan yang melahirkan visi sebagai bangsa yang bersatu. Perjuangan bangsa Indonesia yang akhirnya bertitik puncak pada proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945
Upaya menjadikan wilayah sebagai satu kesatuan adalah mengganti Ordonansi 1939 dengan Deklarasi Juanda 1957.
Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957 melahirkan konsepsi wawasan nusantara dimana laut tidak lagi sebagai pemisah tetapi sebagai penghubung. Wawasan Nusantara dibangun dari konsepsi kewilayahan.
"Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk Negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Indonesia dan dengan demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia. Penentuan batas landas lautan teritorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau Negara Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan diatur selekas-lekasnya dengan Undang-undang“
Undang-undang tsb adalah UU No No 4/Prp tahun 1960 tentang Perairan Indonesia yang telah diperbahrui dengan UU No No 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
Deklarasi Juanda diperjuangan dalam forum internasional. Berdasarkan Kovensi Hukum Laut 1982 “The United Nation Convention on the Law of the Sea” (UNCLOS) , Indonesia diakui sebagai Negara Kepulauan (Archipelago State).
Dari segi geografis dan sosial budaya Indonesia merupakan negara bangsa dengan wilayah dan posisi yang unik serta bangsa /etnik yang heterogen.
Keunikan wilayah dan heterogenitas bangsa membuka dua peluang . Secara positif dapat dijadikan modal memperkuat bangsa menuju cita-cita. Secara negatif dapat mudah menimbulkan perpecahan serta infiltrasi pihak luar
Keunikan wilayah dan heterogenitas bangsa menjadikan bangsa Indonesia perlu memiliki visi untuk menjadi bangsa yang bersatu dan utuh.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengembangkan konsepsi Wawasan Nusantara. Berdasar aspek ini maka muncul konsepsi Wawasan nusantara
Berdasar geopolitik , wilayah Indonesia adalah satu kesatuan wilayah dari Sabang sampai Merauke yang terletak antara dua samodra dan dua benua. Kesatuan antara bangsa Indonesia dengan wilayah tanah air membentuk semangat dan wawasan kebangsaan yaitu sebagai bangsa yang bersatu. Rasa kebangsaan Indonesia dibentuk oleh adanya kesatuan nasib, jiwa untuk bersatu dan kehendak untuk bersatu serta adanya kesatuan wilayah yang sebelumnya bernama Nusantara.
Geopolitik sebagai Ilmu Bumi Politik. Geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Bahwa politik suatu negara dipengaruhi oleh konstelasi geografi negara ybs.
Prinsip-prinsip geopolitik suatu negara dapat menjadi dasar bagi perkembangan wawasan nasional bangsa itu
Prinsip geopolitik bahwa bangsa Indonesia tidak ada semangat untuk memperluas wilayah sebagai ruang hidup (lebensraum). Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang tidak chauvisnisme dan juga bukan kosmopolitanisme
Penerapan geopolitik bgs Indonesia : Wawasan Nusantara
Kesepakatan para pendiri negara bahwa wilayah Indonesia merdeka hanyalah wilayah bekas atau eks Hindia Belanda. Wilayah yang bangsanya memiliki “Le desir d etre ensemble dan Charakter-gemeinschaft” itulah yang harus kita satukan dan pertahankan
Upaya membangun kesadaran untuk bersatunya bangsa dalam satu wilayah adalah dengan konsepsi Wawasaan Nusantara.
Salah satu kepentingan nasional Indonesia adalah bagaimana menjadikan bangsa dan wilayah ini senantiasa satu dan utuh
Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea II adalah untuk mewujudkan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur
Upaya untuk terus membina persatuan dan keutuhan wilayah adalah dengan mengembangkan wawasan nasional bangsa. Wawasan nasional bangsa Indonesia itu adalah Wawasan Nusantara.
Konsepsi Wawasan Nusantara mengandung/terdiri dari 3 (tiga) unsur dasar ialah : Wadah (contour), Isi (content) dan Tata laku (conduct).
“Wadah”nya adalah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk dengananeka ragam budaya
"Isi”-nya adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945
“Tata laku” batiniah adalah sikap, jiwa dan semangat setiap warga negara untuk mendukung konsepsi Wanus. Tata laku lahiriah adalah perilaku atau tindakan setiap warga negara untuk mengimplementasikan terwujudnya konsepsi Wanus
Wawasan dalam penyelenggaran pembangunan nasional dalam mencapai Tujuan Pembangunan Nasional adalah Wanus
Hakekat dari Wawasan Nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. Cara pandang bangsa Indonesia tersebut mencakup : Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik, Ekonomi, Sosial Budaya & Hankam
Masing-masing cakupan arti dari Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan POLEKSOSBUDHANKAM tersebut tercantum dalam GBHN
Untuk masa sekarang perlu interpretasi yang tepat mengenai ajaran itu. Interpretasi Wawasan Nusantara harus disertai catatan bahwa konsep kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam memerlukan harmoni antara pusat dan daerah
Wilayah Indonesia yang berciri nusantara tertuang dalam pasal 25 A UUD 1945 Amandemen IV
Tujuan Wawasan nusantara terdiri atas dua yaitu: Tujuan kedalam adalah menjamin perwujudan
persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional,
Tujuan keluar adalah terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia
Manfaat Wawasan Nusantara adalah sebagai berikut; diterima dan diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional; bertambahnya luas wilayah territorial Indonesia; bertambahnya luas wilayah sebagai ruang hidup; penerapan Wanus menghasilkan cara pendang tentang keutuhan wilayah nusantara dan Wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional.
GEOSTRATEGI INDONESIA DALAM WUJUD KETAHANAN NASIONAL
BUDI UTOMO1908
SUMPAH PEMUDA28-10-1928
PROKLAMASIKEMERDEKAAN RI
17-8-1945
SIFAT HETEROGEN
- SUKU- AGAMA- BUDAYA
- BERMASY- BERBANGSA- BERNEGARA
CITACITANAS
CITACITANAS
TAN-NAS
(KON-DISI)
TAN-NAS
(KON-DISI)
BANGNASBANGNASBANGSAINDONESIA
BANGSAINDONESIA
KEHIDUPANNASIONAL
KEHIDUPANNASIONAL
PARADIGMA NASIONAL- PANCASILA- UUD 1945- WASANTARA- TANNAS (KONSEPSI)
PARADIGMA NASIONAL- PANCASILA- UUD 1945- WASANTARA- TANNAS (KONSEPSI)
ALUR PIKIR: KEHIDUPAN NASIONAL
LINGSTRA
- GLOBAL- REGIONAL- NASIONAL
KESADARANBERBANGSA
BERFIKIRSATU BANGSA
KEMERDEKAANBANGSA
POLITIKPOLITIK
IDEOLOGIIDEOLOGI
EKONOMIEKONOMI
SOSBUDSOSBUD
HANKAMHANKAM
(SEBAGAI PEGANGAN POKOK)(SEBAGAI PEGANGAN POKOK)
Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri
dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap
menghargai serta menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk
mencapai tujuan nasional
ETAHANAN ASIONALK NSEBAGAI KONDISI KONDISI DINAMIK BGS IND. SEGENAP ASPEK KEHIDUPAN NAS YG INTEGRASI. BERISI KEULETAN & KETANGGUHAN YG MENGANDUNG PUAN BANGKAN KUATNAS. HADAPI TAHG -> LUAR & DLM. UTK JAMIN IDENTITAS, INTEGRITAS & KELANGSUNGAN KEHIDUPAN BGS & NEG SERTA PERJUANGAN CAPAI TUNAS.
SEBAGAI KONSEPSI
PENGEMBANGAN KEKUATAN NASIONAL PENGATURAN & PENYELENGGARAAN JAH & KAM SEIMBANG, SERASI & SELARAS. DLM SEGENAP ASPEK KEHIDUP. BGS -> UTUH MENYELURUH DAN TERPADU. BERLANDASKAN PS, UUD 1945, WASANTARA
Isualisasi T.A.H.GV
1. KKN.
2. HUKUM LEMAH
3. PENGANGGURAN
4. KEMISKINAN
5. KESENJANGAN
6. KETERBELAKANGAN
1. BENCANA ALAM
2. KRISIS MULTI DIMENSI
3. ERKEMBANGAN LINGK.
TA
H
GLUAR
DALAM KELEMAHAN
KONSEPSIONAL
ANTISIPASI
ATASI
TANTANGAN MENGGUGAH KEMAMPUAN
NYATA
POTENISAL(LATEN)
KONFLIK SARA DLM WUJUD• DIKOTOMI• ADU DOMBA• FITNAH
AKAR MASALAH(TUNTAS)
KASUS1. BANYUWANGI 2. SAMPIT3. POSO4. ISSUE NEG.5. NARKOBA6. PORNO GRAFI
/AKSI.
1. GAM2. OPM3. RMS
1. EX. KIRI2. EX. KANAN3. EX. LAIN
HANCURKAN
WASPADAI
GANI, AWAL 2005
PERANAN PANCASILA SBG PANDANGAN HIDUP.
MENGUNGKAPKN KETERKAITAN MANUSIA DG - TUHANNYA, MANUSIA & LINGK.NYA PERANAN PANCASILA SBG IDEOLOGI BGS
PERANAN PANCASILA SBG DASAR NEG
UUD’45 MRPKN SUMBER DR SGL SUMBER HKM MRPKN KEPUTUSAN POL NAS YG DITUANGKAN KEDLM NORMA2 KONSTITUSIONAL.
NEG KITA BUKAN NEG KEKUASAAN, MELAINKN NEG. HUKUM
PMRNTH TDK BERSIFAT ABSOLUT, KEDAULTN DITANGAN RAKYAT DILAKUKAN MLL DPR DLM GAR, KHIDUPN NAS, BGS. IND. DIDORONG CAPAI TUJUAN NAS. DIHDPK KPD LINGK .YG SERBA BERUBAH PERLU MILIKI CARA PANDANG (WASANTARA)
KETAHANAN PRIBADI
KETAHANAN KELUARGA
KETAHANAN LINGKUNGAN
KETAHANAN DAERAH
KETAHANAN NASIONAL
•KETAHANAN NASIONAL ADALAH KONDISI KEHIDUPAN NAS YG HARUS DIWUJUDKAN•SUATU KONDISI KEHIDUPAN YG DIBINA SECARA DINI,TERUS MENERUS & SINERGIK
DALAM DINAMIKA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA & BERNEGARA, MANUSIA INDONESIA MENYELENGGARAKAN KEHIDUPANNYA DGN MENGADAKAN HUBUNGAN-HUBUNGAN ANTARA MANUSIA DGN TUHANNYA, ANTARA MANUSIA DGN MANUSIA & LINGKUNGANNYA :
1. HUB. MANUSIA DGN TUHAN, MENURUNKAN/MENIMBULKAN AGAMA YGMENGANDUNG NILAI-2 MORAL & ETIKA.
2. HUB. MANUSIA DGN CITA-CITA, MENCIPTAKAN IDEOLOGI.3. HUB. MANUSIA DGN KEPENTINGAN & KEKUASAAN,
MENIMBULKAN KEHIDUPAN POLITIK.4. HUB. MANUSIA DGN PEMENUHAN, KEBUTUHAN, MENIMBULKAN
KEHIDUPAN EKONOMI.5. HUB. MANUSIA DGN MANUSIA, MENIMBULKAN KEHIDUPAN SOSIAL
(MASY.) DGN SEGENAP PERANGKATNYA, TERMASUK NORMA/HKM YG HARUS DIPENUHI.
6. HUB. MANUSIA DGN RASA, CIPTA, KARSA & KARYA MEWUJUDKAN BUDAYA.
7. HUB. MANUSIA DGN PEMANFAATAN & PENGUASAAN ALAM,MENCIPTAKAN IPTEK YG MERUPAKAN HASIL DARI RASA, CIPTA, KARSA & KARYA DARI MANUSIA BUDAYA.
8. HUB. MANUSIA DGN RASA AMAN, MEWUJUDKAN KEHIDUPAN PERTAHANAN & KEAMANAN.
2 SEGI HUB.
MANUSIA (M)
FILOSOFIS (PANCASILA)
PEMBINAAN (KONSEP TN)
M
MAKHLUK INDIVIDU (MODAL)
MAKHLUK SOSIAL (BINA)
. TUHAN
. MANUSIA
. ALAM
AMAL (AKHIRAT)
1. RUANG2. TEMAN3. SUMBER
1. CITA-CITA2. KUASA3. JAH4. ADAB5. AMAN
IDPOLEKSBHK
(4)(5)(6)(7)(8)
GEOGDEMOGSKA
(1)(2)(3) B
ANGNAS
ASASTANNAS
1. JAHKAM
2. KOMPREHENSIF INTEGRAL
3. MAWAS - KEDLM
- KELUAR
4. KEKELUARGAAN
KEBUTUHAN MANUSIA- YG MENDASAR
MENYELURUH, TERPADUSEIMBANG, SELARAS,SERASI- SELURUH ASPEK KEHIDUPAN BERMASY BERBANGSA & NEGARA
NILAI KEMANDIRIANPROPORSIONALJAMIN KEPENTINGAN NAS- ANTISIPASI & PROAKTIF
KEBERSAMAAN KEADILANTENGGANG RASA & TGG JWBTDK BERKEMBANG MJD KONFLIK
1. MANDIRI PERCAYA PD PUAN & KUAT SENDIRI ULET & TANGGUH
2. DINAMIS TIDAK STATIS UPAYAKAN TANNAS MNGKT
3. WIBAWA TANNAS MENINGKAT,WBW BERTMBH DAYA TANGKAL
4. KONSULTASI SALING MENGHARGAI
SIFAT/CIRI
TANNAS
DIPETAKAN
TRIGATRA
ASPEKALAMIAH
PANCAGATRA
ASPEKSOSIAL
1. GEOGRAFI2. SKA3. KEPENDUDUKAN
1. IDEOLOGI2. POLITIK3. EKONOMI4. SOSIAL BUDAYA5. HANKAM
8 ASPEK ASTA/GATRA GATRA=
ASPEKKEHIDUPANNASIONAL
TANNASTANGGUH
BANGBANGNASNAS
BANGBANGNASNAS
TERCERMIN
TAN IDEOLOGI
TAN POLITIK
TAN EKONOMI
TAN SOSBUD
TAN HANKAM
TRIGATRA SBGMODAL DASAR
KETAHANANIDEOLOGI
KONDISI MENTAL BANGSA
BERLANDASKAN PANCASILA
MENGANDUNG KEMAMPUAN
GALANG & HAR KESATUAN NAS TANGKAL PENETRASI IDEO ASING & NILAI-2 YG TIDAK SESUAI DGN KEPRIBADIAN BANGSA.
KETAHANANPOLITIK
KONDISI K’HIDUP POL BANGSA DEMOKRATIS BERLANDAS PS & UUD’45
MENGANDUNG KEMAMPUAN
HAR STAB POL YG SEHAT DINAMIS TERAPKAN POL LN YG BEBAS & PROAKTIF
ETAHANAN KONOMIK E
KONDISI KEHID. PEREK. BGS
DEMOKRASI EK
DASAR PANCASILA
MENGANDUNG KEMAMPUAN
HAR STAB EK YG SEHAT DINAMIS CIPTA KEMANDIRIAN EK. NAS - DAYA SAING TINGGI - K’MAKMUR RAKYAT ADIL & MERATA
Ketahanan
KONDISI K’HIDUP SOSBUD BGS DIJIWAI KEPRIBADIAN NASIONAL BERDASAR PANCASILA
MENGANDUNG KEMAMPUAN :
MAN & MASY. IND YG IMAN, RUKUN, MAJU & JAH. TANGKAL BUDAYA ASING.
DAYA TANGKAL BANGSA KESADARAN BELA NEG.
SELURUH RAKYAT. MENGANDUNG PUAN.
MENGANDUNG KEMAMPUAN :
HAR. STAB HANKAMNEG YG DINAMIS AMANKAN BANG & HASIL-HASILNYA. HAN KEDAULATAN NEG. TANGKAL SEGALA BENTUK ANC.
KETAHANANHANKAM
EMBINAAN ATRAP G
GEOGRAFIS WIL KEDAULATAN & YURIDIKSI RI HRS JELAS JAMIN KEPENTINGAN NEGARA LAIN PEMANFAATAN DIDASARKAN ATAS KONSEPSI
TATA RUANG - PENDEKATAN JAHKAM PEMBANGUNAN SECARA MERATA & SEIMBANG
- KURANGI KESENJANGAN SPASIAL KESATUAN WILY MELALUI PENYEDIAAN
SARANA & PRASARANA
ATUR LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK
ATUR PENYEBARAN PENDUDUK
ATUR KUALITAS PENDUDUK
PEMBERDAYAAN PENDUDUK
DEMOGRAFI(KEPENDUDUKAN)DEMOGRAFI
(KEPENDUDUKAN)
EKAYAAN LAMK A
PENGELOLAAN SKA UTK BANGSA & BERKELANJUTAN
PENGELOLAAN SKA DIDASARKAN PD PENINGKATAN
KESEMPATAN KERJA PENDUDUK SETEMPAT KE-
SENJANGAN SPASIAL
SUMBER ENERGI MINYAK & GAS BUMI HRS DIHEMAT,
SEDAPAT MUNGKIN DIGANTIKAN OLEH SUMBER NON
MINYAK
UTK KEPENTINGAN RAKYAT BANYAK
INVENTARISIR SELURUH SKA
MEMBINA KELESTARIAN SKA DGN MELIBATKAN MASY
IDEOLOGI
PENGAMALAN PANCASILA TERUS DIKEMBANGKAN
PS MERUPAKAN IDEOLOGI TERBUKA
SESANTI BHINEKA TUNGGAL IKA & KONSEP WASNUS
TERUS DIKEMBANGKAN
PS SBG IDEOLOGI NAS, FALSAFAH BANGSA & DSR NEG
RI TERUS DIAMALKAN
PEMBANGUNAN FISIK MAT DAN MENTAL SPIRITUAL
HRS SEIMBANG
PENDIDIKAN MORAL PS HARUS SEJAK DINI
POLITIK
SISTEM PEMERINTAHAN BRDSRK HUKUMSISTEM PEMERINTAHAN BRDSRK HUKUM
CEGAH DIKTATOR MAYORITAS & TIRANI MINORITASCEGAH DIKTATOR MAYORITAS & TIRANI MINORITAS
KEPIMPNAS HRS MENGAKOMODASI ASPIRASI MASYKEPIMPNAS HRS MENGAKOMODASI ASPIRASI MASY
(BDSRK PS. UUD 1945)(BDSRK PS. UUD 1945)
KOMUNIKASI POLITIK TERJALIN SEC TIMBAL BALIKKOMUNIKASI POLITIK TERJALIN SEC TIMBAL BALIK
HUB LUAR NEGRI HUB LUAR NEGRI SALING MENGUNTUNGKAN - SALING MENGUNTUNGKAN -
UTK KEPENTINGAN NASUTK KEPENTINGAN NAS
WUJUDKAN TIB DUNIA BRDSRK KEMERDEKAAN,WUJUDKAN TIB DUNIA BRDSRK KEMERDEKAAN,
PERDAMAIAN ABADI & KEADILAN SOSIAL.PERDAMAIAN ABADI & KEADILAN SOSIAL.
EKONOMI
SISTEM EKONOMI MAMPU WUJUDKAN KEMAKMURAN &SISTEM EKONOMI MAMPU WUJUDKAN KEMAKMURAN &
KEADILAN SECARA MERATAKEADILAN SECARA MERATA
STRUKTUR EKONOMI YG SEIMBANG & SALING UNTUNGSTRUKTUR EKONOMI YG SEIMBANG & SALING UNTUNG
PEMBANGUNAN EKONOMI MRPKN USAHA BERSAMAPEMBANGUNAN EKONOMI MRPKN USAHA BERSAMA
BERSAING SECARA SEHAT & DINAMISBERSAING SECARA SEHAT & DINAMIS
EKONOMI KERAKYATAN -EKONOMI KERAKYATAN - HINDARI : HINDARI :
- SISTEM FREE FIGHT LIBERALISME- SISTEM FREE FIGHT LIBERALISME
- SISTEM ETEATISME (NEGARA DOMINAN)- SISTEM ETEATISME (NEGARA DOMINAN)
- MONOPOLI EKONOMI - MONOPOLI EKONOMI
SOSBUD
KEBHINEKAAN BUDAYA DAERAH KEBHINEKAAN BUDAYA DAERAH
MRPKN KEKAYAAN BANGSAMRPKN KEKAYAAN BANGSA
PENGHAYATAN & PENGAMALAN PENGHAYATAN & PENGAMALAN
AJARAN AGAMA DISERTAI PEMAHAMANAJARAN AGAMA DISERTAI PEMAHAMAN
PENGHORMATAN THD KEBERADAANPENGHORMATAN THD KEBERADAAN
AGAMA LAIN. AGAMA LAIN.
Pertahanan
TERWUJUDNYA KESIAPSIAGAAN & SIKAP BELA NEGARA
CINTA DAMAI TETAPI LEBIH CINTA KEMERDEKAAN
PEMBANGUNAN HANKAM UTK TUJUAN DAMAI
LINDUNGI POTENSI NASIONAL & HASILS PEMBANGUNAN
PERALATAN DIHASILKAN OLEH INDUSTRI DN LN HANYA
BILA TERPAKSA
PRAJURIT TNI - TENTARA RAKYAT, PEJUANG DAN NAS
PENGGUNAAN KEKUATAN HANKAM HORMATI HAM
MASY TAAT HUKUM DAN SADAR BELA NEGARA
riteria mplementasiK I
KESELURUHAN (COMPREHENSIF) KETERKAITAN
SEMUA PIHAK
KETERPADUAN (INTEGRASI)
KEULETAN & KETANGGUHAN
KESEIMBANGAN KEPENTINGAN JAHKAM
DINAMIS
KEMANDIRIAN
PARTISIPASI
IMPLEMNTASIKONSEPSITANNAS
DLM KEHIDUPANBERMASYRKT
DLM KEHIDUPANBERBANGSA
DLM KEHIDUPANBERNEGARA
JATI DIRI KABURWASBANG KABUR BELUM
MANTAP
?
- CITA2 (BLM DIPAHAMI) - KUAT SOSPOL BLM UTK MSYRK- BLM DI BDSR BUDPOL PANCASILA- BLM UTAMAK KEPEN- TIGAN NAS
- PER UU BLM SEPE- NUHNYA MENGACU PD WASNUS & TANNAS- POL LN BLM SEPENUH- NYA UTK KEPENT NAS
HAYATI&
AMALKAN
-PRIBADI-KEL-POK-UTAMA PERSAT & KESAT
PENG. NEG. GLOBALISASI
DALAM NEGERI-SARA-PRIMORDIALISME-KETIDAK ADILAN-KESENJANGAN EKO
LUAR NEGERI- IDEOLOGI LAIN- BUDAYA ASING- PENGARUH ASING
BU
BANGNAS
UTUH
IKRAR(S.P)
CITANAS
&
TUNAS
B.K KONSEPSI(WN/TN)
08
PERJUANGAN
HIDUP
MUSUH
PENJAJAH
28 45
NKRI
NEGARA
65/67
MUSUH
T.A.H.G
?
98
PEMI
MPIN
KONSEP
BANGNAS
?
REFORM
PANCASILA & UUD 45GUNA
Terima Kasih Semoga Bermanfaat
S e l e s a i