I. INDIVIDUALISME, KOLEKTIFISME, DAN MARTABAT MANUSIA

A. Individualisma. Pokok Pokok Pandangan IndividualismePandangan individualism menganggap bahwa nilai tertinggi manusia adalah perkembangan dan kebahagiaan individu. Masyarakat hanya semata mata merupakan sarana bagi individu untuk mencapai tujuannya. Atau istilahnya masyarakat hanya melayani individu dan tidak masuk akal jika individu mengorbankan kepentingan sendirinya demi kepentingan masyarakat. . dalam pandangan yang positif bahwa pengertian individu yaitu sebagai pandangan bahwa setiap masing masing orang hendaknya mengembangkan diri dan sesuai dengan kepribadian, penilaian, dan tanggungjawabnya sendiri.b. LiberalismLiberalism berasal dari bahasa latin liber yang berarti bebas atau dengan kata lain kebebasan individu adalah nilai tertinggi. Suatu kemajuan dan kesejahteraan menurut liberlisme dilihat dari semakin maju dan semakin berkembang bakat bakat secara bebas. Negara harus melindungi kebebasan individu individu dan kelompok kelpmpok dalam masyarakat. B. Kolektifitasa. Pokok Pandangan KolektivismeKolektiviseme menjelaskan bahwa masyarakat merupakan tujuan dari dirinya sendiri dan individu tidak bernilai pasa dirinya sendiri melainkan hanya memajukan secara kesluruhan. Kolektifitas menjelaskan bahwa individu dikorbankan demi tujuan tujuan politik atau kepentingan ekonomi seluruh masyarakat atau Negara.b. TotalirismeTotalirisme menganggap bahwa system politik yang menganggap negara atau pemerintah berwenang untuk menata dan menentukan semua segi kehidupan masyarkat, kehidupan politik ditentukan oleh elit politik dan bidang ekonomi keseluruhan dikuasai Negara, dan media massa serta seluruh kehidupan kebudayaan dipegang secara eksklusif oleh Negara.

C. Martabat ManusiaMartabat dapat diartikan sebagai derajat atau pangkat. Sehingga martabat adalah derajat atau pangkatan manusia dan martabat manusia memuat apa yang merupakan keluhuran manusia yang membedakan dari makhluk makhluk lain di bumi ini. a. Kekhasan ManusiaAda dua hal yang merupakan keistimewaan manusia diantara semua makhluk lain di bumi ini, yaitu : Manusia itu berakal budi. Manusia adalah makhluk yang mampu untuk mengerti dan mampu mengarahkan apa yang ia lakukan berdasarkan pengertiannya. Pengertian ini mencakup semua realitas yang ada di bumi ini. Jadi dasar martabat manusia terketak dalam kodratnya sebagai makhluk yang berakal budi, berkehendak bebas, dan berkesadaran moral. Dari agama agama kita mengetahui bahwa hanya manusia secara pribadi dikehendaki dan diciptakan oleh Allah serta dipanggil ke keselamatan kekal. Panggilan itu bersifat abadi dan panggilan itulah dasar paling dalam martabat segenap orang sebagai manusia.b. Martabat ManusiaManusia dianggap oleh Allah sebagai seorang pribadi dan memiliki keistimewaan dari makhluk lain. Maka dari itu, setiap orang wajib dihormati sebagai manusia. Itulah yang terkandung dalam martabat manusia.

II. HAK HAK ASASI MANUSIAA. Arti Asasi ManusiaHak asasi manusia adalah hak hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan oleh masyarakat, melainkan berdasrkan martabatnya sebagai manusia dan makhluk Tuhan. Hak asasi ini sudah dimiliki manusia sejak ia masih dalam kandungan dan bahwa hak asasi manusia tidak bias dihilangkan oleh masyarakat maupun Negara. B. Hak Hak Asasi Manusia dan Martabat Manusiaa. Hak hak kebebasanHak hak ini melindungi kebebasan dan otonomi manusia dalam kehidupan pribadinya. Kehidupan pribadi manusia tidak boleh ada campur tangan Negara maupun kekuasaan politik dan kekuatan social. Di sini termasuk hak atas hidup, keutuhan jasmani, kebebasan bergerak, kebebasan dalam meilih jodoh, kebebasan beragama, hak perlindungan hokum, dll.b. Hak hak demokratisHak hak ini berdasrkan keyakinan akan kedaulatan rakyat. Rakyat berhak mengurus dirinya sendiri dan Negara adalah hak urusan seluruh masyarakat. Disini termasuk hak untuk memilih dengan bebas siapa pemimpin kita secara langsung ataupun tidak langsung. c. Hak hak socialHak hak yang berdasarkan bahwa masyarakat dan Negara berkewajiban untuk mengusahakan kesejahteraan pihak pihak yang lemah dalam masyarakat. Disini termasuk hak atas jaminan jaminan social dasar, hak atas jenis dan temoat pekerjaan, hak atas pendidikan, dll.C. Hak Hak Manusia dalam Konteks Nilai BudayaHak hak manusia muncul muncul bersamaan dengan terbentuknya masyarakat industry modern, maka semakin masyarakat mengalami modernisasi maka semakin perlu hak hal itu ditegakkan dan diberi perlindungan hokum. Setiap masyarakat harus merumuskan daftar hak asasinya dan bentuk pengakuannya dengan menurut pada nilai nilai luhur budaya dan situasi sosialnya sendiri.

III. MASALAH LEGITIMASI KEKUASAAN NEGARAMenurut Max weber Kekuasaan adalah kemampuan untuk dalam suatu hubungan sosial melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan dan apa pun dasar kemampuan ini. Atau dengan kata lain kemampuan untuk membuat orang lain berbuat sesuai keinginan saya. Adanya kekuasaan belum berarti keabsahannya. Kekuasaan agar ditaati menuntut pembuktian yang disebut dengan legitimasi. Penggunaan kekuasaan negara absah apabila beberapa syarat terpenuhi. Tidak ada negara a hak atas kekuasaan mutlak tak terbatas. Tiga prasayarat legitimasi kekuasaan negara menurut etika politik modern, yaitu, negara harus mengusahakan kesejahteraan umum, negara harus bersifat demokratis, negara harus bersifat negara hukum. Setelah ketiga syarat dipenuhi, maka kewajiban warfga negara untuk taat kepada pemerintahannya.

A. Tujuan NegaraSebelum membicarakan tujuan negara, perlu dibahas dulu dua prinsip kehidupan bersama manusia yang sangat penting. B. Prinsip SolidaritasPrinsip solidaritas mengungkapkan bahwa, dalam sebuah masyarakat dan masing-masing anggota saling bertanggung jawab senasib sepenanggungan. Masing-masing anggota masyarakat bertanggungjawab atas kesejahteraan seluruh masyarakat, dilain pihak, masyarakat bertanggung jaawab atas keselamatan dan kesejahteraan anggota-anggotanya. Prinsip ini menjadi dasar tanggung jawab negara terhadap warganya.C. Prinsip SubsidiritasPrinsip Subsidiaritas (subsidium=bantuan), menyatakan bahwa masyarakat atau lembaga yang lebih tinggi kedudukannya harus memberi bantuan kepada anggota-anggotanya atau lembaga yang lebih terbatas, sejauh mereka sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas mereka sendiri secara memuaskan. Sedangkan yang bisa dikerjakan jangan diambil alih oleh satuan mesyarakat yang lebih tinggi. Ada dua kesimpulan jika prinsip ini diterapkan dalam negara, 1. Negara hendaknya menunjang usaha warga-warganya, 2. Bantuan negara harus bersifat menunjabg, bukan menggantikan usaha masyarakata sendiri. Peranan negara bukan untuk mematikan usaha dari bawah, melainkan untuk mendukung dan seperlunya mengembangkannyaPrinsip subsidiaritas menutup jalan bagi totalitarisme negara yang mau mencampuri dan menentukan segala bidang kehidupan masyarakat dan melayani kepentingan sebuah elit ideologis yang ingin menentukan kehidupan masyarakat menurut ideologi mereka. Juga menunjukan bahwa swasta mempunyai peranan yang wajar dalam kehidupan masyarakat dan tidak sekedar sebagai pembantu pemerintah.D. Kesejahteraan UmumDari kedua prinsip diatas, dapat disimpulkan tujuan negara yaiitu penyelenggaraan kesejahteraan umum. Hal ini mengandung dua pengertian, pertama negara bukan pada tujuannya sendiri melainkan adanya negara adalah demi kesejahteraan manusia dan masyarakat.Tugas negara adalah melayani, kalaupun negara menuntut masyarakat dengan di pungut pajak misalnya, maka hasilnya adalah kembali pada masyarakat juga, bukan karena pemerintah minta imbalan. Kedua, negara tidak menyelenggarakan kesewjahteraan masyarakat secara langsung.

E. Negara DemokrasiBerikutnya dibas tentang bentuk negara. Tuntutan pertama adalah bahwa negara wajib diselenggarakan secara demokratis. 1. Prinsip Kedaulatan rakyatMengatakan bahwa, rakyat sendiri berwenang untuk menentukan bagaimana ia mau dipimpin dan oleh siapa. Berdasarkan prinsip ini, maka pemerintahan oleh satu orang (diktator, monarkhi absolut dan oleh beberapa orang (sebuah elit ideologi atau teknokratis dan lain sebagainya) tidak memilii legitimasi.2. Prinsip PerwakilanRakyat menjalankan kedaulatanya menurut prinsip perwakilan, karena tidak mungkin dipilih secara langsung olehnya. Melalui pemilihan umum yang bebas berkala rakyat memilih wakil-wakilnya yang berhak untuk membuat dan mencabut undang undang3. Ciri-ciri negaara DemokratisSebuah negara belum dapat disebut demokratis hanya dengan mengadakan pemilihan umum dan mempunyai lembaga-lembaga perwakilan rakyat saja. Unsur-unsur lembaga itu harus demokratis secara nyata. Pemilihan umum harus bebas. Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih. DPR harus terisi oleh orang-orang yang betul-betul berkuasa untuk mengontrol pemerintahan. Selain itu , masyarakat bersuasana demokratis. Ada jaminan hak asasi seperti : hak menyarankan pendapat, kebebasan informasi, kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan berserikat, dll

F. Negara HukumNegara harus berwujud negara hukum dan bukan negara kekuasaan1. Pemerintah taat pada hukumCiri pertama negara hukum adalah bahwa pemerintah selalu bertindak dalam batas-batas hukum. Sebagai pegangan agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Negara yang tidak menghiraukan hukum dan bertindak sewenang-wenang disebut negara kekuasaan. Tidak taat hukum berarti juga tidak demokratis, karena meremehkan perundangan yang dibuat perwakilan rakyat. Taat pada hukum berarti, negara selalu bergerak dalam batas-batas hukum dan dikontrol oleh lembaga kehakiman. 2. Kebebasan hakimCiri kedua negara hukum adalah kebebasan kehakiman dalam menjatuhkan keputusan dari tekanan eksekutif pemerintah. Hakim sepenuhnya bertanggung jawab terhadap hukum nyang berlaku menurut suara hatinya. Kebebasan hakim dari ancaman, tekanan dan paksaan pemerintah merupakan tanda peling jelas sebuah negara yang betul-betul berwujud negara hukum.

G. Tanggung Jawab Warga Negara terhadap Negara 1. Kewajiban Untuk Taat pada NegaraSebagaiman Negara berkewajiban menyelenggarakan kesejahteraan umum, begitupun masyarakat dan masing-masing anggotanya berhak untuk menaati kepemimpinannya. Warga negara wajib berkorban bagi masyarakat dan negara. Tidak adil bila masyarakat menikmati seluruh perlindungan dan fasilitas negara tanpa mau menyumbangkan sesuatu untuk negara.2. Batas Kewajiban untuk taat pada negaraKita tidak wajib taat pada negara atau pemerintah apabila negara atau pemerintah memerintahkan kepada sesuatu yang jahat. Hak negara untuk menuntut ketaatan bukan tidak terbatas dan mutlak. Ada prinsip kebebasan suara hati yaitu setiap orang berhak menolak perintah atau peraturan negara apabila pelaksanaanya bertentangan dengan suara hatinya. Tidak ada sikap perintah adalah perintah, sehingga menjadi buta.

3. Sekitar masalah korupsiKorupsi adalah tindakan memperkaya diri secara tidak sah artinya bertentangan dengan hukum yang berlaku dengan menyalahgunakan kedudukan atau kekuasaan yang dimiliki. Korupsi merupakan sikap tidak bertanggungjawab karena menyalahgunakan kedudukan , korupsi berarti dosa terhadap tanggung jawab yang diamanatkan padanya. Akibat korupsi bagi masyarakat : 1) Dana yang sudah kurang, tidak dapat diterima oleh pihak yang berhak, yang merupakan pihak yang membutuhkan. 2) menggerogoti rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dan negara. 3) lama kelamaan membuat negara semakin kurang berfungsi dan semakin kurang hasilnya. 4) menggerogoti kepercayaan masyarakat kepada panutan mereka, sehingga memberi angin kepada ketidakjujuran dalam masyarakat luas

P. Keadilan Sosial1. Keadilan SosialDalam bagian pertama bahasan ini, 1) dijelaskan sekedarnya apa yang dimaksud keadilan, 2) dijelaskan kekhususan keadilan sosial, 3) dibahas bagaimana tuntutan penciptaan keadilan sosial dapat dioperasionalisasikan. 2. KeadilanKeadilan secara umum dan dasar ialah agar semua orang dipelakukan sama dalam situasi yang sam, atau konkritnya, agar kepada siapa saja diberikan apa yang menjadi haknya. Keadilan adalah norma dan keutamaan yang paling dasariah dalam hubungan antarmanusia. 3. Keadilan individual dan sosialKeadilan individual adalah keadilan yang tergantung dari keadilan pribadi seseorang . Sedangkan keadilan sosial adalah keadilan yang tidak tergantung dari kehendak individu yang bersangkutan melainkan dari struktur proses-proses ekonomis, politik, sosial,budaya, dan ideologi dalam masyarakat. Maka keadilan sosial adalah keadilan struktural. Keadilan sosial tercapai jika struktur-struktur dalam masyarakat itu menghasilkan pembagian kekayaan masyarakat yang adil dan menjamin masyarakat memperoleh haknya. Jadi keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaanya tergantung dari struktur-struktur di atas tadi. Apakah sifat khas struktur-struktur tadi? Struktur tersebut hakekatnya merupakan struktur kekuasaan. Struktur-struktur kekuasaan itu yang menentukan kedudukan masing-masing golongan sosial dalam proses kehidupan masyarakat. 4. Isi tuntutan keadilan sosialKeadilan sosial diusahakan dengan membongkar struktur-struktur yang tidak adil. Manemukan ketidakadilan dalam masyarakat tidaklah sulit, karena masyarakat sendiri mengetahuinya. Dimulai dari membongkar ketidakadilan yang jelas terasa. Keadilan yang seratus persen adil mungkin tidak ada, tapi kita dapat menghilangkan ketidakadilan yang paling kasar dan semakin menciptakan situasi adil. Ketidakadilan bersifat struktural apabila yang menjadi korbannya adalah sekelompok atau golongan orang, atau kelas-kelas sosial tertentu. Struktur-struktur itu bersifat sedemikian rupa, sehingga kelas-kelas tersebut betapapun anggota-anggotanya berusaha, tetap memperoleh apa yang menjadi hak mereka.

5. Kemiskinan Strukturala. Pengertian Kemiskinan StrukturalSeseorang dikatakan miskin apabila tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dalam masyarakat. Kemiskinan bersifat struktural apabila tidak meruakan akibat kemalasan, nasib buruk melainkan akibat kondisi objektif. Kemisikinan struktural melekat pada anggota kelas sosial tertentu, golongan orang-orang dengan ciri-ciri sosial yang sama atau pada penduduk daerah terrtentu. Kemiskinan sebuah kelas sosial hanya dapat dijelaskan oleh kondisi objektif masyarakat tersebut. Sehingga kemiskinan struktural tidak dapat diubah hanya dengan menturuh orang bekerja, melainkan dengan mengubah kondisi obyetif itu.b. Kemiskinan Struktural sebagai Ketidakadilan sosialKemisikinan struktural untuk bagian terbesar merupakan akibat ketidakadilan sosial (struktur-struktur sosial yang tidak adil) dan bukan sekedar akibat kemiskinan alamiah. Strukturstruktur kekuasaan yang pincang dan ketergantungan kelompok manusia yang miskin itulah yang menyebabkan mereka tetap miskin. Mereka tergantung dari orang orang yang beruntung dari ketergantungan mereka itu. Mereka tidak berkuasa atas diri mereka sendiri. c. Mengusahakan Keadilan SosialKemisikinan struktural, tidak cukup diatasi hanya dengan memberikan alokasi dana lebih banyak lagi bagi golongan miskin, meskipun itu perlu. Alokasi dana tidak mengubah struktur-struktur yang tidak adil. Untuk mengubahnya, ketergantungan yang melilit masyarakat harus dibuka. Masyarakat harus bisa berpartisipasi dalam masyarakat, selain itu pendidikan penyuluhan dan media massa, masyarakat diberi informasi dan wawasan tentang situasi mereka terutama, disatu pihak mereka harus dapat mengorganisasikan diri dan diwakili dalam percaturan pollitik dari tingkkat lokal sampai tingkat nasional. Kemisikinan diatasi dengan menciptakan struktur-struktur demokratis disemua tingkat kehidupan masyarakat. Untuk mengatasi kemiskinan struktural perlu tindakan dua arah, yaitu usaha dan alokasi dana dari pemerintah, dan pemecahahn belenggu ketergantungan golongan miskin ke arah partisipasi mereka dalam pengambilan keputusam.