materi inti 2 pokok bahasan 2: desentralisasi kesehatan: dinamika dan dampaknya
DESCRIPTION
MATERI INTI 2 Pokok Bahasan 2: Desentralisasi Kesehatan: Dinamika dan Dampaknya. Tujuan. Mengetahui Regulasi yang terkait dengan Desentralisasi Mengetahui dan mampu memahami Dampak Desentralisasi terhadap status kesehatan masyarakat. Isi. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
MATERI INTI 2
Pokok Bahasan 2:
Desentralisasi Kesehatan: Dinamika dan Dampaknya
1
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Tujuan
• Mengetahui Regulasi yang terkait dengan Desentralisasi
• Mengetahui dan mampu memahami Dampak Desentralisasi terhadap status kesehatan masyarakat.
2
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Isi
1. Berbagai Undang-Undang dan Regulasi terkait Desentralisasi
2. Dampak Terhadap Status Kesehatan Masyarakat
3
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Berbagai UU dan Regulasi terkait Desentralisasi
• UU No 32/2004• Peraturan Pemerintah (PP) No.38/2007• PP No.41/2007
4
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
UU No 32/2004
• tentang Pemerintahan Daerah• Amandemen dari UU No. 22/1999• *penjelasan umum UU No.32/2004
5
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
PP No 38/2007
• tentang Pembagian Urusan PemerintahanAntara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
• Pengganti dari PP No. 25/2000• *Penjelasan atas PP No. 38/2007
6
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
PP No. 41/2007
• tentang Organisasi Perangkat Daerah• Pengganti dari PP No. 08/2003• *penjelasan atas PP No. 41/ 2007
7
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Perkembangan Desentralisasi
Mengayun jauh di tahun 1999
8
centralizationDe-centralization
UU th 1999
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
UU pemerintahan th 1974
• Nasional
• Propinsi/ Daerah
Tingkat I• Kabupaten/
Kota- Daerah Tingkat II
DepKes DepDagri
9
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
UU no 22 th 1999
10
Dana desentralisasi
Terjadi Restukturisasi Radikal di Propinsi dan Kab/Kota
DinKes Propinsi
DinKes Kab/Kota
Pemerintah Propinsi
Pemerintah Kab/Kota
Pemerintah Pusat
Departemen Kesehatan
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Tahun 2000: Terbit PP 25 yang membingungkan
• 11 kewenangan pusat, 5 propinsi, dan selebihnya kabupaten/kota
• Membingungkan dan tidak efektif• Terjadi segmentasi antar level
11
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Pendulum:
Mengayun kembali di tahun 2004
12
centralizationDe-centralization
UU th 1999 UU
th 2004
UU 32 2004:
Secara hukum sektor kesehatan tetap terdesentralisasi
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
UU 32/2004: diikuti• PP no 38/2007, pengganti
PP 25/2000• PP 41 2007, pengganti PP
08/2003
• Apakah mungkin terjadi harmonisasi fungsi?
• Bagaimana hubungan Dinas Kesehatan dan RSD?
13
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Central Government
Provincial Government
District and City Government
Regulatory function
Service Provision
Financing function
14
PP 38 dan Pendekatan Konkuren
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Apa Dampak Desentralisasi untuk peningkatan status kesehatan?
15
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Masalah Gizi
16
MoH Projection
Decentralization
Source: Bappenas, 2008
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Kematian di bawah lima tahun
17
Decentralization
Source: Bappenas, 2008
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Kematian Bayi
18
.
Decentralization
Source: Bappenas, 2008
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Kematian Ibu
19
Decentralization
Source: Bappenas, 2008
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 20
Kelahiran yang didampingi tenaga terlatih
Stagnant
Decentralization
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Pemaknaan data
• Jawaban masih diperdebatkan
Kebijakan desentralisasi terhadap status kesehatan belum memberikan hasil meyakinkan
Hasil pertemuan monitoring desentralisasi di Bali (2007).
21
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Harapan:
Memperkuat lembaga pemerintah di sektor kesehatan
Status Kesehatan
Harapan di tahun 2000
UU Desentralisasi
Input
Faktor-faktor lain
Sektor Swasta dan masyarakat
Terjadi kebingungan di berbagai lembaga pemerintah
Status Kesehatan
Kenyataan di tahun 2007
UU Desentralisasi
Input
Faktor-faktor lain
Sektor Swasta dan masyarakat
?
22
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Periode 2000 - 2007
• dapat disebut sebagai periode kebingungan.
• Merupakan periode transisi: UU dan PP masih berubah-ubah
• Ada fenomena Change without significant change. Ada perubahan aturan hukum namun tidak ada perubahan bermakna.
23
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Analisis Stakeholders
24
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Penilaian subyektif: Posisi DepKes 2004-2009
Strong support
Moderate
support
Low support
indifferent
Quite opposite
opposite Extremely
opposite
25
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Pemerintah Daerah - desentralisasi
Pemerintah Daerah + dalam desentralisasi
Pemerintah Pusat + desentralisasi
Pemerintah Pusat -, desentralisasi
4
2
1
3
Situasi 2000-2007
26
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Periode 2000 - 2007:Desentralisasi setengah hati.
Terjadi situasi dimana Departemen Kesehatan dan DPR cenderung ingin sentralisasi, sementara pemerintah daerah berada dalam sistem yang semakin desentralisasi;
27
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
• Bagaimana masa depannya?
28
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
• Apakah Desentralisasi dapat dipergunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kapasitas pembangunan kesehatan daerah
•Ya ?•Tidak?
29
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Ya, asal jangan separuh hati
30
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Pemerintah Daerah - desentralisasi
Pemerintah Daerah + dalam desentralisasi
Pemerintah Pusat + desentralisasi
Pemerintah Pusat -, desentralisasi
4
2
1
3
Skenario yang Diharapkan?
31
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Implikasi
• Pemerintah Pusat semangat desentralisasi
• Daerah harus semangat untuk melaksanakan desentralisasi kesehatan, termasuk mendanai sektor kesehatan
• Bagaimana faktanya saat ini?
32
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Pemerintah Pusat
• Presiden• MenkoKesra• Kementrian Kesehatan
(2010 - )
• Bersemangat
33
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Pemerintah Daerah:• Desentralisasi fiskal telah memberikan dampak berupa
adanya daerah yang menjadi kuat kemampuan fiskalnya• Namun masih banyak pemda yang lemah
Kekuatan Ekonomi Rakyatrendah
Kekuatan Ekonomi Rakyat tinggi
Kekuatan Ekonomi PemDa Tinggi 1 2
Kekuatan Ekonomi Pemda Rendah 3 4
34
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Gambaran APBD per Kapita untuk Kesehatan
43.76010.565
33.32838.608
147.97411.520
48.03519.46618.662
125.8313.051
12.33117.09916.963
7.85617.111
36.87122.25323.834
35.89757.362
144.20319.621
24.79914.829
188.51011.348
38.38931.255
121.793
0 50.000 100.000 150.000 200.000
NADSumut
SumbarRiau
JambiSumbar
BengkuluLampung
BabelDKI JakartaJaw a Barat
Jaw aDIY
Jaw a TimurBanten
BaliNTBNTT
KalbarKalteng
KalselKaltimSulut
SultengSulselSultra
GorontaloMaluku
Maluku UtaraPapua+Irjaba
APBD Kesehatan per Kapita (Rp) 35
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Gambaran APBD per Kapita untuk Kesehatan
43.76010.565
33.32838.608
147.97411.520
48.03519.46618.662
125.8313.051
12.33117.09916.963
7.85617.111
36.87122.25323.834
35.89757.362
144.20319.621
24.79914.829
188.51011.348
38.38931.255
121.793
0 50.000 100.000 150.000 200.000
NADSumut
SumbarRiau
JambiSumbar
BengkuluLampung
BabelDKI JakartaJaw a Barat
Jaw aDIY
Jaw a TimurBanten
BaliNTBNTT
KalbarKalteng
KalselKaltimSulut
SultengSulselSultra
GorontaloMaluku
Maluku UtaraPapua+Irjaba
APBD Kesehatan per Kapita (Rp)
Random pattern
36
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Pendanaan KIA 2008:
Program MNCH Indonesia sangat bergantung pada sumber dana Pemerintah pusat, yang sebenarnya sulit diandalkan dan akan dihadapkan pada pendanaan yang rentan
Alokasi Dana Pemerintah Daerah 14%
37
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
`Tabel Komparasi Trend Pembiayaan Untuk Program Kesehatan Ibu Anak7 Propinsi DHS, Tahun 2001-2006 (dalam Juta Rupiah)
Propinsi dengan Kapasitas Fiskal Rendah
Propinsi dengan Kapasitas Fiskal Tinggi
38
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Pembiayaan kesehatan masih tergantung pusat
• Dana dekonsentrasi meningkat tinggi (problem sering terlambat)
• DAK terbatas pemakaiannya
• Daerah kekurangan anggaran operasional
39
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Peranan kecil pemerintah daerah dalam pendanaan kesehatan (misal KIA)
• Rendahnya pengeluaran kesehatan oleh APBD, dan bertumpu pada APBN (dana dekonsentrasi) pada tahun 2004-2007:
• menunjukkan adanya gejala tidak adanya ownership pemerintah daerah tentang program kesehatan.
40
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Situasi alokasi anggaran pemerintah pusat untuk kesehatan
• Penggunaan formula masih terbatas• Kabupaten miskin dan kabupaten
kaya masih dianggap sama.• Belum diberlakukan Standar
Pelayanan Minimal
41
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Prinsip SPM yang belum berjalan
SPM
Daerah-daerah
Dana dekonsentrasi, DAK dan pembantuan
Fasilitas Capacity Building untuk mencapai SPM bagi Daerah yang tidak mampu, sesuai dengan tingkat kegagalan
42
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Langkah strategis
• Reposisi Peran Pemerintah Pusat dan daerah
43
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
• Perlu ada suatu reposisi peran pemerintah pusat dalam hal pembiayaan kesehatan.
• Alokasi pemerintah pusat perlu memperhatikan situasi fiskal daerah
• Pemerintah pusat perlu mendukung berbagai daerah yang terbukti tidak mampu atau sulit mencapai standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh bangsa.
44
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
• Daerah yang mempunyai kekuatan fiscal tinggi dan masyarakatnya mampu, diharapkan lebih mendanai sektor kesehatan;
• pemerintah pusat diharapkan lebih membantu dalam hal pembinaan teknis atau dukungan peraturan yang dibutuhkan
45
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Siapa Pemberi Dana Kesehatan
Kekuatan Ekonomi Rakyatrendah
Kekuatan Ekonomi Rakyat tinggi
Kekuatan Ekonomi PemDa Tinggi
1 2Kekuatan Ekonomi Pemda Rendah
3 4
Pemerintah Pusat?
Pemda, Masyarakat?
46
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Catatan:Departemen Kesehatan pernah merencanakan
(Budihardja, 2007)
Daerah dengan kekuatan Fiskal tinggi
Daerah dengan kekuatan Fiskal rendah
Anggaran Pemerintah
Daerah untuk kesehatan tinggi
Capacity Building
Pengendalian
Peningkatan APBN sebagai reward
Capacity Building
Anggaran Pemerintah
Daerah untuk kesehatan rendah
Perlu dilakukan advokasi
Peningkatan alokasi APBN dan
pendampingan-pendampingan
47
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Harapan
• Semoga pemerintah pusat dan daerah lebih bekerjasama dalam melaksanakan pembangunan kesehatan berdasarkan kebijakan desentralisasi
• terimakasih
48
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Bacaan Lebih Lanjut
• Trisnantoro, L. (2009). Pelaksanaan Desentralisasi Kesehatan di Indonesia 2000-2007 : Pengantar Des-kes di Indonesia 2000-2007: Mengkaji Pengalaman dan Membahas Skenario Masa Depan. Yogyakarta: BPFE.
• Trisnantoro, L. (2009). Pelaksanaan Desentralisasi Kesehatan di Indonesia 2000-2007 : Bab 1.1 – Desentralisasi Fiskal Di Sektor Kesehatan dan Reposisi Peran Pusat dan Daerah. Yogyakarta: BPFE.
• Trisnantoro, L. (2009). Pelaksanaan Desentralisasi Kesehatan di Indonesia 2000-2007 : Bab 2.2 – Inovasi fungsi Pemerintah Dalam Regulasi. Yogyakarta:BPFE.
49
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
• _____ (2004). UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
• World Bank. (2003). Decentralizing Indonesia : A Regional Public Expenditure Review Overview Report. World Bank Regional Public Expenditure Review Overview Report.
50