materi bpjs - komisi ix dpr ri
TRANSCRIPT
5/16/2018 Materi Bpjs - Komisi Ix Dpr Ri - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/materi-bpjs-komisi-ix-dpr-ri 1/34
1
Dr. Ahmad Nizar Shihab, Sp., AnKomisi IX DPR RI
LEGISLASI UU BPJS SEBAGAI UPAYA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT MELALUI SISTEM JAMINAN
SOSIAL
5/16/2018 Materi Bpjs - Komisi Ix Dpr Ri - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/materi-bpjs-komisi-ix-dpr-ri 2/34
UUD 1945
Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa : ” Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan ”.
Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3 ) menyatakan :Negara mengembangkan sistem jaminan sosialbagi seluruh rakyat dan memberdayakanmasyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuaimartabat kemanusiaan. Dan ayat (3) menyatakanbahwa “Negara bertanggung jawab ataspenyediaan fasilitas pelayanan kesehatan danfasilitas pelayanan umum yang layak”.
5/16/2018 Materi Bpjs - Komisi Ix Dpr Ri - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/materi-bpjs-komisi-ix-dpr-ri 3/34
Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945menyatakan “setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan
Rakyat dan Presiden untuk mendapatpersetujuan bersama
BPJS Penetapan atau Penetapan danPengaturan
BPJS BUMN atau Badan Hukum Publik
BPJS Tunggal atau Multiple
BPJS Segmentasi atau Program
Forum Konsultasi
5/16/2018 Materi Bpjs - Komisi Ix Dpr Ri - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/materi-bpjs-komisi-ix-dpr-ri 4/34
4
Jumlah BPJSBPJS Kesehatan mengelola Program
Jaminan Kesehatan,BPJS Ketenagakerjaan mengelola Program
Jaminan Kecelakaan Kerja, dan JaminanKematian, Jaminan Hari Tua dan JaminanPensiun.
5/16/2018 Materi Bpjs - Komisi Ix Dpr Ri - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/materi-bpjs-komisi-ix-dpr-ri 5/34
5
Organ/struktur :
BPJS bertanggung jawab langsung kepada presidendengan 2 (dua) struktur yaitu organ yg menjalankanfungsi pengawasan & organ yg menjalankan fungsipelaksana.
Transformasi :Transformasi PT. ASKES (Persero) ke BPJS
Kesehatan
Transformasi PT. Jamsostek (Persero) ke BPJSKetenagakerjaan
5/16/2018 Materi Bpjs - Komisi Ix Dpr Ri - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/materi-bpjs-komisi-ix-dpr-ri 6/34
6
Badan Hukum“BPJS merupakan badan hukum publik
berdasarkan undang-undang ini”
Dengan muatan;9 (sembilan) prinsip yaitu (1) kegotong-
royongan, (2) nirlaba, (3) keterbukaan, (4)kehati-hatian, (5) akuntabilitas, (6)portabilitas, (7) kepesertaan bersifat wajib,(8) dana amanat, (9) hasil pengelolaan
Dana Jaminan Sosial dipergunakanseluruhnya untuk pengembangan programdan untuk sebesar-besar kepentinganpeserta.
5/16/2018 Materi Bpjs - Komisi Ix Dpr Ri - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/materi-bpjs-komisi-ix-dpr-ri 7/34
PENGATURAN FUNGSI, TUGAS DANWEWENANG BPJS
BPJS berfungsi menyelenggarakan ProgramJaminan Kesehatan, Program JaminanKecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian,
Program Jaminan Hari Tua dan ProgramJaminan Pensiun
BPJS memiliki tugas terkait dengan:
Pendaftaran dan pengelolaan data peserta,Pengumpulan iuran, Pembayaran manfaat,Pmemberian informasi 5 program kepadamasyarakat
5/16/2018 Materi Bpjs - Komisi Ix Dpr Ri - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/materi-bpjs-komisi-ix-dpr-ri 8/34
Kewajiban BPJS terkait dengan:
Pemberian nomor identitas,Pengembangan aset,
Pemberian informasi tentang kinerja dankondisi keuangan BPJS
Hak dan kewajiban peserta,
Pelaporan penyelenggaraan kepadaPresiden,
Pembentukan cadangan teknis danmenjamin pemberian manfaat kepadapeserta
5/16/2018 Materi Bpjs - Komisi Ix Dpr Ri - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/materi-bpjs-komisi-ix-dpr-ri 9/34
Wewenang BPJS terkait dengan:Penagihan iuran,
Pemeriksaan dan Pengawasan,Kerja sama dengan Pihak lain,Pembuatan / Pengakhiran kontrak dengan
PPK,
Pengenaan Sanksi, danKesepakan dg assosiasi sesuai standar
yang ditetapkan pemerintah. Hak BPJS terkait dengan:Dana operasional dr Pemerintah, dan
memperoleh hasil monitoring dan evaluasiDJSN
5/16/2018 Materi Bpjs - Komisi Ix Dpr Ri - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/materi-bpjs-komisi-ix-dpr-ri 10/34
Hubungan Dengan Lembaga Lain
Dalam rangka meningkatkan kualitas,BPJS bekerja sama dengan lembagaPemerintah.
BPJS dapat bekerjasama denganOrganisasi atau Lembaga lain didalamdan diluar negeri
BPJS dapat menjadi bagian darianggota lembaga Internasionalmewakili Pemerintah.
5/16/2018 Materi Bpjs - Komisi Ix Dpr Ri - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/materi-bpjs-komisi-ix-dpr-ri 11/34
Pengawasan
Pengawasan BPJS dilaksanakan
secara internal dan eksternal
Secara Internal oleh DewanPengawas BPJS
Secara Eksternal, Otoritas Jasa
Keuangan (OJK)
5/16/2018 Materi Bpjs - Komisi Ix Dpr Ri - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/materi-bpjs-komisi-ix-dpr-ri 12/34
Larangan
Antara lain:
melakukan subsidi silang antar program;
menempatkan investasi aset BPJS dan/atau Dana
Jaminan Sosial pada jenis-jenis investasi yang tidakterdaftar pada Peraturan Pemerintah;
mengubah, mengaburkan, menyembunyikan,menghapus atau menghilangkan pencatatan dalam
pembukuan atau dalam laporan, maupun dalamdokumen atau laporan kegiatan usaha, laporantransaksi atau merusak catatan pembukuan BPJSdan/atau Dana Jaminan Sosial.
5/16/2018 Materi Bpjs - Komisi Ix Dpr Ri - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/materi-bpjs-komisi-ix-dpr-ri 13/34
Sanksi
Sanksi bagi Peserta tidak memperoleh pelayanan publik pada unit
pemerintah dan pemerintah daerah.
Sanksi bagi Pemberi Kerja, antara lain:Sanksi administratif termasuk tidak memperoleh
pelayanan publik dalam pemrosesan izin usaha dan,
Sanksi Pidana.
Sanksi bagi Penyelenggara, atau BPJS
Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan
5/16/2018 Materi Bpjs - Komisi Ix Dpr Ri - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/materi-bpjs-komisi-ix-dpr-ri 14/34
KONDISI SAAT INI
14
5/16/2018 Materi Bpjs - Komisi Ix Dpr Ri - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/materi-bpjs-komisi-ix-dpr-ri 15/34
KONDISI SAAT INI
Jaminan Kesehatan
Segmen peserta dan Penyelenggara
PNS, Pejabat Negara, Pensiunan PNS, PensiunanTNI-Polri, dan Veteran dilayani oleh PT Askes
TNI/Polri dan PNS di lingkungan Kemhan/Polridilayani oleh unit pelayanan kesehatan TNI/Polri
Tenaga kerja dalam hubungan kerja dan tenaga kerjadi luar hubungan kerja (pekerja mandiri) dilayani olehPT Jamsostek
Masyarakat miskin dilayani oleh Jamkesmas(Kemenkes)
Masyarakat pada daerah tertentu dilayani olehJamkesda (pemda)
5/16/2018 Materi Bpjs - Komisi Ix Dpr Ri - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/materi-bpjs-komisi-ix-dpr-ri 16/34
KONDISI SAAT INI
Jaminan Kesehatan
Sumber pendanaan PNS, dari pemerintah (selaku pemberi kerja melalui APBN)
dan peserta
Pejabat Negara, dari APBN
TNI/Polri , dari anggota TNI/Polri Peserta JPK Jamsostek: tenaga kerja dalam hubungan kerja, dari Pemberi Kerja
tenaga kerja di luar hubungan kerja (pekerja mandiri), daritenaga kerja yang bersangkutan
Peserta Jamkesmas (masyarakat miskin), dari Pemerintah(APBN)
Peserta Jamkesda, dari Pemerintah Provinsi, Kab/Kotadan/atau peserta
5/16/2018 Materi Bpjs - Komisi Ix Dpr Ri - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/materi-bpjs-komisi-ix-dpr-ri 17/34
KONDISI SAAT INI
Jaminan Kecelakaan Kerja
Segmen Peserta dan Penyelenggara
PNS dilayani oleh masing-masing satuan kerja
TNI/Polri dilayani oleh PT Asabri
Tenaga kerja dalam hubungan kerja dilayani oleh
PT Jamsostek
Tenaga kerja di luar hubungan kerja (pekerja
mandiri) dilayani oleh PT Jamsostek
5/16/2018 Materi Bpjs - Komisi Ix Dpr Ri - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/materi-bpjs-komisi-ix-dpr-ri 18/34
KONDISI SAAT INI
Jaminan Kecelakaan Kerja
Sumber Pendanaan PNS
• Tidak ada iuran,manfaat dibayar langsung dari APBN
TNI/Polri• Tidak ada iuran yang dialokasikan secara khusus untuk JKK
• Untuk santunan kematian iuran menjadi satu dengan iuran THT
• Untuk uang duka tewas dibayar langsung dari APBN
Peserta JKK Jamsostek Tenaga kerja dalam hubungan kerja:
Besar iuran tergantung kelompok jenis usaha pemberi kerjaDihitung berdasarkan prosentase upah sebulan
Iuran dibayar oleh Pemberi kerja
Tenaga kerja di luar hubungan kerja: Iuran dibayar oleh tenaga kerja berdasarkan upah minimum
setempat
5/16/2018 Materi Bpjs - Komisi Ix Dpr Ri - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/materi-bpjs-komisi-ix-dpr-ri 19/34
KONDISI SAAT INI
Jaminan Kematian
Segmen Peserta dan Penyelenggara
PNS, Pejabat Negara, Pensiunan PNS, PensiunanPejabat Negara, dan Veteran beserta suami/istri
dan anak dilayani oleh PT Taspen TNI/Polri dan Pensiunan TNI/Polri beserta
suami/istri dan anak dilayani oleh PT Asabri
Tenaga kerja dalam hubungan kerja dilayani oleh
PT Jamsostek Tenaga kerja di luar hubungan kerja (pekerja
mandiri) dilayani oleh PT Jamsostek
5/16/2018 Materi Bpjs - Komisi Ix Dpr Ri - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/materi-bpjs-komisi-ix-dpr-ri 20/34
KONDISI SAAT INI
Jaminan Kematian Tingkat Iuran dan Sumber Pendanaan
PNS dan Pejabat Negara Santunan Kematian : tidak ada iuran khusus untuk JKm namun
menjadi satu dengan iuran THT
Pensiunan PNS Iuran dibayar ketika masih aktif Uang Duka Wafat : tidak ada iuran khusus, manfaat dibayar
langsung dari APBN
TNI/Polri dan Pensiunan TNI/Polri Santunan Kematian : tidak ada iuran khusus untuk JKm namun
menjadi satu dengan iuran THT
Uang Duka Wafat : tidak ada iuran khusus, manfaat dibayarlangsung dari APBN
5/16/2018 Materi Bpjs - Komisi Ix Dpr Ri - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/materi-bpjs-komisi-ix-dpr-ri 21/34
KONDISI SAAT INI
Jaminan Kematian…(5) Tingkat Iuran dan Sumber Pendanaan
Veteran Uang Duka Wafat : tidak ada iuran khusus, manfaat dibayar
langsung dari APBN
Pensiunan Pejabat Negara Uang Duka Wafat : tidak ada iuran khusus, manfaat dibayar
langsung dari APBN Untuk peserta JKK peserta Jamsostek
0,30% dari upah sebulan, yang dibayar oleh pemberi kerja 0,30% dari upah minimum setempat yang dibayar oleh peserta
5/16/2018 Materi Bpjs - Komisi Ix Dpr Ri - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/materi-bpjs-komisi-ix-dpr-ri 22/34
KONDISI SAAT INI
Jaminan Hari Tua…(1)
Segmen Peserta dan Penyelenggara PNS dan Pejabat Negara dilayani oleh PT Taspen
TNI/Polri dan PNS di lingkungan Kemhan dilayani PTAsabri
Tenaga kerja dalam hubungan kerja dan tenaga kerjadi luar hubungan kerja dilayani oleh PT Jamsostek
Manfaat Program PNS, TNI/Polri dan Pejabat Negara
Program Manfaat Pasti, dihitung dengan formula tertentu Tenaga kerja dalam hubungan kerja dan tenaga kerja di
luar hubungan kerja• Program iuran pasti sebesar akumulasi iuran dan hasil
pengembangannya
5/16/2018 Materi Bpjs - Komisi Ix Dpr Ri - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/materi-bpjs-komisi-ix-dpr-ri 23/34
KONDISI SAAT INI
Jaminan Hari Tua…(2)
Tingkat Iuran dan Sumber Pendanaan PNS, TNI/Polri dan Pejabat Negara
3,25% dari penghasilan per bulan, dibayar oleh peserta
Tenaga kerja dalam hubungan kerja
5,7% dari upah per bulan, dibayar oleh:
2% (peserta)
3,7% (pemberi kerja)
Tenaga kerja di luar hubungan kerja
2% dari upah minimum dibayar oleh peserta
5/16/2018 Materi Bpjs - Komisi Ix Dpr Ri - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/materi-bpjs-komisi-ix-dpr-ri 24/34
KONDISI SAAT INI
Jaminan Pensiun
Segmen Peserta dan Penyelenggara
PNS, Pejabat Negara, Perintis Kemerdekaan, KNIP,dan Veteran dilayani oleh PT Taspen
TNI/Polri dan PNS di lingkungan Kemhan dilayani PTAsabri
Tenaga kerja berstatus tetap sesuai dengan UU no 13tahun 2003 yang mencapai usia pensiun dilayani olehpemberi kerja
Tenaga kerja dalam hubungan kerja dan tenaga kerjadi luar hubungan kerja (sukarela) dilayani olehDPLK/DPLK
5/16/2018 Materi Bpjs - Komisi Ix Dpr Ri - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/materi-bpjs-komisi-ix-dpr-ri 25/34
KONDISI SAAT INI
Jaminan Pensiun
Tingkat Iuran dan Sumber Pendanaan PNS dan TNI/Polri
4,75% dari penghasilan, dibayar oleh PNS
Pejabat Negara4,75% dari penghasilan, dibayar langsung dari APBN
Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan KNIPTidak ada iuranManfaat dibayar langsung dari APBN
Tenaga kerja dalam hubungan kerjaUntuk program pesangon, besar iuran tidak ditentukan,
manfaat dibayar langsung oleh pemberi kerjaDalam hal pemberi kerja mengikutkan pekerja dalam program
dana pensiun, iurannya dibayar oleh pemberi kerja ataupemberi kerja dan pekerja
Tingkat iuran dan sumber pendanaan sesuai dengan peraturan dana pensiunmasing-masing pemberi kerja yang disahkan oleh Menkeu
5/16/2018 Materi Bpjs - Komisi Ix Dpr Ri - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/materi-bpjs-komisi-ix-dpr-ri 26/34
Pengawasan DPRterhadap pelaksanaan
UU BPJS
26
5/16/2018 Materi Bpjs - Komisi Ix Dpr Ri - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/materi-bpjs-komisi-ix-dpr-ri 27/34
Pengawasan DPR Pada Program
JAMINAN KESEHATAN•
Seluruh penduduk wajib menjadi peserta jaminan kesehatan
• Seluruh peserta wajib membayar iuran Iuran jaminan kesehatan bagi pekerja ditanggung
bersama antara pemberi kerja dan pekerja
Iuran jaminan kesehatan bagi orang miskin dibayar olehpemerintah (APBN)
• Seluruh peserta mendapat paket manfaat jaminan kesehatan yang sama yaitu paketmanfaat kesehatan esensial
Pelayanan tidak membedakan segmen populasi• Penyelenggaraan program jaminan kesehatan
dilakukan oleh 1 penyelenggara yaitu BPJSKesehatan
5/16/2018 Materi Bpjs - Komisi Ix Dpr Ri - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/materi-bpjs-komisi-ix-dpr-ri 28/34
Pengawasan DPR Pada Program
JAMINAN KECELAKAAN KERJA
Peserta adalah setiap orang yangmembayar iuran
Iuran dibayar sepenuhnya oleh pemberikerja
Manfaat program JKK distandarisasi untukseluruh segmen peserta sesuai peraturanperundang-undangan terkait SJSN
Manfaat termasuk biaya pemeriksaan danpenggantian pendapatan akibat dari cacat totaltetap atau meninggal dunia karena kecelakaankerja
5/16/2018 Materi Bpjs - Komisi Ix Dpr Ri - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/materi-bpjs-komisi-ix-dpr-ri 29/34
Pengawasan DPR Pada Program
JAMINAN KEMATIAN Peserta adalah setiap orang yang membayar
iuran
Manfaat program JKm distandarisasi untukseluruh segmen peserta
Konsep: pemberian JKm dimaksudkan untukmembiayai pemakaman dan biaya lain-lain
Bentuk manfaat JKm berupa uang tunaidengan jumlah nominal tertentu
Iuran dibayar sepenuhnya oleh pemberi kerja Penyelenggaraan program JKm dilakukan
BPJS Ketenagakerjaan
5/16/2018 Materi Bpjs - Komisi Ix Dpr Ri - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/materi-bpjs-komisi-ix-dpr-ri 30/34
Pengawasan DPR Pada Program
JAMINAN HARI TUA Peserta adalah setiap orang yang membayar iuran Manfaat program Jaminan Hari Tua distandarisasi untuk
seluruh segmen sesuai dengan peraturan perundanganterkait SJSN Manfaat JHT berupa akumulasi iuran dan hasil
pengembangannya
Adanya Individual account
Penetapan manfaat JHT mempertimbangkan manfaatJaminan Pensiun dan wage ceiling/cap
Iuran Persentase tertentu dari upah/penghasilan atau jumlah
nominal tertentu Iuran ditanggung bersama oleh pemberi kerja dan pekerja.
Penyelenggaraan program JHT dilakukan oleh 1penyelenggara yaitu BPJS Ketenagakerjaan.
5/16/2018 Materi Bpjs - Komisi Ix Dpr Ri - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/materi-bpjs-komisi-ix-dpr-ri 31/34
Pengawasan DPR Pada Program
JAMINAN PENSIUN Peserta adalah setiap orang yang membayar iuran Manfaat program Jaminan Pensiun distandarisasi untuk seluruh
segmen sesuai dengan peraturan perundangan terkait SJSN Manfaat JP berupa uang tunai yang dibayarkan setiap bulan atau
tabungan (akumulasi iuran dan hasil pengembangannya) jikapeserta mengiur kurang dari 15 tahun
Penetapan manfaat JP mempertimbangkan manfaat Jaminan JHT,target replacement ratio, dan wage ceiling/cap
Konsep: terdapat besar manfaat minimum JP
Meningkatkan usia pensiun sesuai dengan tingkat harapan hidup
Iuran Persentase tertentu dari upah/penghasilan atau jumlah nominal
tertentu Iuran ditanggung bersama oleh pemberi kerja dan pekerja
Penyelenggaraan program JHT dilakukan oleh 1 penyelenggarayaitu BPJS Ketenagakerjaan.
5/16/2018 Materi Bpjs - Komisi Ix Dpr Ri - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/materi-bpjs-komisi-ix-dpr-ri 32/34
Manfaat yg diharapkan
Bagi Pemerintah; Penyelenggaraan SJSNmemenuhi perintah konstitusi
Bagi Pemberi Kerja & Pekerja; Memberikan
perlindungan atas resiko kehilanganpendapatan (JAMILA = Jatuh Miskin Lagi)
Bagi Masyarakat; memberikan kepastian
perlindungan terhadap Resiko Sosial(SADIKIN = Sakit Sedikit jadi Miskin)
5/16/2018 Materi Bpjs - Komisi Ix Dpr Ri - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/materi-bpjs-komisi-ix-dpr-ri 33/34
UU SJSN & BPJS
UU BPJS bukan undang-undang lex spesialisdari UU SJSN sebab UU SJSN belummengatur sanksi bagi Peserta, Pemberi Kerja
dan BPJS sebagaimana yang diatur dalam UUBPJS.
UU BPJS dan UU SJSN salingmenyempurnakan dalam penyusunanketentuan tentang sistem jaminan sosial
5/16/2018 Materi Bpjs - Komisi Ix Dpr Ri - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/materi-bpjs-komisi-ix-dpr-ri 34/34
34
Sekian Terima Kasih