materi 9 pdf

7/25/2019 Materi 9 PDF

1/20

PERAN KEKHAWATIRAN MENDAPAT SANKSI PROFESIONAL

DALAM PROFESIONALISMA DAN INDEPENDENSI AUDITOR:

PENGUJIAN TEORI KOGNITIF SOSIAL

FRANCISCA RENI RETNO ANGGRAINIUniversitas Sanata Dharma

ZAKI BARIDWAN

SUWARDJONO

HARDO BASUKIUniversitas Gadjah Mada

Abstract

Scandals in auditing have deteriorated the credibility of the accounting

profession. The lower law enforcement and concentrated ownershipstructure in Indonesia (La Porta et al, 1999; Siregar, 2006) led to auditor to

lower independence. This study uses social cognitive theory in modeling.

Based on social cognitive theory, law enforcement influences auditors

concern to professional sanction. Then, concern to professional sanction is

kognitif which influence to auditors independence. The objectives of this

research are examine the effect of work context to the level of auditors

concern to professional sanction, the role of auditors concern to

professional sanction to his or her professionalism and independence.

Based on scenario-based surveys in Jakarta, Surabaya, Semarang,

Denpasar, Yogyakarta, we got 186 eligible questionnaires (83

questionnaires from auditors working in non big 4 accounting firms and 103questionnaires from auditors who work in big 4 firms). This study uses

multiple regression analysis and independent sample test.

This study found that work context did not influence the level of auditors

concern to professional sanction but auditors concern to professional

sanction influence his or her independence to auditee. Finally, this research

provides evidence that professionalism and concern to professional sanction

have substitution effect to auditors independence.

Keywords: concern to professional sanction, auditors independence, work

context.


2/20

Pendahuluan

Kemunculan berbagai macam skandal antara auditor dan kliennya (teraudit)

menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap profesionalisma auditor. Hal ini

tidak dapat dihindarkan karena posisi auditor yang mengakibatkan ia tidak dapat

bertindak profesional. Di dalam pedoman Komite Nasional Kebijakan Governance

(KNKG, 2006) dikatakan bahwa auditor dipilih dan diangkat oleh RUPS (Rapat Umum

Pemegang Saham) melalui dewan komisaris. Akan tetapi pada kenyataannya, banyak

didapati RUPS menyerahkan kewenangannya kepada dewan direksi. Dalam kondisi

demikian, dewan direksi memiliki posisi yang lebih kuat untuk mengatur pelaksanaan

audit terhadap laporan keuangan perusahaan. Di sisi auditor, kelangsungan usaha

mungkin juga menjadi pertimbangan ketika menerima penugasan audit. Hal ini

mengakibatkan auditor tidak dapat bertindak profesional sehingga pada gilirannya tidak

dapat bertindak independen. Kasus Enron menunjukkan bukti bahwa auditor tidak

berdaya menghadapi teraudit ketika teraudit dapat memberikan pendapatan yang besar

bagi dirinya (Zeff, 2003).

Munculnya skandal-skandal audit menimbulkan reaksi dari IAI (Ikatan Akuntan

Indonesia), IAPI (Institute Akuntan Publik Indonesia), dan pemerintah untuk mengatur

pekerjaaan akuntan dan auditor. Untuk meningkatkan profesionalisma auditor, IAI dan

IAPI telah membuat kebijakan untuk mengatur kembali proses pendidikan akuntansi di

Indonesia (Akuntan Indonesia, 2012: 8). Kebijkan ini dilakukan untuk meningkatkan

pengetahuan dan ketrampilan auditor. Di samping itu, Pemerintah Indonesia juga telah

mengesahkan UU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan

Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik. Salah satu

tugas Komite Profesi Akuntan Publik adalah memberikan pertimbangan terhadap

kebijakan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan akuntan publik dan KAP. Hal ini

dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, tata kelola yang baik, dan

keperluan perpajakan.

Kebijakan IAI dan IAPI serta pengesahan dua peraturan di atas diharapkan dapat

meningkatkan kualitas pekerjaan auditor dan pada akhirnya akan meningkatkan

kepercayaan publik terhadap pasar modal Indonesia. Di sisi lain, kedua peraturan di atas

meningkatkan risiko bagi auditor dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal ini dapat

menimbulkan kekhawatiran bagi auditor bahwa ia kemungkinan akan mendapat sanksi

profesional ketika keliru dalam memberikan opini audit. Kekhawatiran auditormendapat sanksi profesional memungkinkan auditor berhati-hati dalam memberikan


3/20

opini. Hal ini akan meningkatkan independensi auditor. Oleh karena itu, kekhawatiran

mendapat sanksi profesional tidak hanya dipengaruhi oleh ada tidaknya peraturan yang

mengatur tetapi juga apakah peraturan tersebut dilaksanakan dengan baik atau tidak.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah kekhawatiran mendapat sanksi

profesional berperan penting dalam peningkatan kinerja auditor. Penelitian ini

mendasarkan pada teori kognitif sosial (social cognitive theory). Teori kognitif sosial

menyatakan bahwa dalam membuat keputusan individu terdapat tiga elemen yang

saling terkait satu sama lain yaitu perilaku, kognitif, dan lingkungan. Pengembangan

kognitif seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat orang tersebut membuat

keputusan. Anggraini et al.(2013) menemukan bahwa pengembangan profesionalisma

auditor dipengaruhi oleh tempat auditor bekerja. Hal ini berarti lingkungan kerja

berpengaruh terhadap kognitif, yang ditunjukkan oleh profesionalisma. Selain itu,

lingkungan kerja juga berpengaruh terhadap perilaku, yang ditunjukkan oleh

independensi. Penelitian ini mengidentifikasi lingkungan hukum sebagai faktor yang

diduga berpengaruh terhadap pengembangan kognitif dan perilaku seseorang. Berdasar

teori kognitif sosial, kekhawatiran mendapat sanksi profesional merupakan suatu hasil

proses kognitif yang terbentuk dari pengalaman individu dalam mempersepsikan

lingkungan hukum. Pengalaman auditor di dalam suatu lingkungan hukum akan

menimbulkan persepsi dan penilaian terhadap risiko terkena sanksi profesional. Hal ini

akan menimbulkan tingkat kekhawatiran mendapat sanksi profesional.

Penelitian ini menunjukkan bukti empiris bahwa pertama, tidak ada perbedaan

kekhawatiran mendapat sanksi profesional antara auditor yang bekerja di KAP big 4

maupun non big 4. Kedua, terdapat pengaruh kekhawatiran mendapat sanksi profesional

pada independensi auditor. Hal ini berarti mendukung teori kognitif sosial bahwa

kognitif berpengaruh pada perilaku. Ketiga, terdapat efek moderasi kekhawatiran

mendapat sanksi profesional pada hubungan antara profesionalisma dan independensi

auditor. Akan tetapi efek moderasi ini berkebalikan dengan hipotesis karena efek

moderasi bersifat negatif. Hal ini berarti profesionalisma dan kekhawatiran mendapat

sanksi profesional bersifat substitusi dalam meningkatkan independensi auditor. Jika

auditor kurang profesional tetapi ia memiliki tingkat kekhawatiran mendapat sanksi

profesional yang tinggi maka independensinya akan tinggi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemerintah dan Komite

Profesi Akuntan Publik mengenai peran penegakan hukum (law enforcement) dalammeningkatkan kinerja auditor dan akhirnya juga kualitas laporan keuangan. Hasil


4/20

penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti terhadap peran pelaksanaan aturan

yang efektif dalam mengubah perilaku auditor menuju ke arah yang lebih baik.

Rerangka Teoretis dan Pengembangan Hipotesis

1. Teori Kognitif Sosial

Teori kognitif sosial dikenalkan oleh Bandura pada tahun 1986 yang merupakan

pengembangan dari teori pembelajaran sosial (social learning theory) yang juga pernah

ditulis oleh Bandura pada tahun 1977 (Bandura, 2001). Menurut teori kognitif sosial,

ada tiga aspek yang saling berpengaruh dalam proses pembuatan keputusan individu

yaitu kognitif (dan faktor personal lain), lingkungan, serta perilaku. Perilaku independen

dari auditor adalah manifestasi dari proses kognitif yang dilakukan auditor dalam

memproses informasi. Informasi ini tidak hanya berasal dari pengalaman dirinya, tetapi

juga melibatkan konteks sosial tempat auditor berinteraksi dan pengalaman orang lain di

masa lalu. Informasi yang berasal dari konteks sosial dan dari pengalaman orang lain

disebut sebagai informasi sosial (Salancik dan Pfeffer, 1978). Pemrosesan informasi

sosial berkaitan dengan pembelajaran yang dilakukan seseorang selama ia berinteraksi

di dalam suatu lingkungan tertentu. Munculan dari pemrosesan informasi ini akan dapat

digunakan untuk membentuk regulasi diri yang selanjutnya akan membentuk sistem

diri. Munculan dari pemrosesan informasi sosial yang dilakukan dalam interaksinya

dengan lingkungan tempat ia bekerja akan nampak pada perilaku yang ditunjukkan oleh

individu tersebut.

Menurut Bandura (2001), regulasi diri berhubungan dengan kapasitas untuk

mengkoordinasikan proses kognitif, afektif, dan keperilakuan untuk mencapai sasaran

yang telah ditetapkan. Regulasi diri ini akan membentuk efikasi diri yang dapat

digunakan sebagai pedoman bagi seseorang agar dapat melakukan tindakan sesuai

sasaran yang ditetapkan. Kekhawatiran auditor mendapat sanksi profesional merupakan

munculan dari proses kognitif auditor dalam menghadapi risiko mendapat sanksi

profesional. Tinggi rendahnya kekhawatiran akan tergantung pada pengalaman dirinya

atau pengalaman orang lain ketika keliru dalam memberikan pendapat. Kekhawatiran

mendapat sanksi profesional akan berpengaruh pada perilaku auditor yang ditunjukkan

oleh independensi auditor terhadap teraudit.

Karakteristik hukum dan pelaksanaannya juga akan mempengaruhi kinerja

auditor. Penelitian lintas negara menunjukkan bahwa auditor dari KAP big 4 tidakselalu menunjukkan kualitas audit yang lebih bagus dibandingkan dengan KAP non big


5/20

4 (Favere-Marches, 2000; Khurara dan Raman, 2004; Francis dan Wang, 2008; dan

Michas, 2011). Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat perlindungan

investor akan mempengaruhi perilaku auditor. Francis dan Wang (2008) menemukan

bahwa tingkat perlindungan investor di suatu negara memiliki pengaruh kuat pada

kinerja KAP big 4. KAP big 4 yang beroperasi di negara dengan tingkat perlindungan

investor yang lemah menunjukkan kualitas audit yang tidak lebih bagus dibandingkan

KAP non big 4. Tingkat perlindungan investor yang lemah mengakibatkan teraudit

berani untuk menekan auditor agar memenuhi keinginan dirinya (Fan dan Wong, 2005).

Di sisi lain, auditor juga berani untuk tidak bertindak independen karena risiko litigasi

yang dihadapinya rendah (Francis et al., 2002; Francis dan Wang, 2008). Auditor di

Indonesia kemungkinan juga cenderung untuk bertindak tidak independen karena

menurut La Porta et al., (2006), Indonesia termasuk negara dengan karakteristik tingkat

perlindungan investor yang lemah.

Di sisi lain, perusahaan-perusahaan di Indonesia memiliki karakteristik

kepemilikan yang terkonsentrasi (Siregar, 2006). Kepemilikan yang terkonsentrasi

mengakibatkan ekspropriasi dari pemegang saham mayoritas pada pemegang saham

minoritas. Dominasi pemegang saham mayoritas di dalam perusahaan juga ditunjukkan

oleh kurangnya pemisahan yang jelas antara manager dan pemegang saham mayoritas

karena manager juga dijabat oleh pemegang saham mayoritas. Di dalam perusahaan

yang kepemilikannya terkonsentrasi pada keluarga, manager atau direksi dan komisaris

yang bukan independen umumnya berasal atau masih memiliki hubungan keluarga

dengan pemegang saham mayoritas. Dalam kondisi ini, komisaris independen pun

kemungkinan juga tidak dapat berfungsi secara optimal karena dominasi pemegang

saham mayoritas yang sangat kuat. Bahkan berdasarkan penelusuran terhadap hasil

rapat umum pemegang saham (RUPS), penulis menemukan bahwa RUPS pada

beberapa perusahaan justru melimpahkan wewenang kepada direksi untuk mengangkat,

menghentikan, dan memberi kompensasi pada auditor yang mengaudit laporan

keuangan perusahaan. Dalam situasi seperti ini, auditor akan memiliki posisi yang

sangat lemah ketika mengaudit perusahaan sehingga auditor tidak dapat bertindak

independen dan akhirnya opini yang diberikan tidak objektif.

Berdasar perspektif psikologis, lingkungan hukum akan berpengaruh pada

penilaian seseorang terhadap risiko mendapatkan sanksi. Clarkson et al. (2002)

mengatakan bahwa ketika seseorang melihat adanya efek negatif dari munculanterhadap suatu tindakan, maka ia akan berhati-hati dalam melakukan tindakan yang


6/20

sama di masa depan. Hal ini berarti, munculan negatif dari suatu tindakan yang diambil

akan menurunkan bias kognitif yang terjadi dalam pemrosesan informasi yang

dilakukan oleh auditor. Semakin tinggi risiko mendapatkan sanksi profesional semakin

tinggi kekhawatiran auditor mendapat sanksi profesional dan selanjutnya kekhawatiran

ini akan meningkatkan independensi bagi auditor.

2. Kekhawatiran Mendapat Sanksi Profesional

Setiap organisasi profesi memiliki aturan dan standar untuk mengatur perilaku dan

pekerjaan dari para anggotanya. Demikian juga dengan auditor, dalam melaksanakan

pengauditan ia harus mematuhi norma dan standar pengauditan yang ditetapkan oleh

organisasi profesi akuntan publik (di Indonesia adalah IAPI) maupun aturan dan norma

yang diterapkan di tempat ia bekerja. Pemerintah Indonesia juga telah mengesahkan

Undang-Undang (UU) Nomor 5/2011 tentang Akuntan Publik. UU ini diharapkan dapat

menjadikan payung hukum tertinggi untuk mengatur dan melindungi profesi auditor

swasta dan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap profesi auditor

Indonesia yang pada gilirannya juga akan mengembangkan pasar modal Indonesia.

Apabila aturan-aturan yang berlaku tersebut dapat dijalankan dengan baik maka

auditor yang melanggar aturan akan terkena sanksi oleh organisasi profesinya atau

pemerintah. Menurut UU Nomor 5 Tahun 2011, ancaman hukuman yang dapat

dijatuhkan pada akuntan publik atau auditor tidak hanya sebatas pada pemberian sanksi

dengan melakukan pembekuan sementara atau pencabutan ijin untuk berpraktik, tetapi

pemerintah juga berwenang untuk menjatuhkan ancaman pidana kepada auditor yang

melakukan pelanggaran etika profesi yang berat.

Melumad dan Thoman (1990) menemukan bahwa adanya ancaman litigasi

memungkinkan auditor memutuskan untuk bekerja dan membuat laporan secara benar

mengenai temuan-temuannya untuk mengurangi prospek terjadinya kerugian di masa

depan. Ancaman litigasi yang tinggi menyebabkan auditor berusaha untuk mengurangi

risiko ini dengan cara meningkatkan kualitas dan perencanaan audit, meningkatkan

ongkos audit, lebih sering mengeluarkan opini dengan modifikasi, dan lebih selektif

memilih klien (Khrishnan dan Khrishnan, 1997). Farmer et al. (1987) menemukan

bahwa ancaman litigasi mengakibatkan auditor menjadi berhati-hati dalam memeriksa

laporan keuangan.


7/20

Lingkungan dengan ancaman litigasi yang tinggi mengakibatkan auditor

menjadi lebih bertindak etis dibandingkan lingkungan dengan ancaman litigasi yang

rendah. Negara yang memiliki kode etik profesional yang baik akan menunjukkan

auditor memililiki tingkat sensitivitas yang lebih tinggi terhadap dilema etis (Douglas et

al., 2001; Dreike dan Moeckel, 1995; Claypool et al., 1990 dikutip oleh Jones et al.,

2003). Adanya kode etik membuat ambiguitas etis berkurang dan akan membantu

auditor dalam mengakui adanya isu etis dan membantu membedakan tindakan yang etis

dan tidak etis. Khrisnan dan Khrisnan (1997) mengatakan bahwa risiko litigasi

merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan auditor dalam memberikan opini

pada laporan keuangan kliennya.

Peran penting dari regulasi dalam meningkatkan independensi auditor

tergantung pada seberapa kuat penegakan hukum (law enforcement)yang dijalankan di

suatu negara. Penegakan hukum yang efektif akan menimbulkan kekhawatiran bagi

auditor mengenai kemungkinan ia akan terkena litigasi jika tidak melakukan

pengauditan dengan baik. Menurut teori kognitif sosial, seseorang akan berperilaku

seperti yang orang lain lakukan ketika perilaku orang lain tersebut memberikan

keuntungan (memberi munculan positif) dan tidak akan melakukan apa yang orang lain

lakukan ketika tindakannya menyebabkan kerugian (memberi munculan negatif). Oleh

karena itu, ketika banyak auditor lain yang mendapat sanksi karena kesalahannya dalam

memberikan opini audit maka auditor tertentu akan berhati-hati dalam menjalankan

tugasnya.

Dalam penelitian ini, kekhawatiran terhadap litigasi didefinisi sebagai persepsi

auditor mengenai risiko yang mungkin akan ia terima ketika ia tidak melakukan

pengauditan sesuai dengan standar pengauditan dan aturan yang berlaku. Penelitian ini

menggunakan dua item pertanyaan untuk mengukur konstruk ini, pertama berkaitan

dengan apakah aturan yang berlaku akan menjadi bahan pertimbangan bagi proses

pengauditan yang dilakukan dan kedua, apakah pengalaman auditor sebelumnya yang

melanggar peraturan dan mendapat sanksi akan membuat ia lebih berhati-hati dalam

melaksanakan pekerjaannya.

3.

Kekhawatiran Mendapat Sanksi Profesional dan Konteks Kerja

Menurut teori kognitif sosial, lingkungan akan berpengaruh pada pembentukan kognitif

seseorang. Hasil penelitian Anggraini et al. (2013) menunjukkan bahwa konteks kerja

berpengaruh pada profesionalisma dan independensi auditor. Auditor yang bekerja diKAP big 4 memiliki profesionalisma dan independensi yang lebih rendah dibandingkan


8/20

dengan KAP non big 4. Hasil penelitian ini mendukung pendapat Gendron et al.(2006)

dan Suddaby et al. (2009). Hasil penelitian-penelitian di atas sejalan dengan

argumentasi dari teori kognitif sosial bahwa lingkungan akan berpengaruh terhadap

kognitif dan perilaku seseorang. Menurut teori kognitif sosial, pengalaman pribadi dan

orang lain akan berpengaruh pada pembentukan efikasi diri. Efikasi diri ini akan

berpengaruh pada regulasi diri. Profesionalisma dan independensi yang lebih rendah

pada auditor di KAP big 4 dibandingkan auditor di KAP non big 4 dapat disebabkan

karena auditor di KAP big 4 lebih berani menghadapi risiko mendapat sanksi

profesional dibandingkan dengan auditor di KAP non big 4. Hal ini dikarenakan auditor

di KAP big 4 mungkin mempersepsikan dirinya tidak akan terkena sanksi profesional

karena KAP big 4 memiliki kekuatan yang lebih besar untuk menghindarinya.

Penelitian yang dilakukan oleh Francis et al. (2002), Khurara dan Raman

(2004), Francis dan Wang (2008), dan Michas (2011) menunjukkan bahwa tingkat

proteksi investor pada suatu negara berpengaruh pada kinerja auditor di KAP big 4.

Jeong dan Rho (2004), dengan menggunakan sampel perusahaan-perusahaan di Korea,

menemukan bahwa kualitas audit (yang diproksi dengan akrual diskresioner) antara

KAP big 4 dan non big 4 tidak berbeda. Hwang dan Chang (2010) menemukan bahwa

lingkungan litigasi memiliki pengaruh signifikan pada keputusan auditor.

Indonesia termasuk negara dengan tingkat perlindungan investor yang lemah dan

juga memiliki karakteristik penegakan hukum yang lemah pula (La Porta et al., 2006).

Selain itu, Moore et al. (2006) juga mengatakan bahwa kelompok yang memiliki

kekuasaan yang lebih besar dapat mempengaruhi regulator dalam membuat peraturan.

Di Indonesia, organisasi-organisasi profesi yang ada sebagian besar didominasi oleh

orang atau kelompok yang memiliki pengaruh yang kuat karena mereka sanggup untuk

mendanai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi profesi tersebut. Hal yang

sama juga terjadi di dalam IAPI, anggota organisasi yang memiliki pengaruh yang kuat

adalah auditor-auditor yang berasal dari KAP-KAP besar termasuk KAP big 4. Hal ini

dapat dipahami karena KAP big 4 memiliki jumlah auditor yang banyak dan memiliki

sumber dana yang besar.

Dengan kekuatan politis dari KAP tempat auditor bekerja kemungkinan dapat

menyebabkan auditor menjadi lebih berani untuk tidak tunduk terhadap peraturan.

Ketika auditor berpersepsi bahwa KAP tempat ia bekerja dapat melindungi dirinya dari

pengenaan sanksi akibat kelalaiannya dalam melaksanakan pengauditan dengan benarmaka kekhawatiran mendapat sanksi profesional akan rendah. Auditor di KAP big 4


9/20

kemungkinan akan memiliki kepercayaan diri yang lebih besar bahwa ia mampu untuk

menghindari pengenaaan sanksi profesional sehingga kekhawatiran mendapat sanksi

profesional rendah.

Oleh karena itu, konteks kerja diduga berpengaruh pada besarnya kekhawatiran

mendapatkan sanksi profesional ketika auditor tidak melaksanakan pengauditan sesuai

dengan standar. Auditor di KAP big 4 akan merasa lebih berani untuk menghadapi

risiko ini dibandingkan auditor yang bekerja di KAP non big 4 karena merasa memiliki

kemampuan yang lebih besar untuk mengatasi dilema etis yang dihadapi. Jadi,

kekhawatiran auditor di KAP non big 4 akan mendapatkan sanksi profesional lebih

besar dibandingkan auditor di KAP big 4. Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis

alternatif sebagai berikut:

H1: Auditor yang bekerja di KAP big 4 memiliki kekhawatiran mendapat sanksi

profesional yang lebih rendah dibandingkan dengan auditor yang bekerja di

KAP non big 4.

4. Kekhawatiran Mendapat Sanksi Profesional, Profesionalisma dan

Independensi Auditor

Penelitian mengenai kualitas audit antara KAP big 4 dan non big 4 yang dilakukan

setelah skandal Enron, menunjukkan bahwa auditor di KAP big 4 menjadi lebih berhati-

hati dalam melaksanakan jasa audit (misalnya Fargher et al., 2001). Hal ini dilakukan

untuk mengembalikan reputasi KAP big 4 setelah reputasi ini sempat dihancurkan oleh

Andersen dalam skandal Enron. Lu (2006) menemukan bahwa adanya penggantian

auditor tidak menurunkan independensi dan kualitas audit pada perioda sesudah muncul

skandal Enron. Rama dan Read (2006) juga menemukan bahwa munculnya SOX Acts

tahun 2002 menyebabkan auditor semakin berhati-hati dalam memberikan jasanya,

terutama ketika ia mendapat tugas pertama kali setelah menggantikan auditor yang

lama.

Hasil penelitian-penelitian di atas menunjukkan bahwa setelah skandal-skandal

audit terungkap maka persepsi terhadap risiko yang akan ditanggung ketika auditor

salah dalam memberikan opini semakin besar. Ketika teraudit terbukti melakukan

kecurangan dan auditor tidak mengetahuinya maka bagi auditor, selain sanksi yang akan

diterima, juga reputasinya akan hancur. Semakin tinggi risiko mendapat sanksi

mengakibatkan KAP menjadi berhati-hati dalam melakukan pengauditan.


10/20

Pelaksanaan aturan hukum yang ditetapkan akan berpengaruh pada penentuan

tingkat risiko mendapat sanksi atas pelanggaran terhadap aturan tersebut. Jika auditor

pernah melanggar dan mendapat hukuman atau orang melihat banyak orang yang

melanggar peraturan dan mendapat hukuman maka ia akan berhati-hati dalam

menjalankan pekerjaannya. Seperti yang dikutip oleh Jones et al. (2003), penelitian-

penelitian oleh Douglas et al. (2001), Dreike dan Moeckel (1995), Claypool et al.

(1990) memberikan bukti bahwa perilaku seseorang di lingkungan dengan ancaman

litigasi yang tinggi akan bertindak lebih etis dibandingkan dengan perilaku orang yang

berada di lingkungan dengan ancaman litigasi yang rendah. Orang yang berada di

lingkungan dengan ancaman litigasi yang tinggi lebih sensitif terhadap dilema etis

dibandingkan orang yang berada di lingkungan dengan ancaman litigasi yang rendah.

Hasil penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa persepsi terhadap risiko yang

mungkin akan dihadapi dapat mempengaruhi seseorang untuk lebih sensitif terhadap

adanya dilema etis dan selanjutnya mereka akan berhati-hati dalam bertindak, terutama

tindakan-tindakan yang mungkin dapat berisiko bagi karir dan reputasinya. Hal ini

berarti peraturan yang dibuat akan berdampak pada perilaku seseorang jika ia memiliki

keyakinan bahwa jika ia melanggar maka kemungkinan besar ia akan mendapat sanksi.

Sebaliknya, jika ia memiliki keyakinan bahwa jika ia melanggar tidak akan mendapat

sanksi maka ia cenderung akan melanggar.

Teori kognitif sosial mengatakan bahwa pengalaman diri sendiri dan orang lain

akan berpengaruh pada kognitif yang dibentuknya. Kognitif ini digunakan untuk

membentuk regulasi diri dan selanjutnya regulasi diri akan membentuk efikasi diri.

Efikasi diri akan digunakan sebagai pedoman dan alat kendali dalam melakukan

tindakan. Kesuksesan yang diperoleh baik oleh diri sendiri maupun orang lain akan

memperkuat efikasi diri dan kegagalan akan melemahkan efikasi diri. Kegagalan dalam

menyelesaikan dilema etis di masa lalu akan mengakibatkan seseorang menghindari

masalah yang sama di masa depan dan apabila harus menghadapi masalah yang sama

maka ia harus menghindari penyelesaian yang di masa lalu mengakibatkan kegagalan.

Kekhawatiran auditor mendapat sanksi profesional di masa depan mengakibatkan ia

berusaha menghindari permasalahan tersebut.

Clarkson et al. (2002) menemukan bahwa bias kognitif dapat diturunkan jika

seseorang dapat merasakan bahwa akibat tindakan yang dilakukan dapat menimbulkan

pengaruh negatif bagi dirinya. Grant et al. (1996), dengan melakukan penelitianeksperimen, menemukan bahwa regulasi yang dibuat oleh organisasi profesi


11/20

mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas audit dan peranan ini

menjadi semakin besar ketika terdapat mekanisme pemberian sanksi yang efektif.

Hasil penelitian Anggraini et al. (2013) menunjukkan bahwa profesionalisma

auditor berpengaruh pada independensinya terhadap teraudit. Profesionalisma

merupakan hasil dari proses pengembangan kognitif yang dialami oleh auditor dalam

suatu lingkungan kerja tertentu. Hal yang sama adalah kekhawatiran mendapat sanksi

profesional. Kekhawatiran mendapat sanksi profesional dari organisasi profesinya juga

akan menyebabkan auditor berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal ini

berarti semakin tinggi kekhawatiran auditor akan mendapat sanksi profesional maka ia

akan semakin independen terhadap teraudit. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan

adalah:

H2: Kekhawatiran auditor mendapat sanksi profesional berpengaruh positif pada

independensinya terhadap teraudit.

Hasil penelitian Anggraini et al. (2013) menunjukkan bahwa konteks kerja

berpengaruh pada profesionalisma dan independensi auditor. Akan tetapi, konteks kerja

tidak memoderasi hubungan profesionalisma dan independensi. Penulis menduga bahwa

kekhawatiran mendapat sanksi profesional dan profesionalisma akan saling menguatkan

untuk meningkatkan independensi auditor. Semakin tinggi kekhawatiran mendapat

sanksi profesional dan semakin tinggi profesionalismanya maka auditor akan semakin

mampu mengatasi dilema etis yang dihadapi dengan bertindak independen terhadap

teraudit.Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah:

H3: Pengaruh positif profesionalisma auditor pada independensinya akan semakin

kuat ketika semakin besar kekawatirannya mendapat sanksi profesional.


12/20

METODA PENELITIAN

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian (partisipan) dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di KAP

big 4 dan KAP non big 4. Metoda penyampelan yang digunakan adalah purposive

samplingkarena KAP yang didatangi didasarkan pada alamat yang bisa ditemukan oleh

peneliti. Kuesioner diberikan kepada auditor dengan jabatan partner sampai auditor

yunior pada KAP-KAP yang ada di Jakarta, Surabaya, Semarang, Denpasar, dan

Yogyakarta.

2. Metoda Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2010-2011 dengan metoda survei berbasis skenario.

Dalam skenario yang dibuat, partisipan (dalam hal ini adalah auditor) dihadapkan pada

permasalahan untuk mengikuti keinginan klien mereka, sementara ia dihadapkan pada

aturan yang mengatur pekerjaannya dan apabila ia tidak mentaati maka akan mendapat

sanksi berupa pembekuan ijin berpraktik. Subjek diminta bertindak seolah-olah sebagai

partner di sebuah KAP dan harus membuat keputusan untuk memenuhi keinginan

teraudit atau tidak.

Dengan menggunakan subjek auditor, penelitian terhadap pembuatan keputusan

oleh profesional akan lebih mendekati dengan kondisi yang sebenarnya di dalam praktik

sehingga penelitian ini diharapkan dapat menangkap perilaku profesional dalam

mengatasi dilema etis yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan keputusan yang diambil

oleh profesional akan cenderung didasarkan pada pengalaman mereka selama

melakukan pengauditan.

Skenario yang digunakan berupa kasus yang menunjukkan perbedaan penilaian

antara auditor dan teraudit terhadap estimasi cadangan persediaan yang telah usang.

Auditor internal telah menyetujui estimasi yang dibuat oleh perusahaan kerena

menganggap bahwa estimasi yang dibuat tidak berbeda secara signifikan dengan

estimasi yang dibuat pada tahun yang lalu.

3. Definisi Operasional dari Variabel Penelitian

a. Tingkat independensi (INDP i)

Pengukuran variabel ini sama seperti yang dilakukan oleh Anggraini et al.

(2013) yaitu dengan menggunakan instrumen yang dibuat oleh Rahim (1983)

yang dikenal dengan ROCI-II (The Rahim Organizational Conflict Inventory-II)dengan modifikasi minor untuk disesuaikan dengan skenario yang diberikan.


13/20

Penelitian ini hanya menggunakan item-item untuk mengukur tipe strategi

mendominasi saja (yaitu item nomor 10, 11, 24, 27) karena independensi auditor

lebih banyak terkait dengan pemilihan strategi mendominasi. Skor independensi

diukur dari total nilai skor dari empat pertanyaan yang diajukan. Total skor

independensi ini selanjutnya disebut skor ROCI-II strategi mendominasi.

b. Konteks kerja (BIG4)

Seperti yang dilakukan oleh Anggraini et al. (2013), konteks kerja merupakan

variabel dummi yang diukur berdasar tempat subjek bekerja. Subjek akan diberi

nilai 0 jika ia bekerja di KAP non big 4 dan jika bekerja di KAP big 4 diberi

angka 1.

c.

Kekhawatiran mendapat sanksi profesional (SP i)

Variabel ini diukur dengan menggunakan dua pertanyaan berikut:

1) Aturan pemerintah berupa pembekuan ijin bagi praktik akuntan publik akan

menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengauditan yang saya lakukan.

2) Karena berdasarkan pengalaman sebelumnya, banyak KAP atau akuntan

publik yang dibekukan ijin praktik auditnya, maka saya akan berhati-hati

dalam memberikan opini.

Skor kekhawatiran mendapat sanksi profesional diukur dari total nilai skor dari 2

pertanyaan yang diajukan. Total skor profesionalisma ini selanjutnya disebut

skor sanksi profesional.

d.

Profesionalisma (PROFSi)

Seperti yang dilakukan oleh Anggraini et al. (2013), profesionalisma auditor

diukur dengan menggunakan pengukuran seperti yang digunakan oleh Lui et al.

(2003). Mereka menggunakan pengukuran persyaratan peran profesional dari

Miner (1993). Ada empat dimensi yang membentuk profesionalisma yaitu (1)

meningkatkan pengetahuan, (2) bertindak secara independen, (3) mengakui

status, (4) bersedia membantu, dan (5) menunjukkan komitmen profesional.

Skor profesionalisma diukur dari total nilai skor dari 21 pertanyaan yang

diajukan. Total skor profesionalisma ini selanjutnya disebut skor Miner.

e.

Variabel Kontrol

Seperti yang dilakukan oleh Anggraini et al.(2013), penelitian ini memasukkan

tiga variabel kontrol yaitu:

1)

Jabatan auditor (JABi)


14/20

Subjek dibagi menjadi empat level yang dimulai dari partner, manager,

auditor senior, dan auditor yunior. Penilaian dilakukan berdasarkan

peringkat jabatan. Partner yang menduduki jabatan tertinggi diberi nilai 4

sampai auditor yunior yang menduduki jabatan terendah diberi nilai 1.

2) Gender (GNDi)

Penelitian ini mengukur variabel gender dengan memberi nilai 1 pada

subyek wanita dan 0 pada subyek pria.

3)

Pengalaman (PGLM1i, PGLM2i dan UMi)

Pengalaman diukur dengan tiga cara, yaitu lama responden bekerja di KAP

(PGLM1i) dan lama responden menjadi auditor (PGLM2i).

4) Konteks Kerja (BIGi)

Konteks kerja merupakan variabel dummi, jika auditor bekerja di KAP big

4 diberi angka 1 sedangkan jika tidak diberi angka 0.

4. Model Penelitian dan Metoda Pengujian

Model penelitian beserta metoda pengujiannya adalah sbb.:

a. Pengujian hipotesis 1 dilakukan dengan Uji Beda Sampel Independen

(Independent Sample Test)

Hipotesis 4 terdukung jika rata-rata SPi,BIG 4< rata-rata SPi,NON BIG 4.

Keterangan:

SPi,BIG 4= Kekhawatiran mendapat sanksi profesional dari auditor yang bekerja di

KAP big 4

SPi,NON BIG 4= Kekhawatiran mendapat sanksi profesional dari auditor yang bekerja di

KAP non big 4

b. Pengujian hipotesis 2 dan 3 dilakukan dengan Analisis Regresi Berganda

Model pengujian:

INDPi = 0+1SPi+ 4PROFSi* SPi+Variabel Kontrol+i

Keterangan:

INDP i = Tingkat Independensi Auditor i

PROFS i= Tingkat Profesionalisma Auditor i

SPi= Kekhawatiran mendapat sanksi profesional

Variabel kontrol meliputi:

JABi = Jabatan auditor

GNDi= Gender


15/20

PGLM1 i= Pengalaman di KAP sekarang

PGLM2 i= Pengalaman menjadi auditor

UMi= umur auditor

HASIL

1. Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan responden auditor yang bekerja di KAP big 4 maupun non

big 4 yang berada di Jakarta, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, dan Denpasar. Khusus

untuk auditor yang bekerja di KAP big 4 hanya diambil dari dua KAP big 4 yang berada

di Jakarta. Penyebaran kuesioner mulai dilakukan pada bulan Januari 2010 sampai Juli

2011. Kuesioner yang disebarkan sebanyak 350 buah dan kuesioner yang kembali dan

diisi dengan lengkap sebanyak 207 buah. Hal ini menunjukkan tingkat respon yang

cukup tinggi yaitu sebesar 59,14%. Kuesioner sebanyak 207 buah tersebut terdiri dari

95 responden dari KAP non big 4 dan 112 responden dari KAP big 4. Statistik

Deskriptif untuk masing-masing variabel yang diuji disajikan di tabel 1.

-Masukkan Tabel 1 di sini-

2.

Hasil Pengujian Hipotesis

a.

Hipotesis 1

Hasil pengujian hipotesis 1 disajikan pada tabel 2


Tabel 2 menunjukkan bahwa hipotesis 1 tidak didukung hal ini nampak dari

tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan skor sanksi profesional antara

auditor yang bekerja di KAP big 4 dan auditor yang bekerja di KAP non big 4,

meskipun nilai rata-rata skor sanksi profesional pada auditor yang bekerja di

KAP big 4 lebih rendah dibandingkan auditor di KAP non big 4. Hal ini berarti

tingkat kekhawatiran mendapat sanksi profesional dari auditor di KAP big 4

lebih rendah dibandingkan dengan KAP non big 4, akan tetapi perbedaan

tersebut tidak signifikan.

b. Hipotesis 2 dan 3

Hasil pengujian hipotesis 2 dan 3 disajikan pada tabel 3


Tabel 3 menunjukkan hasil pengujian regresi berganda dengan dua model

pengujian. Model pertama digunakan untuk membandingkan dengan model

kedua dengan tujuan untuk mengetahui efek moderasi dari variabelkekhawatiran mendapat sanksi profesional (SP i) pada hubungan antara


16/20

profesionalisma (PROFS i) dan independensi (INDPi). Hasil pengujian pengaruh

variabel SPi dan PROFSi secara individual terhadap variabel INDP i

menunjukkan bahwa variabel SPidan PROFSiberpengaruh signifikan terhadap

variabel INDPidengan tingkat signifikansi dibawah 1%. Hal ini menunjukkan

bahwa hipotesis 2 didukung. Dengan kata lain, kekhawatiran mendapat sanksi

profesional berpengaruh pada independensi auditor. Hasil pengujian ini

mendukung teori kognitif sosial yaitu lingkungan hukum berpengaruh pada

pembentukan kognitif auditor yang ditunjukkan oleh persepsi terhadap risiko

mendapatkan sanksi profesional. Semakin tinggi risiko mendapat sanksi

profesional maka auditor semakin khawatir akan mendapat sanksi profesional

sehingga ia akan berhati-hati dalam memberikan opini audit atau menjadi

semakin independen.

Tabel 3 menunjukkan bahwa adjusted R2 untuk model tanpa interaksi

lebih kecil dibandingkan model dengan interaksi. Hal ini berarti variabel

interaksi SPi*PROFSimerupakan faktor penjelas bagi INDPi. Dengan kata lain

kekhawatiran mendapat sanksi profesional memoderasi hubungan

profesionalisma dan independensi auditor. Akan tetapi hipotesis 3 tidak

didukung karena variabel interaksi SP i* PROFS i memiliki koefisien bertanda

negatif yang berarti bahwa variabel SP imemperlemah hubungan PROFSidan

INDP i. Hal ini berarti, ketika kekhawatiran mendapat sanksi profesional tinggi

maka semakin lemah hubungan antara profesionalisma dan independensi

auditor. Kekhawatiran mendapat sanksi profesional merupakan faktor yang

bersifat substitusi bagi profesionalisma. Ketika profesionalisma auditor rendah

tetapi kekhawatiran mendapat sanksi profesional tinggi maka auditor masih

dapat bertindak independen.

Hasil pengujian terhadap pengaruh interaksi SP i* PROFS i memberikan

bukti bahwa ketika auditor tidak atau kurang profesional tetapi berada dalam

lingkungan yang dipersepsikan oleh auditor memiliki risiko tinggi mendapatkan

sanksi profesional maka auditor tidak berani melakukan tindakan yang

mengancam independensinya.


17/20

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN KETERBATASAN

Penelitian ini memberi kesimpulan bahwa pertama, kekhawatiran mendapat sanksi

profesional tidak dipengaruhi oleh tempat auditor bekerja. Meskipun kekhawatiran

mendapat sanksi profesional dari auditor di KAP big 4 lebih rendah dibandingkan

auditor di KAP non big 4 tetapi perbedaan tersebut tidak signifikan. Kedua,

kekhawatiran mendapat sanksi profesional dan profesionalisma memiliki sifat substitusi

dalam mempengaruhi independensi auditor. Dengan kata lain, ketika salah satu faktor

rendah maka independensi auditor masih dapat dipelihara. Jika auditor tidak profesional

tetapi memiliki kekhawatiran mendapat sanksi profesional yang tinggi maka ia akan

tetap menjaga independensinya karena takut terkena sanksi profesional.

Implikasi penelitian ini adalah pentingnya penegakan hukum bagi peningkatan

kinerja auditor. Auditor di KAP big 4 dan non big 4 terbukti sama-sama memiliki

kekhawatiran mendapat sanksi profesional dan semakin tinggi kekhawatiran mendapat

sanksi profesional maka semakin tinggi independensi auditor. Jika aturan dilaksanakan

secara efektif baik auditor dengan tingkat profesionalisma tinggi, sedang, maupun

rendah akan merasa takut untuk memenuhi keinginan klien (teraudit) yang dapat

mengancam independensinya. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi yang penting

bagi regulator baik pemerintah dan Komite Profesi Akuntan Publik agar serius dalam

menegakkan aturan yang sudah dibuat.

Meskipun hasil penelitian ini memberikan implikasi kebijakan yang penting,

akan tetapi hasil penelitian ini tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan. Pertama,

penggunaan metoda survei berbasis skenario memiliki banyak kelemahan terutama

dalam hal validitas internalnya karena peneliti tidak dapat mengontrol secara ketat

proses pengisian kuesioner yang diberikan kepada subjek. Kedua, jumlah data yang

diperoleh dari penelitian ini tidak proposional antar level jabatan karena sebagian besar

kuesioner diisi oleh auditor yunior dan senior. Hal ini tidak dapat dihindari karena

jumlah auditor yunior dan senior di setiap KAP jauh lebih banyak dibandingkan

manager dan partner. Di samping itu, untuk mendapatkan respon dari partner atau

manager agar tertarik untuk mengisi kuesioner juga sangat susah karena mereka tidak

memiliki banyak waktu luang untuk mengisi kuesioner yang peneliti serahkan kepada

mereka.


18/20

REFERENSI

Anggraini, F.R.R., Z. Baridwan; Suwardjono; dan H. Basuki. 2013. Role of Work

Context in the Effectiveness of Auditor Professionalism Development: Case in

Indonesia. Working Paper.

Bandura, A. 2001. Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective. Annual ReviewPsychology, 52:1-26.

Clarkson, P. M., Emby, C., dan V. W.-S. Watt. 2002. Debiasing the Outcome Effect:

The Role of Instructions in an Audit Litigation Setting. Auditing: A Journal of

Practice & Theory, 21(2): 7-20.

Fan, J. P. H., dan T. J. Wong 2005. Do External Auditors Perform a Corporate

Governance Role in Emerging Markets? Evidence from East Asia. Journal of

Accounting Research, Vol. 43(1): 35-72.

Fargher, N., M. H. Taylor, dan D. T. Simon 2001. The demand for auditor reputation

across international markets for audit services. The International Journal ofAccounting, 36(4): 407-421.

Farmer, T.A., L.E. Rittenberg, dan G.M. Trompeter. 1987. An Investigation of the

Impact of Economic and Organizational Factors on Auditor Independence.

Auditing: A Journal of Practice & Theory, Vol. 7 (1): 1-14.

Favere-Marches, M. 2000. Audit Quality in ASEAN. The International Journal of

Accounting35 (1):121-149.

Francis, J.R. dan D.Wang. 2008. The Joint Effect of Investor Protection and Big 4

Audits on Earnings Quality Around the World. Contemporary Accounting

Research, Vol. 25 (1): 157-191.

Gendron, Y., R. Suddaby, and H. Lam. 2006. An Examination of the Ethical

Commitment of Professional Accountants to Auditor Independence. Journal of

Business Ethics, Vol. 64: 169-193

Grant, J., R. Bricker, dan R. Shiptsova. 1996. Audit Quality and Professional Self-

Regulation: A Social Dilema Perspective and Laboratory Investigation.

Auditing: A Journal of Practice & Theory, Vol. 15 (1): 142-156.

Jones, J., D. W. Massey, dan L. Thorne. 2003. Auditors Ethical Reasoning: Insights

from Past Research and Implications for the Future. Journal of Accounting

Literature22:45-103.

Khrishnan, J. dan J. Krishnan. 1997. Litigation Risk and Auditor Resignations. TheAccounting Review, Vol. 72 (4): 539-560

Khurana, I. K., dan K. K. Raman. 2004. Litigation Risk and the Financial Reporting

Credibility of Big 4 versus Non-Big 4 Audits: Evidence from Anglo-American

Countries.Accounting Review79 (2):473-495.

KNKG. 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Komite

Nasional Kebijakan Governance.

LaPorta, R., F. Lopez-De-Silanes, dan A. Shleifer. 2006. What Works in Securities

Laws? The Journal of Finance, Vol. 61 (1): 1-32


19/20

Li, C. 2009. Does Client Importance Affect Auditor Independence at the Office Level?

Empirical Evidence from Going-Concern Opinions. Contemporary Accounting

Research, Vol. 26 (1): 201-230.

Lu, T. 2006. Does Opinion Shopping Impair Auditor Independence and Audit Quality?

Journal of Accounting Research, 44(3): 561-583.

Lui, S.S., H. Ngo, dan A.W.Tsang. 2003. Socialized to be a Professional: a Study of the

Professionalism of Accountants in Hong Kong.International Journal of Human

Resource Management, Vol. 14 (7): 1192-1205.

Melumad, N. D. dan L. Thoman. 1990. On Auditors and the Courts in an Adverse

Selection Setting.Journal of Accounting Research, Vol. 28 (1): 77-120.

Michas, P. N. 2011. The Importance of Audit Profession Development in Emerging

Market Countries.Accounting Review86 (5):1731-1764.

Moore, D. A., P. E. Tetlock, L. Tanlu, dan M. H. Bazerman. 2006. Conflicts of Interest

and the Case of Auditor Independence: Moral Seduction and Strategic Issue

Cycling.Academy of Management Review31 (1):10-29.

NN. 2012. Ikatan Akuntan Indonesia: 55 Tahun Merentang Zaman.Akuntan Indonesia,

Desember: 7-9.

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik.

Rama, D. V. dan W. J. Read. 2006. Resignations by the Big 4 and the Market for Audit

Services.Accounting Horizons, 20(2): 97-109.

Salancik, G.R. dan J. Pfeffer. 1978. A Social Information Processing Approach to Job

Attitudes and Task Design.Administrative Science Quarterly, Vol. 23: 224-253.

Siregar, B. 2006. Pemisahan Hak Aliran Kas dan Hak Kontrol dalam StrukturKepemilikan Ultimat. Disertasi, Universitas Gadjah Mada. Tidak

dipublikasikan.

Suddaby, R., Y. Gendron, and H. Lam. 2009. The organizational context of

professionalism in accounting. Accounting, Organizations and Society 34 (3-

4):409-427.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

Zeff, S.A. 2003. How the U.S. Accounting Profession Got Where It Is Today: Part I.

Accounting Horizon, Vol. 17 (3): 189-205.


20/20

LAMPIRAN

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Rata-rata Minimum Maksimum Deviasi

Standar

Big 4 Non-

big 4

Big 4 Non-

big 4

Big 4 Non-

big 4

Big

4

Non-

big 4

Kekhawatiran Mendapat

Sanksi Profesional (SP i)

7,99 8,29 3,00 2,00 10,00 10,00 1,50 1,38

Independensi (INDPi) 14,00 15,58 7,00 10,00 20,00 20,00 3,04 2,17

Profesio-nalisma

(PROFS i)

85,09 90,01 58,00 75,00 106,0

0

108,00 8,33 6,50

Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis 1 dengant-Independent Sample Test

ariabel elompok ata-rata ji t (Sign)

Pi IG 4 ,990 1,408 (0,161)ON-BIG 4 ,289

Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis 2 dan 3 dengan Uji Regresi Berganda

Nilai

KoefisienUji t (Sig.) Adjusted R

2 Uji F

Model 1 tanpa interaksi SP i dan PROFSi

1 SPi 0,408** 3,312 (0,001) 0,26 22,644

(0,000)2 PROFS i 0,143** 6,281 (0,000)

3 GENDERi -0,137* -2,145 (0,033)

Model 2 dengan interaksi SPi dan PROFSi

1 SPi 3,111** 2,584 (0,011) 0,276 18,638

(0,000)2 PROFS i 0,385** 3,520 (0,001)

3 SPi* PROFSi -0,030* -2,257 (0,25)

4 GENDERi -0,131* -2,068 (0,040)

materi 9 pdf

Documents