Kebijakan Penyuluhan Pertanian

Kebijakan Kelembagaan Penyuluhan PertanianKegiatan penyuluhan pertanian berkaitan dengan banyak pihak yang melakukan beragam kegiatan, yang meliputi beberapa aspek seperti: penelitian, diseminasi informasi/ inovasi, pengadaan sarana produksi, pengadaan peralatan/ mesin pertanian, pemasaran produk yang dihasilkan, pembiayaan, transportasi, dan aneka jasa yang lain. Sehingga, kegiatan penyuluhan pertanian tidaklah cukup hanya ditangani oleh satu institusi pemerintah, tetapi akan melibatkan banyak instansi yang memerlukan koordinasi dan integrasi secara berkelanjutan.Dalam hubungan ini, dalam telah disebutkan bahwa UU No. 16 Tahun 2006 dinyatakan bahwa kebijakan penyuluhan pertanian mencakup: strategi, kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, pembiayaan, serta pengendalian dan pengawasan.Dalam sejarahnya kebijakan penyuluhan pertanian yang pernah dipraktekkan di Indonesia sangatlah beragam, yang mana mencangkup dan atau meliputi: Pembangunan Kebun Raya Bogor, Pelaksanaan Tanam Paksa (Cultuurstelsel), Pembentukan Departemen Pertanian (Department van Landbouw), Pembentukan Landbouw Voorlichting Dienst (LVD), Jaman Jepang (1942-1945), Pembentukan BPMD, Penyuluhan Masal (Tumpahan Air), Bimbingan Masal (BIMAS), Penyuluhan Pertanian Di Masa Reformasi.

Desentralisasi Penyuluhan PertanianKebijakan desentralisasi penyuluhan pertanian memiliki tujuan untuk membuat sistem penyuluhan yang dapat menjadi wadah sebagai fasilitatif partisipatif. Desentralisasi dapat diartikan sebagai pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah (Kabupaten dan Kota) untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat di tempat.Berkaitan dengan pemahaman tentang desentralisasi tersebut, pada hakekatnya desentralisasi dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu: desentralisasi administrasi, desentralisasi politik, dan desentralisasi fiskal. Desentralisasi Administrasi dalam ariti merupakan pelimpahan kewenangan atau pendelegasian dari pemerintah nasional kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah nasional dan atau aparat pusat di daerah. Desentralisasi politik diartikan sebagai pemberian kewenangan dalam bentuk peluang masyarakat untuk melaksanakan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan desentralisasi fiskal, dapat diartikan sebagai penyerahan sebagian anggara pemerintah pusat (nasional) kepada pemerintah daerah (Kabupaten dan Kota), yang di Indoensia diatur dengan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Peran Penyuluhan Dalam DesentralisasiProses desentralisasi penyuluhan pertanian, menunjukkan tentang pentingnya identifikasi pelaksana/ penanggungjawab peran- peran penyuluh, apakah tetap dipegang oleh pemerintah pusat ataukah lebih didesentralisasikan, yaitu seperti: Perumusan kebijakan, program pelatihan untuk penyuluh (sentralisasi dan desentralisasi), dukungan spesialis- teknis untuk kegiatan penyuluhan (sentralisasi), produksi materi penyuluhan, monitoring dan evaluasi program- program pelatihan untuk masyarakat/ petani (pada umumnya didesentralisasikan), layanan informasi pasar (sentralisasi), dorongan terhadap (termasuk pengendalian) penyuluhan swasta (privatisasi dicampur dengan pengendalian sentralistis dan desentralistis), media masa untuk kampanye, penyebarluasan telepon, internet, serta kontak (tanya- jawab) dari petani, serta lembaga- lembaga agribisnis dan penyuluhan, yang disentralisasikan.

Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Dalam buku Sistem Penyuluhan Pertanian oleh totok mardikanto, kelembagaan dapat diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Dalam arti sempit, kelembagaan sering diartikan sebatas entitas (kelompok. organisasi) yaitu himpunan individu yang sepakat untuk menetapkan dan mencapai tujuan bersama. Tetapi dalam arti luas, kelembagaan mencakup: nilai-nilai, aturan, budaya, dll. Dengan pernyataandemikian, pengorganisasian dalam keberjalanan penyuluhan dapat diartikan sebagai upaya untuk mengkoordinasikan atau menghubung- hubungkan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiapkelompok kegiatan yang terdapatdalamorganisasi bersangkutan, demi tercapainya tujuan organisasi yang menjadi tujuan bersama. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan penyuluhan juga memerlukan suatu bentuk organisasi tertentu. Hal ini, disebabkan karena:1) Kegiatanpenyuluhanmelibatkan banyak pihak, yang terbagi dalam kelompok- kelompok atau unit kerja yang memiliki fungsi masing-masing, baik penentu kebijakan penyuluhan, penyuluh, maupun para "petani maju" yang sering diminta keterlibatannya sebagai penyuluh suka rela.2) Kegiatanpenyuluhan memiliki tujuan bersama yaitumengubah perilaku masyarakaat sasarannya agar dapat membantu dirinya sendiri dalam rangka memperbaiki mutu hidup dan kesejahteraan masyarakatnya.pengorganisasian penyuluhan pertanian harus diatur sedemikian rupa sehingga: tetap memiliki hubungan "vertikal struktural" dengan organisasi pemerintahan, dan di lain pihak harus memiliki hubungan "horizontal fungsional" dengan lembaga- lembaga: pendidikan, penelitian, organisasi-organisasi profesi dan dengan masyarakat sasarannya.

Sejarah Kelembagaan Penyuluhan PertanianTentang hal ini, sejarah mencatat bahwa kegiatan penyuluhan pertanian yang pertama kali dilaksanakan pada awal abad ke 20, diorganisir oleh perguruan tinggi dan instansi pemerintah. Di Indonesia, sejak jaman penjajahan hingga sampai dengan dasawarsa 1980-an, kelembagaan penyuluhan pertanian hanya dilakukan oleh instansi pemerintah. Tetapi seiring dengan kebijakan pembangunan pertanian yang semakin memberikan peluang bagi swasta dan LSM, sehingga peran pemerintah nampak semakin berkurang, meskipun dalam praktek masih didominasi oleh institusi pemerintah. Terkait dengan hal ini, UU No. 16 Tahun 2006 Tentang Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan menetapkan beragam kelemba-gaan penyuluhan yang terdiri dari: (1) Kelembagaan Pemerintah, dalam bentuk kelembagaan penyu-luhan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, Keca-matan, dan Desa/kelurahan(2) Kelembagaan Petani, berupa kelompok-tani, gabungan kelom-pok-tani, dan koperasi(3) Kelembagaan Swasta, termasuk kelembagaan yang dikembang-kan oleh LSM

Daftar PustakaMardikanto, Totok. 2009. Sistem Penyuluhan Pertanian. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press. 142 Sistem Penyuluhan Pertanian